RENCANA KERJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009

RENCANA KERJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 2008

Kata Pengantar

KATA PENGANTAR Dengan rahmat Allah SWT, BAPPEDA Kabupaten Bandung telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2009, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renja ini merupakan bahan usulan kegiatan yang akan dibahas pada forum SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bandung Tahun 2008. Hasil dari musrenbang tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2009. Hal ini merupakan pedoman kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2009 termasuk BAPPEDA Kabupaten Bandung dengan tujuan agar lebih terarah, tepat sasaran dan tepat waktu Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2009 dan Renstra BAPPEDA 2006-2010, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mudah-mudahan Alloh SWT memberikan kekuatan kepada kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas dan amanah. .

Soreang,

2008

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG K e p a l a,

IR. H. TATANG RUSTANDAR. W, M.T Pembina Tingkat I NIP. 480 103 550

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung 2009

i

Daftar Isi

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………….………………

i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………

ii

PENDAHULUAN ………………………………………………… 1.1. Latar Belakang …………...…………………………………… 1.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Bandung……………………. 1.1.2. Kondisi Umum Kabupaten Bandung………………….. 1.1.3. Isu dan Masalah Strategis Kabupaten Bandung .………

1 1 1 2 4

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Bappeda…………..... 1.2.1. Tugas dan Pokok………………………………………. 1.2.2. Fungsi………………………………………………… 1.2.3. Kewenangan………………………………………….. 1.2.4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural……………

5 5 19 19 20

1.3. Sistematika Penyusunan ..........................................................

21

VISI DAN MISI BAPPEDA……………………………………….. 2.1. Visi Bappeda………………………………………………… 2.2. Misi Bappeda ………………………………………………….

22

BAB III

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009……................. 3.1 Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2009............................ 3.2 Capaian Kinerja Bappeda .......................................................... 3.3 Permasalahan dan Upaya Penanganan........................................ 3.4 Kebijakan Bappeda Tahun 2009.................................................

25 25 27 30 31

BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009………………… 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 …......................... 4.2. Rencana Kegiatan Bappeda Tahun 2009....................................

32 32 34

BAB V

PENUTUP………………………………………………………….

62

BAB I

BAB II


22 22

ii

Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Tahun 2009.

1.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Bandung Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung dengan memperhatikan nilai-nilai visi daerah, aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 adalah: ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi Pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa” Makna dari Visi tersebut adalah: Repeh Rapih Kertaraharja adalah tujuan yang ingin dicapai yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tenteram, damai, sejahtera dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan rahmat Allah SWT. Akselerasi pembangunan atau percepatan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatannya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung. Partisipatif merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan, dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Sesuai dengan paradigma kepemerintahan yang baik bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proporsional dan bertanggungjawab. Religius mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama, khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas Kabupaten Bandung, harus menjiwai, mewarnai, menjadi ruh dan pedoman seluruh aktivitas kehidupan, termasuk penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2009

1

Pendahuluan

Kultural mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya Sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung, harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan budaya Sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional. Berwawasan Lingkungan mengandung pengertian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan, agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman, dan berkelanjutan. Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa mengandung pengertian, bahwa pembangunan di Kabupaten Bandung harus memberikan perhatian yang besar dan sungguh–sungguh terhadap pengembangan desa, peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Desa yang dalam susunan pemerintahan merupakan unit pemerintahan terendah adalah ujung tombak pembangunan daerah dan lokus yang menjadi muara seluruh aktifitas pembangunan. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Bandung diatas, dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan Kepemerintahan yang baik; 2. Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram dan Dinamis; 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia; 4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat; 5. Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa; 6. Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda; 7. Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan; 8. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa. 1.1.2. Kondisi Umum Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 22’1080 5’ Bujur Timur dan 60 41’ – 70 19’ Lintang Selatan. Terletak pada ketinggian 110 meter sampai 2.429 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 1.768,22 Km2 (RTRW Kabupaten Bandung, 2007). Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang ; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bandung; di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Sumedang; serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Cianjur dan di bagian tengah terletak Kota Bandung dan Kota Cimahi. Secara administrasi Kabupaten Bandung terbagi atas 31 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 266 Desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 3.112.462 jiwa (Suseda Kabupaten Bandung, 2007) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung pada kurun waktu 2006 sampai dengan 2007 hanya meningkat sebesar 0,12 poin yaitu pada tahun 2007 LPE Kabupaten Bandung mencapai 5,92 % sedangkan tahun 2006 sebesar 5,80 %. Selama periode tahun 2007, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau


2

Pendahuluan

Nilai Tambah Bruto yang dihitung Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bandung mencapai Rp. 33,32 trilyun atau mengalami peningkatan sebesar 13,21% dibanding dibandingkan tahun 2006, yakni sebesar Rp. 29,43 trilyun. Inflasi pada tahun 2007 mencapai 6,89%, relatif lebih rendah bila dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 9,11 %. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan sebesar 10,21% yaitu dari Rp. 10.134.616 di tahun 2006 menjadi Rp. 11.170.277 pada tahun 2007, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 3,12% yaitu dari Rp. 6.074.414 tahun 2006 menjadi Rp. 6.263.715 pada tahun 2007. Dengan peningkatan pendapatan perkapita sebagaimana diuraikan di atas, ternyata berbanding lurus dengan terdapatnya kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung yang diukur melalaui konsumsi perkapita pertahun. Pada tahun 2007 daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebesar Rp. 556.390,00/kapita pertahun yang mengalami peningkatan dari tahun 2006 yang capaiannya sebesar Rp. 541.930,00/kapita pertahun. Disamping itu, indikator makro sosial yang dijadikan penilaian bagi keberhasilan pembangunan antara lain adalah Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AHH tahun 2007 adalah sebesar 67,90 tahun (dengan nilai indeks 71,50), mengalami peningkatan jika dibandingkan AHH tahun 2006 sebesar 66,98 tahun. AMH Kabupaten Bandung tahun 2007 tercatat sebesar 98,71% mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2006 sebesar 98,70%. Berdasarkan perkembagan indikator makro ekonomi dan makro sosial tersebut di atas yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ternyata capaian IPM tahun 2007 dengan perhitungan pada 31 Kecamatan adalah sebesar 71,88 poin, mengalami peningkatan dari capaian tahun 2006 sebesar 70,11 poin yang mana pada waktu itu jumlah Kecamatan masih sebanyak 45 Kecamatan. Capaiaan dari komponen-komponen IPM tahun 2005 s/d 2007 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1.1 Pencapaian Komponen IPM Kabupaten Bandung Tahun 2005-2007 No 1 2 3 4

Komponen Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Daya Beli (Rp)/ kapita/ tahun. IPM

