JURNAL ILMIAH RANGGAGADING Volume 6 No. 1, April 2006 : 14 – 18
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA TRANSPARANSI PELAPORAN AKTIVA TETAP PEMERINTAH DAERAH Oleh
Iriyadi dan R. Aris Budiman Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor
ABSTRACT The accounting standard of Regional Government forms accounting implementation standard to describe finance reporting as general goal in the frame of increasing sthe state of proportion of finance reporting either toward budget, inter-periodes, or interentities embracing acknowledgement, measurement, and disclosure of specific transactions from events in regional government’s finance accounting determined by Government Accounting Standard Commitee and in effect to the performance of regional government’s finance management. The finance Management of Bogor Regional Government manages bookkeeping on permanent assets of accounting departement. Bookkeeping starts from quating transactions in daily journal that will be made posting in the ledgerr, then it will be enclosed to finance accounting and fixed assets report of the Regional Government of Bogor Municipality. Keywords: Regional Government’s Accounting Standard; Regional Government’s Fixed Assets.
PENDAHULUAN Guna pencapaian akuntabilitas aktiva tetap yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah maka diperlukannya suatu sistem untuk menilai dan meng-inventarisasi aktiva tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Penilaian dan perhitungan inventarisasi ini dilakukan dan dimulai dari dari aktiva tetap pemerintah daerah yang nilainya paling besar hingga aktiva tetap yang nilainya paling kecil baik secara administrasi dan perhitungan fisiknya. Selain itu, selama pengoperasian aktiva tetap pengeluaran rutin dan pengeluaran khusus selalu terjadi. Pengeluaran tertentu diperlukan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap. Pengeluaran
lainnya timbul untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi untuk memperpanjang umur ekonomis aktiva tetap. Setiap pengeluaran memerlukan analisis yang cermat guna menentukan apakah pengeluaran tersebut harus dibebankan dalam periode yang sedang berjalan, dan karena itu dimasukkan kedalam perkiraan beban, atau apakah harus dibebankan ke pendapatan lebih dari satu periode, yang menuntut pendebetannya keperkiraan di Investasikan dalam aset tetap/aktiva tetap atau keperkiraan belanja operasional aktiva tetap. Adapun masalahmasalah yang harus dihadapi oleh pemerintah sehubungan dengan pengeluaranpengeluaran tersebut, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi yang harus ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan penilaian aktiva tetap mengenai konsep penandingan.
Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 6 No. 1, April 2006
Selain itu hal lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan keberadaan aktiva tetap yang dimilikinya adalah bagaimana perlakuan akuntansi mengenai beban/belanja operasional terhadap masing-masing aktiva tetap, karena biaya/belanja operasional tersebut akan mempengaruhi terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Adapun hal lain yang akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah adalah bagaimana perlakuan akuntansi terhadap penarikan aktiva tetap. Aktiva tetap yang sudah tidak terpakai lagi karena rusak atau sudah habis masa manfaatnya, maka dapat ditarik dari pemakaian, penarikan dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukarkan atau dihapuskan dari pembukuan.
METODOLOGI PENELITIAN Dalam penyusunan penelitian data-data diperoleh melalui cara atau metode, sebagai berikut : 1. Riset Kepustakaan (library research) Studi penelusuran literatur dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Riset kepustakaan ini mengambil sumber dari berbagai literatur yang dianggap relevan dengan penelitian, baik berasal dari buku, peraturan pemerintah dan berbagai sumber lainnya. 2. Riset Lapangan Riset lapangan adalah waktu penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer pada Pemerintah Daerah yang dijadikan studi kasus. Pemerintah Paerah. Pada riset lapangan juga dikumpulkan data kualitatif penunjang yang diperoleh dengan tehnik wawancara langsung dan pengamatan langsung didalam kegiatan yang mendukung informasi dan data pada Pemerintah Daerah.
