BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Evaluasi 2.1.1. Pengertian Evaluasi Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi mempunyai arti penilaian. Penilaian berarti nilai atau penentuan manfaat dari pada suatu kegiatan. Layaknya sebuah penilaian (yang dipahami secara umum), penilaian itu diberikan dari orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik dari jabatan strukturalnya atau orang lebih rendah keahliannya. Dalam praktek dunia kerja, evaluasi ini kerap dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sebuah keputusan yang ditetapkan dan dijalankan. Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengukur secara obyektif terhadap pencapaian hasil yang telah dirancang dari suatu aktifitas atau program yang telah dilaksanakan sebelumnya, yang mana hasil penilaian yang dilakukan menjadi umpan balik bagi aktifitas perencanaan baru yang akan dilakukan berkenaan dengan aktifitas yang sama di masa depan (Yusuf dalam Siagian dan Agus, 2010:116). Selanjutnya H. Weis (dalam Jones, 2001) mengemukakan, evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat atau efektifitas suatu program melalui indikator yang khusus, teknik pengukuran, metode analisis, dan bentuk perencanaan (Siagian dan Agus, 2010:117). Dari rumusan pengertian evaluasi yang dikemukakan diatas maka dapat diartikan bahwa evaluasi adalah sebagai suatu proses penilaian. Penilaian ini bisa
26
menjadi netral, positif atau negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya. Dimana hasil dari penilaian yang dilakukan akan menjadi suatu umpan balik untuk perencanaan baru yang akan dilakukan.
2.1.2. Fungsi Evaluasi Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan antara lain : 1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai. 2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilainilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. 3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya Kinerja Kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebi-jakan. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang
27
diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Dunn, 1999:609). Dari fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli diatas, kita dapat kesimpulan tentang evaluasi yakni evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi itu, yang intinya masih mencakup evaluasi, yaitu di antaranya: 1. Measurement, pengukuran diartikan sebagai proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas sesuatu untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai siswa pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai tekhnik dan alat ukur yang relevan. 2. Tes, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi, prestasi sebagai hasil pembelajaran. 3. Assessment, suatu proses pengumpulan data dan pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan. (Dunn dalam Suharto, 2008:8).
2.1.3. Proses Evaluasi Pelaksanaan evaluasi terdiri dari dua tahap : Pra Kegiatan
28
Pertama-tama evaluasi dilakukan baik oleh individu maupun team, penting untuk mengetahui atau menyelidiki perubahan-perubahan, kebijaksanaankebijaksanaan dan arah prioritas sebelum saat itu dan dimasa mendatang untuk mengetahui apakah program yang sedang dievaluasi tersebut masih relevan dan diperlukan. Kegiatan Evaluasi Dalam melakukan proses evaluasi selama evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi diantaranya adalah: a. Semua tugas dan tanggung jawab pemberi tugas dan pemberi tugas harus jelas. b. Pengertian dan konotasi yang tersirat dalam evaluasi yaitu mencari kesalahan harus dihindari. c. Kegiatan evaluasi dimaksudkan disini adalah membandingkan rencana dengan pelaksanaan dengan melakukan pengukuranpengukuran kwantitatif /kualitatif totalitas program secara teknis. d. Team yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran/nasehat kepada manajemen, sedangkan pendayagunaan saran/nasehat tersebut serta pembuat keputusan atas dasar nasehat/saran-saran tersebut berada ditangan manajemen program. e. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah didasarkan atas data-data/penemuan teknis perlu dikonsultasikan sebaik mungkin karena menyangkut kelanjutan program.
29
f. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh suasana konstruktif dan obyektif serta menghindari analisa-analisa subyektif (Firman, 1990:159).
2. 1. 4. Jenis Evaluasi Menurut Kelman (1987) terdapat 4 jenis evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Evaluasi Kecocokan (appropriateness) mengujia dan mengevaluasi hasil kebijakan yang sedang dilakukan apakah layak untuk diteruskan, dan bagaimana propek kebijakan alternatif yang dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini? Elemen yang penting pada jenis evaluasi ini adalah mengkaji aktor pelaksana kebijakan antara pemerintah dan sektor privat.
2.
