Lampiran Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor : SK. 25 /VII-SET/2008 Tanggal : 18 September 2008
TENTANG
REVIEW RENCANA KERJA
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008
JAKARTA,
SEPTEMBER 2008
REVIEW RENCANA KERJA
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008
DEPARTEMEN KEHUTANAN
BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN
JAKARTA, SEPTEMBER 2008
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ...............................................................................
i
A.
PENDAHULUAN ................................................................
1
C.
VISI, MISI, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM ..............
2
D.
PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI TAHUN 2006 DAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2007 ..............
5
1. Penunjukan Kawasan Hutan ........................................... 2. Penetapan Kawasan Hutan ............................................ 3. Penggunaan Kawasan Hutan .......................................... 4. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan .......... 5. Pembangunan KPH ......................................................... 6. Penyediaan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan ......... 7. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) 8. Penyusunan Perencanaan Kehutanan ............................... 9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) .................. 10. Penyempurnaan Organsiasai dan Tahubja ....................... 11. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan bidang Planologi Kehutanan ...................................................... 12. Penyediaan Dana, Sarana dan Prasarana Bidang Planologi Kehutanan ................................................................... 13. Pembentukan PNS Kehutanan .......................................
21 21
E.
KEBIJAKAN PRIORITAS BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008 …………………………………………………………………
22
F.
KEGIATAN PEMBANGUNAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008 …………………………………………………………………
25
Kebijakan Prioritas : Pemantapan Kawasan Hutan ………………
25
I.
Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan ……………………………………………………………. 1. Penunjukan Kawasan Hutan .................................... 2. Penetapan Kawasan Hutan ...................................... 3. Penggunaan Kawasan Hutan .................................. 4. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan ...
5 6 8 9 11 12 13 16 18 19 20
25 25 26 26 Halaman 27 i
II.
5. Pembangunan KPH ................................................
29
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...............................
30
6. Penyediaan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan .. 7. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) ................................................................... Pendukung Kebijakan Prioritas ............................................ I.
II.
III.
IV.
30 31 35
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ...............................
35
8. Penyusunan Perencanaan Kehutanan
35
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan ………………………………………………………
37
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ..........
37
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan LH.............................................................................
38
10. Organisasai dan Tahubja Lingkup Kehutanan .......... 11. Peraturan Perundang-undanganan Bidang Planologi Kehutanan ........................................................... 12. Penyediaan Dana, Sarana dan Prasarana Bidang Planologi Kehutanan .............................................
38
39
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara..........................................................
40
13. Pembentukan PNS Kehutanan ................................
40
39
LAMPIRAN - LAMPIRAN Matriks Review Rencana Kerja / Kegiatan Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008
ii
REVIEW RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008
A. PENDAHULUAN Pembangunan kehutanan di Indonesia diarahkan untuk mencapai visi jangka
menengah
Penyelenggaraan Peningkatan
Departemen Kehutanan
Kemakmuran
Kehutanan
untuk
yaitu
Menjamin
Rakyat.
Berdasarkan
Terwujudnya
Kelestarian visi
dan
tersebut,
penyelenggaraan pengurusan hutan diarahkan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam upaya untuk mencapai misi tersebut, Departemen Kehutanan juga telah menetapkan Lima Kebijakan Prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut/2004 yaitu : 1) Penanggulangan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu illegal, 2) Revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, 3) Rehabilitasi dan Konsevasi Sumber Daya Hutan, 4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, 5) Pemantapan Kawasan Hutan. Kelima kebijakan prioritas tersebut juga didukung dengan satu kebijakan pendukung. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Planologi Kehutanan yaitu penyusunan rencana makro dibidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan (sesuai Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.13/Menhut-II/2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan) maka Badan Planologi
Kehutanan
Pemantapan
Kawasan
sangat Hutan
berkepentingan disamping
dengan
sebagai
agen
kebijakan yang
prioritas
mendukung
keberhasilan pencapaian kebijakan prioritas yang lain. Kebijakan prioritas pemantapan kawasan hutan dimaksudkan untuk : a) Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dan penutupan lahan, b) Mendukung berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan, c) Mewujudkan intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan, d) Mendukung terwujudnya kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan. Sedangkan dalam kebijakan pendukung Badan Planologi Kehutanan bertanggungjawab dalam mewujudkan ketersediaan rencana-rencana kehutanan yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
1
Pembangunan
kehutanan
bidang
planologi
kehutanan
tahun
2008
dituangkan dalam suatu Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan tahun 2008 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005 - 2009 (Penyempurnaan) sebagai rencana tahunan. Sedangkan dalam pelaksaanaannya, Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan tahun 2008 akan dilakukan oleh Badan Planologi Kehutanan baik Pusat maupun Daerah (Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH dan Dinas Kehutanan).
B. Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program Visi dan misi Badan Planologi Kehutanan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis
Badan
Planologi
Kehutanan
tahun
2005
-
2009
(Penyempurnaan) adalah sebagai berikut : VISI : ”Terwujudnya Perencanaan Makro Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan untuk Mendukung Penyelenggaraan Kehutanan”. MISI 1.
Mewujudkan keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional pada DAS untuk tujuan terselenggaranya pengukuhan kawasan hutan.
2.
Mewujudkan unit pengelolaan hutan lestari untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan hutan di propinsi, kabupaten / kota.
3.
Mengembangkan sistem informasi spasial dan non spasial kehutanan dengan tujuan membangun sistem informasi kehutanan yang berkualitas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
4.
Mewujudkan
rencana-rencana
kehutanan
yang
menjadi
acuan
pembangunan kehutanan.
5.
Mengembangkan kelembagaan planologi kehutanan dengan tujuan untuk mewujudkan aparatur kehutanan yang bersih dan berwibawa.
2
Dalam pelaksanaan pembangunan planologi kehutanan untuk mencapai beban visi misi tersebut di atas dan pada realita tugas-tugas dan fungsi yang diemban, Badan Planologi Kehutanan mempunyai beban kerja yang cukup berat baik yang bersifat supporting maupun executing, (yaitu antara lain : pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, penyediaan lahan untuk kepentingan sektor lain seperti pertambangan, pertanian, pemukiman dll). Beban kerja yang diemban sangat dirasakan tidak seimbang dengan kondisi organisasi baik di Pusat dan di daerah. Selain hal tersebut, Pemantapan kawasan hutan sebagai tugas pokok Badan Planologi sangat perlu dipacu dalam rangka untuk memenuhi berbagai kepentingan, dan untuk menekan serta mengurangi bencana alam terutama yang memberi dampak pada sektor hilir, pemukian, pertanian, kesehatan dan sebagainya. Dalam rangka menyusun Tata Ruang yang benar,
Badan Planologi Kehutanan perlu
menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peta antara lain peta dasar tematik kehutanan (PDTK) dengan menggunakan teknologi remote sensing dan sekaligus mengoreksi peta-peta dengan teknologi terdahulu.
Pemantapan kawasan hutan
juga diperlukan untuk pelestarian hutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan untuk menekan serta mengurangi global warning. Dalam rangka percepatan pemantapan kawasan hutan maka diperlukan pula dukungan komitmen-komitmen negara khususnya yang berkaitan dengan status hukum kawasan hutan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan, seperti Insruksi Presiden (Inpres) kepada Menteri Kehutanan. Berdasarkan visi misi tersebut di atas dan dikaitkan dengan beban tugas Badan Planologi Kehutanan yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional khususnya bidang kehutanan maka perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap organisasi Badan Planologi Kehutanan Pusat dan UPT di daerah. SASARAN Untuk mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut di atas, maka sasaran tahun 2005-2009 ditetapkan sebagai berikut : 1.
Penunjukan kawasan hutan di seluruh Indonesia selesai
2.
Ditetapkannya kawasan hutan seluas 30% dari seluruh kawasan hutan
3.
Terkendalinya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indonesia
3
4.
Terkendalinya perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di seluruh Indonesia
5.
Terbangunnya dan beroperasinya 1 (satu) unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di setiap propinsi
6.
Tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia
7.
Tersedianya data dan informasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, reliable) sebagai bahan pengambilan kebijakan pengelolaan hutan lestari
8.
Terwujudnya rencana-rencana kehutanan menjadi acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan kehutanan dan sektor lain
9.
Terwujudnya SDM Kehutanan yang berkualitas, kompeten, serta terdistribusi secara proporsional
10.
Tersedianya dana, sarana dan prasarana yang proporsional untuk mendukung pembangunan bidang planologi kehutanan
11.
Terbentuknya PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya
12.
Organisasi dan Tata Hubungan Kerja (TAHUBJA) lingkup kehutanan (internal pusat, pusat-daerah) lebih efektif dan responsif
13.
Peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan Indonesia dengan baik.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM : Untuk mencapai sasaran tahun 2005 - 2009 (Penyempurnaan) yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan tupoksinya, maka Badan Planologi Kehutanan telah menetapkan kebijakan ”Pemantapan Kawasan Hutan” sebagai kebijakan prioritasnya. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan tersebut, maka untuk tahun 2008 Badan Planologi Kehutanan melaksanakan 4 (empat) program, yaitu : 1.
Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (SDH)
2.
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH)
3.
Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
4.
Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
4
C.
