PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 0116 TAHUN 2013 TENTANG

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Jalan Cendana No.9 Yogyakarta Telepon (0274) 550330, 513132 Faksimile (0274) 513132 Website: www.dikpora.jogjaprov.go.id Email: [email protected] Kode Pos 55166

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 0116 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN (UNPK) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur dan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada pendidikan kesetaraan perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir pembelajaran dalam satuan pendidikan kesetaraan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dan untuk kelancaran pelaksanaan penilaian yang bersifat nasional melalui Ujian Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. Mengingat : 1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|1

2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11.

12. 13.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program C; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan Dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Dan Ujian Nasional; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya; Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|2

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013; MEMUTUSKAN Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Satuan Pendidikan Nonformal adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin, dan Program Paket C Kejuruan; 2. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang mencakup program paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan; 3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan; 4. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut UNPK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 5. UNPK periode II adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang belum lulus atau berhalangan/tidak mengikuti UNPK periode I; 6. Nilai Pendidikan Kesetaraan (Nilai PK) adalah gabungan antara nilai ujian PK dan rata-rata nilai raport/rata-rata nilai derajat kompetensi (NDK) untuk Program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan; Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|3

7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN; Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai PK dari setiap mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UN; Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus; Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UNPK yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Dasar dan Menengah; Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah Badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan; Ula adalah pendidikan dasar enam tahun pada pondok pesantren Salafiyah setingkat program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam; Wustha adalah pendidikan dasar tiga tahun pada pondok Pesantren Salafiyah setingkat program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam; Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN; Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M atau NRLHB dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN, dan NA; Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus satuan pendidikan nonformal; Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UNPK; Pemerintah adalah Pemerintah Pusat; Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota; Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi negeri yang ditetapkan oleh BSNP berdasarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan tinggi Negeri Indonesia; Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|4

24. Dinas DIY adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta; 25. Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta; 26. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta; 27. Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta; 28. Penyelenggara UN DIY adalah Penyelenggara Ujian Nasional tingkat Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 29. Penyelenggara UN Kabupaten/kota adalah Penyelenggara UN tingkat Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI UNPK Pasal 2 (1)

(2)

Tujuan UNPK adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan; Hasil UNPK berfungsi sebagai salah satu pertimbangan untuk : a. pemetaaan mutu program dan/atau satuan pendidikan b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan BAB III PESERTA UNPK Pasal 3 Persyaratan Peserta UNPK

(1) (2)

Peserta terdaftar pada PKBM, SKB dan Pondok Pesantren yang memiliki Izin dan memiliki laporan hasil belajar lengkap; Memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal;

Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|5

(3) (4) (5) (6)

Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar setiap derajat kompetensi pada masing-masing jenjang pendidikan kesetaraan satuan pendidikan nonformal; Peserta dari kelompok belajar lainnya yang sejenis mendaftar pada PKBM, SKB dan Pondok Pesantren yang memiliki izin; Peserta didik Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan dari pendidikan nonformal; Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan nonformal; Pasal 4 Persyaratan Peserta UNPK pindah jalur

(1) (2) (3)

(4)

(5) (6)

(7)

calon peserta UNPK harus terdaftar pada satuan pendidikan nonformal penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin operasional dari lembaga terkait. Memiliki kartu tanda peserta UN pendidikan formal dan surat keterangan tidak lulus dari sekolah/madrasah atau bukti telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di pendidikan formal; memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 tahun pelajaran untuk peserta Program Paket B/Wustha dan Program Paket C dan Paket C kejuruan; memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 2 tahun pelajaran apabila peserta didik: a. berusia 25 tahun atau lebih yang dibuktikan dengan nilai ratarata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00; atau b. menunjukkan kemampuan istimewa yang dibuktikan dengan kemampuan akademik dari pendidik dan Intelligence Quotient (IQ) ≥ 130 (seratus tiga puluh) yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga psikologi lain yang direkomendasi BSNP; khusus untuk peserta yang akan mengikuti UN program Paket C Kejuruan harus sudah lulus ujian nasional kompetensi kejuruan. Untuk Program Kulliyatul/Tarbiyatul Mu’allimin memiliki laporan hasil belajar lengkap yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan program pendidikan selama tiga tahun di satuan pendidikan tersebut. Peserta yang tidak lulus UNPK pada periode sebelumnya yang akan mengikuti UNPK tahun 2013 harus terdaftar pada satuan pendidikan Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|6