Evaluasi Efektifitas menguji dan menilai apakah tindakan kebijakan (program) yang dilakukan menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan apakah yang diraih dapat terwujud, apakah biaya dan manfaatnya sebanding.
3.
Evaluasi Efesiensi, dengan menggunakan kriteria ekonomis dengan melakukan perbandingan antara input yang dipergunakan dengan output yang dihasilkan, apakah sumberdaya yang digunakan berjalan secara efisien dan mampu mencapai hasil yang optimal.
4.
Meta Evaluasi, menguji dan menilai proses evaluasi itu sendiri, dengan menguji apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten dan bekerja secara profesional dan obyektif, apakah
30
evaluasi dilakukan bersifat sensetif terhadap nilai sosial yang dianut oleh masyarakat pada kelompok sasaran, dan apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan pada agenda kebijakan yang akan datang (Tangkilisan, 2003:27).
2. 2. Program Program adalah cara tersendiri dan khusus yang dirancang demi pencapaian suatu tujuan tertentu. Dengan adanya suatu program, maka segala rancangan akan lebih teratur dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, maka program adalah unsur pertama yang harus ada bagi berlangsungnya aktivitas yang teratur, karena dalam program telah dirangkum berbagai aspek, seperti: 1. Adanya tujuan yang mau dicapai 2. Adanya berbagai kebijakan yang diambil dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. 3. Adanya prinsip-prinsip dan metode-metode yang harus dijadikan acuan dengan prosedur yang harus dilewati. 4. Adanya pemikiran atau rancangan tentang anggaran yang diperlukan 5. Adanya strategi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas (Wahab dalam Siagian dan Agus, 2010:117).
2. 3. Evaluasi Program Evaluasi program merupakan suatu langkah, yaitu awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian
31
pembinaan yang tepat pula. Jika ditinjau dari aspek tingkat pelaksanaannya, secara umum evaluasi terhadap suatu program dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu : 1.
Penilaian atas perencanaan, yaitu mencoba memilih dan menetapkan prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan atas cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2.
Penilaian atas pelaksanaan, yaitu melakukan analisis tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaan, di dalamnya meliputi apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan, apakah ada perubahan-perubahan sasaran maupun tujuan dari program yang sebelumnya direncanakan.
3.
Penilaian atas aktivitas yang telah selesai dilaksanakan, yaitu menganalisis hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang sebelumnya ditetapkan (Siagian dan Agus, 2010:118).
2.4. Kemiskinan 2. 4. 1. Pengertian Kemiskinan Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makan, yang disebut dengan garis kemiskinan (Poverty Line) atau batas kemiskinan (Poverty Threshold). Garis kemiskinan yaitu sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan,
32
pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya. (BPS dan Depsos 2002). Bappenas (2000) mendefenisikan kemiskinan dalam 3 kriteria, yaitu : 1. Berdasarkan Kebutuhan Dasar Suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain:
pangan,
sandang,
perumahan,
pelayanan
kesehatan
dan
pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Ketidakmampuan ini akan mengakibatkan rendahnya kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam melakukan kegiatan seharihari. 2. Berdasarkan Pendapatan Suatu tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang, keluarga, dan masyarakat berada di bawah ukuran tertentu (garis kemiskinan). Kemiskinan ini terutama disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset seperti lahan, modal, dan kesempatan usaha. 3. Berdasarkan Kemampuan Dasar Suatu keterbatasan kemampuan dasar seseorang dan keluarga untuk
menjalankan
fungsi
minimal
dalam
suatu
masyarakat.
Keterbatasan kemampuan dasar akan menghambat seseorang dan keluarga dalam menikmati hidup yang lebih sehat, maju dan berumur panjang. Juga memperkecil kesempatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat dan mengurangi kebebasan dalam menentukan pilihan terbaik bagi kehidupan pribadi.
33
Dari kedua pengertian diatas kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dari seseorang, keluarga, dan masyarakat yang berada di bawah nilai standar kebutuhan minimum yang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain: pangan, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.