PELAKSANAAN
KEGIATAN
SAMPAI
TAHUN
2006
DAN
RENCANA
PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2007 Rencana
strategis
Badan
Planologi
Kehutanan
Tahun
2005
-
2009
(Penyempurnaan) akan dibagi menjadi perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan Badan Planologi Kehutanan. Rencana Kerja Tahun 2008 merupakan kelanjutan
dari
Rencana
Kerja
tahun
sebelumnya
sebagai
bentuk
realisasi
pelaksanaan Rencana Strategis dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada tahun 2006, kegiatan planologi kehutanan terbagi dalam 3 (tiga) program, yaitu : 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH); 2) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH); dan 3) Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH. Pada tahun 2007, kegiatan planologi kehutanan terbagi dalam 4 (empat) program, yaitu : 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH); 2) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup(LH); 3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan; dan 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Untuk tahun 2008, kegiatan Badan Planologi Kehutanan juga terbagi dalam 4 (empat) program, yaitu : 1) Program Pemantapan Pemanfaatan Sumber Daya Hutan (SDH); 2) Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH); 3) Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan; dan 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Adapun pelaksanaan kegiatan Badan Planologi Kehutanan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2006 dan rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2007 dalam rangka mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :
1. Penunjukan kawasan hutan Sasaran
penunjukan kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis (Renstra) tahun 2005 - 2009 adalah
terselesaikannya penunjukan
kawasan hutan di seluruh Indonesia. Kegiatan penunjukan kawasan hutan didahului dengan pemaduserasian antara TGHK dengan RTRWP bersangkutan, sedangkan terhadap wilayah provinsi pemekaran dimana provinsi semula/ provinsi induk yang sudah ada penunjukan
5
kawasan hutannya, maka kawasan hutan pada provinsi pemekaran, dilakukan perubahan peruntukan dengan memperhatikan RTRWP yang bersangkutan. Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan areal wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dengan keputusan Menteri Kehutanan. Penunjukan kawasan hutan dapat mencakup wilayah Propinsi yaitu Penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi dan penunjukan parsial. Penunjukan kawasan hutan merupakan tahap awal dari pengukuhan kawasan hutan, yang juga dapat untuk mendeteksi perambahan terhadap kawasan hutan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, sampai dengan tahun 2006, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Penunjukan Kawasan hutan dan perairan propinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebanyak 30 Propinsi termasuk 5 (lima) propinsi pemekaran (Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat) sedangkan 3 (tiga) propinsi belum (Riau, Kepri, Kalimantan Tengah). Sedangkan Penunjukan kawasan hutan dengan tujuan khusus telah dilaksanakan di 10 unit dari 19 unit yang telah direncanakan.
-
Koordinasi pengukuhan KH di 25 kabupaten dan penelusuran dokumen di 5 lokasi yang selama ini dinyatakan hilang atau tidak lengkap.
Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -
Pemaduserasian RTRWP dengan TGHK penunjukan kawasan hutan dan penunjukan kawasan hutan di 7 propinsi yaitu Riau, Kepri, Kalteng, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat, serta
-
Pengkajian kelayakan penunjukan kawasan hutan parsial di 30 lokasi (termasuk KHDTK).
2. Penetapan kawasan hutan Sasaran penetapan kawasan hutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2005 - 2009 adalah ditetapkannya kawasan hutan seluas 30 % dari seluruh kawasan hutan. Untuk mewujudkan kawasan hutan seluas 30 % dari seluruh kawasan hutan pada akhir tahun 2009, maka kegiatan penataan batas yang merupakan salah satu tahapan pengukuhan kawasan hutan dan juga sebagai bahan penetapannya perlu dilakukan percepatan dalam pelaksanaannya, disamping perangkat/ dasar hukumnya perlu disempurnakan untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan dan mendapatkan pengakuan oleh semua pihak.
Oleh karena itu pelaksanaannya
dapat dengan swakelola maupun dilaksanakan oleh Rekanan.
6
Pada era dekonsentrasi dimana pelaksanaan penataan batas untuk Hutan Lindung dan Hutan Produksi dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan setempat. Dari hasil monitoring diperoleh informasi bahwa kenyataannya/ sebagian besar pelaksanaan penataan batas terbengkalai, sehingga penetapan kawasan hutan mengalami keterlambatan. Sedangkan penetapan kawasan hutan adalah penegasan tentang kepastian hukum mengenai status, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang telah ditunjuk
sebagai
kawasan
hutan
dengan
Keputusan
Menteri
Kehutanan.
Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan setelah penunjukan dan penataan batas kawasan hutan. Dalam rangka mencapai sasaran penetapan kawasan hutan tersebut, sampai dengan tahun 2006, telah dilakukan : -
Penataan batas sepanjang 166.683,88 Km (batas luar) dan
51.361,18 Km
(batas fungsi); HPH alam 82.628,704 Km, HPH tanaman 8.167,019 Km dan IPPA-IPTB 48,246 Ha / 10 unit; -
Sosialisasi pemantapan kawasan hutan di 9 lokasi,
-
Identifikasi BATB yang bermasalah untuk diperbaiki / disempurnakan sebanyak 125 unit,
-
Identifikasi BATB yang sudah dan akan ditata batas temu gelang 79 unit, dan penyelesaian peta penetapan 79 lokasi;
-
Monitoring perkembangan tata batas kawasan hutan pasca paduserasi / penunjukan kawasan hutan dan perairan di 10 propinsi;
-
Inventarisasi data kerusakan pal batas 1.937 Km; pemasangan kembali pal batas 3.250 Km / 17.599 pal;
-
Inventarisasi penataan batas KH wilayah perbatasan; trayek batas kawasan hutan 8 lokasi / 60 Km; monitoring kondisi KH yang akan ditata batas 3 lokasi / 404 Km;
-
Perolehan
data
informasi
sebagai
bahan
penyempurnaan
pengukuhan
kawasan hutan 2 lokasi; -
Pengumpulan data dan bahan evaluasi pemantapan KH 6 kab/kota 3 propinsi; serta
-
Inventarisasi sosekbud dan biofisik 4 lokasi.
Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -
Penelaahan batas kawasan hutan yang sudah ditata batas,
-
Penataan batas kawasan hutan sepanjang 5.000 Km,
-
Penyelesaian penetapan kawasan hutan 9 juta Ha, serta sosialisasinya.
7
3. Penggunaan kawasan hutan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 - 2009 adalah terkendalinya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indoenesia. Penggunaan kawasan hutan adalah kegiatan kehutanan untuk mendukung pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang dilakukan harus secara selektif, tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan dan menghindari terjadinya enclave di dalam kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan hutan
lindung.
Penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. Untuk mencapai sasaran penggunaan kawasan hutan yang terkendali, pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : -
Penanganan perkara / tuntutan pihak lain atas kawasan hutan di 30 lokasi;
-
Penyediaan data penggunaan kawasan hutan dan pemenuhan kewajiban pemegang ijin penggunaan kawasan hutan di 12 lokasi;
-
Penyediaan data peta lokasi, luas dan fungsi kawasan hutan yang dipinjam pakaikan di 12 lokasi;
-
Penyediaan data pemenuhan kewajiban lahan kompensasi penggunaan kawasan hutan di 5 lokasi;
-
Penyediaan
data
dan
informasi
dalam
rangka
penyelesaian
masalah
penggunaan kawasan hutan dan penggunaan hutan tanpa ijin di 5 propinsi 5 lokasi; -
Penyediaan data dan informasi dalam rangka penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan 25 lokasi dan sosialisasi peraturan di bidang penggunaan kawasan hutan di 10 propinsi;
-
Monitoring pemanfaatan lahan dalam kawasan hutan konservasi 4 propinsi / 392 ribu Ha;
-
Monitoring penggunaan KH 55 lokasi;
-
Penyediaan kawasan hutan
yang dipinjam pakai untuk kegiatan non
kehutanan 42 lokasi; serta -
Monitoring pemanfaatan kawasan hutan untuk lokasi enclave 5 lokasi.
Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -
Pengkajian terpadu permohonan penggunaan kawasan hutan di 25 lokasi;
-
Monitoring perkembangan penggunaan kawasan hutan 30 propinsi;
-
Evaluasi penggunaan kawasan hutan secara berkala di 15 lokasi;
8
-
Pengembangan basis data penggunaan kawasan hutan; dan
-
Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan 10 lokasi.
4. Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Sasaran yang akan dicapai untuk kegiatan ini pada akhir tahun 2005 - 2009 adalah terkendalinya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah suatu proses perubahan fungsi kawasan hutan tertentu menjadi fungsi kawasan hutan lainnya. Sedang Perubahan status / peruntukan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara : Pelepasan kawasan hutan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK); dan Tukar menukar kawasan hutan dilakukan apabila di wilayah yang bersangkutan tidak tersedia HPK dan hanya dilakukan pada hutan produksi. Perkembangan perubahan fungsi kawasan hutan tahun 2000 sampai dengan Desember 2006 sebanyak 24 unit seluas ± 1.571.790,41 ha di 14 provinsi, yang terdiri atas perubahan fungsi menjadi kawasan konservasi sebanyak 18 unit dan perubahan fungsi menjadi hutan produksi sebanyak 6 unit. Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut: - Tahap SK Pelepasan sebanyak 256 unit seluas ± 956.672,81 ha. - Tahap Ijin Prinsip sebanyak 436 unit seluas 605.203,66 ha. Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk usaha budidaya perkebunan sampai dengan Desember 2006 adalah sebagai berikut : - Tahap Pencadangan sebanyak 274 unit seluas ± 4.029.870,16 Ha - Tahap SK Pelepasan sebanyak 535 unit seluas 4.794.125,02 Ha Terhadap pelepasan kawasan hutan sebanyak 535 unit seluas 4.794.125,02 Ha tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 320 unit seluas 2.048.899,61 Ha dan yang telah dimanfaatkan seluas 1.434.184,65 ha. Dari pelepasan kawasan tersebut, yang belum menyelesaikan Hak Guna Usaha (HGU) sebanyak 217 unit seluas 2.756.728,91 ha dan yang belum dimanfaatkan atau belum ada realisasi tanaman di lapangan seluas 3.371.443,87 ha.
9
Dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, sampai tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Pemberian rekomendasi dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan 19 lokasi;
-
Penyelesaian permohonan dan evaluasi tukar menukar kawasan hutan 21 lokasi;
-
Penanganan masalah pertanahan 1 judul;
-
Koordinasi dalam rangka pencabutan SK Pelepasan 5 judul;
-
Penyelesaian permasalahan tumpang tindih peruntukan kawasan hutan 1 judul;
-
Penyelesaian masalah kompensasi dan tanah pengganti 11 lokasi;
-
Pertimbangan teknis/rekomendasi dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan 12 lokasi;
-
Penyelesaian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi 10 lokasi;
-
Penyelesaian permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan 10 propinsi;
-
Penyusunan konsep aplikasi data mutasi kawasan hutan 1 paket;
-
Monitoring perkembangan pelepasan KH untuk non kehutanan 20 lokasi;
-
Identifikasi dan inventarisasi kondisi KH yang akan ditunjuk 6 lokasi;
-
Monitoring pencadangan areal dan pelepasan KH 10 lokasi; serta
-
Monitoring pemanfaatan KH untuk kegiatan non kehutanan 23 lokasi.
Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan untuk pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan adalah : -
Koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan 15 unit di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi;
-
Menyelesaikan proses TMKH di 30 propinsi (Jawa, Bali, Sumatera);
-
Menyelesaikan masalah pertanahan di dalam KH di 10 lokasi dan penyediaan tanah pengganti 25 lokasi (Jabar, Jateng, Banten, Jatim, Lampung dan Bali);
-
Pengkajian terpadu perubahan peruntukan (5 lokasi dan tumpang tindih peruntukan lahan (15 lokasi) di Sumatera dan Kalimantan;
-
Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan 50 lokasi (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua);
-
Pengkajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi 28 lokasi (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua);
-
Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan, 5 lokasi;
10
-
Evaluasi fungsi kawasan hutan 5 lokasi;
-
Penyusunan data mutasi kawasan hutan, 1 paket;
-
Sosialisasi dan sinkronisasi perubahan KH 20 provinsi.
5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 untuk pembangunan KPH adalah terbangun dan beroperasinya 1 (satu) unit KPH di setiap Propinsi. Pembangunan
Wilayah
Pengelolaan
Hutan
adalah
serangkaian
proses
perencanaan / penyusunan desain kawasan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan terbagi kedalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dimana KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, propinsi dan kabupaten/ kota. Tujuan
pembangunan
KPH
adalah
untuk
menyediakan
wadah
bagi
terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari. Dalam rangka pembangunan dan beroperasinya KPH, pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Penyusunan draft kriteria dan standar kelembagaan KPH sebanyak 1 judul;
-
Penyusunan draft kriteria dan indikator serta sistem penilaian kinerja pembangunan kehutanan;
-
Penyusunan draft kriteria dan standar rencana pengelolaan hutan;
-
Penyusunan draft kriteria dan standar rancangan pembangunan KPH model;
-
Penyusunan rancangan KPH model;
-
Fasilitasi pembangunan KPH model;
-
Penyusunan draft dan peta rancangan penetapan KPH;
-
Fasilitasi penetapan KPH;
-
Sosialisasi pembangunan KPH;
-
Koordinasi wilayah pengelolaan hutan; dan
-
Penyediaan data informasi tentang pelaksanaan pengelolaan KH 10 lokasi dan data informasi pembentukan KPHP 9 lokasi.
Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -
Pengembangan kebijakan pembangunan KPH (menyusun pedoman) 1 (satu) paket;
-
Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH (menyusun action plan pembangunan KPH tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan KPH);
11
-
Fasilitasi implementasi pembangunan KPH (menyusun rancangan penetapan KPH 12 propinsi, rancangan pembangunan KPH Model 13 lokasi, penyusunan rencana pengelolaan KPH, strukturisasi institusi KPH;
-
Pembangunan Sistem pengendalian KPH;
-
Monitoring dan evaluasi pembangunan KPH.
6. Penyediaan Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 untuk kegiatan ini adalah tersedianya data informasi pemanfatan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Pemanfaatan
hutan
yang
dimaksud
adalah
merupakan
bentuk
kegiatan
pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal, berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Dalam rangka pemanfaatan hutan yang optimal, berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya, maka diperlukan data informasi yang akurat dan terkini tentang kawasan-kawasan hutan yang dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan selanjutnya. Dalam rangka mencapai target tersebut, sampai dengan tahun 2006, telah di lakukan kegiatan sebagai berikut : -
Pengadaan peta mozaik 2 TN Model (TN Ujung Kulon dan TN Gn. Gede Pangrango) 2 paket;
-
Pengadaan software pengolahan citra 2 paket;
-
Pengadaan peta RBI digital 13 propinsi;
-
Penyediaan data mutakhir pemantapan kawasan hutan 27 propinsi;
-
Sinkronisasi data pemanfaatan KH antara pusat dan daerah 13 lokasi;
-
Penghimpunan data dan informasi spasial dan non spasial mengenai pemanfaatan hutan 19 lokasi;
-
Pemberian rekomendasi penyiapan areal pemanfaatan hutan;
-
Penyediaaan data informasi potensi hutan di areal tebangan di 4 lokasi.
Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -
Menghimpun data dan informasi pemanfaatan hutan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;
-
Evaluasi dan menyelesaikan masalah pemanfaatan hutan 10 lokasi;
12
Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spatial dan non spatial) di
-
20 propinsi serta kawasan konservasi dan hutan lindung (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara); Pengembangan basis data pemanfaatan kawasan hutan di 8 propinsi serta
-
sosialisasinya di 4 propinsi.
7. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan (SDH) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra untuk kegiatan ini adalah tersedianya data informasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang yang terintegrasi, berkualiatas (akurat, mutakhir, reliable), mudah dan cepat diakses serta dapat terlibat dalam mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan dalam satu jaringan pengelolaan dan terstuktur. Untuk menjaga konsistensi, meningkatkan akurasi dan memudahkan komunikasi data spasial, pengelolaan data spasial kehutanan menggunakan kerangka dasar yang sama, yaitu PDTK (Peta Dasar Tematik Kehutanan) Data dan Informasi SDH yang dikelola dan diinformasikan merupakan data digital ataupun cetakan yang dapat berupa : 1)
Data Spasial (yaitu data yang mempunyai dimensi ruang/space yang
menerapkan tentang lokasi geografi posisi koordinat suatu obyek baik berupa titik, garis maupun area) dan 2) Data Non Spasial (yaitu data yang mempunyai deskripsi dan menjelaskan identifikasi suatu obyek spasial yang bersangkutan dan berbentuk tabular). Sebagian besar input data yang dikelola merupakan data spasial dengan pengamatan dan pengelolaan menggunakan : - Penginderaan Jauh (PJ) : adalah pengamatan suatu wilayah atau obyek tanpa kontak langsung dengan obyek tersebut dengan menggunakan berbagai macam alat yang dapat menghasilkan penampakan baik berupa informasi langsung, negative film, cetakan ataupun file. Obyek yang diamati pada bidang kehutanan terutama informasi penutupan lahan, jaringan sungai, jaringan jalan dan batas perairan - Sistem Informasi Geografis (SIG) : adalah teknologi pengelolaan (input, updating, analisa, query dan penyajian) data spasial/non spasial yang modern, terintegrasi dengan menggunakan perangkat yang terkomputerisasi. Sedangkan data non spasial yang dikelola meliputi :
13
- Statistik Kehutanan : menyediakan data kehutanan yang mencakup semua bidang lingkup Departemen Kehutanan, meliputi statistik eselon I dan propinsi. Statistik dipublikasikan secara periodik tiap tahun. - Jaringan internet / Web Departemen Kehutanan : penyajian data dan informasi memanfaatakan teknologi internet sehingga dapat diakses secara luas diseluruh dunia dengan alamat http://www.dephut.go.id. - Neraca sumberdaya hutan (NSDH) : penyusunan NSDH dilakukan setiap tahun dalam rangka untuk mengetahui perubahan sumberdaya hutan, dengan menggunakan data dan informasi dari data lapangan, pinjam pakai kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan hasil penafsiran citra satelit baik resolusi tinggi maupun resolusi rendah Dalam rangka mencapai target tersebut, pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan sebagai berikut : -
Pengadaan perangkat GIS/Remote Sensing (Penginderaan Jauh) untuk mendukung pengelolaan data spasial kehutanan berbasis GIS dan jaringan.
-
Pembangunan sistem informasi TN Model (TN Ujung Kulon dan TN Gn. Gede Pangrango). Dalam kegiatan ini dibuat WEB
dan pengadaan perangkat
software dan hardware untuk percontohan pembangunan sistem informasi TN Model. - Telah dilaksanakan kegiatan penaksiran sumber daya hutan dalam rangka pendugaan potensi hutan (quick count) Pulau Kalimantan. - Penyediaan data makro penutupan lahan dan spesies kehutanan dalam bentuk spasial dan non spasial dalam data base dapat diakses oleh publik; - Pengembangan jaringan komputer pusat dan daerah; - Penyediaan informasi pembangunan kehutanan dalam bentuk kehutanan dalam bentuk buletin sebanyak 3 edisi; - Penyediaan data penutupan lahan pada 19 unit pengelolaan IUPHHK; penyusunan NSDH Nasional 1 judul; - Penyediaan peta kelas lereng di 4 propinsi; penyediaan peta pengembangan IUPHHK-HA dan HT di 21 propinsi; pembuatan peta perkembangan jatikon di 22 propinsi; - Pemantauan kawasan hutan yang telah berubah peruntukannya di 10 propinsi; - Penyediaan peralatan SIG di bidang terkait lingkup Baplan 151 unit HSW; - Penyediaan data dasar tematik kehutanan yang telah disempurnakan sebanyak 309 lembar; - Penyediaan data digital kondisi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sebanyak 1 judul 100 lembar; - Penyediaan buku dan atlas kawasan hutan Indonesia 6 atlas/100 buku;
14
- Penyediaan data kondisi dan perubahan peruntukan lahan sesuai data deforestasi di P. Kalimantan dan P. Papua; - Monitoring kondisi dan perubahan potensi SDH serta tekanan terhadap kawasan hutan 4 paket; - Penyediaan data citra resolusi tinggi untuk estimasi potensi hutan sebanyak 142 scene (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua) - Penyediaan data citra resolusi sedang untuk pemantauan SDH sebanyak 195 scene; - Pengolahan citra radar dalam rangka menyajikan peta tematik penutupan lahan 3 dimensi (200 Km2); - Penyediaan peta sebaran hot spot di Indonesia; - Penyusunan draft standarisasi penafsiran citra optis resolusi sedang dalam rangka SNI (Standarisasi Nasional Indonesia); - Penataan data digital dan non digital penginderaan jauh 6 lokasi; - Pelatihan enumerasi TSP/PSP 32 orang; - Pembuatan peta dan aplikasi program 3 propinsi; - Penyusunan data dan informasi rencana produksi kayu nasional 19 propinsi; penyusunan statistic Baplan dan Dephut tahun 2005; - Penyusunan buku pintar kegiatan bidang planologi kehutanan; - Penyediaan data KH secara digital dan manual 1.224 lembar; - Inventarisasi tumbuhan non kayu 87 lokasi / 40 ribu Ha; Penyediaan data dasar SDH 168 klaster; - Pengembangan SIAPHUT; - Inventarisasi potensi hutan 141 klaster; Inventarisasi potensi tumbuhan obat di 21 lokasi; Inventarisasi tumbuhan langka 3 lokasi; Inventarisasi kondisi dan potensi hutan tanaman dan hutan lindung 15 lokasi; Inventarisasi sebaran satwa liar 3 lokasi; Inventarisasi
potensi produksi dan konsumsi kayu bulat
tahun 2005 di 2 propinsi. - Penyusunan NSDH propinsi 28 propinsi; Inventarisasi potensi hutan rakyat 13 lokasi; Inventarisasi potensi SDH di areal tambang 10 lokasi; - Penyediaan peta penyebaran hasil hutan non kayu dan sebaran mangrove 44 lembar; - Pembuatan peta review KH dan perairan 44 lembar. - Dokumentasi dan sistem informasi perpetaan kehutanan. Sedangkan tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah : -
Penguatan komponen pendukung jaringan pengelola data spasial (uji coba komunikasi data spasial berbasisi jaringan dan training)
15
-
Penyiapan bahan/data/informasi dalam rangka mendukung pencadangan lokasi HTR.
