DINAS KEHUTANAN ACEH

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2012 - 2017

DINAS KEHUTANAN ACEH

DINAS KEHUTANAN ACEH Jln. Jenderal Sudirman No. 21 Banda Aceh

1 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Kata Pengantar Upaya sungguh-sungguh terhadap Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber DHya hutan serta Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan dalam Program Bidang Kehutanan merupakan unsur utama yang akan dirasakan oleh masyarakat dalam mewujudkan visi dari Pemerintahan Aceh Tahun 2012 - 2017 yaitu Terwujudnya perubahan yang fundamental di Aceh dalam segala sektor kehidupan masyarakat Aceh dan pemerintahan,

yang

menjunjung

tinggi

asas

transparansi

dan

akuntabilitas

bagi

terbentuknya suatu pemerintahan Aceh yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pada Tahun 2017 Aceh akan tumbuh menjadi negeri makmur yang berkeadilan dan adil dalam kemakmuran. Untuk mewujudkan hal tersebut bidang Kehutanan harus melakukan perbaikan Rencana Strategis (Renstra) merupakan satu tahapan rencana pembangunan yang harus disusun oleh semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah Aceh dalam hal ini sudah mempunyai RPJM Aceh periode 2007-2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor

21 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh

(RPJMA) 2007-2012 dan telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 tahun 2010 tanggal 1 Mei 2010. Dinas Kehutanan Aceh sebagai perangkat kerja daerah Pemerintahan Aceh juga melakukan penyesuaian yang berorientasi pada VISI dan MISI Pemerintah Aceh yang sudah dilakukan dalam RPJMA tersebut. Renstra Dinas Kehutanan Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Kehutanan yang akan dilaksanakan langsung oleh semua Jajaran di Dinas Kehutanan Aceh pada kurun waktu Tahun 2012-2017, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah Aceh (RPJMA 2012-2017) dan Prioritas Nasional (RENSTRA Kementerian Kehutanan 2010-2014), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s) serta RPJP Bidang Kehutanan Aceh 2010 – 2025.


Melalui kesempatan ini saya mengajak semua Jajaran lingkup Dinas Kehutanan Aceh untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan pembangunan Kehutanan di Aceh. Semoga upaya kita mendapat rahmad, hidayah dan ridho-Nya, Amin.

Banda Aceh,

Juli 2013

Kepala Dinas Kehutanan

Ir. HUSAINI SYAMAUN, MM Nip. 19600515 198703 1 008


DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB

I

BAB

II

BAB III

BAB

IV

BAB

V

BAB

VI

BAB VII

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN ACEH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumberdaya Dinas Kehutanan 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan 2.4. Tantangan dan Peluang Peengembangan Pembangunan Pelayanan Dinas Kehutanan ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2. Telaahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Rencana K/L dan Renstra 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Aceh 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Aceh 4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kehutanan Aceh RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Menurut RPJMA 5.2. Rencana Program dan Kegiatan Menurut Teknis Bidang Kehutanan INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA PENUTUP


1 4 5 5 7 9 9 14 14 48 50 52 55 55 58 60 62 65 68 68 69 69 72 72 73 81 84

I

PENDAHULUAN

A. UMUM 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Dinas Kehutanan Aceh, selanjutnya disebut “RENSTRA” adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat rencana pembangunan Kehutanan di Aceh untuk lima tahun kedepan (2012-2017).

Merupakan proses

sistimatis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistimatis. Di dalamnya terkandung visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta arahan kebijakan pembangunan yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan dan mengatasi berbagai permasalahan secara terencana dan bertahap. RENSTRA lebih diarahkan pada program-program prioritas dan program daerah lainnya dengan pembiayaan yang bersumber pada APBN maupun dari APBA. Ciri sumberdaya hutan yang penting adalah peran gandanya sebagai sistem penunjang kehidupan. Hutan tropika merupakan paru-paru dunia dan sumber keragaman hayati yang tinggi. Peran tersebut menyebabkan relatif tingginya kepentingan berbagai pihak terhadap pelestarian sumberdaya hutan. Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan adanya Undangundang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan titik awal bagi provinsi ini untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam serta pemanfaatannya secara lebih baik dan “mandiri” bagi kemakmuran rakyat di Aceh dalam kerangka pembangunan nasional. Undang-undang

tersebut menempatkan titik berat Otonomi pada Provinsi yang

pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota. Kekhususan ini memberikan kesempatan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan berada pada tingkat Provinsi dengan tetap mengakomodir kepentingan daerah Kabupaten/Kota. Menyusul terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2001 telah ditetapkan sejumlah Qanun (Peraturan Daerah), diantaranya Qanun Kehutanan dan Qanun Perizinan 5 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Kehutanan. Qanun–qanun ini merumuskan kembali ruang lingkup pengurusan hutan di Provinsi Aceh dan pembagian kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan, dengan mengacu kepada UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Seiring dengan perkembangan lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya maka pembangunan kehutanan memerlukan perubahan paradigma secara mendasar.

Perubahan

paradigma

pembangunan

kehutanan

pada

dasarnya

merupakan pergeseran pengelolaan hutan, yaitu dari state based menjadi community based, dari timber based management menjadi forest resources based management. Dengan demikian paradigma baru pembangunan kehutanan ke depan adalah pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat (community based forest resources management) Secara ringkas, pengelolaan sumberdaya hutan kini dan masa depan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial masyarakat sebagai ultimate beneficiaries pembangunan. Dilain sisi, usaha Kehutanan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penerimaan devisa negara, sumber ekonomi daerah sekaligus sumber pendapatan masyarakat yang digolongkan kedalam aspek ekonomi.

Sedangkan

aspek sosialnya, usaha Kehutanan telah mampu menyerap tenaga kerja dimana secara langsung telah mampu mengatasi pengangguran. Usaha Kehutanan juga mendukung kelestarian sumber daya alam, seperti pelestarian sumber daya air, penyediaan oksigen dan mencegah degradasi lahan. Berbagai komoditi Kehutanan seperti Jabon, Sengon, Mahoni, Pinus, Jati, Rotan , Cendana, Gaharu dan lain-lain menjadi sumber kehidupan dan incaran/rebutan bagi negara-negara Eropa dan Asia Timur. Kenyataan tersebut memberikan suatu pemahaman, bahwa usaha Kehutanan sangat berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan. Proses Tahapan Penyusunan Renstra SKPD terdiri dari dua tahap yaitu tahap perumusan rancangan Renstra SKPD dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.


Tahapan penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut : Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi

1.2 Landasan Hukum Renstra Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2012-2017 ini disusun dengan landasan : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang

Nomor

44

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran; 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 7 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Masyarakat; 15. Peraturan Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 18. Peraturan

Pemerintah

Nomor

83

Tahun

2010

tentang

Pelimpahan

Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang; 19. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Program Kegiatan SKPD 22. Qanun Aceh

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolan Keuangan Aceh;

23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana 8 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. 24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh. 25. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

1.3 Maksud dan Tujuan A. Maksud -

Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan Kehutanan di Aceh dan rujukan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kepala Dinas Kehutanan Aceh.

-

Mensinergiskan seluruh kemampuan dan potensi sumberdaya manusia yang ada dengan sumberdaya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan pembangunan Kehutanan dalam konstelasi dengan tatanan regional, nasional maupun global.

B. Tujuan -

Tercapainya koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Kehutanan di Aceh yang holistik, terintegrasi, efisiensi dan efektif serta memudahkan

pelaksanaan

program-program

yang

direncanakan

selama lima tahun kedepan dan memudahkan evaluasi terhadap program-program yang ada. -

Agar pengelolaan sumberdaya hutan dan kebun di Aceh menjadi satu kesatuan yang berkelanjutan dalam suatu ekosistem.

1.4 Sistematika Penulisan Kerangka pokok bahasan Renstra Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2012-2017 adalah meliputi telaahan terhadap lingkungan organisasi Dinas Kehutanan Aceh, baik internal maupun eksternal, perumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari kegiatan organisasi dimasa yang akan datang, strategi dalam pencapaian tujuan dan 9 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

sasaran yang telah ditetapkan, serta indikator-indikator untuk mengukur kemajuan kinerja organisasi.

Adapun sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPA Dalam Bab ini diuraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPA, Sumber Daya SKPA, Kinerja Pelayanan SKPA serta Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA dari kelembagaan Dinas Kehutanan terutama dalam kebijakan dibidang perencanaan pembangunan serta tugas pokok dan fungsinya.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBUJAKAN Dalam bab ini berisi tentang rumusan Visi, Misi dan Sasaran Dinas Kehutanan Aceh dan memaparkan tentang rumusan kebijakan dan strategi.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas

Kehutanan

Aceh

termasuk

didalamnya

menyangkut

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.


indikator,

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM Menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Kehutanan untuk mewujudkan target kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat capaian kinerja dalam jangka menengah dan jangka panjang.

.B. KONDISI SAAT INI Saat ini kawasan hutan di Aceh meliputi areal kurang lebih 3.549.813 Ha termasuk kawasan hutan dan perairan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kepmenhutbun No. 170/Kpts-II/2000) Dalam rangka mempertahankan ekosistem dan keanekaragaman hayati sampai dengan tahun 2000 pemerintah telah menetapkan Kawasan Suaka Alam yang terbagi menjadi Cagar Alam : 16.940 ha dan Suaka Margasatwa : 102.370 Ha, Kawasan Pelestarian Alam terbagi dalam Taman Nasional : 623.987 Ha, Taman Wisata Alam terdiri dari Taman Wisata Alam (Darat : 16.412 Ha, Perairan : 214.100 Ha) dan Taman Hutan Raya seluas 6.220 Ha, juga terdapat Taman Buru seluas 86.704 Ha, Kawasan Hutan Lindung seluas 1.844.500 Ha serta Hutan Produksi yang terdiri dari Hutan Produksi Terbatas : 37.300 Ha dan Hutan Produksi Tetap : 601.280 Ha.

Berdasarkan uraian diatas

dapat diketahui bahwa Pola ruang wilayah Aceh terdiri dari kawasan lindung seluas 2.708.550 Ha (47,7%) dan Kawasan Budidaya seluas 2.934.602 Ha (52,3%). Hutan Aceh pada tahun 2008 seluas 3.523.925 Ha (60,37%) dan pada tahun 2010 seluas 2.291.080 ha (40,36%). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pengurangan luas kawasan hutan (deforestasi) sebesar 20,01%. Terjadinya deforestasi akibat adanya kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dari pada aspek lingkungan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi. Selain itu, faktor perilaku manusia juga menjadi permasalahan utama dalam kerusakan lingkungan, dimana sering sekali menganggap sungai dan sepadan sungai sebagai tempat pembuangan sampah dan kegiatan usaha pertnian yang dapat mengakibatkan penyempitan, sedimentasi dan penurunan kualitas air. Berdasarkan data Tahun 2007 Luas lahan kritis di Provinsi Aceh seluas 4459.469,28 ha

dengan kategori kritis seluas 393.025,63 ha dan sangat kritis


seluas 66.443,65 ha. Pada tahun 2011 luas lahan kritis di provinsi Aceh mengalami peningkatan mencapai 460.099,76 ha, dengan kategori kritis seluas 393.397,03 ha dan sangat kritis seluas 66.702,73 ha. upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi lahan kritis yaitu melalui penanaman satu miliar pohon (OMOT). Pada tahun 2011, melalui penanaman pada kegiatan penghijauan sebanyak 24.886.789 batang dan penanaman reboisasi sebanyak 3.808.598 batang Pembangunan yang tidak terpadu (fragmented) selama ini telah berakibat perubahan drastis negatif terhadap kondisi lingkungan sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan (pertambangan mineral, batubara, migas, dan galian C) telah mengubah bentang alam tanpa terkendali. Terlebih lagi sumber daya alam terbarukan oleh deforestasi intensif (legal and illegal logging) untuk

pembangunan

fisik

infrastruktur,

transportasi,

industri,

perkebunan,

pertanian, telah mengakibatkan penyusutan drastis tutupan vegetasi hutan terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan punahnya keanekaragaman hayati. Aceh merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikannya sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana, khususnya bencana alam. Tingkat resiko bencana alam yang terjadi setiap tahunnya sangat tinggi, terutama bencana banjir dan kekeringan. Sangat terbatasnya investasi infrastruktur tampungan penyimpanan air, telah berdampak pada keseimbangan hidrologi DAS, fluktuasi debit air di sungai menjadi sangat besar terutama pada musim hujan terjadi bencana banjir dan tanah longsor, sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan dan kebakaran hutan. Kecenderungan penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam telah memacu peningkatan pengelolaan hutan tanaman dan hutan rakyat. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya produksi kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat. Hutan rakyat di propinsi aceh seluas 11.632 ha, yang tersebar di 23 kabupaten/kota. Potensi kayu jenis perdagangan di Propinsi Aceh baik di Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi mencapai 59,19 juta m3. Hutan Tanaman Rakyat yang sudah mendapat IUPHHK-HTR di Propinsi Aceh sebanyak 3 unit yaitu 1 unit di Kabupaten Bireun (Kopwan Seulanga Aneuk Nanggroe) dan 2 unit di Kabupaten Aceh Utara (Kop. Tuah Nanggroe Aceh 811 Ha) 12 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

melalui (SK.282/Menhut-II/2009 Tgl13 Mei 2009), Kop. Ikapeda 1.155 Ha (SK.721/Menhut-II/2009 Tgl19 Oktober 2009). Usulan Pencadangan areal di Provinsi Aceh Seluas 3.667 Ha sedangkan luas areal yang sudah di keluarkan SK Pencadangan oleh Menteri Kehutanan seluas 10.884 Ha dengan jenis tanaman Jabon, Mahoni, Sengon. Produksi kayu bulat di provinsi NAD pada tahun 2012 berjumlah 185.358,48 m3, yang berasal dari 3 sumber yaitu IUPHHK pada HTI, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Hutan Rakyat, Kayu perkebunan dan hasil lelang. Masingmasing produksinya yaitu IUPHHK pada HTI sebanyak 8.043,81 m3, IPK sebanyak 2.196,33 m3, kayu perkebunan 169.348,50 m3, dan hasil lelang 475,98 m3. HHBK yang dikembangkan di Propinsi NAD yaitu rotan produksinya mencapai 90.590 kg, Cendana 14.000 kg, dan Arang kayu 155.000 kg. Untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan hutan dalam priode tahun 2007 s/d 2008 telah dilakukan rekruitmen Pamhut sebanyak 2000 Orang yang mempunyai tugas pengamanan hutan dan pencegahan perambahan hutan (Ilegal Logging). Pemanfaatan jasa lingkungan dari kawasan hutan khususnya untuk kegiatan wisata alam sudah lama

dikembangkan di Aceh, hal ini didukung dengan keberadaan

berbagai potensi yang ada antara lain : Cagar Alam Pinus Strain Aceh (16.940 Ha)di Kabupaten Aceh Besar, Cagar Alam Serbajadi (300 Ha) Kabupaten Aceh Tamiang, Swaka Margasatwa Rawa Singkil (102.370 Ha)di Kabupaten Aceh Singkil, Taman Hutan Raya (TAHURA) Po Cut Meurah Intan (6.300 Ha) di Kabupaten Aceh Besar, Taman Nasional Gunung Leuser (623.987 Ha) di Kabupaten Aceh Tenggara, Taman Wisata Alam Iboih (1.200 Ha) di Kota Sabang, Taman Wisata Alam Kepulauan Banyak (16.200 Ha) di Kabupaten Aceh Singkil, Taman Wisata Alam Lhok Asan (PLG : 112 Ha) di Kabupaten Aceh Utara, Taman Buru Lingga Isaq (86.704 Ha) di Kabupaten Aceh Tengah.


