BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Transparansi Transparansi pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya merupakan suatu nilai dalam sistem pemerintahan yang baik atau sekarang ini yang lebih dikenal dengan good governance. Transparansi tersebut berupa penjaminan akses dan kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan publik Folscher (2000) dalam Medina (2012) menyebutkan beberapa keuntungan dari adanya transparansi: 1. Transparansi
dapat
mengurangi
ketidakpastian
yang
memberikan
kontribusi dalam satabilitas fiskal dan makroekonomi sehingga bia ada penyesuaian dikemudian hari dapat diminimalisir. 2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol yang akan lebih baik jika pihak-pihak tersebut memiliki informasi mengenai kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penerimaan/pengeluaran pemerintah. Para pejabat publik akan lebih berlaku bertanggung jawab apabila keputusan yang akan diambil dilakukan secara terbuka/transparan untuk publik sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. 3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga dapat membangun hubungan sosial yang lebih erat,
17
misalnya masyarakat dapat memahami kebijakan pemerintah dan bahkan menddukung kebijakan tersebut. 4. Meningkatkan iklim investasi. Pemahaman yang jelas terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah akan mengundang investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi lebih banyak. 2.1.1 Manfaat Transparansi Keuangan pada Situs Resmi Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa suatau cara yang paling baik dan cost effectivebagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasinya pada masa kini adalah melalui meddia internet yaitu dengan mempublikasikan informasi keuangannya melalui website resmi. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangannya pada website resmi adalah: 1. Media internet menawarkan biaya yang rendah bagi pengguna dan penyedia informasi. 2. Internet dapat diakses dimana saja dan kapan saja sehingga cenderung tidak memiliki batasan bagi pengguna dan penyeddia informasi. 3. Informasi yang diungkapkan dapat disajikan dalam berbagai bentuk sehingga dapat memudahkan pengguna. 2.2 E-Government E-government merupakan aplikasi dari teknologi informasi, tterutama teknologi internet yang saat ini sangat berkembang pesat. Melalui penerapan egovernment dapat memperkaya akses, meningkatkan penyampaian informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, unit bisnis, pegawai, stakeholder dan
lainnya. Moon (2002) menyatakan bahwa secara umum e-government memiliki lima aspek utama: (1) interaksi antara lembaga pemerintah, (2) pelayanan berbasis web/internet,
(3)
e-commerce,
(4)
demokrasi
secara
digital
untuk
pertanggungjawaban pemerintah yang lebih transparan, (5) e-finance. Gupta et al (2008) dalam Rora (2010) menyatakan keuntungan yang diperoleh pemerintah dari implementasi dari e-government adalah: 1. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik,
meningkatkan
akuntabilitas,
transparansi,
dan
citizen
empowerment. 2. Menurunkan biaya dan waktu untuk melakukan pelayanan. 3. Memberikan
keuntungan
stratejik
seperti
meningkatkan
pross
pengambilan keputusan melalui arus informasi, meningkatkan interaksi penduduk dengan institusi pemerintahan, bisnis dan industri, meningkatkan kekuatan masyarakat untuk memaksa pemerintah untuk memiliki hubungan yang lebih baik dengan sektor swasta dan meningkatkan keemmampuan untuk memberikan efek terhadap organizational change management. 2.3 Pemerintahan Daerah di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
19
sebagagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah
yang
berwenang
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah provinsi terbagi lagi atas daerah kota dan daerah kabupaten. Setiap daerah provinsi, daerah kota dan daerah kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah merupakan kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Setiap pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Sebutan kepala daerah untuk provinsi, kota dan kabupaten masing-masing adalah gubernur, walikota dan bupati. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14, disebutkan bahwa kepala daerah berperan sebagai badan eksekutif, artinya kepala daerah menyusun dan menyampaikan anggaran untuk mendapatkan
persetujuan,
kemudian
melaksanakannya
sesuai
ketentuan
perundang-undangan stelah mendapatkan persetujuan. Ditegaskan pula dalam Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala
daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 lebih menggambarkan pelaksanaan
demokrasi.
