Akuntansi Pemerintah Pusat
BAB
6 5
AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
TUJUAN PEMBELAJARAN Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa: ü Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintah pusat ü Memahami proses penyusunan neraca awal ü Memahami siklus akuntansi pemerintah pusat ü Melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat
For wise words
85
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
BAB VI AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Pusat Dasar hukum Akuntansi Pemerintah Pusat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.012/2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Menurut Keputusan Menteri Keuangan ini, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronis dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaki keuangan, aset, utang dan akuitas seluruh entitas Pemerintah Pusat. Dalam Pedoman Pelaksanaan SAPP, yang menjadi satu kesatuan dengan KMK diatas, SAPP ini mempunyai beberapa tujuan yakni: 1. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi dibawahnya melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum. 2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntanbilitas. 3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan. 4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien. Karakteristik SAPP. SAPP mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut: 1. Basis Akuntansi. SAPP menggunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja, yang artinya pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterima oleh Kas Umum Negara dan belanja diakui dan dicatat pada saat kas dikeluarkan dari Kas Umum Negara. Sedangkan untuk pos-pos neraca, SAPP menggunakan basis akrual, yang artinya aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkuangan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas diterima atau diabayar. 2. Sistem Pembukuan. SAPP menggunakan sistem pembukuan berpasangan (double entry system), dimana persamaan akuntansi Aset = Kewajiban + Ekuitas Dana digunakan untuk mencatat setiap transaksi. Setiap transaksi dibukukan dengan melakukan pendebetan suatu perkiraan dan secara bersamaan melakukan pengkreditan di perkiraan lainnya yang terkait. 3. Sistem Terpadu dan Terkomputerisasi. SAPP terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dimana proses pembukuan dan
86
Akuntansi Pemerintah Pusat
pelaporan sistem tersebut sudah dikomputerisasi. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan dibukukan dan dilaporkan dalam SAPP ini. 4. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi. SAPP mendesentralisasi pencatatan maupun pelaporan keuangannya, dimana kegiatan-kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor instansi tingkat pusat maupun kantor instansi tingkat daerah. 5. Bagan Perkiraan Standar. SAPP menggunakan perkiraan standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi. Kerangka Umum SAPP. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Pusat merupakan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan (lebih khusus lagi oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara/BAKUN).1 Sedangkan Sistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh kemeterian/lembaga pengguna anggaran negara. Sistem Akuntansi Pusat terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN ditujukan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU ditujukan untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas, dan 4. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat merupakan gabungan Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh kementerian negara/lembaga. Laporan ini berisi perbandingan antara estimasi pendapatan (anggaran pendapatan) dan realisasi pendapatan, dan perbandingan antara apropriasi (anggaran belanja) dan realisasi belanja. Neraca Pemerintah Pusat merupakan hasil penggabungan hasil neraca instansi yang merupakan output dari Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara. Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan gabungan laporan arus kas dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah (dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara).
1
BAKUN merupakan organisasi dibawah Departemen Keuangan yang salah satu tugasnya adalah mengelola Sistem Akuntansi Pemerintahan. Setelah dilakukan reorganisasi Departemen Keuangan, tugas tersebut beralih ke instansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Depkeu.
87
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Sistem Akuntansi Instansi. Sesuai dengan peraturan prundangan, setiap kementerian negara/lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari: 1. Sistem Akuntansi Kantor/Proyek yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi pada Kantor / Proyek yang bersangkutan 2. Sistem Akuntansi Wilayah yang dilaksanakan oleh Unit Auntansi pada kantor wilayah instansi yang bersangkutan 3. Sistem Akuntansi Eselon I yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi pada Eselon I Departemen yang membawahinya. 4. Sistem Akuntansi Kantor Pusat Instansi yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Kantor Pusat Instansi (tingkat kementerian negara / lembaga yang bersangkutan). B. Penyusunan Neraca Awal Penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Sampai dengan saat ini (Juni 2005), Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang menurut peraturan perundangan merupakan badan penyusun standar (Standard Setting Body) akuntansi pemerintahan telah menyusun suatu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah pula mendapat pertimbangan Badan Pemeriksa Keuangan. Materi Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut secara lengkap diuraikan dalam Bab 4 dan 5. Dengan akan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan pada semua entitas pemerintah tersebut, berbagai kemungkinan permasalahan dapat timbul. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan adalah masalah penyusunan neraca awal suatu entitas, karena neraca awal merupakan titik tolak dan akan menjadi dasar dimulainya pencatatan transaksi akuntansi pada periode berikutnya. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah mempublikasikan Buletin Teknis Penyusunan Neraca awal sebagai arahan atau pedoman untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul. Beberapa kemungkinan permasalahan dan pedoman dari KSAP adalah sebagai berikut: Kas. Sumber data kas, realitanya, tersebar dan masing-masing berada dibawah tanggung jawab yang berbeda. Dalam jangka panjang, peraturan perundangan mengamanatkan bahwa pengelolaan kas pemerintah haruslah menganut sistem rekening tunggal untuk bendahara (treasury single account) dan pengelolaannya dilakukan oleh bendahara umum negara, dalam hal ini Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat. Kas yang penguasaannya menjadi dan tanggung jawab bendahara umum negara atau kuasa bendahara bendahara kas umum negara terdiri dari: 1. Kas di Bank Indonesia. 2. Kas di KPPN
88
Akuntansi Pemerintah Pusat 3.
