BAB AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah

BAB

7 6

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: ü Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintah daerah ü Memahami siklus akuntansi pemerintah daerah ü Melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

For wise words

97

Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik

BAB VII AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 4. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 Karakteristik akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut: Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup 3 hal: 1. Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya (khususnya keuangan) serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pencapain tujuan yang telah ditetapkan melalaui laporan keuanagan secara periodik. 2. Manajerial, yakni menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas aset, hutang dan ekuitas dana. 3. Transaparansi, yakni menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudakn penyelenggaraan pemerintah yang baik. Asumsi dasar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal berikut: 1. Basis Kas, yakni pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah. 2. Asas universalitas, yakni semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. 3. Asas bruto, yakni tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Artinya setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan denganjumlah kotor, tidak dikurangkan dari pengeluaran, sehingga informasi total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia. 4. Dana Umum, yakni unit pengelola APBD merupakan entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran daerah, termasuk aset, huatang dan ekuitas dana. Setiap dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan khusus dan dipertanggungjawabkan secara khusus merupakan bagian tak terpisahkan dari Dana Umum atau APBD.

98


Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan batasan peraturan yang ada. Sehingga, entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari: 1. Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang merupakan badan eksekutif daerah. 2. DPRD, Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Dinas dari pemerintahan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan lembaga teknis daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan unit instansi sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi, dimana dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi kepemerintahan terrtentu. Klasifikasi Perkiraan. Bagan perkiraan standar diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi sehingga memungkinkan perlakukan akuntansi yang seragam dan konsisten, dan kemudian dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya diperlukan untuk memfasilitasi konsolidasi kinerja keuangan pemerintah daerh dan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan sistem statistik keuangan internasional dalam konsep Government Finance Statistics (GFS). Menurut GFS Manual, anggaran negara diklasifikasikan menurut fungsi, dan akan dirinci kedalam sub fungsi, program dan kegiatan untuk masing-masing tingkatan organisasi, sehingga bagan perkiraan standar disesuaikan dengan klasifikasi anggaran tersebut.

B. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akuntansi Anggaran Akuntansi Realisasi Anggaran Pencatatan di Buku Besar dan Buku Pembantu Pembuatan Neraca Percobaan Penyusunan Jurnal Penyesuaian dan Penutup Penyusunan Laporan Keuangan

C. Ilustrasi Transaksi 1. Akuntansi Anggaran Penjurnalan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah dimulai pada saat APBD disahkan oleh DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda serta dikeluarkannya Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) atau Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) atau allotment. Dimisalkan, suatu unit pemerintah daerah mempunyai data anggaran yang telah disahkan oleh DPRD sbb:

99

Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik No 1

2

3 4

5

Keterangan Pendapatan : - Pendapatan Pajak Daerah - Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Pendapatan Belanja : - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal : - Belanja Gedung & Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan Jumlah Belanja Surplus/Defisit Tahun Berjalan Pembiayaan : Penerimaan Pembiayaan : - Penggunaan SiLPA - Pinjaman Dalam Negeri Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan : - Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pem.erintah Pusat Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto

APBD (dalam Rp)

OKA (dalam Rp)

250.000.000 135.000.000 385.000.000

255.000.000 140.000.000 395.000.000

95.000.000 160.000.000

92.500.000 155.000.000

105.000.000 30.000.000 390.000.000 (5.000.000)

104.000.000 29.500.000 380.000.000 15.000.000

1.500.000 20.000.000 20.500.000

1.000.000 19.000.000 20.000.000

15.500.000

15.500.000

15.500.000 5.000.000

15.500.000 4.500.000

Dari data-data tersebut, diketahui bahwa dalam APBD yang telah disahkan, Anggaran Belanjanya melebihi Anggaran Pendapatannya sehingga timbul Defisit yaitu sebesar Rp 5.000.000,00. Untuk menutupi defisit, Pemda tersebut merencanakan akan menggunakan SiLPA dan pinjaman dalam negeri, misalnya dari perbankan. Penerimaan pembiayaan ini setelah dikurangi dengan kewajiban pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat tercermin dalam Pembiayan Netto yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- Jumlah inilah yang akan digunakan untuk menutupi defisit. Tugas akuntan pemerintah adalah melakukan pencatatan-pencatatan (dalam bentuk jurnal) atas dokumen akuntansi tersebut. Catatan-catatan yang perlu dilakukan dicontohkan dalam uraian berikut. (Catatan: angka-angka yang tercantum dalam jurnal-jurnal adalah dalam ribuah rupiah, untuk kepraktisan) 1) Jurnal pada saat APBD Disahkan.

Pada saat APBD disahkan oleh DPRD, pencatatan yang perlu dilakukan adalah : • Jurnal Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja : Estimasi Pendapatan Pajak Daerah ……………………………... Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah………………………….. Surplus/Defisit Tahun Berjalan ………………………………… Apropriasi Belanja Pegawai ………………………………… Apropriasi Belanja Barang & Jasa ………………………….. Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan …………………… Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan ………………

• Jurnal Pengesahan Pembiayaan

Estimasi Penggunaan SiLPA …… ……………………………... Estimasi Pinjaman Dalam Negeri …...………………………….. Apropriasi Pembyr Pokok Pinjaman Pem

100

250.000 135.000 5.000 95.000 160.000 105.000 30.000

1.500 20.000 15.500

Akuntansi Pemerintah Daerah Pusat..…………… Pembiayaan Netto ………………..…………………………..

5.000

2) Jurnal pada saat diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran (OKA).

OKA yang diterbitkan merupakan alokasi anggaran yang tercantum dalam APBD kepada unit kerja pengguna anggaran. Dimisalkan, unit kerja pengguna anggaran adalah Sekretariat Pemda dan Dinas Kesehatan. • Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Pendapatan). Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Setda ...……... Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Dinkes ……... Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan Setda…….. Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan – Dinkes ….. Alokasi Estimasi Pendpt Pajak Daerah ……………………... Alokasi Estimasi Pendpt Retribusi Daerah …………………..

100.000 155.000 40.000 100.000 255.000 140.000

• Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Belanja). Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai ………………….....……... Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa ……………...……... Alokasi Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan ....................... Alokasi Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan ………….. Allotment Belanja Pegawai - Setda …..……………………... Allotment Belanja Pegawai – Dinkes ……………………….. Allotment Belanja Barang & Jasa – Setda ………………….. Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinkes ………………… Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Setda …………… Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Dinkes ….……… Allotment Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan – Setda ………..

• Jurnal otorisasi Pembiayaan

Estimasi Pinjaman DN yang Dialokasikan ……………………... Alokasi Estimasi Pinjaman DN – Setda …………………….. Alokasi Apropriasi Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ………………. Allotment Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ……………………..

92.500 155.000 104.000 29.500 60.000 32.500 105.000 50.000 70.000 34.000 29.500

20.000

20.000

15.500 15.500

1. Jurnal Penerimaan Kas

Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas.

101


Misal, terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut : 1) Diterima uang tunai yang berasal dari pajak kendaraan bermotor jenis A-1 sebesar Rp. 25.000.000,00. 2) Diterima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang berasal dari penerimaan retribusi daerah yaitu berupa retribusi pasar. 3) Diterima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 yang berasal dari bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut : • Jurnal Penerimaan Kas

Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Pajak Daerah– Pajak Kendaraan ……………….. Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Retribusi Daerah – Ret Pasar …..…………….. Kas di Kas Daerah ……………………….……………………... Pendapatan Dana Bagi Hasil – PBB ……...…..……………..

