Tabel 1. : RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2006

Tabel 1. : RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2006 No.

SASARAN / INDIKATOR STRATEGIS)

1 1.

2 Rencana Strategis Kementrian Negara/ Lembaga (Renstra-KL) Departemen Kehutanan 20052009, Sistem Perencanaan Kehutanan (Sisperhut), Rencana kehutanan jangka panjang (RJP), Rencana Kerja Kementrian Negara (Renja-KL) Departemen Kehutanan dan Rencana Induk/Rencana makro, “National Forest Statements” (NFS) selesai dan diimplementasikan - Rumusan NFS - Keputusan Menteri/ Peraturan Menteri (Sisperhut, RJP, RenstraKL Dephut 2005 – 2009, RenjaKL) Keputusan Menteri/ Peraturan Menteri tentang Rencana makro Rehabilitasi, Pemanfaatan hutan, konservasi kawasan dan Pengembangan Sosial Forestry

KEBIJAKAN 3 Pendukung Kebijakan

PROGRAM 4 Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH

KEGIATAN DEPHUT 5 Penyusunan rencana-rencana kehutanan

KEGIATAN BAPLAN 2006 6 Penyusunan rencana makro dan rencana pembangunan kht

SASARAN / KELUARAN

PELAKSANA KEGIATAN

7 8 Tersusunnya Rancangan rencana- Tersedianya arahan dan rencana makro kehutanan acuan makro penyelenggaraan (rencana makro rehabilitasi, rehabilitasi, konservasi dan konservasi dan pemanfatan hutan), pemanfaatan hutan di 6 prop. 6 propinsi dan penyempurnaan - Tersedianya MP-RHL daerah hasil MP-RHL daerah 2 propinsi dan penyempurnaan di 2 propinsi. renstra perbatasan - Tersedianya rencana makro perbatasan yang telah disempurnakan

9 Pusrenstat BPKH

Tersusunnya Renja-KL Dephut dan Baplanhut thn 2007

Ditetapkannya acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor kehutanan tahunan dan Baplanhut

Pusrenstat Setbaplan BPKH

Tersusunnya RJP Pembangunan Kehutanan 1 judul

Tersedianya acuan pelaksanaan pembangunan kehutanan jangka panjang

Pusrenstat

Tersusunnya ”Base line” data informasi penilaian indikator2 strategis Renstra-KL Dephut 20052009

- Tersedianya data/informasi pendapatan masyarakat sekitar hutan pada tahun 2004 di seluruh Indonesia. - Tersedianya data/informasi kontribusi NTFP terhadap sektor kehutanan pada tahun 2004 - Tersedianya data.informasi kasus2 pelanggaran hutan pd thn 2004

Pusrenstat BPKH

Terlaksananya kegiatan fasilitasi perencanaan pembangunan kehutanan

- Tersedianya fasilitas-fasiltas perencanaan pembangunan kehutanan daerah. - Tersedianya fasilitasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah perbatasan. Tersedianya instrumen penguatan proses NFP di sektor kehutanan

Pusrenstat BPKH

Terlaksananya proses NFP

Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2006

INDIKATOR (HASIL)

Pusrenstat

1

No.


1

2

KEBIJAKAN 3 Pendukung Kebijakan

PROGRAM 4 Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH

KEGIATAN DEPHUT 5 Penyusunan rencana-rencana kehutanan

Evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan

KEGIATAN BAPLAN 2006 6 Penyusunan rencana makro dan rencana pembangunan kht

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan sinkronisasi rencana-rencana kehutanan nasional, daerah dan sektor lain Terlaksananya identifikasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah di 11 wilayah BPKH Tersusunnya Rencana Kerja / Kegiatan dan Anggaran tahun 2007 Terlaksananya sosisalisasi SISPERHUT dan pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan (RPH)

8 Tercapainya kesepahaman dari semua stakeholders terhadap rencana-rencana kehutanan nasional dan daerah

9 Pusrenstat BPKH

Tersedianya data dan informasi rencana dan kebijakan kehutanan daerah di 11 wilayah BPKH Tersedianya dokumen rencana kegiatan dan anggaran tahun 2007

Pusrenstat BPKH Setbaplan BPKH

Dipahaminya Sisperhut dan pedoman pengelolaan RPH sebagai acuan penyusunan rencana kehutanan Pusat Daerah

Pusrenstat

Evaluasi pelaksanaan Terlaksananya Evaluasi rencana dan kebijakan pelaksanaan rencana dan kehutanan kebijakan Dephut di 32 Propinsi

Tersedianya rekomendasi terhadap peningkatan pelaksanaan rencana dan kebijakan prioritas Dephut.

Pusrenstat BPKH

Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan komitmen pemerintah bidang kehutanan di 10 propinsi Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana makro kehutanan

Tersedianya rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan komitmen pemerintah bidang kehutanan

Pusrenstat BPKH

-Tersedianya rekomendasi pelaksanaan RHL dan penyempurnaan penyusunan MPRHL kedepan. -Tersedianya rekomendasi dalam penyelenggaraan dan penyusunan rencana makro (pemanfaatan dan konservasi) Tersedianya hasil penyusunan PDRB hijau dalam rangka peningkatan kontribusi sektor kehutanan dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Pusrenstat BPKH

Tersusunnya PDRB Hijau 6 Kabupaten


PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN / KELUARAN

Pusrenstat BPKH

2

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT

KEGIATAN BAPLAN 2006

4

5

6

SASARAN / KELUARAN 7 Terlaksananya analisis sektor dan isu pelaksanaan pembangunan kehutanan terkait dengan sektor lain

Terlaksananya sosialisasi dan evaluasi terhadap penyusunan rencana / program lingkup Baplan Terlaksananya fasilitasi penyelesaian perkara/permasalahan kawasan hutan, 1 paket Evaluasi kinerja Departemen Kehutanan


