Diterbitkan Oleh: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, 384068 Faksimili (021) 3864776
Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan Teknis ini juga dapat diakses melalui www.perbendaharaan.go.id. Kritik dan saran bagi perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan.
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8, Desember 2010 Tim Penyusun: Penanggung Jawab
: Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Redaktur
: Bilmar Parhusip
Penyunting/Editor
: Eli Tamba Sahat M.T. Panggabean Syaiful Hamim Mustofa Tio Novita Efriani Silvy Daniarti
Redaktur Pelaksana
: Mega Meilistya Basuki Rachmad Budi Hartadi Mei Ling Purwo Widiarto
Sekretariat
: Legiman Raspan Samuji N. Ikah Asrarul Anwar Evasari Br Bangun Kuntardi M. Iqbal Firdaus Herlina
Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang dapat dikirim ke alamat email:
[email protected].
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaanNya‐lah Panduan Teknis (Pantek) edisi ke 8 ini dapat diterbitkan di tengah berbagai dinamika yang berlangsung dalam implementasi reformasi manajemen keuangan negara. Penerbitan Pantek dilakukan secara periodik oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan untuk memberikan penjelasan teknis dan praktis mengenai praktik akuntansi dan pelaporan keuangan kepada semua pelaku dan pemangku kepentingan keuangan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinamika reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan sektor pemerintahan yang terus berkembang secara berkesinambungan telah direspon pemerintah melalui upaya‐upaya perbaikan dan adopsi serta adaptasi/penyesuaian berbagai praktik‐praktik terbaik internasional untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Implementasi dari reformasi tersebut memerlukan paradigma baru dari para pelaku keuangan negara yang perlu difasilitasi oleh sinergi komunikasi dan koordinasi yang baik dari para pelaku keuangan negara dalam menghadapi tantangan yang merintang. Pantek ini adalah salah satu media komunikasi dan panduan yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kementerian negara/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan tugas sehari‐hari yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Substansi dan analisis yang bersifat lugas serta pembahasan yang menyentuh langsung praktik pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lapangan diharapkan dapat mempermudah pemahaman dari para pelaku akuntansi dan pelaporan keuangan. Buku panduan ini diharapkan juga dapat mengidentifikasi isu‐isu yang memerlukan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan konsep dan sistem akuntansi pemerintah.
1
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Pantek edisi ke‐8 ini antara lain menyajikan panduan teknis mengenai rekening pengeluaran kas – Bendahara Umum Negara, telaah aset tetap pada penyusunan Neraca, penyajian dan pelaporan investasi pemerintah dan langkah‐langkah perekaman data akrual ke dalam Sistem Akuntansi Instansi, serta klinik akuntansi pemerintah pusat. Terwujudnya tulisan dalam Pantek ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh para praktisi akuntansi dan pelaporan di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di masa yang akan datang, kami juga mengharapkan kontribusi dari pelaku keuangan negara lainnya untuk menuangkan gagasannya dalam Pantek yang bermanfaat sebagai referensi dalam proses perubahan yang tengah berlangsung. Besar harapan kami, agar Panduan Teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dan aspek keuangan negara lainnya. Untuk itu, kami mengharapkan kontribusi yang konstruktif dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian dari Panduan Teknis ini dan juga untuk meraih tujuan yang lebih konkrit yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
2
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 DAFTAR ISI Rekening Pengeluaran Kas – Bendahara Umum Negara
(R. Wiwin Istanti, Kasubdit Kas Umum Negara, Direktorat Pengelolaan
Kas Negara)
5
Penyajian dan Pelaporan Investasi Pemerintah
pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(Hamim Mustofa, Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan,
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)
11
Telaah Aset Tetap pada Penyusunan Neraca
(Mega Meilistya, Kepala Seksi Informasi dan Publikasi, Direktorat
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)
25
Langkah‐langkah Perekaman Data Akrual ke dalam Sistem Akuntansi
Instansi
(Tio Novita, Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi
Lingkungan Pemerintah Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan) Klinik Akuntansi Pemerintah Pusat.
33 43
3
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 HALAMAN PERSEMBAHAN Panduan Teknis Edisi 8 dipersembahkan untuk Bapak Eli Tamba, Kepala Sub Direktorat Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 2010. Terima kasih kami untuk kontribusi, dedikasi, semangat, dan persahabatan yang telah Beliau berikan dan akan selalu menginspirasi kami di masa depan. KEMATIAN (Kahlil Gibran) biarkan aku terbaring dalam lelapku karena jiwa ini telah dirasuki cinta dan biarkan daku istirahat karena batin ini memiliki segala kekayaan malam dan siang
4
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 REKENING PENGELUARAN KAS – BENDAHARA UMUM NEGARA R. Wiwin Istanti, Kasubdit Kas Umum Negara, Direktorat Pengelolaan Kas Negara
I.
Pendahuluan Menurut
rekening tempat penyimpanan Uang
Peraturan
Pemerintah
Negara
yang
ditentukan
oleh
Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Menteri Keuangan selaku Bendahara
Pengelolaan Uang Negara/Daerah,
Umum
uang yang dimiliki pemerintah yang
menampung seluruh penerimaan
berasal
yang
negara dan membayar seluruh
ditujukan untuk mendanai seluruh
pengeluaran negara pada Bank
kegiatan operasional pemerintah
Sentral. Untuk saat ini, Rekening
disimpan di rekening Kas Umum
KUN terdiri atas 3 (tiga) rekening
Negara. Dengan demikian, dilihat
sebagai berikut:
dari sisi pengeluaran negara, maka
•
siklus
dari
penerimaan
pembayaran
transaksi
Negara
(BUN)
untuk
Rekening KUN dalam Rupiah, yang
digunakan
untuk
keuangan pemerintah akan dimulai
menampung seluruh penerimaan
dari rekening ini.
negara dan membayar seluruh
Definisi Rekening Kas Umum Negara
pengeluaran
(Rekening KUN) menurut Peraturan
Rupiah selain Valuta USD dan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
Valuta Yen;
tentang
Pengelolaan
Uang
•
negara
dalam
Rekening KUN dalam Valuta
Negara/Daerah disebutkan bahwa
USD, yang digunakan untuk
Rekening KUN adalah
menampung seluruh penerimaan 5
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010
•
negara dalam Valuta USD dan
tersebut,
membayar seluruh pengeluaran
didebet oleh Bank Indonesia untuk
negara dalam Valuta USD;
keuntungan Rekening Pengeluaran
Rekening KUN dalam Valuta Yen,
Kuasa Bendahara Umum Negara
yang
untuk
Pusat. Perintah untuk mendebet
menampung seluruh penerimaan
Rekening KUN ini dilakukan oleh
negara dalam Valuta Yen dan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
membayar seluruh pengeluaran
dengan
negara dalam Valuta Yen.
pemindahbukuan
digunakan
Rekening
KUN
menerbitkan
akan
warkat
kepada
Bank
Seperti dijelaskan di atas bahwa baik
Indonesia melalui sistem Bank
penerimaan maupun pengeluaran
Indonesia Government – Electronic
pemerintah akan bermuara pada
Banking (BIG‐eB) yang dikelola oleh
Rekening KUN ini, namun tulisan ini
Subdit Kas Umum Negara. Pengisian
hanya akan membahas satu sisi
Rekening
Rekening KUN yaitu aliran dana dari
Bendahara Umum Negara Pusat
sisi pengeluaran pemerintah, dan
yang dilakukan dengan mendebet
tidak akan membahas dari sisi
Rekening KUN tersebut dilakukan 3
penerimaan pemerintah.