II

GAMBARAN PELAYANAN SKPA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA Dinas Kehutanan Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh dibidang Kehutanan, terbentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis, Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan susunan organisasi terdiri dari : 1. a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Program dan Pelaporan; d. Bidang Planologi Kehutanan; e. Bidang Bina Usaha Kehutanan; f. Bidang Perlindungan & Rehabilitasi Hutan; j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); k. Kelompok Jabatan Fungsional; 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Kepegawain dan Tata Laksana; c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari : a. Seksi Data dan Informasi; b. Seksi Penyusunan Program; c. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; 4. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari : a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan; b. Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan; c. Seksi Perpetaan & Pemantapan Kawasan Hutan; 14 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

5. Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari : a. Seksi Usaha Pemanfaatan Hutan; b. Seksi Pemungutan dan Pengolahan Hasil Hutan; c. Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan; 6. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi Lahan terdiri dari : a. Seksi Perlindungan Hutan; b. Seksi Kawasan Lindung dan Konservasi; a. Seksi Rehabiitasi Hutan dan lahan;

Dinas

Kehutanan

Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di Bidang Kehutanan, untuk melaksanakan tugas di maksud, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas; 2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menegah dan jangka panjang; 3. Perumusan kebijakan teknis, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 4. Penyelenggaraan tugas Kehutanan termasuk perizinan dan pelayanan umum lintas Kab/Kota; 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang Kehutanan; dan Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kehutanan mempunyai kewenangan : 1. Menyelenggarakan

urusan

di

bidang

Kehutanan

yang

bersifat

lintas

kabupaten/kota serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; 2. Menyusun pedoman dan Menyelenggarakan Inventarisasi dan pemetaan hutan dan Kehutanan; 3. Menyelengarakan penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung; 4. Menyusun pedoman dan menyelenggarakan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung; 15 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

5. Menyusun pedoman pembentukan dan penyediaan dukungan pengelolaan wilayah taman hutan raya; 6. Menyusun rencana makro Kehutanan lintas Kabupaten/Kota; 7. Menyelengarakan koordinasi pengelolaan hutan berdasarkan unit pengelolaan daerah aliran sungai; 8. Menyusun

pedoman

penyelenggaraan

pengurusan

erosi,

sedimentasi,

produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota. 9. Menyelenggarakan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengolahan hasil hutan dan Kehutanan; 10. Melaksanakan pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang Kehutanan; 11. Melaksanakan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan penggangu dan pengendalian hama terpadu tanaman Kehutanan; 12. Menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikulture, budidaya dan pengolahan; 13. Menyelengarakan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota; 14. Menetapkan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota; 15. Menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang provinsi berdasarkan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten/kota; 16. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan dan Kehutanan pada kawasan lintas kabupaten/kota. 17. Menyediakan dukungan penyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis penelitian dan pengembangan terapan bidang Kehutanan; 18. Menerapkan standar pelayanan minimal dalam bidang Kehutanan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota; 19. Menata alokasi sumber daya manusia di bidang Kehutanan; 20. Menetapkan standar pembibitan/perbenihan dan pengaturan penggunaan benih unggul; 21. Melakukan produksi ekspor komoditas Kehutanan unggulan daerah provinsi; 16 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

22. Menyelenggarakan pembentukan dan perwilayahan areal Kehutanan lintas kabupaten/kota; 23. Menyusun perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer di bidang Kehutanan lintas kabupaten/kota; 24. Melaksanakan pengamatan, penelitian, peramalan organisme pengganggu tanaman dan pengendalian hama dan penyakit; dan 25. Menyediakan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dibidang Kehutanan. Sesuai

dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18

Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahagian ke sebelas, pasal 70 ayat (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas; ayat (2) BidangBidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; ayat (3) Sub Bahagian-Sub Bahagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bahagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan Bidang Tugasnya; dan ayat (4) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang Berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan Bidang Tugasnya;

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) telah terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 20132 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh terdiri dari : a. UPTD Hutan Aceh Wilayah I; Berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar, Wilayahnya meliputi Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie b. UPTD Hutan Aceh Wilayah II; Berkedudukan di Kabupaten Bireuen dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota


Lhokseumawe,

Kabupaten

Aceh

Utara,

Kabupaten

Bener

Meriah

dan

Kabupaten Aceh Tengah c. UPTD Hutan Aceh Wilayah III; berkedudukan di Kabupaten Aceh Timur dengan wilayah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur dan kabupaten Aceh Tamiang. d. UPTD Hutan Aceh Wilayah IV ; berkedudukan di Aceh Tenggara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulusalam dan Kabupaten Aceh Singkil. e. UPTD Hutan Aceh Wilayah V berkedudukan di Aceh Selatan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue f. UPTD Hutan Aceh Wilayah VI berkedudukan di Aceh Barat dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan;, berkedudukan di Saree kabupaten Aceh Besar dengan wilayah kerja meliputi kelompok Hutan Seulawah Agam dan kelompok Hutan Seulawang Inoeng yang di tunjuk atau di tetapkan sebagai kawasan Tahura Pocut Meurah Intan. Sampai dengan tanggal 1 Juli 2012, Unit Organisasi yang telah terisi pejabat struktural dan staf penunjang adalah : 1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan; 2. UPTD Hutan Aceh Wilayah I baru terisi hanya kepala UPTD, sedangkan Kepala Seksi dan Staf Penunjang belum terisi.

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Tugas dan Fungsinya sebagai berikut : 1. UPTD Hutan Aceh Wilayah I, terdiri dari : .a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konsrevasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional 18 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

UPTD Hutan Aceh Wilayah I merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksiseksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Tugas UPTD Hutan Aceh Wilayah I mempunyai tugas menjabarakan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi UPTD Hutan Aceh Wilayah I adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c.

pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan;

d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan; e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; f.

pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam;

g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; i.

pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan

j.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.


Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah I mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah I adalah : a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian

dan

pembinaan

teknis

urusan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan; c.

pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan;

d. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan; f.

pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam;

g. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; i.

pengkoordinasian dan kerjasama teknis pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya;

j.

pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah I; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.


Fungsi Sub Bagian Tata Usaha adalah : a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan

perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c.

pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan;

d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai tugas pengawasan perizinan kehutanan, inventarisasi sumberdaya hutan, perpetaan hutan, produksi kehutanan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pembinaan silvikultur, serta pemberdayaan masyarakat. Fungsi Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan adalah : a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan

pembinaan kegiatan perizinan

kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c.

pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f.

pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan;

g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i.

pelaksanaan pengembangan hutan tanaman;

j.

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;

k. pelaksanaan kegiatan silvikultur dan budidaya tanaman kehutanan; l.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. 21 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Fungsi Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam adalah : a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c.

pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan;

d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f.

pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan;

g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i.

pelaksanaan penegakan hukum kehutanan;

j.

pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan;

k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; l.

pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam;

m. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.


2. UPTD Hutan Aceh Wilayah II, terdiri dari : .a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan; d. Seksi Perlindungan Hutan dan Konsrevasi Alam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Hutan Aceh Wilayah II merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksiseksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Tugas UPTD Hutan Aceh Wilayah II mempunyai tugas menjabarakan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi UPTD Hutan Aceh Wilayah II adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan hutan; d. pelaksanaan pembinaan penggunaan kawasan hutan; e. pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan; f. pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam; g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; 23 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; i. pelaksanaan pengkajian peluang investasi dan usaha sektor kehutanan pada wilayah kerjanya; dan j. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.

Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah II mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian

kegiatan

teknis

operasional

dan

teknis

penunjang

di

bidang

penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan

penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan,

pemanfaatan

hutan

dan

penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah II adalah : a.

pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya;

b.

pengendalian

dan

pembinaan

teknis

urusan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan; c.


d.

pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan;

e.

pengendalian dan pengawasan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;

f.


g.

pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;

h.

pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;

i.


j.

pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah II; dan


k.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.


Fungsi Sub Bagian Tata Usaha adalah : a.

pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan

perpustakaan; b.

pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan;

c.


d.

pelaksanaan

penyiapan

data,

informasi,

dan

penyelenggaraan

Inventarisasi aset; dan e.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan mempunyai tugas pengawasan perizinan kehutanan, inventarisasi sumberdaya hutan, perpetaan hutan, produksi kehutanan, penatausahaan hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pembinaan silvikultur, serta pemberdayaan masyarakat. Fungsi Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan adalah : a. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan kegiatan perizinan kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; 25 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultur dan budidaya tanaman kehutanan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Fungsi Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam adalah : a.

pelaksanaan gangguan

pencegahan ternak,

dan

perambahan

pengendalian dan

kebakaran

hutan,

kawasan

hutan,

okupasi

penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b.

pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan;

c.


d.

pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam;

e.

pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan;

f.


g.

pelaksanaan

upaya

preventif,

pre-emtif,

dan

perlindungan dan pengamanan hutan; 26 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

represif

dalam

h.

pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan;

i.


j.


k.

pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif;

l.


m.

pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan;

n.


o.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

‘3. UPTD Hutan Aceh Wilayah III, terdiri dari :

. a.

Kepala UPTD;

. b.

Sub Bagian Tata Usaha;

c.

Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Kawasan;

d.

Seksi Perlindungan Hutan dan Konsrevasi Alam; dan

e.

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Hutan Aceh Wilayah III merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksiseksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Tugas UPTD Hutan Aceh Wilayah III mempunyai tugas menjabarakan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan 27 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi UPTD Hutan Aceh Wilayah III adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c.






j.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah III mempunyai tugas memimpin UPTD

dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian

kegiatan

teknis

operasional

dan

teknis

penunjang

di

bidang


penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan,

pemanfaatan

hutan

dan


Fungsi Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah III adalah : a.

pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya;


b.

pengendalian

dan

pembinaan

teknis

urusan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan; c.


d.

pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan;

e.


f.


g.

pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;

h.


i.


j.

pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah III; dan

k.




kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan

perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan

penyiapan

data,

informasi,

dan

Inventarisasi aset; dan


penyelenggaraan

e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.



kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultur dan budidaya tanaman kehutanan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. 30 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Fungsi Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam adalah : a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; j. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; l. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; m. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

‘4. UPTD Hutan Aceh Wilayah IV, terdiri dari :

. a.

Kepala UPTD;

. b.


. c.


d.


e.



UPTD Hutan Aceh Wilayah IV merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksiseksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Tugas UPTD Hutan Aceh Wilayah IV mempunyai tugas menjabarakan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi UPTD Hutan Aceh Wilayah IV adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c.






j.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan.


Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah IV mempunyai tugas memimpin UPTD dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian

kegiatan

teknis

operasional

dan

teknis

penunjang

di

bidang


penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan,

pemanfaatan

hutan

dan


Fungsi Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah IV adalah : a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian

dan

pembinaan

teknis

urusan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan; c.




g. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; i.


j.

pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah IV; dan

k.


Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD. Fungsi Sub Bagian Tata Usaha adalah :


a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan,

kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan












j.




m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.


Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Fungsi Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam adalah : a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c.


d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f.


g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i.


j.


k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; l.


m. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; n.


o.

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD


5. UPTD Hutan Aceh Wilayah V, terdiri dari : . a.

Kepala UPTD;

. b.


. c.


f.


g.


UPTD Hutan Aceh Wilayah V merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksiseksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Tugas UPTD Hutan Aceh Wilayah V mempunyai tugas menjabarakan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi UPTD Hutan Aceh Wilayah V adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c.




g. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; 36 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; i.


j.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah V mempunyai tugas memimpin UPTD dalam

menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisasian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan Aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah V adalah : b. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; c.

pengendalian

dan

pembinaan

teknis

urusan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan; d. pengendalian dan pengawasan teknis pemanfaatan hutan; e. pengendalian dan pengawasan teknis penggunaan kawasan hutan; f.


g. pengendalian dan pengawasan teknis perlindungan hutan dan konservasi alam; h. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; i.


j.


k. pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah IV; dan l.





kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan






kehutanan; b. pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan; c. pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan luas dan tutupan kawasan hutan; e. pelaksanaan penatausahaan hasil hutan; f. pelaksanaan pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan; g. pelaksanaan peningkatan produksi hasil hutan; h. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; 38 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

i. pelaksanaan pengembangan hutan tanaman; j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan; k. pelaksanaan kegiatan silvikultur dan budidaya tanaman kehutanan; l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Fungsi Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam adalah : a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; h. pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; j. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; l. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; 39 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

m. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD

6. UPTD Hutan Aceh Wilayah VI, terdiri dari :

. a.

Kepala UPTD;

. b.


. c.


h.


i.


UPTD Hutan Aceh Wilayah VI merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksiseksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

Tugas UPTD Hutan Aceh Wilayah VI mempunyai tugas menjabarakan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi pengorganisian, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfataan hutan dan penggunaan kawasan hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam, pengendalian dan pengawasan, serta mengelola hutan aceh sesuai dengan status dan fungsi pokok kawasan hutan dalam wilayah kerjanya.

Fungsi UPTD Hutan Aceh Wilayah VI adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 40 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

c.






j.

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah VI mempunyai tugas memimpin UPTD

dalam menjabarkan kebijakan kehutanan Pemerintah Aceh dan melaksanakan sebagian

kegiatan

teknis

operasional

dan

teknis

penunjang

di

bidang


penyusunan

rencana

pengelolaan

hutan,

pemanfaatan

hutan

dan


Fungsi Kepala UPTD Hutan Aceh Wilayah VI adalah : a. pengendalian teknis penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam wilayah kerjanya; b. pengendalian

dan

pembinaan

teknis

urusan

ketatausahaan

dan

kerumahtanggaan; c.




g. pembinaan teknis kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat; h. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;


i.


j.

pengendalian dan pengawasan teknis pengelolaan hutan Aceh wilayah VI; dan

k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.



kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan













j.




m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan hutan, kebakaran hutan, perambahan kawasan hutan, penebangan liar (illegal logging), peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Fungsi Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam adalah : a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan;


h. pelaksanaan koordinasi dengn instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; j. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; l. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; m. pelaksanaan teknis pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan o. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD

‘7. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, terdiri dari : a.

Kepala UPTD;

b.


c.

Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan;

d.

Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati; dan

e.

Kelompok jabatan Fungsional.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan merupakan perangkat teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD. Seksi-seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan sebahagian kegiatan teknis operasional dan atau 44 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya

meliputi

perencanaan,

pengembangan,

pengorganisasian,

pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan.

Fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan adalah : a. penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya; b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; c.

pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;

d. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; e. pelaksanaan pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan; f.

pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan zona-zona dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam; h. pelaksanaan

koordinasi

investasi

dan

kolaborasi

pengembangan

dan

pengelolaan taman hutan raya; i.

pelaksanaan koordinasi pengelolaan dengan instansi dan lembaga terkait;

j.

pelaksanaan pengelolaan habitat dan penangkaran satwa liar;

k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar; dan l.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengembangan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam wilayah kerjanya.


Fungsi Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan adalah : a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; b. pengendalian dan pembinaan teknis penyusunan rencana pengelolaan taman hutan raya; c. pengendalian dan pembinaan teknispengelolaan dan pemanfaatan taman hutan raya; d. pengendalian dan pembinaan teknisperlindungan dan pengamanan hutan; e. pengendalian dan pengkoordinasian teknis investasi pengembangan dan pengelolaan; f. pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat; g. pembinaan dan pengendalian teknis kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.



kerumahtanggaan,

kehumasan,

dokumentasi

dan

perpustakaan; b. pelaksanaan keorganisasian dan ketatalaksanaan; c. pelaksanaan penyusunan program kerja, perencanaan, rencana anggaran dan pelaporan; d. pelaksanaan penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan Inventarisasi aset; dan e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.


Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasidan pengembangan potensi sumber daya hutan, perencanaan pengelolaan kawasan taman hutan raya, penatagunaan kawasan, pengukuran dan pemetaan. Fungsi Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan adalah : a. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan taman hutan raya; b. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan; c. pelaksanaan pemanfaatan zona-zona dalam taman hutan raya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam; d. pelaksanaan koordinasi investasi pengembangan dan pengelolaan taman hutan raya; e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan dengan instansi dan lembaga terkait; f. pelaksanaan pengelolaan habitat dan penangkaran satwa liar; g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat; h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Seksi

Pengamanan

dan

Keanekaragaman

Hayati

mempunyai

tugas

melaksanakan kegiatan pencegahan dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan, kawasan Tahura, kebakaran hutan, perambahan, illegal logging, peredaran dan perdagangan hasil hutan illegal, penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, penguasaan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi, serta pelanggaran tindak pidana bidang kehutanan. Fungsi Seksi Pengamanan dan Keanekaragaman Hayati adalah : a. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, gangguan ternak, perambahan dan okupasi kawasan hutan, penebangan hutan dan peredaran hasil hutan tidak sah; b. pelaksanaan pembinaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan hutan; c. pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; 47 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

d. pelaksanaan pengawasan tertib peredaran hasil hutan; e. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan; f. pelaksanaan koordinasi dan pencegahan gangguan keamanan hutan dan kebakaran hutan; g. pelaksanaan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam; h. pelaksanaan upaya preventif, pre-emtif, dan represif dalam perlindungan dan pengamanan hutan; i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait dalam upaya perlindungan dan pengamanan hutan; j. pelaksanaan penegakan hukum kehutanan; k. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan polisi kehutanan; l. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kehutanan dan pengaman hutan partisipatif; m. pelaksanaan pembinaan kelompok pecinta lingkungan dan konservasi alam; n. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengamanan batas kawasan hutan; o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan (terlampir)

2.2 Sumber Daya SKPA Sumber daya manusia Dinas Kehutanan Aceh per 1 Juli 2012 sebanyak 479. Rincian pegawai menurut pendidikan, golongan kepegawaain dan Jabatan Struktural serta Fungsional dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 2.2.1. KUALIFIKASI PENDIDIKAN PEGAWAI No

Kualifikasi SDM

1

Pegawai Negeri Sipil Dinas UPTD Tenaga Honorer/Kontrak Tenaga Dari Luar (outsourcing) Jumlah

2 3

Jenjang Pendidikan SD 1

SLTP 2

SLTA 57 4

-

-

-

-

-

1

2

61

D-2 -

D-3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92

23

-

182

3


S-1 82 10

S-2 22 1

S-3 -

Jumlah

D-1 3

167 15

-

Tabel 2.2.2. JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) No

Kualifikasi SDM

1 2 3

Pegawai Negeri Sipil Tenaga Honorer/Kontrak Tenaga Dari Luar (outsourcing) Jumlah

I 1 -

Golongan Kepegawaian II III 43 130 -

1

43

130

Jumlah

IV 8 -

182 50 232

8

Tabel 2.2.3. JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL No . 1 2 3 4 5.

Jabatan Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kasubbag/Seksi Fungsional Jumlah

ESELONEERING II III 1 1 5 1 1 7

I -

FUNGSIONAL

IV 18 18

1 1 5 18 1 26

Untuk Asset/Modal, Dinas Kehutanan Aceh per 9 Juli 2012 memiliki asset berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, Asset tetap lainnya dan Kontruksi dalam jaringan dengan rincian dapat dilihat seperti tabel di bawah ini yaitu : Tabel 2.2.4. Rekapitulasi Barang Daerah Dinas Kehutanan Aceh

No Kode Urut Gol Barang

1 1

2 01

3 01

2

02 02 03 04 05 06

Nama Bidang Barang

Nilai Asset Tahun 2008-2012

4

5

Jumlah Asset Tahun 200820012 6

8.796.634.200

139 Unit

430.950.000 10.944.820.500

8 Unit 571 Unit

322.579.500

12 Unit

1.692.677.900

23 unit

4.233.315.600

296 Unit

TANAH Tanah PERALATAN DAN MESIN m. Alat-alat Besar n. Alat-alat Angkutan o. Alat-alat bengkel dan alat ukur p. Alat-alat Pertanian/ peternakan q. Alat-alat Kantor dan Rumah


Ket

7

07 08 09 10 3

03 11 12

4

04 13 14 15 16

5

05 17 18 19 20

6

06 21

Tangga r. Alat-alat Studio dan Komunikasi s. Alat-alat Kedokteran t. Alat-alat Laboratorium u. Alat-alat Keamanan GEDUNG DAN BANGUNAN a. Bangunan Gedung b. Bangunan Monumen JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN a. Jalan dan Jembatan b. Bangunan Air/Irigasi c. Instalasi d. Jaringan ASSET TETAP LAINNYA a. Buku Perpustakaan b. Barang Bercorak c. Hewan ternak dan Tumbuhan d. Bantuan Lain-lain Pembangunan Ekonomi Masyarakat KONTRUKSI DLM PEKERJAAN a. Kontruksi dlm pekerjaan JUMLAH

1.385.159.150

53 Unit

-

-

13.441.859.613 -

213 Unit -

484.147.000 521.935.400 237.469.000

2 Paket 13Paket 3 Paket

167.498.900 -

6 Paket -

-

-

578.298.200 43.680.505.963

2 Unit 1.341

2.3 Kinerja Pelayanan SKPA Berbagai upaya Pembangunan Kehutanan yang telah dilaksanakan melalui program kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sampai dengan saat ini telah menghasilkan perubahan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Program dan kegiatan utama antara lain : 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan : a.

Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dengan Penyediaan bibit gaharu untuk konservasi dan pengembangan hutan rakyat pada 3 Kabupaten seluas 70 Ha/35.088 Btg.

b.

Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Alam dengan penyediaan bibit tanaman hutan rakyat seluas 518 Ha/259.262 Btg.


c.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan frekuensi rapat koordinasi dengan Kab/Kota sebanyak 2 Kali.

2. Program Rehabiitasi Hutan dan Lahan : a. Kegiatan

Pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

gerakan

rehabilitasi hutan dan lahan dengan luas kawasan DAS yang direhabilitasi seluas 637 Ha/318.858 Btg. 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan : a. Kegiatan Pengembangan taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan dengan luas rehabilitasi hutan dan lahan seluas 56 Ha/35.004 Btg. b. Pembinaan PAMHUT, Pengamanan Hutan dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan 100 % mantapnya status fungsi dan penggunaan kawasan hutan. rekrutmen pamhut yang dilaksanakan mulai tahun 2007 1.000 orang dan tahun 2008 sebanyak 1.000 orang. Sampai dengan tahun 2013 jumlah personil pamhut sebanyak 1.870 orang yang tersebar di 22 kabupaten kota. Adapun Personil pamhut tugasnya adalah melakukan pengamanan hutan dan pencegahan perambahan hutan. c. Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya yang dikhususkan

untuk

memperkuat

upaya-upaya

perlindungan

pengamanan di Kawasan Konservasi. d. Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan. Yang bertujuan untuk Pemeliharaan kawasan konservasi, Hutan lindung dan keanekaragam hayati, dan fungsi ekosistem khusus seperti wilayah daerah aliran sungai (DAS), Trumbu karang, dan Hutan Bakau dan Pengawasan terhadap sumber daya alam yang berlebihan.


.4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan .a. Kegiatan Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan dengan 100 % mantapnya status fungsi dan penggunaan kawasan hutan. .b. Kegiatan Identifikasi Perambahan Kawasan Hutan dan Potensi Pengembangan Hutan dengan output Teridentifikasinya Perambahan Kawasan Hutan dan potensi pengembangan hutan data dan peta di 15 lokasi. .c. Kegiatan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan dengan tersusunnya Dokumen Data Statistik Kehutanan sebagai acuan kebijakan dalam pembaungan kehutanan 1 Laporan.. 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan SKPA Berdasarkan kajian dalam lima tahun tantangan dan peluangan pembangunan pelayanan SKPA Dinas Kehutanan Aceh yaitu : A. Tantangan ‘1.

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal.

‘2. Revitalisasi sektor Kehutanan. ‘3. Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan. ‘4.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan Kehutanan.

‘5.

Pemantapan kawasan hutan.

‘6.

Pengembangan Komoditas Kehutanan

7. Peningkatan kemampuan SDM Kehutanan 8. Penumbuhan kemitraan usaha 9. Pengembangan kelembagaan 10. Investasi usaha Kehutanan


B. Peluang Untuk 5 (lima) tahun ke depan pembangunan Kehutanan di Aceh lebih ditekankan

pada

aspek-aspek

keadilan,

demokrasi,

partisipasi

dan

transparansi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Kehutanan. Hal inilah yang ingin dicoba untuk diwujudkan dalam paradigma baru pengelolaan hutan dan kebun mendatang di Aceh. Berdasarkan

pengamatan

terhadap

kondisi

internal

dan

eksternal

organisasi, meliputi kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang diidentifikasi strategi dalam pencapaian visi dan misi dan sasaran pengembangan Dinas Kehutanan Aceh yaitu : Tabel 2.4.1. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Acaman Faktor Internal Faktor Ekstenal

Kekuatan (S)

Kelemahan (W)

1. Memiliki kewenangan dalam 1. Laju Deporetasi dan pengurusan hutan Deklarasi yang cukup 2. Kepastian Pembiayaan dari tinggi, Luasnya Lahan APBA dan APBN Kritis dan LOA serta masih 3. Kawasan Hutan Yang Luas banyaknya Hospot, dengan Keanekaragam Hayatu Pebenangan Liar dan TSP yang tinggi Illegal. 4. Tersedianya sarana dan 2. Resiko Investasi yang Prasana Kawasan Hutan tinggi karena jangka (Gedung, Kenderaan dan Waktu Yang Panjang Perlengkapan lainnya. 3. Produksi Kayu dari hutan 5. Peraturan Perundangan dalam Alam Yang Cenderung Pengurusan Hutan Turun 4. Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Hutan Masih Rendah 5. Ekosistim Tropika Yang Unik dan Rapuh serta Remote Area

Peluang (O) 1. Tumbuhnya Investasi Alam, Hutan Tanaman dan Indusrti 2. Lapangan Kerja dsi Sektor Kehutanan Cenderung Meningkat 3. Semakin Tingginya Komitmen Terhadap

Strategis (S-O) 1. Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan 2. Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan 3. Mendorong Investasi dalam Usaha Membina Kehutanan 4. Pengembangan

Strategis (W-O) 1. Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung DAS 2. Revitalisasi Industri Kehutanan 3. Reformasi Birokrasi 4. Penyediaan Insentif dan Kemudahaan dalam usaha


Pengurusan Hutan dari Dinas Kehutanan/Lembanga Lain. 4. Pendanaaan APBA dan APBn semakin Berorientasi Terhadap Kinerja 5. Dana dan Bantua Dalam Negeri untuk Membantu pengurusan Hutan

Ancaman (T) 1. Komplik Lahan dan Tekanan terhadap Kawasan Konservasi Semakin Menganggu Peran Hutan Sebagai Penyangga Kehidupan dan Menimbulkan Fragmentasi Habitat Satwa 2. Pemekaran Wilayah Yang Membutuhkan Penyediaan Lahan 3. Tingginya Jumlah Penduduk Yang Tertinggal Disekitar Hutan 4. Ketidakseimbangan Antara kebutuhan Konsusmsi dan Penyediaan Produk Hasil Hutan 5. Pengelolaan DAS dan kelembagaan Pengelolaan DAS Masih lemah

Keanekaragaman Hayati dan Meningkatnya HHBK dan TSL 5. Peningkatan Pendanaan Pembangunan

Dibidang Kehutanan

Strategis (S-T) 1. Pemantapan Kawasan Hutan untuk menjamin Pengelolaan Hutan Lestari 2. Pemantapan kawasan Untuk Menjamin Pengelolaan Hutan Lestari 3. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya 4. Pemuatan Kapasitas Daerah 5. Kabupate/Kota dalam Pengelolaan Hutan 6. Pengamanan Hutan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan 7. Desentralisasi Kehutanan.

Strategis (W-T) 1. Penguatan Kelembagaan Kehutanan 2. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 3. Rasionalisasi Luas kawasan Hutan 4. Peningkatan Kasitas Penegak Hukum dalam Penangulangan Gangguan Kawasan Hutan


III 3.1

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA

A. Permasalahan 1. Degradasi hutan antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar, perubahan peruntukan kawasan hutan baik legal maupun illegal, over cutting dan illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan maupun bencana alam. Pada aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal, dampak kegiatan pengusahaan hutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya tidak cukup nyata. Kondisi tersebut menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari. 2. Pembangunan Kehutanan yang telah dilakukan secara partial dimasa lalu terbukti belum seluruhnya mampu untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu pembangunan Kehutanan kedepan haruslah

dilakukan

dengan

pendekatan Biofisik pada suatu

kawasan

pengembangan yang dilakukan secara simultan dengan melibatkan berbagai petani dan stakeholder terkait atau dilakukan secara terpadu. 3. Saat ini Kesenjangan bahan baku merupakan masalah besar yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Kekurangan bahan baku

untuk

industri

pengolahan

kayu

telah

mendorong

banyaknya

penebangan melebihi ketentuan (overcuting) maupun penebangan ilegal. Sementara itu upaya pengembangan sumber bahan baku dengan membangun hutan tanaman tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber bahan baku. Pengembangan alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu dari hutan rakyat akan merupakan salah satu opsi yang strategis. Selain itu, Kebakaran hutan merupakan 55 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

masalah

besar

yang

secara

signifikan

mengancam

pula

kelestarian

sumberdaya hutan, sementara penanganannya belum berjalan baik. Kondisi ini pun tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan yang diakibatkan oleh orientasi pada produksi kayu dan kurang memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan sebagai indikator kinerja. 4. Adanya musibah bencana alam dan tsunami di Nanggroe Aceh Darusslam pada akhir tahun 2004 juga telah memperbesar degradasi kawasan lindung daerah pesisir dan jumlah lahan kebun yang sebelumnya memang telah berada dalam kondisi yang relatif kritis akibat “tekanan penduduk” untuk berbagai keperluan. Sumberdaya alam berupa hutan mangrove sebagian besar telah rusak dan bahkan hilang sehingga akan berdampak negatif bagi kualitas lingkungan. ‘6. Pada aspek sumberdaya manusia dan sarana Kehutanan, jumlah aparatur Kehutanan baik di Provinsi maupun di Daerah, relatif sangat kurang memadai jika dibandingkan dengan luasan kawasan hutan dan kebun yang ada. Tabel. 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPA Dinas Kehutanan Provinsi Aceh

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

1. Masih belum dilakukan pengukuhan tata batas seluas 1.427 Km, dan Masih belum dilaksanakan nya batas fungsi seluas 1.744 Km.

1. Telah dilaksanaka n tata batas sepanjang 3.625 Km. 2. Telah dilaksanaka n batas fungsi seluas 578 Km.

.2.Maraknya perambahan kawasan hutan

Perambahan kawasan hutan yang dilakukan untuk berbagai

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(4)

(5)

(6)

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan kawasan hutan dan kepastian pembiayaan.

Konflik Lahan dan Tekanan terhadap kawasan konservasi semakin menganggu peran hutan sebagai penyangga kehidupan.

Birokrasi dan kapasitas SDM dalam Bidang Keplanologian masih rendah.

Kerusakan kawasan hutan

Kurangnya kepastian hukum dan status kawasan hutan yang jelas.

Pemekaran wilayah, kebutuhan lapangan kerja yang


Aspek Kajian

(1)


(2) kepentingan baik untuk areal kebun, ilegal loging, perumahan, dan perkampungan masyarakat.