2. 4. 2. Keluarga Miskin Menurut Ajit Ghose dan Kcit Griffin bahwa kemiskinan berarti kelaparan, kekurangan gizi, ditambah pakaian dan perubahan yang memadai, tingkat pendidikan yang rendah, tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang elementer. Pada dasarnya orang-orang atau penduduk perkotaan yang mengalami kemiskinan menurut Emil Salim (1980) aktor kemiskinan atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri : 1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi modal, atau keterampilan sehingga kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. 2. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak sampai mengenyam tingkat sekolah dasar. Waktu mereka tersisa habis untuk mencari nafkah, termasuk anak-anak dari mereka yang miskin tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus mencari tambahan penghasilan atau menjaga adikadiknya di rumah, sehingga secara umum turun-temurun mereka terjerat dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan ini.
34
3. Banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (skill) atau pendidikan, sehingga kota di banyak negara sedang berkembang tidak siap menampung gerak urbanisasi-urbanisasi tersebut. Ketiga ciri yang dikemukakan oleh Emil Salim tersebut mengindikasikan ketidakberdayaan seseorang atau aktor yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian parameter yang dapat dijadikan sebagai landasan adalah mereka hidup dalam struktur dan kultur yang senantiasa telah diwariskan dari satu generasi ke generasi penerusnya (Sismudjito dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial 2004:136-138). Kriteria Rumah Tangga Miskin menurut Badan Pusat Statistika 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter per orang. 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan. 3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa di plester. 4. Tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga bukan listrik. 6. Sumber air minum diambil dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan. 7. Tidak pernah mengkonsumsi daging/ susu/ ayam per minggu atau hanya dalam satu kali seminggu.
35
8. Tidak pernah membeli pakaian baru untuk setiap RT dalam setahun atau tidak pernah membeli/hanya satu stel dalam setahun. 9. Makanan dalam sehari untuk setiap RT hanya sekali makan/ dua kali makan dalam sehari. 10. Tidak mampu membayar untuk berobat ke puskesmas/ poliklinik untuk berobat. 11. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga; Petani dengan luas tanah 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau
pekerjaan
lainnya
dengan
berpendapatan
dibawah
Rp
600.000/bulan. 12. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga keluarga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya tamat SD. 13. Kepemilikan aset/ tabungan tidak punya tabungan/ barang yang mudah dijual minimal Rp 500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal, atau barang modal lainnya. Adapun yang menjadi karakteristik penduduk miskin menurut LP3S adalah : 1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan umumnya rendah. 4. Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai fasilitas. 5. Diantara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.
36
6. Makan dua atau sekali tetapi jarang makan telor dan daging (makanan bergizi). 7. Tidak bisa berobat ketika sakit. 8. Memiliki banyak anak atau satu rumah dihuni banyak keluarga atau dipimpin kepala keluarga perempuan. Keluarga dirumuskan sebagai unit masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Pengertian keluarga dapat dilihat dalam arti sempit dan luas. Keluarga dalam arti sempit didefenisikan sebagai kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum dewasa/ belum kawin. Sedangkan, defenisi keluarga dalam arti luas adalah satuan keluarga yang meliputi lebih dari satu generasi dan suatu lingkungan keluarga yang luas daripada ayah, ibu, dan anak-anaknya. Jadi yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah suatu unit masyarakat yang terkecil yang mempunyai hubungan biologis yang hidup dan tinggal dalam satu rumah yang standar ekonominya lemah atau tingkat pendapatannya relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar seperti sandang, pangan dan papan.
2. 5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin Program Raskin adalah suatu program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Setiap rumah tangga menerima 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS - PM) Raskin adalah RTS hasil pendataan PPLS BPS tahun 2008 di desa/kelurahan yang berhak
37
menerima Raskin dan/atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat-1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat. 2. 5. 1. Tujuan dan Sasaran Program Raskin Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sasaran Program Raskin adalah berkurangnya beban pengeluaran 17,5 juta RTS berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 2,73 juta ton selama setahun dengan harga tebus Rp 1.600 per kg netto di TD. 2. 5. 2. Pengelolaan Dan Pengorganisasian Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut : a.
Keberpihakan kepada RTS-PM Raskin, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin
dapat memperoleh beras kualitas baik, cukup
sesuai alokasi dan terjangkau. b.
Transparansi, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin,
yang harus
mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri. c.
Partisipatif, bermakna mendorong masyarakat terutama RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan
38
program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan dan pengendalian. d.
