PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. NOMOR : 067 Tahun 2012

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Alamat : Jalan Cendana 9 Yogyakarta 55166 Telepon (0274) 523340, 541322, 513696 Faks 513132 Laman : http://www.pendidikan-diy.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 067 Tahun 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB DAN SMK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur dan menilai pencapaian kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi peserta didik pada mata pelajaran yang ditentukan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diselenggarakan penilaian secara nasional pada akhir pembelajaran dalam satuan pendidikan; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dan untuk kelancaran pelaksanaan penilaian yang bersifat nasional melalui Ujian Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2011/2012.

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undangundang Nomor 26 Tahun 1959;

2.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

. Hal - 1

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi perserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 59 tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional. 11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2011/2012; MEMUTUSKAN Menetapkan :

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, SMK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2011/2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Paeraturan ini yang dimaksud dengan : 1.

Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

2.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;

3.

Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

. Hal - 2

4.

UN Susulan adalah ujian nasional yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berhalangan mengikuti UN karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah;

5.

Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

6.

Ujian kompetensi keahlian adalah ujian nasional, yang terdiri atas ujian teori dan ujian praktik kejuruan;

7.

Nilai Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut Nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor;

8.

Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut Nilai UN adalah nilai yang diperoleh peserta didik pada UN;

9.

Nilai Akhir yang selanjutnya disebut NA adalah nilai gabungan antara Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan dan Nilai UN;

10.

Kriteria kelulusan adalah persyaratan pencapaian minimal untuk dinyatakan lulus;

11.

Kisi-kisi soal UN adalah acuan dalam pengembangan dan perakitan soal UN yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12.

Lembar jawaban UN yang selanjutnya disebut LJUN adalah lembaran kertas yang digunakan oleh peserta didik untuk menjawab soal UN;

13.

Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat keterangan yang berisi Nilai S/M dari setiap mata pelajaran yang diujinasionalkan, Nilai UN, dan NA;

14.

Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus satuan pendidikan;

15.

Prosedur operasi standar yang selanjutnya disebut POS adalah urutan langkah baku yang mengatur teknis pelaksanaan UN dan US/M;

16.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Republik Indonesia;

17.

Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

18.

Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

19.

BSNP adalah Badan Standar Nasional Pendidikan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;

20.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

21.

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

22.

Dinas Provinsi adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

23.

Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

24.

Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menangani Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

25.

Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

26.

Panitia Tingkat Provinsi adalah Panitia Penyelenggara Ujian Nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

bidang

pendidikan

Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

di

. Hal - 3

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI UN Pasal 2 (1)

(2)

Tujuan Ujian Nasional adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan; Hasil UN berfungsi sebagai salah satu pertimbangan untuk : a. pemetaaan mutu program dan/atau satuan pendidikan b. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. c. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan BAB III PESERTA UN Pasal 3 Persyaratan Peserta Ujian Nasional

(1)

Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian Nasional (UN).

(2)

Peserta didik yang memiliki rapor lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan sampai dengan semester I tahun terakhir.

(3)

Khusus peserta didik SMK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran untuk mata pelajaran yang diujikan secara nasional dapat mengikuti UN.

(4)

Peserta didik yang memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul-Mu’alimin Al-Islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA, MA, dan SMK. Penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian sekolah/madrasah, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar.

(5)

Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti UN pada sekolah/madrasah penyelenggara UN terdekat dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 4 di atas.

(6)

Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN di satuan pendidikannya, dapat mengikuti UN di sekolah/madrasah lain pada jenjang dan jenis yang sama.

(7)

Peserta UN yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti UN dapat mengikuti UN susulan.

(8)

Peserta yang belum lulus UN sekolah/madrasah yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2011/2012 harus : a. mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN; b. mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujinasionalkan. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian. c. memiliki nilai sekolah/madrasah.


. Hal - 4

(9)

Peserta UN yang belum lulus UN sekolah/madrasah dan telah mengikuti UN Program Paket B/Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan serta dinyatakan lulus, dilarang mengikuti UN sekolah/madrasah. Pasal 4 Pendaftaran Peserta UN

(1)

Sekolah/madrasah penyelenggara UN melaksanakan pendataan calon peserta.

(2)

Sekolah/madrasah penyelenggara UN menerima pendaftaran peserta yang tidak lulus UN tahun pelajaran 2009/2010 atau 2010/2011.

(3)

Sekolah/madrasah penyelenggara UN dapat menerima pendaftaran peserta yang TIDAK LULUS UN pada tahun pelajaran 2009/2010 atau 2010/2011 yang berasal dari sekolah/madrasah lain.

(4)

Pendaftaran peserta UN yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 harus : a. mencantumkan nomor peserta UN pada lembar pendaftaran peserta UN tahun 2011/2012. b. berkoordinasi dengan sekolah/madrasah asal bagi siswa yang mendaftar di sekolah/madrasah lain.