Kas di Bendahara Umum Negara atau kuasanya (dalam hal ini bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, atau saldo kas lainnya yang diterima oleh kementerian negara/lembaga karena penyelenggaraan pemerintahan.).
Untuk menentukan nilai saldo awal di Bank Indonesia dan Kas di KPPN, pemerintah dapat menggunakan saldo rekening koran pemerintah pada Bank Indonesia atau bank umum/persepsi yang dikeluarkan bank yang bersangkutan pada tanggal neraca. Hanya, jumlah tersebut perlu dikurangi terlebih dahulu dengan nilai yang bukan hak pemerintah, misalnya tagihan pihak ketiga yang merupakan titipan kepada pemerintah seperti rekening Askes, Taspen dan Taperum. Sedangkan untuk mendapatkan saldo Kas di Bendahara Umum Negara atau kuasanya dapat dilakukan dengan inventarisasi fisik kas per tanggal neraca dan melakukan rekonsiliasi dengan catatan yang ada di bendahara sehingga dapat diketahui sisa uang yang menjadi tanggung jawab bendahara. C. Siklus Akuntansi Pemerintah Pusat Siklus akuntansi Pemerintah Pusat akan terdiri dari tahapan sebagai berikut: 1. Penyusunan Neraca Awal. Tahapan ini merupakan tahapan paling awal dan merupakan dasar dimulainya transaksi. Sesuai dengan Bulletin Teknis Neraca Awal dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, hasil akhir tahap ini adalah Neraca yang berisikan informasi aktiva, pasiva dan ekuitas dana. Urian-uraian tentang penyusunan Neraca Awal telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dalam bab ini. 2. Pencatatan APBN yang telah disahkan. APBN berisi rencana keuangan unit Pemerintah Pusat untuk satu tahun anggaran yang terdiri dari pos pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dengan demikian, tahapan ini akan terdiri pencatatan atau penjurnalan atas pos-pos pendapatan, pencatatan atas pos belanja dan pencatatan pos-pos pembiayaan, baik penerimaannya maupun pengeluarannya. Sub sistem yang terlibat dalam tahapan ini adalah Sistem Akuntansi Kas Umum Negara dari Sistem Akuntansi Pusat. Akun-akun yang terlibat diantaranya adalah Estimasi Pendapatan, Apropriasi Belanja, Surplus/Defisit, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Estimasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Pembiayaan Netto. Sedangkan, jumlahnya merupakan jumlah total untuk keseluruhan APBN. 3. Pencatatan DIPA Setelah APBN disahkan, maka unit Pemerintah Pusat – melalui Departemen Keuangan – mengalokasikan pos-pos yang terdapat pada APBN kepada unit-unit pengguna anggaran dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). DIPA tersebut oleh Sistem Akuntansi Pusat akan dicatat dalam sub sistem Sistem Akuntansi Umum dan oleh instansi pengguna anggaran akan dicatat dalam Sistem Akuntansi Instansi. Akun-akun yang terlibat diantaranya Estimasi Pendapatan yang
89
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
dialokasikan, Allotment Belanja, Estimasi Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan, Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan piutang/utang Kas Umum Negara. 4. Pencatatan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan Dalam tahun berjalan, masing-masing instansi pengguna anggaran akan melaksanakan kegiatan kepemerintahannya yang mengakibatkan adanya realisasi anggaran dalam bentuk kas masuk, kas keluar atau perubahan-peruabahan nilai bersih ekuitas. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara akan terlibat jika transaksi yang terjadi berkaitan dengan Kas Umum Negara, Sistem Akuntansi Umum akan terlibat jika transkai yang terjadi merupakan transaksi yang merubah nilai kekayaan bersih, dan Sistem Akuntansi Instansi akan terlibat jika transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang merubah nilai kekayaan bersih instansi yang bersangkutan. Tahapan ini mempunyai variasi transaksi yang sangat beragam, karena tahap ini meliputi realisasi atas seluruh pos yang ada dalam anggaran. Sehingga, akun-akun yang terlibat akan sangat banyak, tergantung kejadian akuntansinya. 5. Penyusunan Neraca Percobaan Kemudian, pada akhir periode – biasanya tahunan, tapi bisa juga bulanan jika diperlukan, suatu Neraca Percobaan disusun, yang merupakan pencerminan keseluruhan transaksi selama periode yang bersangkutan. Data Neraca Percobaan ini berisi informasi yang lengkap mengenai satu entitas akuntansi, dimana akunakun yang ada akan dipilah sedemikian rupa sehingga dapat disusun laporan keuangan pokok unit Pemerintah Pusat. 