(8)

nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan dan mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Peserta dapat menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan yaitu Nilai Akhir (NA) mata pelajaran kurang dari 4,0; Pasal 5 Pendaftaran Peserta

Mekanisme pendaftaran peserta UNPK dari Pendidikan Nonformal Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan, adalah: 1. Penyelenggara Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Unit Penyelenggara UNPK; 2. Penyelenggara Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, dan Paket C pada Pondok Pesantren mendaftarkan peserta didik yang memenuhi persyaratan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Selanjutnya melakukan entry dan verifikasi data calon peserta dengan menggunakan software yang dibuat oleh Puspendik Kemdikbud dan menyerahkannya ke Penyelenggara UN Kabupaten/Kota. 3. Unit Penyelenggara UNPK melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan menyusun Daftar Calon Peserta. 4. Unit Penyelenggara UNPK mengirimkan Daftar Calon Peserta ke Penyelenggara UN Kabupaten/Kota. 5. Penyelenggara UN Kabupaten/Kota melakukan entry data calon peserta dengan menggunakan software yang dibuat oleh Puspendik. 6. Penyelenggara UN Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan Daftar Nominasi Sementara (DNS) ke Unit Penyelenggara Tingkat Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 7. Unit Penyelenggara UN Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara UN Kabupaten/Kota. 8. Penyelenggara UN Kabupaten/Kota merekapitulasi dan mengirimkan DNS dalam bentuk file dan cetakan ke Penyelenggara UN DIY. 9. Penyelenggara UN DIY mengumpulkan, menggabungkan, menyusun daftar dan merekapitulasi data calon peserta. 10. Penyelenggara UN DIY menetapkan dan mendistribusikan Daftar Nominasi Tetap (DNT) ke Penyelenggara UN Kabupaten/Kota. Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

|7

11. Penyelenggara UN Kabupaten/Kota mendistribusikan DNT ke Unit Penyelenggara UNPK Kecamatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 12. Penyelenggara UN DIY mengirimkan soft copy DNT ke Penyelenggara UN tingkat Pusat. DNT yang telah ditetapkan dan dikirim ke Penyelenggara UN tingkat Pusat tidak dapat diubah lagi. BAB IV BAHAN UJIAN Pasal 6 Penyiapan Bahan UN (1)

Penyelenggara UN tingkat Pusat membuat master copy naskah soal UNPK dalam bentuk sebagai berikut : a. naskah soal UNPK dengan memperhatikan sebaran tingkat kesukaran soal; b. naskah soal yang berbeda, dengan tingkat kesulitan yang sama untuk setiap peserta dalam satu ruang ujian, untuk UN Program Paket C; c. 5 (lima) paket naskah soal UN yang berbeda, khusus UN Program Paket C kejuruan dan Program paket B/Wustha dan 1 (satu) paket soal untuk Program Paket A/Ula; d. naskah soal UN menyatu dengan LJUN; Pasal 7 Butir Soal dan Alokasi Waktu

1. Program Paket C – IPS No 1. 2. 3 4. 5. 6. 7.

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Ekonomi Geografi Sosiologi

Jumlah Butir Soal 50 50 40 50 40 50 50

Alokasi Waktu (menit) 120 120 120 120 120 120 120


|8

2. Program Paket C – IPA No 1. 2. 3. 4 5. 6. 7.

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Fisika Kimia Biologi

Jumlah Butir Soal

Alokasi Waktu (menit)

50 50 50 40 40 40 40

120 120 120 120 120 120 120

Jumlah Butir Soal


50 50 50 40

120 120 120 120

Jumlah Butir Soal


50 50 40 40 50 50

120 120 120 120 120 120

Jumlah Butir Soal


50 50 40 40 50

120 120 120 120 120

3. Program Paket C Kejuruan No 1. 2. 3. 4.

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika

4. Program Paket B/Wustha No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial Bahasa Inggris

5. Program Paket A/Ula No 1. 2. 3. 4. 5.

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Ilmu Pengetahuan Sosial


|9

Pasal 8 Penggandaan Bahan UNPK (1)

(2) (3)

(4)

(5)