(5)

Sekolah/madrasah penyelenggara UN mengirimkan data calon peserta ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

(6)

Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengkoordinasikan pendataan calon peserta dengan menggunakan perangkat lunak sesuai dengan POS pendataan peserta yang diterbitkan oleh Balitbang Kemdikbud.

(7)

Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan daftar nominasi sementara (DNS) ke sekolah/madrasah.

(8)

Sekolah/madrasah melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota.

(9)

Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melakukan : a. pemutakhiran data; b. pencetakan daftar nominasi tetap (DNT); c. pengiriman DNT peserta UN SMA/MA dan SMK ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 31 Januari 2012; d. pengiriman DNT peserta UN SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah melalui Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 29 Februari 2012;

(10) Kepala sekolah/madrasah penyelenggara UN menerbitkan, menandatangani, dan membubuhkan stempel sekolah/madrasah pada kartu peserta UN yang telah ditempel foto peserta.

BAB IV BAHAN UN Pasal 5 (1)

Mata pelajaran yang diujikan, jumlah butir soal dan alokasi waktu ujian untuk masingmasing satuan pendidikan adalah sebagai berikut :


. Hal - 5

a. SMP, MTs dan SMPLB No. Mata Pelajaran 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Matematika 4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) b.

SMA / MA Program IPA No. Mata Pelajaran 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Fisika 4. Matematika 5. Kimia 6. Biologi *)

Jumlah Butir Soal 50 50 40 40

Jumlah Butir Soal 50 50*) 40 40 40 40

Alokasi Waktu 120 menit 120 menit 120 menit 120 menit

Alokasi Waktu 120 menit 120 menit 120 menit 120 menit 120 menit 120 menit

terdiri dari 15 soal Listening Comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda

c. SMA / MA Program IPS No. Mata Pelajaran 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Ekonomi 4. Matematika 5. Sosiologi 6. Geografi

JumlahButir Soal 50 50*) 40 40 50 50


*) terdiri dari 15 soal Listening Comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda

d. SMA / MA Program Bahasa No. Mata Pelajaran 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Bahasa Asing **) : Bahasa Arab Bahasa Jepang Bahasa Jerman Bahasa Prancis Bahasa Mandarin

4. 5. 6.

Matematika Antropologi Sastra Indonesia

Jumlah Butir Soal 50 50*)

Alokasi Waktu 120 menit 120 menit

50

120 menit

40 50 40

120 menit 120 menit 120 menit

*) terdiri dari 15 soal Listening Comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda **) Sesuai dengan pilihan

e. MA Program Keagamaan No. Mata Pelajaran 1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Tafsir 4. Matematika 5. Fikih 6. Hadis *)

Jumlah Butir Soal 50 50*) 50 40 50 50


terdiri dari 15 soal Listening Comprehension atau 15 soal reading untuk penyandang tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

. Hal - 6

f.

SMALB Kekhususan Tunanetra (A), Tunadaksa (D), dan Tunalaras (E) NO. 1. 2. 3. *)

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika

Jumlah Butir Soal

Alokasi Waktu

50 50 *) 40


terdiri dari 15 soal Listening Comprehension dan 35 soal Pilihan Ganda

g. SMALB Kekhususan Tunarungu (B) NO. 1. 2. 3.

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika

Jumlah Butir Soal

Alokasi Waktu

50 50 40


Jumlah Butir Soal

Alokasi Waktu

50 50 40


1 paket

18-24 jam

h. SMK NO. 1. 2. 3. 4. *) **)

***)

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris*) Matematika **) Kompetensi Keahlian : (Teori dan Praktik Kejuruan ***)

terdiri dari 15 soal Listening Comprehension atau 15 soal reading untuk peserta Tunarungu dan 35 soal Pilihan Ganda. bahan ujian Matematika terdiri atas 3 (tiga) kelompok kejuruan : a. kelompok teknologi, kesehatan, dan pertanian, b. kelompok pariwisata, seni dan kerajinan, teknologi kerumahtanggaan; pekerjaan sosial, dan administrasi perkantoran, c. program keahlian akutansi dan penjualan. Ujian teori dan praktik kejuruan dilaksanakan sebelum pelaksanaan UN.

(2)

Bagi peserta tunanetra disediakan naskah soal dalam bentuk braille atau naskah biasa yang dibacakan oleh petugas yang ditunjuk;

(3)

Bagi peserta yang mempunyai kelainan pengelihatan (Low Vision) yang memerlukan bahan ujian dengan ukuran huruf tertentu akan diberikan bahan ujian dengan ukuran huruf yang sesuai setelah terlebih dahulu melaporkan ke Panitia Provinsi dengan alat bukti yang sah;

(4)

Bagi peserta tunanetra, tunarungu, dan kesulitan belajar spesifik (Dyslexia/kesulitan membaca, Dyscalculia/kesulitan menghitung, Dysgraphia/kesulitan menulis) diberi tambahan waktu 45 menit, serta waktu istirahat paling lama 30 menit, dengan mempertimbangkan jadwal ujian berikutnya. Pasal 6 Pencetakan dan Penggandaan Materi UN

(1)

Penyelenggara UN Tingkat Pusat mengirim master copy naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK ke percetakan yang telah ditetapkan untuk mencetak naskah soal UN yang serahterimanya disertai berita acara.