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Peranan Standar Akuntansi Pemda Terhadap Transparansi Pelaporan Aktiva Tetap Pemda Kota Bogor
Investasi dan kepemilikan aset tetap yang dilakukan Pemda Kota Bogor terhadap berbagai jenis aset tetapnya ternyata cukup besar, sehingga memerlukan ketelitian terhadap pengelolaan serta pengeluaranpengeluaran yang tidak sedikit jumlahnya sehubungan dengan keberadaan aset tetap yang dimiliki Pemda Kota Bogor. Mengingat hal tersebut, terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat dan transparan merupakan salah satu perwujuan good governance. Di dalam sistem yang dimaksud tercakup berbagai prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan Pemerintah Daerah Kota Bogor terekam dengan baik, jujur dan terbuka dengan ukuran-ukuran yang jelas serta dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi kedalam bentuk laporan terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan aset tetap daerah Pemda Kota Bogor. Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) telah menjadikan fungsi transparansi dan akuntabilitas tersebut menjadi terwujud. SAPD telah membantu sistem manajemen keuangan Pemda Kota Bogor dengan memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pelaporan baik dalam memenuhi fungsi pengawasan maupun pertanggung jawaban yang secara terbuka baik bagi pihak intern maupun pihak ekstren Pemda Kota Bogor. Sedangkan sebelum adanya ketetapan SAPD tentang pengelolaan dan pencatatan akuntansi atas aset tetap di tingkat Pemda Kota bogor, yaitu sebelum periode tahun 2004. Penyediaan atas informasi laporan keuangan Pemda Kota Bogor masih tertutup sekali bagi kalangan masyarakat umum khususnya warga Kota Bogor sendiri. Entitas Pemerintah Daerah Kota Bogor pada periode sebelum tahun 2004 masih menggunakan sistem manual. Siatem manual ini didalam manajemen pengelolaan aset tetap daerah disesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah 15
IRIYADI dan BUDIMAN, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Rangka Transparansi
dan SK. Mendagri No. 900-099 tahun 1980 tentang manual administrasi keuangan daerah. Berdasarkan peraturan pengurusan, pertanggung jawaban dan sistem manual administrasi keuangan daerah diatas, dapat disimpulkan beberapa ciri pengelolaan aset tetap daerah Pemda Kota Bogor sebelum tahun 2004 atau tepatnya sebelun adanya SAPD, antara lain : 1. tidak terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif. 2. perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban kepala daerah. 3. indikator kinerja Pemda Kota Bogor mencakup : a. perbandingan antara anggaran dan realisasinya b. perbandingan antara standar biaya dan realisasinya c. target dan persentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran perhitungan APBD 4. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang menggunakan sistem manual dengan pencatatan tunggal (single entry system) dengan dasar pencatatan atas dasar kas (cash basis). Dimana basis kas mengandung pengertian basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pada prinsip basis kas terdapat beberapa hal yang sangat terbatas karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas saja yang terdiri dari informasi kas masuk, informasi kas keluar, dan saldo kas. Hal ini tentu saja bertentangan dengan adanya SAPD yang berarah pada basis akrual. Prinsip basis kas ini memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut : a. informasi yang lebih kompleks yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan khususnya pengelolaan aset tetap daerah tidak dapat disediakan oleh sistem akuntansi berbasis kas b. relevansi laporan keuangan bagi para pengambil keputusan sangat kurang, karena basis kas hanya berfokus pada aliran kas dan mengabaikan aliran sumber daya lain 16
c. pertanggung jawaban ke publik terbatas pada pengggunaan kas saja, tidak dicantumkan pertanggung jawaban atas pengelolaan aktiva lainnya, utang atau kewajiban terutama bagaimana sistem akuntansi atas pencatatan disetiap transaksi transaksinya. Namun setelah adanya penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) tahun 2002 lalu, keberadaan akan sistem pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan aset tetap daerah yang menggunakan sistem aplikasi komputerisasi dapat menjawab semua kelemahankelemahan yang ada pada era sebelum adanya SAPD yaitu dengan menggunakan sistem ganda (double entry system) dengan dasar pencatatan atas dasar kas modifikasi yang mengarah pada basis akrual yang mengandung pengertian bahwa pencatatan transaksi-transaksi di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset tetap daerah Pemda Kota Bogor bukan hanya pada saat penerimaan uang atau dilakukan pembayaran saja. Dengan basis akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, tetap juga kewajiban kas dimasa depan, serta mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa datang,. Selain itu dengan sistem aplikasi komputerisasi pada sistem akuntansi pengelolaan aset tetap baik proses pencatatan, proses pembukuan dan proses pelaporan aset tetap dapat lebih memudahkan kinerja manajemen pengelolaaan aset daerah Pemda Kota Bogor yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Inti adanya SAPD ini adalah tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan dan khususnya pengelolaan aset tetap daerah yaitu setiap transaksi dilakukan pencatatan saling berpasangan, debit dan kredit. Dengan adanya pelaksanaan SAPD dilingkungan Pemda Kota Bogor memberi pengaruh terhadap pertanggung jawaban pelaporan atas pengelolaan aset tetap daerah Pemda Kota Bogor, yang menjadikan sistem pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan aset tetap dapat menghasilkan suatu sistem pelaporan yang akuntabilitas
Jurnal Ilmiah Ranggagading, Vol. 6 No. 1, April 2006
dan transparansi. SAPD ini telah mencerminkan ketaatan pada ketentuan dan kejujuran atas penilaian yang jelas dan cermat mengenai pengelolaan aset tetap di lingkungan Pemda Kota Bogor. Rincian untuk pengelolaan berbagai jenis/ kelompok aset tetap yang dimiliki Pemda Kota Bogor secara akuntansi yang sesuai dengan SAPD seperti laporan hasil inventarisasi, penetapan harga perolehan, pembelian, belanja pemeliharaan, penjualan, biaya penghapusan aset dan pencatatan taransaksinya dapat dilihat pada sub bab empat sebelumnya. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya SAPD dan sistem akuntansi pemerintah atas pengelolaan aktiva tetap/aset tetap di lingkungan Pemda Kota Bogor dengan menggunakan sistem aplikasi komputerisasi dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi pelaporan aktiva tetap/aset tetap Pemda Kota Bogor sehingga lebih efektif, efisien dan ekonomis. Disamping itu informasi yang diberikan atas laporan keuangan khususnya laporan pengelolaan aset tetap daerah Pemda Kota Bogor dapat lebih terbuka dan jujur kepada masyarakat.
KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan sistem akuntansi pemerintah atas pengelolaan aset tetap dalam rangka transparansi pelaporan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kota Bogor, maka dapat diambil beberapa simpulan yaitu : 1. Didalam pengelolaan aset tetap pada Pemda Kota Bogor, terdiri dari rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan barang, inventarisasi, penata usahaan, perubahan status hukum, penghapusan barang, pemanfaatan barang kekayaan daerah, pengamanan barang daerah, dan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi barang. Pengelolaan ini dilakukan oleh bagian Setdakot Pemda
Kota Bogor dan berlaku mulai tahun 2003. 2. Proses pengelolaan inventarisasi aset daerah Pemda Kota Bogor, dibawah tanggung jawab Unit Pengurus Barang (UPB) dan LHI dibuat oleh Tim Inventarisasi yang dibentuk oleh penganggungjawab UPB. 3. Pemda kota Bogor telah menetapkan kebijakan kapitalisasi sesuai dengan ketentuan SK. Menkeu No. 337/KMK.012/2003 dengan menetapkan jumlah nilai batas minimum yang dikapitalisasi. Biaya-biaya yang termasuk nilai batas minimum masuk kedalam buku pembukuan dan diakui sebagai belanja modal. Sedangkan yang dibawah nilai minimum masuk kedalam buku diluar pembukuan dan diakui sebagai belanja operasi. Dan berlaku mulai tahun 2003. 4. Daftar Aset Tetap Pemda Kota Bogor pada periode 31 Desember tahun 2004 berjumlah sebesar Rp. 982.941.400.967.00. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan daftar aset tetap Pemda Kota Bogor pada periode tahun 31 Desember tahun 2004 yang berjumlah Rp. 955.894.028.146.00. Dan 50 % aset tetap Pemda Kota Bogor merupakan nilai atas tanah. 5. Manajemen Keuangan Pemda kota Bogor melakukan pengelolaan pembukuan atas aset tetap dibagian akuntansi. Pembukuan dimulai dari pencatatan transaksi di dalam buku harian, kemudian di jurnal buku harian akan diposting ke rekening dalam buku besar, untuk kemudian menyertakan di dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan aset tetap Pemda Kota Bogor. 6. Pada Pemda Kota Bogor pengelolaan aset tetap terhadap semua jenis kelompoknya beserta perubahannya dilaporkan secara berkala, meliputi laporan tahunan (LT), laporan mutasi barang triwulan (LMBT) dan SPPA instansi yang bersangkuan. 7. Didalam pemeriksaan atas pengelolaan dan pemeriksaan atas pelaporan aset tetap Pemda Kota Bogor dibantu dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). Untuk pelaporan aset tetap Pemda Kota Bogor periode 2004 17
IRIYADI dan BUDIMAN, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah dalam Rangka Transparansi
dilakukan oleh Tim Khusus BPKP tingkat Provinsi Jawa Barat dengan masa kerja 2 (dua) kali dalam setahun. Masing-masing selama 1 (satu) bulan yaitu pada tengah tahun (bulan Mei) dan pada akhir tahun (bulan Desember). Dengan program pemeriksaan kebijakan pengelolaan barang, perencanaan dan penentuan kebutuhan barang (rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana tahunan barang unit (RTBU)), penetuan kebutuhan barang.
DAFTAR PUSTAKA Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta, 2002. Arifin Sabeni, Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan Edisi 4, BPFE, Yogyakarta, 1997. Eldon. S. Hendriksen, Teori Akuntansi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995. FX. Sudarsono, Pengantar Akuntansi, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996. Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002. Kepmendagri Nomor. 29 tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD, Dirjen Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dirjen Otda, Jakarta, 2002. Keputusan Presiden Nomor. 17 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, KSAP, Jakarta, 2002. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2002. Pengantar,, KSAP, Jakarta, 2002. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2002. Draft Publikasian Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, KSAP, Jakarta, 2002.
18
Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2002. Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah No. 01 : Penyajian Laporan Keuangan, KSAP, Jakarta, 2002. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2002. Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah No. 02 : Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, KSAP, Jakarta, 2002. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah. 2002. Draft Publikasian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah No. 03 : Penyajian Laporan Arus Kas, KSAP, Jakarta, 2002. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 308/KMK.012/2002 tentang Komite Standar akuntansi Pemerintah Pusat Dan Daerah, KSAP, Jakarta, 2002. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.012/2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2002. Muhammad Gade, Akuntansi Pemerintahan, LP FEUI, Jakarta, 2002. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, KSAP, Jakarta, 2005. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Jakarta, 2000. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penerbit BP. Panca Usaha, Jakarta, 2003. Syahrul dan M. Afdi Nizar, Kamus Akuntansi, Gramedia, Jakarta, 2000.