25.000 25.000 5.000 5.000 30.000 30.000

2. Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas. Misalnya terjadi transaksi sebagai berikut : (1) Pembayaran gaji pokok pegawai sebesar Rp. 275.000.000,00. (2) Pembayaran pemakaian listrik kantor kepala daerah bulan Agustus 2003 sebesar Rp. 1.250.000,00 (3) Dibayar biaya perjalanan dinas kepala daerah ke kecamatan sebesar Rp. 2.500.000,00 Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Debet : Belanja Pegawai-Gaji Pokok Pegawai 275.000 Kredit : Kas di Kas Daerah 275.000 2. Debet : Belanja Barang & Jasa-biaya listrik Kredit : Kas di Kas Daerah

1.250

3. Debet : Belanja Pegawai -Perjalanan Dinas Kredit : Kas di Kas Daerah

2.500

3. Jurnal Umum

1.250 2.500

Disini, jurnal umum dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian akuntansi yang tidak mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran kas. Contoh dari transaksi tersebut misalnya adalah pengakuan piutang atau tagihan atas penjualan angsuran, penerimaan hibah atau donasi berupa aset, klasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka

102


pendek yaitu bagian lancar utang jangka panjang (utang jangka panjang yang telah jatuh tempo) dan sebagainya. Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut : 1) Dijual kepada pegawai aset berupa motor dengan harga Rp. 2.250.000,00. Pelunasan atas penjualan tersebut dibayar secara angsuran. 2) Diterima donasi berupa seperangkat Komputer dari Pemerintah Pusat senilai Rp. 25.000.000,00. Dari transaksi-transaksi tersebut di atas, ayat-ayat jurnal yang harus dibuat dalam Jurnal Umum adalah sebagai berikut : 1) a. Debet: Tagihan Penjualan Angsuran 2.250 Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Lainnya b. Debet: Diinvestasikan dalam Aset Tetap 2.250 Kredit: Peralatan dan Mesin 2)

Debet: Peralatan dan Mesin Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Tetap

2.250 2.250

25.000

25.000

Dalam situasi tertentu, dapat saja lebih dari dua rekening yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. Apabila terdapat transaksi sedemikian rupa, maka tidak perlu dibuat catatan per ayat jurnal tapi dapat dilakukan sekaligus yang disebut dengan ayat jurnal gabungan. Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut : -

Pembayaran Pembayaran Pembayaran Pembayaran

honor pegawai harian biaya pemakaian listrik bantuan bencana alam bantuan sosial ke panti asuhan Jumlah

Rp. 750.000,00 Rp. 9.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Rp. 7.000.000,00 Rp. 61.750.000,00

Atas transaksi tersebut di buat ayat jurnal gabungan pada jurnal pengeluaran kas sebagai berikut : Debet :

Kredit :

Belanja Pegawai - Honor Pegawai Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik Belanja Tak Tersangka Belanja Bantuan Sosial Kas di Kas Daerah

750 9.000 45.000 7.000 61.750

Pencatatan Transaksi dan Posting ke Buku Besar Untuk lebih dipahami mengenai proses akuntansi, di bawah ini akan diberikan ilustrasi mengenai pembuatan ayat jurnal dan pencatatannya ke dalam jurnal serta posting ke dalam buku besar. Ilustrasi … mengasumsikan transaksi-transaksi yang terjadi pada suatu pemerintah daerah. Ilustrasi ….. Transaksi-transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah

103

Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik No

Tanggal

1

Keterangan

Jumlah (Rp)

Dibayar : - Gaji pegawai bulan Oktober 20X1 - Tunjangan Keluarga - Tunjangan jabatan - Tunjangan Fungsional - Tunjangan Beras - Tunjangan PPh Diterima penerimaan pajak dari Hotel Melati Dibeli tunai kendaraan Minibus untuk operasional kantor berupa minibus Kijang Diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan jangka waktu pelunasan 4 tahun Dibeli persediaan ATK dari toko ‘Baru’ Diterima pajak Hiburan-tontonan sesuai SKP Dibayar biaya listrik bulan September 20X1 Diterima pendapatan dari pajak pengambilan bahan galian golongan C Dibayar 100 % pembelian tanah dan bangunan dengan rincian harga : - Nilai Tanah - Nilai bangunan Diterima retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dibayar kepada Bank Dunia, cicilan pinjaman luar negeri

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

100.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00 12.500.000,00 130.000.000,00 5.000.000.000,00 5.250.000,00 13.000.000,00 3.750.000,00

Dibeli tunai inventaris kantor berupa meja kerja 1/2 biro sebanyak 10 unit Dibayar cicilan atas penjualan rumah dinas Diterima pembayaran pajak Reklame luar ruang Pajak hotel yang diterima pada tgl. 3/10/20X1 sebesar Rp. 12.500.000,00 seharusnya Rp. 12.000.000,00 sehingga terlalu besar Rp. 500.000,00

13 14 15

4.100.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 2.250.000,00 175.000.000,00 4.500.000,00 20.000.000,00 1.500.000,00 500.000,00

Transaksi-transaksi tersebut akan mempengaruhi tiga jenis buku jurnal seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum. Ayat jurnal yang harus dibuat sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada adalah : No 1

Ayat Jurnal Belanja Pegawai-Gaji Pegawai Belanja Pegawai-Tunjangan Keluarga Belanja Pegawai-Tunjangan Jabatan Belanja Pegawai-Tunjangan Fungsional Belanja Pegawai-Tunjangan Beras Belanja Pegawai-Tunjangan PPh Kas di Kas Daerah

2

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel

3

Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

4

104

Tgl

Kas di Kas Daerah

Debet 100.000.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 12.500.000,00 7.500.000,00

12.500.000,00

Kredit

180.000.000,00

12.500.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00

130.000.000,00 130.000.000,00

5.000.000.000,00

Akuntansi Pemerintah Daerah Penerimaan Pusat

Pinjaman

dari

Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Utang Dalam Negeri-kpd Pemerintah Pusat 5

5.000.000.000,00

Pemerintah

Belanja Barang & Jasa-Alat Tulis Kantor Kas di Kas Daerah

5.000.000.000,00

5.250.000,00 5.250.000,00 13.000.000,00

6

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah-Pajak Hotel

7

Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik Kas di Kas Daerah

3.750.000,00

Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah- Bahan Galian Golongan C

4.100.000,00

8

9

10

Belanja Tanah Belanja Gedung & Bangunan Kas di Kas Daerah Tanah Gedung & Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Kas di Kas Daerah Pendapatan Retribusi Daerah - Biaya Penggantian Cetak KTP

4.100.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00

250.000.000,00 250.000.000,00

2.250.000,00 2.250.000,00

Peralatan & Mesin Dinvestasikan dalam Aset Tetap

12

Belanja Peralatan & Mesin Kas di Kas Daerah

4.500.000,00

Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap

4.500.000,00

Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Reklame

1.500.000,00

15

13.000.000,00

3.750.000,00

11

14

5.000.000.000,00

175.000.000,00

175.000.000,00

4.500.000,00

Daerah-Pajak

Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel Kas di Kas Daerah

4.500.000,00

1.500.000,00

500.0000,00 500.0000,00

Ayat jurnal yang dibuat tersebut dibukukan ke Jurnal Penerimaan Kas atau Pengeluaran Kas, Jurnal Umum dan postingnya ke buku besar sampai dibuatnya buku pembantu dan akan digambarkan di bawah ini.

