10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 2.1.1 Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Sektor Publik 2.1.1.1 Definisi Akuntansi Pemerintah Akuntansi Pemerintah menurut Halim (2002) adalah : “Akuntansi Pemerintah adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”. 2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Pemerintah Menurut Mardiasmo (2009) mengatakan karakteristik dari akuntansi pemerintahan adalah : “Karakteristik
akuntansi
pemerintahan
disebabkan
karena
adanya
lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan kompleks dan turbulence”. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi beberapa faktor yaitu : a. Faktor ekonomi Faktor ekonomi yang mempengaruhi organisasi sektor publik tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perubahan pendapatan perkapita (GNP/GDP), struktur produksi, tenaga kerja. Arus modal dalam negeri, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, utang dan bantuan luar
11
negeri, infrastruktur, teknologi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan sektor informal. b. Faktor politik Beberapa faktor politik yang mempengaruhi sektor publik adalah hubungan Negara dengan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi Negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan. c. Faktor kultural Organisasi sektor publik dipengaruhi oleh beberapa faktor kultural yaitu keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya. Selain itu, system nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat dan tingkat pendidikan sangat mempengaruhi. d. Faktor demografi Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi organisasi sektor publik antara lain pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi dan tingkat kesehatan. 2.1.1.3 Definisi Akuntansi Sektor Publik. Menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai : “Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemendepartemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. Menurut Mardiasmo (2009) mengemukakan perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintah sebagai berikut (Tabel 2.1):
12
Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintah Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Pemerintah Sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau, dengan kalimat yang lebih jelas, pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri nasional (perusahaan milik pemerintah badan hukum publik, perusahaan publik)
Didefinisikan lebih sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintah. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keputusan sumber daya apa yang harus dipenuhi untuk mencukupi kebutuhan militer (dan kebutuhan ekspor) serta kebutuhan kelompok sipil.
Menurut Mardiasmo (2009) mengemukakan perbedaan sifat dan karakteristik organisasi sektor publik dengan sektor swasta sebagai berikut (Tabel 2.2):
Perbedaan
Tabel 2.2 Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Swasta Sektor public Sektor swasta
Tujuan organisasi
Nonprofit motive
Sumber pendanaan
Pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara dsb.
Pertanggungjawaban
Profit motive
Pembiayaan internal: modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal : utang bank obligasi, penerbitan saham. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban kepada kepada masyarakat pemegang saham dan kreditor (publik) dan parlemen (DPR/DPRD)
Struktur organisasi
Birokratis, hierarkis.
kaku
dan Fleksibel: datar, pyramid, lintas fungsional, dsb.
Karakteristik anggaran
Terbuka untuk public
Sistem akuntansi
Berbasis Kas Menuju Berbasis Akrual Akrual (Accrual Basis) (Cash Toward Accrual)
Tertutup untuk public
13
Dari tabel 2.2 tersebut maka dapat dilihat bahwa setiap organisasi memiliki
tujuan
spesifik
dan
unik.
Sektor
swasta
bertujuan
untuk
memaksimumkan laba sedangkan sektor publik bertujuan untuk memberikan pelayanan publik. Untuk struktur pembiayaan sektor publik berbeda dengan sektor swasta dalam hal bentuk, jenis, dan tingkat risikonya. Organisasi sektor publik bertanggungjawab kepada masyarakat, organisasi sektor swasta bertanggung jawab kepada pemegang saham atau kreditor. Pertanggung jawaban manajemen merupakan bagian terpenting untuk menciptakan kredibilitas manajemen dan struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan hierarkis. Struktur organisasi sektor swasta lebih fleksibel 2.1.1.4 Akuntansi Pemerintah Daerah Akuntansi Pemerintah Daerah menurut Hafiz (2008) adalah: “Dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia “. 2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah 2.1.2.1 Definisi Standar Menurut Arikunto (2008) menyatakan bahwa : “standar adalah sesuatu yang digunakan sebagai patokan atau batas minimal untuk sesuatu diukur”.