(tiga) kali dalam sehari yaitu
Pengeluaran
Kuasa
pengisian awal pada pukul 07.30
II. Aliran keluar dana Rekening KUN
WIB, tambahan pertama pada pukul
Aliran dana yang dikeluarkan dari
11.00 WIB, dan tambahan kedua
Rekening KUN dilakukan pada saat
pada pukul 14.00 WIB.
diterbitkannya
Perintah
Besaran nilai uang ‐ berapa Rupiah ‐
Pencairan Dana (SP2D) oleh seluruh
yang harus didebet dari Rekening
KPPN yang tersebar di seluruh
KUN
Indonesia. Berdasarkan transaksi
Pengeluaran
Surat
untuk
mengisi Kuasa
Rekening Bendahara 6
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Umum
Negara
Pusat
tersebut
untuk
dilakukan
pendebetan
didasarkan pada permintaan dari
Rekening
seluruh KPPN. Dalam hal ini KPPN
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
harus bisa membuat perencanaan
Pusat.
KUN
untuk
mengisi
penarikan dana sehingga diperoleh keyakinan bahwa setiap SP2D yang III. Rekening
Pengeluaran
Kuasa
diterbitkan dapat dibayar oleh Bank
BUN Pusat
Operasional I mitra KPPN. Dengan
Di
kata lain, kecukupan dana yang
Jenderal Perbendaharaan Nomor
tersedia di Rekening Pengeluaran
PER‐11/PB/2010 tentang Tata Cara
Kuasa BUN Pusat adalah tergantung
Pengelolaan Rekening Pengeluaran
pada kecermatan perhitungan KPPN
Kuasa
dalam
perencanaan
Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
kebutuhan dananya setiap hari.
didefinisikan sebagai rekening yang
Permintaan dana dari seluruh KPPN
dibuka
untuk
Rekening
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN
Bendahara
Pusat atau pejabat yang diberi kuasa
Umum Negara Pusat dilakukan
di Bank Operasional Pusat. Rekening
menggunakan
Pengeluaran Kuasa BUN Pusat
melakukan
mengisi
Pengeluaran
Kuasa aplikasi
e‐kirana.
dalam
BUN
oleh
Peraturan
Pusat,
Direktur
Direktur
Rekening
Jenderal
Permintaan dari seluruh KPPN akan
tersebut
dibuatkan rekapitulasi perhitungan‐
rekening yang bersaldo nihil dan
nya oleh Direktorat Pengelolaan Kas
digunakan untuk menampung dana
Negara
untuk
c.q
Subdirektorat
dioperasikan
membiayai
Perencanaan dan Pengendalian Kas,
pemerintah
yang
pengeluaran.
nantinya
diteruskan
ke
sesuai
sebagai
kegiatan rencana
Subdirektorat Kas Umum Negara 7
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Saat ini terdapat 8 (delapan)
tertera
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
perhitungan kebutuhan dana oleh
Pusat yang terdapat di 8 (delapan)
KPPN diperlukan terkait pada saat
bank sebagai berikut:
Bank
1. Bank BNI Cabang Jakarta Pusat
Pengeluaran Kuasa BUN ‐ KPPN
2. Bank BRI Cabang Jakarta Veteran
mendebet Rekening Pengeluaran
3. Bank Mandiri Cabang Jakarta
Kuasa BUN Pusat, karena apabila
Gambir 4. BPD Bengkulu Cabang Utama Bengkulu 5. BPD Kalimantan Barat Cabang Utama Pontianak 6. BPD Maluku Cabang Utama Ambon
pada
SP2D.
Operasional
Ketepatan
I/Rekening
KPPN tidak meminta dana sejumlah SP2D maka bisa terjadi dana yang tersedia di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat sudah tidak mencukupi untuk membayar SP2D tersebut.
7. BPD Sulawesi Selatan Cabang IV.Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Utama Makassar 8. BPD Sumatera Utara Cabang Utama Medan
KPPN Dalam rangka melayani pengeluaran negara, di masing‐masing KPPN
Secara otomatis, pada saat Bank
dibuka Rekening Pengeluaran Kuasa
Operasional I mitra kerja KPPN
BUN KPPN, yang saat ini terdapat
menerima SP2D dari KPPN, maka
177 Rekening Pengeluaran Kuasa
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
BUN KPPN. Rekening Pengeluaran
Pusat yang bersangkutan akan
Kuasa BUN KPPN ini identik dengan
terdebet ke Rekening Pengeluaran
Bank Operasional I masing‐masing
Kuasa BUN‐KPPN untuk diteruskan
KPPN.
ke rekening penerima sesuai yang 8
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Kiriman Uang. Perpindahan uang
KPPN ini merupakan rekening yang
dari Rekening Pengeluaran Kuasa
bersaldo nihil, sehingga pada akhir
BUN Pusat ke Rekening Pengeluaran
hari harus dipastikan bahwa tidak
Kuasa BUN ‐ KPPN dan sebaliknya
ada
juga
saldo
di
rekening
ini.
dicatat
sebagai
transaksi
Pembukaan Rekening Pengeluaran
Kiriman Uang. Transaksi Kiriman
Kuasa BUN–KPPN ini diatur dengan
Uang tersebut tidak membebani
Peraturan
Jenderal
anggaran sehingga tidak disajikan
07/PB/
pada Laporan Realisasi Anggaran.
2010 tentang Penetapan Nomor dan
Transaksi tersebut disajikan pada
Nama Rekening Pengeluaran.
Laporan Arus Kas sebagai transaksi
Direktur
Perbendaharaan
Nomor
non‐anggaran (transaksi transitoris).
V. Pencatatan aliran keluar dana
Akun‐akun yang digunakan dalam
Secara akuntansi, perpindahan uang
pencatatan kiriman uang antar
dari Rekening KUN ke Rekening
rekening tersebut adalah sebagai
Pengeluaran Kuasa BUN Pusat dan
berikut:
sebaliknya dicatat sebagai transaksi Akun dari sisi Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat 1.
814131 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat
2.
814134 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening BO I KPPN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat
3.
824132 Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat ke BO I KPPN
4.
824133 Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat ke Rekening BUN
9
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Akun dari sisi Rekening KUN 1.
824131 Pengeluaran Kiriman Uang dari Rekening BUN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat
2.
814133 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat ke Rekening BUN
Akun dari sisi KPPN 1.
814132 Penerimaan Kiriman Uang dari Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat ke BO I KPPN
2.
824134 Pengeluaran Kiriman Uang dari BO I KPPN ke Rekening Pengeluaran Kuasa BUN – Pusat
VI. Daftar Pustaka
Penetapan Nomor dan Nama
1. Peraturan Pemerintah Nomor
Rekening Pengeluaran.
39
Tahun
2007
tentang
Pengelolaan
Uang
Negara
/Daerah;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor
11/PB/2010 tentang Tata Cara
Pengelolaan
Rekening
Pengeluaran Kuasa BUN Pusat; 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
nomor
07/PB/2010 tentang 10
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 PENYAJIAN DAN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT Hamim Mustofa, Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
I. Pendahuluan
Akun Investasi merupakan salah
Selain menginformasikan mengenai
satu akun dengan nilai yang relatif
jenis‐jenis investasi yang telah
signifikan dalam Neraca Laporan
dilaporkan dalam LKPP, tulisan ini
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
juga
Pada Neraca Pemerintah Pusat per
permasalahan yang dihadapi dan
31 Desember 2009, nilai investasi
kebijakan yang dilakukan dalam
jangka
penyajian dan pelaporan investasi
panjang
Pemerintah
mengkaji
beberapa
mencapai Rp 737,04 triliun atau
dalam
34,72%
pelaporan dan entitas akuntansi
dari
Pemerintah.
total
nilai
Dengan
aset
demikian,
neraca,
Investasi
yaitu
entitas
Pemerintah
serta
kesalahan dalam penyajian investasi
cakupannya, konsolidasi aset dana
akan berpengaruh secara material
bergulir,
terhadap kewajaran aset dalam
penyertaan
neraca. Saat ini, sistem akuntansi
internasional.