Pilkada
dilaksanakan
secara
langsung,
terbuka
kemungkinan bagi calon independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik (parpol)/gabungan
parpol,
dan
proses
dalam
penyaringan
bakal
calon
dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan setiap parpol/gabungan parpol mengumumkan proses dan hasi penyaringan kepada masyarakat. Sekarang ini Indonesia menjalankan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan sebebasbebasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dalam undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten atau antara provinsi dengan kabupaten dan kota diatur melalui undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan adil dan selaras melalui undang-undang yang berlaku. 2.4 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pelaporan keuangan merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi keuangan. Pengungkapan memiliki arti memberikan data yang bermanfaat kepada pihak yang berkepentingan. Penelitian yang dilakukan Yentifa, dkk (2010) mencantumkan bahwa informasi keuangan yang dibutuhkan berdasarkan riset terdahulu adalah informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, perencanaan dan penganggaran. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui Laporan Keuangan
21
Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peraturan mengenai APBD ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31. Penyajian LKPD juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Peraturan-peraturan sebagaimana yang telah dinyatakan diatas tidak ada mengatur mengenai media yang digunakan untuk penyebaran informasi keuangan pemerintah daerah. Pada bagian pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat sedikit bahasan mengenai pelaporan keuangan pemerintah namun tidak dibahas mengenai media yang digunakan untuk pelaporan keuangan pemerintah. Meskipun begitu, pemerintah daerah dapat menyediakan informasi keuangan yang memang ingin disampaikan pemerintah daerah sendiri yang menganggap bahwa informasi tersebut bbermanfaat bagi pihak luar dan berkehendak untuk mengungkapkannya secara sukarela (voluntary), bukan karena untuk memenuhi tuntutan undang-undang, peraturan pemerintah ataupun ketentuan lainnya. 2.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
suatu entitas pelaporan. Tujuan umum penyajian laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisassi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mngevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Secara spesifik tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; c. Manyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; d. Menyediakan
informasi
mengenai
ketaatan
realisasi
terhadap
anggarannya; e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
23
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yag dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyediakan informasi bagi pengguna mengenai: a. Indikasi apakah sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai anggaran. b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditentukan oleh DPR/DPRD. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah: a. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang
dikelola
oleh
pemerintah
daerah,
yang
menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. c. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas mnyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. d. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. 2.6 Teori Keagenan Jensen dan Meckling (1976)menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu pihak (principal) memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain (agent) untuk meakukan pengambilan keputusan. Teori keagenan sendiri muncul berdasarkan bahwa pemilik perusahaan (principal) dan manajer perusahaan (agent) memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam penelitian ini agen adalah pemerintah yang memiliki otoritas atas suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) sedangkan prinsipal adalah masyarakat. Agen-agen (pemerintah daerah) yang ditunjuk sebagai delegasi dari pemilik (prinsipal/masyarakat) ini adalah agen yang dipercaya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat tentunya tidak dapat mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan ataupun keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah selaku agen, sehingga dapat menimbulkan kesempatan bagi agen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kesejahteraan agen saja tanpa menghiraukan kesejahteraan masyarakat.
25
Masalah keagenan menimbulkan informasi asimetri antara kedua belah pihak yaitu pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku principal. Mohammad dkk (2004) dalam Mulyana (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas muncul sebagai jawaban dari informasi asimetri. Teori asimetri informasi beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung atas informasi yang dimilikinya dengan pihak masyarakat yang merupakan bagian di luar manajemennya. Scott (1997) dalam Medina (2012) berpendapat bahwa kemampuan bertahan suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh bagaimana menciptakan informasi yang terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Informasi asimetri muncul akibat adanya penguasaan informasi yang tidak seimbang antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah lebih menguasai informasi karena memiliki akses langsung terhadap hasil kinerjanya sendiri. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengungkapan informasi keuangan melalui website resmi setiap pemerintah daerah. Thompson (1999) menyatakan bahwa secara tradisional hubungan antara pemerintah dengan warga telah dianggap dibawah teori prinsipal-agen (keagenan) yang telah digunakan secara luas dalam administrasi publik untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan manajemen dan administrasi di negara yang berlandaskan prinsip desentralisasi. Alvarez dan Hall (2006) menyatakan bahwa permasalahan yang timbul dalam hubungan principal-agentsecara inheren terkait dengan ketersediaan informasi yang disediakan oleh agent.Gang (1988) mengatakan bahwa dibawah principal-agentupaya teori telah dibuat untuk
mengidentifikasi insentif-insentif yang timbul pada beberapa pengungkapan di sektor publik. 2.7 Penelitian Terdahulu Styless dan tennyson (2007) menyatakan bahwa sudah banyak penelitian mengenai transparansi informasi keuangan pada media internet (situs resmi) yang telah dilakukan, namun pada umumnya di sektor swasta dan hanya sedikit pada sektor pemerintahan. Penelitian yang dilakukan pada sektor pemerintahan mengenai transparansi informasi keuangan pada media internet (situs resmi) disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu No. 1.