Akuntabilitas, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati. Dalam pelaksanaan program Raskin dipandang perlu mengatur
organisasi dari pelaksana program Raskin itu. Untuk mengefektifkan pelaksanaan
program
dan
pertanggungjawabannya,
dibentuk
Tim
Koordinasi Raskin di tingkat pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang. Penanggung jawab pelaksanaan program Raskin di pusat adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, di provinsi adalah gubernur, di kabupaten/kota adalah bupati/walikota, di kecamatan adalah camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah. 2. 5. 3. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan Camat sebagai penanggung jawab di tingkat kecamatan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk penyelenggaraan program Raskin di wilayahnya, camat membentuk Tim koordinasi Raskin sebagai berikut : a. Kedudukan
39
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. b. Tugas Tim
Koordinasi
Raskin
Kecamatan
mempunyai
tugas
merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program Raskin serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota. c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi : 1. Perencanaan distribusi program Raskin di kecamatan. 2. Fasilitasi
lintas
pelaku,
komunikasi
interaktif,
dan
penyebarluasan informasi program Raskin di kecamatan. 3. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan. 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di desa/kelurahan. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawabyaitu camat, ketua yaitu sekretaris kecamatan, sekretaris yaitu Kasi Kesejahteraan Sosial, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), anggota Satker Raskin dan pihak terkait yang dipandang perlu.
40
2. 5. 4. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan Kepala
desa/lurah
sebagai
penanggung
jawab
di
tingkat
desa/kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi Raskin, penyelesaian pembayaran HPB dan adminstrasi distribusi Raskin di wilayahnya. Untuk pelaksanaan distribusi Raskin di wilayahnya, kepala desa/lurah dapat memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Distribusi Raskin yaitu: 1. Kelompok Kerja (Pokja) 2. Warung Desa (Wardes) 3. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Teknis tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin a.
Kedudukan Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah.
b.
Tugas 1) Menerima dan mendistribusikan beras Raskin dari Satker Raskin dan menyerahkan/menjual kepada RTS-PM Raskin di TD. 2) Menerima Hasil Penjualan Beras (HPB) dari RTS-PM Raskin secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor secara tunai kepada Satker Raskin.
41
3) Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2. c.
Fungsi 1) Pendistribusian Raskin kepada RTS-PM Raskin. 2) Penerimaan uang hasil penjualan beras Raskin secara tunai dari RTS-PM Raskin dan penyetorannya kepada Satker Raskin atau ke rekening bank yang ditetapkan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog. 3) Pengadministrasian distribusi Raskin kepada RTS-PM Raskin.
2. 5. 5. Satker Raskin 1) Kedudukan Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya. 2) Organisasi Satker Raskin terdiri dari : a) Ketua b) Anggota : 1. Pegawai Perum BULOG yang ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG. 2. Tenaga bantuan yang ditetapkan oleh ketua satker atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG. 3) Tugas dan Kewenangan Satker Raskin mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab :
42
a) Ketua : 1. Mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan tenaga bantuan di wilayah kerjanya atas sepengetahuan Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog Perum BULOG. 2. Mempunyai tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan distribusi, penyelesaian HPB, dan administrasi Raskin. b) Anggota mempunyai tugas membantu dan bersama ketua sebagai berikut : 1. Mendistribusikan beras dari gudang Perum BULOG sampai dengan TD dan menyerahkan kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD. 2. Menerima uang HPB atau bukti setor bank dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB Bulog. 3. Menyelesaikan administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO), BAST, Rekap BAST di kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (Tanda Terima/kuitansi dan Bukti Setor Bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD. 4. Melaporkan pelaksanaan tugas antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivre/Kasubdivre/ Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan. 2. 5. 6. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Raskin Kegiatan perencanaan meliputi penetapan pagu Raskin nasional sampai dengan tingkat desa/kelurahan/kecamatan berdasarkan data RTS BPS, penetapan
43
RTS-PM berdasarkan kesepakatan hasil Musyawarah Desa/Kelurahan dan rencana pendistribusian Raskin. a. Pagu Raskin 1. Pagu Raskin Nasional dialokasikan ke provinsi di seluruh Indonesia oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat berdasarkan data RTS dari BPS dan kuantum Pagu Raskin Nasional sesuai dengan Undang Undang No. 47 tahun 2009 tentang APBN 2010. 2. Pagu Raskin Provinsi dialokasikan ke kabupaten/kota oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi yang dituangkan dalam Keputusan Gubernur. Penetapan Pagu Raskin Kabupaten/Kota didasarkan pada: 1) Pagu Raskin Provinsi. 2). Data RTS Kabupaten/Kota dari BPS. 3. Pagu Raskin Kecamatan/Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota. Penetapan pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan didasarkan pada: 1). Pagu Raskin Kabupaten/Kota 2). Data RTS Kecamatan, Desa/Kelurahan dari BPS 4. Pagu Raskin di suatu wilayah yang tidak dapat didistribusikan, dapat dialihkan ke wilayah lain yang membutuhkan dan kinerjanya baik. Kewenangan pengalihan Pagu antar kecamatan dan desa/kelurahan oleh bupati/walikota, antar kabupaten/kota oleh gubernur, dan antar provinsi oleh Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat. 5. Distribusi Pagu Raskin tahun 2010 berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 dan apabila ada sisa pagu, tidak dapat disalurkan pada tahun 2011.