investasi pemerintah masih dalam
pengembangan, praktiknya
sehingga
ditemukan
dalam II. Pengertian banyak
aset
BPYBDS, pada
dan
dan
lembaga
Klasifikasi
Investasi
kebijakan dalam penyajian dan
Investasi
pelaporan investasi.
dimaksudkan untuk memperoleh
adalah
aset
yang
11
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 manfaat ekonomik seperti bunga,
pendek
dividen, dan royalti, atau manfaat
panjang.
dan
investasi
jangka
sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan rangka
pemerintah pelayanan
dalam 1. Investasi jangka pendek kepada
Investasi jangka pendek adalah
masyarakat (PSAP 01 dan PSAP 06).
investasi
Pemerintah melakukan investasi
dicairkan dan dimaksudkan untuk
dengan beberapa alasan, antara lain
dimiliki selama 12 (dua belas) bulan
untuk
atau kurang.
memanfaatkan
anggaran
guna
surplus
yang
dapat
segera
memperoleh
Investasi jangka pendek hanya dapat
pendapatan dalam jangka panjang
dilakukan oleh Bendahara Umum
dan untuk memanfaatkan dana yang
Negara (BUN) dalam rangka pe‐
belum digunakan untuk investasi
ngelolaan kas, dan oleh satuan kerja
jangka
Badan
pendek
dalam
rangka
manajemen
kas.
Investasi
pemerintah
biasanya
dilakukan
Layanan
Umum
(BLU).
Sampai dengan LKPP Tahun 2009, investasi
jangka
pendek
yang
dalam bentuk deposito, Sertifikat
disajikan pada LKPP adalah investasi
Bank Indonesia, surat utang dan
berupa deposito berjangka waktu
obligasi BUMN, penyertaan pada
lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di
BUMN, atau penyertaan pada badan
BLU.
usaha lainnya. Berdasarkan Akuntansi
PSAP
06
Investasi,
tentang 2. Investasi jangka panjang investasi
Investasi jangka panjang adalah
diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
investasi yang dimaksudkan untuk
kategori, yaitu investasi jangka
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang 12
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 dibagi menurut sifat penanaman
pinjaman yang berasal dari
investasinya, yaitu non permanen
NPPP tahun 2009 dan setelah
dan permanen.
tahun 2009 disajikan sebagai
a. Investasi Non Permanen
Aset Lainnya.
Investasi Non Permanen adalah
2.
Dana Bergulir
investasi jangka panjang yang
Dana bergulir merupakan dana
dimaksudkan
yang dipinjamkan untuk dikelola
secara
untuk
tidak
dimiliki
berkelanjutan.
dan
digulirkan
kepada
Investasi Non Permanen meliputi:
masyarakat
1. Penerusan Pinjaman
Anggaran atau Kuasa Pengguna
oleh
Pengguna
Penerusan Pinjaman merupakan
Anggaran
dana pinjaman luar negeri yang
meningkatkan ekonomi rakyat
diteruspinjamkan
dan tujuan lainnya.
Subsidiary
Loan
melalui
yang
bertujuan
Agreement
Akuntansi Dana Bergulir telah
(SLA), dan dana dalam negeri
diatur dalam Buletin Teknis SAP
dalam bentuk Rekening Dana
Nomor 07, sedangkan pedoman
Investasi (RDI) dan Rekening
pengelolaan dana bergulir pada
Pembangunan Daerah (RPD)
kementerian
yang dipinjamkan kepada BUMN
telah diatur dalam Peraturan
/BUMD, dan Pemda. Penerusan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
pinjaman yang berasal dari
99/PMK.06/2008.
Naskah Perjanjian Penerusan
Sampai dengan saat ini, terdapat
Pinjaman (NPPP) sebelum tahun
K/L
2009, masih disajikan sebagai
bergulir
Investasi
Non
Permanen,
Perindustrian,
sedangkan
saldo
penerusan
Kelautan
negara/lembaga
yang
mengelola
yakni dan
dana
Kementerian Kementerian Perikanan, 13
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010
3.
Kementerian Negara Lingkungan
BUMN), Badan Hukum Milik
Hidup
Negara
(KLH),
Kementerian
(BHMN),
lembaga
Negara Koperasi dan UKM (BLU
internasional, dan badan usaha
Lembaga
lainnya.
Pengelola
Dana
Bergulir (LPDB)), Kementerian
PMN pada badan usaha atau
Keuangan
pada
BLU
Pusat
badan hukum lainnya yang
Investasi
Pemerintah
(PIP),
sama dengan atau lebih dari
Kementerian Kehutanan (BLU
51% disebut sebagai Badan
Pusat
Usaha Milik Negara/Badan
Pembiayaan
Pem‐
bangunan Hutan).
Hukum Milik Negara (BUMN
Investasi Non Permanen Lainnya
/BHMN). Sedangkan PMN pada
Contoh Investasi Non Permanen
badan
Lainnya adalah investasi pada
hukum lainnya yang kurang
BLU Pusat Investasi Pemerintah
dari 50% (minoritas) disebut
(PIP) ‐ Kementerian Keuangan.
sebagai Non BUMN. PMN dapat
Jenis investasi ini akan dibahas
berupa
pada bagian tersendiri.
(saham) pada suatu perseroan
b. Investasi Permanen Investasi
terbatas
Permanen
usaha
atau
surat dan
badan
berharga non
surat
adalah
berharga, yaitu kepemilikan
investasi jangka panjang yang
modal bukan dalam bentuk
dimaksudkan
saham pada perusahaan yang
untuk
dimiliki
secara berkelanjutan. Investasi
bukan
permanen meliputi:
dengan akhir tahun 2009,
1. Penyertaan
Modal
(PMN)
pada
Negara
(BUMN
Negara
Perusahaan dan
perseroan.
Sampai
terdapat 145 BUMN dan 20 perusahaan Non BUMN.
Non 14
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Nilai PMN pada BUMN/BHMN
internasional dibahas pada
dengan persentase kepemilik‐
bagian tersendiri.
an sama dengan atau lebih dari
2. Investasi Permanen BLU, yaitu
51%, dan nilai PMN pada
investasi permanen yang di‐
perusahaan minoritas (Non
kelola oleh BLU.
BUMN) dengan kepemilikan
3. Investasi Permanen Lainnya.
20% atau lebih disajikan
Termasuk
dengan menggunakan metode
permanen lainnya adalah nilai
ekuitas
ekuitas
(equity
method).
dalam
investasi
(kekayaan
bersih)
Sedangkan nilai PMN pada Non
Bank Indonesia (BI), Otorita
BUMN dengan kepemilikan
Batam,
kurang
Indonesia
dari
20%
LPS,
Taman
Indah,
Mini
Otorita
menggunakan metode biaya
Asahan, BP Gedung Manggala
(cost method).
Wanabakti,
PMN pada BHMN terdapat di
Gedung Veteran.
dan
Yayasan
BP MIGAS dan Perguruan Tinggi yang berstatus BHMN. Terhadap Perguruan Tinggi
III. Permasalahan Penyajian Inves tasi dan Kebijakannya
yang berubah status dari
1. Entitas Pelaporan dan Entitas
BHMN menjadi BLU, maka
Akuntansi Investasi Pemerin
penyajian PMN pada BHMN
tah, serta Cakupannya
akan disesuaikan.