Realisasi 2005

Realisasi 2006

Realisasi 2007

66,23 thn

66,98 thn

67,90 thn

98,65 %

98,70 %

98,75 %

8,26 thn

8,39 thn

8,58 thn

536.490

541.930

556.390

69.16

70,11

71,88

Sumber : BPS Kabupaten Bandung 2007


3

Pendahuluan

1.1.3. Isu dan Masalah Strategis Kabupaten Bandung Berdasarkan dari analisis makro ekonomi dan makro sosial di atas, maka dapat tergambarkan masih adanya berbagai permasalahan yang dialami Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya terhadap deviasi proyeksi yang ditargetkan pada tahun 2007. Secara umum permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bandung pada saat ini masih relevan dengan isu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung, yaitu: 1. Makin lunturnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai religius, sosial dan budaya. 2. Kualitas pendidikan masih relatif rendah, disebabkan antara lain belum tercapainya target RLS, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, persebaran dan kesejahteraan tenaga pendidik yang belum memadai. 3. Kualitas pelayanan kesehatan, kesadaran hidup bersih dan sehat, serta kualitas kesehatan lingkungan yang masih relatif rendah. 4. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi yang disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan dan tingginya LPP. 5. Koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan belum optimalnya aplikasi konsep pembangunan partisipatif. 6. Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana dan prasarana yang belum memadai. 7. Masih rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang kota, seperti terminal, pasar dan sistem transportasi sehingga menyebabkan kesemrawutan kota dan kemacetan lalu lintas. 8. Menurunnya daya dukung dan kualitas lingkungan ditandai dengan meningkatnya pencemaran air dan udara serta masalah lingkungan lainnya seperti banjir dan longsor, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran, perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan, aktivitas pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, rendahnya efektivitas penataan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian. 9. Rendahnya kinerja pembangunan desa, disebabkan kualitas SDM, sarana prasarana perdesaan, pemanfaatan ruang kawasan pedesaan, lemahnya kelembagaan desa dan belum teralokasikannya sumber keuangan desa secara memadai. Dari ke sembilan isu tersebut di atas, bercermin dari permasalahan yang berkembang pada tahun-tahun sebelumnya, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan 8 (delapan) prioritas program pembangunan pada tahun 2009, yaitu: 1. Prioritas Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun.


4

Pendahuluan

2. Prioritas Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat. 3. Prioritas Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. 4. Prioritas Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. 5. Prioritas Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). 6. Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. 7. Penguatan dan peningkatan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder dalam pengawasan dan penegakkan hukum. 8. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan: 9. Penguatan peran dan fungsi lembaga, dan ormas keagamaan dengan pilar pesantren, masjid, madrasah, majelis talim 10. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan: 1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan BAPPEDA 1.2.1. Tugas dan Pokok Tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1. Kepala Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.


5

Pendahuluan

2. Sekretariat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan. b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu. c. Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan. d. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan. e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan. f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat. g. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian. h. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan. i. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas badan. j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan. k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan. l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan. n. Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. o. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan. Sekretariat, membawahkan: a) Sub Bagian Penyusunan Program; Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan. Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan. 2) Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Badan. 3) Pelaksanaan Penyusunan rencana strategis Badan. 4) Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas. 5) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pemerintah daerah (RKPD) Badan. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2009

6

Pendahuluan

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan Badan. b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. 2) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan. 3) Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas. 4) Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Badan. 5) Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrrasi perjalanan dinas. 6) Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas. 7) Pelaksanaan pelayanan hubungan masyarakat. 8) Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor. 9) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor,gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya. 10) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan Kantor. 11) Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Kantor. 12) Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Badan. 13) Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan. 14) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharan data serta dokumentasi kepegawaian. 15) Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai. 16) Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai. 17) Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas. 18) Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai. 19) Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai.


7

Pendahuluan

20) Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai. 21) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 22) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tuigas dan fungsinya. 23) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan unit kerja lain di lingkungan Badan. c) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan progream kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Badan. 2) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja. 4) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan dsaftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil. 5) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan. 6) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Badan. 7) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 8) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja. 9) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Badan. 10) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksaan tugas pengelolan keuangan. 11) Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan. 12) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 13) Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 14) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


8

Pendahuluan

3. Bidang Perencanaan Pemerintahan.

Pembangunan

Kesejahteraan

Sosial

dan

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. b. Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. c. Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan. d. Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

pengendalian

f. Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. g. Penetapan perumusan penyusunan usulan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.

program

pembangunan

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan. i. Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan kesejahteraan soaial dan pemerintahan. j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraansosial dan pemerintahan. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :


9

Pendahuluan

1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang Kesejahteraan sosial. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang kesejahteraan sosial. 3) Pelaksanaan perencanaan kesejahteraan sosial.

pembangunan

daerah

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang kesejahteraan sosial. 5) Pelaksanaan SPM di bidang kesejahteraan sosial. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial. 8) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 9) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang kesejahteraan sosial; 10) Pelaksanaan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalianpem bangunan kesejahteraan sosial; 11) Pelakasanaan evaluasi dan moitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembanugnan kesejahteraan sosial; 12) Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial; 13) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; 14) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; 15) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan sosial dengan sub unit kerja lain diu lingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Pemerintahan.


10

Pendahuluan

2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pemerintahan. 3) Pelaksanaan perencanaan pemerintahan.

pembangunan

daerah

di

bidang

4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pemerintahan. 5) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 6) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pemerintahan. 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 9) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pemerintahan dengan sub unit kerja lain diu lingkungan Badan. 4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, kopedrasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. b. Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian. c. Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan luar negeri di bidang perekonomian. d. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. e. Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. f. Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian. g. Penyelenggaraan perekonomian.

penyusunan

usulan

program

pembangunan

h. Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;


11

Pendahuluan

i. Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan perekonomian.

kebijakan

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. k. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian. Bidang Perencanaan Pembangunan perekonomian membawahkan : a) Sub Bidang Perencanaan Pertambangan

Pembangunan

Pertanian

dan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan . Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan di bidang pertanian dan pertambangan. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang pertanian dan pertambangan. 5) Pelaksanaan SPM di bidang pertanian dan pertambangan. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang pertanian dan pertambangan. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang pertanian dan pertambangan. 9) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 11) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pertanian dan pertambangan dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.


12

Pendahuluan

b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Koperasi dan UKM

Industri, Perdagangan,

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 2) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 3) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 4) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 5) Pelaksanaan SPM di bidang Pelaksanaan SPM di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 6) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 7) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 8) Fasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri di bidang perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM. 10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 11) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 12) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan perindustian, perdagangan, koperasi dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


13

Pendahuluan

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan pembangunan Fisik mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. b. Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan fisik. c. Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik. d. Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang fisik. e. Pelaporan pelaksanaan fisik.

tugas penyusunan perencanaan pembangunan

f. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik. g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. h. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik membawahkan: a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standard perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 3) Penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman.


14

Pendahuluan

4) Pengkoordinasian perencanaan danpelaksanaan kegiatan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 5) Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 6) Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di bidang tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan tata ruang, pertanahan, lingkungan hidup dan permukiman dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Perencanaan Pengeloaan SDA

Pembangunan

Transportasi

dan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan pengelolaan SDA dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Perencanaan Pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program kerja kegiatan perencanaan pembangunan transportasi dan pengelolaan SDA. 2) Penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan daerah bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 3) Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 4) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 5) Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang transportasi dan pengelolaan SDA. 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembagunan transportasi dan pengelolaan SDA dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan.


15

Pendahuluan

6. Bidang Statistik dan Evaluasi Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta evaluasi pelaporan;. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik dan Evaluasi mempunyai fungsi: a. Penetapan penyusunan rencana dan program pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.

kerja

penyusunan,

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. c. Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi. d. Perumusan Sasaran pelaksanaan tuga di bidang penyususnan, pengeloaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya. i. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi. Bidang Perencanaan Data dan Statisik membawahkan: a) Sub Bidang Data Statistik Sub Bidang Data Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik.Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Data Statistik mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik. 2) Pelaksanaan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik; 3) Pelaksanaan pengumpulkan, updating dan analisa data/ informasi capaian target kinerja pembangunan daerah. 4) Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah. 5) Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah. 6) Pelaksanaan penyusunan profil daerah. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.