- Pada tahun 2007 seluruh eselon II lingkup Badan Planologi menyusun basis data spasial sesuai dengan tupoksi, merupakan akselerasi penyusunan basis data spasial kehutanan. - Direncanakan akan dilakukan kegiatan penaksiran sumber daya hutan dalam rangka pendugaan potensi hutan (quick count) untuk pulau Sumatera dan Sulawesi. - Penyusunan standar penafsiran citra resolusi spasial sedang dalam rangka standarisasi Nasional Indonesia (SNI) - Penyusunan basis data penginderaan jauh - Pemantauan SDH Indonesia untuk mengetahui kondisi penutupan lahan dengan citra satelit ; - Pemantauan kondisi jaringan titik kontrol kehutanan (450 titik 14 propinsi); - Identifikasi illegal logging (3 TN) dan perambahan hutan (11 BPKH); penaksiran dan penafsiran SDH dengan citra satelit; - Pengadaan peta dasar dan tematik; - Pengembangan SIG dan penyajian data (rekalkulasi penutupan lahan 2006, deforestasi 2003-2006, analisa open akses dan HTR, kesesuaian lahan); - Penyusunan NSDH Nasional dan daerah/propinsi; - Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT; - Penyusunan Statistik Kehutanan dan Baplanhut serta penyajian dan pelayanan data dan informasi SDH. - Penyusunan peta kelas lereng 8 (delapan) provinsi; - Penyusunan peta hasil skoring kawasan hutan; - Penyusunan peta perkembangan pemasangan jatikon kehutanan; - Penyusunan Permenhut tentang sistem informasi kehutanan dan pedoman penyusunan statistik kehutanan.
8. Penyusunan Perencanaan Kehutanan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 untuk kegiatan ini adalah
terwujudnya
rencana-rencana
kehutanan
menjadi
acuan
dalam
implementasi pembangunan kehutanan dan sektor lain. Perencanaan Kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.
16
Rencana kehutanan adalah produk perencanaan kehutanan yang dituangkan dalam dokumen dan disusun menurut skala geografis, fungsi pokok kawasan hutan dan jangka waktu pelaksanaan. Dalam rangka mencapai target tersebut, pada tahun 2006 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : - Penyusunan Renja-KL Departemen Kehutanan tahun 2007, Renja Baplanhut tahun 2007 dan Renja BPKH tahun 2007; - Sosialisasi dan sinkronisasi penyusunan rencana-rencana kehutanan di 15 propinsi; penyusunan rancangan RPJPK; - Penyusunan rancangan rencana makro; - Fasilitasi proses internalisasi konvensi-konvensi internasional ke dalam rencana nasional dan daerah di 33 propinsi; diskusi publik NFP dan sosialisasi RPJP; workshop penguatan proses desentralisasi kehutanan; - Konsultasi publik dan konsolidasi mekanisme kehutanan global-UNFF di 14 Propinsi; - Fasilitasi pembangunan kehutanan wilayah perbatasan 4 propinsi; - Analisa sektor kehutanan 6 judul; - Penyusunan PDRB hijau 5 judul; - Kajian penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan; - Rekomendasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan MP-RHL di 14 propinsi; - Sinergitas komitmen pemerintah bidang kehutanan di 6 lokasi, sinergitas pelaksanaan social forestry di 29 propinsi dan sinergitas pelaksanaan revitalisasi sektor kehutanan; - Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Planologi Kehutanan, penyusunan Renstra Badan Planologi Kehutanan tahun 2005-2009 beserta sosialisasinya; penyusunan Standar Nomenklatur kegiatan bidang planologi kehutanan; - Sosialisasi visi, misi dan program negara-negara donor; pengembangan dan pemantauan hasil kerjasama; - Penyediaan data dan informasi mengenai perencanaan pembangunan kehutanan di 4 lokasi; - Penyusunan LAKIP Baplanhut; - Sinkronisasi pelaksanaan rencana kehutanan daerah 29 kab/kota dan buku MPRHL Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 dan PP 39 tahun 2006, evaluasi pembangunan kehutanan tahun 2006 merupakan penilaian pencapaian sasaran 5 (lima) kebijakan prioritas Dephut yang dapat dijadikan umpan balik untuk menyusun kegiatan tahun 2007.
17
Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai sasaran telah diarahkan pada perencanaan kehutanan yang berbasis kawasan hutan antara lain penyusunan/penyempurnaan rencana makro pemanfaatan sumberdaya hutan dan penyusunan rencana makro kawasan konservasi (KSA, KKA dan Taman Buru) yang terinci dalam kegiatan : - Penyusunan rencana-rencana pembangunan kehutanan dan lingkup Baplanhut; - Sosialisasi
rencana-rencana
kehutanan,
standar-standar
dan
kebijakan
pemantapan kawasan hutan; - Fasilitasi
rencana
pembangunan
kehutanan
wilayah
perbatasan
dan
desentralisasi; - Penyusunan rencana, pengembangan dan sosialisasi KLN; - Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan dalam kerangka Program Kehutanan Nasional; serta - Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pembangunan kehutanan dan lingkup Baplanhut.
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 adalah terwujudnya SDM kehutanan yang berkualitas, kompeten serta terdistribusi secara proporsional. SDM planologi kehutanan yang diharapkan adalah SDM yang berkualitas dan kompeten yaitu yang memiliki kriteria utama SDM aparatur kehutanan yaitu yang memiliki integrasi moral, kepemimpinan, kemauan kerjasama dan profesional. Profesional adalah SDM yang memiliki kemampuan konseptual, analitis dan teknis di bidangnya secara paripurna dan mempunyai sikap yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga keputusan dan tindakannya selalu didasari dengan rasionalitas, logis dan dilandasi etika profesi yang kuat. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan mempunyai kompetensi maka dilakukan peningkatan profesionalitas SDM dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal dan non formal, pemberian kesempatan dan peluang pada setiap jenjang kepangkatan dan jabatan struktural dan non struktural, pembinaan dan bimbingan akhlak dan moral serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2006 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain : - Penyusunan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur Baplanhut - Penyelenggaraan berbagai training, pendidikan dan pelatihan bidang planologi kehutanan dan jabatan fungsional.
18
Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas adalah : - Pengkajian penyiapan SDM Baplanhut untuk menjawab tantangan ke depan; - Perencanaan pengembangan kepegawaian dan penyelenggaran kepegawaian; - Pengembangan kepegawaian (penguatan kapasitas SDM) melalui penyusunan juklak, juknis dan tupoksi jabatan fungsional; - Menyelenggarakan kursus, pelatihan dan fasilitasi diklat; - Mengembangkan program aplikasi administrasi jabatan fungsional; serta - Penyelenggaraan kepegawaian melalui pengembangan basis data kepegawaian dan penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepangkatan dan mutasi (carrier plan) pegawai.
10. Penyempurnaan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) Sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra tahun 2005 – 2009 yaitu terwujudnya organisasi dan tata hubungan kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan (internal pusat, pusat – daerah) yang lebih efektif dan responsive. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI bahwa Badan merupakan pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam tugas Sekretariat Jenderal dan atau Direktorat Jenderal dan atau Inspektorat Jenderal sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehutanan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya (pasal 74-75 PerPres 9/2005). Badan Planologi Kehutanan merupakan salah satu Institusi Departemen Kehutanan
yang
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Kehutanan
Nomor
P.13/Menhut–II/ 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan, permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan ialah dengan mengoptimalkan aspek perencanaan kehutanan dalam pengurusan sumberdaya hutan yaitu dengan meninjau kembali struktur organisasi, nomenklatur, tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Planologi Kehutanan mengingat saat ini Badan Planologi Kehutanan melaksanakan fungsi sebagai Badan dan juga berperan menjalankan fungsi Direktorat Jenderal. Oleh sebab itu
19
perlu diusulkan pengembangan organisasi Badan Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tata Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur kerja dan sistem kerja yang mengatur tata hubungan tugas dan fungsi antara Sekretariat Badan Planologi Kehutanan, Pusat-pusat yang ada di lingkup Badan Planologi Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan di seluruh Indonesia demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi-instansi yang bersangkutan. Tata Hubungan Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang baik. Untuk mewujudkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas untuk tercapainya hasil optimal setiap unit kerja/satuan organisasi lingkup Badan Planologi Kehutanan yang diharapkan dapat tercapai, maka pada tahun 2006 kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan organisasi dan tata hubungan kerja (TAHUBJA) adalah : - Penyusunan konsep uraian tugas jabatan struktural dan non struktural; - Penyusunan konsep prosedur kerja lingkup Badan Planologi Kehutanan; - Penyempurnaan organisasi Baplanhut pusat dan daerah; - Penyusunan draft tahubja dan penyusunan data dan informasi pengembangan kelembagaan Baplanhut. Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan antara lain : - Penyempurnaan rancangan tahubja bidang planologi kehutanan; - Pembentukan 19 UPT Baplanhut baru; - Pengembangan
dan
penyempurnaan
tata
laksana
dengan
membuat/menyempurnakan uraian jabatan, prosedur kerja dan tahubja lingkup Baplanhut.