Sesuai
Khusus mengenai mekanisme
No.171/PMK.05/2007, unit yang
pencatatan investasi PMN dan
menjalankan penatausahaan dan
penyertaan
pelaporan investasi pemerintah
pada
lembaga
adalah
dengan
Direktorat
PMK
Jenderal 15
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Kekayaan Negara (DJKN) selaku
Namun,
Unit
Pengguna
pelaporan keuangan tahun
Anggaran BUN atas Investasi
2010, DJKN selaku UAPABUN‐
Pemerintah
IP,
Akuntansi
(UAPABUN‐IP)
sampai
belum
dengan
menyajikan
dengan Bagian Anggaran 999.03.
penerimaan bagian Pemerin‐
Jadi,
tah
DJKN
pelaporan
adalah untuk
entitas
atas
laba
BUMN
Investasi
(pendapatan dividen) pada
Pemerintah. Di samping itu, PMK
Laporan Realisasi Anggaran BA
No.171/PMK.05/2007
999.03. Sampai dengan saat
memberikan penjelasan lebih
ini, pendapatan dividen dan
lanjut
piutang
bahwa
DJKN
selaku
dividen
masih
UAPABUN‐IP memproses data
dilaporkan secara terpisah
transaksi investasi pemerintah
oleh Satker PNBP Khusus BUN
baik permanen maupun non
(BA 999.99) pada Direktorat
permanen, penerimaan bagian
Penerimaan Negara Bukan
laba/pendapatan dari investasi,
Pajak (Dit. PNBP) ‐ Ditjen
serta penerimaan dan penge‐
Anggaran.
luaran pembiayaan.
Dalam
Berdasarkan ketentuan dalam
investasi
PMK tersebut, maka:
sedang dikembangkan, Satker
‐ Penerimaan bagian Pemerin‐
PNBP Khusus BUN (Dit. PNBP)
tah
atas
laba
(pendapatan
BUMN
dividen)
piutang
dividen
disajikan
pada
Keuangan BA 999.03.
dan harus
Laporan
sistem
akuntansi
pemerintah
yang
akan bertindak sebagai salah satu entitas akuntansi BA 999.03,
dan
berkewajiban
menyampaikan
laporan
keuangan
memuat
yang
16
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 pendapatan
dividen
dan
Modal Non Fisik Lainnya pada
piutang dividen kepada DJKN
masing‐masing
selaku entitas pelaporan BA
mengelola dana bergulir.
999.03.
Pada Laporan Keuangan tahun
‐ Pengeluaran pembiayaan dana
2009,
BA
K/L
999.03
yang
telah
bergulir dan aset investasi
menyajikan pengeluaran pem‐
dana bergulir harus disajikan
biayaan dana bergulir pada
pada Laporan Keuangan BA
LRA BA 999.03 berdasarkan
999.03.
laporan keuangan satker BLU
Sejak tahun 2009, berdasarkan
pengelola
PMK Nomor 99/PMK.06/2008,
(selaku entitas akuntansi BA
pengeluaran Dana Bergulir
999.03). Aset investasi dana
yang bersumber dari rupiah
bergulir yang berasal dari
murni dialokasikan sebagai
pengeluaran
Pengeluaran
Pembiayaan
tersebut seharusnya disajikan
dalam APBN, pada BA‐BUN
juga pada neraca BA 999.03.
(999.03).
Berdasarkan kesepakatan ber‐
Sebelum
PMK
tersebut diterbitkan, peng‐
sama
alokasian
Pemerintah
anggaran
pengeluaran
dana
untuk
dana
bergulir
pembiayaan
antara
BPK pada
dan saat
bergulir
pembahasan/rekonsiliasi tiga
masih bervariasi dan tidak
pihak pada bulan April 2010,
konsisten dari tahun ke tahun.
aset investasi dana bergulir
Pengalokasian anggaran dana
untuk sementara (menunggu
bergulir tersebut dimasukkan
pengembangan
ke dalam Belanja Bantuan
akuntansi
Sosial, Subsidi, dan Belanja
disajikan Neraca BA 999.03
investasi)
sistem tidak
17
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 tahun 2009, namun masih
saat
disajikan pada neraca masing‐
penambahan dan pengurangan nilai
masing K/L yang mengelola
investasi, yaitu: •
dana bergulir.
terjadinya
penambahan nilai investasi, yaitu pada
2. Mekanisme Pencatatan Investasi
transaksi
saat
investasi
baru,
pengumuman laba perusahaan
pada PMN
negara (untuk metode ekuitas).
Sampai dengan saat ini, pencatatan •
pengurangan nilai investasi, yaitu
investasi dalam bentuk saham pada
pada saat divestasi (penjualan
perusahaan
investasi),
negara,
baik
kepemilikan yang bersifat mayoritas
pembagian
dividen
(untuk metode ekuitas).
maupun minoritas, menggunakan
Dalam sistem akuntansi investasi
metode pencatatan secara periodik.
pemerintah yang sedang dikembang‐
Pencatatan secara periodik berarti
kan,
bahwa nilai investasi yang disajikan
mengenai metode pencatatan mana
pada neraca LKPP berdasarkan nilai
yang
ekuitas
bersih)
memperhatikan cost and benefit‐nya.
perusahaan negara per tanggal
Pencatatan secara periodik lebih
pelaporan
31
mudah dilakukan, namun tidak dapat
dengan
menyajikan informasi nilai investasi
Desember)
(kekayaan (30
Juni
dikalikan
dan
perlu digunakan
dipertimbangkan dengan
tetap
persentase kepemilikan Pemerintah. PMN setiap terjadinya transaksi. Selain pencatatan secara periodik,
Pencatatan secara perpetual dapat
pencatatan
dapat
menyajikan informasi nilai investasi
perpetual.
PMN setiap terjadinya transaksi,
Pencatatan secara perpetual berarti
namun lebih rumit karena harus
dilakukan
investasi secara
pencatatan investasi dilakukan pada 18
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 mencatat
setiap
transaksi
yang
waktu itu BA 99‐Penyertaan Modal
mempengaruhi nilai investasi.
Negara). Sampai saat ini total
3. Konsolidasi Dana Bergulir
pengeluaran pembiayaan sebesar
Dalam proses konsolidasi untuk
Rp4.500.000.000.000.
menghasilkan LKPP, pos‐pos yang
Berdasarkan transaksi tersebut,
bersifat timbal balik (reciprocal
Pemerintah
account) harus dieliminasi. Salah
tersebut sebagai investasi pada
satu
neraca
pos/akun
dieliminasi
yang
tersebut
harus adalah
menyajikan
Rp4.500.000.000.000.
dana sebesar Dana
pos/akun atas transaksi pemberian
tersebut pada LKPP disajikan
dana
bergulir
Pemerintah.
antar
instansi
sebagai “Investasi Non Permanen
Transaksi
tersebut
Lainnya.”
terjadi antara BLU Pusat Investasi 2. Dana bergulir sebagaimana pada Pemerintah
di
butir 1, dikelola oleh BLU PIP
Kementerian Keuangan dengan BLU
(selaku satuan kerja pada BA015‐
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di
Kementerian Keuangan). Sampai
Kementerian Pekerjaan Umum.
dengan akhir tahun 2009, dana
Perlakuan akuntansi atas transaksi
tersebut sebagian telah digulirkan
dana bergulir yang dikelola oleh BLU
kepada BLU BPJT, yaitu dengan
PIP
karena
nilai pokok Rp1.015.000.000.000
transaksinya melibatkan beberapa
dan pendapatan bagi hasil yang
entitas dan transfer dana dilakukan
digulirkan
secara berjenjang, yaitu:
Rp11.131.694.655.
ini
(BLU
cukup
PIP)
rumit,
kembali
1. Pencairan dana bergulir dari APBN
Sebagai satker pada Kementerian
dilakukan melalui pengeluaran
Keuangan, maka Neraca BLU PIP
pembiayaan pada BA BUN (pada
digabungkan pada Neraca Kemen‐ 19
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 terian
Keuangan.