Evaluasi kinerja (LAKIP) Departemen Kehutanan Evaluasi kinerja BAPLAN

INDIKATOR (HASIL) 8 - Tersedianya hasil kajian sektor dan rekomendasi pelaksanaan rencana dan kebijakan pembangunan kehutanan terkait dengan sektor lain. - Tersedianya kajian penataan ruang di era otonomi daerah dalam rangka pemantapan kawasan hutan. Tersedianya rekomendasi terhadap penyusunan rencana / program lingkup Baplan Adanya rekomendasi dan percepatan tindak lanjut penanganan perkara permasalahan kawasan hutan

PELAKSANA KEGIATAN 9 Pusrenstat

Setbaplan Setbaplan BPKH

Tersusunnya buku kinerja pembangunan Dephut Tahun 2005, 1 judul Terlaksananya penyusunan LAKIP Baplanhut, Eselon II dan dan BPKH 17 judul Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan dan perkembangan pelaksanaan anggaran pembangunan planologi kehutanan dengan SAI Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan bidang baplanhut 1 judul Penyusunan bahan rapat pimpinan, tindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil Kunjungan Kerja DPR 3 judul

Tersedianya informasi pelaksanaan kinerja Dephut untuk tahun 2005

Pusrenstat

Tersedianya LAKIP Baplanhut. Eselon II dan LAKIP BPKH wil. I s/d XI 17 judul

Setbaplan BPKH

Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan anggaran planologi kehutanan dengan SAI

Setbaplan BPKH

Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluai sbg bahan rekomendasi untuk perencanaan selanjutnya Tersedianya bahan rapat pimpinan, tiindak lanjut petunjuk Menhut dan tanggapan hasil Kunker DPR

Setbaplan

Terlaksananya kegiatan bimbingan dan pembinaan administrasi keuangan Terlaksananya pembuatan laporan keuangan (pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran) dengan menggunakan program SAI

Tercapainya tertib administrasi keuangan dilingkup Baplan

Setbaplan

Tersedianya informasi data laporan keuangan (LRA, Neraca dan CALK) yang akuntabel dan up to date

Setbaplan

Setbaplan

3

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5

6

Penyelenggaraan KLN bidang Kehutanan

Penyelenggaraan KLN bidang Planologi Kehutanan

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya penanganan TL LHP dan Wasmas bidang planologi kehutanan Terlaksananya kegiatan pengujian (verifikasi) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (SPJ)

8 Terselesaikannya TL LHP dan Wasmas bidang planologi kehutanan

9 Setbaplan

Terselesaikannya kegiatan pengujian (verifikasai) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran (SPJ) yang diterbitkan SPM Tersedianya usulan program kegiatan BLN lingkup Baplan

Setbaplan

Terlaksananya penyusunan program kegiatan BLN lingkup Baplan, 1 paket Terlaksananya bimbingan dan training pengusunan program dan proposal BLN, 2 paket, 2 angkatan Terlaksananya administrasi data/usulan kegiatan berbantuan luar negeri baik pusat maupun daerah -Terlaksananya pemantauan implementasi kebijakan BLN bagi pembangunan kehutanan

Kerjasama teknis

Penyiapan implementasi konvensikonvensi internasional yang diratifikasi


Fasilitasi proses internalisasi konvensikonvensi internasional dalam perencanaan kehutanan.

PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN / KELUARAN

Setbaplan

Tersedianya tenaga trampil dalam penyusunan program dan proposal BLN

Setbaplan

Tertibnya administrasi usulan berbantuan luar negeri

Setbaplan

dlm

Pusrenstat

-Terlaksanaya sosialisasi berbagai perjanjian internasional baik di pusat maupun daerah

Dipahaminya berbagai perjanjian internasional baik di pusat maupun daerah

Pusrenstat

-Terlaksananya evaluasi kegiatan BLN lingkup Bapla

Tersdianya laporan kemajuan dan pelaksanaan kegiatan BLN

Setbaplan

Terjalinnya kerjasama dgn negara donor/institusi dari dalan dan luar negeri

Setbaplan

Tersedianya rencana pembangunan kehutanan yang komprehensif dan memperhatikan konvensi internasional

Pusrenstat

Terlaksananya kegiatan pengembangan kerjasama dalam dan luar negeri, 2 paket -Terlaksananya fasilitasi proses internalisasi konvensi-konvensi internasional ke dlm rencana kehutanan nasional dan daerah, 1 paket

Tersedianya rekomendasi menindak lanjuti kebijakan BLN

4

No.


KEBIJAKAN

PROGRAM

1

2

3

4

2.

Tersedianya info sumberdaya alam hayati (SDAH) berupa : 100 % informasi potensi penutupan lahan, 60 % informasi kayu komersial dan non komersiil, 30 % informasi hidupan liar serta 30 % informasi jasa lingkungan dan wisata secara nasional. - Data makro penutupan lahan & species kehutanan dalam bentuk numerik, spatial dan non spatial tersedia dalam data base dapat diakses oleh publik. - Neraca sumberdaya hutan (NSDH) Nasional

Pemantapan kawasan hutan

Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH



KEGIATAN DEPHUT 5 Indonesia

Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional, termasuk Inventarisasi social budaya, identifikasi hk adat & ulayat dan inventa-risasi fauna

Pelaksanaan Inventarisasi Hutan Nasional, termasuk Inventarisasi social budaya, identifikasi hk

KEGIATAN BAPLAN 2006 6

Inventarisasi Hutan

Inventarisasi Hutan

SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya kegiatan analisis dan koordinasi implementasi mandat IPF/IFF pembangunan kehutanann menuju SFM Indonesia dan Tersedianya rekomendasi dalam menindak lanjuti keberlanjtan UNFF serta terlaksananya sosialisasi konvensi2 internasional, 2 paket