14
2.1.2.2 Definisi Akuntansi Ada beberapa pengertian diantaranya adalah menurut APB (Accounting Principle Board) Statement No.4 (1494) merumuskan Pengertian Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa. Fungsinya yaitu memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran materi (uang), mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, dimana digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Menurut Kieso dan Weygandt (2005) menyatakan Pengertian Akuntansi ialah
suatu
sistem
informasi
yang
mengidentifikasi,
mencatat
dan
mengkomunikakan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Comite of Terminology of the Accounting Institute of Certified Public Accountants (AIPCA) dalam Harahap (2009) adalah : “accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactitions and events which are, in part at least, of a financial character and interpreting the result there of” Artinya adalah seni pencatatan, pengikhtisaran dan pengelolaan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa:
15
“Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya”. 2.1.2.3 Standar Akuntansi Standar akuntansi menjadi kriteria audit bagi auditor sebagai dasar untuk menilai apakah laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Mahmudi, 2011). Standar akuntansi digunakan juga oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai
pedoman dalam
penyusunan
dan
penyajian
laporan
keuangan
pemerintahan. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan (Mahmudi, 2011). 2.1.2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan.Basis akuntansi pada umumnya ada 2 (dua) yaitu basis kas (cash basis of accounting) dan basis akrual (accrual basis of accounting).Akuntansi berbasis kas adalah transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas pemerintah atau dibayarkan dari kas pemerintah. Sedangkan akuntansi berbasis
16
akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan
pemerintah
untuk
mengidentifikasi
kesempatan
dalam
menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. 2.1.2.4.1 PSAP No.01 Penyajian laporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan adalah Lampiran 1.02 yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang penyajian laporan keuangan. PSAP No.01 membahas tentang tujuan laporan keuangan, tanggung jawab laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, identifikasi laporan keuangan, dan periode pelaporan. 1. 2. 3. 4. 5.
Tujuan laporan Keuangan Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Komponen-komponen Laporan Keuangan Identifikasi Laporan Keuangan Periode Laporan
17
Berikut adalah Penjelasan dari identifikasi laporan keuangan: 1. Tujuan Laporan Keuangan Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. 2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. 3. Komponen-komponen Laporan Keuangan Komponen laporan keuangan sebagai berikut : a.
Laporan realisasi Anggaran
b.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c.
Neraca
d.
Laporan Operasional
e.
Laporan Arus Kas
f.
Laporan Perubahan Ekuitas
g.
Catatan atas Laporan keuangan
4. Identifikasi Laporan keuangan Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk
18
informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut standar akuntansi pemerintah dari informasi lain. 5. Periode laporan Laporan
keuangan
disajikan
sekurang-kurangnya
sekali
dalam
setahun.Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun. 2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.1.5.1 Definisi Kualitas Definisi kualitas menurut Mulyana (2010) adalah : “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. 2.1.5.2 Definisi Laporan Keuangan Menurut Munawir (2010) laporan keuangan adalah laporan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan menggambarkan jumlah asset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan (laporan) laba-rugi
19
memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan ekuitas perusahaan. Sedangkan laporan keuangan menurut Harahap (2009) adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba-rugi atau hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan. 2.1.5.3 Definisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan suatu entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan
laporan
keuangan
yang
berkualitas
tersebut,
pemerintah
mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Hartina, 2009).
20
2.1.5.4 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
(LKPD)
pada
dasarnya
merupakan suatu asersi atau pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah kepada pihak lain, yaitu pemangku kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Agar dapat menyediakan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menurut Hapsari (2008). Karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan dapat dipenuhi dengan laporan yang disajikan secara wajar berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Bowo, 2009). Berdasarkan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
Laporan Realisasi Anggaran Neraca Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan
1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.Unsur yang dicakup secara
21
langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan. 2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari: a) Aset; b) Kewajiban; c) Ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : a) Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. b) Kewajiban adalah utang yang timbul dan peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.
22
3. Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informsi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, invensari aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam
laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan
pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut: a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah. b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah. 4. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilan penyajian laporan keuangan secara wajar. Selain keempat komponen laporan keuangan di atas, berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengatakan bahwa entitas pelaporan diperkenankan menyajikan laporan kinerja
23
keuangan dan laporan perubahan ekuitas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut : a. Laporan Kinerja Keuangan Laporan kinerja keuangan adalah laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Dalam laporan dimaksud, perlu disajikan informasi mengenai pendapatan operasional, belanja berdasarkan klasifikasi fungsional dan ekonomi, dan surplus atau defisit. Laporan Kinerja Keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan dari kegiatan operasional; b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi; c) Surplus atau defisit. b. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan perubahan ekuitas maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: a) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.
24
2.1.5.5 Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mardiasmo (2004) memaparkan bahwa secara garis besar, tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship). 2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja material dan organisasi. Sedangkan secara khusus, tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah 2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. 3. Memberikan
informasi
keuangan
untuk
memonitoring
kinerja,
kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan. 4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksi pengaruh kepemilikkan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.
25
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara: 1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
26
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/deficit Laporan Operasional, asset, kewajiban, ekuitas, dam arus kas suatu entitas pelaporan. 2.1.6.6 Pelaporan Keuangan Pemerintah Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Mardiasmo, 2006). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran financial dan non financial”. Pelaporan keuangan (financial reporting) dihasilkan dari proses akuntansi keuangan dan merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak eksternal yang menaruh perhatian kepada badan atau organisasi pembuat laporan serta aktivitas-aktivitasnya, pengguna laporan keuangan pemerintah yakni : 1.
Masyarakat,
2.
Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, dan Lembaga Pemeriksaan
3.