Beberapa
digabungkan
pada
Neraca
pos/akun terkait dana bergulir
Kementerian
Keuangan
Tahun
pada neraca BLU PIP yang
2009 adalah:
Piutang Operasional BLU kepada BPJT
Rp
24.105.879.147
Investasi Non Permanen BLU (Pinjaman kepada BLU BPJT) *)
Rp
1.026.131.694.655
Piutang Non Operasional BLU
Rp
17.026.732.863
Investasi Non Permanen Lainnya
Rp
169.600.000.000
Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan (Dana BLU PIP yang didepositokan)
Rp
3.315.400.000.000
*) terdiri dari pinjaman pokok Rp1.015.000.000.000 dan pendapatan bagi hasil yang digulirkan kembali Rp11.131.694.655
3. BLU BPJT sebagai penerima
Pada
Neraca
Kementerian
dana, menginvestasikan lagi dana
Pekerjaan Umum Tahun 2009
kepada pihak ketiga dengan nilai
terdapat pos/akun terkait dengan
sebesar
Rp899.288.460.728,
BLU BPJT sebagai berikut:
sedangkan
sisanya
masih
tersimpan sebagai kas. Kas pada BLU
Rp 255.166.521.699
Piutang Kegiatan Operasional BLU
Rp 899.288.460.728
Utang Biaya Pinjaman *)
Rp 35.237.573.802
Utang Jangka Panjang
Rp 1.015.000.000.000
*) terdiri dari biaya pinjaman yang telah ditetapkan sebagai dana bergulir Rp11.131.694.655
dan
biaya
pinjaman
yang
masih
terutang
Rp24.105.879.147.
20
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 4. Dalam rangka penyajian LKPP
•
Operasional
BLU
terkait dengan dana bergulir
BPJT
yang dikelola oleh BLU PIP,
Rp899.288.460.728
maka saldo dana bergulir yang
sebagian kas pada BLU BPJT
telah diinvestasikan disajikan
sebesar Rp150.949.113.074
sebagai
juga
“Investasi
Non
sebesar
harus
dan
dieliminasi
Permanen Lainnya”, sedang‐
menjadi “Investasi Non Per‐
kan
belum
manen Lainnya”. Perlakuan
digulirkan disajikan sebagai
akuntansi ini sedang dikaji
“Dana Kelolaan BLU yang
kembali terutama mengenai
Belum Digulirkan”.
proses eliminasi atas akun‐
dana
yang
Untuk menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada LKPP, maka: •
Piutang
akun terkait dana bergulir. •
Piutang
dan
Investasi
Permanen BLU PIP selain
Total Pinjaman BLU PIP
kepada BPJT masing‐masing
kepada BLU BPJT (Pinjaman
sebesar
Pokok
Piutang
dan Rp169.600.000.000 juga
Operasional) dengan total
harus dieliminasi menjadi
sebesar Rp1.050.237.573.802
“Investasi
harus
Lainnya”.
dan
dieliminasi
dengan
Rp17.026.732.863
Non
Permanen
Utang BLU BPJT kepada BLU
Dana BLU PIP yang masih
PIP (Pokok dan Bunga)
didepositokan
dengan jumlah yang sama,
sebagai “Dana Kelolaan BLU
yaitu
yang Belum Digulirkan”.
sebesar
Rp1.050.237.573.802.
disajikan
5. Dengan demikian, atas dana APBN
sebesar 21
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Rp4.500.000.000.000
beserta
penyerahan aset tersebut belum
nilai tambahnya, pada LKPP
ditetapkan
Tahun 2009 disajikan sebagai:
Pemerintah sebagai penyertaan
• Investasi
Non
Permanen
Lainnya
sebesar
dalam
Peraturan
modal negara. Secara formal aset‐aset tersebut
Rp1.237.014.081.665
masih merupakan BMN pada
(Rp899.288.460.728+
masing‐masing K/L, sehingga
Rp150.949.113.074+
dicatat dan dilaporkan dalam
Rp17.026.732.863+
LKKL. Di lain pihak, aset‐aset ter‐
Rp169.600.000. 000).
sebut juga dilaporkan dalam
• Dana Kelolaan BLU yang
neraca BUMN yang bersangkutan.
belum Digulirkan sebesar
Dalam rangka penyusunan LKPP,
Rp3.315.400.000. 000.
aset‐aset yang berstatus BPYBDS harus disajikan oleh salah satu
4. Aset yang berstatus Bantuan Pemerintah
Yang
Ditetapkan
entitas, yaitu sebagai aset tetap
Belum
melalui neraca K/L, atau sebagai
Statusnya
investasi melalui neraca BUMN,
(BPYBDS)
supaya tidak double counting.
Aset yang berstatus Bantuan
Berdasarkan
Pemerintah
Belum
“substansi mengungguli bentuk”
Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)
atau “substance over form”, aset
merupakan aset yang diperoleh
tersebut disajikan pada LKPP
melalui Belanja Modal K/L yang
sebagai
kemudian diserahkan kepada
Investasi Permanen PMN, karena
BUMN untuk digunakan dalam
secara
operasional
tersebut telah dikuasai dan di‐
Yang
BUMN,
namun
pertimbangan
investasi, substansi
tepatnya, aset‐aset
22
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 gunakan
oleh
masing‐masing
International
Monetary
Fund
Reconstruction
and
BUMN. Dengan demikian, aset‐
(IMF),
aset yang berstatus BPYBDS tidak
Development (IBRD), dan Asian
dilaporkan pada Neraca K/L, dan
Development Bank (ADB).
cukup
Penyertaan
diungkapkan
secara
memadai dalam CaLK. Aset
BPYBDS
Pemerintah
pada
Lembaga Internasional dicatat
terdapat
di
pada Neraca sebagai Investasi
beberapa K/L, antara lain di
Jangka
Panjang
Permanen
Kementerian Energi dan Sumber
sebesar
nilai
kontribusi
Daya
yang
pemerintah yang telah dibayar
berada di PT PLN, Kementerian
tunai maupun dalam bentuk
Perhubungan
penerbitan
Mineral
(ESDM) berada
di
PT
Promissory
Notes.
Angkasa Pura I, Angkasa Pura II,
Promissory Notes yang telah
PT PELNI, dan PT KAI.
diterbitkan tersebut juga diakui
sebagai kewajiban pada Neraca.
5. Penyertaan Modal Pemerintah
pada Lembaga Internasional
IV. Penutup
Dalam
Jenis investasi yang disajikan pada
rangka
keikutsertaan
Pemerintah dalam keanggotaan
laporan
pada
sangat banyak dan beragam.
lembaga
internasional,
keuangan
Pemerintah
Pemerintah diwajibkan memberi‐
Masing‐masing
kan kontribusi dengan nilai
tersebut mempunyai karakteristik
tertentu, baik tunai maupun
tersendiri.
dalam
akuntansi investasi Pemerintah
bentuk
(promissory lembaga
surat
utang
notes),
kepada
yang
dimaksud,
seperti
mekanisme,
jenis
Untuk
mengatur
investasi
itu,
sistem
mengenai
cakupan,
dan 23
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 perlakuan/kebijakan
akuntansi
Pedoman Pengelolaan Dana
sangat diperlukan dalam rangka
Bergulir Pada Kementerian
penyajian dan pelaporan investasi
Negara/Lembaga.
Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Keuang‐
V.
an No.171/PMK.05 /2007 Daftar Pustaka 1. Peraturan
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
dan Pelaporan Keuangan
Nomor 24 Tahun 2005
Pemerintah Pusat.
tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan yang telah
diganti dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor
71
Tahun 2010. 2. Peraturan
Menteri
Keuangan (PMK) Nomor
99/PMK.06/2008 tentang 24
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 TELAAH ASET TETAP PADA PENYUSUNAN NERACA Mega Meilistya, Kepala Seksi Informasi dan Publikasi, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan
keuangan
pokok
ber‐
mengungkap berbagai permasalahan
dasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003
terkait akun tersebut. Dengan latar
tentang Keuangan Negara adalah
belakang tersebut, penelaahan akun
Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
aset tetap disajikan dalam tulisan ini.
Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan
Secara lebih spesifik tulisan ini
Catatan atas Laporan Keuangan
bertujuan
(CALK).
