BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) merupakan suatu instrumen untuk mengoperasionalkan prinsi-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal kedalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasi, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.Pada prinsipnya, SAKPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut : 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset 4. Prosedur Akuntansi Selain Aset
7
Universitas Sumatera Utara
2.1.1 Prosedur akuntansi Penerimaan Kas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah : “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD) PPK-SKPD berdasarkan buku transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan kedalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Buku transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yaitu : 1. Surat tanda bukti pembayarana, 2. Bukti transfer, 3. Nota kredit Bank. 2.1.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah : “ serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.
8
Universitas Sumatera Utara
2.1.3 Prosedur Akuntansi Aset Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset adalah ; “serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, relibilitas, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai atau digunakan SKPD”. 2.1.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah : “ serangkaian proses mulaidari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”
2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya UU No.32 Tahun2004 tentang pemeirntah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan yang cukup besar bagi daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. 9
Universitas Sumatera Utara
Sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) : a. Basis Akuntansi Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada saat ini menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual untuk neraca, dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat kas diterima oleh rekening kas daerah serta belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. b. Sistem Pembukuan Berpasangan sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu : Aset = Utang + Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebit suatu perkiraan dan mengkredit perkiraan yang lain. Ssistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Seperti halnya SAPP,SAPD juga terdiri dari dua subsistem, yaitu : 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD, yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda, seperti pendapatan dana perimbangan, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.
10
Universitas Sumatera Utara
2. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK SKPD.
2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur informasi yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan. 2.3.2 Penyusunan Laporan keuangan Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Selanjutnya laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh PPKD menjadi laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah : a. LRA b.Neraca c. Catatan atas laporan keuangan laporan keuangan tersebut dibuat dua kali dalam satu tahun anggaran, yaitu : semester pertama dan semester kedua. Laporan keuangan semster kedua berisi data dan informasi keuangan semester I dan II. Proses pembuatan laporan keuangan SKPD secara manual pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan pada akuntansi komersial, dimulai dengan 11
Universitas Sumatera Utara
menempatkan jurnal yang telah dibuat ke buku besar, penyusunan neraca saldo, pencatatan jurnal penyesuaian neraca saldo yang telah disesuaikan, hingga membuat LRA dan Neraca. Proses tersebut dapat dibantu menggunakan woorksheet atau kertas kerja. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan dikolom neraca saldo pada woorksheet SKPD. PPK kemudian membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksitransaksi yang bersifat akrual.
2.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karakteristik kualitas laporan keuangan daerah merupakan ciri khas yang membuat informasi dan laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu : 1. Mudah dipahami Kualitas penting yang ditampung dalam laporan keuangan daerah adalah kemudahaanya untuk segera dipahami pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki kemampuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. 2. Relevan Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan 12
Universitas Sumatera Utara
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah : 1. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat koreksi di masa lalu. 2. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yan akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. 3. Keandalan Informasi harus andal (reliable), informasi memiliki kualitas handal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. 4. Bisa dibandingkan Pemakai harus dapat diperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antara periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda. 13
Universitas Sumatera Utara
2.5 Penelitian Terdahulu Adapun penulis telah merangkum kedalam sebuah tabel penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul dari penelitian ini dan menjadi referensi tambahan untuk penelitian ini antara lain :
Peneliti Permadi (2013)
Winda (2011)
Syuriani (2009)
Sandy (2008)
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Variabel Independen: Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dependen : Kualitas Lpaoran Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Analisis penerapan Sistem akuntansi keuangan Daerah Dependen : Badan kepegawaian Kota
Hasil Penelitian Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sangat berpengaruh pada laporan keuangan menuju hasil yang berkualitas baik. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada badan kepegawaian daerah kota padang telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 Independen : Partisipasi anggaran tidak Partisipasi anggaran, berpengaruh terhadap Komitmen organisasi kinerja SKPD Dependen : pemerintahan Kota Kinerja SKPD pemerintahan Padang Panjang. Kota Padang Panjang Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD pemerintahan kota padang panjang. Independen : Kabuptaen Toba Samosir Penerapan Sistem akuntansi telah menggunakan Keuangan sistem akuntansi Dependen : keuangan daerah dengan Penyusunan Laporan Keuangan peralatan yang kurang pemerintah Kabupaten Deli serdang memadai.
14
Universitas Sumatera Utara
2.6 Kerangka Konseptual Berdasrkan dari pandangan diatas bahwa pemerintah daerah menyusun dan melaporkan informasi keuangannya mengacu pada suatu sistem pemerintahan yaitu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Adapun turunan dari kerangka konseptual pada penelitian ini ialah,
Penyusunan laporan Keuangan Daerah Menurut PP No. 71 Tahun 2010
Otonomi Daerah dan Reformasi Keuangan Daerah
Sistem Keuangan Pemerintah Daerah (variabel X)
Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (variabel Y) Gambar 2.1 Turunan kerangka pemikiran Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara
15
Universitas Sumatera Utara
Sistem Keuangan Pemerintah Daerah
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(variabel X)
(variabel Y) Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
Peraturan yang telah dibuat dalam peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang menjadi tumpuan suatu sistem keuangan pemerintah daerah untuk membuat atau mensajikan laporan keuangannya berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, ketidak pandaian sumberdaya manusia dalam mengoperasikan suatu sistem laporan keuangan tanpa mengikuti standar yang telah ada akan mempenagruhi kualitas dari laporan keuangan itu sendiri.
2.7 Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalah yang menjadi objek penelitian, dimana tingkat kebenarannya masih perlu dibuktikan atau diuji kebenarannya. Berdasarkan beberapa kajian empiris dan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah: Ho : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Ha : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
16
Universitas Sumatera Utara