44
b. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) a) RTM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTM yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS sebagai RTS di desa/kelurahan. b) Dalam
rangka
mengakomodir
adanya
dinamika
RTM
ditingkat
desa/kelurahan, maka perlu dilakukan Mudes/Muskel untuk menetapkan kebijakan lokal: 1.
Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 08 BPS yang sudah tidak layak atau pindah alamat keluar desa/kelurahan dapat diganti oleh RTM yang belum terdaftar sebagai RTS. Sedangkan untuk RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) dapat digantikan RTM yang belum terdaftar.
2.
RTM yang belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS 08 BPS dan butir 1) diatas, yang dinilai layak sesuai kriteria RTS BPS dapat diberikan Raskin.
c) RTS BPS yang telah diverifikasi dan hasil Mudes/Muskel yang memutuskan nama rumah tangga penerima manfaat Raskin tersebut butir d) b. diatas dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1, yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah dan disahkan oleh camat. e) Data RTS-PM Raskin di desa/kelurahan direkap di tingkat kecamatan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten/Kota.
45
c. Penetapan Titik Distribusi a) TD yang merupakan tempat penyerahan beras Raskin antara Satker Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada dasarnya ditetapkan di kantor desa/kelurahan atau; b) Di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah kabupaten/kota dan Divre/Subdivre/Kansilog Perum Bulog setempat yaitu: 1.
Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang ingin meningkatkan pelayanan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke SLS Dusun/RW, atau ;
2.
Bagi Divre/Subdivre/Kansilog yang tidak dapat menjangkau kantor desa/kelurahan, maka TD dapat dialihkan dari kantor desa/kelurahan ke kantor kecamatan atau tempat lainnya.
c) Rencana Distribusi Tim Koordinasi Raskin Provinsi dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota menyusun rencana distribusi yang meliputi durasi, kuantum dan jadwal dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Waktu dan tata cara pendistribusian disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyektif daerah (geografis, infrastruktur dan sarana transportasi), perkembangan harga dan kebutuhan beras RTS-PM. 2. Pendistribusian Raskin di suatu kabupaten/kota pada waktu panen raya padi dapat dihentikan dan pendistribusiannya diprioritaskan pada waktu musim paceklik/harga beras tinggi.