105


1. Pencatatan dalam Jurnal Penerimaan Kas

Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan adanya aliran kas masuk

2. Pencatatan dalam Jurnal Pengeluaran Kas

Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan adanya aliran kas keluar

3. Pencatatan dalam Jurnal Umum

Pencatatan transaksi dalam Jurnal Umum adalah transaksi-transaksi selain yang dicatat dalam Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Ilustrasi …... Pencatatan ke dalam Jurnal Penerimaan Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL PENERIMAAN KAS Tanggal

Kode Rek. Lawan 1.1.1.01.0 1 1.4.1.01.0 1 1.1.1.01.0 1 1.1.1.06.0 1 1.1.2.03.0 1 1.1.4.01.0 3 1.1.1.04.0 1

U r aian

Ref.

Jumlah (Rp)

Akumulasi (Rp)

Saldo Awal Oktober 2003 (asumsi) Pendapatan-PajakHotel Melati

STS-035

12.500.000

1.100.000.000 1.112.500.000

Penerimaan Pinjaman dari Pem.Pusat

NK-001

5.000.000.000

51.112.500.000

Penerimaan Pajak Hotel

STS-036

13.000.000

51.125.500.000

Pendapatan Retribs-Bahan Galian C

STS-037

4.100.000

51.129.600.000

Pendapatan Retribusi-Biaya KTP

STS-038

2.250.000

51.131.850.000

Pendapatan Lain-lain - Rumah Dinas

STS-039

20.000.000

51.151.850.000

Pendapatan-Pajak Reklame

STS-040

1.500.000

51.152.350.000

Ilustrasi …... Pencatatan ke dalam Jurnal Pengeluaran Kas

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL PENGELUARAN KAS Tanggal 1

Kode Rek. Lawan 2 2.1.1.03.01.1 2.1.1.03.02.1 2.1.1.03.03.1 2.1.1.03.04.1 2.1.1.03.05.1 2.1.1.03.06.1 2.3.9.01.01.1 2.1.2.01.02.1 2.1.2.02.01.1 2.3.1.01.01.1 2.3.6.01.01.1 2.3.12.02.01. 1 1.1.1.01

106

U r aian

Ref.

3 Saldo awal Oktober 2003 (asumsi) Belanja Peg - Gaji Pokok Belanja Peg - Tunj. Keluarga Belanja Peg - Tunj. Jabatan Belanja Peg - Tunj. Fungsional Belanja Peg - Tunj. Beras Belanja Peg - Tunj. PPh Belanja Peralatan & Mesin-Kendaraan Belanja Barang & Jasa-ATK Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik Belanja Tanah Belanja Gedung & Bangunan Belanja Peralatan & Mesin-Komputer

4 SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPM-LS SPJ SPJ SPM-LS

Pendapatan Pajak DaerahPengembalian Kelebihan Pajak Hotel

SPMP-001

SPJ

Jumlah (Rp) 5 100.000.000 25.000.000 15.000.000 20.000.000 12.500.000 7.500.000 130.000.000 5.250.000 3.750.000 100.000.000 150.000.000 4.500.000

Akumulasi (Rp) 6 450.000.000 550.000.000 575.000.000 590.000.000 610.000.000 622.500.000 630.000.000 760.000.000 765.250.000 769.000.000 869.000.000 1.019.000.000 1.023.500.000

500.000

1.023.000.000

-

Akuntansi Pemerintah Daerah Ilustrasi…. Pencatatan ke dalam Jurnal Umum

.

Pemerintah Kabupaten/Kota JURNAL UMUM Tanggal

Kode Rekening 2 4.3.09.02 6.2.2.01 4.1.04.06 6.2.1.02 4.3.01.01 4.3.06.01 6.2.2.01 4.3.08.07 6.2.2.01 4.3.12.01 6.2.1.01 6.2.1.02 4.1.08.07 4.1.01.01 1.1.1.01

1

U r aian

Ref.

3 Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Dana YHD utk Pemb. Utang Jk. Pjg Utang kepada Pemerintah Pusat Tanah Gedung & Bangunan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Peralatan & Mesin Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Tagihan Penj. Angsuran-Rmh Dinas Pendap. Pajak Daerah-Pajak Hotel Kas di Kas Daerah

4 BM 01

Debet (Rp) 5 130.000.000

BM 02

5.000.000.000

BM 04

100.000.000 150.000.000

BM 05

175.000.000

BM 06

4.500.000

BM 07

20.000.000

Kredit (Rp) 6 130.000.000 5.000.000.000

250.000.000 175.000.000 4.500.000 20.000.000 SPMP 001

500.000

500.000

4. Posting ke dalam Buku Besar

Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasikan buku besar apa yang perlu dibuat berdasarkan ayat-ayat jurnal tersebut dan dilakukan posting ke dalam buku besar yang bersangkutan. 4.1 Posting ke dalam Buku Penerimaan Pendapatan Pada dasarnya, posting ke dalam buku besar dapat dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan yaitu setelah beberapa transaksi yang sejenis terkumpul kemudian diikhtisarkan. Hal ini untuk menghindari duplikasi dalam pencatatan transaksi serta untum menyederhanakan pekerjaan pembukuan karena rincian transaksi telah tercatat dalam jurnal dan buku pembantu disamping untuk penghematan sumber daya. Misalnya bila dicatat harian untuk perkiraan Pajak Daerah dan ada beberapa bukti penerimaan pajak tersebut dalam sehari maka jumlah total penerimaan hari itu yang di posting dalam buku besar. Sebagai contoh, misalnya terdapat setoran pajak (STS) sebesar Rp 100.000,00. Dengan adanya transaksi tersebut maka jumlah yang di posting ke dalam buku besar cukup sebesar Rp. 100.000,00. Contoh transaksi yang diposting ke buku besar yang bersangkutan dan postingnya ke dalam buku besar penerimaan adalah sbb: Ilustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 1.1.1. Nama Rekening : Pendapatan Pajak Daerah Tgl

Refr.

1

2 JP-14 JP-14

No. STS 3 0035 0036

Uraian 4 Saldo Awal (pindahan) Penerimaan Pajak Hotel Melati Penerimaan pajak Hiburan

Debit Rp 5

Kredit Rp 6 -

12.500.000

Saldo Rp 7 275.000.000, 287.500.000

107


JP-14

0037

JP-14

0040

JP-14

SPMP -01

tontonan Penerimaan pajak bahan galian golongan C Penerimaan Pajak Reklame luar ruang Pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel

-

13.000.000

300.500.000

-

4.100.000

304.600.000

-

1.500.000

306.100.000

500.000

-

305.600.000

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening :1.1.2 Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah Tgl

Refr.

1

2 JP-14

No. STS 3 0038

Uraian 4 Saldo Awal (pindahan) Penerimaan retribusi atas penggantian biaya cetak KTP

Debit Rp 5

Kredit Rp 6 -

-

Saldo Rp 7 125.000.000,

-

2.250.000

127.250.000

BUKU BESAR PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 20X1

Kode Rekening : 1.1.4 Nama Rekening : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tgl

Refr.