3. Perlu adanya peningkatan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu yang baik dan lestari sehingga dapat memberikan manfaat untuk peningkatan kesejahteraa n rakyat. 4. Ketersediaan kayu legal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sangat terbatas

Peningkatan lahan kritis pasca Tsunami dan pembalakan liar serta kebakaran hutan sehingga diperlukan Rehabiliatasi Hutan dan lahan

Produksi hasil hutan non kayu cendrung turun sehingga diperlukan optimalisasi aneka fungsi hutan dan ekosistem termasuk perairannya

Sumber kayu legal saat ini hanya berasal dari land clearing, izin pemungutan kayu dan kayu milik masyarakat tidak sebanding dengan tingginya permintaan bahan baku kayu..Sehingga menimbulkan dampak pemenuhan pasokan secara ilegal. Deforestasi akibat kebijakan yang lebih mementingkan aspek ekonomi dari aspek lingkungan serta prilaku manusia


(3)

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD) (4)

Masih kurangnya data dan informasi menyangkut kelembagaan hasil hutan non kayu.

Belum adanya PP yaitu turunan dari UUPA No. 11 Tahun 2006, sehingga sulit mengimplementasikan norma, standar, prosedur dlm pelaksanaan bidang kehutanan di aceh.

Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB (PSDH/DR



(5) membutuhkan penyediaan lahan.

(6)

Tanaman kehutanan masih dianggap belum memiliki prospek yang baik guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Belum terbentuknya Lembaga Pengelolaan pada Tingkat Tapak yang berbasis DAS dan masyarakat lokal

Belum adanya keyakinan yg kuat masyarakat terhadap pemanfaatan ekonomi tanaman kehutanan, IUPHHK-HTI sulitnya dan HTR mekanisme serta izin utk memanen IPHHK-HA dan harus lebih di memasarkan optimalkan tanaman sehingga kehutanan. pengelolaan hutan secara lestari dpt dilaksanakan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hutan agar tetap lestari


Aspek Kajian



(1)

(2)

(3)

Faktor yang Mempengaruhi INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)



(4)

(5)

(6)

Kurangnya komitmen dinas /lembaga lain dalam pengelolaan hutan dan bantuan dana dalam negri untuk membantu pengurusan hutan Perlunya perubahan pola tata ruang aceh akibat adanya perubahan peruntukan tata guna lahan

Perlunya adanya penetapan batas kawasan hutan baik kawasan lindung, dan kawasan budidaya

Kerusakan kawasan hutan

Keterbatasan teknologi yang digunakan sehingga masih ada alokasi ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Tidak ada kesepahaman masyarakat baik hulu dan hilir tentang pemahaman tata ruang wilayah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. VISI :

Aceh

yang

bermartabat

sejahtera

berkeadilan

dan

mandiri

berlansakan Undang-undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki. MISI : 1. Memperbaiki tata kelola Pemerintah Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi. 1. Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat. 58 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

2. Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. 3. Melaksanakan Pembangunan Aceh yang proposional, terintegrasi dan berkelanjutan. 4. Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA.

Di dalam mensernergikan misi yang ada di Dinas Kehutanan Aceh selaras dengan misi ke 3 yaitu memperkuat struktur ekonomi dan sumber daya manusia. Program Prioritas Pemerintah Aceh Tahun 2012-2017 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Pelaksanaan Nilai- nilai Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya 3. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 4. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 5. Peningkatan dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi 6. Peningkatan Mutu Pendidikan 7. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 9. Bina Keberlanjutan Perdamaian 10. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana 11. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Berbasis Pada Pemenuhan Hak Anak.

Di dalam mensernergikan misi yang ada di Dinas Kehutanan Aceh selaras dengan misi ke 3 yaitu memperkuat struktur ekonomi dan sumber daya manusia dan sesuai dengan program prioritas pemerintah aceh tahun 20122017 untuk bidang kehutanan program prioritas 9 yaitu peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala


daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Kehutanan Aceh. Oleh karena itu, issu-issu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap

kesenjangan

pelayanan,

tetapi

juga

berdasarkan

kebutuhan

pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Kehutanan SKPD kabupaten/kota, diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kehutanan Aceh yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi.

A. Langkah Strategis Kebijakan Prioritas Pembangunan Kehutanan : Kebijakan 1. Pemantapan kawasan hutan

Program Program Perencanaan Makro bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan hutan

2. Rehabilitasi hutan dan

Program

peningkatan daya

peningkatan fungsi

dukung DAS

dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan

Kegiatan  Penyusunan Rencana Makro Kawasan  Pembangunan KPH  Pengukuhan Kawasan Hutan  Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan  Pengendalian Penggunaan kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan  Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan  Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan  Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS  Pengembangan Perhutanan Sosial  Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan


Masyarakat 





 3. Pengamanan hutan

Program konservasi

dan pengendalian

dan

kebakaran hutan

keanekaragaman hayati dan

4. Revitalisasi

  

perlindungan hutan



Program



pemanfaatan hutan

Peningkatan Usaha

dan industri kehutanan

Kehutanan   



5. Pemberdayaan

Program

Masyarakat sekitar

Penyuluhan dan

hutan

Pengembangan

 

Lahan dan Reklamasi Hutan Perencanaan, penyelenggaraan RHL, Pengembanagan Kelembagaan dan evaluasi DAS Perencanaan, pengembangan kelembagaan dan evaluasi hutan manggrove Penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan Pengembangan persuteraan alam Penyidikan dan pengamanan hutan Pengendalian kebakaran hutan Pengembangan dan pengelolaan TN Pengembangan pengelolaan KSDA Perencanaan Pemanfaatan dan peningkatan usaha kawasan hutan Peningkatan Usaha Hutan Alam Peningkatan usaha hutan tanaman Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran kehutanan Peningkatan Usaha Industri primer kehutanan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Pelayanan penyuluh kehutanan

SDM Kehutanan


3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah Provinsi Aceh memiliki beragam kekayaan sumberdaya alam antara lain minyak dan gas bumi, pertanian, industri, perkebunan, perikanan darat dan laut, pertambangan umum yang memiliki potensi untuk dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh.

Tabel 3.4.1. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah No

1 1.

Rencana Pola Ruang

2 Kawasan Lindung (darat + perairan)

Pola ruang saat ini (ha)

3 2.848.820

Indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan

Pengaruh rencana Pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD

Arahan lokasi pengemban gan pelayanan SKPD

4

5

6

-Pengukuhan dan pemantapan batas kawasan lindung -perlindungan dan pengamanan hutan -Rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah aliran sungai -Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan kawasan konservasi -Pengembangan pengelolaan kawasan lindung secara kolaboratif -Pengembangan potensi jasa ekosistem -Meminimalisir konflik tenurial

-Percepatan proses pengukuhan kawasan hutan. -Pembentukan unit pengelolaan pada tingkat tapak. -peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kehutanan. -Pemenuhan sarana, prasarana dan pendanaan secara proporsional. -Review dan rencana perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara

-Cagar Alam : 2 Kabupaten/ kota. -Taman Nasional : 5 Kabupaten/ kota - Suaka Marga Satwa: 3 Kabupaten/ kota -Taman Buru : 1 Kabupaten/ kota - Hutan Lindung : 21 Kabupaten/ kota


2.

Kawasan Budidaya ‘a.Kehutanan

‘b.Non Kehutanan

dengan (merubah peruntukan, enclave) untuk mengakomodir keberadaan masyarakat, proyek dan rencana program pemerintah yang berada didalam kawasan hutan

parsial dan integrasi melalui RTRWA

713.239

-Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi secara lestari -pengembangan potensi jasa ekosistem hutan -Pelibatan dan penyadaran masyarakat secara aktif dan partisifatif dalam pengelolaan kawasan hutan -Meminimalisir konflik tenurial dengan (merubah peruntukan, enclave) untuk mengakomodir keberadaan masyarakat, proyek dan rencana program pemerintah yang berada didalam kawasan hutan

2.325.797

-Pemanfaatan kawasan budidaya secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan

-Percepatan proses pengukuhan kawasan hutan. -Pembentukan unit pengelolaan pada tingkat tapak. -peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola kehutanan. -Pemenuhan sarana, prasarana dan pendanaan secara proporsional. -Review dan rencana perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial dan integrasi melalui RTRWA -Pelibatan institusi lintas sektoral dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi


-Hutan Produksi : 19 kabupaten/ kota -Rencana penetapan Aceh sebagai tuan penyelengg araan PON XX tahun 2020 membutuh kan lahan ±2.900 ha pada Hutan Produksi tetap.

-Intensifikasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan budidaya -Penerapan wajib izin lingkungan terhadap perizinan pemanfaatan kawasan budidaya yang berdampak penting dan memiliki cakupan yang luas

terhadap pemanfaatan kawasan budidaya. -Penegakan hukum yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Topografi wilayah Aceh beragam tergolong ke dalam wilayah datar hingga bergunung.Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah.Daerah dengan topografi bergunung terdapat di bagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh.

Berdasarkan kelas topografi wilayah yang ditunjukkan Gambar 2.3, Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (< 8 m) tersebar di sebagian besar sepanjang pantai barat – selatan dan pantai utara – timur seluas 2.795.650,22 Ha; dataran landai (8 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat – selatan dan pantai utara – timur dengan luas 1.209.573,1 Ha; agak curam (16 - 25 %) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26 – 40%) dengan luas 219.599,85 Ha tersebar di daerah tengah; dan wilayah sangat curam (> 64 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai.

Sebaran ketinggian/elevasi daratan wilayah diukur menurut selang ketinggian rata – rata 125 m dari permukaan air laut. Berdasarkan Gambar 2.3 beberapa wilayah memiliki empat level ketinggian: 1) Dengan ketinggian 0 - 125 m dpl berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh bagian Simeulue, Sabang, dan pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar; 2) Daerah dengan ketinggian 125 – 1.000 m dpl terdapat diseluruh kabupaten/kota kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh; 3) Daerah berketinggian 1.000 – 2.000 m dpl mulai terlihat ke tengah, dimana daerah yang dominan adalah kabupaten : Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara; 4) Daerah paling tinggi dihitung > 2.000 m dpl berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe, Gunung Bur Ni Telong dan Geureudong, dan pegunungan Leuser.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Sesuai dengan arahan fungsi hutan aceh sesuai dengan SK. Gubernur No. 19 Tahun 1999, Tanggal 19 Mei 1999 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 170/KPTS-II/2000 bahwa kawasan hutan di wilayah daratan Aceh yang luasnya mencapai 3.335.613 ha merupakan modal pembangunan yang sangat penting

dan

strategis.

Peran

hutan

ini

bukan

hanya

penting

bagi

pengembangan sektor Kehutanan sendiri tetapi juga dibutuhkan untuk kelangsungan pembangunan sektor-sektor lain seperti pertanian, perhubungan, pemukiman, dan sebagainya. Disadari sampai saat ini fungsi hutan sebagai mata rantai kehidupan belum mendapat penilaian yang wajar. Publik pada umumnya masih menilai hutan hanya sebagai penghasil kayu dan penyedia lahan untuk berbagai keperluan. Multifungsi hutan serta forward dan backward linkages kehutanan yang sangat panjang dan luas belum mendapat tempat yang semestinya. Hal ini misalnya 65 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

terlihat dari proporsi anggaran pembangunan Kehutanan yang masih sangat terbatas. Persepsi yang cenderung undervalued tersebut telah menyebabkan banyak kawasan

hutan

memantapkan

yang

mengalami

degradasi.

Oleh

karena

itu

upaya

batas kawasan hutan, meningkatkan rehabilitasi hutan serta

perlindungan hutan dan konservasi lingkungan menjadi sangat penting. Pemantapan batas kawasan hutan perlu dilakukan karena menjadi titik tolak bagi kepastian hukum berbagai kegiatan, baik yang dilakukan oleh dunia usaha maupun kegiatan pembangunan pemerintah. Tanpa adanya kepastian

batas

kawasan hutan pengelolaan hutan secara lestari mustahil dapat diwujudkan. Oleh karena itu upaya melakukan pemeliharaan dan rekonstruksi batas kawasan hutan serta penataan batas kawasan hutan menjadi kegiatan utama yang harus dilakukan. Begitu juga dengan upaya merehabilitasi hutan, perlu dilakukan lebih cepat dari laju degradasinya sehingga hasilnya dapat lebih nyata. Berdasarkan data yang ada saat ini, menunjukkan bahwa indikasi kawasan hutan yang perlu direhabilitasi adalah seluas 1.626.800 ha, baik yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan . Kondisi ini memerlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Degradasi hutan antara lain disebabkan oleh kegiatan illegal logging, perambahan kawasan hutan, pemukiman, okupasi oleh berbagai pihak, pemekaran wilayah kabupaten, kebakaran hutan maupun bencana alam. Hal ini juga terkondisikan oleh kurangnya personil pengamanan hutan, terbatasnya sarana pengamanan hutan, anggaran yang minimalis, masih lemahnya koordinasi antar lembaga, kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan hutan, tidak ditaatinya tata ruang yang ada, serta lemahnya penegakan hukum. Semua ini memerlukan penanganan yang sinergis dan berkelanjutan. Berbagai upaya pembangunan dibidang Kehutanan telah dilaksanakan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk sebagai akibat dari krisis multi dimensi yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh. Adanya musibah bencana alam gempa dan tsunami di Aceh telah memperbesar 66 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

degradasi kawasan lindung daerah pesisir yang sebelumnya memang telah berada dalam kondisi yang relatif kritis akibat tekanan penduduk untuk berbagai keperluan. Sumberdaya alam berupa hutan mangrove yang sangat penting bagi untuk perlindungan manusia dan kehidupan biota pesisir ini sebagian besar telah rusak dan bahkan telah hilang dari habitatnya. Berbagai kondisi tersebut di atas pada tahun 2012-2017 akan diupayakan dapat ditangani melalui berbagai program dan kegiatan sesuai dengan paradigma baru pengelolaan hutan.


IV

VISI, MISI DAN SASARAN, STRATEGIS, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPA Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, telah ditetapkan oleh pendahulu kita dalam UUD 1945 Pasal 33. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 41 tahun 1999. Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam selama ini pemanfaatannya hanya berorientasi pada eksploitasi kayu. Pengelolaan hutan sekarang dan ke depan tidak lagi hanya bertumpu pada kayu tapi resources management yang berbasis masyarakat (community based forest resources management). Hal ini berarti seluruh potensi sumberdaya hutan hasil hutan baik kayu, non-kayu dan kebun maupun jasa lingkungan harus dimanfaatkan secara optimal. Selain itu adanya kebutuhan kayu yang sangat besar yang tidak tercukupi oleh penyedia (supply) kayu yang legal menjadi masalah besar yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu ini telah mendorong banyaknya penebangan ilegal. Sementara itu upaya pengembangan sumber bahan baku dengan membangun hutan tanaman belum terlaksana sebagaimana diharapkan, sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber bahan baku. Pengembangan hutan tanaman ini harus terus didorong karena inilah andalan untuk pemenuhan kebutuhan kayu di masa depan. Ancaman lain terhadap hutan adalah kebakaran hutan yang terjadi di beberapa tempat yang hampir terjadi secara priodik setiap tahun, baik karena kegiatan pembersihan lahan Kehutanan/pertanian, kegiatan peternakan lepas dan sebagainya. Kondisi ini pun tidak terlepas dari lemahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dari hutan.