8 Tersedianya rekomendasi langkah peningkatan pelaksanaan IPF/IFF menuju SFM, Mandat dan keberlanjutan UNFF tersosialisassikan dan utnuk diimplementasikan serta tercapainya persamaan persepsi tentang konvensi2 internasional di antara stake holders terkait

Terlaksananya pembuatan peta potensi SDH, 3 propinsi Terlaksananya Enumerasi dan Reenumerasi TSP/PSP 740 cluster, dan terlaksananya uji petik pelaksanaan Re-enumerasi 10 lokasi Terlaksananya pelatihan enumerasi TSP/PSP, inventarisasi Sosbud dan entry data NSDH Terlaksananya Inventarisasi : - Potensi kayu dan non kayu pada kawasan hutan , 11 BPKH - Potensi fauna/ satwa liar, 1 paket - Sosial budaya masyarakat dan hukum adat di dalam dan sekitar kawasan hutan, 11 BPKH Terlaksananya Risalah Hutan Lindung Terlaksananya koordinasi penyusunan rencana produksi kayu di P. Jawa Terlaksananya evaluasi produksi kayu nasional di 19 propinsi Tersusunnya hasil analisa data survey rimah tangga di dalam dan di sekitar kawasan hutan, 1 paket Terlaksananya kegiatan penyusunan peta potensi hutan rakyat secara nasional, 1 paket

PELAKSANA KEGIATAN 9 Pusrenstat

Tersedianya peta potensi SDH

Pusinvenpeta

Tersedianya data hasil enumerasi dan Re-enumerasi yg akurat serta rekomendasi pelaksanaan reenumerasi

Pusinvenpeta BPKH

Tersedianya tenaga terampil yang melaksanakan enumerasi TSP/PSP, inventarisasi sosbud dan entry data NSDH Tersedianya data dan informasi yang akurat dan terkini tentang potensi kayu dan non kayu, fauna/satwa liar, sosial budaya masyarakat dan hukum adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Pusinventpeta/ Setbadan

Tersedianya data flora fauna hasil risalah hutan lindung Tersedianya rencana produksi kayu di P. Jawa Tersedianya rekomendasi bagi kegiatan produksi kayu nasional Tersedianya data dan informasi hasil analisa survey rumah tangga di dalam dan di sekitar kawasan hutan Tersajinya data informasi potensi hutan rakyat secara nasional

Pusinvenpeta/ BPKH/ Dinas

BPKH Pusinvenpeta Pusinvenpeta Pusinvenpeta Pusinvenpeta

5

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5 adapt & ulayat dan inventarsiasi fauna

6


INDIKATOR (HASIL)

PELAKSANA KEGIATAN

7 Terlaksananya penyempurnaan pedoman, juklak juknis Inventarisasi, 4 judul

8 Tersedianya buku pedoman juklak juknis Inventarisasi, 4 judul

9 Pusinvenpeta Setbaplan

Fasilitasi penyusunan NSDH prop.

Fasilitasi penyusunan NSDH prop.

Terlaksananya penyusunan NSDH propinsi, 33 prop.

Tersedianya data Neraca SDH dan kehutanan propinsi yang akurat dan terbaru

Pusinvenpeta, BPKH, Dishut

Penyusunan NSDH Nasional

Penyusunan NSDH Nasional

Terlaksananya penyusunan NSDH Nasional, 1 paket

Tersedianya data NSDH dan Kehutanan Nasional yang akurat dan terbaru

Pusinvenpeta

Terlaksananya Sosialiasi informasi SDH hasil penafsiran

Tercapainya kesepahaman informasi SDH hasil penafsiran untuk menunjang pembangunan kehutanan oleh semua stakeholders

Pusinvenpeta BPKH

Terlaksananya penyusunan statistik kehutanan 1 judul, Statistik Baplan 1 judul, statistik BPKH 11 judul

Tersedianya buku statistik kehutanan, statistik baplan dan statistik BPKH

Terlaksananya penyusunan data dan informasi SDH wilayah kerja 11 BPKH

Tersedianya data dan informasi SDH wilayah kerja 11 BPKH

Terlaksananya penyajian data & informasi kehutanan dan bidang planologi thn 2005 dlm bentuk buku maupun penyajian elektronis 2 judul

Tersedianya data dan informasi kehutanan dan bidang planologi kehutanan thn 2005 dlm bentuk buku dpt diakses melalui internet

Pusrenstat Setbaplan

Terlaksananya Penyempurnaan buku pintar bidang planologi kehutanan thn 2005

Tersedianya buku pintar bidang planologi yang terkini

Setbaplan

Terlaksanaya kegiatan visualisasi kegiatan Baplanhut

Tersedianya visualisasi kegiatan Baplanhut

Setbaplan

Terlaksananya pembuatan buletin planologi kehutanan, 4 edisi

Tersedianya buletin planologi kehutanan, 4 edisi

Setbaplan Pusrenstat

Penyusunan statistik kehutanan

Penyusunan statistik kehutanan

Penyajian data dan informasi kehutanan


SASARAN / KELUARAN

Pusrenstat Setbaplan BPKH Pusrenstat BPKH

6

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

PELAKSANA KEGIATAN

4

5

6

7

8

9

Peningkatan sistem informasi Kehutanan (SIAPHUT) Pusat dan Daerah


Terselenggaranya press tour kegiatan planologi kehutanan

Tersedianya laporan hasil press tour dan terpublikasikannya hasil-hasil pembangunan planologi kehutanan

Setbaplan

Penyediaan data dan informasi dengan BPS

Terlaksananya penyusunan dan Penyediaan dan informasi kehutanan kerjasama dgn BPS, 1 paket

Tersedianya data informasi kehutanan yg akurat dan komprehensif yg dpt diperbandingkan dgn BPS