11. Penyusunan Kehutanan
Peraturan
Perundang-undangan
bidang
Planologi
Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan bidang planologi kehutanan adalah seluruh Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP) Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kehutanan, Surat Keputusan Bersama (SKB), Surat Keputusan Ditjen INTAG/KaBaplan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
Planologi
menyesuaikan
Kehutanan.
dengan
Peraturan
perkembangan
tersebut
perlu
pembangunan
diregulasi
kehutanan
untuk
sehingga
mampu mendukung terselenggaranya pengurusan hutan dengan baik. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan :
20
- Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan sebanyak 6 judul dan - Penyusunan informasi dan data base tentang peraturan perundangan bidang planologi kehutanan sebanyak 1 program. Sedangkan
tahun
2007,
telah
direncanakan
kegiatan
penyusunan/
penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan. - Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan sebanyak 5 judul.
12. Penyediaan Dana, sarana dan prasarana bidang planologi Kehutanan. Dana, sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan bidang planologi kehutanan baik di pusat maupun daerah (BPKH dan Dinas Kehutanan) agar dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang telah direncanakan sehingga pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dapat tercapai. Pada tahun 2006, dalam rangka penyediaan sarpras telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan DIPA, RP dan SRAA (Pusat, BPKH dan Dinas Kehutanan) sebanyak 42 satker, - Penyusunan konsep keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan tentang Pemantapan Kawasan Hutan di 30 lokasi; - Pengadaan peralatan pemetaan (Plotter dan Server) 12 unit; - Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara lingkup Badan Planologi Kehutanan 3 judul dan penyelesaian pengujian SPP di 5 satker; - Penyediaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas di 11 BPKH. Sedangkan pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan antara lain : -
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
-
Bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan;
-
Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Baplanhut;
-
Pengurusan tata laksana keuangan;
-
Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan; serta
-
Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Baplanhut.
21
13. Pembentukan PNS Kehutanan Dalam rangka mencapai PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya, pada tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan : -
Bimbingan dan pembinaan pegawai Baplanhut baik pusat dan daerah di 12 lokasi
-
Penyelesaian LHP dan laporan kasus serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sebanyak 12 laporan.
Pada tahun 2007, kegiatan yang telah direncanakan adalah penyelesaian tindak lanjut LHP serta bimbingan dan pembinaan pegawai lingkup Baplanhut.
D. KEBIJAKAN PRIORITAS DAN PENDUKUNG KEBIJAKAN KEGIATAN PRIORITAS BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008 Sebagai kelanjutan dari pembangunan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan, kegiatan pembangunan planologi kehutanan tahun 2008 masih menitik beratkan pada kegiatan Pemantapan Kawasan Hutan yang juga merupakan salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 merupakan tindak lanjut dari kegiatan tahuntahun sebelumnya dalam rangka mencapai 13 (tigabelas) sasaran 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan RENSTRA Baplanhut tahun 2005 – 2009 (Penyempurnaan). Kebijakan pemantapan kawasan hutan dimaksudkan untuk : Mewujudkan keberadaan hutan dan penutupan lahan; Mendukung berjalannya unit-unit pengelolaan hutan untuk berbagai pemanfaatan hutan dan hasil hutan; Mendukung terwujudnya intensifikasi pengelolaan hutan dan hasil hutan; dan Mendukung terwujudnya kelestarian usaha dan daya dukung kehidupan dari hutan. Adapun kegiatan pokok dari kebijakan prioritas Pemantapan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan adalah : 1. Pengukuhan Kawasan Hutan 2. Penyiapan dan evaluasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan 3. Inventarisasi dan perpetaan SDH 4.
Pengembangan
Sistem
Informasi
Assessment
Pembangunan
Kehutanan
(SIAPHUT) 5. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kegiatan pokok dari Pendukung Kebijakan Prioritas yang dilaksanakan oleh Badan Planologi Kehutanan adalah : 1. Penyusunan rencana kehutanan
22
2. Pembinaan hukum dan peraturan perundangan 3. Pengembangan rencana dan penganggaran pembangunan kehutanan 4. Pengembangan pengelolaan keuangan 5. Pengembangan urusan umum 6. Pengembangan informasi kehutanan 7. Pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan 8. Pengembangan kerjasama 9. Pengelolaan SDM Kehutanan dan Kesetaraan Gender 10. Penyelenggaran pengawasan aparatur negara Sedangkan peranan Badan Planologi Kehutanan dalam mendukung lima kebijakan prioritas Departemen Kehutanan secara keseluruhan adalah sebagai berikut : A. Pemberantasan pencurian kayu (Illegal Logging) dan perdagangan kayu illegal: 1. Melaksanakan interpretasi citra satelit untuk memberi gambaran kondisi dan potensi SDH, 2. Menyusun data tabular dan peta indikasi kerusakan hutan, 3. Menyajikan data / informasi pencurian kayu. B. Revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan : 1. Menyusun Rencana Makro Pemanfaatan Hutan Nasional, 2. Memfasilitasi Rencana Makro Pemanfaatan Hutan Propinsi, 3. Menyediakan informasi arahan investasi industri kehutanan, 4. Menyediakan informasi trend penyerapan industri kehutanan. C. Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan : 1. Menyiapkan informasi lahan yang perlu direhabilitasi, 2. Menyusun Rencana Makro Rehabilitasi Hutan dan Lahan Nasional, 3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Makro RHL Propinsi, 4. Menyajikan informasi perkembangan pelaksanaan RHL, 5. Menyelenggarakan inventarisasi SDAH, 6. Menyediakan informasi sebaran, populasi dan status SDAH, 7. Menyusun Rencana Makro Konservasi SDAH Nasional, 8. Memfasilitasi penyusunan Rencana Makro Konservasi SDAH Propinsi, 9. Menyiapkan penunjukan dan penetapan hutan konservasi, 10. Menyiapkan arahan pencadangan dan penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan : 1. Penyediaan informasi tentang kondisi ekonomi, sosbud masyarakat di sekitar hutan, 2. Menyusun Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan nasional,
23
3. Memfasilitasi penyusunan Rencana Makro Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan Propinsi, 4. Memfasilitasi sinergitas antar sektor untuk pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. E. Pemantapan Kawasan Hutan 1. Menyelenggarakan Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan, 2. Menyiapkan arahan pencadangan dan penetapan unit pengelolaan hutan serta memfasilitasi penyusunan dan pembentukan unit pengelolaan hutan (termasuk kelembagaan unit pengelolaannya), 3. Menyusunan rencana, kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan kebijakan kehutanan, 4. Menyiapkan data dan informasi spasial dan non spasial, 5. Sinkronisasi perencanaan tata ruang. Dalam rangka formulasi kegiatan-kegiatan planologi kehutanan yang terintegrasi dan benar-benar mendukung kegiatan prioritas dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan sinkronisasi dengan peranan Badan Planologi Kehutanan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pencapaian sasaran dan indikator tahunan yang akan dicapai sebagai bentuk penjabaran sasaran strategis. Selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut ke dalam matriks Rencana Kerja / Kegiatan Badan Planologi Kehutanan tahunan.
24
E. KEGIATAN PEMBANGUNAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2008 Adapun Perubahan kegiatan/Review Rencana Kerja Baplan tersebut yang akan dilaksanakan tahun 2008 berdasarkan kebijakan, program dan sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut : Kebijakan Prioritas : Pemantapan Kawasan Hutan I. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
1.
Penunjukan kawasan hutan Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2008 adalah penunjukan kawasan hutan berikut peta selesai di 2 propinsi, 6 propinsi pemekaran, 7 propinsi yang melakukan review RTRWP dan 15 penunjukan kawasan hutan parsial. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah : 1.1. Penunjukan 15 kawasan hutan dan 15 propinsi tentatif, dengan rincian sebagai berkut : 1.1.1. Penyelesaian/penyediaan bahan penunjukan kawasan hutan parsial termasuk KHDTK yang akan ditunjuk, 15 lokasi (tentatif); 1.1.2. Kajian perubahan kawasan hutan di 12 lokasi; 1.1.3. Penyusunan peta kawasan hutan skala operasional satu provinsi skala 1 : 50.000
2.
Penetapan Kawasan Hutan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah : tersedianya data informasi pengukuhan kawasan hutan terkini; kondisi batas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas diketahui; kawasan hutan yang ditata batas bertambah sepanjang 1.125 Km; dan kawasan hutan yang ditetapkan bertambah 2,7% menjadi 14,7% dan diakui oleh masyarakat, pemda dan pihak lainnya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka penataan batas kawasan hutan dengan fungsi HL dan HP yang semula dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan setempat, kini dilaksanakan kembali oleh pemerintah/ pusat. Dengan dilaksanakannya kembali penataan batas HL dan HP oleh pemerintah, maka penetapan kawasan hutan dapat tercapai sesuai sasaran yang diharapkan.
25
Untuk mencapai sasaran tersebut, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah : 2.1. Pengembangan sistem informasi pengukuhan kawasan hutan melalui : 2.1.1. Pengembangan Sistem informasi Pengukuhan KH (Pusat); 2.1.2. Penelusuran dokumen pengukuhan tata batas di 5 lokasi; 2.1.3. Identifikasi masalah penataan batas di 10 lokasi; 2.1.4. Supervisi dalam rangka reposisi batas kawasan hutan dan reposisi batas KH. 2.2. Penelaahan batas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas, yang meliputi : 2.2.1.
Inventarisasi trayek batas, 14 lokasi;
2.2.2.
Orientasi batas,331 Km dan rekonstruksi batas 1.147 Km;
2.2.3.
Pemeliharaan Tata Batas 715 Km.
2.3. Penataan batas kawasan hutan, meliputi : 2.3.1. Penataan batas kawasan hutan sepanjang 1.125 Km; 2.3.2. Penilaian hasil tata batas kawasan hutan 15 lokasi; 2.3.3.
Sosialisasi hasil tata batas kawasan hutan di 15 lokasi;
2.3.4.
Penyelesaian/Perbaikan / penyempurnaan BATB kawasan hutan di 75 unit dan pusat;
2.3.5.
Penyelesaian BATB Kawasan Konservasi Perairan TN Bali Barat;
2.3.6.
Identifikasi pihak ketiga / enclave di 10 lokasi;
2.3.7.
Penyelesaian masalah pengukuhan kawasan hutan;
2.3.8.
Koordinasi dalam rangka pembentukan panitia tata batas.
