BAB II TINJAUAN PUSTAKA. professional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan.

Hal ini sejalan

dengan Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenagatenaga professional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik peruahaan memperoleh keuntungn yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga professional. Menurut Sutedi (2012 :14) “Untuk memahami corporate governance, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi,Teori agensi memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agent dengan principal atau principal dengan principal”. Pengertian dari principal dalam agency theory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. Namun, pada sisi lain pemisahaan dari kepemilkan perusahaan memiliki segi negatif-nya. Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan kepentingan pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahaan ini

Universitas Sumatera Utara

dapat pula menimbulkan kurangngnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingankepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. 2.1.2 Laporan Keuangan Menurut Harahap (2011:105) ”Laporan keuangan mengambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”. Laporan keuangan mempunyai tujuan utama yakni menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yag bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, membandingkan dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Menurut Statement of Finansial Accounting Concept (SFAC) No. 2, karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri informasi akuntansi yang cenderung untuk menambah kegunaannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Manfaat lebih besar dari biayanya Kesulitan untuk mengetahui efektivitas biaya dari pelaporan keuangan adalah bahwa manfaat dan biaya ,terutama manfaat, tidak selalu dapat diukur dengan mudah. Selain biaya yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang diidentifikasikan dan jelas, perusahaan wajib untuk menyiapkan laporan keuangan. Dalam sebagian besar terbarunya, FASB memasukkan bagian yang bertujuan untuk menggambarkan prediksi biaya dan manfaat dari standar tersebut.


2. Relevansi FASB mendefinisikan relevansi sebagai “membuat suatu perbedaan”. Aspek dari informasi yang relevan adalah: Nilai umpan balik, Nilai prediksi dan tepat waktu. Informasi yang relevan secara normal harus menyediakan baik nilai umpan balik maupun nilai prediksi pada saat yang sama. Umpan balik dari kejadian masa lalu membantu dalam mengkonfirmasi atau memperbaiki perkiraan sebelumnya. Informasi seperti ini digunakan untuk memberikan hasil dimasa yang akan datang . sebagai contoh, ketika perusahaan menyajikan laporan laba rugi komparatif seorang investor memiliki informasi untuk membandingkan hasil operasi tahun lalu dengan tahun ini. Hal ini memberikan dasar umum untuk mengevaluasi perkiraan sebelumnya dan untuk mengestimasi hasil yang mungkin didapat di tahun depan.Tepat waktu adalah aspek yang penting agar informasi dapat membuat perbedaan karena apabila informasi baru bisa didapat setelah keputusan diambil,tidak akan banyak berguna. 3. Keandalan Informasi dikatakan dapat diandalkan apabila secara relative bebas dari kesalahan dan menyajikan hal seharusnya. Keandalan tidak berarti ketepatan yang absolut. Informasi seperti ini harus memiliki criteria berikut: Dapat diverifikasi (verifiability), Penyajian jujur (reprensentational faithfulnees) dan Netralitas (neutrality). Dapat diverifikasi melibatkan konsensus. Akuntan mencari dasar pengukuran laporan keuangan yang dapat diverifikasi oleh akuntan lain yang terlatih dengan menggunakan metode pengukuan yang sama. Penyajian jujur berarti bahwa bahwa ada kesesuaian antara pengukuran dengan aktivitas ekonomi atau unsur akuntansi yang diukur, sedangkan netralitas merupakan konsep yang serupa dengan konsep kejujuran. Netralitas juga mencerminkan bahwa pembentuk standar akuntansi tidak boleh berpihak terhadap kepentingan suatu kelompok dari pemakainya dan mengorbankan kelompok lain. 4. Dapat diperbandingkan Inti dari dapat diperbandingkan adalah bahwa informasi menjadi lebih berguna ketika dapat dikaitkan dengan suatu benchmark atau standar.perbandingan dapat dilakukan dengan data dari perushaan lain atau informasi yang sejenis dengan perusahaan yang sama tetapi pada periode yang berbeda. Perbandingan dalam data akuntansi untuk perusahaan yang sama selama beberapa periode sering disebut konsistensi. Perbandingan membutuhkan bahwa kejadian yang serupa dicatat dengan cara yang sama dalam laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda untuk perusahaan tertentu dalam periode yang berbeda. 5. Materialitas Materialitas berkaitan dengan pertanyaaan spesifik : apakah suatu unsure cukup besar untuk mempengaruhi keputusan dari pemakai laporan keuangan? Petunjuk kuantitatif yang berkaitan dengan