Pusrenstat

Pengumpulan kuesioner data dan informasi kehutanan

Terlaksananya pengumpulan kuesioner data dan informasi kehutanan

Terkumpulnya data informasi kehutanan berbagai instansi pusat dan daerah

Pusrenstat

Pengembangan SIAPHUT

Tersedianya sistem akses data dan informasi kehutanan di pusat dan daerah yg saling terintegrasi, 12 lokasi

Data & informasi kehutanan dapat diakses dbn baik dari pusat dan daerah

Pusrenstat BPKH

Pengembangan Intranet Dephut

Terkelolanya jaringan intranet Dephut dgn memanfaatkan teknologi internet

Tersedianya sistem jaringan kerja / intranet Dephut dgn memanfaatkan teknologi internet yg dpt diakses berbagai pihak

Pusrenstat

Pemeliharaan dan pengembangan sistem jaringan komputer pusat dan daerah

Terpeliharanya jaringan LAN dan terintegrasinya sistem informasi antara pusat dan daerah, 12 paket

Jumlah data base yang dikembangkan meningkat, pengguna sistem informasi meningkat

Pusrenstat BPKH

Pembinaan dan pengembangan sistem informasi di pusat dan daerah

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan Sistem Informasi di Pusat dan Daerah, 1 kegiatan

Meningkatnya pemahaman dan kesamaan persepsi dlm pengembangan sistem informasi kehutanan di Pusat dan Daerah

Pusrenstat

Peningkatan kualitas SDM dibidang Teknologi Informasi

Terlaksananya kegiatan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Tersedianya SDM yg handal di bidang teknologi informasi dan komunikasi

Setbaplan

7

No.


KEBIJAKAN

1

2

3


PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

PELAKSANA KEGIATAN

4 Peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

5

6

7

8

9

Penyediaan data/informasi spasial dan non spasial

Penyediaan data/informasi spasial dan non spasial : data dasar kehutanan, data tematik, jatikon tata batas dan perpetaan

Terlaksananya pengembangan GIS pusat dan BPKH

Tersedianya sarpras GIS/SIG untuk mendukung optimalisasi pemantauan GIS

Pusinvenpeta

Terlaksananya pemutakhiran data tematik kehutanan secara kontinyu propinsi seluruh Indonesia

Tersedianya data tematik kehutanan sesuai dgn perkembangan dilapangan

Pusinvenpeta BPKH

Terlaksananya kegiatan sinkronisasi data tematik ke data dasar yang sama, 32 propinsi

Tersedianya data tematik kehutanan yang sudah siap pakai

Pusinvenpeta BPKH

Terlaksananya sistem pengelolaan data tersebar dan terkendali di pusat, 11 BPKH

Terwujudnya komunikasi dan transportasi data spasial SDH antara Pusat dan Daerah

Pusinvenpeta

Optimalisasi pemanfaatan SIG, Teraplikasikannya analisa dan model spasial dgn menggunakan teknologi GIS/SIG dlm pemantauan SDH, 3 data turunan dan 1 model

Tersedianya data turunan hasil analisa yg dpt dimanfaatkan utk mendukung perencanaan dan pembangunan kehutanan

Pusinvenpeta

Terlaksananya penyempurnaan Buku Petunjuk teknis penyajian peta-peta kehutanan yg telah disempurnakan, 1 judul

Tersedianya petunjuk teknis penyajian peta-peta kehutanan

Pusinvenpeta

Terlaksananya penyediaan data dan pengiriman dokumen dan peta dalam rangka kegiatan pelayanan

Tersedianya bahan dan data untuk mendukung pelayanan

Pusinvenpeta

Terlaksananya Pengolahan data dan penyajian informasi SPBK, 5 propinsi

Tersedianya data dan peta SPBK pada website Dephut yg dpt diakses oleh pengguna

Pusinvenpeta

BPKH

BPKH

8

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

3.

Setidaknya kawasan hutan yang telah ditunjuk di Indonesia dapat dipertahankan dan diberlakukannya sesuai fungsinya - 70 % Evaluasi permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan/ perubahan fungsi dapat diselesaikan. - 70 % data informasi penutupan kawasan

Pemantapan Kawasan Hutan


PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

PELAKSANA KEGIATAN

4

5

6

7

8

9

Terlaksananya kegiatan pengembangan SDM di daerah untuk pengolahan data SPBK

Tersedianya SDM di daerah (BPKH) yg dpt mengoperasikan pengolahan data SPBK

Pusinvenpeta

Terlaksananya penyusunan, pembuatan danpengadaan data danpeta tematik kehutanan dlm suatu sistem dasar

Tersedianya data spasial digital kehutanan yg komprehensif, up to date dan akurat yg saling kompatible

Pusinvenpeta

Terlaksananya pengadaan peta dasar kehutanan, 1500 lembar

Tersedianya peta dasar kehutanan

Pusinvenpeta

Terlaksananya pembuatan peta tematik kehutanan

Tersedianya peta tematik kehutanan

Pusinvenpeta, BPKH

Terlaksananya kegiatan up dating peta kawasan hutan Indonesia, 1 paket

Tersedianya peta kawasan hutan Indonesia yg akurat dan terkini

Pusinvenpeta

Terlaksananya penyempurnaan peraturan di bidang perpetaan kehutanan, 5 judul

Tersedianya peraturan perlu dibidang perpetaan

Setbaplan Pusinvenpeta

Terlaksananya pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi kawasan hutan, 5 lokasi

Tersedianya rekomendasi untuk proses perubahan fungsi kawasan hutan

Terlaksananya kajian permasalahan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi, 15 lokasi

Tersedianya rekomendasi proses usulan tindaklanjut perubahan fungsi kawasan hutan

Terlaksananya kajian permasalahan perubahan fungsi kawasan hutan, 10 lokasi

Tersedianya rekomendasi proses usulan tindaklanjut perubahan fungsi kawasan hutan