Pencetakan/penggandaan bahan UN dilakukan sesuai petunjuk teknis pencetakan dan pendistribusian yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Penetapan Percetakan naskah soal UN Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C kejuruan menjadi tanggungjawab Penyelenggara UN Tingkat Pusat; Pengawasan pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha, Paket C dan Paket C kejuruan menjadi tanggungjawab Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh BSNP bersama dengan Dinas DIY; Keterlibatan penyelenggara UN DIY dalam penggandaan dan pendistribusian bahan UN mencakup : a. mengawal pendistribusian bahan UN dibawah koordinasi Perguruan Tinggi sampai titik simpan terakhir di Kabupaten/Kota atau UPT/UPTD Kecamatan; b. menyediakan kendaraan transportasi untuk distribusi bahan UN ke titik simpan terakhir; Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam penggandaan dan pendistribusian bahan UNPK mencakup : a. mengkoordinasikan pengawasan penggandaan bahan UN di percetakan; b. mengawasi proses penggandaan bahan UN dipercetakan; c. menerima bahan UN dari Percetakan; d. distribusi bahan UN ke titik simpan terakhir berkoordinasi dengan Penyelenggara UN DIY dan Polri e. keamanan bahan UN dari proses penerimaan dari percetakan, distribusi ke tempat simpan terakhir sampai dengan serah terima bahan UN ke Tim pengawas satuan pendidikan berkoordinasi dengan penyelenggara UN di Kabupaten/Kota/Pokja/Sub Rayon dan Polri BAB V ORGANISASI PENYELENGGARA UN Pasal 9

(1)

Penyelenggara UN terdiri atas Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN DIY, Penyelenggara UN Kabupaten/Kota dan Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 10

(2) (3) (4) (5)

(6)

Penyelenggara UN Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Kelompok Kerja/Sub Rayon/Unit Penyelenggara UNPK yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota; Penentuan Pondok pesantren/PKBM/SKB sebagai penyelenggara UN ditetapkan sesuai dengan POS UN Tahun Pelajaran 2012/2013; Ponpes/PKBM/SKB yang dapat menyelenggarakan UN adalah Ponpes/PKBM/SKB yang memiliki izin operasional, memiliki peserta UN minimum 20 peserta serta memiliki ruang yang layak; Ponpes/PKBM/SKB yang karena pertimbangan faktor geografis jaraknya jauh dari Ponpes/ PKBM/SKB lain, yang memiliki peserta didik kurang dari 20 orang dapat menjadi penyelenggara setelah mendapat ijin dari Dinas DIY; Dinas Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon penyelenggara UNPK ke Dinas DIY; BAB VI PELAKSANAAN UJIAN Pasal 10 Jadwal Pelaksanaan

UNPK dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun dengan jadwal sebagai berikut: A. Paket C No. Program

Hari

Periode I

Periode II

15 April 2013

01 Juli 2013

Selasa 16 April 2013

02 Juli 2013

Rabu

17 April 2013

03 Juli 2013

Kamis

18 April 2013

04 Juli 2013

Senin

15 April 2013

01 Juli 2013


02 Juli 2013

Rabu

17 April 2013

03 Juli 2013

Kamis

18 April 2013

04 Juli 2013

Senin

15 April 2013

01 Juli 2013


02 Juli 2013

Senin 1 Paket C IPS

2 Paket C IPA

3

Paket C Kejuruan

Tanggal

Jam 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00 13.30 – 15.30 16.00 – 18.00

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Sosiologi Geografi Ekonomi Bahasa Inggris Matematika Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Biologi Kimia Fisika Bahasa Inggris Matematika Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Matematika Bahasa Inggris Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 11

B. Paket A/Ula No.

Hari

Tanggal Periode I Periode II

1.

Senin

6 Mei 2013

2.

Selasa

7 Mei 2013

3.

Rabu

8 Mei 2013

Jam

13.30 01 Juli 2013 16.00 13.30 02 Juli 2013 16.00

– – – –

15.30 18.00 15.30 18.00

03 Juli 2013 13.30 – 15.30

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam Matematika

C. Paket B/Wustha No.

Hari

Tanggal Periode I

1.

Senin

22 April 2013

2.

Selasa

23 April 2013

3.