16

Pendahuluan

8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelayanan statistik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Sub Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah.Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksamaan perencanaan pembangunan daerah. 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. 3) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah tahunan. 4) Penyusunan analisa evaluasi pelaksanaan RPJMD. 5) Penyusunan dan pengumpulan pembangunan triwulan daerah.

laporan

evaluasi

pelaksanaan

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi : a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pengembangan pembangunan daerah.

di

bidang

penelitian

dan

c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. d. Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. e. Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaranaerah. f. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. g. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.


17

Pendahuluan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.

dan

i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan: a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi Sub Bidang Sosial dan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan Pengembangan di bidang Sosial dan Ekonomi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Sosial dan Ekonomi mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran daerah di bidang sosial dan perekonomian. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan perekonomian. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan d bidang sosial dan perekonomian sub unit kerja lain di lingkungan Badan. b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Sub Bidang Fisik dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang fisik dan prasarana mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasaran. 2) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 3) Pelaksanaan penyusunan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana.


18

Pendahuluan

4) Pelaksanaan koordinasi penelitian anggaran di bidang fisik dan prasarana. 5) Pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana. 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 8) Pelaksanaan koordinasi pelayanan penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan prasarana dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1.2.2. Fungsi BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2.3. Kewenangan Pembentukan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung di tetapkan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.


19

Pendahuluan

1.2.4. StrukturOrganisasi dan Pejabat Stuktural Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Bandung diisi oleh susunan kepegawaian sebagai berikut : 1) Kepala Badan Merupakan pimpinan instansi dengan eselon II/b 2) Sekretaris Merupakan pimpinan sekretariat dengan esselon III/a, yang membawahkan para kepala Sub bagian dengan esselon IV/a, terdiri dari : a) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program. b) Kepala Sub Bagian c) Kepala Sub Bagian Keuangan 3) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dengan esselon III/b, yang membawahkan para kepala sub bidang dengan esselon IV/a terdiri dari : a) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. b) Kepala sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 4) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dengan esselon III/b, yang membawahkan para kepala sub bidang dengan esselon IV/a terdiri dari : a) Kepala Sub Bidang Pertambangan

Perencanaan

Pembangunan

Pertanian

dan

b) Kepala sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5) Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik Merupakan pimpinan Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dengan esselon III/b, yang membawahkan para kepala sub bidang dengan esselon IV/a terdiri dari : a) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Permukiman. b) Kepala Sub Bidang Pengelolaan SDA.

Perencanaan Pembangunan


Transportasi dan

20

Pendahuluan

6) Kepala Bidang Statistik dan Evaluasi Merupakan pimpinan Bidang Statistik dan Evaluasi dengan esselon III/b, yang membawahkan para kepala sub bidang dengan esselon IV/a terdiri dari : a) Kepala Sub Bidang Data Statistik b) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Laporan. 7) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Merupakan pimpinan Bidang Penelitian dan Pembangunan dengan esselon III/b, yang membawahkan para kepala sub bidang dengan esselon IV/a terdiri dari : a) Kepala Sub Bidang Sosial dan Ekonomi. b) Kepala Sub Bidang Fisik dan Prasarana. 8) Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari : a) Perencana b) Peneliti

1.3

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2009 ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, yang terdiri dari visi dan misi Kabupaten Bandung, kondisi umum Kabupaten Bandung, isu dan masalah strategis daerah, dan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BAPPEDA, serta sistematika penyusunan.

BAB II

: VISI DAN MISI BAPPEDA Bab ini menjelaskan visi dan misi BAPPEDA.

BAB III

: KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Bab ini menjelaskan program dan kegiatan BAPPEDA tahun 2009, capaian kinerja BAPPEDA tahun sebelumnya, permasalahan dan upaya penanganan, serta kebijakan BAPPEDA tahun 2009

BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Bab ini menjelaskan program dan kegiatan tahun 2009, rencana kegiatan BAPPEDA, rencana kegiatan lintas SKPD, lintas pelaku dan lintas wilayah pada tahun 2009 BAB V

: PENUTUP Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan kegiatan, penegasan komitmen BAPPEDA terhadap pelaksanaan Renstra BAPPEDA tahun 2006-2010, dan penegasan Renja BAPPEDA pada tahun 2009.


21

Visi dan Misi

BAB II VISI DAN MISI BAPPEDA

2.1. Visi BAPPEDA Memperhatikan Visi Kabupaten Bandung yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 adalah “Badan Perencana yang Profesional untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas secara Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel”. Adapun maknanya adalah sebagai berikut : 1.

Profesional

:

Memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi), menguasai informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

2

Berkualitas

:

Memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan

3.

Transparan

:

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh publik

4.

Partisipatif

:

Keterlibatan stakehoders secara aktif pada setiap tahapan perencanaan pembangunan.

5.

Akuntabel

:

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan dipertanggungjawabkan kepada publik.

dapat

2.2. Misi BAPPEDA Dalam mewujudkan visi tersebut, serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun rumusan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan Profesionalisme Perencana 2. Meningkatkan Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

22 Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2009

Visi dan Misi

Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan Profesionalisme Perencanaan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:  Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana  Meningkatkan sarana dan prasarana Misi kedua yaitu: Meningkatkan Transaparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Daerah. Tujuan dari misi tersebut adalah Menyusun kerangka regulasi perencanaan pembangunan yang partisipatif; Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD; serta Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan, dengan sasaran:  Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah;  Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran;  Tercapainya sasaran fungsional kegiatan pembangunan. Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya penyusunan produk perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan implementatif; serta Meningkatnya kualitas produk perencanaan pembangunan, dengan sasaran:  Meningkatnya kualitas data  Meningkatnya monitoring dan evaluasi  Meningkatnya penelitian dan pengembangan  Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut: 1) Misi pertama a) Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana, dengan strategi:  Pembinaan Perencanaan b) Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan sarana dan prasarana, dengan strategi:  Pengadaan sarana dan prasarana 2) Misi kedua a) Sasaran yang ditetapkan adalah Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah, dengan strategi:  Meningkatkan dan menyempurnakan prosedur yang terkait dengan perencanaan pembangunan b) Sasaran yang ditetapkan adalah Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran, dengan strategi:  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran c) Sasaran yang ditetapkan adalah Tercapainya sasaran fungsional kegiatan pembangunan, dengan strategi:  Meningkatkan indikator dan penilaian monev  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Monev


Visi dan Misi

3) Misi ketiga a) Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya kualitas data, dengan strategi:  Meningkatkan ketersediaan data yang akurat. b) Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya monitoring dan evaluasi, dengan strategi:  Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. c) Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya penelitian dan pengembangan, dengan strategi:  Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif. d) Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan, dengan strategi:  Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.


Kebijakan Pembangunan

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2009 Dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi BAPPEDA, perlu dilakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat memberikan arah dan kesatuan konsep pembangunan dalam Tahun 2009. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2009 mengacu pada nomenklatur yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terdiri dari Program dan Kegiatan Pada Setiap SKPD serta Program dan Urusan Wajib serta Urusan Pilihan Pada Setiap SKPD, yang diuraikan sebagai berikut: 3.1 Program dan Kegiatan BAPPEDA Tahun 2009. Kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi BAPPEDA, dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2006-2010 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Penyediaan Jasa Surat Menyurat,  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja,  Penyediaan Alat Tulis Kantor,  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga,  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peraturan Perundang-undangan,  Penyediaan Makanan dan Minuman,  Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,  Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pendidikan dan Pelatihan Formal


25


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD,  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran,  Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran,  Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6. Program Perencanaan Tata Ruang. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Survey dan Pemetaan, 7. Program Kerjasama Pembangunan Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah 8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. 9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Penyusunan Rancangan RKPD,  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ),  Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, 11. Program Perencanaan Sosial Budaya. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.  Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan. 12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Dst....(Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Sumber Daya Alam),  Dst....(Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (WISMP). 13. Program Pengembangan Data/informasi/statistik Daerah. Program ini dimplementasikan kedalam Kegiatan yaitu:  Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah.  Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB.