Pemantapan Pemanfaatan potensi SDH

Pelaksanaan evaluasi perubahan peruntukan kawasan hutan

Penyelesaian perubahan fungsi kawasan hutan sesuai peraturan perundangan dalam rangka pemantapan kawasan hutan

Puskuh

Puskuh

Puskuh

9

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

4

5

6

7

8

Penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan dan tukar menukar dalam rangka pemantapan kawasan

Penggunaan kawasan hutan sesuai peraturan perundangan dalam rangka pemantapan kawasan hutan


Terlaksananya kegiatan penyusunan data mutasi kawasan hutan Terevaluasinya pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan, 20 lokasi Terlaksananya pengkajian terpadu dalam rangka usulan perubahan peruntukan kawasan hutan, 4 lokasi Terselesaikannya permohonan dan evaluasi penyelesaian masalah tukar menukar kawasan hutan, 25 lokasi Terlaksananya penanganan masalah kehutanan yang berkaitan dengan pertanahan, 15 lokasi Terevaluasinya koordinasi dalam rangka pelepasan dan pencabutan SK pelepasan, 20 lokasi. Terlaksananya pengkajian penyelesaian masalah tumpang tindih peruntukan lahan kawasan hutan, 15 lokasi. Terlaksananya penyelesaian tanah kompensasi dan tukar menukar kawasan hutan 20 lokasi (4 propinsi) Terlaksananya kegiatan penyiapan pertimbangan teknis pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Teridentifikasinya klasifikasi typetype ekosistem dalam KH konservasi, 1 paket

Tersedianya data mutasi kawasan hutan

Terlaksananya kegiatan evaluasi penggunaan kawasan hutan Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pencadangan AKSF, 10 lokasi

PELAKSANA KEGIATAN 9 Puskuh BPKH

Tersedianya rekomendasi bagi kegiatan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan Tersedianya rekomendasi proses perubahan peruntukan kawasan hutan

Puskuh

Teresedianya rekomendasi proses usulan tindaklanjut perubahan peruntukan kawasan hutan

Puskuh

Tersedianya rekomendasi terhadap masalah kehutanan yang berkaitan dengan pertanahan. Tersedianya rekomendasi tukar menukar kawasan hutan

Puskuh

Puskuh

Puskuh

Tersedianya rekomendasi proses penyelesaian permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan kawasan hutan

Puskuh

Tuntasnya masalah tanah kompensasi dan tukar menukar kawasan hutan

Puskuh

Tersedianya pedoman / acuan dalam bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Tersedianya data klasifikasi type ekosistem dalam KH Konservasi

Puswil

Tersedianya rekomendasi penggunaan kawasan hutan Tersedianya rekomendasi bagi pelaksanaan pencadangan AKSF

Puswil

Puswil BPKH

Puswil

10

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5

6

Pelaksanaan penafsiran citra satelit termasuk pemeriksaan lapangan

Pemantauan sumber daya hutan

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya kegiatan evaluasi pemanfaatan areal kawasan hutan di seluruh prop. di Indonesia.

8 Tersedianya rekomendasi pemanfaatan areal kawasan hutan

9 Puswil

Terlaksananya pembuatan database pemanfaatan kawasan hutan seluruh Indonesia

Tersedianya database pemanfaatan kawasan hutan

Puswil

Terlaksananya penafsiran SDH (tahap 2) dgn estimasi data inderaja resolusi tinggi

Tersedianya data penutupan lahan berdasarkan citra satelit resolusi tinggi Tersedianya data hasil pendugaan potensi hutan hasil estimasi dari inderaja citra resolusi tinggi Tersedianya metodologi prnaksiran potensi hutan berdasarkan analisa citra satelitr resolusi tinggi Tersedianya peta citra radar tiga dimensi dan hasil optimalisasi penggunanya

Pusinvenpeta

Tersedianya buku standar pembakuan hasil penafsiran yg telah diperbaharui / disempurnakan

Pusinvenpeta

Terlaksananya sistem basis data hasil inderaja yg terstruktur, efektif dan efisien

Tersedianya sistem manajemen basis data inderaja yg terstrujtur, efektif dan efisien Tersedianya peralatan yg mampu mendukung sistem pengembangan basis data

Pusinvenpeta

Terlaksananya kegiatan pemantauan SDH Nasional 3 tahunan dgn citra resolusi sedang sebanyak 217 scene, skala 1:250.000

Tersedianya data citra resolusi sedang seluruh wilayah Indonesia Tersedianya informasi penutupan lahan tingkat nasional hasil penafsiran citra resolusi sedang (sebagian wilayah Indonesia)

Pusinvenpeta

Terlaksananya pembuatan peta penutupan lahan sec. 3 dimensi dgn air bone radar resolusi tinggi (lanjutan P. Kalimantan) Terlaksananya sistem klasifikasi hasil penafsiran citra satelit yang standar, terhirarki dan konsisten


PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN / KELUARAN

Pusinvenpeta

11

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5

6

SASARAN / KELUARAN 7 Terlaksananya pemantauan SDH Nasional 6 bulanan dgn citra resolusi rendah, skala 1:750.000 / 1 : 1.000.000 Terlaksananya kegiatan pemantauan hot spot secara periodik Terlaksananya penyusunan standar penafsiran citra resolusi tinggi untuk perolehan data lebih akurat Terlaksananya identifikasi aktifitas illegal logging di beberapa kawasan prioritas (TNKS, TN. Kayan Mentarang, TN Tesso Nillo dan TN Danau Sentarum) Terlaksananya pemantauan SDH pada unit pengelolaan prioritas Terlaksananya kegiatan pemantauan SDH areal konservasi

4.