1

2 JP-14

No. STS 3 0039

Uraian 4 Saldo Awal (pindahan) Penerimaan angsuran penjualan Rumah Dinas

Debit Rp 5

Kredit Rp 6 -

-

Saldo Rp 7 43.000.000,

-

20.000.000

63.000.000

4.2 Posting ke Buku Besar pengeluaran Belanja Posting ke dalam buku besar pengeluaran belanja dapat dilihat pada contoh berikut. Ilustrasi….. Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran

BUKU BESAR PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 2.1.1.xx.xx.1 Nama Rekening : Belanja Pegawai-Administrasi Umum

108

Tgl

Refr 2

No. SKO 3

No. SPM 4

No. Cek 5

1

JK-17

012

042

000 5

Uraian 6 Saldo Awal Gaji pokok Tunj. Keluarga Tunj. Jabatan Tunj. Jabatan Tunj. Beras Tunj. PPh

Debit Rp 7 100.000.000 25.000.000 15.000.000 20.000.000 12.500.000 7.500.000

Kredit Rp 8 -

Saldo Rp 9 1.365.000.000 1.465.000.000 1.490.000.000 1.505.000.000 1.525.000.000 1.645.500.000 1.653.000.000

Akuntansi Pemerintah Daerah Ilustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran

BUKU BESAR PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 20X1 Kode Rekening : 2.3.x.xx.xx.01 Nama Rekening : Belanja Modal

4.3

Tgl

Refr

No. SKO

No. SPM

No. Cek

Uraian

Debit Rp

1

2

3

4

5

6 Saldo Awal Pembelian mobil minibus Kijang Pembayaran kontrak jalan Pembelian meja kerja

7

JK-17

005

015

-

JK-17

008

063

-

JK-17

010

045

008

Kredit Rp

Saldo Rp

-

8 -

9 255.000.000

130.000.000

-

385.000.000

250.000.000

-

633.000.000

4.500.000

-

637.500.000

Posting ke Buku Besar Perkiraan-perkiraan Neraca

Posting ke dalam buku besar perkiraan neraca, dapat diilustrasikan berikut ini. Ilustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar Perkiraan Neraca Nama Rekening : Kas di Kas Daerah 4.1.01 Tgl Keterangan Ref

Kode Rekening : Debet

Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Belanja pegawai : - Gaji Pokok - Tunj. Keluarga - Tunj. Fungsional - Tunj. Beras - Tunj. PPh Penerimaan pajak hotel Pembelian Kendaraan Kj Penerimaan pajak hibrn Pembelian ATK Bayar biaya listrik Penerimaan pjk galian C Pembelian Tanah dan Bangunan di Jl. Abadi Retribusi biaya ctk KTP Pembelian meja kerja Angsuran Rumah Dinas Penerimaan Pjk Reklame Pengembalian pjk hotel Jumlah

Nama Rekening : Piutang Pajak 4.1.04 Tgl Keterangan

JK-17 JK-17 JK-17 JK-17 JK-17 JP-14 JK-17 JP-14 JK-17 JK-17 JP-14 JK-17 JP-14 JK-17 JP-14 JP-14 JP-14

Kredit

12.500.000 13.000.000 4.100.000

100.000.000 25.000.000 15.000.000 12.500.000 7.500.000 130.000.000 5.250.000 3.750.000 -

650.000.000 650.000.000 550.000.000 525.000.000 510.000.000 497.500.000 490.000.000 502.500.000 372.500.000 385.500.000 380.250.000 376.500.000 380.600.000

2.250.000 20.000.000 1.500.000 53.350.000

250.000.000 4.500.000 500.000 554.000.000

130.600.000 132.850.000 128.350.000 148.350.000 149.850.000 149.350.000 149.350.000

-

Kode Rekening : Ref

Debet

Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Tagihan pajak hiburan

-

JU-7

13.000.000

-

32.750.000 45.750.000

Kredit -

109


Nama Rekening : Aset Tetap - T a n a h 4.3.01 Tgl Keterangan Ref


Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Pembelian Tanah Jalan Abadi

di

Kredit

-

-

2.300.000.000

-

100.000.000

-

2.400.000.000

-

JU-7

Nama Rekening : Aset Tetap - Gedung & Bangunan 4.3.06 Tgl Keterangan Ref Debet

Kode Rekening : Kredit

Saldo Debet

Saldo awal Pembelian Bangunan di Jalan Abadi

JU-7

Kredit

-

-

4.300.000.000

-

150.000.000

-

2.450.000.000

-

Nama Rekening : Aset Tetap - Peralatan dan Mesin 4.3.08 Tgl Keterangan Ref Debet


Saldo Debet

Saldo awal Pembelian minibus kjg Pembelian meja kantor Diterima sumbangan buldozer dari pusat

JU-7 JU-7

130.000.000 4.500.000

JU-7

175.000.000

Nama Rekening : Tagihan Penjualan Angsuran 4.5.01 Tgl Keterangan Ref Debet

Kredit

-

775.000.000 905.000.000 909.500.000

-

-

1.084.500.000

-


Saldo Debet

Saldo Awal Pelunasan angsuran

-

JU-7

Nama Rekening : Utang kepada Pemerintah Pusat 5.2.1.03 Tgl Keterangan Ref Debet

20.000.000

Kredit

150.000.000 130.000.000

-


Saldo Debet

Saldo Awal Penerimaan Utang dari Pemerintah Pusat

JU-7

Nama Rekening : Cadangan untuk Piutang 6.2.01 Tgl Keterangan Ref

-

Kredit -

5.000.000.000

5.000.000.000


Kredit

Saldo Debet

Saldo Awal Pencadangan utk pajak Hiburan Piutang telah diterima Pelunasan angsuran Rumah Dinas

JU-7

-

13.000.000

JU-7

13.000.000

-

-

33.000.000

JU-7

20.000.000

-

-

33.000.000

Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Tetap 6.2.02 Tgl Keterangan Ref Debet

110

Kredit -

33.000.000 46.000.000


Saldo

Akuntansi Pemerintah Daerah Debet Saldo awal Pembelian Minibus Pembelian Tanah dan Bangunan Hibah Alat Berat Pembelian Meja kantor

JU-7

-

130.000.000

-

JU-7 JU-7 JU-7

-

250.000.000 175.000.000 4.500.000

-

815.000.000 990.000.000 994.500.000

Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Saldo Awal Pelunasan Piutang Angsuran Rmh Dinas

Kredit 435.000.000 565.000.000

JU-7

Kode Rekening : 6.2.03 Debet Kredit -

-

-

210.000.000

20.000.000

-

-

190.000.000

5. Pencatatan Transaksi ke dalam Buku Pembantu (Subsidiary ledger)

Buku pembantu adalah suatu buku atau formulir yang memberikan informasi lebih rinci dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam buku besar. Contoh salah satu buku besar pembantu untuk perkiraan Aset Tetap. Dimisalkan terdapat transaksi sebagai berikut : Tanggal

Keterangan

Jumlah

Dibeli tunai Bulldozer Dibeli : 1 unit Zebra Espass 1 unit Toyota Kijang Dibeli 1 unit peralatan Keselamatan Kerja Dibeli 1 unit Komputer Pentium 4 Dibeli 1 unit Vacum Cleaner Dibeli 1 unit Telepon dan Facsmile

324.000.000,00 89.000.000,00 135.000.000,00 35.000.000,00 5.500.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00