26


3.2 Capaian Kinerja BAPPEDA Hasil-hasil yang telah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Bandung pada kegiatan tahun 2007 dan rencana kegiatan tahun 2008, meliputi berbagai hal yaitu : Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010, maka pada Tahun 2007 BAPPEDA Kabupaten Bandung telah melaksanakan 3 Misi, 3 Tujuan, 7 Sasaran, 7 Strategi, 7 Kebijakan, 16 Program dan 50 Kegiatan, yang terdiri dari 22 Kegiatan dan 5 Program pada Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD; dan 28 Kegiatan dan 11 Program pada Belanja Langsung Urusan Program dengan total biaya sebesar Rp. 13.554.464.100,00. Untuk lebih jelaskan dapat kami uraikan sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 3.912.158.000,-, sedangkan realisasi sampai dengan akhir anggaran sebesar Rp. 3.757.790.111,00 atau 96,06%. b. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD terdiri dari 5 Program dan 22 Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.524.871.750,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.433.550.400,00 atau 94,01%. c. Belanja Langsung Urusan Program terdiri dari 11 Program dan 28 Kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp. 8.117.434.350,00 terealisasi sebesar Rp. 6,214,227,876,00 atau 76,55%. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 BAPPEDA Kabupaten Bandung akan melaksanakan kegiatan sebesar Rp. 10.240.595.150,00, terdiri dari: a. Belanja Tidang Langsung sebesar Rp. 3.270.588.000,00 b. Belanja Langsung, teridiri dari:  Belanja Langsung yang ada pada setiap SKPD sebesar Rp. 1.129.579.500,00  Belanja Langsung Urusan Program sebesar Rp. 5.840.438.650,00 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel : Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung BAPPEDA Tahun Anggaran 2007 dan 2008 No I. 1 2

Nama Kegiatan BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS

II. A. 1 1 2 3 4 5 6

Tahun 2007 3,912,158,000 2,266,058,000 1,646,100,000

Tahun 2008 3,270,577,000 1,906,677,000 1,363,900,000

BELANJA LANGSUNG

9,642,306,100

6,970,018,150

BELANJA LANGSUNG YANG ADA DI SETIAP SKPD. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1,524,871,750

1,129,579,500

1,026,964,600

783,923,000

7,953,000

4,464,000

28,800,000

68,200,000

39,974,660 21,972,000 39,811,960

31,450,000 17,000,000 30,729,000

24,534,230

32,635,000


27


No 7

Nama Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Tahun 2007

Tahun 2008

14,966,600

4,344,000

197,162,700

78,950,000

4,919,450

2,766,000

20,575,000

21,815,000

49,095,000 81,100,000

67,800,000

342,050,000

298,970,000

154,050,000

124,800,000

336,339,750

265,470,000

129,619,750

61,550,000

206,720,000

203,920,000

37,000,000

12,050,000

37,000,000

12,050,000

35,000,000

12,500,000

35,000,000

12,500,000

89,567,400

55,636,500

52,103,400

30,823,500

13,799,600

7,862,000

11,899,600

7,906,000

11,764,800

9,045,000

8,117,434,350

5,840,438,650

1

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi pendidik dan Tenaga Pendidik

485,836,000

-

1

Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang Survey dan Pemetaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

485,831,000

492,268,300

502,117,000

457,763,000

8 9 10 11 12 13 14

2 1 2 3 1

4 1

5 1 2 3 4 B.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM Pendidikan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaha Kependidikan

1

2

2


28


No 3

1

1

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2

Nama Kegiatan Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan data/informasi Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan rancangan RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penetapan RPJPD Penyusunan rancangan RPJMD Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Penetapan RPJMD Penyusunan rancangan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penetapan RKPD Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Dst (Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Tahun 2007

Tahun 2008

262,596,250

-

100,000,000

100,000,000

85,522,300

51,122,000

141,350,000

-

468,509,000 95,000,000 100,000,000 292,484,000 94,000,000 100,000,000 174,000,000 438,000,000 47,500,000

256,903,000 141,111,500 -

346,688,500

323,029,500

351,459,000

181,909,000

170,000,000

-

250,000,000

-

482,500,000

549,904,000

334,849,500

-

405,260,000

516,315,000

93,150,000 725,245,000 -

Program perencanaan sosial budaya 1 2

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam


29


No

Nama Kegiatan

1

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (Pendampingan WISMP)

2

Dst...Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

4

1

1

4

1 2

Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Persampahan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Air. Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan Penendalian sumber Daua Alam dan Lingkungan Hidup (Studi Identifikasi Air Bawah tanah di Cekungan bandung Bagian Timur). Statistik Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pengolahan, updating dan analisis data PDRB (IPM, SUSEDA dan KBDA) Pengolahan, updating dan analisis data PDRB (Kabupaten dan Semesteran) Jumlah Total

Tahun 2007

Tahun 2008

78,806,000

27,500,000

386,277,300

293,958,250

350,000,000

-

182,060,100

603,012,500

671,985,000

485,836,000

776,215,000

13,554,464,100

10,240,595,150

Nilai prosentase pencapaian akuntabilitas kinerja Bapada Kabupaten Bandung pada Tahun 2007 yaitu: 1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) sebesar 88,06%, 2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebesar 85,69 % dan 3. Pencapaian Kinerja Keuangan sebesar 84,15%. Dengan demikian rata-rata dari ketiga pencapaian kinerja tersebut sebesar 85,97 %. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan BAPPEDA sebagai Badan Perencana dan Lembaga Teknis Daerah dinilai baik. Hasil pencapaian kinerja tersebut, tidak berarti pelaksanaan kegiatan BAPPEDA sudah baik. Peningkatan kinerja pada sekretariat dan seluruh bidang tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan kegiatan oleh BAPPEDA pada periode tahun berikutnya dalam mengawal Renstra BAPPEDA Tahun 2006-2010 akan semakin baik dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung.

3.3 Permasalahan dan Upaya Penanganan Sesuai dengan fungsi BAPPEDA dalam rangka pencapaian visi Kabupaten Bandung, dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi daerah, ada beberapa isu dan permasalahan yang mempengaruhi terhadap optimalisasi kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung, yaitu:


30


1) Belum optimalnya kinerja BAPPEDA. Penjelasan atas isu tersebut adalah: a) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pekerjaan terhadap pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. b) Belum konsistennya aplikasi tupoksi terhadap kegiatan yang ada di masingmasing bidang, akibat masih kurangnya pemahaman terhadap tupoksi sehingga tupoksi belum dapat diimplementasikan sepenuhnya c) Terbatasnya data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan daerah dari dinas/instansi dan wilayah. d) Kurangnya sosialisasi tentang produk perencanaan daerah terhadap dinas/instansi terkait dan juga terhadap publik. e) Belum optimalnya peran fungsi koordinasi BAPPEDA, baik internal maupun eksternal. 2) Masih terbatasnya kerangka regulasi perencanaan daerah, yang menyangkut perencanaan penganggaran tahunan dan juga perencanaan umum sektoral. Dengan melihat isu dan permasalahan yang dihadapi di atas, maka disusun strategi penanganan masalah yang merupakan pencapaian kunci keberhasilan yaitu: 1) Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar pelaku pembangunan di daerah dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan. 2) Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kinerja 3) Membuat komitmen bersama yang sinergis antar bidang dan antar personil dalam melaksanakan proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 4) Merekomendasikan penyempurnaan SOTK dan Tupoksi BAPPEDA dengan menerbitkan payung hukum atas rencana pemfungsian Jabatan Fungsional Ahli Perencana. 5) Peningkatan kapasitas aparatur BAPPEDA dan penempatan personil sesuai dengan kompetensinya 6) Penyediaan dan peremajaan sarana serta prasarana pendukung yang memadai. 7) Penyediaan data dan informasi perencanaan daerah yang akurat dan aktual serta hasil penelitian yang dapat diimplementasikan untuk bahan perencanaan. 8) Regulasi daerah dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang telah ada.