(2)

Percetakan menerima dan memeriksa master copy naskah soal UN dari Penyelenggara UN Tingkat Pusat untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dengan ketentuan sebagai berikut : a. mengecek jumlah halaman setiap master copy sesuai dengan rincian mata pelajaran yang diujikan; Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

. Hal - 7

b. mengepak kembali semua dokumen yang telah diperiksa dan menyimpan di tempat yang aman dan rahasia; c. mengisi dan menandatangani berita acara serah terima dengan saksi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kementerian Agama, Perguruan Tinggi, dan Polri. (3)

Penyelenggara UN Tingkat Pusat (Balitbang Kemendikbud) bertanggung jawab atas pengiriman bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK ke Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan.

(4)

Penyelenggara UN Tingkat Pusat (Balitbang Kemdikbud) bertanggungjawab atas pengiriman bahan UN bagi peserta didik SMK yang sedang praktik kerja industri di dalam negeri.

(5)

Pencetakan dan pendistribusian bahan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(6)

Keterlibatan penyelenggara UN tingkat provinsi dalam pencetakan dan pendistribusian bahan UN mencakup : a. penyerahan master soal UN ke Percetakan; b. pendistribusian bahan UN ke Satuan Pendidikan; dan c. pengamanan bahan UN di wilayahnya.

(7)

Pengawasan pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK menjadi tanggungjawab perguruan tinggi yang ditetapkan oleh BSNP.

(8)

Ketentuan mengenai pencetakan dan pendistribusian bahan UN diatur lebih lanjut dalam POS Pencetakan yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. BAB V ORGANISASI PENYELENGGARAAN UN Pasal 7

(1)

Penyelenggara UN terdiri atas Penyelenggara UN Tingkat Pusat, Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota dan Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan POS UN Tahun Pelajaran 2011/2012.

(2)

Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Kelompok Kerja/Sub Rayon yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota;

(3)

Penentuan sekolah/madrasah penyelenggara ujian nasional ditetapkan sesuai dengan POS UN Tahun Pelajaran 2011/2012;

(4)

Sekolah/Madrasah yang dapat menyelenggarakan UN adalah sekolah/madrasah yang memiliki peserta Ujian Nasional minimum 20 peserta didik serta memiliki ruang yang layak dan telah terakreditasi (kecuali SLB).

(5)

Sekolah/Madrasah yang jaraknya jauh dari Sekolah/Madrasah lain yang memiliki peserta didik kurang dari 20 orang dapat menjadi sekolah penyelenggara setelah mendapat ijin dari Dinas Dikpora Provinsi DIY;

(6)

Dinas Kabupaten/Kota mengirimkan usulan calon Sekolah/Madrasah Penyelenggara Ujian SMP/MTs, SMA/MA dan SMK ke Dinas Provinsi; Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian mengirimkan spesimen melalui Panitia Kabupaten/Kota yang berisi nomor kode sekolah/madrasah, nama dan alamat sekolah/madrasah, nama kepala sekolah/madrasah lengkap beserta gelar, NIP dan tanda tangan kepala sekolah/madrasah kepada Tim Pengolah Hasil Ujian di Provinsi;

(7)


. Hal - 8

(8) (9)

Nama Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian nasional harus sesuai dengan SK Pengangkatan sebagai Kepala Sekolah/ Madrasah; Verifikasi terhadap kelayakan penyelenggara ujian praktik kejuruan dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat. BAB VI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL Pasal 8

(1) UN dilakukan satu kali, yang terdiri atas UN dan UN Susulan; (2) UN Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah; (3) UN dilaksanakan secara serentak; (4) Ujian Kompetensi Keahlian Kejuruan SMK : a. ujian praktik Keahlian Kejuruan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal Maret 2012;

16

b. ujian teori Keahlian Kejuruan dilaksanakan pada 19 Maret 2012; (5) Khusus bagi SMK program 4 tahun ujian praktik kejuruan dilaksanakan pada tahun IV; (6) Tempat pelaksanaan UN Susulan diatur oleh masing-masing Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah peserta dan lokasi; (7) Jadwal pelaksanaan UN sebagai berikut. a. SMP, MTs, dan SMPLB No. Hari dan Tanggal 1 UN : Senin, 23 April 2012 UN Susulan: Senin, 30 April 2012 2 UN : Selasa, 24 April 2012 UN Susulan: Selasa, 1 Mei 2012 3 UN : Rabu, 25 April 2012 UN Susulan: Kamis, 3 Mei 2012 4 UN : Kamis, 26 April 2012 UN Susulan: Jumat, 4 Mei 2012

Jam 08.00 – 10.00

Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Matematika

08.00 – 10.00

Ilmu Pengetahuan Alam

b. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) No. 1 2 3

Hari dan Tanggal UN Senin, 16 April 2012 UN Susulan Senin, 23 April 2012 UN Selasa, 17 April 2012 UN Susulan Selasa, 24 April 2012 UN Rabu, 18 April 2012 UN Susulan Rabu, 25 April 2012

Jam

Mata Pelajaran

08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Matematika


. Hal - 9

c. Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA) No.