2.4. Penyelesaian penetapan kawasan hutan dengan : 2.4.1. Penyelesaian/penyediaan bahan penetapan kawasan hutan yang sudah ditata batas temu gelang. 2.5. Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan 2.5.1.
3.
Sosialisasi SK dan peta penetapan kawasan hutan 6 juta ha dan sosialisasi pemantapan KH.
Penggunaan Kawasan Hutan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah terselenggaranya penggunaan kawasan hutan di seluruh Indonesia. Untuk mencapai sasaran tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah :
26
3.1. Penyesuaian peraturan dan pedoman penggunaan kawasan hutan dengan : 3.1.1. Penyusunan peraturan bidang penggunaan kawasan hutan 1 paket; 3.1.2. Sosialisasi peraturan bidang penggunaan kawasan hutan di 5 Propinsi. 3.2. Penelaahaan permohonan pinjam pakai kawasan hutan melalui : 3.2.1. Penyiapan pertimbangan teknis penggunaan kawasan hutan. 3.3. Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan, yang meliputi : 3.3.1. Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan; 3.3.2. Identifikasi dan inventarisasi penggunaan kawasan hutan di wilayah Jawa (Banten). 3.4. Fasilitasi penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan : 3.4.1.
Penyelesaian masalah penggunaan kawasan hutan.
3.5. Pengkajian terpadu permohonan penggunaan kawasan hutan 3.6. Pengembangan basis data penggunaan kawasan hutan melalui : 3.6.1.
Penyempurnaan sistem informasi pinjam pakai kawasan hutan, 1 paket.
4.
Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah terkendalinya perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan di seluruh Indonesia. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 dalam rangka pengendalian perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan adalah : 4.1. Pengaturan kembali perubahan peruntukan / status dan fungsi kawasan hutan, yaitu : 4.1.1.
Penyempurnaan kebijakan perubahan fungsi KH dan perubahan
4.2. Penelahaan
perubahan
peruntukan
kawasan
hutan
pada
tahap
persetujuan prinsip dan SK pelepasan kawasan hutan dan atau TMKH, yaitu : 4.2.1. Penyelesaian perubahan peruntukan KH melalui pelepasan KH dan TMKH. 4.3. Pengolahan data dan penelahaan permohonan perubahan peruntukan kawasan hutan dan atau TMKH yaitu :
27
4.3.1.
Pembenahan dokumen perubahan peruntukan kawasan hutan seluruh Indonesia.
4.4. Pengkajian permasalahan permohonan pelepasan dan atau TMKH dengan : 4.4.1.
Pengkajian terpadu terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan di 3 lokasi (Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan).
4.5. Pengkajian masalah tumpang tindih peruntukan kawasan hutan. 4.6. Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan dan atau TMKH yaitu : 4.6.1.
Monitoring dan evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebuan 75 lokasi;
4.6.2.
Identifikasi lokasi pemukiman transmigrasi;
4.6.3.
Penyelesaian proses tukar menukar KH untuk pembangunan non Kehutanan di 19 lokasi;
4.6.4.
Penyelesaian masalah pertanahan di dalam KH, 5 lokasi.
4.7. Koordinasi pencabutan SK pelepasan kawasan hutan 4.8. Pembuatan database pelepasan dan atau TMKH, perubahan fungsi dan mutasi kawasan hutan, dengan kegiatan : 4.8.1. Penyusunan database dan peta perkembangan perubahan peruntukan kawasan hutan 1 judul. 4.9. Penyajian data pelepasan dan atau TMKH 4.10. Pengkajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk permukiman transmigrasi : 4.10.1. Penelaahan permohonan pelepasan 4.10.2. KH untuk pemukiman transmigrasi; 4.10.3. Kajian permasalahan pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi 10 lokasi; 4.10.4. Monitoring dan evaluasi pelepasan KH untuk pemukiman transmigrasi di 10 lokasi. 4.11. Penelahaan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan : 4.11.1. Penelahaan permohonan perubahan fungsi kawasan hutan; 4.11.2. Bimbingan teknis dibidang perubahan fungsi KH. 4.12. Pengkajian terpadu perubahan fungsi kawasan hutan dengan : 4.12.1. Pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi KH di 2 lokasi; 4.12.2. Monitoring dan evaluasi perubahan fungsi kawasan hutan 15 Propinsi;
28
4.12.3. Identifikasi dan penilaian dalam rangka perubahan status dan fungsi KH; 4.12.4. Monitoring penggunaan pinjam pakai KH untuk pertambangan. 4.13. Evaluasi fungsi kawasan hutan : 4.13.1. Identifikasi permasalahan kawasan hutan. 4.14. Sosialisasi perubahan/mutasi KH
5.
Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah terbangunnya KPH model di 10 lokasi dan tersedianya rancangan penetapan KPH di 8 propinsi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah : 5.1. Pengembangan kebijakan pembangunan KPH dengan : 5.1.1.
Penyusunan pedoman pembangunan KPH 2 judul; dan
5.1.2.
Formulasi kebijakan SDM tingkat Propinsi di 3 Propinsi.
5.2. Perencanaan strategis dan operasional pembangunan KPH : 5.2.1.
Penyusunan action plan pembangunan KPH di Tk. 1 Provinsi : Jambi, tk Kab/Kota 7 Kab : di Sumsel, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Sulbar, Malut dan Papua Barat.
5.3. Fasilitasi implementasi pembangunan KPH, melalui : 5.3.1.
Pembentukan wilayah KPH 27 propinsi;
5.3.2.
Fasilitasi strukturisasi institusi pengelola KPH;
5.3.3.
Penguatan organisasi KPH 6 unit;
5.3.4.
Penyusunan rencana pengelolaan KPH 8 unit;
5.3.5.
Lokalatih personal pelaksana KPH 6 angkatan di 6Propinsi;
5.3.6.
Penyusunan rancangan penetapan KPH di 6 Propinsi;
5.3.7.
Lokakarya
pemahaman
pedoman
penyusunan
rancangan
pembangunan KPH Model di 10 lokasi; 5.3.8.
Penyusunan rancangan pembangunan KPH Model di 7 lokasi;
5.3.9.
Lokakarya rancangan pembangunan KPH Model di 10 unit;
5.3.10. Sosialisasi pembangunan KPH di 6 propinsi; 5.3.11. Pengadaan buku kepustakaan; 5.3.12. Penyusunan materi dan desain tampilan web pembangunan KPH; 5.3.13. Pembuatan booklet dan leaflet pembangunan KPH; 5.3.14. Pengadaan peralatan dan mesin; 5.3.15. Pemeliharaan peralatan dan mesin pembangunan KPH 15 unit; 5.3.16. Penataan unit KPH Model dan sosialisasinya.
29
5.4. Pembangunan sistem pengendalian KPH dengan : 5.4.1. Pengendalian pembangunan KPH 28 propinsi; 5.4.2. Penyusunan sistem monitoring dan Evaluasi internal KPH; 5.4.3. Pengumpulan data dan informasi KPH Model; 5.4.4. Fasilitasi pembangunan KLPK dan pengumpulan data sosbud; 5.4.5. Konsultasi ke pusat dalam rangka pembangunan unit coba KPHP; 5.4.6. Koordinasi
ke
perum
perhutani
unit
II
dalam
rangka
pembangunan KPHP; 5.4.7. Studi Banding PHBM perhutani dalam rangka pembangunan KPHP di Kab; 5.4.8. Diskusi Publik dalam rangka pembangunan KPHP di Kab; 5.4.9. Inventarisasi potensi pengelolaan KPH; 5.4.10. Sosialisasi PP No. 6 Tahun 2007, 5 Kab/Kota; 5.4.11. Pemancangan batas sementara KPH unit IV; 5.4.12. Penyelesaian tata batas KPH, 1 unit; 5.4.13. Evaluasi perencanaan KPH; 5.4.14. Koordinasi pembangunan KPH. II.
Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.
Penyediaan Informasi Lokasi Pemanfaatan Hutan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah tersedianya informasi lokasi pemanfaatan hutan dan tersusunnya basis data pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah : 6.1. Penghimpunan data dan informasi pemanfaatan hutan seluruh Indonesia 6.1.1. Mengidentifikasi dan menghimpun data informasi pemanfaatan hutan seluruh indonesia terhimpun; 6.1.2. Sinkronisasi data informasi pemanfaatan hutan produksi; 6.1.3. Membuat peta penyiapan areal pemanfaatan hutan seluruh Indonesia; 6.1.4. Pengumpulan data pemanfaatan KH ke daerah, 5 provinsi. 6.2. Evaluasi pemanfaatan hutan secara berkala 6.2.1. Monitoring dan evaluasi areal pemanfaatan hutan produksi (IUPHHK-HA/HT/HTR/HKM); 6.2.2. Verifikasi calon areal kerja IUPHHK-HA/HT/HTR/HKM;
30
6.2.3. Observasi dan ground check areal pemanfaatan hutan, 10 lokasi; 6.2.4. Penanganan
masalah
pemanfaatan
areal
kerja
IUPHHK-
HA/HT/HTR/HKM dan Kaw. Konservasi. 6.3. Penyajian data dan informasi pemanfaatan hutan (spatial maupun non spatial) 6.3.1. Penyediaan data informasi IUPHHK-HA/HT/HTR/HKM baik spatial maupun non spasial seluruh Indonesia dan kaw. Konservasi dan HL (Jawa, Bali, NTB, NTT); 6.3.2. Pemasangan JATIKON; 6.3.3. Penentuan koordinat geografis batas KH berdasarkan koordinat jatikon. 6.4. Pengembangan basis data pemanfaatan hutan 6.4.1. Menghimpun data dan informasi hutan produksi, 6 provinsi; 6.4.2. Membuat basis data pemanfaatan hutan, 6 provinsi; 6.4.3. Inhouse training bidang penyiapan areal pemanfaatan KH. 6.5. Sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan 6.5.1. Pembahasan integrasi database pemanfaatan hutan produksi, 2 prov; 6.5.2. Mendiseminasi data informasi dan peta pemanfaatan kawasan hutan kepada pihak-pihak kunci.
7.
