KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT
INTEGRITAS
PROFESIONALISME SINERGI __Juni 2014 PELAYANAN ________________,
KESEMPURNAAN
Pengertian Akuntansi dan Akuntansi di Sektor Pemerintahan
Suatu ketrampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksitransaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.
Fungsi Akuntansi
Suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan.
Membantu manusia dengan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dalam menggunakan benda-benda ekonomi yang langka dan yang memiliki alternatif penggunaan
Siklus Akuntansi
Bukti Transaksi
Jurnal
Buku Besar
Neraca Saldo
Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan
Jurnal Penutup
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 UndangUndang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Pasal 70 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.” 3. Kesepakatan DPR RI dan Pemerintah pada Rapat Konsultasi tanggal 25 September 2008, antara lain: Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memulai pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kemudian Pemerintah akan menyusun tahapan-tahapan dan persiapan-persiapan akuntansi berbasis akrual Dalam UU APBN TA 2009, informasi pos-pos akrual sudah harus disajikan meskipun dalam bentuk lampiran (suplementary document) 4. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP (Pengganti PP 24 Tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN 4
Pasal 1 UU 17/2003
• Pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih • Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
Pasal 36 ayat (1) UU 17/2003
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun
Pasal 70 ayat (2) UU 1/2004
• Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008
PP 24 Tahun 2005
PP 71 Tahun 2010
• Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• Mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual dilaksanakan selambatlambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2015
DEFINISI DAN URGENSI AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS AKRUAL adalah suatu basis akuntansi di mana TRANSAKSI EKONOMI ATAU PERISTIWA AKUNTANSI DIAKUI, DICATAT, DAN DISAJIKAN dalam laporan keuangan PADA SAAT TERJADINYA TRANSAKSI tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. PENDAPATAN DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA HAK dan tidak semata-mata pada saat kas masuk ke kas negara. BELANJA DIAKUI/DICATAT PADA SAAT TIMBULNYA KEWAJIBAN atau tidak selalu pada saat kas keluar dari kas negara. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN 6
Basis Akuntansi Basis Akrual (Accrual Basis Of Accounting)
Basis Kas (Cash Basis of Accounting)
Suatu transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan saat kas/setara kas diterima atau dibayarkan.
Pencatatan pendapatan dan atau biaya dilakukan pada saat kas diterima oleh kas pemerintah (Kas Umum Negara) atau dibayarkan dari kas pemerintah (Kas Umum Negara).
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN 7
Keunggulan dan Kekurangan Basis Akrual Keunggulan • Menghasilkan Laporan Keuangan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan • Pengalokasian sumber daya dapat diketahui lebih akurat; • Penilaian kinerja yang lebih akurat dalam satu tahun pelaporan karena penilaian kesehatan keuangan dikaitkan pada kinerja organisasi pemerintah; • Dapat menghasilkan nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang lebih baik; • Pengukuran penilaian biaya suatu program/kegiatan yang lebih baik; • Sesuai Reformasi Manajemen Keuangan pemerintah yang diamanatkan UU; • Sesuai dengan international best practices, termasuk untuk kebutuhan Government Finance Statistics-2001 (GFS 2001) yang berbasis akrual; • Mengakumulasi kewajiban pembayaran pensiun; • Menyelaraskan/Meratakan belanja modal dengan akuntansi penyusutan; • Mewaspadai risiko default hutang yang akan jatuh tempo bersanksi denda; • Memungkinkan perundingan dan penjadwalan utang yang mungkin tak mampu dibayar di masa depan yang masih jauh, tanpa tergesa-gesa; • Permintaan hair cut apabila posisi keuangan terlihat tidak tertolong lagi menjadi masuk akal di mata negara/lembaga donor; • Memberi gambaran keuangan lebih menyeluruh tentang keuangan negara dari sekadar gambaran kas; • Mengubah perilaku keuangan para penggunanya menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Kekurangan Relatif lebih kompleks dibanding basis akuntansi kas maupun basis kas menuju akrual sehingga membutuhkan SDM dengan kompetensi akuntansi yang memadai
PRAKTEK AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI DUNIA INTERNASIONAL DAFTAR NEGARA-NEGARA YANG TELAH MENERAPKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: No.