1

2

3

4

Hari dan Tanggal UN Senin, 16 April 2012 UN Susulan Senin, 23 April 2012 UN Selasa, 17 April 2012 UN Susulan Selasa, 24 April 2012 UN Rabu, 18 April 2012 UN Susulan Rabu, 25 April 2012 UN Kamis, 19 April 2012 UN Susulan Kamis, 26 April 2012

Jam

Mata Pelajaran Program IPS Program Bahasa

Program IPA

Program Keagamaan

08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

Bahasa Inggris

11.00 – 13.00

Fisika

Ekonomi

Bahasa Asing

Tafsir

08.00 – 10.00

Matematika

Matematika

Matematika

Matematika

08.00 – 10.00

Kimia

Sosiologi

Antropologi

Fikih

11.00 – 13.00

Biologi

Geografi

Sastra Indonesia

Hadis

d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) No. 1 2 3

Hari dan Tanggal UN Senin, 16 April 2012 UN Susulan Senin, 23 April 2012 UN Selasa, 17 April 2012 UN Susulan Selasa, 24 April 2012 UN Rabu, 18 April 2012 UN Susulan Rabu, 25 April 2012

Jam

Mata Pelajaran

08.00 – 10.00

Bahasa Indonesia

08.00 – 10.00

Bahasa Inggris

08.00 – 10.00

Matematika

(10) Ujian Kompetensi Keahlian SMK dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan Ujian Nasional Kompetensi Keahlian SMK tahun pelajaran 2011/2012; (11) Ujian Nasional diikuti oleh seluruh peserta didik yang memenuhi syarat dan telah terdaftar sebagai calon peserta ujian; (12) Peserta ujian wajib mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan. Pasal 9 Ruang Ujian Nasional Satuan Pendidikan penyelenggara UN menetapkan ruang UN dengan persyaratan sebagai berikut : a. ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan UN; b. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja dan kursi untuk 2 (dua) orang Pengawas ruang UN, khusus bagi sekolah/madrasah penyelenggara dengan jumlah peserta 21 siswa dapat dijadikan 1 ruang dengan izin panitia UN Kabupaten/Kota; c.

setiap meja diberi nomor peserta UN;

d.

setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan “DILARANG MASUK SELAIN PESERTA DAN PENGAWAS UN”.

e.

setiap ruang UN disediakan denah tempat duduk peserta UN;

f.

setiap ruang UN disediakan lak/segel untuk amplop LJUN;

g.

gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi UN agar dikeluarkan dari ruang UN;


. Hal - 10

h.

tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut: 1) satu bangku untuk satu orang peserta UN; 2) jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimum 1 (satu) meter; 3) penempatan peserta UN disesuaikan dengan urutan nomor peserta UN. BAB VII PENGAWASAN Pasal 10

(1) Pengawasan Ujian Nasional dilakukan sesuai dengan Peraturan Mendikbud RI Nomor : 59 Tahun 2011 beserta Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012, dan dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahap penyiapan bahan sampai dengan penyusunan laporan; (2) Perguruan Tinggi menetapkan pengawas ruang di satuan pendidikan SMA, MA, dan SMK berdasarkan masukan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kemenag kabupaten/kota sebagai penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota; (3) Penyelenggara Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan pengawas ruang UN di satuan pendidikan SMP/MTs dan Penyelenggara Tingkat Provinsi untuk SMPLB dan SMALB; (4) Pengawas ruang UN adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; (5) Pengawas ruang UN adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, dan memegang teguh kerahasiaan; (6) Pengawas ruang UN harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 45 menit sebelum ujian dimulai di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN; (7) Pengawas ruang UN tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang ujian; (8) Semua barang dan alat komunikasi elektronik disimpan di ruang pengawas; (9) Penempatan pengawas ruang UN ditentukan dengan sistem silang dalam satu kabupaten/kota; (10) Setiap ruangan diawasi oleh dua orang pengawas; a. Pengawas ruang UN yang bertugas di setiap ruang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelengkapan pekerjaan siswa (LJUN) dan kelengkapan lain sesuai daftar hadir setiap mata pelajaran dan ruang; b. Pengawas ruang UN wajib mengingatkan peserta ujian dalam pengisian Kode Soal pada Lembar Jawab Ujian Nasional agar sesuai dengan paket soal yang dikerjakan; c. Seluruh pelaksanaan Ujian Nasional di ruang ujian menjadi tanggungjawab Tim Pengawas; d. Jika terdapat ketidaklengkapan jumlah LJUN yang dikirim ke Panitia Provinsi/Perguruan Tinggi, merupakan tanggung jawab pengawas ruang, Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara ujian, dan Ketua Kelompok Kerja/Sub Rayon; e. Pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional Kempetensi Keahlian SMK dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Ujian Nasional Kompetensi Keahlian SMK tahun pelajaran 2011/2012 dari Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kemdikbud;