Kementerian
Negara/
menelaah akun aset tetap dalam
Lembaga
(K/L)
entitas
proses penyusunan Neraca pada
sebagai
pelaporan wajib menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
untuk
menganalisis/
akhir periode pelaporan.
Catatan atas Laporan Keuangan dan I. Pendahuluan menyampaikannya kepada Menteri
Pernyataan
Keuangan
periodik.
Pemerintahan (PSAP) 07 paragraf 5
Sedangkan Laporan Arus Kas hanya
menyebutkan aset tetap sebagai aset
disajikan
berwujud yang mempunyai masa
secara oleh
unit
pengelola
perbendaharaan. Aset
tetap
adalah
Standar
Akuntansi
manfaat lebih dari 12 (dua belas) salah
satu
bulan
untuk
digunakan
dalam
komponen pada neraca K/L yang
kegiatan
memiliki nilai yang cukup material.
dimanfaatkan
Signifikansi aset tetap juga tercermin
umum. Selanjutnya PSAP 07 paragraf
dari hasil pemeriksaan BPK yang
8 mengklasifikasikan aset tetap
pemerintah oleh
atau
masyarakat
25
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 berdasarkan kesamaan dalam sifat
sebagaimana diatur dalam PMK
atau
aktivitas
Nomor 171/PMK.05/2007 tentang
operasi entitas dan mengklasifikasi‐
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
kannya menjadi: Tanah; Peralatan
Keuangan Pemerintah Pusat. SAI
dan Mesin; Gedung dan Bangunan;
dilaksanakan secara berjenjang dari
Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset
tingkat satuan kerja hingga tingkat
Tetap Lainnya; dan Konstruksi dalam
kementerian negara/lembaga. Secara
Pengerjaan.
periodik, SAI menghasilkan laporan
Penyajian aset tetap pada Neraca
pertanggungjawaban K/L berupa
berada di sisi debet dan mempunyai
laporan
akun lawan Diinvestasikan dalam
dikonsolidasikan oleh Kementerian
Aset
demikian,
Keuangan c.q Direktorat Akuntansi
harus
dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK)
memastikan bahwa total nilai dari
untuk menjadi Laporan Keuangan
semua akun aset tetap di Neraca
Pemerintah Pusat (LKPP). Keluaran
harus sama dengan nilai akun
utama dari SAI adalah Neraca dan
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
pada setiap akhir periode pelaporan.
sementara Catatan atas Laporan
Keuangan dikerjakan secara manual
II. SAI dan SIMAK BMN
untuk menjelaskan kejadian‐kejadian
Untuk mencatat transaksi‐transaksi
yang dicatat pada kedua laporan di
keuangan
atas.
fungsinya
Tetap.
dalam
Dengan
masing‐masing
entitas
pada
negara/lembaga,
kementerian
telah
keuangan
yang
akan
dibangun
SAI merupakan penggabungan dari
sistem akuntansi instansi (SAI) yang
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
merupakan
Sistem
dan Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
Akuntansi Barang Milik Negara
bagian
dari
26
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 (SIMAK BMN). Apabila SAK dikelola
ADK dari bagian perlengkapan/
oleh bagian keuangan K/L dan
barang akan di‐upload oleh bagian
ditujukan
memproses
keuangan sehingga dapat dihasilkan
transaksi‐transaksi keuangan, maka
nilai akun aset tetap pada Neraca.
SIMAK BMN dikelola oleh bagian
Nilai total akun aset tetap di Neraca
perlengkapan/barang dan ditujukan
harus sama dengan nilai Laporan
untuk mengolah transaksi‐transaksi
BMN intrakomptabel yang digunakan
barang termasuk persediaan pada
untuk
K/L.
persediaan dan non Konstruksi
Untuk memperoleh nilai aset tetap
Dalam Pengerjaan yang memenuhi
pada Neraca, bagian keuangan dan
syarat kapitalisasi. Sementara, bila
bagian perlengkapan/barang harus
akuntansi BMN pada satuan kerja
bekerja sama. Setiap terjadi transaksi
masih dikerjakan secara manual (hal
aset
transaksi
yang amat jarang terjadi pada saat
bagian
ini) satuan kerja yang bersangkutan
untuk
tetap,
terutama
perolehan
aset
keuangan
harus
tetap,
menyampaikan
harus
melaporkan
memeriksa
BMN
non
kebenaran
dokumen sumber terkait kepada
mapping antara laporan BMN dengan
bagian
akun‐akun
perlengkapan/barang.
aset
Demikian pula, bagian perlengkap‐
bersesuaian di Neraca.
an/barang wajib mengirimkan Arsip
tetap
yang
Data Komputer (ADK) aset tetap ke III.Telaah terhadap Aset Tetap bagian keuangan setiap bulannya
Nilai akun aset tetap di Neraca
sebagai bahan penyusunan neraca.
berasal dari nilai saldo awal (saldo
Proses pencocokan data ini disebut
akhir akun aset tetap di Neraca tahun
juga sebagai rekonsiliasi.
lalu)
ditambah/dikurangi
nilai
mutasi aset tetap selama periode 27
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 berjalan. Berdasarkan PMK Nomor
pembangunan berupa bangunan/
171/PMK.05/2007, mutasi aset tetap
gedung dan BMN lainnya yang
terdiri dari:
telah diserahterimakan dengan
1. Transaksi
perolehan,
seperti:
pembelian, transfer masuk, hibah,
Berita Acara Serah Terima; 3. Pengembangan,
merupakan
rampasan, penyelesaian pem‐
transaksi pengembangan BMN
bangunan, reklasifikasi masuk,
yang
dan sebagainya.
mengakibatkan pemindahbukuan
2. Transaksi perubahan, seperti:
dari
dikapitalisasi Daftar
BMN
yang Ekstra‐
pengurangan, perubahan kondisi,
komptabel
pengembangan,
Intrakomptabel atau perubahan
dan
koreksi
nilai/kuantitas aset.
ke
Daftar
BMN
nilai/satuan BMN dalam BI
3. Transaksi penghapusan, seperti:
Intrakomptabel.
penghapusan, transfer keluar,
Terhadap transaksi‐transaksi di atas,
hibah
satuan kerja harus memastikan
(keluar),
reklasifikasi
keluar, dan koreksi pencatatan.
bahwa arus uang untuk belanja
Transaksi yang mempengaruhi saldo
modal bersangkutan telah dicatat
aset tetap yang berasal dari adanya
pada SIMAK BMN sesuai jenis aset
Belanja Modal (53xx) adalah:
yang diperoleh. Namun demikian,
1. Pembelian,
pada praktiknya masih terdapat
transaksi
yaitu
terjadinya
pertukaran
dengan
kesalahan
pengklasifikasian
penyerahan sejumlah uang untuk
penganggaran atas perolehan aset
memperoleh sejumlah barang;
seperti:
2. Penyelesaian
Pembangunan,
1. Perolehan barang persediaan, aset
yaitu transaksi perolehan BMN
tetap yang tidak memenuhi syarat
dari
minimum kapitalisasi dan aset
hasil
penyelesaian
28
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 tetap yang akan diserahkan atau
Sebagai contoh antara lain:
dijual kepada pihak ketiga atau
Suatu satuan kerja melakukan
masyarakat dianggarkan dengan
perbaikan atap gedung kantornya
menggunakan belanja modal. Hal
yang telah rusak ringan. Atap
ini mengakibatkan tidak semua
gedung yang baru diperkirakan
realisasi belanja modal di LRA
akan mempunyai masa manfaat
sama dengan penambahan aset
yang lebih lama daripada atap
tetap di Neraca. Namun, hal
gedung yang lama. Seharusnya
demikian harus dihindari karena
penggantian atap gedung sebesar
tidak sesuai dengan Bagan Akun
Rp.56 juta menggunakan belanja
Standar (BAS).