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4.
Pemerintah
27
Sedangkan secara umum tujuan dan fungsi pelaporan keuangan pemerintah adalah: 1.
Kepatuhan dan pengelolaan
2.
Akuntabilitas dan pelaporan
3.
Perencanaan dan informasi
4.
Kelangsungan organisasi
5.
Hubungan masyarakat
6.
Sumber fakta dan gambaran
2.1.6.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Menurut Bastian (2010) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 01 – Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah: “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1. Relevan, 2. Andal, 3. Dapat dibandingkan, dan 4. Dapat dipahami”. 1.
Relevan: laporan keuangan yang disusun harus menyediakan informasi yang relevan bagi para pengguna informasi. Karena dengan informasi yang relevan, pengguna informasi dapat membantu pengguna informasi untuk mengevaluasi, memprediksi, dan mengambil suatu keputusan. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, informasi yang relevan mencakup:
28
1) Memiliki manfaat umpan balik: informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan akat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu 2) Memiliki manfaat prediktif: informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini 3) Tepat waktu: informasi dijadikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan 4) Lengkap: informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin. 2.
Andal: keandalan suatu laporan keuangan dapat dinilai dari penyajian laporan keuangan yang tidak menyesatkan dan terbebas dari kesalahan material. Dalam menyajikan laporan keuangan yang andal, maka laporan keuangan tersebut harus menyajikan setiap fakta secara jujur yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan secara wajar. Laporan keuangan yang andal juga harus dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Selain itu informasi dalam laporan keuangan harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
29
3.
Dapat dibandingkan: informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan akuntansi dalam periode selanjutnya.
4.
Dapat dipahami: informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.1.7 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Standar akuntasi pemerintahan dikatakan memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan karena dalam standar akuntansi sudah terkandung komponen-komponen lengkap yang harus ada dalam laporan keuangan. Jika standar akuntansi pemerintahan dapat diterapkan dengan baik dan selalu dipakai acuan dalam penyusunan laporan keuangan maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan benar. Dengan terciptanya laporan keuangan yang baik dan benar maka akan terwujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Ni Luh, et al 2014).
30
2.2 Penelitian Sebelumnya Penelitian sebelumnya yang sehubungan dengan penelitian ini dapat di ikhtisarkan sebagai berikut (Tabel 2.3):
No 1
2
Judul penelitian Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah pada BPKAD Kabupaten Kuningan (Purwita, 2013) Standar Akuntansi pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi = Departemen Pendidikan Nasional (Purwanti,Suba weh, 2008)
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya Hasil penelitian Persamaan Penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas LKPD. Hal tersebut terjadi karena untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan kualitas informasi LKPD dengan prinsip good governance untuk mengelola keuangan daerah Laporan keuangan inspektorat jendral departemen pendidikan nasional tahun 2007&2008 yang disusun setelah penerapan SAP, dengan dukungan pengetahuan pengelolaan UAPPA EI dan UAPPB, dan ketersediaan sarana dan prasarana telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik 1. terdapat pengaruh penerapan SAP di inspektorat Jendral departemen pendidikan nasional.
Perbedaan
Mencari pengaruh SAP terhadap Kualitas LKPD
Jumlah variabel independen & lokasi penelitian
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Jumlah variabel independen& lokasi penelitian
31
No
3
4
Judul penelitian
Hasil penelitian
2. terdapat pengaruh pengetahuan pengelolaan UAPPA EI dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan inspektorat Jendral departemen pendidikan nasional. Standar akuntansi Standar pemerintah Akuntansi berpengaruh positif Pemerintahan kualitas dan Sistem terhadap laporan keuangan Pengendalian Intern sebagai pemerintah daerah 13% namun tidak signifikan. Anteseden Sistem pengendalian Kualitas intern memiliki Laporan pengaruh positif Keuangan signifikan terhadap Pemerintah kualitas laporan Daerah Studi = Dinas keuangan pemerintah Kota Bandung daerah sebesar 74,6% (Susilawati, Riana, 2010) Pengaruh penerapan Pengaruh SAP terhadap kualitas Penerapan LKPD mempunyai Standar pengaruh sebesar Akuntansi 76,5% dengan pengaruh Pemerintah faktor lain yang tidak terhadap diteliti sebesar 23,5% LKPD Studi Pada Dinas dan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Nurhayati, 2013)
Persamaan
Perbedaan
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Jumlah variabel independen&l okasi penelitian
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Jumlah variabel independen&l okasi penelitian
32
No 5
6
7
Judul penelitian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporam Keuangan Daerah Studi = Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang (Tantriani, Harto, 2011) Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Gorontalo (Dagong, 2013)
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap
Hasil penelitian
Persamaan
Perbedaan
1. Kompetensi Sumber daya manusia yang diproksikan dengan pemahaman staf, interaksi antara sumber daya manusia dengan sistem, control terhadap sumber daya manusia, dan pendidikan serta training tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Metode penelitian dan lokasi studi penelitian
Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo koefisien determinasi menunjukan besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota gorontalo sebesar 44,4%. 1. standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 2. sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Jumlah variabel independen&l okasi penelitian
Mencari pengaruh SAP dan kompetensi staf akuntansi terhadap
Jumlah variabel independen&l okasi penelitian
33
No
8
9
Judul penelitian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi = SKPD Kabupaten Buleleng (Ni Luh et al , 2014)
Hasil penelitian
kualitas laporan keuangan pemerintah. 3. kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 4. standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 1. penerapan standar Pengaruh akuntansi pemerintahan Penerapan pada SKPD/OPD Standar pemerintahan kota Akuntansi tasikmalaya baik Pemerintahan 2. kualitas laporan terhadap keuangan pemerintah Kualitas pada SKPD/OPD Laporan pemerintahan kota Keuangan Studi = tasikmalaya baik. 3. terdapat pengaruh SKPD/OPD signifikan antara Pemerintah penerapan standar Kota akuntansi pemerintahan Tasikmalaya terhadap kualitas (Kusumah, laporan keuangan. 2012) Secara parsial dan Pengaruh simultan variabel Kompetensi sumber Sumber Daya kompetensi manusia dan Manusia dan daya variabel penerapan Penerapan standar akuntansi Standar pemerintahan Akuntansi berpengaruh secara Pemerintah signifikan terhadap Terhadap
Persamaan
Perbedaan
kualitas LKPD
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Jumlah variabel independen&l okasi penelitian
Mencari Lokasi pengaruh Penelitian SAP terhadap kualitas LKPD
34
No
10
Judul penelitian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Studi = Pemerintah Kota Bandung (Gumilar, 2013)
Hasil penelitian
kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah. Besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 22,9% sedangkan sisanya 76,1% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian Secara parsial Pengaruh kompetensi sumber Kompetensi manusia Sumber Daya daya positif Manusia Dan berpengaruh terhadal kualitas LKPD Sistem sebesar 41,1% dan Pengendalian sistem pengendalian Internal internal berpengaruh terhadap positif terhadap kualitas Kualitas LKPD sebesar 19,9% Laporan Keuangan Secara simultan Pemerintahan kompetensi sumber Daerah manusia dan Studi = daya pengendalian DPKAD Kota sistem internal memberikan Bandung sebesar (Pregiwa, 2013) pengaruh 61,1% terhadap kualitas LKPD dan sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
Persamaan
Perbedaan
Mencari pengaruh SAP terhadap kualitas LKPD
Jumlah variabel independen&l okasi penelitian
35
2.3 Kerangka Pemikiran 2.3.1 Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka konseptual ini terdiri dari standar (teknik dan prinsip) praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya, dan standar itu adalah standar akuntansi. Standar akuntansi mencakup peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi. Menurut Harahap (2008): “Dalam standar akuntansi dijelaskan tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan modal, serta transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan”. Standar akuntansi merupakan pedoman dan landasan bagi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan, selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Sehingga demikian hubungan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan pemerintah sangat jelas memiliki hubungan berdasarkan teori diatas. Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pengantar, menyatakan bahwa: “Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan meyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan
36
persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. Seluruh instansi pemerintah daerah dapat mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah dengan baik sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Dari teori-teori diatas bahwa pemerintah daerah dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berdasarkan standar karena standar adalah suatu pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap pelaporan keuangan apabila tidak adanya standar yang memadai akan mengakibatkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, dan inkonsistensi pelaporan keuangan. Good Government Governance
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dimensi: PSAP.01 . Penyajian Laporan Keuangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dimensi: 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat Dipahami
37
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah
Berdasarkan Gambar 2.1 tentang Kerangka Pemikiran Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi
Pemerintahan
terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah. Maka untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Hartina, 2009). Kandungan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang dilengkapi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Bastian, 2010). Prasyarat yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki adalah Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, dan Dapat Dipahami. (Bastian, 2010).
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
(Variabel X)
(Variabel Y)
38
Gambar 2.2 Paradigma Kerangka Pemikiran Berdasarkan Gambar 2.2 tentang Paradigma Kerangka Pemikiran dapat dilihat dari Variabel X adalah Standar Akuntansi Pemerintahan dan Variabel Y adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus berdasarkan standar karena standar adalah suatu pedoman umum atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi terhadap pelaporan keuangan apabila tidak adanya standar yang memadai akan mengakibatkan implikasi negativ berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, dan inkonsistensi pelaporan keuangan. (Harahap, 2008).
2.4 Hipotesis Penelitian Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara satu atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji menurut Sekaran (2011). Berikut ini adalah hipotesis yang penulis akan uji: Ho: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ha:Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