Hutan selain dapat dimanfaatkan juga harus dilindungi. Berbagai kekayaan sumberdaya alam yang terdapat di dalam hutan bukan hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan saat ini tetapi juga merupakan aset potensial untuk kehidupan generasi yang akan datang. Oleh karena itu upaya-upaya perlindungan hutan senantiasa harus tetap dilakukan. I. Visi Melibatkan masyarakat secara luas. Inilah visi pembangunan Kehutanan ke depan di Aceh.Dengan memahami konteks permasalahan yang ada serta kondisi ideal yang ingin diwujudkan, maka visi pengelolaan hutan dan Kehutanan di Aceh dirumuskan sebagai “Hutan Lestari, Rakyat Aceh Sejahtera”. II. Misi Untuk mencapai cita-cita sebagaimana tergambar dalam visi yang ditetapkan di atas ditetapkan misi sebagai berikut : 1. Menjamin keberadaan hutan. 2. Mengoptimalkan fungsi konservasi, lindung, dan produksi kayu. 3. Meningkatkan daya dukung Catchment Area Melalui Manajemen DAS. 4. Mengoptimalkan distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 5. Membangun kawasan sentra produksi dan sistem agribisnis yang bermuara ke agroindustri.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA Berdasarkan Visi dan Misi Dinas Kehutanan Aceh, maka dapat dijelaskan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan Aceh (tabel terlampir)

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPA

4.3.1 Strategi Pembangunan Kehutanan Berdasarkan hasil identifikasi faktor kekuatan, peluang, kendala dan tantangan, diperoleh alternatif-alternatif strategi jangka menengah pembangunan kehutanan Aceh sebagai berikut : Adapun kebijakan stratejik daerah dalam 69 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

pengelolaan Kehutanan di Provinsi Aceh Darussalam adalah sebagai berikut : 

Melakukan revisi tata ruang sesuai kebutuhan pembangunan berimbang (ekologi, ekonomi dan sosial)



Meninjau kembali status luas dan izin konsesi hutan



Merasionalisasi industri kayu sesuai dengan ketersediaan bahan baku



Pengembangan hasil hutan non kayu



Penataan kembali lembaga dan tata hubungan kerja pengelolaan hutan aceh



Reorientasi prioritas lokasi penanaman (RHL)



Mengupayakan berbagai sumber dana (APBK, APBA, APBN, Donor, Karbon Market, dll)



Mengembangkan hutan tanaman (HTI/HTR, Hutan Rakyat) dan kebun.



Penegakan hukum



Penerapan sistem pengamanan hutan menjadi lebih efisien dan efektif



Menambah jumlah jagawana dan rekruitment Polhut Kontrak



Penertiban peralatan eksploitasi



Melakukan restrukturisasi kelembagaan dan penyelenggaraan pengelolaan hutan dan Kehutanan.



Memantapkan pengurusan hutan dan Kehutanan berdasarkan UndangUndang No. 11 Tahun 2006.



Kunci keberhasilan dalam pembangunan Kehutanan dipengaruhi oleh faktorfaktor positif internal (kekuatan) ketersediaan sumberdaya manusia, manajemen dan organisasi kelembagaan, sedangkan faktor positif eksternal (peluang) yaitu faktor yang mampu mendukung sehingga pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maksimal. Faktor-faktor pendukung tersebut dioptimalkan dengan memperhatikan juga faktor negatif, baik internal (kelemahan) maupun eksternal (tantangan).

3.5.1 Kebijakan Pembangunan Kehutanan Untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan sebelumnya, Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan 12 (dua belas) Kebijakan Prioritas periode 2009 (Prioritas Kebijakan 70 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Pembangunan Nasional) : 1.

Pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu illegal.

2.

Revitalisasi sektor Kehutanan.

3.

Rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan.

4.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan Kehutanan.

5.

Pemantapan kawasan hutan.

6.

Pengembangan Komoditas Kehutanan

7.

Peningkatan kemampuan SDM Kehutanan

8.

Penumbuhan kemitraan usaha

9.

Pengembangan kelembagaan

10. Investasi usaha Kehutanan 11. Peningkatan dukungan terhadap ketahanan pangan 12. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup


V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kehutanan Aceh maka pada Tahun 2012-2007 ditetapkan 11 (sebelas) program utama sebagai berikut : 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2. Pelaksanaan Nilai- nilai Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya 3. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 4. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 5. Peningkatan dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi 6. Peningkatan Mutu Pendidikan 7. Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8. Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 9. Bina Keberlanjutan Perdamaian 10. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana 11. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Berbasis Pada Pemenuhan Hak Anak.

Pada dasarnya sembilan jenis program diatas bersifat saling melengkapi. Sebagai contoh, program Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan beberapa kegiatannya dilakukan dengan sekaligus bertujuan untuk mendukung pembangunan bidang ekonomi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk kegiatan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan/ekosistem alamiah kawasan berdasarkan kepentingan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan pembangunan daerah.


Sembilan Program Utama Kehutanan di atas mendukung 5 (lima) Prioritas Pembangunan Daerah, sebagai berikut : 

Pembangunan Ekonomi



Pembangunan Pendidikan



Pembangunan Kesehatan



Pembangunan Infrastruktur



Pembangunan Sosial Keagamaan dan Penanggulangan Kemiskinan

B. Kegiatan Adapun tujuan, justifikasi dari kegiatan pokok masing-masing Program Utama Kehutanan tersebut adalah : 1.

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Tujuan : Memantapkan batas kawasan hutan dan melakukan tata guna hutan sebagai prakondisi untuk pengelolaan hutan secara lestari. Justifikasi : 

Mantapnya batas kawasan hutan baik secara de jure maupun de facto merupakan prasyarat untuk terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari



Pemantapan batas kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.



Perencanaan dan tata guna hutan perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dengan didukung oleh data potensi sumber daya hutan yang akurat, kualitas tenaga teknis kehutanan yang baik dan teknologi yang modern

Kegiatan pokok antara lain : 1. Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan 2. Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) 3. Penyusunan rencana kehutanan 4. Pengukuhan dan penatagunaan batas kawasan hutan 73 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

5. Pembentukan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 6. Identifikasi perambahan kawasan hutan 7. Inventarisasi Sumber Daya Hutan 8. Penyiapan tata ruang hutan provinsi 9. Pengembangan Sistem Informasi Assessment Pembangunan Kehutanan (SIAPHUT) 10. Pengukuran dan pemetaan hutan 2.

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tujuan : Memperbaiki

kawasan

lindung

pantai

serta

membuka

peluang

usaha

masyarakat sekitar dan peningkatan daya dukung DAS. Justifikasi : 

Luasnya kawasan hutan mangrove yang rusak pasca musibah tsunami sehingga perlu dilakukan rehabilitasi agar dampak negatif terhadap kualitas lahan dan air tanah dapat diminimalisir.



Degradasi hutan mangrove sebelum tsunami terjadi karena tingginya tekanan penduduk terhadap hutan mangrove antara lain berupa konversi hutan untuk usaha tambak dan pemenuhan kebutuhan bahan kayu.



Ekosistem mangrove dan hutan pantai bersifat kompleks dan hanya dapat pulih dalam jangka panjang (± 35 tahun) sehingga diperlukan upaya penelitian, monitoring dan evaluasi.



Luasnya kawasan hutan dan lahan kritis yang perlu direhabilitasi yang tersebar pada semua tipe dan fungsi hutan.



Tingginya opportunity cost untuk membiarkan lahan rusak karena dampak eksternalitas (banjir, erosi, kualitas udara) yang sangat besar, baik dampak on-site maupun off-site.



Peranan sumberdaya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan

dan

sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen memiliki potensi dalam perdagangan karbon.


Kegiatan pokok antara lain : 1.

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2.

Pengembangan pemanfaatan wisata alam

3.

Pengembangan mangrove center

4.

Pengembangan kualitas SDM dan kapasitas kelompok

5.

Pembuatan persemaian induk

6.

Monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan

7.

Rehabilitasi hutan dan lahan

8.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan

9.

Pengembangan hutan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan

10. Penguatan kelembagaan staf Dinas Kehutanan 11. Pengawasan/supervisi kegiatan 12. pengembangan perbenihan 13. Pengelolaan Taman Nasional 14. Pengelolaan KSA/KPA/TB 15. Pengendalian kebakaran hutan 16. Pengelolan Keanekaragaman hayati 17. Pengelolaan hutan lindung 18. Pemanfaatan produk TSL dan jasa lingkungan 19. Penelitian dan pengembangan kehutanan 20. Sistem penunjang kelitbangan dan penerapan hasil litbang kehutanan 21. Pengembangan Diklat Kehutanan 22. Pengembangan penyuluhan kehutanan 23. Standarisasi produk barang dan jasa kehutanan 24. Pengelolaan DAS 25. Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan 26. pengembangan informasi kehutanan 27. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan 28. Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata 29. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata


3.

Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan produksi, peluang usaha masyarakat potensi produksi bahan kayu rakyat. Justifikasi : 

Pemanfaatan

hutan

produksi

masih

belum

maksimal

terlihat

dari

produktivitas lahan dan nilai tambah yang masih relatif rendah. 

Peran masyarakat masih relatif terbatas sehingga perlu peningkatan kapasitas Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kualitas produk.



Pengelolaan kawasan hutan produksi belum optimal sehingga perlu dilakukan pembentukan kesatuan pengelolaan dan pengembangan hutan tanaman.



Partisipasi dalam memelihara dan melindungi hutan belum terorganisir secara optimal, sehingga perlu adanya upaya pengamanan hutan oleh masyarakat sebagai tatanan hukum adat gampong.



Pemenuhan kekurangan bahan baku kayu dari hutan alam masih sangat terbatas sehingga perlu dilakukan peningkatan produksi kayu dari hutan rakyat.



Produk hutan masih terbatas antara lain pada komoditi kayu dan olahan tingkat pertama. Jenis kayu yang dikenal dan dimanfaatkan masih jauh dari potensi yang sebenarnya dimiliki. Pemanfaatan hasil hutan masih belum optimal.

Kegiatan pokok antara lain : 1. Pengembangan hasil hutan non kayu 2. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 3. Perencanaan dan penyiapan unit kelola pemanfaatan hutan produksi 4. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam 5. Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan tanaman 6. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 7. Pengendalian peredaran hasil hutan dan optimalisasi PNBP 76 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

8. Pengelolaan hutan produksi alam yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan 9. Pengelolaan (pemanfaatan) hutan produksi alam 10. Restrukturisasi industri primer kehutanan 11. Penertiban Tata Usaha Hasil Hutan 12. Penyusunan rencana kehutanan 13. Pembangunan UPTD DAS 14. Pengembangan pemanfaatan HHBK 15. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan 16. Pengembangan hutan gampong 4.

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Tujuan: Mengamankan dan meningkatkan kualitas sumber daya hutan serta mendukung usaha jasa wisata alam untuk pengembangan usaha masyarakat dan perekonomian daerah. Justifikasi : 

Status kawasan hutan masih belum mantap, sehingga menimbulkan permasalahan hukum



Kerusakan kawasan lindung akibat penjarahan, okupasi masyarakat dan bencana alam masih belum tertangani dengan baik.



Kawasan Pelestarian Alam Daerah (Tahura) belum didayagunakan secara optimal untuk berbagai kegiatan pariwisata, pendidikan, pelatihan, budaya dan pengembangan budidaya.



Masih terjadinya penjarahan hasil hutan dan kebakaran hutan yang belum dapat ditangani secara tuntas.



Banyaknya

potensi

plasma

nutfah

yang

belum

teridentifikasi

penggunaannya, sehingga tingkat pemanfaatannya masih rendah. 

Potensi ekowisata belum berkembang dengan baik.

Kegiatan pokok antara lain : 1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan 77 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

2. Kegiatan pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan 3. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung, pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan 4. Rekruitmen tenaga Polhut dan masyarakat (Reintegrasi) dan operasi pemberantasan illegal logging 5. Perlindungan dan pengamanan hutan 6. Pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (KSA/KPA/TB) dan hutan lindung 7. Perencanaan dan pengendalian pengelolaan kawasan konservasi 8. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan SDAH dan ekosistemnya 9. Pengadaan peralatan pengamanan hutan 10. Pemberdayaan pawang uteun 11. Penyiapan kelembagaan Provinsi konservasi 12. Pengamanan kawasan hutan 13. Pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat 14. Pengembangan daerah penyangga di sekitar kawasan konservasi 15. Pengembangan RHL swadaya 16. Pengembangan hutan kemasyarakatan 17. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 18. Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan 19. Bimbingan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan 20. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 5.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Tujuan : Pemantapan desentralisasi pengelolaan hutan di Aceh. Menata perangkat peraturan perundangan daerah/qanun, mengembangkan profesionalisme dan kualitas sumberdaya manusia kehutanan beserta peningkatan sarana dan prasarana kerjanya. Justifikasi : 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus, diperlukan pengaturan kewenangan dalam pengelolaan hutan yang ditetapkan ke dalam qanun.




Untuk menyelenggarakan pengurusan kehutanan di Aceh berdasarkan otonomi khusus dimaksud, diperlukan restrukturisasi organisasi Dinas Kehutanan dan pengembangannya.



Profesionalisme SDM sebagai faktor penting dalam pengelolaan hutan belum sepenuhnya tersedia dalam jumlah yang mencukupi.



Pembangunan kehutanan perlu dilandasi oleh hasil-hasil riset. Peningkatan peran riset memerlukan upaya reposisi, revitalisasi dan refungsionalisasi serta integrasi dengan institusi penelitian dan pengembangan serta dengan organisasi Pemerintah Daerah.



Sarana dan prasarana kerja yang ada masih belum memadai untuk menunjang iklim kerja yang baik.

Kegiatan pokok antara lain : 1.

Pendidikan dan pelatihan formal

2.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sangat bergantung pada sejauh mana

program

dan

kegiatan

dirancang

setepat

mungkin

dan

selanjutnya

dilaksanakan secara konsisten. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Aceh Tahun 2012-2017 dirancang dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran yang dicanangkan serta kemampuan pengerahan sumber daya organisasi. Penetapan jenis program dan kegiatan juga memperhatikan berbagai pendekatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yakni pendekatan politis, dengan mengacu pada visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dirumuskan dalam RPJMA, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta botom/up-top down, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Aceh.


Program dan kegiatan Dinas Kehutanan yang disertai dengan kondisi kinerja pada awal periode perencanaan dan capaian yang ditargetkan pada akhir periode perencanaan disajikan dalam Tabel 5.1. Sedangkan kinerja tahunan selama 5 tahun disajikan dalam Tabel 5.2. (Terlampir).


VI

INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Untuk mengimplementasikan sebelas (11) program prioritas Pemerintah Aceh yang dicabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA 2012-2017) terdiri dari : 1). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 2). Pelaksanaan Nilai- nilai Dinul Islam, Sosial, Adat dan Budaya 3). Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk Pertanian 4). Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran 5). Peningkatan dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi 6). Peningkatan Mutu Pendidikan 7). Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8). Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berkelanjutan 9). Bina Keberlanjutan Perdamaian 10). Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana 11). Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender dan Berbasis Pada Pemenuhan Hak Anak.

Dari 11 Program Prioritas Pemerintah Aceh yang terkait langsung dengan Dinas Kehutanan Aceh yaitu Program Prioritas ke-10. Program Prioritas Aceh ke-10 dilaksanakan melalui Pemulihan Kawasan dan Rehabilitasi Lahan Kritis, 1000 Ha. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dilaksanakan melalui pemeliharaan kawasan konservasi 853.533 Ha, hutan lindung 1.844.500 Ha, keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem khusus, seperti wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) 5.730.547 Ha/21 Kabupaten-kota, Pengelolaan DAS di Provinsi Aceh telah ditentukan Prioritas penanganan DAS melalui Kepmenhut Nomor. 284/Kpts-II/1999, yaitu : 2 DAS Prioritas I, 3 DAS Prioritas II, 10 DAS Prioritas III, sebagai berikut :


Tabel 6.1. Satuan Wilayah Pengelolaan DAS berdasarkan Urutan Proritas

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Nama SWP DAS Krueng Aceh Krueng Peusangan Krueng Pase Krueng Baro Krueng Meureudu Krueng Jambo Aye Krueng Sabee-Geupu Krueng Teunom-Woyla Krueng Singkil Krueng Tripe Batee Krueng Kluet Krueng Peureulak Tamiang Krueng Merbau P. Simeuleu P. Weh JUMLAH

Luas (Ha) 172.370 235.975 234.808 215.226 215.000 485.955 301.566 513.784 857.255 537.248 612.801 798.895 350.909 178.755 20.000 5.730.547

Urutan Prioritas

I I II II II III III III III III III III III III III

Untuk luas Taman Wisata Alam (TWA) Laut 214.100 Ha, dan Pengawasan Konsesi Izin Kehutanan 179 Industri serta terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berbeda izin.