Peneliti/Judul
Variabel
Fawsi laswad, Variabel Dependen: Richard Fisher, Peter Oyelere Pelaporan keuangan di internet secara sukarela (2005) oleh pemerintah daerah Variabel Independen: Kompetisi politik, ukuran pemerintahan, leverage, kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers, tipe pemerintahan.
2.
Styles dan Variabel Dependen: Tennyson (2007) Availability dan accessibility CAFR
Hasil Penelitian 1. Adannya hubungan yang positif signifikan IFR dengan: visibiilitas pers, kekayaan pemerintahan dan leverage. 2. Adanya hubungan yang negatif signifikan IFR dengan: tipe pemerintahan 3. Ukuran dan kompetisi politik tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan IFR 1. Adanya hubungan yang positif signifikan ketersediaan CAFR 27
Variabel Independen : Ukuran daerah, struktur pemda, kualitas accounting disclosure, pendapatan perkapita, tingkat hutang, kondisi finansial.
3.
Garcia
Variabel Dependen:
(2010)
Reporting index Variabel Independen: Size, leverage, capital Investment, political competition, dan press visibility
4.
Rora
Variabel Dependen:
(2010)
Vountary disclosure: 1. Pengungkapan konten 2. Presentasi pengungkapan 3. Total pengungkapan
dengan: ukuran daerah, kualitas acccounting disclosure, pendapatan perkapita dan tingkat hutang. 2. Adanya hubungan yang positif signifikan aksesibilitas CAFR dengan: ukuran daerah, pendapatan perkapita, dan tingkat hutang 1. Political competition berpengaruh secara positif 2. Press visibility berepngaruh secara negatif
1.
2.
Variabel Independen: Rasio kinerja, rasio ketergantungan daerah, ukuran kompleksitas pemerintahan, dan belanja daerah. 3.
Adanya hubungan yang positif signifikan pengungkapan konten dengan: rasio ketergantungan daerah (DAU) Adanya hubungan positif yang signifikan presentasi pengungkapan dengan: tingkat ketergantungan darah dan kompleksitas pemerintahan Adanya hubungan yang positif
signifikan total pengungkapan dengan: tingkat ketergantungan daerah. 5.
Jorge et al.
Variabel Dependen:
(2011)
Transparansi Keuangan
Adanya hubungan yang positif signifikan transparansi keuangan dengan jumlah populasi.
Variabel Independen: Kompetisi Politik, orientasi politik, political engagement, rata-rata umur masyarakat, tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat populasi, jumlah populasi, dan tingkat kemandirian. 6.
Yurisca (2011)
Variabel Dependen: Pelaporan keuangan Variabel Independen: Kompetisi politik, ukuran pemerintahan, leverage, kekayaan pemda,
2.8
1. Adanya pengaruh signifikan IFR dengan: ukuran pemerintahan dan kekayaan pemerintahan 2. Adanya hubungan negatif yang signifikan antara IFR dengan: kompetisi politik, tipe pemerintahan dan leverage.