Negara
Catatan
1
Australia
Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 1997
2
Kanada
Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 2002
3
Selandia Baru
Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 1992
4
Inggris
Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 2006
5
Amerika Serikat
Akuntansi Akrual penuh, penyusunan Lap. Keu Konsolidasi sejak 1998
6
Prancis
7
Yunani
8
Swiss
9
Swedia
10
Finlandia
11
Islandia
12
Italia
Berpindah ke Akrual. Standar yang berlaku dalam proses pengembangan mengacu pada IFRS, IPSAS Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian Adopsi IPSAS efektif sejak tahun 2007 Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas Menerapkan akuntansi akrual pada penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan beberapa elemen dalam basis kas
PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BASIS KAS DENGAN BASIS AKRUAL (PENDAPATAN) Pendapatan-LRA Penerimaan oleh BUN/BUD atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah SAL dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
Pendapatan-LO
LRA vs LO
SINERGI
Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kekayaan Bersih adalah Selisih Aset dengan Kewajiban atau disebut dengan Ekuitas.
PELAYANAN
10
KESEMPURNAAN
PERBEDAAN PENGAKUAN ANTARA BASIS KAS DENGAN BASIS AKRUAL (BELANJA/BEBAN) Belanja-LRA
Semua pengeluaran oleh BUN/BUD yang mengurangi SAL dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
Beban-LO
LRA vs LO
SINERGI
Kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
PELAYANAN
11
KESEMPURNAAN
Laporan Keuangan Akuntansi Berbasis Akrual UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL • Laporan Realisasi Anggaran Laporan Pelaksanaan Anggaran • Laporan Perubahan SAL (BUN)
Laporan Finansial
Catatan Atas Laporan Keuangan
INTEGRITAS
• • • •
Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas (BUN)
• Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
12
KESEMPURNAAN
PENTAHAPAN IMPLEMENTASI BASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH PUSAT Akrual: Menggunakan Aplikasi SPAN dan SAIBA
2016 Akrual: Menggunakan Aplikasi SPAN dan SAKTI
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
13
KESEMPURNAAN
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
14
KESEMPURNAAN
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015
Peningkatan kualitas SDM
Komitmen pimpinan K/L
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
Penyiapan prasarana dan regulasi
Sistem informasi Akuntansi Akrual
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Komitmen Pimpinan Komunikasi aktif dengan pihak internal dan eksternal terkait pelaksanaan Akuntansi berbasis akrual
Memotivasi staf dan lingkungannya untuk implementasi SAP berbasis akrual
Fokus pada perbaikan berkelanjutan
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Sarana Prasarana
Penyediaan anggaran yang memadai Menyediakan komputer, ruangan dan prasarana lainnya
Menyediakan helpdesk untuk melayani pertanyaan satker
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Sistem Informasi Akuntansi
Inventarisasi proses bisnis dan jenis transaksi termasuk PNBP
Menyusunan Kebijakan Akuntansi K/L
Pembuatan Pedoman Penyusunan Laporan keuangan dan regulasi akuntansi Lainnya.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Perumusan regulasi/kebijakan
PMK 213/PMK.05/2013
SAPP
PMK 214/PMK.05/2013 KepDirjen 224/PB/2014
Bagan Akun Standar
PMK 215/PMK.05/2013
Jurnal Standar
PMK 219/PMK.05/2013
Kebijakan Akuntansi
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN19
Perangkat Hukum SAIBA • Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual: Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2014 (pengganti Per 57/PB/2013) • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Kementerian Negara/Lembaga
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
20
KESEMPURNAAN
Penyiapan Informasi Teknologi
• Pembangunan SPAN dan SAKTI sebagai sistem yang terintegrasi • Pengembangan SAI Eksisting menjadi SAI berbasis Akrual yang sesuai dengan SAP • Penyediaan Penyuluh Trainer pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, BPPK, dan KPPN • Penyediaan Helpdesk