3.4 Kebijakan BAPPEDA Tahun 2009 Sebagai pedoman operasional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kabupaten Bandung dalam Tahun 2009 menetapkan kebijakan pembangunan sebagai berikut: a) Pengembangan SDM Perencana b) Peningkatan sarana dan prasarana c) Penyempurnaan kerangka regulasi perencanaan pembangunan dengan mengedepankan akselerasi peningkatan IPM berbasis wilayah dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu. d) Penyusunan dokumen perencanaan daerah secara sinergis e) Peningkatan kualitas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan f) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan g) Peningkatan koordinasi yang komprehensif.


31

Prioritas Pembangunan

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009 4.1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2009 Berdasarkan pada kondisi, permasalahan, potensi Kabupaten Bandung, serta memperhatikan prioritas pembangunan Nasional dan Propinsi Jawa Barat, maka prioritas pembangunan kabupaten Bandung sejalan dengan isu strategis dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Adapun Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Daya saing dan Perluasan Kesempatan Pendidikan, 2. Intensitas dan Penyebaran Penyakit, 3. Penduduk Miskin, 4. Pengangguran dan Migrasi, 5. Ketersediaan Produk, Stabilitas Harga Pangan dan Komoditas Strategis, 6. Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah, 7. Ketersediaan dan Distribusi Energi, 8. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 9. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, 10. Kinerja Pemerintah Daerah, 11. Pemilu Nasional 2009, 12. Pergeseran Sistem Nilai Masyarakat, 13. Nilai Tukar Produk, Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha, 14. Peningkatan Investasi Daerah dan Pembiayaan KUKM. Sedangkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 berdasarkan common goals-nya adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia, 2. Ketahanan Pangan, 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, 4. Peningkatan Kinerja Aparatur, 5. Penanganan Pengelolaan Bencana, 6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, 7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 8. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku. Dengan melihat keterpaduan program serta berbagai permasalahan di Kabupaten Bandung, maka pembangunan di Kabupaten Bandung tahun 2009 diorientasikan pada 8 (delapan) prioritas pembangunan yang diintervensi program prioritas berdasarkan urusan sebagai berikut: 1) Prioritas Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Pendidikan


32


2) Prioritas Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Kesehatan  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 3) Prioritas Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Pekerjaan Umum  Perumahan Rakyat  Penataan Ruang  Perencanaan Pembangunan  Perhubungan 4) Prioritas Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Lingkungan Hidup  Kehutanan  Energi dan Sumberdaya Mineral 5) Prioritas Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD). Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Sosial  Tenaga Kerja  Kependudukan dan Catatan Sipil  Transmigrasi 6) Peningkatan perekonomian daerah, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (UMKM), revitalisasi pertanian, pengembangan industri manufaktur dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Pertanian  Ketahanan Pangan  Perdagangan  Perindustrian  Penanaman Modal Daerah  Kelautan dan Perikanan  Pertanahan


33


7) Penguatan dan peningkatan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder dalam pengawasan dan penegakkan hukum. Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Statistik  Kearsipan  Komunikasi dan Informatika 8) Penguatan peran dan fungsi lembaga, dan ormas keagamaan dengan pilar pesantren, masjid, madrasah, majelis talim Prioritas ini akan diimplementasikan dengan urusan:  Kebudayaan  Pemuda dan Olahraga  Pariwisata

4.2. Rencana Kegiatan Bapeda Tahun 2009 Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2009, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Bapeda adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Bapeda dalam pembangunan. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Bapeda, dalam Rencana Kerja Bapeda Tahun 2009 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikasi Pendanaan Rp. 5.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan

Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 5.000.000,00

Keluaran

Terlaksanannya pembuatan surat keluar

2.000 Nomor surat

Hasil

Meningkatnya koordinasi dan informasi antar SKPD dan Stakeholder

1 tahun


34


b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Indikasi Pendanaan Rp. 70.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp.70.000.000,00

Keluaran

 Terpeliharanya jaringan listrik  Tersedianya air minum  Terselenggaranya komunikasi melalui telepon  Terselenggaranya komunikasi melalui internet

 1 tahun  1 tahun  3 nomor

Meningkatnya produktifitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik

1 tahun

Hasil

 1 tahun

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikasi Pendanaan Rp. 35.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 35.000.000,00

Keluaran

 Tersedianya petugas kebersihan kantor  Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih

 3 orang

Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan

1 tahun

Hasil

 1 tahun

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Indikasi Pendanaan Rp. 17.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 17.000.000,00

Keluaran

 Tersedianya petugas perbaikan peralatan komputer  Tersedianya Suku cadang perbaikan komputer

 1 orang

Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja

1 tahun

Hasil

 1 tahun

e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikasi Pendanaan Rp. 30.729.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur

Target Kinerja

Masukan


Rp. 30.729.000,00

Keluaran

Alat Tulis Kantor

1 tahun

Hasil

Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis kantor

1 tahun


35


f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikasi Pendanaan Rp. 32.635.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 32.635.000

Keluaran

Tersedianya Bahan Cetakan dan Penggandaan

1 tahun

Hasil

Terselenggaranya operasional kantor

1 tahun

g. Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikasi Pendanaan Rp. 4.200.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 4.200.000,00

Keluaran

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

1 tahun

Hasil

Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya perelatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan

1 tahun

h. Kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikasi Pendanaan Rp. 40.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 40.000.000,00

Keluaran

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

Hasil

Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan

1 tahun

i. Kegiatan penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikasi Pendanaan Rp. 2.500.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 2.500.000,00

Keluaran

Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

1 paket

Hasil

Meningkatnya penyelenggaraan kerja

1 tahun


36


j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Indikasi Pendanaan Rp. 18.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Keluaran

Tersedianya Surat Kabar/Majalah:  Surat Kabar lokal  Surat Kabar regional  Surat Kabar nasional  Majalah Basa Sunda  Majalah Nasional Tersedianya Buku:  Buku Keagamaan  Buku Ilmu Pengetahuan Umum  Buku Ilmu Pengetahuan Sosial  Buku Ilmu Politik dan Ketata Negaraan  Buku Ekonomi dan Keuangan  Buku Peraturan Perundangundangan

Hasil

Meningkatnya pengetahuan karyawan Bapeda

Rp. 18.000.000,00     

4x12 bulan 8x12 bulan 6x12 bulan 2x12 bulan 4x12 bulan

   

6 buku 4 buku 6 buku 3 buku

 7 buku  10 buku 1 tahun

k. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Indikasi Pendanaan Rp. 57.800.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 57.800.000,00

Keluaran

Tersedianya makan dan minum harian, rapat, tamu dan lembur bagi tamu dan karyawan Bapeda

1 tahun

Hasil

Terjamu nya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan

1 tahun

l. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Indikasi Pendanaan Rp. 235.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 235.000.000,00

Keluaran

Biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah serta luar negeri

1 tahun

Hasil

Terselenggaranya rapat koordinasi/ konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional serta internasional