100 % penunjukan kawasan hutan seluruh Indonesia (termasuk propinsi pemekaran) Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan penunjukan kawasan hutan dan perairan pada Propinsipropinsi yang tersisa


Pemantapan Pemanfataan Potensi SDH

Penerbitan SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Htn

Penyiapan draft SK dan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan dalam rangka pemantapan kawasan hutan

Tersusunnya konsep SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, 4 Propinsi (Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Maluku Utara) Tersusunnya konsep SK dan peta review Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi terhadap 4 propinsi (Sumsel, Sulut,Sulsel, Maluku) Terlaksananya penunjukan kawasan hutan parsial 9 lokasi Terlaksananya kegiatan penyelesaian penetapan kawasan hutan


INDIKATOR (HASIL)

PELAKSANA KEGIATAN

8 Tersedianya metodologi pemrosesan citra resolusi rendah Tersedianya informasi penutupan lahan tingkat nasional setiap 6 bulan sekali. Tersedianya data sebaran hot spot bublanan. Tersedianya peta hasil sebaran hot spot bulanan Tersedianya standar penafsiran citra resolusi tinggi dalam rangka perolehan data dan peta yang akurat Tersedianya data hasil penafsiran citra yg menunjukkanm adanya illegal logging di kawasan prioritas

9 Pusinvenpeta

Tersedianya data SDH unit-unit pengelolaan areal hutan produksi 10 provinsi Tersedianya pilot project pemantauan SDH areal konservasi (satu taman nasional) Tersedianya konsep SK dan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan 4 propinsi (Banten, Sulawesi Barat, Gorontalo dan maluku Utara)

Pusinvenpeta

Pusinvenpeta

Pusinvenpeta Pusinvenpeta

Pusinvenpeta Puskuh BPKH

Tersedianya review SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi (Sumsel, Sulut, Sulsel, Maluku)

Puskuh

Tersedianya konsep SK dan peta penunjukan kawasan hutan parsial 9 lokasi Tersedianya konsep SK penetapan kawasan hutan yang ditunjuk dalam proses tukar menukar dan pinjam pakai kawasan hutan

Puskuh Puskuh

12

No.


KEBIJAKAN

1

2

Penetapan kawasan hutan sebesar 30 % dari luas kawasan hutan yang sudah dan akan ditata batas di seluruh Indonesia - SK penetapan kawasan hutan pada Kelompok Hutan Produksi dan Lindung (50 %) dan kawasan konservasi 150 Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru. - Terbitnya SK pengukuhan 9 unit Taman Nasional - Terselesaikannya penataan batas dan penetapan kawasan 150 KSA, KPA dan TB

5.

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


3

4

5

6


Pengembang an kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Pelaksanaan penataan batas kaw. hutan

Penataan batas kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya sosialisasi peta penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi Terlaksananya tata batas kawasan hutan konservasi sepanjang 1.500 Km Terlaksananya fasilitasi tata batas kawasan HL dan HP sepanjang 2.500 Km sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku Terlaksananya orientasi batas kawasan hutan konservasi sepanjang 2.500 Km Terlaksananya rekonstruksi batas kawasan hutan konservasi sepanjang 2..000 Km Terlaksanaanya fasilitasi kegiatan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan (HL dan HP) sepanjang 4.200 Km Terlaksananya penilaian hasil tata batas kawasan HL dan HP, 1 paket

8 Dipahaminya dan terdistribusinya peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Tersedianya dokumen BATB kawasan hutan konservasi

9 Puskuh

Tata batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung dapat terlaksana sesuai dengan kriteria dan standar yang berlaku Diketahuinya kondisi batas kawasan hutan konservasi di lapangan

BPKH

Batas kawasan hutan yng telah dikembalikan ke kondisi semula

BPKH

Terpeliharanya batas kawasan hutan oleh pemangku kawasan

BPKH

Tersedianya hasil penilaian dan rekomendasi tindak lanjut hasil tata batas kawasan HP dan HL yang telah memenuhi kriteria dan standar dan dapat diproses pengesahannya di Pusat Terciptanya kesepahaman tentang batas kawasan hutan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan

BPKH

Tersosialisasikannya batas kawasan hutan terhadap masyarakat di sekitar kawasan hutan, 1 paket Terevaluasinya batas areal kerja HPH, 1 paket Terlaksananya Pemantauan dan pemeliharaan kondisi jaringan titik kontrol GPS Kehutanan, 450 titik Terpasangnya titik kontrol kehutanan di 400 titik Terlaksananya Identifikasi enclave Rencana Kerja Badan Planologi Kehutanan 2006

PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN / KELUARAN

Tersedianya rekomendasi untuk pengambilan keputusan penetapan batas areal kerja HPH Terpeliharanya dan terdatanya keberadaan serta kondisi titik kontrol kehutanan di lapangan Tersedianya data dan peta pemancangan jatikon kehutanan Tersedianya data hasil identifikasi enclave

BPKH

BPKH

BPKH, Dishut

Puskuh, Puswil, BPKH Pusinvenpeta BPKH Pusinvenpeta BPKH BPKH,Dinas

13

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5

6

Pelaksanaan penetapan kawasan hutan

6.

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi sektor lain dalam penatagunaan hutan Permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP)/Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK)



Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH

Penyelesaian penetapan kws hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan

PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya pengadaan data titik kontrol GPS ordo 0 dan 1 Bakosurtanal untuk seluruh Indonesia sebanyak 565 titik Penyelesaian penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan produksi dan hutan lindung dari hasil tata batas temu gelang (125 kelompok hutan) Penyelesaian penetapan kawasan hutan konservasi terhadap 30 lokasi yang telah diajukan kepada Menhut Penyelesaian pengukuhan 2 unit Taman Nasional Penyelesaian pengesahan 50% BATB hasil tata batas kawasan hutan yang diterima di Pusat yang telah diperbaiki / disempurnakan dapat diproses pengesahannya Terlaksananya inventarisasi dan identifikasi permasalahan BATB seluruh Propinsi Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis penyelesaian 75% BATB kawasan hutan pada seluruh propinsi