modal karena pekerjaan ini telah
Sebagai contoh antara lain:
memenuhi
a. Pembelian alat tulis kantor dan
syarat
kapitalisasi
dengan memperpanjang masa
sparepart kendaraan bermotor
manfaat (atap) gedung.
menggunakan belanja modal
b. Pembangunan kanopi dengan
Selain itu perbedaan antara realisasi
nilai di bawah Rp10.000.000,‐
Belanja modal dengan penambahan
yang
aset tetap dapat disebabkan oleh:
dianggarkan
dengan
menggunakan belanja modal. c. Pembangunan
rumah
1. Belanja modal untuk Pengadaan
yang
aset tak berwujud tidak akan
akan diserahkan kepada para
menambah nilai akun aset tetap
transmigran
karena aset tak berwujud akan
dianggarkan
dengan belanja modal.
dicatat sebagai bagian dari Aset
2. Perolehan aset tetap dianggarkan dengan barang.
menggunakan
belanja
Lainnya. 2. Aset
Renovasi
yang
telah
diserahterimakan. 29
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Belanja modal untuk aset renovasi
dalam rangka penyelenggaraan
dicatat sebagai aset tetap lainnya
pemerintahan
pada
yang
dianggarkan
merenovasi. Pada akhir tahun,
kementerian
aset renovasi tersebut diserahkan
Belanja
pada
terkadang
Neraca
satker
satker
yang
memiliki
yang dalam
tidak anggaran
negara/lembaga.
lain‐lain
tersebut
digunakan
untuk
bangunan. Aset renovasi yang
perolehan aset tetap, seperti
telah diserahterimakan kepada
belanja untuk penyelenggaraan
pihak lain harus dikeluarkan dari
PEMILU (Akun 58xx) yang juga
pembukuan
berisi anggaran untuk pengadaan
satuan
kerja
dimaksud karena secara prinsip telah
terjadi
kendaraan dan komputer.
perpindahan
Selain penelaahan antara belanja
kepemilikan. Dengan demikian,
modal dan perubahan nilai akun aset
meskipun
aset
tetap, petugas satuan kerja juga
renovasi tersebut menggunakan
harus memastikan bahwa tidak ada
mata anggaran belanja modal
akun
(53xx), tidak ada hubungan timbal
Disesuaikan pada penyajian Neraca.
balik antara belanja modal di LRA
Apabila hal ini terjadi, petugas harus
dengan penambahan aset tetap di
memeriksa kemungkinan sebagai
Neraca.
berikut:
pengadaan
3. Perolehan aset tetap yang berasal
Aset
Tetap
Sebelum
a. Apakah penerimaan ADK dari
dari belanja lain‐lain.
aplikasi SIMAK BMN telah
Pada dasarnya belanja lain‐lain
dilakukan.
dimaksudkan untuk pengeluaran
keuangan belum memproses
yang bersifat mendesak seperti
ADK aplikasi SIMAK BMN yang
bencana alam dan pengeluaran
diperoleh
Apabila
dari
bagian
bagian 30
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 perlengkapan/barang,
maka
2. Untuk penyusunan CaLK, bagian
akun Aset Tetap Sebelum
keuangan meminta catatan atas
Disesuaikan akan terus muncul
BMN yang menjelaskan peristiwa
di Neraca karena ADK aplikasi
penambahan,
SIMAK BMN yang diterima oleh
pengurangan aset tetap dan
aplikasi SAK akan membalik
catatan yang berhubungan dengan
jurnal korolari yang dibuat
belanja modal kepada bagian yang
pada saat bagian keuangan
mengelola BMN;
perubahan,
dan
menginput SP2D belanja modal.
3. Validitas neraca satuan kerja akan
b. Aset berikut SPM/SP2D belum
menentukan kualitas neraca pada
direkam. Terdapat kemungkin‐ an aset tetap telah diterima bagian
level di atasnya; 4. Untuk
menyajikan
neraca
perlengkapan/barang
komparatif secara baik, satuan
meskipun SPM/SP2D belum
kerja harus meyakini bahwa data
siap
bagian
aset tetap yang digunakan, baik
keuangan. Sehingga pada saat
untuk neraca periode yang lalu
ADK aplikasi SIMAK BMN
maupun untuk neraca periode
diproses
berjalan, sudah benar.
diinput
di
oleh
SAK
akan
menghasilkan akun Aset Tetap Sebelum
Disesuaikan
di
Neraca.
V. Daftar Pustaka 1. Peraturan Menteri Keuangan RI
Nomor
171/PMK.05/2007
IV. Penutup/Kesimpulan
tentang Sistem Akuntansi dan
1. Semua aset tetap pada tanggal
Pelaporan Keuangan Peme‐
neraca
harus
tersaji
dalam
rintah Pusat.
neraca; 31
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 2. Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER‐
51/PB/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
32
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 LANGKAHLANGKAH PEREKAMAN DATA AKRUAL KE DALAM SISTEM AKUNTANSI INSTANSI *) Tio Novita Efriani, Kepala Seksi Dukungan Implementasi Standar Akuntansi Lingkungan Pemerintah Pusat, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I.
Pendahuluan
informasi
Pasal 26 Undang‐Undang (UU)
belanja secara akrual
Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang‐Undang Nomor 26 Tahun 2009 mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Keuangan Peme‐ rintah
Pusat
Tahun
2009
pendapatan
dan
Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan. Pasal 3 Perdirjen
62/PB/2009 menyatakan bahwa in1‐ Satuan Kerja pada Kementerian formasi pendapatan dan belanja Negara/Lembaga selaku Unit secara akrual. Informasi tentang Akuntansi Kuasa Pengguna pendapatan dan belanja secara Anggaran (UAKPA) menyajikan akrual dimaksudkan sebagai informasi pendapatan dan belanja tahap menuju penerapan secara akrual berupa suplemen yang anggaran yang dilengkapi dengan dilampirkan pada laporan keuangan *) Terima kasih kepada Ibu Astriyani dan rekan‐rekan tingkat UAKPA tahunan. Informasi dilengkapi
dengan
lainnya yang telah membantu dalam penyelesaian tulisan ini.
33
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 pendapatan dan belanja secara
Perdirjen 62/PB/2009 tentang Tata
akrual
Cara
tersebut
disajikan
Penyajian
Informasi
berdasarkan data akrual pada
pendapatan dan Belanja secara
tanggal pelaporan.
Akrual pada Laporan Keuangan
Berbeda
dengan
informasi
pendapatan dan belanja secara akrual
yang
disajikan
sebagai
suplemen laporan keuangan, data akrual pada tanggal pelaporan perlu
menguraikan
4
(empat)
jenis
transaksi yang menghasilkan data akrual. Keempat transaksi tersebut adalah: 1. Belanja yang Masih Harus
direkam ke dalam neraca satuan
Dibayar
kerja yang bersangkutan dengan
Belanja
menggunakan
Dibayar adalah kewajiban yang
Sistem
Akuntansi
Instansi.
timbul
Tulisan ini disusun dalam rangka penerapan Perdirjen 62/PB/2009. Tujuan utama tulisan ini adalah untuk menjelaskan langkah‐langkah dalam
yang
merekam
data
akrual
tersebut ke dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sehingga pemahaman dalam merekam data akrual ke dalam SAI dapat ditingkatkan. II. Identifikasi Data Akrual dan
Masih
akibat
hak
Harus atas
barang/jasa yang telah diterima dan
dinikmati
perjanjian dilakukan negara
dan/atau
komitmen oleh
yang
kementerian
/lembaga/pemerintah,
namun sampai akhir periode pelaporan
belum
pembayaran/ realisasi
dilakukan pelunasan/
atas
perjanjian/komitmen
hak/ tersebut.