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah tersedianya data dan informasi mutakhir SDH seluruh Indonesia baik spasial maupun non-spasial, yaitu data dan informasi yang terintegrasi, berkualitas, mudah dan cepat diakses serta sudah berperan dalam mekanisme perencanaan dan pengambilan keputusan. Diharapkan pada tahun 2008 peran wali data sudah dapat berjalan dan bersinergi untuk memelihara dan memanfaatkan data spasial dalam satu jaringan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 dalam rangka penyediaan data dan informasi Sumber Daya Hutan (SDH) yang berkualitas adalah sebagai berikut : 7.1.Pengumpulan dan pemutakhiran data dan informasi SDH melalui : 7.1.1. Penyiapan Bahan Rencana Produksi Kayu Nasional; 7.1.2. Penyusunan Potensi Kayu seluruh Indonesia dan pembuatan peta potensi kayu P. Sulawesi (6 Prov); 7.1.3. Penyusunan data produksi dan komsumsi kayu bulat di P. Jawa; 7.1.4. Pemutakhiran dan sinkronisasi data tematik kehutanan 33 Propinsi; 7.1.5. Pemetaan detail taman Wasur.
31
7.2.Penyusunan dan pengkajian basis data SDH spasial dan non spasial melalui kegiatan : 7.2.1. Pemantauan SDH seluruh Indonesia dengan citra resolusi sedang seluruh Indonesia; 7.2.2. Pemantauan SDH Indonesia dengan resolusi rendah; 7.2.3. Penaksiran SDH dengan citra resolusi tinggi; 7.2.4. Penyajian data titik panas (hot spot) tahun 2008; 7.2.5. Pengembangan,
pengujian
dan
penggunaan
teknologi
Penginderaan Jauh dengan wahana satelit resolusi sedang untuk Standar Pembakuan Penafsiran; 7.2.6. Pengembangan database species pohon; 7.2.7. Penyusunan peta hasil skoring kawasan hutan di 8 Propinsi; 7.2.8.
Optimalisasi pemanfaatan dan aplikasi SIG;
7.2.9.
Penyusunan peta kelas lereng 8 propinsi;
7.2.10. Pembuatan peta perkembangan jatikon 11 propinsi; 7.2.11. Pengambilan Titik Koordinat Batas Areal Kerja Pemanfaatan KH, 15 BPKH 7.2.12. Penggunaan teknologi PJ 3 dimensi di 2 Taman Nasional Model dan 2 kawasan konservasi; 7.2.13. Penafsiran citra satelit pada kawasan IUPHHK-HA/HT/HTR/KPH melalui pemanfaatan data citra resolusi tinggi; 7.2.14. Pencermatan penyempurnaan penafsiran citra landsat 7.2.15. Cheking areal/ground check hasil penafsiran citra landsat 7.2.16. Pengadaan citra satelit resolusi tinggi dalam rangka mendukung pembangunan KPH wilayah pengelolaan TN.Model 7.2.17. Telaahan penutupan lahan terhadap areal permohonan IUPHHKHA/HT dengan citra resolusi sedang; 7.2.18. Telaahan penutupan lahan terhadap 21 TN Model dengan citra resolusi sedang; 7.2.19. Pengolahan
database
spasial
unit
pengelolaan
kawasan
konservasi untuk mendukung penyusunan Web Dephut; 7.2.20. Koordinasi dan sosialisasi penggunaan penginderaan jauh 3 dimensi pada unit pengelola; 7.2.21. Dokumentasi dan sistem informasi perpetaan kehutanan; 7.2.22. Sosialisasi hasil penafsiran citra landsat; 7.2.23. Sosialisasi pemantauan SDH dengan citra resolusi rendah; 7.2.24. Koordionasi kebutuhan dalam rangka penyajian data titik panas/hotspot; 7.2.25. Penyusunan bahan publikasi pusinta;
32
7.2.26. Peningkatan/pengembangan jaringan dan SIG (Maintenance Lab SIG); 7.2.27. Peningkatan SDM orang terlatih. 7.3. Pembuatan pengadaan dan penyempurnaan data dasar dan tematik kehutanan dengan : 7.3.1.
Penyempurnaan data dasar tematik kehutanan sampai skala 1:100.000, 825 lembar;
7.3.2.
Pengadaan peta dasar, peta tema non kehutanan, peta KH dan perairan.
7.3.3.
Pembuatan peta tematik kehutanan 563 lembar;
7.3.4.
Rasionalisasi peta kawasan hutan dan perairan;
7.3.5.
Pengkajian peta rawan bencana di provinsi Kalbar;
7.3.6.
Penyusunan peta lahan kritis dalam rangka updating peta MPRHL.
7.4. Pengaturan pembakuan dan penggunaan peta-peta kehutanan dengan : 7.4.1.
Sosialisasi peraturan / pedoman perpetaan ke 13 Propinsi;
7.4.2.
Bimbingan teknis perpetaan di 26 propinsi.
7.5. Penyusunan NSDH melalui : 7.5.1.
Penyusunan NSDH Daerah 30 Propinsi dan NSDH Nasional;
7.5.2.
Sosialisasi dan kriteria dan Standar NSDH di 11 lokasi (BPKH);
7.5.3.
Fasilitasi penyusunan NSDH.
7.6. Inventarisasi SDH dan Sosial Budaya melalui : 7.6.1. Enumerasi TSP/PSP dan Re-Enumerasi 33 klaster; 7.6.2. Uji petik re-enumerasi dan enumerasi TSP/PSP di 11 lokasi; 7.6.3. Inventarisasi hasil hutan non kayu (rotan dan potensi mangrove/tanaman obat-obatan); 7.6.4. Inventarisasi sosial budaya (6 lokasi Pusat, 9 lokasi daerah); 7.6.5. Inventarisasi tegakan hutan (flora, tanaman unggulan, komersil, bakau, mangrove dan tumbuhan bintangur) 86 lokasi; 7.6.6. Risalah Hutan Lindung 9 lokasi; 7.6.7. Asistensi pelaksanaan inventarisasi hutan daerah dan evaluasi SDH; 7.6.8. Koordinasi dan pembinaan inventarisasi hutan di 11 BPKH; 7.6.9. Sosialisasi kriteria standar inventarisasi hutan, 10 lokasi (lanjutan tahun 2007); 7.6.10. In house training teknik wawancara pengambilan data primer inventarisasi sosial budaya, 20 orang;
33
7.6.11. Up
dating
data
informasi
sosial
budaya
masyarakat
di
dalam/sekitar KH. 7.7. Pengembangan sistem dan infrastruktur SIAPHUT melalui : 7.7.1. Pemantapan basis data Penginderaan Jauh; 7.7.2. Pengembangan sarpras untuk dokumentasi peta; 7.7.3. Sinkronisasi data tematik ke data dasar dan pemutakhiran data tematik kehutanan 3 tema; 7.7.4. Integrasi data spasial kehutanan pusat dan daerah; 7.7.5. Pengelolaan dan Pengembangan infrastruktur sistem jaringan pusat; a. Pengelolaan dan Pemeliharaan infrastruktur sistem jaringan pusat; b. Langganan Internet; c. Langganan back-up internet; d. Bimbingan teknis pemanfaatan TI. 7.7.6. Pengelolaan dan pemeliharaan Aplikasi SIAPHUT a. Penyempurnaan aplikasi Model Daerah; b. Penyusunan database Realtional; c. Pengelolaan dan pemeliharaan data dan aplikasi SIAPHUT Pusat; d. Penyusunan Permenhut tentang SIK; e. Penyusunan Program Aplikasi Interface. 7.7.7. Pengembangan intranet Departemen Kehutanan 7.7.8. Peningkatan kualitas SDM bidang teknologi informasi Pusat dan daerah, 76 orang a. Peningkatan kualitas SDM Pusat; b. Peningkatan kualitas SDM Daerah. 7.7.9.
Penyusunan pedoman sistem informasi kehutanan a. Penyusunan kodefikasi database kehutanan; b. Penyusunan grand desain sistem informasi.
7.7.10. Pengembangan database kehutanan 7.8. Penyusunan Statistik Kehutanan dan lingkup Baplanhut dengan : 7.8.1.
Penyusunan dan pencetakan buku statistik kehutanan 600 eks., Buku statistik 11 BPKH; buku statitisk kehutanan per tri wulan 200 eks.;
7.8.2.
Penyusunan dan pencetakan buku Data Informasi bidang planologi kehutanan 200 eks; ;
7.8.3.
Penyusunan buku Eksekutif Data Strategis Kehutanan 200 eks.;
34
7.8.4. Penyusunan dan pencetakan booklet kehutanan 200 eks., leaflet informasi kehutanan 750 eks. 7.8.5. Penyusunan Booklet/Leaflet kegiatan bidang planologi kehutanan, 500 lembar; 7.8.6. Penyusunan buku eksport dan import kehutanan, 200 eks; 7.8.7. Pengumpulan dan sinkronisasi data statistik dan website Dephut 33 Propinsi; 7.8.8. Sosialisasi Permenhut tentang pedoman penyusunan statistik kehutanan, 14 lokasi; 7.8.9. Penyempurnaan buku pintar planologi kehutanan,1 Judul; 7.8.10. Analisis pengelolaan data kehutanan. 7.9.
Penyajian dan pelayanan data informasi SDH serta penyajian data informasi terkini melalui : 7.9.1. Menyajikan data
informasi SDH / pembangunan bidang
kehutanan planologi kehutanan; 7.9.2. Penyajian data informasi pada website Dephut. 7.10. Penyusunan dan penyediaan data dan informasi kerjasama dengan BPS 7.10.1 Workshop hasil kerjasama Dephut - BPS Pendukung Kebijakan Prioritas I.
8.
Program Peningkatan Koalitas Akses Informasi SDA dan LH
Penyusunan Perencanaan Kehutanan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan Dephut, keplanologian, rencana makro dan NFS; dan tercapainya pelaksanaan penyusunan rencana sesuai rekomendasi dan feedback hasil evaluasi. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan
yang akan dilaksanakan
pada tahun 2008 adalah : 8.1. Penyusunan Rencana-rencana pembangunan kehutanan yaitu : 8.1.1. Penyusunan Renja-KL Dephut 2009, Renja Baplanhut tahun 2009 dan Renja BPKH tahun 2009; 8.1.2. Penyusunan bahan RKP Dephut tahun 2009; 8.1.3. Penyusunan Draft Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN); 8.1.4. Penyempurnaan Renstra BPKH tahun 2005-2009; 8.1.5. Penyusunan perencanaan pemantapan batas kawasan hutan;
35
8.1.6.