. Hal - 11

BAB VIII TATA TERTIB Pasal 11 Tata Tertib Pengawas Ruang UN (1) Persiapan UN

a. Empat puluh lima (45) menit sebelum ujian dimulai pengawas ruang telah hadir di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN; b. Pengawas ruang menerima penjelasan dan pengarahan dari ketua penyelenggara UN; c. Pengawas ruang menerima bahan UN yang berupa naskah soal UN, LJUN, amplop LJUN, daftar hadir, dan berita acara pelaksanaan UN. (2) Pelaksanaan UN

a. Pengawas masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu pelaksanaan untuk : 1) memeriksa kesiapan ruang ujian; 2) meminta peserta UN untuk memasuki ruang dengan menunjukkan kartu peserta UN dan menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan; 3) memeriksa dan memastikan setiap peserta UN tidak membawa tas,buku atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan; 4) membacakan tata tertib UN; 5) meminta peserta ujian menandatangani daftar hadir; 6) membagikan LJUN kepada peserta dan memandu serta memeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan tanda tangan); 7) memastikan peserta UN telah mengisi identitas dengan benar; 8) setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, pengawas ruang UN membuka amplop soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (disegel), disaksikan oleh peserta ujian; 9) membagikan naskah soal UN yang terdiri atas 5 (lima) paket kepada peserta UN untuk setiap mata pelajaran dengan cara sebagai berikut : Keterangan : - P1 = Pengawas 1 - P2 = Pengawas 2 - Apabila dalam satu ruangan jumlah pesertanya 10 orang atau kurang, maka pembagian soalnya diatur sedemikian rupa sehingga peserta yang berdekatan mendapatkan paket soal yang berbeda;

10) membagikan naskah soal UN dengan cara meletakkan di atas meja peserta UN dalam posisi tertutup (terbalik). Peserta UN tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu UN dimulai; Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

. Hal - 12

b. Setelah tanda waktu mengerjakan dimulai, pengawas ruang UN: 1)

mempersilakan peserta UN untuk mengecek kelengkapan soal;

2)

mempersilakan peserta UN untuk mulai mengerjakan soal dengan terlebih dahulu menuliskan kode paket soal pada LJUN;

3)

mengingatkan peserta agar terlebih dahulu membaca petunjuk cara menjawab soal.

c. Kelebihan naskah soal UN selama ujian berlangsung tetap disimpan di ruang ujian dan tidak diperbolehkan dibaca oleh pengawas ruangan. d. Selama UN berlangsung, pengawas ruang UN wajib: 1)

menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang ujian;

2)

memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan; serta

3)

melarang orang memasuki ruang UN selain peserta ujian.

e. Pengawas ruang UN dilarang memberi isyarat, petunjuk, dan bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal UN yang diujikan. f.

Lima menit sebelum waktu UN selesai, pengawas ruang UN member peringatan kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit.

g. Setelah waktu UN selesai, pengawas ruang UN: 1) mempersilakan peserta UN untuk berhenti mengerjakan soal; 2) mempersilakan peserta UN meletakkan naskah soal dan LJUN di atas meja dengan rapi; 3) mengumpulkan LJUN dan naskah soal UN; 4) menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN; 5) mempersilakan peserta UN meninggalkan ruang ujian; 6) menyusun secara urut LJUN dari nomor peserta terkecil dan memasukkannya ke dalam amplop LJUN disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta, satu lembar berita acara pelaksanaan, kemudian ditutup dan dilem serta ditandatangani oleh pengawas ruang UN di dalam ruang ujian; h. Pengawas Ruang UN menyerahkan amplop LJUN yang sudah di lem dan ditandatangani, serta naskah soal UN kepada Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah disertai dengan satu lembar daftar hadir peserta dan satu lembar berita acara pelaksanaan UN. Pasal 12 Tata Tertib Peserta UN (1) Peserta UN memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum UN dimulai; (2) Peserta UN yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti UN setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberi perpanjangan waktu; (3) Peserta UN dilarang sekolah/madrasah;

membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke

(4) Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping pengawas; (5) Peserta UN membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian; Juknis Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2011/2012

. Hal - 13

(6) Peserta UN mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan; (7) Peserta UN mengisi identitas pada LJUN secara lengkap menandatangani pernyataan “mengerjakan UN dengan jujur”;

dan benar serta

(8) Peserta UN yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJUN dapat bertanya kepada pengawas ruang UN dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu; (9) Peserta UN mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian dengan terlebih dahulu menuliskan kode paket soal pada LJUN; (10) Selama UN berlangsung, peserta UN hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang UN. (11) Peserta UN yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak, pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal UN. (12) Peserta UN yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti UN pada mata pelajaran yang terkait. (13) Peserta UN yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu UN berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian. (14) Peserta UN berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian. (15) Selama UN berlangsung, peserta UN dilarang:

a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; b. bekerjasama dengan peserta lain; c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; e. membawa naskah soal UN dan LJUN keluar dari ruang ujian; f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain. (16) Khusus bagi peserta UN yang tunanetra diperbolehkan membawa alat bantu khusus (abakus) ke dalam ruang ujian.