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
21
KESEMPURNAAN
Latar belakang Pengembangan SAIBA • Pada tahun 2014 SPAN sudah mulai diimplementasikan pada beberapa KPPN, sesuai tahapannya • SAKTI belum diimplementasikan Tahun 2014, • TA 2014 Kementerian Negara/Lembaga masih menggunakan SAI (SAKPA) • Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta mengembangkan SAI yang menghasilkan Laporan keuangan berbasis Akrual.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
22
KESEMPURNAAN
Pembangunan Aplikasi SAIBA Aplikasi yang dibangun direncanakan: 1. SAIBA –Satker Menggantikan SAKPA 2. SAIBA – Wilayah menggantikan SAPPA-W 3. SAIBA – Eselon I Menggantikan SAPPA- E1 4. SAIBA – KL Menggantikan SAPA Direktorat APK Penyusunan Bisnis Proses
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
Direktorat SP Pembuatan Program
PELAYANAN
23
KESEMPURNAAN
Pembangunan Aplikasi SAIBA Aplikasi akan terus dikembangkan agar: 1. Mudah diaplikasikan 2. Mampu menghasilkan semua laporan keuangan yang dibutuhkan 3. Sesuai dengan peraturan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan 4. Terintegrasi dengan aplikasi yang lain (misalnya SIMAK-BMN). 5. Konsekuensinya Aplikasi SIMAK-BMN akan disesuaikan. INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
24
KESEMPURNAAN
Uji Coba dan Implementasi
• SAIBA telah diuji Coba mulai Awal Triwulan IV pada seluruh K/L • Sehingga TA 2014 bisa menghasilkan Laporan CTA (menggunakan SAI) dan juga menghasilkan Laporan Akrual (menggunakan SAIBA). • Laporan Akrual SAIBA belum diwajibkan (masih bersifat opsional) TA 2014. • Laporan Akrual diwajibkan TA 2015.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
25
KESEMPURNAAN
Sumber Daya Manusia
Sosialisasi/bimtek/ pelatihan internal akuntansi berbasis akrual
Sistem reward and punishment sebagai dorongan untuk berprestasi
Bekerja keras, disiplin, loyalitas, profesionalisme untuk mendukung keberhasilan
Duta Akrual: diprogramkan untuk menjadi agen perubahan untuk akuntansi berbasis akrual.
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
CAPACITY BUILDING KONSEP SINERGI&INTEGRASI PROGRAM TRAINING AKRUAL Dit. APK:2013
Sinergi dan Integrasi modul dan kegiatan
Dit. APK Dit. TP
BPPK 2014 >>
PPAKP
Setditjen
Sosialisasi/ Training
Sosialisasi/ Training
Upgrading
Training
PENGAJAR PPAKP
KANTOR PUSAT DJPB
SATKER K/L DAN SKPD
Training/ Pembinaan
Stakeholders lain (a.l. KSAP, IAI, Perguruan Tinggi)
KANTOR VERTIKAL DJPB (KANWIL/KPPN)
Training/ Pembinaan Sinergi dan Koordinasi modul
PUSDIKLAT/ KANTOR PUSAT K/L / AKADEMISI
Sinergi dan Koordinasi modul
Tujuan: Pencapaian Standardisasi mutu modul dan kompetensi pegawai
27
Kebutuhan Pengetahuan Akuntansi Akrual • Pada Satker Satker hrs Paham Konsep Akrual • Pada KPPN Seksi Vera harus mampu membimbing Satker mitra kerja. • Pada Kanwil DJPBN Kanwil membina KPPN, UAW, dan Pemda • Pada Eselon I Membina Unit Vertikalnya masing• Pada K/L masing
Duta Akrual Pegawai yang bertugas mensosialisasikan/ mempromosikan regulasi, kebijakan-kebijakan, meningkatkan kesadaran, manfaat terkait implementasi akuntansi akrual. Duta Akrual diharapkan mampu mempengaruhi karyawan untuk menciptakan dan meningkatkan kesadaran mensukseskan implementasi akuntansi akrual. INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Konsolidasi) Kementerian Negara/Lembaga
LKPP LRA
LRA
LPSAL
Laporan Operasional Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas Neraca
Neraca Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan keuangan
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
Catatan Atas laporan Keuangan
SINERGI
PELAYANAN
29
KESEMPURNAAN
Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual UNSUR LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL • Laporan Realisasi Anggaran Laporan Pelaksanaan Anggaran • Laporan Perubahan SAL
Laporan Finansial
Catatan Atas Laporan Keuangan
• • • •
Neraca Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Arus Kas
• Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Realisasi Anggaran Pengertian dan Tujuan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.