Menyusun bahan rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil kunjungan kerja DPR, 3 judul;
8.1.7.
Internalisasi komitmen internasional.
8.2. Pengaturan penyusunan rencana makro kegiatan kehutanan : 8.2.1. Penyusunan rencana makro perlindungan/konservasi SDH 1 judul; 8.2.2. Rencana dan Penyusunan MP-RHL Prov Kalbar Tahun 2008-2012 8.2.3. Penyusunan rencana makro pemanfaatan dan konservasi. 8.3.Fasilitasi rencana pembangunan kehutanan : 8.3.1.
Fasilitasi pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar wilayah Papua, 1 judul.
8.4. Sosialisasi rencana-rencana kehutanan, standar-standar dan kebijakan pemantapan kawasan hutan; 8.4.1. Koordinasi dan sinkronisasi rencana kehutanan dan rencana bidang planologi kehutanan pusat dan daerah. 8.5.
Monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan kinerja pembangunan kehutanan serta lingkup Baplahut dengan : 8.5.1.
Menyelenggarakan diskusi publik evaluasi rencana dan program pembangunan kehutanan nasional;
8.5.2.
Penyusunan PDRB Berwawasan Lingkungan (Green PDRB) Sektor Kehutanan;
8.5.3.
Melakukan analisis sektor dan isu pelaksanaan pembangunan kehutanan terkait dengan sektor lain 8 judul;
8.5.4.
Menyusun buletin kajian pelaksanaan pembangunan kehutanan 4 edisi;
8.5.5. Melakukan kajian penataan dan pemanfaatan ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan produksi di 3 Propinsi; 8.5.6. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan kehutanan; 8.5.7. Memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut revitalisasi sektor kehutanan dalam rangka pelaksanaan RPPK; 8.5.8. Monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
prioritas
departemen kehutanan; 8.5.9. Analisa
dan
strategi
pertumbuhan
pembangunan
sektor
kehutanan; 8.5.10. Evaluasi Renja Baplanhut tahun 2007; 8.5.11. Evaluasi kinerja Dephut tahun 2007, evaluasi kinerja (LAKIP) Baplanhut/Eselon II/BPKH tahun 2007;
36
8.5.12. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Baplanhut di seluruh UPT dan instansi terkait; 8.5.13. Review pelaksanaan program kebijakan prioritas pembangunan kehutanan; 8.5.14. Penyusunan Review Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008. 8.6.
Sosialisasi dan internalisasi komitmen internasional bidang kehutanan dengan : 8.6.1. Pengawalan proses NFP dan desentralisasi; 8.6.2. Pendampingan SMCP dan IFPP.
8.7. Penyusunan rencana pengembangan dan sosialisasi KLN dengan : 8.7.1
Bimbingan penyusunanProposal BLN tahun 2008,10 lokasi;
8.7.2
Melakukan sosialisasi visi misi program negara-negara donor di 20 Propinsi;
8.7.3
Melakukqan pengembangan kerjasama bidang planologi kehutanan 20 Propinsi;
8.7.4
Melakukan pemantauan hasil kerjasama KLN bidang planologi kehutanan di 20 lokasi;
8.7.5 II.
Program
Melakukan pelatihan penyusunan proposal BLN Tahun 2008. Penyelenggaraan
Pimpinan
Kenegaraan
dan
Kepemerintahan
9.
Pengembangan SDM kehutanan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM kehutanan dalam bidang planologi kehutanan. Kegiatan
yang
akan
dilaksanakan
pada
tahun
2008
dalam
rangka
pengembangan SDM Kehutanan adalah : 9.1. Pengkajian penyiapan SDM Baplanhut untuk menjawab tantangan kedepan dengan : 9.1.1. Menghimpun data informasi SDM bidang planologi kehutanan. 9.2. Perencanaan
pengembangan
kepegawaian
dan
penyelenggaraan
kepegawaian yaitu : 9.2.1. Menyusun data terpilah gender dan kajian analisis pengarusutamaan gender (PUG). 9.3. Pengembangan Kepegawaian (penguatan kapasitas SDM) dengan : 9.3.1. Menyelenggarakan penyegaran/pelatihan bidang planologi kehutanan 164 orang;
37
9.3.2.
Memfasilitasi diklat PIM 1,2,3,4 sebanyak 20 orang;
9.3.3.
Fasilitasi pendidikan strata lebih tinggi : 10 orang S1, 30 orang S2 dan 3 orang S3.
9.4.Pengelolaan, Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dengan : 9.4.1. Menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional lingkup baplanhut; 9.4.2.
Penyempurnaan butir-butir juknis PAK Jabatan fungsional.
9.5.Penyelenggaraan kepegawaian dengan : 9.5.1.
Menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian dan sistem kepangkatan dan mutasi (carrier plan) pegawai;
9.5.2.
Konsultasi
masalah
administrasi
kepegawaian
dengan
instansi/lembaga terkait; 9.5.3.
Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian / kepengurusan umum.
III. Program Peningkatan Kualitas Akses Informai Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
10. Organisasi dan Tata Hubungan Kerja (Tahubja) lingkup Kehutanan (Internal-Pusat, Pusat-Daerah) Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah Tata Hubungan Kerja planologi kehutanan tersusun dan disosialisasikan di lingkup Pusat dan Daerah serta Organisasi keplanologian lebih efektif, produktif dan responsif. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah : 10.1. Penyempurnaan rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan : 10.1.1. Menyempurnakan rancangan Tahubja bidang planologi kehutanan Pusat serta Pusat dan daerah; 10.1.2. Turut serta dalam menyusunan rancangan Tahubja Dephut; 10.1.3. Turut serta dalam menyusunan rancangan Permenhut tentang Tahubja kehutanan; 10.1.4. Pertemuan 6 kali di UPT Baplan dalam rangka Tahubja. 10.2. Pembentukan 9 UPT Baplanhut baru sehingga menjadi 26 UPT 10.3. Pengembangan dan penyempurnaan tata laksana: 10.3.1. Menyusun / menyempurnakan uraian jabatan struktural dan non struktural BPKH; 10.3.2. Menyusun / menyempurnakan prosedur kerja baplan pusat. 10.4. Pengembangan dan penyempurnaan organisasi dengan : 10.4.1. Menyusun analisis jabatan pada pusat dan BPKH;
38
10.4.2. Penyusunan/penyempurnaan organisasi Baplan Pusat dan Daerah; 10.4.3. Melakukan evaluasi kinerja organisasi Baplan Pusat.
11. Peraturan perundang-undangan bidang planologi kehutanan Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah tersedianya peraturan perundang-undangan bidang planologi. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 11.1. Penyusunan / penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundangan di bidang planologi kehutanan dengan : 11.1.1. Pengkajian peraturan perundangan bidang planologi kehutanan yang berlaku dan yang dibutuhkan ke depan; 11.1.2. Penyusunan rancangan peraturan perundangan yang mendukung pemantapan kawasan hutan dan kepastian hukum; 11.1.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan distribusinya; 11.1.4. Penanganan masalah hukum di bidang planologi kehutanan; 11.1.5. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang planologi kehutanan; 11.1.6. Bimbingan dan konsultasi bidang planologi kehutanan.
12. Penyediaan dana, sarana dan prasarana bidang planologi kehutanan. Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan planologi sesuai dengan prioritas, teralokasi dengan benar sesuai dengan tata waktu dan meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 untuk mencapai sasaran tersebut adalah : 12.1.
Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2008 : 12.1.1.
Menyusun Rencana anggaran RKA-KL;
12.1.2.
Menyempurnakan
Standar
Nomenklatur
Kegiatan
Bidang
Planologi; 12.1.3. 12.2.
Menyempurnakan Standar Biaya Bidang Palnologi Kehutanan.
Bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan
39
12.2.1. Melaksanakan bimbingan teknis dan administrasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran bidang planologi kehutanan di 5 Pusat, 36 satker di Dishut dan 17 BPKH. 12.3.
Mekanisme
koordinasi
keterpaduan
kegiatan
dan
anggaran
keplanologian (RAKORNIS); 12.3.1. Melaksanakan koordinasi keterpaduan kegiatan dan anggaran keplanologian (RAKORNIS). 12.4.
Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkup Baplanhut yaitu : 12.4.1.
12.5.
Pemeliharaan sarpras Pusat dan BPKH.
Penyusunan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) lingkup Baplanhut yaitu : 12.5.1. Penyusunan SABMN 17 BPKH dan 5 satker pusat.
12.6.
Pengurusan tata laksana keuangan dan pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan Baplanhut dengan : 12.6.1. Menyusun laporan kegiatan dan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan lingkup Baplanhut 38 judul; 12.6.2. Pengujian pelaksanaan anggaran dan penerbitan SPM 5 satker.
12.7. Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan : 12.7.1. Pengujian pelaksanaan anggaran, Bimbingan dan pengendalian administrasi keuangan 22 satker. 12.8. Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Baplanhut : 12.8.1.
Menyusun Sistem Akuntansi Instansi (SAI) lingkup Baplanhut 19 judul.
IV. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
13. Pembentukan PNS Kehutanan yang dapat menjalankan tugas secara benar sesuai dengan ketentuan dan kompetensinya. Sasaran tahun 2008 yang akan dicapai adalah permasalahan bidang planologi kehutanan dapat diselesaikan dan kerugian negara dapat ditekan. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 adalah :
40
13.1. Penyelesaian tindak lanjut LHP yaitu dengan : 13.1.1. Penelaahan dan Pemantauan Tindak Lanjut LHP (BPK, BPKP, Itjen dan wasmas) dan Kasus Kerugian Negara serta wasmas bidang Planologi Kehutanan di 16 lokasi. Uraian lebih lengkap dan jelas mengenai sasaran strategis dan kegiatan pokok tahun 2005-2009, sasaran, indikator, kegiatan Baplan, hasil dan kegiatan rinci serta keluarannya dalam Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008 serta keterkaitan antara Kebijakan, Program, Kegiatan Departemen Kehutanan dan Kegiatan Baplanhut dapat dilihat dalam matriks terlampir dan merupakan satu kesatuan dari Review Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan Tahun 2008.
41