Transaksi keuangan tersebut, selain dicatat dalam jurnal dan buku besar, juga dicatat dalam buku besar pembantu. Ilustrasi ……. Pencatatan ke dalam Buku Pembantu PEMERINTAH PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ..................... BUKU BESAR PEMBANTU PERALATAN dan MESIN Kode Rekening : 4.3.09 Unit Kerja : Dinas Pekerjaan Umum Kode Unit Kerja : XX.XX.XX Perkiraan : Perkiraan : Perkiraan : Alat Berat Alat Angkut Alat Kantor & Tgl Kode Rek.: Kode Rek.: Rmh Tangga 4.3.08.01 4.3.09.01 Kode Rek.: 4.3.12.01 1 2 3 4 324.000.000 -

224.000.000 -

5.500.000 3.000.000

Perkiraan : Alat Studio & Komunikasi Kode Rek.: 4.3.13.01 5 4.000.000

Perkiraan : Keselamatan Kerja Kode Rek.: 4.3.19.01 6 35.000.000 -

Jumlah 7 324.000.000 224.000.000 35.000.000 5.500.000 7.000.000

111


324.000.000

224.000.000

8.500.000

4.000.000

35.000.000

595.500.000

PENDAPATAN Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran pendapatan dan alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan serta realisasi pendapatannya dalam tahun anggaran bersangkutan adalah sebagai berikut : Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 20X1 : No

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Anggaran

Pajak Derah Retribusi Daerah Asli Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Hibah Lain-lain Jumlah

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000 131.500.000

Realisasi 21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 35.000.000 27.000.000 10.000.000 8.000.000 136.000.000

Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/SKO dialokasikan kepada dinas/satuan kerja sebagai berikut : Alokasi Anggaran Pendapatan : No 1 2 3 4 5 6 7 8

Keterangan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Setda

Pajak Daerah Retribusi Daerah Asli Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Hibah Lainnya Jumlah

Dinas Kesehatan

10.000.000 4.000.000 0 0 15.000.000 20.000.000 7.000.000 6.000.000 62.000.000

Dinas Pendidikan

3.000.000 0 5.500.000 5.000.000 0 7.000.000 0 0 20.500.000

7.000.000 11.000.000 3.500.000 2.500.000 20.000.000 0 5.000.000 0 49.000.000

Selama tahun anggaran berjalan dan diakhir tahun anggaran, ternyata realisasi pendapatan dari dinas-dinas tersebut adalah sebagai berikut : Realisasi Pendapatan No 1 2 3 4 5 6 7 8

112

Keterangan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

Pajak Derah Retribusi Daerah Asli Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Hibah Lainnya Jumlah

Setda 8.000.000 6.000.000 0 0 15.000.000 20.000.000 6.000.000 8.000.000 63.000.000

Dinas Kesehatan 6.000.000 0 7.000.000 4.000.000 0 7.000.000 0 0 24.000.000

Dinas Pendidkan 7.000.000 12.000.000 4.000.000 2.000.000 20.000.000 0 4.000.000 0 49.000.000

Jumlah 21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 35.000.000 27.000.000 10.000.000 8.000.000 136.000.000


Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah menyangkut perkiraanperkiraan Estimasi Pendapatan, yaitu dengan jurnal sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Estiamsi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah Estimasi Pendapatan Lainnya Surplus/Defisit Tahun Berjalan

Debet 20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000

Kredit

131.500.000

Pencatatan pada saat terbitnya SKO atau Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)

Pada saat diterbitkannya SKO yaitu alokasi anggaran kepada unit pelaksana anggaran, maka perkiraan yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut adalah Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dan Alokasi Estimasi Pendapatan. No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan Est. Est. Est. Est. Est. Est. Est. Est.

Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Dinas Pend Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Setda Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Din Pend Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Kes Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Pend Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan - Din Kes Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan - Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend Est. Lain-lain Pendapatan yang Dialokasikan-Setda Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum. Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya

Debet

Kredit

10.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 11.000.000 5.500.000 3.500.000 5.000.000 2.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.000.000

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000

113


Dari jurnal di atas maka dapat diketahui bahwa setelah SKO diterbitkan dan anggaran dialokasikan ke masing-masing unit kerja pelaksana anggaran maka perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan akan di debet sebesar alokasi anggaran pendapatan ke masing-masing unit kerja sedangkan perkiraan lawannya adalah Alokasi Estimasi Pendapatan. Pencatatan pada saat terjadinya realisasi penerimaan pendapatan

Jurnal untuk mencatat adanya penerimaan pendapatan pada Kas Daerah dalam tahun anggaran berjalan sesuai dengan realisasi seperti tersebut di atas adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.


Keterangan Kas di Kas Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya

Debet

Kredit

137.000.000 21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 37.000.000 26.000.000 10.000.000 8.000.000

Dari jurnal tersebut di atas terlihat bahwa pada saat realisasi penerimaan pendapatan, jumlah yang dijurnal adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh Kas Daerah. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dibuat apabila tahun anggaran berakhir yaitu pada saat akan disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal penutup pada dasarnya adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menihilkan saldo-saldo perkiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi untuk tahun anggaran berikutnya. Jurnal penutup yang harus dibuat adalah : No

Kode Perkiraan

1.

Debet

Kredit

Penutupan Estimasi Pendapatan : xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

114

Keterangan

Alokasi Estimasi Pendapatan. Pajak Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan. Retribusi Daerah Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Alokasi Est. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum. Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya. Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Estimasi Pendapatan Hibah

20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000 6.000.000 20.000.000 15.000.000 9.000.000 7.500.000 35.000.000 27.000.000 12.000.000

Akuntansi Pemerintah Daerah xx.xx

Estimasi Pendapatan Lainnya .

2. xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

6.000.000

Penutupan Realisasi Pendapatan :

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Asli Daerah Lainnya Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus Pendapatan Hibah Pendapatan Lainnya Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg DialokasikanSetda Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg DialokasikanDinPend Est. Pendpt. AD Lainnya yg Dialokasikan-DinKes Est. Pendpt. AD LAinnya yg Dialokasikan-Din Pend Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak-Din Kes Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak- Din Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Di Pend Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Setda Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Din Kes Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend Est. Pendapatan Lainnya yang Dialok. - Setda Surplus/Defisit Tahun Berjalan

21.000.000 18.000.000 11.000.000 6.000.000 37.000.000 26.000.000 10.000.000 8.000.000 10.000.000 3.000.000 7.000.000 4.000.000 11.000.000 5.500.000 3.500.000 5.000.000 2.500.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 7.000.000 7.000.000 5.000.000 6.000.000 4.500.000

Jurnal pertama dibuat untuk menutup perkiraan Estimasi Pendapatan dan Alokasi Estimasi Pendapatan. Nilai yang dicantumkan dalam perkiraan tersebut adalah jumlah anggaran masing-masing perkiraan. Jurnal kedua dibuat untuk menutup perkiraan realisasi Pendapatan dengan lawan perkiraannya Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan. Perkiraan pendapatan dicatat sesuai dengan jumlah realisasinya sedangkan perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dicatat dengan jumlah anggaran yang dialokasikan ke masing unit kerja pelaksana anggaran. Sesuai dengan data yang tersedia, terjadi selisih lebih penerimaan pendapatan dengan anggarannya. Selisih ini kemudian dibukukan dalam perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Perkiraan ini akan di debet bila terjadi selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan anggarannya.

Koreksi Kesalahan Koreksi kesalahan atas akuntansi anggaran dan realisasi pendapatan dapat timbul dari hal-hal sebagai berikut : • Adanya Revisi APBD yang merubah jumlah anggaran pendapatan baik itu menambah ataupun mengurangi anggaran pendapatan. Urut-urutan ayat jurnal untuk pembetulan adanya revisi ini sama dengan pada saat APBD disahkan dan diterbitkan SKO-nya dimana jumlah yang dicatat dalam setiap perkiraan pendapatan akhirnya akan sama dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam Revisi APBD.