46
Penyediaan beras disetiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin. d) Mekanisme Distribusi dan Administrasi Pendistribusian beras dari gudang BULOG ke TD di desa/kelurahan atau tempat lain yang telah disepakati antara pemerintah kabupaten/kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG sebagai berikut: 1. Bupati/walikota menerbitkan Surat Perintah Alokasi (SPA) kepada Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin
dan
rincian
di
masing-masing
kecamatan
dan
desa/kelurahan. 2. Pada
waktu
beras
akan
didistribusikan
ke
TD,
Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan
SPPB/DO
beras
untuk
masing-masing
kecamatan/desa/kelurahan kepada Satker Raskin. Apabila terdapat desa/kelurahan yang menunggak pembayaran HPB pada periode sebelumnya, maka penerbitan SPPB/DO untuk desa/kelurahan tersebut ditangguhkan sampai ada pelunasan 3. Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD. 4. Kualitas beras yang diserahkan harus sesuai dengan kualitas standar beras Raskin. Apabila terdapat beras yang tidak sesuai standar,
maka
Pelaksana
47
Distribusi
Raskin
langsung
mengembalikan beras kepada Satker Raskin untuk ditukar/diganti dengan beras yang standar. 5. Pelaksanaan penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM Raskin pemegang kartu Raskin atau bukti lain yang ditetapkan setempat, dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi Raskin sbb: 1) Pokja atau 2) Wardes atau 3) Pokmas. 6. Realisasi pelaksanaan penjualan beras dibuatkan daftar penjualan dan pembayaran harga beras (HPB) model DPM-2. Daftar penjualan beras ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi Raskin dan diketahui oleh kepala desa/lurah. 7. Penyerahan beras di TD dituangkan dalam BAST yang ditandatangani oleh Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi Raskin serta diketahui oleh kepala desa/lurah atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel. 8. Satker Raskin membuat rekapitulasi BAST di setiap kecamatan sesuai model MBA-0 yang ditandatangani Satker Raskin dan camat atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel. 9. Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG membuat rekapitulasi MBA-0 di setiap kabupaten/kota sesuai model MBA-1 dan ditandatangani
oleh
48
Kadivre/Kasubdivre/KaKansilog
Perum
BULOG dan bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan nama, tanda tangan dan stempel. 10. Pembuatan MBA-1 dilakukan secepatnya atau secara periodik yaitu : 1) Realisasi distribusi Raskin tanggal 1-15 dibuat pada tanggal 16 bulan yang bersangkutan. 2) Realisasi distribusi Raskin tanggal 16-31 dibuat pada tanggal 1 bulan berikutnya. Setelah MBA-1 selesai ditandatangani segera dikirimkan ke divre dilampiri dengan foto copy SPA dan Rekap SPPB/DO (MDO). Namun sebelum dikirim dilakukan verifikasi untuk mengetahui kelengkapan dana keabsahan dokumen. 11. Berdasarkan MBA-1, dibuat rekapitulasi di tingkat divre sesuai format MBA-2 dan langsung dikirim ke Kantor Pusat Perum BULOG, c/q Divisi Perbendaharaan. e) Mekanisme Pembayaran dan Administrasi 1. Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai Rp. 1.600/kg netto di TD. 2. Pembayaran HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada Satker Raskin dilakukan setelah menerima HPB Raskin dari RTS-PM. Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTSPM harus langsung diserahkan kepada Satker Raskin atau disetor
49
langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana Distribusi Raskin. Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Pembayaran (Kuitansi atau TT-HP Raskin) rangkap 3 oleh Satker Raskin. Terhadap HPB Raskin yang disetor ke Bank, Pelaksana Distribusi Raskin harus berdasarkan bukti setor asli dan TT-HP Raskin diberikan setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan. Apabila RTS-PM tidak mampu membayar secara tunai, maka dapat diangsur dengan jaminan tertulis menggunakan Model MJ dari kepala desa/lurah yang diketahui camat dan dilampiri daftar nama RTS-PM Raskin yang belum membayar secara tunai. Pelunasan HPB selambatlambatnya
dilakukan
sebelum
jadwal
pendistribusian
periode
berikutnya. Apabila sampai batas waktu pelunasan tidak dipenuhi, maka alokasi Raskin periode berikutnya ditunda sampai HPB dilunasi. Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG. Apabila sampai dengan jadwal penyaluran berikutnya HPB Raskin belum disetorkan maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan upaya penagihan kepada Pelaksana Distribusi Raskin. Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada
penegak
hukum.
50
Untuk
kelancaran
distribusi
Raskin
selanjutnya, maka kepala desa/lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin. Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota/ kecamatan/ desa/ kelurahan diharapkan dapat menyediakan dana talangan dari APBD atau dari sumber dana lainnya untuk kelancaran pembayaran HPB Raskin. f) Pembiayaan 1. Subsidi Raskin disediakan oleh pemerintah c.q. Departemen Keuangan dalam bentuk subsidi pangan yang dicantumkan dalam Undang Undang No. 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010. 2. Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan dan di TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG. 3. Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM Raskin menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan dalam APBD atau dari sumber dana lainnnya. 4. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan operasional dari TD sampai ke RTS-PM. 5. Segala biaya penyelenggaraan program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum Bulog.