BAB IX UJIAN NASIONAL SUSULAN Pasal 13 (1)

(2)

UN Susulan dilaksanakan di salah satu Sekolah/Madrasah yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja/Sub Rayon dengan mempertimbangkan lokasi/jarak dengan Sekolah/Madrasah lain; Hal-hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan UN Susulan dilaksanakan sebagaimana penyelenggaraan UN.

BAB X PEMINDAIAN HASIL UJIAN NASIONAL Pasal 14 (1)

Pemindaian hasil Ujian Nasional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mendikbud RI Nomor 59 Tahun 2011 dan POS Ujian Nasional tahun pelajaran 2011/2012 :


. Hal - 14

a. Perguruan Tinggi Negeri memindai dan memvalidasi LJUN SMA, MA dan SMK serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat. b. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memindai dan memvalidasi LJUN SMP, MTs, SMPLB, dan SMALB serta mengirimkan hasilnya ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat. a) LJUN SMP/MTs setiap mata pelajaran dikirim ke Tim Penyelenggara UN Provinsi yang akan diterima oleh petugas Dinas Kabupaten/Kota di Dinas Provinsi, jalan Cendana No. 9 Yogyakarta setiap hari setelah selesai pelaksanaan ujian sesuai jadwal yang berlaku, sedangkan untuk SMPLB dan SMALB diterima petugas Dinas Provinsi; b) LJUN SMA/MA dan SMK (termasuk siswa inklusi) setiap mata pelajaran dikirim ke Penyelenggara Ujian Provinsi (Perguruan Tinggi) yang akan diterima oleh petugas Dinas Kabupaten/Kota di Universitas Negeri Yogyakarta, komplek Karangmalang Yogyakarta setiap hari setelah selesai pelaksanaan ujian sesuai jadwal yang berlaku; c) Pengiriman LJUN tersebut dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja/Sub Rayon di bawah pengawasan Panitia Kabupaten/Kota; d) Pemindaian hasil ujian dilaksanakan setiap hari sesuai jadwal mata pelajaran setelah LJUN diterima dari Kelompok Kerja/Sub Rayon; e) Hasil Skoring/Nilai Ujian Nasional diproses oleh Tim Pengolah Hasil Ujian Provinsi yang menghasilkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebagai bahan penentuan kelulusan; (2)

Penerimaan dan Pemindaian hasil Ujian Nasional SMPLB dan SMALB dilakukan oleh Tim Pengolah Hasil Ujian Tingkat Provinsi di Dinas Provinsi. BAB X KELULUSAN PESERTA UJIAN Pasal 14

(1)

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan sebagai berikut : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ; c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. lulus Ujian Nasional.

(2)

Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.

(3)

Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs, dan SMPLB dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.

(4)

Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA/MA dan SMALB dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.


. Hal - 15

(5)

Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk SMK dengan pembobotan 60% untuk nilai US/M dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.

(6)

Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.

(7)

NA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari gabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN.

(8)

Skala yang digunakan pada nilai S/M, nilai rapor dan nilai akhir adalah nol sampai sepuluh.

(9)

Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

(10) Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal, apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas. (11) Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana dimaksud pada butir ayat (6) mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol). (12) Nilai kompetensi keahlian kejuruan adalah : a. gabungan antara nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan nilai Ujian Teori Kejuruan dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian Praktik Keahlian Kejuruan dan 30% untuk nilai Ujian Teori Keahlian Kejuruan; b. kriteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0 ; (13) Waktu pengumuman kelulusan dilakukan secara serentak di sekolah/madrasah penyelenggara :



SMA/MA, dan SMK tanggal 26 Mei 2012



SMP, MTs, SMPLB dan SMALB tanggal 2 Juni 2012

(14) Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan UKK adalah sebagai berikut : a. Jenjang SMP/MTs, SMPLB :

Ujian Sekolah HARUS SUDAH SELESAI b.

Jenjang SMA/MA dan SMK Ujian Sekolah HARUS SUDAH SELESAI

c.