materialitas sangat lah kurang, sehingga akuntan harus menggunakan penilaiannya dalam menentukan apakah suatu unsure material atau tidak.Dengan menyadari pentingnya konsep materialitas ini, SEC mengeluarkan Staff Accounting Bulletin (SAB) No.99 pada bulan agustus 1999 untuk menawarkan petunjuk tambahan untuk konsep ini. SEC menyetujui bahwa materialitas tidak dapat dikurangi menjadi suatu benchmark numeric sederhana. Namun, SEC mengatakan bahwa ketika auditor mempertimbangkan apakah suatu unsure material atau tidak, perhatian lebih harus diberikan untuk unsur yang mengubah kerugian menjadi keuntungan, yang dapat membuat perusahaan dapat mencapai laba sesuai perkiraan analis, atau yang membuat manajemen bisa mencapai batas minimum untuk perolehan bonus. 2.1.3 Auditing Menurut Boynton dkk (2003:5) auditing adalah “suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersiasersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Menurut Arens dkk (2008:6) audit adalah “pengumpulan dan evaluasi atas bukti tentang informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”. Ada tiga jenis utama audit yaitu sebagai berikut: 1. Audit operasional (operational audit) mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapakn saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagi contoh, audior mungkin mengevaluasi secara objektif efisiensi dan akurasi pemerosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang . Contoh lainya ,dimana kebanyakan akuntan merasa kurang menguasai bidang ini,adalah mengevaluasi efisiensi, akurAudit ketaatasi dan kepuasan pelanggan atas pemerosesan


pendistribusian surat dan paket oleh perusahaan semacam federal Express. 2. Audit ketaatan (compliance audit) dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.contohnya menentukan apakah personel akuntansi mengikuti prosedur yang digaris oleh kontroler perusahaan. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap peraturan dan prosedur dan peraturan yang digariskan. 3. Audit laporan keuangan (financial statement audit) dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunkan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainya yang cocok untuk organisasi itu. Diantara ketiga komponen jenis audit diatas yang paling umum dilakukan adalah audit laporan keuangan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Kompeten diartikan sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya dalam hal ini adalah bidang auditing sedangkan independen diartikan tidak bias atau bebas dari campur tangan ataupun ancaman dari pihak lain. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen, dimana kompetensi nilai orang-orang yang mengaudit akan tidak ada nilainya jika mereka tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Para auditor berusaha keras mempertahankan tingkat independensi yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka dalam hal ini pemangku kepentingan


perusahaan baik pihak internal maupun eksternal. Auditor yang mengeluarkan laporan mengenai laporan keuangan perusahaan seringkali disebut auditor independen. Hasil akhir dalam proses auditing adalah menyiapkan laporan audit (audit report), yang menyiapkan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan seperti ini harus memberi tahu kepada pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Laporan audit sangat berguna bagi pihak internal maupun eskternal khususnya untuk menilai keberadaan perusahaan serta citra perusahaan tersebut didepan publik atau masyarakat. 2.1.4 Standar Auditing Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggunga jawab profesionalnya dalam audit laporan keuangan. Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:37) Standar Profesional Akuntan Publik merupakan “standar auditing yang menjadi kriteria atau pedoman kerja minimum yang memiliki kekuatan hukum bagi para auditor dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya”. Standar-standar dalam SPAP meliputi pertimbangan mengenai kualitas professional auditor, seperti keahlian dan indepedensi, persyaratan pelaporan dan bahan bukti. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah sebagai berikut: a. Standar Umum 1. Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor.


2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. b. Standar pekerjaan lapangan, yaitu : 1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. 2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. 3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. c. Standar Pelaporan 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. 3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersil bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. 2.1.5 Laporan Audit (Audit Report) Menurut Katijo (2008:84) Laporan audit adalah “alat yang secara resmi digunakan auditor untuk menyampaikan hasil auditnya kepada pihak-pihak pemakai yang berkepentingan”. Dalam menerbitkan laporannya auditor harus memenuhi empat standar pelaporan.