 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Pengurangan Resiko Bencana A. Perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam

yang

berlebihan

dengan

melaksanakan

pemeliharaan

kawasan

konservasi, hutan lindung, keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem khusus, seperti wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), trumbu karang, hutan bakau. Pengawasan terhadap eksploitasi sumber daya alam yang berbeda. 1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Indikatornya : Berkembangnya pemanfaatan dan pengayaan sumber daya hutan non kayu dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu, Berkembangnya hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan a). Pengembangan hutan tanaman b). Pengembangan hasil hutan non kayu 82 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

c). Pembinaan dan pengendalian peredaran industri hasil hutan d). Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

2. Program rehabilitasi hutan dan lahan Indikatornya

:

Terarahnya

/terawasinya

dan

terlaksanya

kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan a). Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Indikator : Meningkatnya kualitas lingkungan dan sumber daya hutan, tertanganinya kasus-kasus gangguan terhadap hutan a). Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan b). Pembinaan PAMHUT, pengamanan Hutan dan Operasi Ilegal Logging. c). Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan d). Operasi Pengamanan dan Pengawasan Taman Hutan Raya

4. Program perencanaan dan pengembangan hutan Indikatornya : Terwujudnya kepastian hukum batas kawasan hutan dan manfaat hutan bagi masyarakat, terjaganya kelestarian hutan dan berkembangnya pola pengelolaan hutan a). Pemantapan dan pengendalian kawasan hutan b). Identifikasi perambahan kawasan dan potensi pengembangan hutan. c). Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, Statistik dan Laporan Kondisi Hutan


VII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Kehutanan tahun 2012-2017 ini merupakan yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kehutanan pada periode 2012-2017 untuk 5 (lima) tahun baik yang telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada RPJM Aceh tahun 2012-2017. Hasil penyesuaian dan evaluasi Rencana Strategi Dinas Kehutanan Aceh 2012 -2017 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada yang dilangsungkan secara langsung Tahun 2012 dan penjebaran dari visi, misi dan Program Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2010 - 2015. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2012-2017 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kehutanan Aceh. Renstra Dinas Kehutanan Aceh ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Kehutanan Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Rumusan isu strategi, visi, misi, kebijakan dan program dalam dokumen ini merupakan hasil dari sebuah proses yang melibatkan hampir seluruh unsur di Dinas Kehutanan Aceh dan stakeholder yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di Aceh. Rumusan program dan indikator keberhasilannya telah diupayakan untuk memenuhi nilai operasional dan diharapkan dapat diadopsi sebagai program yang perlu dibiayai baik oleh APBN, APBN-P, APBA, APBD Kab/Kota dan unsure Donor dan NGO’s/LSM lainnya. Rencana program Dinas Kehutanan Aceh ini sudah lazim disusun dalam rencana kerja tahunan program bidang kehutanan dan bidang Kehutanan. Terdapat 2 (dua) hal yang merupakan ciri khas sebuah rencana strategis yaitu (a) visi, misi 84 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

dan program prioritas serta (b) isu strategis yang diharapkan mewarnai rencana dan pelaksanaan masing-masing program. Oleh Sebab itu internalisasi Visi, Misi dan Nilainilai serta pemahaman akan isu-isu strategis menjadi syarat pokok efektifitas rencana strategis ini.

Selain itu perlu disampaikan bahwa rencana staregis ini

bukanlah harga mati, terdapat kata “strategis” yang bermakna responsive terhadap perubahan lingkungan. Kalau lingkungan berubah secara signifikan, maka rencana strategis ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Semoga rencana strategis Dinas Kehutanan Aceh 2012 -2017 ini dapat menjadi pertimbangan dalam setiap upaya pembangunan dalam sistem peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana di daerah Aceh.

ram dan kegiatan Dinas Kehutanan Aceh Tahun 20012-2017

dirancang

dengan mengacu

pada tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan dan sasaran yang dicanangkan serta 85 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

L a m p i r a n pengerahan sumber daya organisasi. Penetapan jenis prgram dan kegiatan juga memperhatikan berbagai pendekatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yakni pendekatan politis, dengan mengacu pada visi misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dirumuskan dalam RPJMA, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif serta botom/up-top down, sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Aceh. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan yang disertai dengan kondisi

kinerja pada

awal periode perencanaan dan capaian yang ditargetkan pada akhir periode perencanaan disajikan dalam Tabel 5.1. Sedangkan kinerja tahunan selama 5 tahun disajikan dalam Tabel 5.2.(Terlampir). BAB VII PENUTUP

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Kesehatan tahun 2007-2012 ini merupakan revisi Renstra Dinas Kesehatan yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kesehatan pada periode 2007-2012 untuk 5 (lima) tahun baik yang telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada revisi RPJM Aceh tahun 2007-2012. Hasil penyesuaian dan evaluasi Rencana Strategi Dinas Kesehatan Aceh 2007 -2012 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada yang dilangsungkan secara langsung Tahun 2006 dan penjebaran dari visi, misi dan Program Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 - 2015.


Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2007-2012 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Aceh. Renstra Dinas Kesehatan Aceh ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Kesehatan Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Rumusan isu strategi, visi, misi, kebijakan dan program dalam dokumen ini merupakan hasil dari sebuah proses yang melibatkan hampir seluruh unsur di Dinas Kesehatan Aceh dan stakeholder yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di Aceh. Rumusan program dan indikator keberhasilannya telah diupayakan untuk memenuhi nilai operasional dan diharapkan dapat diadopsi sebagai program yang perlu dibiayai baik oleh APBN, APBN-P, APBA, APBD Kab/Kota dan unsure Donor dan NGO’s/LSM lainnya. Apabila hasil penyesuaian Rencana Stategis Dinas Kesehatan Aceh priode 2012 - 2017 ini sudah habis masa berlakunya dan Gubernur/Wakil Gubernur berikutnya belum terpilih, maka pada masa vakum ini arah kegiatan Dinas Kesehatan Aceh masih berpedoman dokumen ini. Renstra Dinkes Aceh ini akan dipakai sampai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berikut sudah dilantik. Rencana program Dinas kesehatan ini pada umumnya sudah baku, baik jenis maupun intervensi yang perlu dilakukan dalam masing-masing program tersebut. Rencana program tersebut sudah lazim disusun dalam rencana kerja tahunan program kesehatan. Terdapat 2 (dua) hal yang merupakan ciri khas sebuah rencana strategis yaitu (a) visi, misi dan nilai-nilai serta (b) isu strategis yang diharapkan mewarnai rencana dan pelaksanaan masing-masing program. Oleh Sebab itu internalisasi Visi, Misi dan Nilai-nilai serta pemahaman akan isu-isu strategis menjadi syarat pokok efektifitas rencana strategis ini. Selain itu perlu disampaikan bahwa rencana staregis ini bukanlah harga mati, terdapat kata “strategis” yang bermakna responsive terhadap perubahan lingkungan. Kalau lingkungan berubah secara signifikan, maka rencana strategis ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas sehingga pelayanan dasar dan rujukan dapat diakses seluruh masyarakat, serta peningkatan mutu layanan kesehatan. Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). Dalam periode ini pembangunan kesehatan juga ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development 87 Rancangan Awal Renstra Tahun 2012-2017| Dinas Kehutanan Aceh

Goals-MDGs) yaitu yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular, khususnya HIV-AIDS dan malaria; serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Semoga rencana strategis Dinas Kesehatan Aceh 2007 -2012 ini dapat menjadi pertimbangan dalam setiap upaya pembangunan sistem kesehatan daerah Aceh.


BAB VII PENUTUP

Penyusunan Revisi Renstra Dinas Kesehatan tahun 2007-2012 ini merupakan revisi Renstra Dinas Kesehatan yang berisi visi, misi dan tujuan organisasi Dinas Kesehatan pada periode 2007-2012 untuk 5 (lima) tahun baik yang telah dilaksanakan maupun sedang dan akan dilaksanakan yang mengacu pada revisi RPJM Aceh tahun 2007-2012. Hasil penyesuaian dan evaluasi Rencana Strategi Dinas Kesehatan Aceh 2007 -2012 ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada yang dilangsungkan secara langsung Tahun 2006 dan penjebaran dari visi, misi dan Program Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 - 2015.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2007-2012 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Kesehatan Aceh. Renstra Dinas Kesehatan Aceh ini harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Kesehatan Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Rumusan isu strategi, visi, misi, kebijakan dan program dalam dokumen ini merupakan hasil dari sebuah proses yang melibatkan hampir seluruh unsur di Dinas Kesehatan Aceh dan stakeholder yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan di Aceh. Rumusan program dan indikator keberhasilannya telah diupayakan untuk memenuhi nilai operasional dan diharapkan dapat diadopsi sebagai program yang perlu dibiayai baik oleh APBN, APBN-P, APBA, APBD Kab/Kota dan unsure Donor dan NGO’s/LSM lainnya. Apabila hasil penyesuaian Rencana Stategis Dinas Kesehatan Aceh priode 2012 - 2017 ini sudah habis masa berlakunya dan Gubernur/Wakil Gubernur berikutnya belum terpilih, maka pada masa vakum ini arah kegiatan Dinas Kesehatan Aceh masih berpedoman dokumen ini. Renstra Dinkes Aceh ini akan dipakai sampai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berikut sudah dilantik. Rencana program Dinas kesehatan ini pada umumnya sudah baku, baik jenis maupun intervensi yang perlu dilakukan dalam masing-masing program tersebut. Rencana program tersebut sudah lazim disusun dalam rencana kerja tahunan program kesehatan. Terdapat 2 (dua) hal yang merupakan ciri khas sebuah rencana

strategis yaitu (a) visi, misi dan nilai-nilai serta (b) isu strategis yang diharapkan mewarnai rencana dan pelaksanaan masing-masing program. Oleh Sebab itu internalisasi Visi, Misi dan Nilai-nilai serta pemahaman akan isu-isu strategis menjadi syarat pokok efektifitas rencana strategis ini. Selain itu perlu disampaikan bahwa rencana staregis ini bukanlah harga mati, terdapat kata “strategis” yang bermakna responsive terhadap perubahan lingkungan. Kalau lingkungan berubah secara signifikan, maka rencana strategis ini perlu dilakukan peninjauan ulang. Prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas sehingga pelayanan dasar dan rujukan dapat diakses seluruh masyarakat, serta peningkatan mutu layanan kesehatan. Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai akan meningkatkan angka indeks pembangunan manusia (IPM) Aceh yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup (UHH), menurunnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian Ibu (AKI). Dalam periode ini pembangunan kesehatan juga ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals-MDGs) yaitu yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak; pencegahan penyakit menular, khususnya HIV-AIDS dan malaria; serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Semoga rencana strategis Dinas Kesehatan Aceh 2007 -2012 ini dapat menjadi pertimbangan dalam setiap upaya pembangunan sistem kesehatan daerah Aceh.

Draft Awal Rencana Strategis Dinas Kehutanan Aceh 2012-2017

2

Tabel T-III.D.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Aceh Dalam Rp. 000.000. Indikator Kinerja Program (Output)

Bidang UrusanPemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/kegiatan

Kode

Volume (1)

(2)

2

URUSAN PILIHAN

2 02 01

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

5

1

BTL

5

2

BL

(3)

Volume

(4)

2013

Satuan

Tahun Rp

(5)

Volume

2014

Satuan

(7)

(6)

Tahun Rp

Volume

2015

Satuan

(9)

(8)

Tahun Rp

Volume

2016

Satuan

(11)

(10)

Tahun Rp

Volume

Satuan

(13)

(12)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA

2017 Rp (14)

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

Rp (16)

Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai

1

Thn

1

Thn

39.215

1

Thn

47.058

1

Thn

56.470

1

Thn

67.764

1

Thn

81.317

5

Thn

291.825

Terlaksananya Administrasi Perkantoran

1

Thn

1

Thn

264.212

1

Thn

317.054

1

Thn

380.465

1

Thn

456.558

1

Thn

547.869

5

Thn

1.966.157

1

Thn

1

Thn

10.499

1

Thn

12.599

1

Thn

15.118

1

Thn

18.142

1

Thn

21.771

5

Thn

78.129

2.628

Ha

470

Ha

4.701

517

Ha

5.172

569

Ha

626

626

Ha

688

688

Ha

757

2.870

Ha

11.944

660 546 360 388 101 12 24 73 30 3 105 35 20 58 213

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

145 120 79 85 23

Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

160 132 87 94 25 5 14 -

Ha Ha Ha Ha

4 13

1.452 1.201 792 854 231 44 128 -

Ha 0 Ha Ha 0

1.597 1.321 871 939 254 48 140 -

176 145 96 103 28 5 15 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

193 160 105 114 31 6 17 -

193 160 105 114 31 6 17 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

213 176 116 125 34 6 19 -

213 176 116 125 34 6 19 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

234 193 128 137 37 7 21 -

886 733 484 521 141 27 78 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

3.689 3.052 2.012 2.169 587 112 324 -

442

Ha

101

Ha

1.010

111

Ha

1.111

122

Ha

1.222

134

Ha

1.344

148

Ha

1.478

616

Ha

6.164

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

29 13 1 17 3 3 3 6 23 2


285 133 9 173 35 28 35 60 230 23

31 15 1 19 4 3 4 7 25 3


314 147 10 190 38 30 38 66 253 25

35 16 1 21 4 3 4 7 28 3


345 161 11 209 42 33 42 72 278 28

38 18 1 23 5 4 5 8 31 3


380 178 12 230 46 37 46 80 306 31

42 20 1 25 5 4 5 9 34 3


418 195 13 253 51 40 51 88 337 34

174 81 6 105 21 17 21 37 140 14


1.741 814 56 1.053 211 169 211 365 1.404 140

300

3

Keg

360

3

Keg

372

3

Keg

446

3

Keg

535

3

Keg

2.013

Industri

1.860

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2 02 01 15 02 a). Pengembangan Hutan Tanaman

Terlaksananya Pengembangan Hutan Tanaman -

2 02 01 15 03 b). Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

c). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 02 01 15 13 d).

Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Industri Hasil Hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Bibit Jabon Bibit Sengon Bibit Mahoni Bibit Sentang Bibit Bayu Bibit Rotan Bibit Alpukat Bibit Kayu Manis Bibit Cendana Bibit Pinus Bibit Karet Bibit Kemiri Bibit Duku Bibit Jati Bibit Durian

Terlaksananya Hasil Hutan Non Kayu -

2 02 01 16

Satuan

Tahun

SKPD PENANGGUNG JAWAB (17)

HUTBUN

APARATUR

2 02 01 15

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2012

Bibit Gaharu Bibit Rambutan Bibit Rotan Bibit Rabung Batu Lebah Bibit Jernang Bibit Angsana Bibit Jeruk Nipis Bibit Jeruk Citroen Bibit Asam Glugur Bibit Cendana Bibit Rumbia Bibit Bambu

Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan Terevaluasinya Kegiatan Pembangunan Kehutanan

Tertipnya peredaran industri hasil hutan

124 2 58 4 75 1 15 12 15 26 100 10 3

219

Keg

Industri

Ha

3 Kegiatan

263

Industri

250

-

315 Industri

300

378 Industri

360

454 Industri

432

545 Industri

518

10

Indikator Kinerja Program (Output)


Kode

Volume (1)

(2)

2 02 01 16 05 b).

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

(3)

Terbangunannya Tanaman Hutan pada DAS Prioritas dan Tersedianya - Bibit Kehutanan -

2 02 01 17

Pengembangan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan

Pembinaan PAMHUT,Pengamanan hutan dan 2 02 01 17 18 b). operasi ilegal logging

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, a). Statistik dan laporan Kondisi Hutan

2 02 01 20 07 b). Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

2 02 01 20 09 c).