(1)

4 April 2012

29 Maret 2012

Pelaksanaan UKK UKK Praktek (SMK) HARUS SUDAH SELESAI

16 Maret 2012

UKK Teori Kompetensi (SMK) dilaksanakan

19 Maret 2012

Waktu pengiriman Nilai Sekolah adalah sebagai berikut : a. Jenjang SMP/MTs, SMPLB : Panitia Sekolah ke Panitia UN Kab/Kota (Paling lambat)

9 April 2012

Panitia UN Kab/Kota ke Panitia UN Provinsi (Paling lambat)

12 April 2012

a. Jenjang SMA/MA dan SMK : Panitia Sekolah ke Panitia UN Kab/Kota (Paling lambat)

2 April 2012


. Hal - 16

Panitia UN Kab/Kota ke Panitia UN Provinsi (Paling lambat) (1) (2) (3) (4) (5)

4 April 2012

Blanko Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) bersifat nasional dan disiapkan oleh Pemerintah; Pengisian blanko SKHUN dilakukan oleh Panitia Provinsi berdasarkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional; SKHUN ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah Penyelenggara Ujian Nasional; Penerbitan Ijazah dilakukan oleh Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang pedoman pengisiannya diatur dalam pedoman tersendiri; Ijazah diberikan kepada peserta didik yang memenuhi kriteria kelulusan. BAB XI PENGAMANAN Pasal 14

Pengamanan penyelenggaraan Ujian Nasional bekerjasama dengan aparat keamanan setempat. BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 15 (1) (2) (3) (4) (5)

(6)

Pemantuan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Panita Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemantauan Ujian dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaporan. Penyelenggara Ujian Nasional pada setiap tingkatan melakukan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional; Pelaporan Ujian Nasional disusun sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat dan instansi terkait; Panitia pada setiap tingkat penyelenggara membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional sesuai dengan kewenangannya, yang terdiri dari Laporan Singkat Hasil Ujian Nasional dan Laporan Penyelenggaraan Ujian Nasional; Penyampaian laporan Ujian Nasional dilakukan mulai dari panitia tingkat sekolah/madrasah, panitia Kabupaten/Kota, panitia Provinsi sampai dengan panitia Pusat;

(7)

Waktu penyampaian Laporan Singkat Hasil Ujian Nasional oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian paling lambat diterima 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman kelulusan dengan format seperti lampiran I keputusan ini;

(8)

Waktu penyampaian Laporan Penyelenggaraan Ujian Nasional oleh sekolah/madrasah penyelenggara ujian paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman kelulusan dengan sistematika seperti lampiran II keputusan ini;

(9)

Waktu penyampaian Laporan secara berjenjang oleh panitia sub rayon/kelompok kerja, panitia kabupaten/kota, panitia Provinsi paling lambat 6 (enam) hari setelah diterimanya laporan dari panitia setingkat di bawahnya;

(10) Laporan Ujian Nasional dari panitia tingkat Provinsi disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;


. Hal - 17

(11) Panitia Penyelenggara UN Provinsi menyampaikan data hasil Ujian Nasional ke Pusat Penilaian dengan struktur database yang telah dibakukan oleh BSNP bersama Pusat Penilaian Pendidikan; (12) Panitia Penyelenggara UN Provinsi membuat laporan hasil komputerisasi kepada Kepala Dinas Provinsi yang berisi hasil nilai per sekolah/madrasah.

BAB XIII BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL Pasal 16 Biaya penyelenggaraan Ujian Nasional sesuai dengan Peraturan Mendikbud RI Nomor 59 Tahun 2011 pasal 26 dan 27 dan Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional tahun pelajaran 2011/2012; BAB XIV SANKSI Pasal 17 (1) Peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh Pengawas Ruang UN. Apabila peserta UN setelah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka pengawas ruang ujian mencatat dan mengusulkan peserta UN tersebut untuk dinyatakan gagal ujian dan ditulis dalam berita acara. (2) Pengawas Ruang UN yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh yang lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UN yang akan datang. (3) Sekolah/Madrasah penyelenggara UN yang melanggar ketentuan POS tidak akan ditunjuk sebagai penyelenggara UN yang akan datang. (4) Semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas Ruang UN, dan sekolah/madrasah penyelenggara dilaporkan kepada pimpinan lembaga asal yang bersangkutan. BAB XV KETENTUAN LAIN Pasal 18 Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.


. Hal - 18

BAB XV PENUTUP Pasal 19 (1)

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

(2)

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 20 Januari 2012 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI NIP. 19630225 199003 1 010

TEMBUSAN SURAT KEPUTUSAN INI DIKIRIMKAN KEPADA YTH : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta; 2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Sesjen Kemdikbud di Jakarta; 4. Sesjen Kementerian Agama di Jakarta; 5. Irjen Kemdikbud di Jakarta; 6. Irjen Kementerian Agama di Jakarta; 7. Semua Dirjen Kemdikbud di Jakarta; 8. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama di Jakarta; 9. Kepala Balitbang Kemdikbud di Jakarta; 10. Ketua DPRD Provinsi DIY; 11. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY; 12. Bupati/Walikota se Provinsi DIY; 13. Ketua DPRD Kab/Kota se Provinsi DIY; 14. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota se Provinsi DIY; 15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se Provinsi DIY; Untuk diketahui dan atau dipergunakan seperlunya.