8 Tersedianya data & informasi titik kontrol GPS ordo 0 dan 1 Bakosurtanal untuk seluruh Indonesia

9 Pusinvenpeta

Tersusunnya konsep SK penetapan kawasan hutan pada 10% kelompok HP dan HL yang sudah ditata batas temu gelang yang telah diajukan kepada Menhut Tersusunnya konsep SK Penetapan kawasan hutan konservasi

Puskuh, BPKH

Tersusunnya konsep SK Pengukuhan terhadap 2 unit Taman Nasional BATB yang diterima Pusat dan telah diperbaiki / disempurnakan siap diajukan untuk disahkan

Puskuh

Puskuh BPKH Puskuh

Tersedianya data jumlah BATB per propinsi dan tindak lanjut penyelesaiannya BATB yang telah memenuhi kriteria dan standar yang berlaku dan siap diproses pengesahannya

Puskuh, BPKH Puskuh, BPKH

Regulasi penetapan kawasan hutan

Deregulasi penetapan kawasan hutan dalam rangka pemantapan kawasan hutan

Penyempurnaan pedoman penyelesaian enclave dalam kawasan hutan (Pedoman sementara yang diterbitkan tahun 1994), 1 paket

Tersedianya kriteria dan standar penyelesaian enclave dalam kawasan hutan (penyempurnaan pedoman sementara yang diterbitkan tahun 1994)

Puskuh

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan

Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penataan ruang, penggunaan dan perubahan peruntukan kawasan hutan

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam proses penyusunan RTR Pulau dan review RTRWP/RTRWK

Adanya keterpaduan dan keserasian RTR Pulau/RTRWP/RTRWK dengan ruang kehutanan (disesuaikan dengan kegiatan BKTRN di Pusat dan Daerah)

Puskuh, BPKH

14

No.


1

2 yang terkait dengan ruang kehutanan dapat diminimalisir

7.

Terbentuknya Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Hutan di setiap propinsi - Keputusan menteri kehutanan tentang penetapan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) - Rencana investasi KPHP terdaftar di BKPM/BKPMD. - Kelembagaan KPHP yang mantap beroperasi penuh. - SFM berjalan di 50 % unit KPHP dan pendanaan 30 % mandiri

8.

KEBIJAKAN 3


50 % Kesatuan Pengelolaan Hutan Pemantapan Lindung terbentuk dan beropersai kawasan - Permenhut/Kepmenhut Rancang hutan Bangun KPHL disetiap propinsi.


PROGRAM 4



KEGIATAN DEPHUT


SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

PELAKSANA KEGIATAN

5 perubahan peruntukan kawasan hutan

6

7 Adanya sinkronisasi tata ruang kajian teknis perubahan tata ruang 32 propinsi 11 BPKH

8 Laporan dan rekomendasi kajian teknis perubahan tata ruang 32 prop. 11 BPKH

9 Puskuh BPKH

Pembentukan KPHP dalam rangka pemantapan kawasan hutan

Fasilitasi Pembentukan KPH Penyusunan database pembentukan wilayah pengelolaan hutan

Terselenggaranya proses pembentukan KPH, 1 paket Tersusunnya database dan aplikasi untuk menunjang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, 1 paket

Terbentuknya KPH sesuai ketentuan

Puswil, Puswil

Penyusunan rancang bangun KPHP, arahan pencadangan KPHP, pembentukan KPHP dan penetapan KPHP

Tersusunnya rancang bangun KPHP 3 propinsi , arahan pencadangan KPHP 4 propinsi, terbentuknya KPHP di 11 propinsi sebanyak 20 lokasi, ditetapkannya KPHP di 11 propinsi sebanyak 20 lokasi.

Sosialisasi pembentukan KPHP Pengkajian kelembagaan KPHP

Tersosialisasikannya pembentukan KPHP Laporan hasil kajian kelembagaan, 1 paket

Ddatabase terstruktur, tersedianya data dan informasi yang relevan, tersedianya dokumentasi proses pembentukan unit pengelolaan dan tersedianya aplikasi pemeliharaan dan akses data. Tersedianya data awal rencana KPHP di 3 propinsi, terbitnya surat dan peta arahan KPHP di 4 propinsi, terbitnya usulan penetapan KPHP hasil pembentukan KPHP oleh daerah di 11 propinsi sebanyak 20 lokasi dan terbitnya penetapan KPHP di 11 propinsi Dipahaminya pembentukan KPHP

Kajian Regulasi dan insentif KPHP Koordinasi pembentukan KPHP dengan daerah

Terlaksananya kajian regulasi dan insentif KPHP, 1 paket Terlaksananya koordinasi pembentukan KPHP.

Tersedianya hasil kajian dan rekomendasi regulasi dan insent KPHP Proses pembentukan KPHP secara sinkron, lancar dan sesuai ketentuan.

Puswil

Pembuatan ”model Forest”

Terlaksananya penyusunan pedoman, pembuatan dan sosialisasi model forest, 5 propinsi

Tersedianya pedoman, model pengelolaan hutan yang sesuai kondisi lokal danmeningkatnya pemahaman stakeholders di pusat dan daerah

Puswil, Pusrenstat Setbaplan BPKH

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung

Terlaksananya Penyusunan buku dan peta rancang bangun KPHL 7 propinsi, arahan pencadangan KPHL di 3 propinsi.

Tersedianya data awal rencana KPHL dan terbitnya surat dan peta arahan pencadangan KPHL

Puswil, BPKH, Dishut

Penyusunan KPHL

Tersedianya rekomendasi bagi pembentukan kelembagaan KPHP

Puswil, BPKH Dishut

Puswil BPKH, Dishut Puswil

Puswil

15

No.