Rabu

24 April 2013

Periode II

Jam

13.30 16.00 13.30 02 Juli 2013 16.00 13.30 03 Juli 2013 16.00 01 Juli 2013

– – – – – –

15.30 18.00 15.30 18.00 15.30 18.00

Mata Ujian Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia Ilmu Pengetahuan Sosial Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Bahasa Inggris

Pasal 11 Tempat Pelaksanaan (1) (2)

(3)

Tempat Pelaksanaan UN di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK atau tempat lain yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Penyelenggara UN Kabupaten/Kota. Tempat pelaksanaan UNPK sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. ruangan dapat memuat 20 peserta dan 2 meja untuk pengawas; b. penerangan/pencahayaan dan ventilasi cukup; c. bersih; d. mudah dijangkau oleh peserta; dan e. kondusif untuk pelaksanaan UNPK. Tempat duduk peserta diatur sebagai berikut: a. satu bangku untuk satu orang peserta; b. jarak antara bangku yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter; c. penempatan peserta disesuaikan dengan urutan nomor peserta;


| 12

contoh pengaturan tempat duduk Pasal 12 Pengawasan (1) (2) (3) (4)

(5) (6)

Penyelenggara UN Tingkat Perguruan Tinggi menetapkan Pengawas Ruang ujian Program Paket C atas usulan Penyelenggara UN Kabupaten/Kota; Penyelenggara UN Kabupaten/Kota menetapkan Pengawas Ruang ujian Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C Kejuruan. Pengawas Ruang UNPK adalah pendidik pada SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, Pondok Pesantren, SKB, BPKB, PKBM, dan BPPNFI yang memenuhi persyaratan sebagai Pengawas UNPK. Setiap ruang UNPK diawasi oleh 2 (dua) orang yang bukan pendidik/tutor atau fasilitator mata pelajaran yang sedang diujikan dan bukan pendidik/tutor atau fasilitator pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Pengawas ruang harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang UNPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur Pengawasan dan Tata Tertib Pengawas UNPK adalah sebagi berikut: 1) Persiapan UN a. Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN; b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara UN; Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 13

c.

Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, amplop pengembalian LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN; d. Pengawas ruang memeriksa kondisi bahan UN dalam keadaan baik (masih disegel). 2)

Pelaksanaan UN a. Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk : 1. memeriksa kesiapan ruang ujian; 2. meminta peserta UN untuk memasuki ruang dengan menunjukkan kartu peserta UN dan meletakkan tas di bagian depan serta menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan; 3. memeriksa dan memastikan setiap peserta UN hanya membawa bulpen, pensil, karet penghapus, penajam pensil dan penggaris yang akan dipergunakan; 4. memeriksa dan memastikan amplop soal masih dalam kondisi tertutup rapat (tersegel), membuka amplop soal disaksikan oleh peserta UN; 5. membacakan tata tertib UN; 6. membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta dalam posisi tertutup (terbalik); 7. memberi kesempatan kepada peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal; 8. mewajibkan peserta UN untuk menuliskan nama dan nomor ujian pada kolom yang tersedia di halaman 1 (satu) naskah soal dan kolom identitas siswa pada LJUN sebelum naskah soal dan LJUN dipisahkan; 9. mewajibkan peserta UN untuk memisahkan LJUN dengan naskah; 10. mewajibkan peserta untuk melengkapi isian pada LJUN secara benar; 11. memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar sesuai kartu peserta UN; 12. memastikan peserta UN telah menandatangani daftar hadir.

3). Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang UN: a. mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal; b. mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk mengecek kelengkapan soal; Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 14

c.

Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan. d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib: 1) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian; 2) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta 3) melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian. e. Pengawas ruang UN dilarang merokok di ruang ujian, memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan. f. Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN memberi peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit. g. Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN: 1) mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal; 2) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi; 3) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN; 4) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN; 5) mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian; 6) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian; h. Pengawas Ruang UN menyerahkan amplop LJUN yang sudah di lem dan ditandatangani, serta naskah soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN.


| 15

Pasal 13 Tata Tertib Peserta 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15.

Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai; Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Ponpes, PKBM/SKB, tanpa diberi perpanjangan waktu; Peserta UN dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke sekolah/madrasah; Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di dalam ruang kelas di bagian depan; Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, karet penghapus, penggaris, penajam pensil dan kartu tanda peserta ujian; Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan; Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap dan benar serta menandatangani pernyataan “mengerjakan UN dengan jujur”; Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu; Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian; Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN. Peserta UN yang memperoleh naskah soal/LJUN yang cacat atau rusak, maka naskah soal dan LJUN tersebut diganti dengan satu set naskah soal cadangan yang terdapat di ruang tersebut atau di ruang lain. Peserta UN yang tidak memperoleh naskah soal/LJUN karena kekurangan naskah, maka peserta yang bersangkutan diberikan satu set naskah soal dan LJUN cadangan yang terdapat di ruang lain atau sekolah/madrasah yang terdekat. Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait. Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian. Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 16

16. Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang: a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; b. bekerjasama dengan peserta lain; c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian; f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

BAB VII PEMERIKSAAN HASIL UN Pasal 14 Pengumpulan dan pengolahan hasil UN (1) Pengumpulan Hasil UN 2. Program Paket C dan Paket C Kejuruan a. Pengawas satuan pendidikan/Ponpes/PKBM/SKB selaku penyelenggara UN yang berasal dari Perguruan Tinggi mengumpulkan amplop LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN; b. Pengawas satuan pendidikan/Ponpes/PKBM/SKB mengisi dan menandatangani berita acara kelengkapan bahan UN diruang panitia Ponpes/PKBM/SKB penyelenggara; c. Pengawas satuan pendidikan/Ponpes/PKBM/SKB dari Perguruan Tinggi mengirimkan amplop LJUN ke perguruan tinggi negeri di UNY Karangmalang Yogyakarta untuk dilakukan pemindaian; 3. Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha a. Ketua penyelenggara UN tingkat Ponpes/PKBM/SKB mengumpulkan LJUN yang telah dilem oleh pengawas ruang UN; b. Ketua penyelenggara UN tingkat Ponpes/PKBM/SKB mengirimkan LJUN ke Dinas Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke penyelenggara UN DIY (Dinas DIY Jalan Cendana no 9 Yogyakarta), langsung setelah ujian berakhir setiap hari; c. Petugas dari Kabupaten/Kota bersama petugas dari Penyelenggara UN DIY memeriksa kesesuaian jumlah amplop yang berisi LJUN dengan jumlah ruangan dari setiap Ponpes/PKBM/SKB penyelenggara UN yang dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota; Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 17

c.

Pengolahan Hasil UN 1. Perguruan Tinggi Negeri i. Menerima LJUN Program Paket C dan Paket C Kejuruan dari Pengawas Satuan Pendidikan Ponpes/PKBM/SKB; ii. Memindai dan memvalidasi LJUN Program Paket C dan Paket C Kejuruan serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat; 2. Penyelenggaran UN DIY (Dinas DIY) i. Menerima LJUN Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha dari Dinas Kabupaten/Kota yang diterima petugas Dinas Kabupaten/kota yang berada di Dinas DIY; ii. Memindai dan memvalidasi LJUN Program Paket A/Ula, Paket B/Wustha serta mengirimkan hasilnya ke penyelenggara UN Tingkat Pusat; 3. Hasil Skoring/Nilai UN yang telah selesai di proses oleh penyelenggara UN Tingkat Pusat hasilnya didistribusi ke penyelenggara UN DIY paling lambat: a. tanggal 22 Mei 2013 untuk Paket C b. tanggal 27 Mei 2013 untuk Paket A/Ula dan Paket B/Wustha

4. Satuan pendidikan penyelenggara UNPK mengumumkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan paling lambat : a. tanggal 25 Mei 2013 untuk Paket C dan Paket C Kejuruan b. tanggal 1 Juni 2013 untuk Paket B/Wustha c. tanggal 8 Juni 2013 untuk Program Paket A/Ula BAB VIII KELULUSAN UJIAN Pasal 15 Kriteria Kelulusan (1) Kelulusan dari Satuan Pendidikan Kelulusan peserta UN Pendidikan Kesetaraan dari satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan ditetapkan oleh rapat dewan tutor dan pamong pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Pembina dengan mempertimbangkan nilai akhir (NA) dan akhlak mulia. (2) Kelulusan dari UN a. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA. Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 18

b. Nilai Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah: b.1. gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan; b.2. kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0; c. Peserta UNPK dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rata Nilai Akhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). d. NA diperoleh dari nilai gabungan antara Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) pada satuan pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan Nilai UNPK, dengan pembobotan 40% (empat puluh persen) untuk NRLHB dari mata pelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai UN. e. Pembulatan Nilai Rata-rata Laporan Hasil Belajar (NRLHB) dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga 5 maka dibulatkan ke atas. f. Pembulatan nilai akhir (NA) dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua 5 maka dibulatkan ke atas. g. Peserta yang pindah jalur dari pendidikan formal ke pendidikan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan, NRLHB diambil dari Nilai Sekolah (NS). Pasal 16 Pengumuman Hasil Ujian Waktu pengumuman kelulusan dilakukan secara Ponpes/PKBM/SKB : 1. Paket C dan Paket C Kejuruan tanggal 25 Mei 2013 2. Paket B/Wustha tanggal 1 Juni 2013 3. Paket A/Ula tanggal 8 Juni 2013