2 02 01 21

Satuan

Tahun Volume

2013

Satuan

(4)

(5)

Tahun Rp

Volume

2014

Satuan

(7)

(6)

Tahun Rp

Volume

2015

Satuan

(9)

(8)

Tahun Rp

Volume

2016

Satuan

(11)

(10)

Tahun Rp

Volume

Satuan

(13)

(12)


2017 Rp (14)

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

Rp (16)

1.415

Ha

276

Ha

5.238

327

Ha

6.222

350

Ha

6.653

405

Ha

7.687

448

Ha

8.513

1.806

Ha

34.313

53,20 32,50 6,50 18,50 187,65 64,25 11,50 64,65 0,25 64,15 28,00 35,50 18,50 34,50 507,90 51,00 11,00 7,50 0,50 35,00 26,75 156,00

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

12 43 15 15 1 15 8 117 1 8 36 2 3

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

232 820 281 283 19 280 155 2.220 19 153 682 38 57

13 8 3 5 47 16 1 16 1 16 9 3 128 1 9 39 4 6


256 152 57 89 902 309 19 311 21 308 171 57 2.441 21 168 750 76 114

15 3 52 18 2 18 1 18 10 3 141 1 10 43 6 8


281 63 992 340 38 342 23 339 188 63 2.686 23 185 825 114 152

16 11 4 6 57 20 20 1 20 11 4 155 1 11 48 10 10


309 209 69 114 1.091 374 376 25 373 206 69 2.954 25 204 907 190 190

18 12 4 7 63 22 3 22 1 22 12 4 171 1 12 53 11 11


340 230 76 125 1.201 411 57 414 28 410 227 76 3.250 28 224 998 209 209

75 31 14 17 263 90 6 91 6 90 50 14 713 6 49 219 33 38


1.419 591 265 328 5.006 1.714 114 1.725 116 1.711 947 265 13.550 116 934 4.162 627 722

110

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2 02 01 17 16 a).

2 02 01 20

Bibit Pinus Merkusii Bibit Jemblang Bibit Rambutan Bibit Trembesi Bibit Mahoni Bibit Sengon Bibit Meranti Bibit Durian Bibit Pulai Bibit Jati Bibit Soga Bibit Pinus Bibit Bambu Bibit Beringin Bibit Sentang Bibit Cemara Laut Bibit Kemiri Bibit Petai Papan Bibit Ketapang Bibit Jabon Bibit Jengkol Bibit Mangrove Bibit Mangga Bibit MPTS



Identifikasi Perambahan Kawasan dan Potensi Pengembangan Hutan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Perlindungan dan Pengamanan Hutan - Bibit Pinus - Bambu Pagar - Rabung Batu Lebah - Bibit Angsana - Bibit Kaliandra - Bibit Gamal - Bibit Sentang - Bibit Durian - Bibit Meranti - Bibit Jabon - Bibit Cendana - Bibit Rambutan - Bibit Mangga - Bibit Suren

Perlindungan dan Pengamanan Hutan, pembinaan Pamhut, Evaluasi dan Monitoring perambahan hutan

Tersusunya data-data statistik kehutanan Terwujudnya letak batas kawasan hutan di lapangan Terwujudnya kepastian perizinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan

Ha

29

Ha

560

32

Ha

616

36

Ha

678

39

Ha

746

43

Ha

820

180

Ha

3.421

2,5 0,5 0,3 1 1 1 48 7 15,5 9 7 5 6,5 6

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

1 1 1 1 1 1 11 2 4 2 2 1 1 1


11 19 19 19 19 19 210 31 68 39 31 22 28 26

1 1 1 1 1 1 12 2 4 2 2 1 2 2


12 21 21 21 21 21 231 34 75 43 34 24 31 29

1 1 1 1 1 1 13 2 4 3 2 1 2 2


13 23 23 23 23 23 254 37 82 48 37 26 34 32

1 1 1 1 1 1 15 2 5 3 2 2 2 2


15 25 25 25 25 25 279 41 90 52 41 29 38 35

1 1 1 1 1 1 16 2 5 3 2 2 2 2


16 28 28 28 28 28 307 45 99 58 45 32 42 38

4 6 6 6 6 6 67 10 22 13 10 7 9 8


67 116 116 116 116 116 1.281 187 414 240 187 133 173 160

1.902 /23

Orang/ Kab./Kota

1.902 /23

2 Keg 462 45

2 Keg

Km Lokasi

Orang/ Kab./Kota

133 20

Km Lokasi

39.660

1.902 /23

150

2 Keg

1.992 480

Orang/ Kab./Ko ta

153 20

Km Lokasi

40.160

1.902 /23

180

2 Keg

2.291 576

Orang/ Kab./Ko ta

176 20

Km Lokasi

40.660

1.902 /23

216

2 Keg

2.635 691

Orang/ Kab./Ko ta

202 20

41.160

1.902 /23

259

Km

3.030

Lokasi

829

Orang/ Kab./Ko ta

2 Keg 232 20

Km Lokasi

41.660

1.902 /23

311

Orang/ Kab./Ko ta

2 Keg

3.485

896

995

20

Km Lokasi

203.298

1.116 13.433 3.572



Kode


Volume (1)

(2)

(3)


Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2012 Satuan

Tahun Volume

(4)

Satuan (5)

Terlaksananya penguatan kelembagaan petani

2 02 01 21 13 b). Pemeliharaan Tanaman Perkebunan Rakyat

Terpeliharannya lahan perkebunan rakyat

17.758

Ha

1.750

Ha

- Kelapa Sawit - Karet - Kakao

12.592 3.803 1.363

Ha Ha Ha

500 500 750

b).

Satuan

(7)

350

Rp

Volume

2015

Satuan

(9)

(8)

Tahun Rp

Volume

2016

Satuan

(11)

(10)

Tahun Rp

Volume

Klp

462

15

Klp

578

18

Klp

11.125

2.750

Ha

20.125

3.250

Ha

27.250

3.750

Ha

Ha Ha Ha

3.000 3.250 4.875

1.000 750 1.000

Ha Ha Ha

7.000 5.625 7.500

750 1.000 1.500

Ha Ha Ha

6.000 8.500 12.750

800 1.200 1.750

1.204

20

Kab

1.445

20

Kab

1.734

100

%

750

100

%

800

Kab

750

Kab

800

693


2017

Satuan

(13)

(12)

12

3 Paket

20

Kab

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Bangunan Stand Pameran

2 Stand

100

%

500

Peningkatan dan pengawasan usaha perkebunan besar

20

Kab

500

Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan usaha Perkebunan Besar

Rp (14)

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

Rp (16)

20

Klp

770

75

Klp

2.853

35.225

4.400

Ha

45.750

15.900

Ha

Ha Ha Ha

7.200 11.400 16.625

900 1.500 2.000

Ha Ha Ha

9.000 15.750 21.000

3.950 4.950 7.000

Ha Ha Ha

32.200 44.525 62.750

20

Kab

2.081

20

Kab

2.497

20

Kab

8.961

100

%

850

100

%

900

100

%

3.800

Kab

850

Kab

3.900

Kebun

9.779

Paket

1.116

139.475

20

20

20

20

Kab

1.000

20

316 Kebun

2.725

316

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Pengendalian gulma pada karet, pala, kelapa sawit, kakao

Pengendalian dan Pemantapan Alih Teknologi dan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

2 02 01 24 12 b).

Peningkatan Sumber Daya Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan

Mutu hasil keragaman, Produk perkebunan, Penilaian Klasifikasi Perkebunan

Kajian Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Terlaksananya Kajian Pengendalian Hama dan penyakit Tanaman Perkebunan

Terlaksananya sertifikasi pengawasan, Peredaran Benih/Bibit dan Sarana Peralatan Mesin Perkebunan

b).

6 Komoditi

127 Kebun

152

Kebun

1.314

183 Kebun

1.577

1

Paket

150

1

Paket

20

219 Kebun

1.892

1

Paket

180

500

1

Paket

Kab

400

20

23.100

263 Kebun

2.271

1

Paket

216

1

Paket

259

1

Paket

311

550

1

Paket

600

1

Paket

650

1

Paket

700

1

Paket

3.000

Kab

450

20

Kab

500

20

Kab

550

20

Kab

600

20

Kab

2.500

2.550

Ha

30.600

4.350

Ha

3.100

Ha

40.300

3.500

Ha

49.000

3.800

Ha

57.000

15.050

Ha

200.000

4.750

Ha

5.250

Ha

5.750

Ha

24.200

Ha

193.888

1

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

2 02 01 25 07 a).

Pengawasan, Peredaran Benih /- Bibit dan Peralatan Mesin Perkebunan

Perjalanan luar daerah Pengolahan dan pemuntakhiran data statistik serta penyusunan Profil kehutanan perkebunan - Kebun kelapa sawit 2 02 01 25 26 b). Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Rakyat 2 02 01 25 12 a).

Rehabilitasi dan Pengembangan Tanaman 2 02 01 25 34 c). Perkebunan Rakyat

Pengembangan Usaha Perbenihan, Penyediaan 2 02 01 25 35 d). Bibit dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan

2 02 01 25

Klp

LAKIP, LKPD, LKPJ, rapat evaluasi

2 02 01 24 11 a).

2 02 01 25

Volume

Tahun

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Pekebunan

2 02 01 23 07 a).

2 02 01 24

Rp

2014

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2 02 01 22 31 a). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

2 02 01 23

10

Tahun

(6)

2 02 01 21 03 a). Peningkatan Kemampuan Lembaga petani

2 02 01 22

2013

Pembinaan dan Pengembangan Usaha e). Perbenihan, Penyediaan - Bibit dan Sarana Produksi

2 02 01 25 38 f). Pembangunan Kebun Karet Rakyat 2 02 01 25 39 g). Pembangunan Kebun Kakao Rakyat

Berkembangnya dan terpeliharanya lahan - Bibit Kakao - Bibit Pala - Bibit Cengkeh - Bibit Kopi - Bibit Kelapa Dalam Terlaksananya Pembinaan dan Pengembagan usaha perbenihan, Penyediaan - Bibit dan Sarana Produksi

100 % 17.367 Ha

2.100

Ha

26.166 Ha

4.100

Ha

700 350 700 1.000 1.350

Ha Ha Ha Ha Ha

5.250 1.400 4.900 6.000 10.800

700 400 600 1.100 1.550

Ha Ha Ha Ha Ha

5.600 1.800 4.500 7.150 13.175

725 475 650 1.200 1.700

Ha Ha Ha Ha Ha

6.163 2.375 5.200 8.400 15.300

750 450 800 1.300 1.950

Ha Ha Ha Ha Ha

6.750 2.475 6.800 9.750 18.525

750 450 950 1.400 2.200

Ha Ha Ha Ha Ha

7.125 2.700 8.550 11.200 22.000

3.625 2.125 3.700 6.000 8.750

Ha Ha Ha Ha Ha

30.888 10.750 29.950 42.500 79.800

700

Ha

7.700

800

Ha

9.600

850

Ha

11.050

900

Ha

12.150

950

Ha

13.300

4.200

Ha

53.800

135.212 Ha

2.400

Ha

31.200

2.750

Ha

38.500

3.250

Ha

48.750

3.400

Ha

54.400

3.450

Ha

58.650

15.250

Ha

231.500

29.609 Ha

2.450

Ha

31.850

2.750

Ha

38.500

3.000

Ha

45.000

3.300

Ha

52.800

3.250

Ha

55.250

14.750

Ha

223.400

3.534 4.859 1.079 16.245 449 4 Ha

Terlaksananya Pembinaan dan Pengembagan usaha perbenihan, Penyediaan - Bibit dan Sarana Produksi (Kopi) Terbangunnya kebun karet rakyat Terbangunnyakebun kakao rakyat

Ha Ha Ha Ha Ha

28.350

32.225

37.438

44.300

51.575


Kode



Volume (1)

(2)

Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman h). Perkebunan

(3)



(4)

Terlaksanya Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman Perkebunan

Satuan

Tahun Volume

2013

Satuan (5)

3 Komoditi

Tahun Rp (6)

1.000

Volume

2014

Satuan

(7)

4 Komodi ti

Tahun Rp (8)

1.300

Volume

2015

Satuan

(9)

4 Komodi ti

Tahun Rp (10)

1.500

Volume

2016

Satuan

(11)

5 Komodi ti

Tahun Rp (12)

1.750

Volume


2017

Satuan

(13)

Rp (14)

6 Komodi ti

2.000

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

6 Komodi ti

Rp (16)

7.550

4.091.973

Jumlah total

64.282

Banda Aceh, April 2012 Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan

377,5 27.309

Ir. FAKHRUDDIN Pembina Utama Madya 19530507 198212 1 002




Kode

Volume (1)

(2)

2

URUSAN PILIHAN

2 02 01


5

1

BTL

5

2

BL

(3)

Satuan

Tahun Volume

(4)

2013

Satuan

Tahun Rp

(5)

Volume

2014

Satuan

(7)

(6)

Tahun Rp

Volume

Satuan

(9)

(8)

2015

Tahun Rp

Volume

Satuan

(11)

(10)

2016

Tahun Rp

Volume

Satuan

(13)

(12)


2017 Rp (14)

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

Rp (16)


1

Thn

1

Thn

39.215

1

Thn

47.058

1

Thn

56.470

1

Thn

67.764

1

Thn

81.317

5

Thn

291.825


1

Thn

1

Thn

72.927

1

Thn

87.513

1

Thn

105.015

1

Thn

126.018

1

Thn

151.222

5

Thn

542.696

1

Thn

1

Thn

10.499

1

Thn

12.599

1

Thn

15.118

1

Thn

18.142

1

Thn

21.771

5

Thn

78.129

2.628

Ha

470

Ha

4.701

517

Ha

5.172

569

Ha

626

626

Ha

688

688

Ha

757

2.870

Ha

11.944

660 546 360 388 101 12 24 73 30 3 105 35 20 58 213


145 120 79 85 23

Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

160 132 87 94 25 5 14 -

Ha Ha Ha Ha

4 13

1.452 1.201 792 854 231 44 128 -

Ha 0 Ha Ha 0

1.597 1.321 871 939 254 48 140 -

176 145 96 103 28 5 15 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

193 160 105 114 31 6 17 -

193 160 105 114 31 6 17 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

213 176 116 125 34 6 19 -

213 176 116 125 34 6 19 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

234 193 128 137 37 7 21 -

886 733 484 521 141 27 78 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

3.689 3.052 2.012 2.169 587 112 324 -

442

Ha

101

Ha

1.010

111

Ha

1.111

122

Ha

1.222

134

Ha

1.344

148

Ha

1.478

616

Ha

6.164


29 13 1 17 3 3 3 6 23 2


285 133 9 173 35 28 35 60 230 23

31 15 1 19 4 3 4 7 25 3


314 147 10 190 38 30 38 66 253 25

35 16 1 21 4 3 4 7 28 3


345 161 11 209 42 33 42 72 278 28

38 18 1 23 5 4 5 8 31 3


380 178 12 230 46 37 46 80 306 31

42 20 1 25 5 4 5 9 34 3


418 195 13 253 51 40 51 88 337 34

174 81 6 105 21 17 21 37 140 14


1.741 814 56 1.053 211 169 211 365 1.404 140

300

3

Keg

360

3

Keg

372

3

Keg

446

3

Keg

535

3

Keg

2.013







c). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


HUTBUN

APARATUR

2 02 01 15




Tersusunnya LAKIP, LPPD, LKPJ dan Terevaluasinya Kegiatan Pembangunan Kehutanan

124 2 58 4 75 1 15 12 15 26 100 10 3

Keg

Ha

3 Kegiatan

-



Kode

Volume (1)

(2)

Pembinaan dan Pengendalian Peredaran 2 02 01 15 13 d). Industri Hasil Hutan

2 02 01 16

(3)


Satuan

Tahun Volume

(4)

219

2013

Satuan (5)

Tahun Rp (6)

Volume

2014

Satuan

(7)

Tahun Rp (8)

197 Industri

300

Volume

2015

Satuan

(9)

Tahun Rp (10)

217 Industri

360

Volume

2016

Satuan

(11)

Tahun Rp (12)