Manfaat Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit- LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif
Struktur dan Isi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pendapatan-LRA Belanja Transfer Surplus/defisit-LRA Penerimaan pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)
Illustrasi Format LRA
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pengertian dan Tujuan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.
Manfaat Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Struktur dan Isi
1. Saldo Anggaran Lebih awal 2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya 5. Lain-lain 6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Ilustrasi Format Laporan Perubahan SAL
NERACA Pengertian dan Tujuan
laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu
Manfaat Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu.
Struktur dan Isi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kas dan setara kas Investasi jangka pendek Piutang pajak dan bukan pajak Persediaan Investasi jangka panjang Aset tetap Kewajiban jangka pendek Kewajiban jangka panjang Ekuitas.
Illustrasi Format NERACA
Laporan Operasional Pengertian dan Tujuan
disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Manfaat Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Struktur dan Isi
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pendapatan-LO Beban Surplus/Defisit dari operasi Kegiatan non operasional Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Pos Luar Biasa Surplus/Defisit-LO
Illustrasi Format Laporan Operasional
Laporan Arus Kas
Pengertian
• bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris
Tujuan
• memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Manfaat
• Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. • Alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. • Memberikan informasi dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).
Struktur dan Isi Laporan Arus Kas Aktivitas Operasi
Laporan Arus Kas
Aktivitas Investasi
Aktivitas Pendanaan Aktivitas Transitoris
Arus masuk kas
Penerimaan Perpajakan, PNBP, Hibah, Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Lain-lain, penerimaan dari pendapatan Luar Biasa, Transfer
Arus keluar kas
Pembayaran Pegawai, Barang, Bunga, Subsidi, Hibah Bantuan Sosial, Lain-lain dan Transfer
Arus masuk kas
Penjualan Aset Tetap, Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas
Arus keluar kas
Perolehan Aset Tetap, Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah, Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas
Arus masuk kas
Penerimaan utang luar negeri, utang obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara
Arus keluar kas
Pembayaran pokok utang luar negeri, utang obligasi, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara
Illustrasi Format Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Perubahan Ekuitas Pengertian dan Tujuan
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Manfaat Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Struktur dan Isi
1. Ekuitas awal 2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. 4. Ekuitas akhir
Ilustrasi Format Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pengertian
Tujuan
CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah
Manfaat Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan
Struktur dan Isi pada CaLK Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatannya Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
Kerangka Umum SAPP SAPP SAI (Kementerian/Lembaga)