Standar pelaporan keempat dalam SPAP (2011:508.2) berbunyi sebagai berikut: Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan atau memuat suatu asersi, bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dikemukakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Sebagai pihak yang independen di dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan, akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang diauditnya. Ada 3 pernyataan pendapat auditor independen menurut Boynton dkk ( 2003: 78), yaitu: 1. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (Qualified Opinion) yang menyatakan bahwa kecuali dampak dari hal-hal yang berkaitan dengan pengecualian tersebut, laporan keuangannya menyajikan secara wajar… sesuai dengan GAAP. 2. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion) Yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar… sesuai GAAP. 3. Menolak memberika pendapat (Disclaimer of opinion) Yang Menyatakan bahwa auditor tidak memberikan pendapat atas laporan keuangan. Laporan auditor dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu laporan auditor bentuk baku dan bentuk tak baku. Laporan auditor bentuk baku memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu entitas, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor bentuk baku harus “menyebutkan laporan keuangan auditan dalam paragraf pengantar, mengambarkan sifat audit dalam paragraf lingkup audit, dan menyatakan pendapat auditor dalam paragraf pendapat”.


Unsur pokok laporan auditor bentuk baku dalam SPAP (2011:508.3) adalah sebagai berikut: a. Suatu judul yang memuat kata independen b. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan yang disebutkan dalam laporan auditor telah diaudit oleh auditor. c. Suatu pernyataan bahwa lapran keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan dan tanggung jawab auditor terletak pada peryataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan atas auditnya. d. Suatu pernyataan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. e. Suatu pernyataan bahwa standar auditing tersebut mengharuskan auditor merencanakan dan melaksanakan auditnya agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. f. Suatu pernyataan bahwa audit meliputi: 1) Pemeriksanaan (examinitation), atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. 2) Penentuan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasiestimasi signifikan yang dibuat manajemen. 3) Penilaian penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. g. Suatu pernyataan bahwa auditor yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar memadai untuk memberikan pendapat. h. Suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisis keuangan perusahaan pada tanggal neraca dan hasil usaha dan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. i. Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik,nomor izin usaha kantor akuntan publik. j. Tanggal laporan auditor.

Laporan auditor bentuk baku yang meliputi satu periode akuntansi menurut SPAP (2011: 508.4) disajikan sebagai berikut:


Laporan Auditor Independen Auditor [pihak yang dituju oleh auditor] Kami telah mengaudit neraca perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2 serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan audit berdasarkan standar auditing yang diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan perusahaan KXT tanggal 31 Desember 20X2, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. [Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik] [Tanggal]

2.1.6 Audit Report Lag Menurut Naimi et al (2010) audit report lag adalah “selisih waktu antara berakhirnya tahun fiskal dengan tanggal diterbitkannya laporan audit”. panjang-pendeknya audit report lag yang terjadi mempengaruhi pengambilan keputusan inverstor, karena dengan adanya penundaan informasi kepada investor dapat mempengaruhi kepercayaan investor di pasar modal. Givoly dan Palmon (1982) menegaskan bahwa lag audit merupakan penentu paling


penting dari ketepatan waktu dalam pengumuman laba, yang pada saatnya akan menentukan reaksi pasar terhadap pengumuman laba. Informasi laba yang dihasilkan perusahaan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki investor, artinya informasi yang dipublikaskan tersebut akan menyebabkan kenaikan atau penurunan harga saham. 2.1.7 Good Corporate Governance Istilah ”corporate governance” pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Commmitee,Inggris di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporanya yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai berikut: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan ,serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sukrisno agoes (2006:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik “sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainya”. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut “sebagai suatu proses yang tansparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaianya dan penilaian kinerjanya”. National Commitete on Governance (NCG, 2006) mempublikasikan “ Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik (Indonesia Code Of Good Corporate Governance)” pada tanggal 17 Oktober 2006. Sebagaimana


dinyatakan dalam kata pengentarnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,Dr.Boediono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam hubunganya dengan tata kelola Badan Usaha Milik Negara, Menteri negara BUMN juga mengeluarkan keputusan Nomor Kep-117/MMBU/2002 tentang penerapan GCG.

Ada

lima prinsip GCG menurut

keputusan ini yaitu: 1. Kesetaraan (fairness) Kesetaraan merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok,pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemengku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat dan yang lainya). 2. Transparansi (transparency) Prinsip transparansi disebut juga prinsip keterbukaan , artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam keputusan dan penyampaian informasi yang disampaikan harus lengkap,benar dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. 3. Akuntabilitas (accountability) Prinsip akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina system akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 4. Responsibilitas (responbility) Prinsip responsibilitas sering disebut dengan prinsip tanggung jawab adalah prinsip dimana para pengelolawajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. 5. Kemandirian Sebagai tambahan prinsip dalam mengelola BUMN artinya, suatu keadaan dimana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat professional, mandii, bebas dari konflik kepentingan dan