serentak


di

| 19

Pasal 17 Penerbitan SKHUN dan Ijazah (1) Penyelenggara UN DIY mengisi blanko SKHUN berdasarkan NRLHB dan DNHUN dengan sistem komputer, dan mendistribusikan SKHUN ke Penyelenggara UN Kabupaten/Kota. (2) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menandatangani SKHUN dan ijazah serta mendistribusikan ke satuan pendidikan. Dalam hal tidak ada Kepala Dinas Kabupaten/Kota definitif, SKHUN dan ijazah ditandatangani oleh pejabat tingkat DIY. (3) Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota menandatangani ijazah Program Ula dan Wustha. Dalam hal tidak ada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota definitif, ijazah ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kanwil DIY; Pasal 18 Pembatalan SKHUN dan Ijazah 1. Peserta ujian yang sudah dinyatakan lulus, namun kemudian diketahui melakukan kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap POS dalam pelaksanaan UNPK, maka kelulusannya dinyatakan batal. 2. Apabila dikemudian hari terbukti secara sah telah terjadi pemalsuan dokumen persyaratan sebagai peserta ujian, maka SKHUN dan ijazah yang bersangkutan dinyatakan batal. 3. Pembatalan SKHUN dan ijazah dilakukan oleh pejabat yang menerbitkannya dan surat pembatalan ditembuskan kepada Penyelenggara UN Tingkat Pusat dan Penyelenggara UN DIY. BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 19 Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan UNPK dilaksanakan secara berjenjang oleh Penyelenggara Kecamatan, Kabupaten/Kota, DIY, dan Pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya.


| 20

BAB X BIAYA PENYELENGGARAAN Pasal 20 Biaya penyelenggaraan UNPK ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah. BAB XI KETENTUAN LAIN Pasal 21 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. BAB XII SANKSI Pasal 22 (1) Peserta UN a. Peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan secara tertulis oleh pengawas ruang UN atau pengawas Ponpes/PKBM/SKB. Apabila peserta UN sesudah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka hasil ujian yang bersangkutan dianggap tidak sah dan dimuat dalam berita acara; b. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan meliputi : 1. meminjam alat tulis dari peserta ujian; 2. tidak membawa kartu ujian c. Pelanggaran sedang yang dilakukan peserta UN sehingga diberi sanksi dikeluarkan dari ruang ujian meliputi : 1. membuat kegaduhan di dalam ruang ujian; 2. membawa HP di ruang ujian; d. Pelanggaran berat yang dilakukan peserta dengan diberikan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran yang sedang diujikan meliputi : 1. kerjasama dengan peserta ujian dan/atau menyontek; 2. menggunakan kunci jawaban; 3. menyebarkan kunci jawaban. (2) Pengawas Ruang UNPK, Sekolah penyelenggara dan Pengawas Ponpes/PKBM/SKB Petunjuk Teknis UNPK Tahun 2013

| 21

a.

Pelanggaran ringan yang dilakukan pengawas Ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian meliputi : 1. lalai, tertidur, merokok, berbicara yang dapat menggangu konsentrasi peserta UN; 2. lalai membantu peserta UN mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas; b. Pelanggaran berat yang dilakukan oleh pengawas ruang UN dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan meliputi : 1. memberi contekan; 2. membantu peserta ujian dalam menjawab soal; 3. menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian c. Ponpes/PKBM/SKB penyelenggara UNPK yang melanggar ketentuan POS diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. Pengawas Ponpes/PKBM/SKB yang melanggar ketentuan POS diberikan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan.


| 22

BAB XIII PENUTUP Pasal 23 (1) (2)

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal

: Yogyakarta : 5 Februari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI NIP 19630225 199003 1 010

TEMBUSAN KEPADA YTH : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta; 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta; 4. Sesjen Kementerian Agama di Jakarta; 5. Irjen Kemdikbud di Jakarta; 6. Irjen Kementerian Agama di Jakarta; 7. Semua Dirjen Kemdikbud di Jakarta; 8. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta; 9. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta; 10. Ketua DPRD DIY; 11. Kepala Kanwil Kementerian Agama DIY; 12. Bupati/Walikota se DIY; 13. Ketua DPRD Kab/Kota se DIY; 14. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se DIY; 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se DIY; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan seperlunya.


| 23

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 0116 TAHUN 2013 TENTANG

Recommend Documents