1

2 - Lembaga KPHL beroperasi secara efektif dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. - KPHL meningkatkan produksi non kayu dan jasa lingkungan sebesar 30 % - KPHL meningkatkan produktivitas kualitas air bersih sebesar minimal 10 % - KPHL meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar hutan sebesar paling tidak 10 %

KEBIJAKAN 3

PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5

6 Sosialisasi SK Menhut ttg kriteria dan standar pembentukan KPHL Uji coba penerapan kriteria dan standar pembentukan KPHL Penyusunan pedoman pelaksanaan pembentukan KPHL Koordinasi pembentukan KPHL dengan Pemerintah Daerah Penyusunan kriteria dan standar pembentukan KPHK dan pedoman pelaksanaan pembentukan KPHK.

7 Terlaksananya sosialisasi SK Menhut tentang pembentukan KPHL di 20 propinsi Terlaksananya uji coba penerapan kriteria dan standar pembentukan KPHL di 6 lokasi Tersusunnya pedoman pelaksanaan pembentukan KPHL 1 paket Terlaksananya koordinasi pembentukan KPHL.

8 Dipahaminya SK Menhut ttg pembentukan KPHL oleh instansi kehutanan di daerah Tersedianya umpan balik untuk perumusan pedoman pembentukan KPHL Terbitnya SK Kepala Baplan tentang pedoman pelaksanaan pemebntukan KPHL Proses pembentukan KPHL berjalan sinkron, lancar dan sesuai ketentuan

Tersedianya kriteria dan standar pembentukan KPHK dan pedoman pembentukan KPHK, 2 paket

Terbitnya Permenhut ttg Kriteria dan standar pembentukan KPHK dan SK Kepala Baplan ttg Pedoman pembentukan KPHK.

Puswil

Uji coba penerapan kriteria dan standar pembentukan KPHK.

Terlaksananya uji coba penerapan kriteria dan standar pembentukan KPHK 6 lokasi

Puswil

Koordinasi pembentukan KPHK

Terlaksananya koordinasi pembentukan unit-unit pengelolaan hutan konservasi, 5 lokasi Terlaksananya penyusunan administrasi kepegawaian dan pembinaan aparatur Baplanhut, 1 paket Terlaksananya pendidikan pelatihan bidang planologi dan jabatan fungsional Terlaksananya pengembangan SDM dibidang perencanaan kehutanan

Tersedianya umpan balik untuk pnyempurnaan kriteria dan standar KPHK dan penyusunan pedoman pelaksanaan pembentukan KPHK Usulan pembentukan unit-unit pengelolaan hutan konservasi dapat ditindaklanjuti Tersedianya data pegawai yg up to date dan tersedianya pegawai yg dpt melaksanakan tugasnya dgn berdisiplin sesuai dgn aturan Tersedianya tenaga trampil dan terlatih bidang planologi

Pembentukan KPHK

9.

SDM kehutanan profesional meningkat 30 % dibanding tahun 2004 - Berjalannya sistem kompetensi jabatan untuk penempatan pegawai - Berjalannya sistem reward and punishment

Pendukung kebijakan


Pengembanga n kapasitas pengelolaan SDA dan LH

Penyusunan rencana pengembangan kepegawaian dan kelembagaan baplanhut

Penyusunan rencana pengembangan kepegawaian dan kelembagaan Baplan

SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

Terlaksananya lokalatih monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan 70 prang

PELAKSANA KEGIATAN 9 Puswil Puswil Puswil Puswil BPKH Dishut

Puswil Setbaplan

Setbaplan Pusrenstat Setbaplan

16

No.


KEBIJAKAN

1

2

3

10.

Koordinasi dalam pembenahan peraturan perundangan bidang pengurusan hutan - Berkurangnya tumpang tindih peraturan perundangan bidang kehutanan sebesar 60 % dibanding th 2004

Pendukung kebijakan


PROGRAM

KEGIATAN DEPHUT


4

5

6


Reformasi peraturan perundangan bidang kehutanan sesuai hasil kajian

Deregulasi peraturan perundangan bidang kehutanan : ketentuan dan peraturan perundang-undangan kelancaran proses pemantapan kawasan hutan

PELAKSANA KEGIATAN

SASARAN / KELUARAN

INDIKATOR (HASIL)

7 Terlaksananya pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata laksana : melalui penyempurnaan buku uraian jabatan struktural dan non strutural, pembahasan tahubja Baplanhut di Pusat dan Daerah, pembahasan prosedur kerja lingkup Baplanhut Terlaksananya pengembangan dan pengadaan sarpras serta pembangunan dan perbaikan gedung dan bangunan kantor Pusat dan Daerah, 12 paket Terlaksananya pemantauan/ evaluasi perdataan persuratan bidang planologi

8 Terbentuknya UPT Baplan dan tersedianya buku uraian jabatan struktural dan non struktural Baplan, terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan Pusat dan daerah serta prosedur kerja lingkup Baplanhut.

9 Setbaplan

Tersedianya sarpras yg menunjang pelaksanaan tupoksi Baplanhut dan UPT

Setbaplan BPKH

Menurunnya permasalahan dan terselenggaranya administrasi keplanologian dgn baik dan lancar

Setbaplan

Terlaksananya penyusunan peraturan perundangan bidang planologi, 11 paket dan sosialisasi peraturan perundangan bidang planologi kehutanan Terlaksananya kegiatan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang pengukuhan hutan, 1 paket

Tersedianya peraturan perundangan, 11 paket dan dipahaminya peraturan perundangan bidang planologi kehutanan

Setbaplan

Tersedianya peraturan perundangundangan, rekomendasi dan konsep penyempurnaan / penyusunan peraturan bidang pengukuhan hutan yang lengkap dan dapat mendukung kelancaran proses pengukuhan hutan (penyempurnaan peraturan yang ada dan penyusunan peraturan baru yang diperlukan)

Puskuh Setbaplan

17

Tabel 1. : RENCANA KERJA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN TAHUN 2006

Recommend Documents