6. Pembuatan Jurnal Penyesuaian Seperti halnya akuntansi komersial, didalam akuntansi Pemerintah Pusat, ada kemungkinan diadakan penyesuaian-penyesuaian yang menyangkut hak atau kewajiban keuangan untuk periode yang bersangkutan. Penyesuaian yang paling sering muncul berkaitan dengan masalah accrued dan deffered, selain penyesuaian yang menyangkut koreksi kesalahan yang mungkin timbul. 7. Pembuatan Jurnal Penutup Jurnal penutup diperlukan dalam rangka memilah akun-akun mana yang akan muncul di Laporan Realisasi Anggaran (akun nominal) dan akun-akun mana yang akan muncul di neraca (akun riil). Akun nominal meliputi akun-akun yang dikenal dalam akuntansi komersial, juga akun-akun yang berkaitan dengan anggaran (budgetary accounts). Seluruh akun nominal akan ditutup di akhir periode akuntansi melalui jurnal penutup akhir tahun sehingga seluruh akun nominal akan muncul di laporan realisasi anggaran, yang merupakan laporan yang berisi informasi keuangan satu periode akuntansi. Akun riil tidak dilakukan penutupan di akhir tahuan, sehingga akun riil seluruhnya akan dilaporkan dalam laporan Neraca, yang merupakan laporan yang berisi informasi atas aktiva, pasiva dan ekuitas pada tanggal tertentu. 8. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan proses tersebut diatas, akhirnya dapat disusun suatu laporan keuangan lengkap yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi anggaran dan Laporan Arus Kas. Keseluruhan tahapan tersebut saling berkaitan yang membentuk suatu 90
Akuntansi Pemerintah Pusat
sistem yang alurnya sangat jelas, dimana pencatatan transaksi akan mengakibatkan perubahan atas rekening-rekening yang berkaitan sedemikian rupa sehingga prosesnya menjadi sangat teratur. D. Ilustrasi Transaksi Dimisalkan bahwa, sejak tahun 20X1, pemerintah pusat Republik Indonesia memulai menerapkan standar akuntansi pemerintahan di lingkungannya. Persiapan-persiapan untuk menyusun laporan keuangan telah dilakukan, termasuk persiapan untuk menyusun neraca awal tahun. Dari langkah persiapan tersebut, dihasilkan data sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URAIAN Kas di Bendahara Pembayar Kas di Bendahara Penerima Kas di Bank Indonesia Piutang Persediaan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Panjang Kewajiban Jangka Pendek – Bagian Lancar Hutang LN Kewajiban Jangka Panjang – Hutang LN
JUMLAH (Rupiah) 20.000.000 560.000.000 340.000.000 75.000.000 15.000.000 60.000.000 350.000.000 240.000.000 600.000.000 50.000.000 130.000.000 210.000.000 950.000.000
Langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh unit pemerintah pusat adalah menyusun neraca awal. Jurnal-jurnal yang perlu disusun untuk kepentingan itu adalah: Atas kas yang tersedia, setelah dilakukan kas opname atau rekonsiliasi bank, dilakukan penjurnalan sebagai berikut: (untuk penyederhanaan, angka yang tercantum dalam jurnal dalam ribuan rupiah) Penjurnalan Saldo Awal Kas Sistem Akuntansi Umum (SAU) Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Uang Muka dari Kas Umum Negara ………………………
20.000
Kas di Bendahara Penerima …………………………………… Pendapatan yang Ditangguhkan ……..……………………
560.000
20.000 560.000
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Uang Muka dari Kas Umum Negara ………………………
15.000
15.000
91
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik Kas di Bendahara Penerima …………………………………… Pendapatan Ditangguhkan …………………………………
450.000 450.000
Instansi B Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Uang Muka dari Kas Umum Negara ……………………… Kas di Bendahara Penerima …………………………………… Pendapatan Ditangguhkan …………………………………
5,000
5.000
110.000 110.000
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Kas di Bendahara Pembayar …………………………………… Saldo Anggaran Lebih ………………..…………………… Kas di Bank Indonesia ………………………………………… Saldo Anggaran Lebih ………………..……………………
20,000 20.000 340,000 340.000
Penjurnalan Saldo Awal Piutang Sistem Akuntansi Umum (SAU) Piutang ………………………………………..………………… Cadangan Piutang ……………………….…………………
75.000
75.000
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Piutang ………………………………………..………………… Cadangan Piutang ……………………….…………………
60.000 60.000
Instansi B Piutang ………………………………………..………………… Cadangan Piutang ……………………….…………………
15.000
15.000
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Tidak ada jurnal
Penjurnalan Saldo Awal Persediaan Sistem Akuntansi Umum (SAU) Persediaan …………………………………..………………… Cadangan Persediaan …………………….…………………
92
15.000 15.000
Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Persediaan …………………………………..………………… Cadangan Persediaan …………………….…………………
10.000
10.000
Instansi B Persediaan …………………………………..………………… Cadangan Persediaan …………………….…………………
5.000 5.000
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Tidak ada jurnal
Penjurnalan Saldo Awal Aktiva Tetap Sistem Akuntansi Umum (SAU) Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap ………….………………
60.000 350.000 240.000 600.000 1.250.00 0
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap ………….………………
40.000 250.000 150.000 420.000
870.000
Instansi B Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan Diinvestasikan dalam Aset Tetap ………….………………
20.000 100.000 90.000 180.000 320.000
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Tidak ada jurnal
93
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Penjurnalan Saldo Awal Investasi Sistem Akuntansi Umum (SAU) Investasi Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek
50.000
Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
130.000
50.000 130.000
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Investasi Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek
40.000
Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
100.000
40.000 100.000
Instansi B Investasi Jangka Pendek Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek
10.000
Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
30.000
10.000 30.000
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Tidak ada jurnal
Penjurnalan Saldo Awal Hutang Sistem Akuntansi Umum (SAU) Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek
210.000
Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Panjnag Kewajiban Jangka Panjang
950.000
210.000 950.000
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A
94
Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek
150.000
Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Panjnag Kewajiban Jangka Panjang
750.000
150.000 750.000
Akuntansi Pemerintah Pusat
Instansi B Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek
60.000
Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Panjnag Kewajiban Jangka Panjang
200.000
60.000 200.000
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Dana yang harus disediakan u/ pembay Utang Jk Pendek Kewajiban Jangka Pendek
210.000 210.000
Tidak ada Jurnal
Dengan demikian, dari jurnal-jurnal diatas, maka dapat disusun neraca awal pemerintah pusat sebagai berikut: NERACA PEMERINTAH PUSAT PER 1 JANUARI 20x1 APBN YANG DISAHKAN Dimisalkan bahwa APBN yang disetujui oleh DPR adalah: No 1
2
3 4
5
Keterangan Pendapatan : - Pendapatan Pajak - Pendapatan Retribusi Jumlah Pendapatan Belanja : - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal : - Belanja Gedung & Bangunan - Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah Belanja Surplus/Defisit Tahun Berjalan Pembiayaan : Penerimaan Pembiayaan : - Penggunaan SiLPA - Pinjaman Luar Negeri Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan : - Pembayaran Pokok Pinjaman LN Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto
APBN (dalam Rp) 1.650.000.000 700.000.000 2.350.000.000 600.000.000 950.000.000 400.000.000 450.000.000 2.450.000.000 (50.000.000) 10.000.000 60.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 50.000.000
Pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
95
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Sistem Akuntansi Umum (SAU) Estimasi Pendapatan Pajak Surplus/Defisit Estimasi Pendapatan Retribusi Surplus/Defisit Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja
Pegawai Barang & Jasa
1.650.00 0
1.650.00 0
700.000 700.000 1.550.00 0
600.000 950.000
850.000 400.000 450.000
Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Instansi A Estimasi Pendapatan Pajak Surplus/Defisit Estimasi Pendapatan Retribusi Surplus/Defisit Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja
Pegawai Barang & Jasa
1.000.00 0
1.000.00 0
500.000 500.000 1.000.00 0
350.000 650.000
650.000 Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan
250.000 350.000
Instansi B Estimasi Pendapatan Pajak Surplus/Defisit
650.000
Estimasi Pendapatan Retribusi Surplus/Defisit
200.000
Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja Surplus/Defisit Apropriasi Belanja Apropriasi Belanja
550.000
96
200.000
Pegawai Barang & Jasa
250.000 300.000 200.000
Gedung & Bangunan Jalan, Irigasi & Jaringan
Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) Tidak ada jurnal
650.000
150.000 100.000