. Hal - 19

Lampiran I

Nomor Tanggal

: Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 67 Tahun 2012 : 20 Januari 2012

LAPORAN SINGKAT HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 NAMA SEKOLAH ALAMAT

No Program*)

: ………………………………………………………… : …………………………………………………………

Peserta Ujian L P JML

Peserta Hadir L P JML

Peserta Lulus L P JML

……………………… 2012 Kepala……………………..

Keterangan : *) Diisi oleh SLB, SMA/MA dan SMK Laporan dikirim ke : 1. Subrayon/Pokja 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota 3. Disdikpora Prov. - Bidang Perencanaan dan DIY : Standarisasi - Bidang PLB dan Dikdas - Bidang Dikmenti

: 1 eks : 1 eks : 1 eks ............................................... : 1 eks NIP

Catatan : Selambat-lambatnya disampaikan 1 hari kerja setelah pengumuman hasil UN


. Hal - 20

Lampiran II

Nomor Tanggal


SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL BAB I

PENDAHULUAN A. Dasar B. Tujuan dan Fungsi

BAB II

PELAKSANAAN (menerangkan materi kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, lokasi, dan jumlah peserta UN)

BAB III

HASIL YANG DICAPAI (menerangkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan UN) A. Jumlah Peserta dan Yang Lulus dan yang tidak lulus B. Nilai Yang Dicapai (Rerata, NTR, NTT ) C. Rangking Sekolah

BAB IV

PENUTUP A. Kesimpulan B. Hambatan C. Saran

Catatan : Laporan oleh Sekolah/Madrasah disampaikan pengumuman hasil UN kepada Sub Rayon/Pokja

selambat-lambatnya

10


hari

setelah

. Hal - 21

Lampiran III

Nomor Tanggal


DAFTAR NILAI SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2011/2012 Mata Pelajaran Program No. Urut

: :

Nomor Ujian

Nama Sekolah Alamat Nama Siswa

: :

Mata Pelajaran Mapel 1 dst…

Keterangan

______________ April 2012 Mengetahui : Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

_______________

__________________

Catatan : - Daftar nilai sekolah ini dicetak langsung dari Software Entry Nilai dikirim bersama dengan CD softcopy-nya ke : Panitia UN Tingkat Provinsi melalui Panitia UN Tingkat Kabupaten Kota


. Hal - 22

DAFTAR PESERTA UN SMP/MTs MENGULANG Nama Sekolah/Madrasah : .............................................................................................................. Alamat

: ..............................................................................................................

Timko/Pokja/Sub Rayon : ..............................................................................................................

No. Urut

Nama Peserta

Nomor Peserta Nomor Lama Nomor Baru 20 ..... / 20 ..... 2011 / 2012

Bahasa Indonesia

Nilai UN Tahun 20....... / 20....... Bahasa Inggris Matematika

IPA

Keterangan

............................................., ....................................... 2012 Kepala ...............................................................................

....................................................................... NIP. Catatan : Dikirimkan ke Dinas Dikpora Provinsi DIY melalui Dinas Kabupaten/Kota


. Hal - 1

DAFTAR PESERTA UN SMA/MA MENGULANG Nama Sekolah/Madrasah Alamat Timko/Pokja/Sub Rayon

: .............................................................................................................. : .............................................................................................................. : ..............................................................................................................

Jurusan : IPA No. Urut

Nama Peserta


Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Nilai UN Tahun 20....... / 20....... Matematika Fisika


Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Nilai UN Tahun 20....... / 20....... Matematika Ekonomi


Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Nilai UN Tahun 20....... / 20....... Matematika Bahasa Asing


Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Nilai UN Tahun 20....... / 20....... Matematika Tafsir

Biologi

Keterangan

Sosiologi

Geografi

Keterangan

Antropologi

Sastra Indonesia

Keterangan

Kimia

Jurusan : IPS No. Urut

Nama Peserta

Jurusan : BAHASA No. Urut

Nama Peserta

Jurusan : KEAGAMAAN No. Urut

Nama Peserta

Fikih

Hadist

Keterangan

............................................., ....................................... 2012 Kepala ............................................................................... ....................................................................... NIP. Catatan : Dikirimkan ke Dinas Dikpora Provinsi DIY melalui Dinas Kabupaten/Kota


. Hal - 2

DAFTAR PESERTA UN SMK MENGULANG Nama Sekolah/Madrasah

: ..............................................................................................................

Alamat

: ..............................................................................................................

Timko/Pokja/Sub Rayon

: ..............................................................................................................

No. Urut

Nama Peserta


Bahasa Indonesia

Nilai UN Tahun 20....... / 20....... Bahasa Inggris Matematika

UKK

Keterangan *)

*) Diisi Program Keahlian ............................................., ....................................... 2012 Kepala ...............................................................................

....................................................................... NIP.

Catatan : Dikirimkan ke Dinas Dikpora Provinsi DIY melalui Dinas Kabupaten/Kota


. Hal - 3

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. NOMOR : 067 Tahun 2012

Recommend Documents