115


• Adanya koreksi atas pendapatan karena kesalahan perhitungan sehingga perlu dilakukan pembetulan atas jumlah realisasi pendapatan yang diterima. Koreksi kesalahan semacam ini dapat terjadi sebelum atau sesudah laporan keuangan tahun anggaran bersangkutan diterbitkan dimana jurnal koreksi untuk kedua jenis kesalahan tersebut akan berbeda perlakuannya. - Sebelum laporan keuangan diterbitkan. Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dengan pembetulan pada perkiraan pendapatan yang bersangkutan. - Sesudah laporan keuangan diterbitkan. Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam perkiraan pendapatan ini adalah dengan membuat jurnal koreksi pada pos Ekuitas Dana Lancar yaitu perkiraan SiLPA. Ilustrasi koreksi kesalahan pada perkiraan pendapatan. • Sebelum laporan keuangan diterbitkan.

Misalnya, terhadap peneriman pendapatan pajak daerah yang berasal dari bea balik nama kendaraan bermotor setelah dilakukan perhitungan ternyata pendapatan tersebut terlalu besar diterima sejumlah Rp. 130.000.000,00. Apabila terjadi realisasi pengembalian kelebihan penerimaan tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan Pendapatan Pajak Daerah Kas di Kas Daerah

Debet 130.000.000

Kredit

130.000.000

• Sesudah laporan keuangan diterbitkan

Apabila kesalahan ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan hal ini berarti kesalahan diketahui pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya, setelah dilakukan perhitungan ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari pemerintah pusat masih kurang diterima oleh pemerintah daerah sehingga terdapat kekurangan penerimaan DAU. Besarnya jumlah DAU yang belum diterima adalah Rp. 250.000.000,00. Ayat jurnal yang harus dibuat apabila terjadi realisasi transfer DAU dari pusat adalah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan Kas di Kas Daerah SiLPA

Debet 250.000.000

Kredit

250.000.000

BELANJA Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran belanja serta alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran belanja pemerintah daerah adalah sebagai berikut : 116


Anggaran Belanja Tahun 20X1 No 1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Anggaran

Pegawai Barang dan Jasa Hibah Subsidi Bantuan Sosial Peralatan dan Mesin Tak Tersangka Jumlah

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000 95.500.000

Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/SKO yang diterbitkan dialokasikan kepada dinas-dinas seperti yang tergambar di bawah ini. Alokasi Anggaran Belanja No 1 2 3 4 5 6 7


Setda


15.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 3.000.000 13.000.000 10.000.000 52.000.000

Dinas Kesehatan 5.000.000 7.000.000 1.500.000 3.000.000 0 12.000.000 0 27.500.000

Dinas Pendidikan 8.000.000 4.000.000 2.500.000 500.000 0 0 0 15.000.000

Jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Apropriasi Belanja, yaitu dengan jurnal sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Tak Tersangka

Debet

Kredit

95.500.000 28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO/OKA

Pada saat diterbitkannya SKO yang merupakan Otorisasi Kredit Anggaran untuk unit kerja pelaksana anggaran sebagai dokumen dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah, jurnal yang harus dibuat adalah :

117

Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan

Debet

Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Aset Tetap Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka Allotment Belanja Pegawai - Setda Allotment Belanja Pegawai – Din Kes Allotment Belanja Pegawai – Din Pend Allotment Belanja Barang & Jasa - Setda Allotment Belanja Barang & Jasa – Din Kes Allotment Belanja Barang & Jasa – Din Pend Allotment Belanja Hibah - Setda Allotment Belanja Hibah – Din Kes Allotment Belanja Hibah – Din Pend Allotment Belanja Subsidi - Setda Allotment Belanja subsidi- Din Kes Allotment Belanja Subsidi – Din Pend Allotment Belanja Bantuan Sosial - Setda Allotment Belanja Aset Tetap – Din Kes Allotment Belanja Aset Tetap – Din Pend Allotment Belanja Tak Tersangka - Setda.

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000

Kredit

15.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 3.000.000 13.000.000 12.000.000 10.000.000

Pencatatan pada saat anggaran direalisasikan

Pada saat anggaran belanja direalisasikan maka akan ada dua cara pencairan dana yaitu : • Pencairan dana melalui transaksi UYHD dengan menggunakan SPM pengisian kas, yaitu adanya aliran kas dari Kas Daerah kepada Pemegang Kas pada unit kerja yang bersangkutan; dan • Dengan menggunakan SPM-BT/LS (Langsung) Untuk ilustrasi berikut, asumsi yang dipakai adalah dengan menggunakan sistem pencatatan terpusat (sentralisasi) yaitu di Bendahara Umum Daerah sebagai unit yang memegang fungsi perbendaharaan. Misalnya, dari anggaran pendapatan yang telah disebutkan di atas, realisasinya dalam tahun 20X1 adalah sebagai berikut : No

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Keterangan

Anggaran Belanja

Realisasi Belanja

Pegawai Barang dan Jasa Hibah Subsidi Bantuan Sosial Peralatan & Mesin Tak Tersangka Jumlah

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000 95.500.000

27.000.000 15.500.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 24.000.000 9.500.000 91.000.000

Penerbitan SPM Pengisian Kas

Penerbitan SPM-BT/LS

Penyetoran Sisa UYHD

0 15.500.000 8.000.000 5.500.000 2.500.000 0 9.500.000 41.000.000

27.000.000 0 0 0 0 24.000.000 0 51.000.000

0 0 500.000 500.000 0 0 0 1.000.000

Dari sisa UYHD yang disetor tersebut di atas diasumsikan UYHD dari Setda.

118


Alokasi dari realisasi belanja tersebut pada unit kerja pelaksana anggaran adalah sebagai berikut : No 1 2 3 4 5 6 7


Setda


14.000.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000 2.500.000 13.000.000 9.500.000 49.000.000

Dinas Kesehatan

Dinas Pendidikan

5.000.000 7.000.000 1.500.000 3.000.000 0 11.000.000 0 27.500.000

8.000.000 3.500.000 2.000.000 500.000 0 0 0 14.000.000

Berdasarkan data-data tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah : • Jurnal pada saat diterbitkannya SPM pengisian kas kepada unit kerja pelaksana anggaran. No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Keterangan Kas di Pemegang Kas - Setda Kas di Pemegang Kas – Dinas Kesehatan Kas di Pemegang Kas - Dinas Pendidikan Kas di Kas Daerah

Debet 22.000.000 11.500.000 6.000.000

Kredit

39.500.000

• Jurnal pada saat para pengguna anggaran mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran tersebut berdasarkan SPJ (Surat Pertanggung jawaban): No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.