239 Industri

432

Volume


2017

Satuan

(13)

Rp (14)

263 Industri

518

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

263 Industri

Rp (16)

Industri

179

Industri

250

1.860

1.415

Ha

276

Ha

5.238

327

Ha

6.222

350

Ha

6.653

405

Ha

7.687

448

Ha

8.513

1.806

Ha

34.313

53,20 32,50 6,50 18,50 187,65 64,25 11,50 64,65 0,25 64,15 28,00 35,50 18,50 34,50 507,90 51,00 11,00 7,50 0,50 35,00 26,75 156,00

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

12 43 15 15 1 15 8 117 1 8 36 2 3


232 820 281 283 19 280 155 2.220 19 153 682 38 57

13 8 3 5 47 16 1 16 1 16 9 3 128 1 9 39 4 6


256 152 57 89 902 309 19 311 21 308 171 57 2.441 21 168 750 76 114

15 3 52 18 2 18 1 18 10 3 141 1 10 43 6 8


281 63 992 340 38 342 23 339 188 63 2.686 23 185 825 114 152

16 11 4 6 57 20 20 1 20 11 4 155 1 11 48 10 10


309 209 69 114 1.091 374 376 25 373 206 69 2.954 25 204 907 190 190

18 12 4 7 63 22 3 22 1 22 12 4 171 1 12 53 11 11


340 230 76 125 1.201 411 57 414 28 410 227 76 3.250 28 224 998 209 209

75 31 14 17 263 90 6 91 6 90 50 14 713 6 49 219 33 38


1.419 591 265 328 5.006 1.714 114 1.725 116 1.711 947 265 13.550 116 934 4.162 627 722

110

Ha

29

Ha

560

32

Ha

616

36

Ha

678

39

Ha

746

43

Ha

820

180

Ha

3.421

2,5 0,5 0,3 1 1 1 48 7 15,5 9 7 5 6,5 6


1 1 1 1 1 1 11 2 4 2 2 1 1 1


11 19 19 19 19 19 210 31 68 39 31 22 28 26

1 1 1 1 1 1 12 2 4 2 2 1 2 2


12 21 21 21 21 21 231 34 75 43 34 24 31 29

1 1 1 1 1 1 13 2 4 3 2 1 2 2


13 23 23 23 23 23 254 37 82 48 37 26 34 32

1 1 1 1 1 1 15 2 5 3 2 2 2 2


15 25 25 25 25 25 279 41 90 52 41 29 38 35

1 1 1 1 1 1 16 2 5 3 2 2 2 2


16 28 28 28 28 28 307 45 99 58 45 32 42 38

4 6 6 6 6 6 67 10 22 13 10 7 9 8


67 116 116 116 116 116 1.281 187 414 240 187 133 173 160

1.902 /23

Orang/ Kab./Kota


2 02 01 16 05 b).


Terbangunannya Tanaman Hutan pada DAS Prioritas dan Tersedianya - Bibit Kehutanan -

2 02 01 17



Bibit Pinus Merkusii Bibit Jemblang Bibit Rambutan Bibit Trembesi Bibit Mahoni Bibit Sengon Bibit Meranti Bibit Durian Bibit Pulai Bibit Jati Bibit Soga Bibit Pinus Bibit Bambu Bibit Beringin Bibit Sentang Bibit Cemara Laut Bibit Kemiri Bibit Petai Papan Bibit Ketapang Bibit Jabon Bibit Jengkol Bibit Mangrove Bibit Mangga Bibit MPTS


2 02 01 17 16 a).





1.870

Orang/ Kab./Kota

39.660

1.870 Orang/ Kab./Ko ta

40.160


40.660


41.160


41.660


203.298



Kode


Volume (1)

(2)

c).

2 02 01 20

Pengelolaan Kawasan Lindung, Pengamanan dan Perlindungan Hutan dan Hasil Hutan

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan, a). Statistik dan laporan Kondisi Hutan

2 02 01 20 07 b). Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

2 02 01 20 09 c).


(3)


Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2012 Satuan

Tahun Volume

2013

Satuan

(4)

(5)

Tahun Rp

Volume

Satuan

(7)

(6)

Terkelolanya Kawasan Lindung Pengamanan dan Perlindungan hutan dan Hasil Hutan

Tersusunya data-data statistik kehutanan Terwujudnya letak batas kawasan hutan di lapangan Terwujudnya kepastian perizinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan

1

2 Keg 462 45

2 Keg

Km Lokasi

133 20

150

Km

1.992

Lokasi

480

2014

20

Rp

Volume

Km Lokasi

Satuan

1

180

2 Keg

2.291

176 20

Tahun Rp

Volume

Paket

Km Lokasi

300

Satuan

1

216

202 20

Tahun Rp

Volume

360

259

Km

3.030

Lokasi

829

Satuan

1

20

Rp (14)

Paket

2 Keg 232


2017

(13)

(12)

Paket

2 Keg

2.635 691

2016

(11)

(10)

250

576

2015

(9)

(8)

Paket

2 Keg 153

Tahun

432

Volume

15= 5+7+9+11+13

1

311

Km Lokasi

Satuan

Paket

2 Keg

3.485

896

995

20

Rp (16)

1.342

1.116

Km

13.433

Lokasi

3.572

1.250.969

Jumlah total

Banda Aceh, 64.282

Maret 2013

Kepala Dinas Kehutanan

377,5 27.309

Ir. Husaini Syamaun, MM Pembina Utama Madya 19600515 198703 1 008




Kode

Volume (1)

(2)

2

URUSAN PILIHAN

2 02 01


5

1

BTL

5

2

BL

(3)

Tahun Volume

(4)

2013

Satuan

Tahun Rp

(5)

Volume

2014

Satuan

(7)

(6)

Tahun Rp

Volume

2015

Satuan

(9)

(8)

Tahun Rp

2016

Tahun

Volum Satuan e

Rp

Volume Satuan

(11)

(12)

(13)

(10)


2017 Rp (14)

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

Rp (16)


1

Thn

1

Thn

39.215

1

Thn

47.058

1

Thn

56.470

1

Thn

67.764

1

Thn

81.317

5

Thn

291.825


1

Thn

1

Thn

72.927

1

Thn

87.513

1

Thn

105.015

1

Thn

126.018

1

Thn

151.222

5

Thn

542.696

1

Thn

1

Thn

10.499

1

Thn

12.599

1

Thn

15.118

1

Thn

18.142

1

Thn

21.771

5

Thn

78.129

2.628

Ha

470

Ha

4.701

517

Ha

5.172

569

Ha

626

626

Ha

688

688

Ha

757

2.870

Btg

11.944

660 546 360 388 101 12 24 73 30 3 105 35 20 58 213


145 120 79 85 23

Ha Ha Ha Ha

Ha Ha

160 132 87 94 25 5 14 -

Ha Ha Ha Ha

4 13

1.452 1.201 792 854 231 44 128 -

Ha 0 Ha Ha 0

1.597 1.321 871 939 254 48 140 -

176 145 96 103 28 5 15 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

193 160 105 114 31 6 17 -

193 160 105 114 31 6 17 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

213 176 116 125 34 6 19 -

213 176 116 125 34 6 19 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

234 193 128 137 37 7 21 -

886 733 484 521 141 27 78 -

Ha Ha Ha Ha 0 0 0 0 0 0 Ha 0 Ha Ha 0

3.689 3.052 2.012 2.169 587 112 324 -

442

Ha

101

Ha

1.010

111

Ha

1.111

122

Ha

1.222

134

Ha

1.344

148

Ha

1.478

616

Ha

6.164


29 13 1 17 3 3 3 6 23 2


285 133 9 173 35 28 35 60 230 23

31 15 1 19 4 3 4 7 25 3


314 147 10 190 38 30 38 66 253 25

35 16 1 21 4 3 4 7 28 3


345 161 11 209 42 33 42 72 278 28

38 18 1 23 5 4 5 8 31 3


380 178 12 230 46 37 46 80 306 31

42 20 1 25 5 4 5 9 34 3


418 195 13 253 51 40 51 88 337 34

174 81 6 105 21 17 21 37 140 14


1.741 814 56 1.053 211 169 211 365 1.404 140

Industri

263

Industri

250

Industri

1.860

Ha

34.313

Ha

1.419





2 02 01 15 13 c).

Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Industri Hasil Hutan



2 02 01 16

Satuan



124 2 58 4 75 1 15 12 15 26 100 10 219

Ha

-

315 Industri

300

378 Industri

360

454 Industri

432

545 Industri

518

10


2 02 01 16 05 a).


SKPD PENANG GUNG JAWAB (17)

HUT

APARATUR

2 02 01 15



Terbangunannya Tanaman Hutan pada DAS Prioritas dan Tersedianya - Bibit Kehutanan

1.415

Ha

276

Ha

5.238

327

Ha

6.222

350

Ha

6.653

405

Ha

7.687

- Bibit Pinus Merkusii

53,20

Ha

12

Ha

232

13

Ha

256

15

Ha

281

16

Ha

309

448

Ha

8.513

18

Ha

340

1.806

75



Kode

Volume (1)

(2)

(3)

-

2 02 01 17

Satuan

Tahun Volume

(4)

2013

Satuan (5)

Tahun Rp

Volume

2014

Satuan

(7)

(6)

Tahun Rp

Volume

2015

Satuan

(9)

(8)

Tahun Rp

2016

Tahun

Volum Satuan e

Rp

(11)

(12)

(10)


2017

Volume Satuan (13)

Rp (14)

Volume

Satuan

15= 5+7+9+11+13

Rp (16)

32,50 6,50 18,50 187,65 64,25 11,50 64,65 0,25 64,15 28,00 35,50 18,50 34,50 507,90 51,00 11,00 7,50 0,50 35,00 26,75 156,00

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

43 15 15 1 15 8 117 1 8 36 2 3

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

820 281 283 19 280 155 2.220 19 153 682 38 57

8 3 5 47 16 1 16 1 16 9 3 128 1 9 39 4 6


152 57 89 902 309 19 311 21 308 171 57 2.441 21 168 750 76 114

3 52 18 2 18 1 18 10 3 141 1 10 43 6 8


63 992 340 38 342 23 339 188 63 2.686 23 185 825 114 152

11 4 6 57 20 20 1 20 11 4 155 1 11 48 10 10


209 69 114 1.091 374 376 25 373 206 69 2.954 25 204 907 190 190

12 4 7 63 22 3 22 1 22 12 4 171 1 12 53 11 11


230 76 125 1.201 411 57 414 28 410 227 76 3.250 28 224 998 209 209

31 14 17 263 90 6 91 6 90 50 14 713 6 49 219 33 38


591 265 328 5.006 1.714 114 1.725 116 1.711 947 265 13.550 116 934 4.162 627 722

110

Ha

29

Ha

560

32

Ha

616

36

Ha

678

39

Ha

746

43

Ha

820

180

Ha

3.421

2,5 0,5 0,3 1 1 1 48 7 15,5 9 7 5 6,5 6


1 1 1 1 1 1 11 2 4 2 2 1 1 1


11 19 19 19 19 19 210 31 68 39 31 22 28 26

1 1 1 1 1 1 12 2 4 2 2 1 2 2


12 21 21 21 21 21 231 34 75 43 34 24 31 29

1 1 1 1 1 1 13 2 4 3 2 1 2 2


13 23 23 23 23 23 254 37 82 48 37 26 34 32

1 1 1 1 1 1 15 2 5 3 2 2 2 2


15 25 25 25 25 25 279 41 90 52 41 29 38 35

1 1 1 1 1 1 16 2 5 3 2 2 2 2


16 28 28 28 28 28 307 45 99 58 45 32 42 38

4 6 6 6 6 6 67 10 22 13 10 7 9 8


67 116 116 116 116 116 1.281 187 414 240 187 133 173 160

1.902 /23

Orang/ Kab./Kota


2 02 01 17 16 a).



2 02 01 20

Bibit Jemblang Bibit Rambutan Bibit Trembesi Bibit Mahoni Bibit Sengon Bibit Meranti Bibit Durian Bibit Pulai Bibit Jati Bibit Soga Bibit Pinus Bibit Bambu Bibit Beringin Bibit Sentang Bibit Cemara Laut Bibit Kemiri Bibit Petai Papan Bibit Ketapang Bibit Jabon Bibit Jengkol Bibit Mangrove Bibit Mangga Bibit MPTS





1.902 /23

Orang/ Kab./Kota

39.660

1.902 /23

Orang/ Kab./Ko ta

40.160

1.902 /23

Orang/ Kab./Ko ta

40.660

1.902 Orang/ /23 Kab./Ko ta

41.160

1.902 /23

Orang/ Kab./Ko ta

41.660

1.902 /23

3.485

896

995

20

Orang/ Kab./Ko ta

203.298

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

2 02 01 20 07 a). Pemantapan dan Pengendalian Kawasan Hutan

2 02 01 20 09 b).


Terwujudnya letak batas kawasan hutan di lapangan Terwujudnya kepastian perizinan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan

462 45

Km Lokasi

133 20

Km

1.992

Lokasi

480

153 20

Km Lokasi

2.291 576

176 20

Km Lokasi

2.635 691

202 20

Km

3.030

Lokasi

829

232 20

Km Lokasi

Km Lokasi

13.433 3.572

1.246.498

Jumlah total

64.282

SKPD PENANG GUNG JAWAB (17)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN ACEH Qanun Aceh Nomor 15 tahun 2012 Tentang: Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas,Lembaga Teknis,Lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Kepala Dinas Ir. Husaini Syamaun, MM Pembina Utama Madya (IV/d) Nip. 19600515 198703 1 008

Sekretariat Win Rima Putra, S.Hut Pembina Nip. 19670915 199703 1 004

Sub Bagian Kepegawaian dan TL

Andi, SE

Fahrizal, S.Sos

Yusriani,SE

Penata (III/c) Nip. 19620222 198901 1 002

Penata Tk.I (III/d) Nip. 19750809 199903 2 002


Bidang Program dan Pelaporan

Bidang Planologi Kehutanan

Bidang Bina Usaha Kehutanan

Kariamansyah, S.Hut,.MP

Ir. Saminuddin B.Tou,.M.Si

Alfuadi,BScF,SP

Bidang Perlindungan dan rehabilitasi Lahan Jamaluddin, S.Hut,M.Si


Pembina Tk.I (IV/b) Nip. 19610131 199102 1 001



Seksi Penyusunan Program

Usman, SP

Seksi Pemungutan dan pengolahan Hasil Hutan Naharuddin,S.Hut,.M.Si

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Khaidir, SP,.MP



Penata TK.I (III/d) Nip. 19731209 200003 1 001

Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan

Ir.Marhainy Martin Penata Tk.I (III/d) Nip. 19610813 199403 2 001

Seksi Kawasan Lindung dan Konservasi

Seksi Data dan Informasi

Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Hutan

Andi Erlita, S,Hut,.MM

M. Zulhasridsyah,S.Hut,.Menv.Mgmt

Seksi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan Edi Marzuki,S.Hut

Penata (III/c) Nip. 19710530 200212 1 002

Penata (III/c) Nip. 19690329 200212 1 002

Seksi Pemantauan,Evaluasi dan Pelaporan Anas Mahmudi,S.Hut,MMA

Seksi Perpetaan dan Pemantapan Kawasan Hutan

Seksi Usaha Pemanfaatan Hutan

Seksi Perlindungan Hutan

Syafaruddin, SP

Jumadil Akhir,S.Hut,.M.Si

Muharys, SP



Penata (III/c) Nip. 19730808 200604 1 001



Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum

Sulaiman,S.Hut,.M.Si Penata (III/c) Nip. 19750707 200604 1 007

Penata (III/c) Nip. 19580727 198603 1 007

UPTD KPH Tahura PMI

UPTD KPH DAS Wil 1

Amri Samadi,S.Hut,.M.Si

Azhari Mauny


Pembina (IV/a) Nip. 19580613 198712 1 001

DINAS KEHUTANAN ACEH

Recommend Documents