SA-BUN (Kementerian Keuangan)
Kerangaka Umum SAPP………… (lanjutan) SiAP
Sistem Akt. Pusat
SAUP
Sistem Akt. Utang Pemerintah
SIKUBAH
SA-BUN
Sistem Akt. Hibah
SAIP
Sistem Akt. Investasi Pemerintah
SAPPP
Sistem Akt. Penerusan Pinjaman Pemerintah
SATD
Sistem Akt. Transaksi ke Daerah
SABS
Sistem Akt. Belanja Subsidi
SABL
Sistem Akt. Belanja Lain-Lain
SATK
Sistem Akt. Transaksi Khusus
SAPBL
Sistem Akt. & Pelaporan Badan Lainnya
Kerangaka Umum SAPP………… (lanjutan)
Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang
SA I
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan / Barang dibuat secara berjenjang dengan unsur vertikal dan dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas
OVERVIEW APLIKASI
Aplikasi Satker
Aplikasi di KPPN Aplikasi SAS
DIPA,SSBP, SPM,SP2D
Data Persediaan
Aplikasi SIMAK
Apl. Persediaan
Persediaan, Aset Tetap, Aset Lainnya,Beban Persediaan. Beban Penyusutan, Koreksi Ekuitas
Rekon Internal
SPAN Rekonsiliasi
Penggabungan Aplikasi SAIBA
Aplikasi di Wilayah
Aplikasi SAIBAW/ SAIBA E1
JENJANG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
• Penyusunan LK Secara Berjenjang UAPPA
UAPPA-E1
UAPPA-W
UAKPA
UAKPA
UAPPA-E1
UAPPA-W
UAKPA
UAKPA
UAPPA-W
UAKPA
UAKPA
UAPPA-E1
UAPPA-W
UAKPA
UAKPA
UAPPA-W
UAKPA
UAKPA
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN I
Unit Organisasi
Terima
Proses
Kirim
UAKPA
-
UAPPA-W
14 April 2XX1
6 hari
20 April 2XX1
UAPPA-E1
22 April 2XX1
4 hari
26 April 2XX1
UAPA
28 April 2XX1
8 hari
07 Mei 2XX1
Kemenkeu
07 Mei 2XX1
Waktu Pengiriman
12 April 2XX1
2 Hari 2 Hari 2 Hari
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTER I
Unit Organisasi
Terima
Proses
Kirim
UAKPA
-
UAPPA-W
14 Juli 2XX1
6 hari
20 Juli 2XX1
UAPPA-E1
22 Juli 2XX1
3 hari
25 Juli 2XX1
UAPA
27 Juli 2XX1
4 hari
31Juli 2XX1
Kemenkeu
31 Juli 2XX1
Waktu Pengiriman
12 Juli 2XX1
2 Hari 2 Hari 2 Hari
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TRIWULAN III
Unit Organisasi
Terima
Proses
Kirim
UAKPA
-
UAPPA-W
14 Oktober 2XX1
6 hari
20 Okt 2XX1
UAPPA-E1
22 Oktober 2XX1
5 hari
27 Okt 2XX1
UAPA
29 Oktober 2XX1
9 hari
07 Nop 2XX1
Kemenkeu
07 Nopember 2XX1
Waktu Pengiriman
12 Okt 2XX1
2 Hari 2 Hari 2 Hari
LAPORAN PSEUDO TAHUN 2015 DASAR HUKUM S-9180/PB/2015 TENTANG PENYUSUNAN PSEUDO LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015
LATAR BELAKANG: • Pemahaman Penyusun Laporan Keuangan atas Akuntansi Berbasis Akrual • Pengunaan Aplikasi Baru (Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA) • Perbedaan Rekonsiliasi
RANGKUMAN HASIL TELAAH PENYUSUNAN PSEUDO LKKL OKTOBER 2015 No
Hasil Telaah Pseudo LKKL
1.
Perbedaan nilai Jumlah Aset dengan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas pad Neraca beberapa KL /Neraca tidak balance
2.
Beberapa akun pada Neraca dan Neraca Percobaan memiliki posisi saldo akun yang tidak normal debet/kreditnya
3.
Ketidaksesuaian nilai akun Ekuitas Akhir pada LPE dan Neraca di beberapa KL
4.
Masih terdapat akun Pendapatan yang Ditangguhkan pada Neraca
5.
Terdapat realisasi beban pada LO yang tidak ada realisasi belanjanya pada LRA
6.
Realisasi belanja tanpa pagu anggaran LRA
7.
Terdapat akun pendapatan pajak dan hibah yang seharusnya tidak ad di KL
8.
Akun “belum diregister” pada neraca tidak diungkapkan secara memadai di CALK
9.
Terdapat uraian “null” pada Laporan Operasional
10.
Terdapat akun “Selisih Revaluasi Aset Tetap” pada LPE tidak diungkapkan secara memadai di CALK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat Helpdesk : www.perbendaharaan.go.id
INTEGRITAS
PROFESIONALISME
SINERGI
PELAYANAN
KESEMPURNAAN56