Belanja Belanja Belanja Belanja


Belanja Tak Tersangka Kas di Pemegang Kas - Setda Kas di Pemegang Kas - Dinas Kesehatan Kas di Pemegang Kas - Dinas Pendidikan

Barang dan Jasa Hibah Subsidi Bantuan Sosial

Debet

Kredit

15.500.000 7.000.000 5.000.000 2.500.000 9.500.000

22.000.000 11.500.000 6.000.000

• Jurnal pada saat pengembalian sisa UYHD sebesar Rp. 1.000.000,00 melalui STS oleh Setda ke Kas Daerah : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan Kas di Kas Daerah Kas di Pemegang Kas - Setda

Debet 1.000.000

Kredit

1.000.000

• Jurnal untuk mencatat pengeluaran Belanja Pegawai dan Belanja Peralatan dan

Mesin melalui penerbitan SPM-LS : No

Kode Perkiraan

Keterangan

Debet

Kredit

119


1.

xx.xx xx.xx xx.xx

Belanja Pegawai Belanja Peralatan dan Mesin Kas di Kas Daerah

27.000.000 24.000.000 51.000.000

Jurnal Penutup Jurnal penutup yang harus dibuat pada saat tahun anggaran berakhir untuk menutup perkiraan-perkiraan Apropriasi Belanja, Allotment Belanja dan realisasi Belanja adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

Debet

Kredit

Jurnal untuk menutup Anggaran Belanja : xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

2.

120

Keterangan

Apropriasi Belanja Pegawai Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Apropriasi Belanja Hibah Apropriasi Belanja Subsidi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Apropriasi Belanja Peralatan dan Mesin Apropriasi Belanja Tak Tersangka Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa Alokasi Apropriasi Belanja Hibah Alokasi Apropriasi Belanja Subsidi Alokasi Apropriasi Belanja Bantuan Sosial Alokasi Apropriasi Belanja Peralatan & Mesin Alokasi Apropriasi Belanja Tak Tersangka

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000

28.000.000 16.000.000 8.000.000 5.500.000 3.000.000 25.000.000 10.000.000

Jurnal untuk menutup Realisasi Belanja : xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Allotment Allotment Allotment Allotment

Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Pegawai - Setda Pegawai - Dinas Kesehatan Pegawai - Dinas Pendidkan Barang & Jasa - Setda Barang & Jasa - Dinas Kesehatan

xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinas Pendidikan Allotment Belanja Hibah - Setda Allotment Belanja Hibah - Dinas Keshatan Allotment Belanja Hibah – Dinas Pendidkan Allotment Belanja Subsidi - Setda Allotment Belanja Subsidi - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Subsidi - Dinas Pendidikan Allotment Belanja Bantuan Sosial - Setda Allotment Belanja Peralatan & Mesin - Setda Allotment Belanja Peralatan & Mesin - Dinas Kesehatan Allotment Belanja Tak Tersangka - Setda Belanja Pegawai Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah Belanja Subsidi Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Tersangka Surplus/Defisit Tahun Berjalan

15.000.000 5.000.000 8.000.000 5.000.000 7.000.000 4.000.000 4.000.000 1.500.000 2.500.000 2.000.000 3.000.000 500.000 3.000.000 13.000.000 12.000.000 10.000.000

27.000.000 24.000.000 15.500.000 7.000.000 5.000.000 2.500.000 9.500.000 4.500.000


BAGI HASIL Proses Pencatatan

Proses pencatatan bagi hasil pendapatan tidak jauh berbeda dengan pembukuan pada perkiraan belanja yaitu melalui tahap-tahap saat APBD disahkan, diterbitkannya SKO, realisasi pembagian bagi hasil pendapatan itu sendiri dan dibuatnya jurnal penutup pada akhir tahun anggaran. Ilustrasi proses pencatatan bagi hasil pendapatan diberikan berikut ini. Dimisalkan, Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran bagi hasil pendapatan pemerintah kabupaten/kota serta alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran bagi hasil pendapatan ke desa adalah sebagai berikut : No 1 2 3

Keterangan

Anggaran

Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

Realisasi

445.000.000 310.000.000 163.000.000 918.000.000

425.000.000 300.000.000 160.000.000 855.000.000

Berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan anggaran bagi hasil pendapatan tersebut adalah : No 1 2 3

Keterangan

Setda

Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

maka alokasi

Dinas Kesehatan

250.000.000 200.000.000 90.000.000 540.000.000

175.000.000 110.000.000 53.000.000 338.000.000

Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan oleh pemerintah daerah adalah menyangkut perkiraan-perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan yang dikredit dan Surplus/Defisit Tahun Berjalan di debet, yaitu sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.


Keterangan Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Apropriasi Bagih Hasil Pendapatan lain ke Desa

Debet 918.000.000

Kredit

445.000.000 310.000.000 163.000.000

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO/OKA

Pada saat diterbitkannya SKO yang merupakan Otorisasi Kredit Anggaran untuk unit kerja pelaksana anggaran sebagai dokumen dasar pengeluaran uang dari Kas Daerah, jurnal yang harus dibuat menyangkut perkiraan Alokasi Apropriasi dan Allotment yaitu sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam SKO.

121


No

Kode Perkiraan

Keterangan

1


Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Setda Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Dinas Kes

Debet 425.000.000 310.000.000 143.000.000

Kredit

250.000.000 175.000.000 200.000.000 110.000.000 90.000.000 53.000.000


Dimisalkan anggaran pendapatan di atas, realisasinya dalam tahun 20X1 adalah sebagai berikut : No 1 2 3

Keterangan Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Jumlah

Jumlah 400.000.000 285.000.000 133.000.000 818.000.000

Berdasarkan data-data realisasi anggaran pada masing-masing unit kerja tersebut maka jurnal yang harus dibuat adalah : No

Kode Perkiraan

1


Keterangan Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Kas di Kas Daerah

Debet

Kredit

400.000.000 285.000.000 133.000.000 818.000.000

Jurnal Penutup Jurnal penutup yang harus dibuat pada saat tahun anggaran berakhir untuk menutup perkiraan-perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan, Allotment Bagi Hasil Pendapatan dan realisasi pengeluaran Bagi Hasil Pendapatan adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

Debet

Kredit

Jurnal untuk menutup Anggaran Bagi Hasil Pendapatan : xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

122

Keterangan

Apropriasi Bagi Hasil Paja ke Desa Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Dea Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa Alokasi Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lain ke Desa

445.000.000 310.000.000 163.000.000

445.000.000 310.000.000 163.000.000

Akuntansi Pemerintah Daerah 2.

Jurnal untuk menutup Realisasi Belanja : xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Pajak ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Setda Allotment Bagi Hasil Retribusi ke Desa - Dinas Kesehatan Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Setda Allotment Bagi Hasil Pndptn. Lain ke Desa-Dinas Kesehatan Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Surplus/Defisit Tahun Berjalan

250.000.000 175.000.000 200.000.000 110.000.000 90.000.000 53.000.000

400.000.000 285.000.000 133.000.000 63.000.000

Koreksi Kesalahan Umumnya dalam bagi hasil pendapatan pemerintah provinsi ke kabupaten/kota atau dari pemerintah kabupaten/kota ke desa jarang ditemui adanya kesalahan dalam pembayaran bagi hasil pendapatan yang harus dikembalikan oleh penerima bagi hasil kepada pemerintah daerah yang membaginya. Akan tetapi dapat saja terjadi adanya kekurangan transfer bagi hasil dari pemerintah daerah kepada daerah penerima. Apabila hal ini terjadi, maka ayat jurnal yang harus dibuat untuk membetulkan koreksi tersebut adalah : - Kesalahan atas kekurangan pembayaran bagi hasil dicatat sebagai penambahan perkiraan bagi hasil yang bersangkutan. - Kesalahan atas kelebihan pengeluaran bagi hasil dapat diperhitungkan dengan pembagian bagi hasil tahun anggaran berikutnya. CADANGAN 1. Pembentukan Dana Cadangan Perkiraan yang terkait dengan pembentukan dana cadangan adalah sebagai berikut : • Pada saat anggaran disahkan dan dijabarkan dalam penerbitan SKO : - Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan, - Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan, - Allotment Pembentukan Dana Cadangan, - Surplus/Defisit Tahun Berjalan. • Pada saat realisasi pembentukan dana cadangan yaitu terjadinya aliran kas keluar dari Kas Daerah : - Pembentukan Dana Cadangan, - Kas di Kas Daerah. • Pada saat dilakukan Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran maka selisih yang terjadi dibukukan ke dalam perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Ilustrasi di bawah merupakan contoh transaksi pembentukan dana cadangan. Dimisalkan pemerintah daerah akan membangun aset tetap yang membutuhkan dana yang sangat besar sehingga akan dibentuk dana cadangan. Sesuai dengan Perda APBD tahun 20X1, jumlah dana cadangan yang akan dibentuk untuk