1 tahun


37


m. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran Indikasi Pendanaan Rp. 83.200.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 83.200.000,00

Keluaran

Pembayaran honorarium tenaga kerja non PNS yang teridiri dari :  Sarjana  SMA  SD

 4 orang  3 orang  1 orang

Hasil

Meningkatnya kinerja tenaga kerja non PNS

1 tahun

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indikasi Pendanaan Rp. 61.550.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 61.550.000,00

Keluaran

 Pemeliharaan ringan  Rehab/Penataan Ruangan

 1 tahun  1 tahun

Hasil

Terpeliharanya bangunan kantor, teratasinya kebocoran dan tertatanya ruangan kantor

1 tahun

b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Indikasi Pendanaan Rp. 255.400.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 255.400.000,00

Keluaran

Pemeliharaan dan operasionalisasi kendaraan operasional kantor berupa:  Kendaraan Roda 4  Kendaraan Roda 2

 10 unit  15 unit

Hasil

Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

1 tahun

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Indikasi Pendanaan Rp. 10.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator

Tolok Ukur

Target Kinerja

Masukan


Rp. 10.000.000,00

Keluaran

Tersedianya pakaian olah raga

75 stel

Hasil

Meningkatnya kinerja karyawan khususnya pada waktu berolah raga.

1 tahun


38


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pedidikan dan Pelatihan Formal Indikasi Pendanaan Rp. 7.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 7.000.000,00

Keluaran

Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal

1 tahun

Hasil

Meningkatnya konsentrasi karyawan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

1 tahun

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikasi Pendanaan Rp. 30.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 30.000.000,00

Keluaran

 LAKIP 2008  Laporan Tahunan 2008  Renja Bapeda 2010

 1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen

Hasil

Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 tahun

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Indikasi Pendanaan Rp. 6.500.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 6.500.000,00

Keluaran

Laporan Keuangan semesteran

2 dokumen

Hasil

Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran

1 tahun

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Indikasi Pendanaan Rp. 6.500.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 6.500.000,00

Keluaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

2 dokumen

Hasil

Terinformasikannya kinerja anggaran

1 tahun


39


d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Indikasi Pendanaan Rp. 8.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 8.000.000,00

Keluaran

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen

Hasil

Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun

1 tahun

6. Program Perencanaan Tata Ruang, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Survey dan Pemetaan Indikasi Pendanaan Rp. 500.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator

Tolok Ukur

Target Kinerja

Masukan


Rp. 500.000.000,00

Keluaran

Foto udara dan Peta garis hasil interpretasi foto udara

Foto udara seluas + 6.562,5 Ha dan Peta Garis seluas + 6.562,5Ha dengan skala 1:5000

Hasil

Meningkatnya ketersediaan data spatial berupa Foto Udara, Peta dan Data yang akurat untuk keperluan penataan ruang

6 Kecamatan

7. Program Kerjasama Pembangunan, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah Indikasi Pendanaan Rp. 100.000.000,00 Sumber dana: APBD Provinsi Jawa Barat Indikator

Tolok Ukur

Target Kinerja

Masukan


Rp. 100.000.000,00

Keluaran

 Pelaksanaan workshop  Koordinasi monev Tercapainya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan antara kabupaten/kota se Jabar dengan Prov. Jabar

 78 orang  1 tahun 1 tahun

Hasil

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencaaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Indikasi Pendanaan Rp. 40.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 40.000.000,00

Keluaran

Terselenggaranya bintek :  Perencanaan Pembangunan Daerah  Monev

 20 peserta  20 peserta

Hasil

Tersedianya aparatur perencana yang handal secara teknis dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan daerah dan monev secara komprehensif


70%

40


9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Rancangan RKPD Indikasi Pendanaan Rp. 750.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 750.000.000,00

Keluaran

 Musrenbang RKPD  Penyusunan dokumen RKPD  Penyusunan dokumen KUA  Penyusunan dokumen PPAS

   

Hasil

Terselenggaranya proses perencanaan tahunan

1 tahun

1 siklus 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

b. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Indikasi Pendanaan Rp. 375.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 375.000.000,00

Keluaran

 Tersususnnya LKPJ Tahun 2008  Tersusunnya Draft LKPJ 2009

 1 dokumen  1 dokumen

Hasil

Tersampaikannya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati

2 dokumen

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Indikasi Pendanaan Rp. 250.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 250.000.000,00

Keluaran

 Pengolahan data dan kegiatan pembangunan per kecamatan  Pengolahan data hasil monitoring  Laporan hasil monitoring  Laporan hasil evaluasi kegiatan pembangunan per kecamatan

 1 dokumen

Diperolehnya hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk perencanaan tahun berikutnya.

1 dokumen

Hasil


 1 dokumen  1 dokumen  1 dokumen

41


10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Indikasi Pendanaan Rp. 550.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 550.000.000,00

Keluaran

Tersedianya data dan hasil Analisis benchmarking potensi keuangan dan indikator ekonomi makro dengan daerah lain

1 dokumen

Hasil

Meningkatnya efisiensi perencanaan pembangunan ekonomi

1 dokumen

11. Program Perencanaan Sosial Budaya, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Indikasi Pendanaan Rp. 600.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 600.000.000,00

Keluaran

 Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan sosial budaya serta semakin terarah dan terpadunya program kegiatan.  Pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan ((Budgget Mapping Allocation).  Peraturan Bupati Bandung tentang Mmmaster Plan Pendidikan Tahun 2008-2025.  Model Pengembangan SD, SMP Cerdas.  Analisis Kebutuhan Pengembangan Modal SMK se Atap.

1 Dokumen

Hasil

Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup Bidang Sosial Tahun 2009.

1 Dokumen

12. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Pendamping WISMP) Indikasi Pendanaan Rp. 30.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 30.000.000,-

Keluaran

Meningkatnya pemahaman pengelolaan irigasi partisipatif

6 GP3A, 37 P3A, Komir dan SKPD terkait.

Hasil

Tumbuhnya partisipasi dalam pengelolaan irigasi. Meningkatnya dana pengelolaan irigasi

Pengelola irigasi 6 Daerah Irigasi (DI)


42


13. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik Kewilayahan Indikasi Pendanaan Rp. 500.000.000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Rp. 500.000.000,00

Keluaran

 Terlaksananya koordinasi perencaan bidang tata ruang, LH, permukiman, SDA dan transportasi.  Terwujudnya penyusunan perencanaan PSDA, Perumahan dan Kebersihan, Transportasi, Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup.  Tersusunnya basis data (daya dukung lingkungan dan data perijinan tahun 2008)

 1 paket

Keterpaduan perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

1 paket

Hasil

 1 paket

 1 paket

14. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, meliputi kegiatan sebagai berikut: a. Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB (IPM, SUSEDA dan KBDA) Indikasi Pendanaan Rp. 600.000,000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Keluaran

Tersusunnya pengolahan, updating, dan analisa data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu: - SUSEDA - IPM - GINI ratio - KBDA Tersedianyan data dan informasi sebagai bahan penunjang perencanaan oleh SKPD

Hasil


Rp. 600.000,000,00

- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen 80%

43


b. Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB (Kabupaten dan Semesteran) Indikasi Pendanaan Rp. 700.000,000,00 Sumber dana: APBD Kabupaten Bandung Indikator Tolok Ukur Target Kinerja Masukan


Keluaran

Tersusunnya pengolahan, updating, dan analisa data PDRB Kabupaten dan Kecamatan, yaitu: - PDRB Kabupaten - PDRB Kecamatan - Input-Output(IO) - Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Hasil

Tersusunnya data dan informasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah


Rp. 700.000,000,00

   

1 1 1 1

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

70%

44

Renja dan Pendanaan

LAMPIRAN 4.1. Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Tahun 2009 MISI Meningkatkan Profesionalisme Perencanaan

TUJUAN Meningkatkan kinerja perencanaan

SASARAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana

STRATEGI  Pembinaan Perencanaan

KEBIJAKAN Pengembangan Perencana

SDM

PROGRAM

KEGIATAN

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana  Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah


Renja dan Pendanaan

MISI

TUJUAN

SASARAN Meningkatkan sarana dan prasarana.

