BUPATI TANAH BUMBU PROⅥ NSE KALIMANTAN SELATAN PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMORフ I TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKWTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BT'PATI TANAH BIIUBU'
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal
a.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Kepala daerah menetapkan peraturan tepJa daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
b.
Mengingat :
I
10
.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembeitukan iabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lrmbaran Negara Repub-lik Indonesia Tahun 2O03 Nomor 22, Tambahart t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagimana tetih diubatr beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-2Undang-Undang Nomor
12 Tahun 20ll
3.
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a);
4
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OlO tentang Perubahal Atas Peraturart Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 lentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5165);
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor 1425); 1O.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O14 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);
-311.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tashun 2O08 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lrmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 20O9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O09 Nomor 14);
MEMUTUSKAN: Mcnetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAH DAERAH
SISTEM
AKUNTANSI
BAB I KETEI|TUAJT T'TUT Pasal １ ２
３ ４
5.
I
Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Bupati adalah BuPati Tanah Bumbu.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya diiingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Satuan Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang
6
7.
Pengguna Anggaran adalah pejabat
pemegang
kewenangan penggunaan €rnggzrran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
Pejabat Penatamsahaan Keuangan SKPD
yang
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
-4Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan,
8
pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. 9.
Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lalnnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau atau setara kas diterima atau dibayar.
10.
Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatanLRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
つ´
Pengungkapan
adalah laporan keuangan
yang
menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 13.
Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/ defi sit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggararrnya dalam satu Periode.
14.
Periode akuntansi adalah periode pertanggungiawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sa'na dengan periode tahun anggaran.
15. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL
tahun pelaporan yang terdiri dari SAL
awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL alhir.
16. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
-517
l.aporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan
periode
sebelumnya. 18
Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat l-AK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
19.
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas al
Catatan atas la.poran Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan l,AK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
2
1. Entitas Akuntansi adalah unit pemerinta.han pengguna wa」 ib barang yang anggaran/pengguna menyelenggarakan akuntansi dan menJrusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
22. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas
pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan
laporan
pertanggungiawaban berupa laporal keuangan.
23. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran
l,ebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
24. Pcndapatan― L0 adalah hak pemerintah daerah Yang diakul scba頭 penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
-625. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggzrr€m bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
26
Beban adalah penurun€rn manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yErng menumnkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
27
Pembiayaan Daerah adatah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai
dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaal jasa bagi masyarakat umum dan
sumberlsumber daya yang dipelihara karena alasal sejarah dan budaYa.
29. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah'
3O. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
31. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam -laporan keuangan .tttit^" menjadi sesuai dengan yang seharusnya' 32. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir peritde untuk mengakui pos-pos seperti persediaan' plrt t g, utang dan yang lain yang berkaitan dengan perbedaan waktu pencatatal dan yang belum V" "a"t dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
-7 33. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat
BAS
adalah daJtar kodefrkasi dan klasifikasi terkait transaksi
keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. BAB II TUJUAIT Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dal entitas akuntansi dalam menyrsun laporan keuangan berbasis akrud. BAB III RUANG LIIYGKT'P Pasal 3
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: a. sistem akuntansi SKPD; b. sistem akuntansi PPKD; dan c. bagan akun standar. Pasal 4
(1)
Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan
aat pengungkapan atas pendapatan-LO, beban,
pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta pen5rusunan laporan keuangan SKPD.
(2\
Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; c. laporan operasional; d. laporan Perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laPoran keuangan.
-a(3)
Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5
Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf B mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan- LO,
beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, pen5rusunan laporan keuangan PPKD serta penyusun€rn laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
(2)
Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.
neraca;
d. laporan operasional; e. laporan arus kas;
f.
laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. (3)
Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yarrg merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 6
BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
hurrf
c
merupakan pedoman bagi entitas pelaporan dan entitas akuntasi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporal keuangan.
(2)
BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
-9(3)
BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai
berikut: a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d. level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.
(4)
Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. akun I (satu) menunjukkan aset; b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban; c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas; d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA; e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja; f. akun 6 (enam) menunjukkan transfer; g. akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan; h. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan i. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.
(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV IIETENTUAIT LAIIT-LAff
Passl 7
(1) (2\ (3)
Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran. Dalam hal kodefrkasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dilakukan konversi dalam penyajian LRA' Format konversi penyajian LRA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. BAB V XSTENTUA.IT PEIIUTUP P88al 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
_ 10_
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.
ini dengan
memerintahkan penemPatannya
ditetapkan di Batulicin pada tanggal -' .- . BUPATI TANAII BUMBU,
di Batulicin 」
1
S DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
SAID AKHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2014 NOMOR_l