Sedangkan
untuk
kegiatan
Tim
Koordinasi
Provinsi/Kabupaten/Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD dan/atau BOP Perum Bulog. g) Program Raskin Daerah
51
Pemerintah
provinsi
dan
pemerintah
kabupaten/kota
dapat
menyelenggarakan Program Raskin Daerah sebagai pendukung Program Raskin Nasional. Sumber dana Raskin Daerah yang meliputi harga beras dan biaya operasionalnya berasal dari APBD. Keberadaan program Raskin Daerah dilaksanakan untuk menutup kesenjangan data RTS daerah dengan data RTS BPS dan/atau untuk menambah alokasi Pagu Raskin Nasional. Untuk keterpaduan pelaksanaannya agar dilakukan sinkronisasi dan koordinasi oleh Tim Koordinasi Raskin setempat dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. h) Program Percontohan Raskin Untuk pengembangan model Raskin, akan dilaksanakan program percontohan di sejumlah desa/kelurahan, yang secara teknis akan diatur dalam petunjuk tersendiri sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pedum. 2. 5. 7. Pengendalian Raskin a. Indikator Kinerja Program Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. 1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTSPM Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1. 2. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
52
3. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD. 4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi. 5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu. 6. Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog. b. Monitoring dan Evaluasi 1)
Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Program Raskin dibandingkan dengan rencana.
2)
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan atau pihak lain yang ditunjuk sesuai kebutuhan.
3)
Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik setiap bulan dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan.
4)
Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian apresiasi.
53
c. Pengawasan 1.
Pengawasan
pelaksanaan
Program
Raskin
dilakukan
secara
fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Pengawasan Masyarakat pada prinsipnya terbuka dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
d. Pengaduan Masyarakat 1)
Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk dan di bawah koordinasi kementerian/lembaga/ badan/dinas yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
2)
Penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan program Raskin dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai bidang tugasnya secara berjenjang.
3)
Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota atau melalui sarana media elektronik antara lain melalui SMS Center Perum BULOG di nomor 08121128564, dengan format pengiriman yaitu: RAS <spasi> [Pesan Anda].
2. 5. 8. Pelaporan 1. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada camat sebagai penanggung jawab di kecamatan dan
54
selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Tahunan-0 (LT0). 2. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada bupati/walikota sebagai penanggungjawab pelaksana Program Raskin di kabupaten/kota dan selanjutnya melaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1. 3. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada gubernur sebagai penanggungjawab pelaksanaan Program Raskin di provinsi dan selanjutnya melaporkan kepada ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2. 4. Tim Koordinasi Raskin Pusat melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara periodik setiap triwulan. 5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2010 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun. 6. Secara Internal Sub Divre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribuís Raskin secara mingguan kepada Kadivre setiap hari jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi
55
distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan setiap hari selasa kepada Kantor Pusat cq. Divisi Penyaluran sesuai Model ML-2 , Fax No : (021) 5222875. 2. 5. 9. Sosialisasi Raskin Sosialisasi program Raskin adalah kegiatan penunjang program untuk memberikan informasi yang lengkap sekaligus pemahaman yang sama dan benar kepada seluruh pemangku kepentingan terutama kepada pelaksana, RTS-PM dan masyarakat umum. Informasi dan pemahaman yang sama dan benar dimaksud meliputi latar belakang, kebijakan pemerintah, tujuan, sasaran, pengelolaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaporan serta hak dan kewajiban masing-masing. Melalui sosialisasi program Raskin diharapkan pelaksanaan di lapangan sejak awal dapat berjalan secara lancar, tertib, tepat waktu dan terencana sesuai ketentuan yang ditetapkan. Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur UPM yang tersedia. Sosialisasi program Raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut : 1. Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi diselenggarakan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang di seluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan. Materi yang disosialisasikan meliputi
56
kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaan yang telah disusun dalam Pedum Raskin 2010. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan bagi para pelaksana sehingga pelaksanaan program Raskin berjalan dengan baik. Sosialisasi di tingkat desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah melalui forum Musyawarah Desa/Kelurahan yang telah ada, sebagai forum interaksi antar pelaksana dan masyarakat. Materi sosialisasi meliputi hak dan kewajiban RTSPM dan tata cara pelaksanaan distribusi Raskin kepada RTS-PM di tingkat desa/kelurahan. Disamping itu, sosialisasi juga dilakukan pada saat pelaksanaan distribusi dan/atau forum pertemuan tingkat desa/kelurahan lainnya. 2. Media Massa Sosialisasi melalui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasaran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi dan internet, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. 3. Media Lainnya Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain poster, buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasa lokal maupun nasional (Sumber: Buku Pedoman Umum Raskin 2010).