STRATEGI  Pengadaan sarana dan prasarana

KEBIJAKAN Peningkatan sarana dan prasarana

PROGRAM

KEGIATAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja  Penyediaan Alat Tulis Kantor  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan  Penyediaan Makanan dan Minuman  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah  Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor  Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ operasional

Peningkatan Disiplin Aparatur

 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


Renja dan Pendanaan

MISI Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan Pembangunan

TUJUAN Menyusun kerangka regulasi Perencanaan yang partisipatif Menyusun kerangka regulasi prosedur penyusunan APBD Menyusun kerangka prosedur monitoring dan evaluasi pembangunan Meningkatkan ketersediaan data pembangunan

SASARAN Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran Tercapainya sasaran fungsional kegiatan

Meningkatnya kualitas data

Meningkatnya monitoring dan evaluasi

STRATEGI Meningkatkan dan menyempurnakan prosedur yang terkait dengan perencanaan pembangunan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran  Meningkatkan indikator dan penilaian monev  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Monev Meningkatkan ketersediaan data yang akurat

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

KEBIJAKAN

PROGRAM

KEGIATAN

Perencanaan Pembangunan Daerah

 Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan dokumen perencanaan daerah secara sinergis

Perencanaan Tata Ruang

 Survey dan Pemetaan

Pengembangan Data/ informasi/ Statistik Daerah

Peningkatan kualitas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan


 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah  Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB  Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran  Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran  Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Optimalisasi kerangka regulasi perencanaan pembangunan Menyusun kerangka regulasi dalam penganggaran

Menyusun kerangka regulasi dalam monev

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


Renja dan Pendanaan

MISI

TUJUAN

SASARAN 

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

STRATEGI Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

KEBIJAKAN Peningkatan koordinasi yang komprehensif

PROGRAM Kerjasama Pembangunan

KEGIATAN  Koordinasi Dalam Pemecahan MasalahMasalah Daerah  Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi



Perencanaan Pembangunan Ekonomi



Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya



Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya alam

 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Sumberdaya Alam


Renja dan Pendanaan

LAMPIRAN 4.2. Rencana Kinerja Tahunan TAHUN 2009 Instansi

: Bapeda Kabupaten Bandung Sasaran

Uraian 1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Perencana

Indikator 2 Pembinaan Perencanaan

Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target) 3

Program 4 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Meningkatkan sarana dan prasarana.

Pengadaan sarana dan prasarana

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian 5 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja

Satuan

6 Masukan - Dana - SDM - Waktu Keluaran : Tersedianya bantuan dana pendidikan dan pelatihan formal Hasil : Peningkatan Konsentrasi karyawan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bintek Monev Hasil : - Peningkatan Kualitas SDM

7

Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersampaikannya Surat

Rencana Tingkat Capaian (Target) 8

Rp orang bulan

7.000.000 10 12

bulan

12

bulan

12

Rp. Orang Bulan

40.000.000 20 12

Ket. 9

Peserta 40 %

70

Rp. Orang Bulan

5.000.000 2 12

Nomor

2.000


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator

Kegiatan Rencana Tingkat Capaian (Target)

Program

Uraian

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Indikator Kinerja Hasil : - Peningkatan Koordinasi antar SKPD dan satakeholder Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Terpeliharanya jaringan listrik dan ketersediaan air minum serta komunikasi melalui telepon dan internet Hasil : Peningkatan produktifitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yang baik. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran:  Tersedianya petugas kebersihan kantor  Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Hasil: Terciptanya kebersihan kantor dan lingkungan Masukan Dana SDM Waktu Keluaran :  Tersedianya petugas perbaikan peralatan komputer  Tersedianya suku cadang perbaikan komputer

Rencana Tingkat Capaian (Target)

Satuan

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

70.000.000 2 12

Ket.

bulan 12 bulan 12 Rp. Orang Bulan

35.000.000 3 12

 orang

 3

 tahun

 1 tahun

1 tahun

1 tahun

Rp. Orang Bulan

17.000.000 1 12

Orang tahun

1

1


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Uraian

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja Hasil : Berfungsinya peralatan kerja dan tersedianya suku cadang operasional peralatan kerja. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya ATK

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Hasil : Terpenuhinya kebutuhan ATK Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Hasil : Terselenggaranya operasional kantor untuk barang cetakan dan penggandaan Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya kebutuhan barang instalasi listrik Hasil : Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan. Masukan Dana SDM Waktu


Satuan

tahun

1

Rp. Orang Bulan

30.729.000 2 12

bulan

12

Bulan

12

Rp. Orang Bulan

32.635.000 1 12

bulan

12

bulan

12

Rp. Orang Bulan

4.200.000 1 12

bulan

12

bulan

12

Rp. Orang Bulan

40.000.000

Ket.


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Uraian

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Indikator Kinerja

Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Hasil : Meningkatkan efektivitas kinerja aparat perencana yang ditunjang dengan perlengkapan kantor yang memadai. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Hasil : Meningkatkan kinerja aparat Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya surat kabar/majalah:  Surat Kabar Lokal  Surat Kabar Regional  Surat Kabar Nasional  Majalah Basa Sunda  Majalah Nasional Tersedianya buku:  Buku Keagamaan  Buku Ilmu Pengetahuan Umum  Buku Ilmu Pengetahuan Sosial  Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan.  Buku Ekonomi dan Keuangan  Buku Peraturan Perundang-undangan Hasil : Meningkatnya pengetahuan aparat


Satuan

Paket

1

Bulan

12

Rp. Orang Bulan

2.500.000

Ket.

Paket 1 tahun

1

Rp. Orang Bulan

18.000.000

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan

4x12 8x12 6x12 2x2 4x12

Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku

5 4 5 3 7 10

1

Tahun

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Uraian

Indikator Kinerja


Satuan

Ket.

BAPEDA Kabupaten Bandung. Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah

Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Terpenuhinya makanan dan minuman kantor Hasil Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan.

Rp. Orang Bulan

57.800.000

bulan

12

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

235.000.000 1 12

bulan

12

Tahun

1

Masukan Dana SDM Waktu

Rp. Orang Bulan

83.200.000

Keluaran : Pembayaran honorarium tenaga kerja non PNS terdiri dari:  Sarjana  SMA  SD

Orang Orang Orang

4 3 1

Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri serta luar negeri. Hasil : Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional serta luar negeri

Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

12

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Uraian

Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Indikator Kinerja

Hasil : Meningkatnya kinerja tenaga kerja Non PNS. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran :  Pemeliharan ringan/rtuin  Rehab/Penataan Ruang. Hasil : Terpeliharanya bangunan kantor, teratasinya kebocoran dan tertatanya ruangan kantor.

Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Pemeliharaan dan operasionalisasi kendaraan operasional kantor terdiri dari:  Kendaraan roda 4  Kendaraan Roda 2 Hasil : Terpeliharanya kendaraan operasional kantor. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya pakaian olahraga.