bebas dari tekanan/pengaruh dari mana pun yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Tujuan penerapan GCG adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengeloaan kegiatan organisasi. Dengan kata lain konsep GCG merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan dalam arti luas dan khususnya organ RUPS, dewan komisaris dan dewan direksi dalam arti sempit. Namun harus disadari bahwa bagaimana pun baiknya suatu sistem dan perangkat hokum yang ada,pada akhirnya yang menjadi penentu utama adalah kualitas dan tingkat kesadaran moral dan spiritual dari para pelaku bisnis itu sendiri. Terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai alat pengukuran pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) akan tetapi penelitian ini hanya menggunakan dua proksi saja dalam mengukur Good Corporate Governance (GCG) yaitu Komisaris independen dan Komite Audit. 2.1.8 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap audit report lag antara komisaris independen, komite audit, leverage dan ukuran perusahaan. 2.1.8.1 Komisaris Independen Menurut Surya dan Yustiavandana, (2008 : 135) Komisaris independen adalah “komisaris yang bukan merupakan anggota


manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan”. Komisaris Independen bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. Tugas utama komisaris independen adalah memperjuangakan kepentingan pemegang saham minoritas. Beberapa kriteria Komisaris Independen menurut Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/BEJ/07 adalah sebagai berikut: 1. Jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris; 2. Komisaris independen tidak mempunyai saham baik langsung ataupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik; 3. Komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan emiten atau pemegang saham mayoritas atau pemegang saham utama dari perusahaan tercatat yang bersangkutan; 4. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/ atau komisaris lainnya dari perusahaan tercatat yang bersangkutan. 5. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan atau hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tercatat; 6. Komisaris independen harus berasal dari luar emiten atau perusahaan publik; 7. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundangundangan di bidang pasar modal;


8. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sesuai dengan prinsip dan aturan corporate governance, maka komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Dalam kerangka corporate governance komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam

mengelola

akuntabilitas.

perusahaan

serta

mewajibkan

terlaksananya

Fungsi akuntabilitas komisaris ini ditujukan agar

perlindungan terhadap para penanam modal (seperti pemegang saham, bank sebagai kreditor dan lembaga dana pensiun) serta stakeholders lainya (seperti buruh perusahaan, customers, lingkungan hidup serta masyarakat sekitarnya) dikelola oleh perusahaan dengan baik. Adanya komisaris independen dengan persentase yang tinggi dalam perusahaan diindikasikan dapat mengawasi prilaku oportunistik manajemen, meningkatkan kualitas pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan dan mempengaruhi panjang pendeknya audit report lag. 2.1.8.2 Komite Audit Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep Good Corporate Governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam level penerapanya.

Undang-

undang Perseroan Terbatas pasal 121 memungkinkan Dewan Komisaris untuk membentuk komite tertentu yang dianggap perlu untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Salah satu komite


tambahan yang kini banyak muncul untuk membantu fungsi dewan komisaris adalah komite audit. Munculnya komite audit ini disebabkan oleh

kecenderungan

semakin

meningkatnya

berbagai

skandal

penyelewengan dan kelalaian yang dilakukan oleh para kreditur dan komisaris perusahaan baik yang terjadi di Amerika Serikat maupun yang terjadi di Indonesia yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Menurut Surya dan Yustiavandana (2008 :145) menyatakan bahwa: Komite audit merupakan suatu organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Komite ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memilki keahlian yang memadai. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas keseharian manajemen yang mengelola perusahaan dan memiliki pengalaman serta wawasan yang luas dalam melakukan

pengawasan

yang

efektif.

Menurut

Surya

dan

Yustiavandana (2008 :146) Syarat suatu komite audit adalah sebagai berikut: 1. Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris; 2. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari emiten atau perusahaan publik; 3. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang memadai sesuai latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;


4. Salah seorang anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi; 5. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan; 6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan/atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal; 7. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 tahun terakhir sebelum diangkat komisaris; 8. Tidak mempunyai sahama baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain; 9. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten, komisaris, direktur, atau pemegang saham utama emiten; 10. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten; 11. Tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada emiten atau perusahaan publik lain; 12. Sekretaris perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris komite. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Namun, jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacammacam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi audit report lag.


2.1.8.3 Leverage Menurut Harahap (2011:306) Rasio Leverage adalah “Rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset”.