57
2. 6. Kesejahteraan Sosial Menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefenisikan Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritiual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan menurut Walteral Friedlander (1961). “Kesejahteraan Sosial” adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan
yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang
memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya selaras dengan kebutuhan dan keluarga masyarakatnya. Definisi di atas menjelaskan : 1.
Konsep Kesejahteraan Sosial sebagai suatu sistem atau “organized system” yang berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial.
2.
Tujuan dan sistem tersebut ialah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial dengan lingkungannya.
3.
Tujuan
tersebut
dapat
dicapai
dengan
cara,
meningkatkan
“kemampuan individu” baik dalam masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya (Muhidin 1992:1) Berdasarkan
definisi
diatas
dapat
diambil
kesimpulan
bahwa
Kesejahteraan Sosial mencakup berbagai usaha yang dikembangkan untuk
58
meningkatkan taraf hidup manusia, baik itu dibidang fisik, mental, emosional, sosial ekonomi, ataupun kehidupan spiritual.
2. 7. Kerangka Pemikiran Program raskin adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Setiap rumah tangga menerima 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi. Program ini merupakan kelanjutan program OPK yang diluncurkan pada Juli 1988. Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas. Keseluruhan program yang dibuat pemerintah pasti membutuhkan tahap evaluasi dari masyarakat di dalam pelaksanaannya. Begitu juga program Raskin yang di buat pemerintah di Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan. Untuk memperjelas alur pemikiran diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini:
59
Program RASKIN
Keluarga Miskin Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Simpang Selayang
Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin: •
Tepat Sasaran Penerima Manfaat
•
Tepat Jumlah
•
Tepat Harga
•
Tepat Waktu
•
Tepat Administrasi
•
Tepat Kualitas.
60
2.8. Definisi Konsep dan Operasional 2.8.1 Definisi Konsep Suatu konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal lain-lain yang sejenis. Konsep diciptakan dengan mengelompokan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan Penelitian. (Silalahi, 2009:112) Untuk lebih mengetahui pengertian mengenai konsep-konsep yang akan digunakan, maka peneliti membatasi konsep yang digunakan sebagai berikut: 1. Evaluasi Adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. 2. Program Raskin adalah suatu program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. 3. Keluarga miskin adalah suatu unit masyarakat yang terkecil yang mempunyai hubungan biologis yang hidup dan tinggal dalam satu rumah yang standar ekonominya lemah atau tingkat pendapatannya relatif kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar seperti sandang, pangan dan papan. Dengan demikian dapat kita ambil defenisi konsep secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan Evaluasi Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota
61
Medan adalah proses dalam penilaian keberhasilan pelaksanaan progam Beras untuk Keluarga Miskin yang dilakukan oleh Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang dibuat oleh pemerintahan dan ditujukan kepada keluarga miskin.
2.8.2 Definisi Operasional Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian di lapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsep-konsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati. (Silalahi, 2009:120) Dalam penelitian ini, evaluasi Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin di Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dapat diukur dari indikator sebagai berikut: 1.
Program raskin adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Setiap rumah tangga menerima 15 kg beras setiap bulan dengan harga Rp 1.600 per kilogram di titik distribusi.
2.
Evaluasi pelaksanaan program Raskin dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu sebagai berikut :
62
1.
Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
2.
Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional yaitu 15 kg.
3.
Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di TD.
4.
Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM Raskin sesuai dengan rencana distribusi.
5.
Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
6.
Tepat Kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.
63