123


membiayai program tersebut adalah sebesar Rp. 500.000.000,00. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pembentukan dana cadangan adalah untuk unit kerja Dinas Setda. Pencatatan pada saat terbitnya APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan Surplus/Defisit Tahun Berjalan Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

Debet 500.000.000

Kredit

500.000.000

Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO

Jurnal yang dibuat pada saat SKO diterbitkan kepada Dinas AA adalah : No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.

xx.xx xx.xx

Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Allotment Pembentukan Dana Cadangan-Setda

Debet

Kredit

500.000.000 500.000.000


Asumsikan bahwa pada saat realisasi anggaran, jumlah pengeluaran kas dari Kas Daerah tidak sama dengan anggarannya tetapi lebih kecil, yaitu sebesar Rp. 475.000.000,00. Jurnal yang perlu dibuat pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah untuk pembentukan Dana Cadangan tersebut adalah : No

Kode Perkiraan

Keterangan

Debet

1.

xx.xx xx.xx

Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah

475.000.000

2.

xx.xx xx.xx

Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

475.000.000

Kredit

475.000.000 475.000.000

Jurnal Penutup Jurnal penutup yang dibuat pada saat tahun anggaran berakhir dan laporan keuangan akan disusun adalah perkiraan-perkiraan sementara (perkiraan nominal), yaitu : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan

500.000.000

xx.xx xx.xx xx.xx

Allotment Pembentukan Dana Cadangan-Setda Pembentukan Dana Cadangan Surplus/Defisit Tahun Berjalan

500.000.000

2.

124

Keterangan

Debet

Kredit

500.000.000 475.000.000 25.000.000


2. Pencairan Dana Cadangan Perkiraan yang terkait dengan pencairan dana cadangan adalah sebagai berikut : • Pada saat anggaran disahkan dan dijabarkan dalam penerbitan SKO : - Estimasi Pencairan Dana Cadangan, - Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan, - Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan, - Surplus/Defisit Tahun Berjalan. • Pada saat realisasi pembentukan dana cadangan yaitu terjadinya aliran kas keluar dari Kas Daerah : - Pencairan Dana Cadangan - Kas di Kas Daerah - Perkiraan Dana Cadangan - Perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan • Pada saat dilakukan Jurnal Penutup pada akhir tahun anggaran, digunakan perkiraan Surplus/Defisit Tahun Berjalan. Ilustrasi di bawah ini berupa contoh transaksi pencairan dana cadangan. Dimisalkan, setelah tiga tahun membentuk dana cadangan, pemerintah daerah akan mencairkan dana cadangan tersebut. Sesuai dengan Perda APBD tahun 2006, jumlah dana cadangan yang akan dicairkan untuk membiayai program tersebut adalah sebesar Rp. 350.000.000,00. SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yang diterbitkan untuk pelaksanaan pencairan dana cadangan adalah untuk unit kerja Dinas AA. Pencatatan pada saat terbitnya APBD

Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah sebagai berikut : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx

Keterangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan Surplus/defisit tahun berjalan

Debet 350.000.000

Kredit

350.000.000

Jurnal yang dibuat hampir sama dengan perkiraan pendapatan yaitu dengan membebankan perkiraan estimasi pencairan dana cadangan ke perkiraan surplus/defisit tahun berjalan. Pencatatan pada saat anggaran dialokasikan melalui penerbitan SKO

Jurnal yang dibuat pada saat SKO diterbitkan kepada Dinas AA untuk pencairan dana cadangan adalah : No

Kode Perkiraan

Keterangan

1.

xx.xx

Estimasi Pencairan Dana Cadangan yang Dialokasikan - Dinas AA Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan

xx.xx

Debet

Kredit

30.000.000 350.000.000


125


Jika diasumsikan bahwa pada saat pencairan dana cadangan, jumlah yang dicairkan tidak sebesar anggaran tetapi lebih kecil yaitu sebesar Rp. 300.000.000,00. Jurnal yang perlu dibuat adalah : No

Kode Perkiraan

Keterangan

Debet

1.

xx.xx xx.xx

Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan

300.000.000

2.

xx.xx xx.xx

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan

300.000.000

Kredit

300.000.000

300.000.000

Karena pada saat pembentukannya, perkiraan Dana Cadangan di debet maka pada saat terjadinya realisasi pencairan dana cadangan dengan sendirinya perkiraan ini akan berkurang senilai jumlah kas yang dicairkan. Sebagai lawan perkiraannya adalah perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan. Jurnal Penutup Jurnal penutup yang dibuat pada saat tahun anggaran berakhir dimana laporan keuangan akan disusun adalah dengan menutup perkiraan-perkiraan sementara (perkiraan nominal), yaitu : No

Kode Perkiraan

1.

xx.xx xx.xx xx.xx

2.

xx.xx xx.xx

Keterangan Surplus/Defisi Tahun Berjalant Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana DialokasikanDinas AA

Debet

Cadangan

Alokasi Estimasi Pencairan Dana Cadangan Estimasi Pencairan Dana Cadangan

yang

Kredit

50.000.000 300.000.000 350.000.000 350.000.000 350.000.000

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

126

Uraian Pendapatan - Pendapatan Perpajakan - Pendapatan Negara Bukan Pajak - Pendapatan Hibah Belanja - Belanja Operasi - Belanja Modal Transfer - Dana Perimbangan - Transfer Lainnya Jumlah Belanja dan Transfer (5+8) Surplus/Defisit (1-11)

Anggaran

Realisasi

(%)

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx



Akuntansi Pemerintah Daerah 13 14 15 16 17 18 19

Pembiayaan - Penerimaan - Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri - Pengeluaran Pembiayaan Neto (14-17) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (12-18)

xx xx xx xx xx xx xx



20x1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

20x0 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

Neraca Pemerintah Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian Aset - Aset Lancar - Investasi Jangka Panjang - Aset Tetap - Aset Lainnya Kewajiban - Kewajiban Jangka Pendek - Kewajiban Jangka Panjang Ekuitas Dana - Ekuitas Dana Lancar - Ekuitas Dana Investasi Jumlah kewajiban dan ekuitas dana

Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Uraian Arus Kas dari Aktivitas Operasi - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas =Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran Kenaikan/Penurunan Kas (4+8+12+16) Saldo Awal Kas di BUN Saldo Akhir Kas di BUN

20x1 xx xx xx xx xx xx xx xx

20x0 xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx

127


20 21 22

128

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas (19+20+21)

xx xx xx

xx xx xx

BAB AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Recommend Documents