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh

perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang baik seharusnya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Pada umumnya rasio leverage yang digunakan ada dua yaitu debt to total aset dan debt to total equity. Penelitian ini menggunakan debt to total equity untuk melihat pengaruh leverage terhadap audit report lag. Debt To Equity Ratio menurut Tangkilisan (2003:155) adalah “rasio yang menggambarkan kemampuan modal dalam menjamin hutang”. Menurut Suardi (2011) “perusahaan dengan debt to total equity yang tinggi menunjukkan tingginya resiko keuangan dan kesulitan

keuangan

perusahaan

tersebut.

Kesulitan

keuangan

merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat.” Pihak manajemen cenderung akan menunda publikasi atas laporan keuangan dikarenakan berita buruk tersebut. Hal ini kemungkinan akan menyebabkan audit report lag yang lebih panjang. 2.1.8.4 Ukuran Perusahaan Ukuran perusahaan klien dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva penjualan


dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan tersebut. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjulan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar semakin besar pula perusahaan dikenal masyarakat. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan klien dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1995, ukuran perusahaan dikelompokkan atas: a. Perusahaan kecil yaitu perusahaan yang memiliki asset kurang dari Rp 200.000.000,- diluar tanah dan bangunan. b. Perusahaan menengah yaitu perusahaan yang memiliki asset lebih dari Rp 200.000.000,- dan kurang dari Rp 5.000.000.000,- diluar tanah dan bangunan. c. Perusahaan besar yaitu perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp 5.000.000.000,-. Dyer dan McHugh (1975) dalam Ahmad et al (2003:7) berpendapat “bahwa manajemen perusahaan dengan sumber daya (asset) yang besar memiliki insentif yang lebih besar untuk mengurangi audit report lag dan mempercepat pelaporan keuangan ke publik karena adanya pengawasan dari investor, regulator dan masyarakat”. Tekanan eksternal yang lebih besar ini memaksa mereka untuk melaporkan tepat


waktu . Perusahaan besar lebih memiliki internal control yang kuat yang dapat mengurangi kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat diandalkan serta dipercaya oleh auditor, sehingga tidak memerlukan pemeriksaan intensif. 2.2 Penelitian Terdahulu Penelitian- penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan peneliti berkaitan dengan audit report lag menunjukkan hasil yang berbeda. Rincian mengenai penelitianpenelitian terdahulu tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu N o 1.

Peneliti

Judul

Variabel

Alat Analisis

Hasil Penelitian

Susanto (2013)

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Independen : probabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, opini perusahaan, ukuran KAP Dependen: audit report lag

Solvabilitas dan ukuran KAP berpengaruh terhadap terhadap Audit report lag sedangkan probabilitas, ukuran Regresi perusahaan, umur Berganda perusahaan dan opini perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

2.

Prasongk oputra (2013)

Faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay

Independen : Ukuran perusahaan, probabilitas, leverage, ukuran KAP Dependen : audit delay

3.

Wardhani Analisis Pengaruh Independen : (2013) Good Corporate ukuran komite

Probabilitas dan Ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap audit delay Regresi sedangkan ukuran Berganda perusahaan dan leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Regresi independensi komite Berganda audit,


Governance terhadap Audit Report Lag

audit, indepedensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, ukuran dewan, komisaris independen, KAP, anak perusahaan dan ukuran perusahaan Dependen: Audit report lag

4.

Wijaya (2012)

Pengaruh Karakteristik komite audit terhadap audit report lag

Independen: independensi komite audit, rapat komite audit, kompetensi anggota komite audit, jumlah anggota komite audit Dependen: audit report lag

5.

Stephani (2010)

Pengaruh faktor eksternal dan internalperusahaa n terhadap Audit Delay Pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar dibursa efek

Independen Afiliasi kap, total assets turnover ratio(TATO), debt to equity ratio (DOR), dan opini audit Dependen Audit delay

kompetensi anggota komite audit dan ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan ukuran komite, Rapat komite audit, Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap audit report lag. Jumlah anggota komite dan kompetensi anggota komite mempunyai pengaruh signifikan Regresi dalam mengurangi berganda audit report lag, sedangkan karakteristik komite audit lainnya tidak mempengaruhi audit report lag Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap audit delay. TATO, DER, dan opini audit tidak Regresi berpengaruh terhadap Berganda audit delay dan secara simultan berpengaruh positif .