Kerangka Konseptual dan Perumusan Hipotesis Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui motivasi atau faktor-faktor yang
mempengaruhi pemerintah daerah untuk melakukan transparansi informasi keuangannya pada situs resmi yang dimilikinya.Bertot (2010) mengatakan bahwa
29
penggunaan internet dapat menciptakan budaya transparansi dan juga akan mewujudkan akuntabilitas. 2.8.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah. Piotrowski dan Bertelli (2010) berpendapat bahwa semakin banyak sumber daya pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah untuk berinvestasi ke sistem infrastruktur yang kan memberikan transparansi. Contohcontoh dari proyek tersebut termasuk web server, sistem manajemen dokumen, dan peralatan untuk video conferencing. Sumber daya yang besar dapat juga dilihat dari total aset yang dimiliki pemerintah daerah. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: H1
: Ukuran pemerintah Daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
2.8.2 Pengaruh Leverage terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Styless dan Tennyson (2007) berpendapat bahwa dengan melakukan pembiayaan terhadap pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini akan memberikan
dampak
pada
kemampuan
pemerintah
dalam
memberikan
pelayanandan program-program terpadu bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Namun besaran dari hutang tidak boleh melebihi jumlah dari modal yang dimiliki. Hubungan keagenan
antara otoritas daerah dan pemerintah pusat
(kreditur) memberikan dampak pada besarnya tingkat transparansi pengungkapan.
Kreditur cenderung memonitor para debiturnya dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: H2
: Leverage berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
2.8.3 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Kompetisi politik menunjukkan gambaran seberapa besar persaingan antara kepa daerah yang menjabat saat ini dengan saingan-saingan politiknya. Semakin besar kompetisi politik suatu pemerintah daerah maka akan semakin besar kecendrungan kepala daerah untuk menyediakan informasi (Baber, 1983 dalam Laswad, 2005) karena akan menanggung biaya pengawasan yang lebih besar dari saingan politiknya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui transparansi dengan menggunakan situs resmi. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: H3
: Kompetisi politik berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
2.8.4 Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Penduduk
di
pemerintahan
kabupaten
pada
umumnya
melakukanurbanisasi. Menurut Ingram (1984) dalam Laswad, dkk (2005), urbanisasimembantu pembentukan koalisi, yaitu gabungan pemilih individu,
31
sehingga kepaladaerah memiliki dorongan lebih besar untuk memberikan informasi guna pemantauan
secara
proporsional
dengan
wilayah
metropolitan
yang
memilikipopulasi penduduk yang besar dibanding dengan wilayah pedesaan yang memiliki jumlah penduduk relatif besar. Ditambah lagi, pemakaian dan akses internet didaerah
tujuan
urbanisasi
lebih
tinggi.
Hal
tersebut
memungkinkan
bahwapelaporan keuangan di internet secara sukarela akan lebih banyak dipraktikkan di pemerintahan
provinsi
dan
pemerintahan
kota
dibanding
pemerintahan
kabupaten.Dengan demikian, tipe pemerintahan mempunyai pengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: H4
: Tipe pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
2.8.5Pengaruh
Rasio
kemandirian
terhadap
Transparansi
Informasi
Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Tingkat kemandirian menunjukkan kemampuan daerah dari sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran operasional daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah dan pelayanan kepadda masyarakat. Hasil penelitian Laswad (2005) menunjukkan kekayaan asli pemerintah daerah berhubungan secara positif signifikan terhadap pengungkapan yang lebih atas transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah
daerah. Berdasarkan penelitian Laswad (2005) besarnya kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatannya menunjukkan kinerja pemerintah yang baik. Kinerja pemerintah yang baik akan menunjukkan kualitan manajemen yang baik. Pemerintah daerah yang memiliki kualitas manajemen yang baik cenderung untuk mengungkapkan informasi yng lebih banyak dan menggunakan sistem yang dapat meningkatkan kualitas pemerintah seperti penggunn situs resmi dalam transparansi informasi keuangannya. . Berdasarkan analisis di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: H5
: Rasio kemandirian daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah.
Dari uraian diatas, kerangka pemikiran mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia dapat digambarkan pada suatu model sebagai berikut: Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Ukuran Pemerintah Daerah (X1) Leverage(X 2)
Kompetisi Politik (X 3) Tipe Pemerintah Daerah (X 4)
Transparansi Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia (Y)
Rasio Kemandirian (X 5)
33