Satuan

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

61.550.000

bulan

12

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

255.400.000

Unit Unit

10 15

%

80

Rp. Orang Bulan

10.000.000

Stel

75

Ket.

12

12

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Terwujudnya keterpaduan antar sektor, dan wilayah

Indikator

Meningkatkan dan menyempurnakan prosedur yang terkait dengan perencanaan pembangunan


Program


Uraian

Penyusunan Rancangan RKPD.

Terwujudnya alokasi anggaran sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran

-

Tercapainya sasaran fungsional kegiatan

 Meningkatkan indikator dan penilaian monev  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Monev

-

Meningkatnya kualitas data

Meningkatkan ketersediaan data yang akurat

Perencanaan Tata Ruang

Survey dan Pemetaan

Indikator Kinerja Hasil : Meningkatnya konsentrasi karyawan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan formal. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran  Musrenbang RKPD.  Penyusunan Dokumen RKPD.  Penyusunan Dokumen KUA  Penyusunan Dokumen PPAS Hasil Terselenggaranya proses perencanaan tahunan

Masukan Dana SDM Waktu


Satuan

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

750.000.000 400 12

   

1 1 1 1

Siklus Dokumen Dokumen Dokumen

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

500.000.000

Ket.

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

Uraian

Pengolahan, updating dan analisis data (IPM, SUSEDA dan KBDA)

Penyusunan dan Pengumpulan data PDRB

Indikator Kinerja

Keluaran : Foto Udara seluas ± 6.562,5 ha dan Peta Garis seluas ± 6.562, 5 ha dengan skala 1:1500 Hasil : Meningkatnya ketersediaan data spatial berupa foto udara, peta dan data yang akurat untuk keperluan penataan ruang. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersusunnya pengolahan, updating, dan analisa data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu:  SUSEDA  IPM  GINI Ratio  KBDA Hasil : Tersedianya data dan informasi sebagai bahan penunjang perencanaan oleh SKPD. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersusunnya pengolahan, updating, dan analisa data PDRB Kabupaten dan Kecamatan, yaitu:  PDRB Kabupaten  PDRB Kecamatan  Input-Output (IO)  Incremental Capital Output Ratio (ICOR)


Satuan

Foto Udara Peta Garis

6.562,5 6.562,5

Kecamatan

6

Rp. Orang Bulan

600.000.000

1 1 1 1


80

%

Rp. Orang Bulan

700.000.000 200 12

   

1 1 1 1


Ket.

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Meningkatnya monitoring dan evaluasi

Indikator

Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan


Program


Uraian

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Kinerja

Hasil : Tersusunnya data dan informasi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan daerah Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersusunnya Dokumen LKPJ 2008 dan draf LKPJ 2009 Hasil : Tersampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran :  Pengolahan data dan kegiatan pembangunan per kecamatan.  Pengolahan data hasil monitoring.  Laporan hasil monitoring  Laporan hasil evaluasi kegiatan pembangunan per kecamatan. Hasil : Diperolehnya hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk perencanaan tahun berikutnya. Masukan Dana SDM Waktu


Satuan

%

70

Rp. Orang Bulan

375.000.000,00

Dokumen

2

Dokumen

2

Rp. Orang Bulan

250.000.000,00

Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen

1 1 1 1 1 1

Dokumen

1

Rp. Orang Bulan

30.000.000,00

Ket.

12

12

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Uraian

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indikator Kinerja

Keluaran :  LAKIP 2008  Laporan Tahunan 2008  RENJA BAPEDA 2010 Hasil : Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan semesteran Hasil : Tersampaikannya kinerja keuangan semesteran. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Hasil : Terinformasikannya kinerja anggaran. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran : Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Hasil : Terinformasikannya kinerja keuangan akhir tahun


Satuan

Dokumen

1

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

6.500.000,00 1 12

Dokumen

2

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

6.500.000,00 1 12

Dokumen

2

%

65

Rp. Orang Bulan

8.000.000,00 1 12

Dokumen

1

Tahun

1

Ket.


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian Meningkatnya penelitian dan pengembangan 

Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan

Indikator Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang aplikatif Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait


Program

Kerjasama Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Uraian

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah – Masalah Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Indikator Kinerja

Masukan Dana SDM Waktu Keluaran  Pelaksanaan workshop  Koordinasi monev Hasil Tercapainya peningkatan sinergitas perencanaan pembangunan antara Kabupaten/Kota se Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Barat Masukan Dana SDM Waktu Keluaran Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi yang terintegrasi di lingkup perencanaan sektor ekonomi serta Tersedianya data dan analisis benckmarking indikator ekonomi makro dengan daerah lainnya. Hasil Meningkatnya efisiensi perencanaan pembangunan ekonomi. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan sosial budaya serta terarah dan terpadunya program kegiatan.


Satuan

Rp. Orang Bulan

100.000.000 78 12

Tahun

1

Tahun

1

Rp. Orang Bulan

550.000.000

dokumen

1

%

90

Rp. Orang Bulan

600.000.000

1

Dokumen

Ket.

12

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Uraian

Indikator Kinerja

Satuan

Ket.

2.

Perencanaan Koordinasi Penyusunan Prasarana Wilayah Masterplan Pengendalian dan Sumberdaya Alam Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Pendamping WISMP)

Pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (Budgget Mapping Allocation). 3. Peraturan Bupati tentang Masterplan Pendidikan tahun 2008-2005 4. Model Pengembangan SD, SMP Cerdas. 5. Analisis kebutuhan pengembangan model SMK seatap. Hasil Kesepakatan priortas program dan kegiatan yang diusulkan sebagai bahan perencanaan pembangunan lingkup bidagn sosial tahun 2009. Masukan Dana SDM Waktu


Keluaran Meningkatnya pemahaman pengelolaan irigasi partisipatif.

Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik Kewilayahan.

Hasil Tumbuhnya partisipasi dalam pengelolaan irigasi dan meningkatnya pengelolaan irigasi. Masukan Dana SDM Waktu Keluaran:  Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang tata ruang, LH, Permukiman, SDA dan Transportasi.  Terwujudnya penyusunan perencanaan PSDA, perumahan dan kebersihan,

1

Dokumen

Rp Orang Bulan

30.000.000

6 GP3A, 37 P3A, Komir dan SKPD

1

Rp Orang Bulan

500.000.000

 Paket

1

 Paket

1

12

12


Renja dan Pendanaan

Sasaran Uraian

Indikator


Program

Uraian

Indikator Kinerja transportasi, penataan ruang, dan lingkungan hidup.  Tersusunnya basis data (daya dukung lingkungan dan data perijinan tahun 2008. Hasil: Keterpaduan perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan.


Satuan

 Paket

1

Tahun

1

Ket.


Penutup

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh unit dan sub unit organisasi yang ada di BAPPEDA Kabupaten Bandung, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun demikian pada pelaksanaanya tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penyeseuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 disusun sebagai rancangan kegiatan pada tahun 2010 yang direncanakan oleh BAPPEDA dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2006-2010, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2006- 2010 yang merupakan pedoman operasional tahunan dalam rangka mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan Perencanaan Daerah. Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 ini dharapkan dapat mencapai tujuan dan menjaga kualitas hasil kegiatan serta memberikan pedoman dalam mewujudkan pencapaian kinerja (performing government) BAPPEDA Kabupaten Bandung yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan pada tahun 2010. Oleh karena itu semua upaya yang dilakukan oleh BAPPEDA dalam rangka menunjang dan mendukung perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung harus mendapat dukungan dari berbagai instansi dan stakeholder terkait.


62

RENCANA KERJA BAPEDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2009

Recommend Documents