2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual atau kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor terpenting yang telah diketahui dalam suatu masalah. Kerangka konseptual akan


menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai beriku: Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Komisaris Independen (X1)

Komite Audit (X2)

Leverage (X3)

Audit Report Lag (Y)

Ukuran Perusahaan (X4)

Audit report lag merupakan perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit. Audit report lag dapat mengindikasikan lamanya prosespenyelesaian laporan audit hingga ditandatanganinya laporan audit yang dilakukan oleh auditor. Selain itu audit report lag juga mengindikasikan timeliness perusahaan dalam menghasilkan laporan keuangan. Keterlambatan dalam penyelesaian laporan audit hingga ditandatanganinya laporan audit oleh auditor atau yang sering disebut juga audit delay dapat


dipengaruhi oleh banyak faktor. Pada penelitian kali ini ada empat faktor yang akan diuji sebagai variabel independen utama yaitu komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Ukuran Perusahaan. Perusahaan yang memiliki corporate governance yang baik akan menciptakan pengendalian internal yang memadai dan dapat menjadi pendukung perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan secara tepat waktu. Oleh sebab itu, dengan adanya corporate governance yang baik maka kemungkinan terjadinya fraud dan kesalahan pelaporan atas informasi pada laporan keuangan juga semakin kecil. Hal ini dapat mengurangi Control Risk yang di yakini oleh auditor, sehingga auditor tidak perlu terlalu menekankan Substantive Test of Transction pada klien. Hal ini memberikan kemungkinan adanya pengaruh terhadap audit report lag. Sesuai dengan prinsip dan aturan corporate governance, maka komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan.

Dalam kerangka

corporate governance komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,

mengawasi

manajemen

dalam

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

mengelola

perusahaan

serta

Fungsi akuntabilitas komisaris ini

ditujukan agar perlindungan terhadap para penanam modal (seperti pemegang saham, bank sebagai kreditor dan lembaga dana pensiun) serta stakeholders lainya (seperti buruh perusahaan, customers, lingkungan hidup serta masyarakat sekitarnya) dikelola oleh perusahaan dengan baik. Pentingnya peranan komisaris independen dalam pengawasan pengelolaan perusahaan diharapkan komisaris independen dapat mengawasi ketepatan waktu publikasi suatu laporan keuangan sehingga dapat memperpendek audit report lag.


Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal anggota komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit. Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan tanggung jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang cukup ideal. Namun, jumlah anggota komite audit pada perusahaan publik di Indonesia bermacam-macam, hal ini memunculkan pemikiran bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan mengurangi audit report lag. Penelitian ini menggunakan debt to total equity untuk melihat pengaruh leverage terhadap audit report lag. Debt To Equity Ratio menggambarkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Semakin tinggi hasilnya, maka cenderung semakin besar resiko keuangan bagi kreditur maupun pemegang saham. Ukuran perusahaan dapat dinilai berdasarkan pada total aset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan total aset untuk mengukur ukuran perusahaan. Total asset merupakan jumlah dari aset lancar, asset tetap, aset tak berwujud dan lainnya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan laporan keuangan auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa


faktor, seperti perusahaan yang berskala besar memiliki internal control yang baik dan manajemen cenderung diberikan insentif untuk mengurang audit report lag. 2.4 Hipotesis Menurut Erlina (2011: 41)“Hipotesis adalah proposisi yang dirumuskan dengan maksud untuk di uji secara empiris”. Proposisi merupakan ungkapan atau pernyataan yang dapat dipercaya, disangkal atau diuji kebenaranya mengenai konsep atau konstruk yang menjelaskan atau memprediksi fenomena-fenomena. Dengan demikian Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Menurut Jogiyanto (2004: 45) : Hipotesis perlu dikembangkan. Hipotesis tidak dapat terjadi begitu saja. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori yang relevan atau dengan logika dan hasil–hasil penelitian sebelumnya. Hipotesis dikembangkan dengan menggunakan teori karena akan memverifikasi teori tersebut di fenomena yang ada. Hipotesis perlu dikembangkan dengan penjelasan logis jika tidak ada teori yang dapat digunakan atau tujuan dari riset adalah untuk menemukan teori yang baru. Hipotesis perlu dikembangkan dengan hasil penelitianpenelitian sebelumnya karena hasil-hasil tersebut digunakan untuk menentukan arah dari hipotesisnya. Hipotesis dikembangkan dengan maksud supaya tujuan dari riset untuk menerima hipotesisnya dapat tercapai dengan kemungkinan yang besar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: H1 : Komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap audit report lag H2 : Komite audit berpengaruh secara parsial terhadap audit report lag H3 : Leverage berpengaruh secara parsial terhadap audit report lag pada H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap audit report lag H5 : Komisaris independen, Komite audit, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap audit report lag.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. professional (agent) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis

Recommend Documents