Dari pengertian di atas, Belanja
Pengaruhnya pada Neraca 34
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 yang Masih Harus Dibayar dapat
pelaporan belum dilakukan
dibagi menjadi dua, yaitu:
realisasi
1. Kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima kementerian negara/lembaga,
namun
sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas
atas
perjanjian
komitmen tersebut kepada pihak ketiga. Belanja yang masih harus dibayar antara lain terdiri dari: • Belanja barang atas langganan daya/jasa
hak tersebut kepada pegawai
• Belanja modal atas serah
dan/atau pihak ketiga selaku
terima aset tetapi belum
penyedia
dibayar
barang/jasa.
Termasuk dalam hal ini adalah kewajiban kepada pe‐
• Bunga atas pinjaman yang belum dibayar
gawai dan barang dalam
Pada neraca, belanja yang masih
perjalanan
harus dibayar disajikan sebagai
yang
telah
menjadi haknya.
kewajiban jangka pendek.
2. Kewajiban yang timbul akibat perjanjian/komitmen
yang
dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan yang ada, seperti Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Sosial, dan Transfer ke Daerah, namun sampai pada akhir periode
2. Belanja Dibayar di Muka Belanja
Dibayar
di
Muka
merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah
yang
telah
dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu
anggaran,
namun
barang/jasa/fasilitas dari pihak 35
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 ketiga belum diterima/dinikmati
kerja/pemerintah karena adanya
satuan kerja/pemerintah. Beban
tunggakan pungutan pendapatan
Dibayar di Muka diakui ketika
dan
pemerintah
hak
menimbulkan hak tagih satuan
klaim untuk mendapatkan atau
kerja/pemerintah dalam rangka
manfaat ekonomi lainnya dari
pelaksanaan
entitas lain telah atau tetap masih
pemerintahan. Pendapatan yang
terpenuhi,
masih harus diterima timbul
tersebut
mempunyai
dan dapat
nilai
klaim
diukur
atau
transaksi
karena
lainnya
yang
kegiatan
imbalan
atas
diestimasi. Dengan kata lain,
pelayanan/fasilitas yang telah
Belanja Dibayar di Muka timbul
diberikan pemerintah kepada
karena pemerintah telah melaku‐
pihak lain belum diterima. Pada
kan
atas
neraca, pendapatan yang masih
barang/jasa kepada pihak ketiga
harus diterima disajikan sebagai
yang barangnya /manfaatnya
piutang.
masih
pembayaran
akan
diterima
pada
periode berikutnya. Pada neraca, Belanja
Dibayar
di
Muka
disajikan sebagai piutang. 3. Pendapatan yang Masih Harus
4. Pendapatan Diterima di muka Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh satuan kerja/pemerintah dan sudah disetor ke Rekening
Diterima
Kas Umum Negara, namun wajib
Pendapatan yang masih harus
setor
diterima adalah pendapatan yang
barang/jasa/ fasilitas dari satuan
sampai dengan tanggal pelaporan
kerja/pemerintah,
belum diterima oleh satuan
dapatan pajak/bukan pajak yang
belum
menikmati atau
pen‐
36
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 telah
disetor
oleh
wajib
Perdirjen 62/PB/2009. Pada saat
pajak/bayar ke Rekening Kas
menyusun laporan keuangan,
Umum Negara yang berdasarkan
satuan kerja harus menganalisa
hasil
jenis data akrual yang mungkin
pemeriksaan
penelitian
oleh
dan/atau
pihak
yang
ada pada unit kerjanya. Se‐
berwenang terdapat lebih bayar
lanjutnya data akrual tersebut
pajak/bukan pajak.
direkam ke dalam neraca satuan
Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah
kerja
dengan
menggunakan
aplikasi SAI.
telah menerima pembayaran atas
III. Garis Besar LangkahLangkah
suatu pemberian jasa/fasilitas/
Perekaman Data Akrual ke
pelayanan yang diberikan, tetapi
dalam
belum menyelesaikan pekerjaan
Instansi
tersebut. Pendapatan diterima di
Data akrual yang timbul sebagai
muka juga dapat terjadi apabila
akibat
wajib pajak telah menyetorkan
implementasi pendapatan dan
kewajiban pajak yang tidak hanya
belanja berbasis akrual perlu
untuk kewajiban pajak periode
dicatat pada neraca satuan kerja.
berjalan
untuk
Secara garis besar, langkah‐
kewajiban periode berikutnya.
langkah perekaman data akrual
Pada
ke dalam neraca satuan kerja
diterima
tetapi neraca, di
juga
pendapatan
muka
disajikan
Sistem
dari
Akuntansi
penerapan
dengan menggunakan aplikasi
sebagai kewajiban jangka pendek.
SAI adalah sebagai berikut.
Beberapa contoh riil transaksi
Langkah 1: Masuk ke Menu
akrual
Realisasi
dapat
dilihat
pada
Sistem
Akuntansi 37
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Kuasa
Pengguna
Anggaran
(SAKPA), pilih 05.Jurnal Neraca
Setelah masuk ke dalam Jurnal
dan pada layar akan muncul
Neraca, kita akan masuk ke
tampilan sebagai berikut.
menu Perekaman Transaksi
38
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Langkah 2: Klik ”Tambah”, maka akan tampil layar sebagai berikut:
Langkah 3: Elemen‐elemen di
• Elemen rupiah diisi dengan
atas diisi dengan pengaturan
jumlah rupiah penyesuai
sebagai berikut:
akrual
• Elemen tanggal diisi dengan tanggal perekaman; • Elemen No. diisi dengan
• Elemen dengan
Keterangan
diisi
keterangan
me‐
ngenai data akrual ditekan
nomor urut Jurnal (contoh:
Apabila tombol
001);
maka akan muncul tampilan
• Elemen
perkiraan
diisi
referensi
kode
akun
dan
dengan akun yang akan
uraiannya di layar komputer.
digunakan.
Untuk memudahkan pencarian 39
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 akun tertentu, satuan kerja
dibayar,
dapat menuliskan kata kunci.
menuliskan kata kunci “harus”
Misalnya untuk mencari akun
pada bagian “cari” sebagaimana
Belanja yang masih harus
tertera dalam tampilan berikut.
Langkah
4:
Setelah
satker
dapat
seluruh
aturan posting rules terbaru. Sesuai
elemen diisi klik “Simpan” dan
dengan Nota Dinas Direktorat
lakukan posting.
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
IV. Contoh Jurnal yang Digunakan Berikut adalah contoh jurnal yang dapat
digunakan
pada
saat
perekaman data akrual berdasarkan
Nomor
ND‐139/PB.6.2/
2010
tanggal
8
2010,
September
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan telah meminta update aplikasi kepada
Direktorat
Sistem 40
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Perbendaharaan. Dengan demikian,
terbaru (Aplikasi SAKPA 2010 versi
seluruh
jurnal
28 September 2010).
direkam
pada
berikut aplikasi
dapat SAKPA
1. Contoh Jurnal Belanja yang masih harus dibayar. Kode
Uraian
Debet
Kredit
(Rp)
(Rp)
xxxx
xxxx
Debet
Kredit
(Rp)
(Rp)
xxxx
xxxx
Akun 311611
Dana yang harus disediakan untuk
pembayaran utang jangka pendek 211211 Belanja pegawai yang masih harus dibayar 2. Contoh Jurnal Belanja Dibayar Di Muka Kode
Uraian
Akun 113632 Belanja Barang Dibayar Dimuka 312111 Barang/Jasa Yang harus Diterima
3. Contoh Jurnal Pendapatan Yang Masih Harus Diterima. Kode
Uraian
Akun
113211 Piutang
Penerimaan
Negara
Debet
Kredit
(Rp)
(Rp)
xxxx
xxxx
Bukan Pajak 311311 Cadangan Piutang 41
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 4. Contoh Jurnal Pendapatan Diterima Di Muka. Kode
Uraian
Akun 312211 Barang/Jasa Yang Harus
Debet
Kredit
(Rp)
(Rp)
xxxx
xxxx
Diserahkan 211811
Pendapatan Sewa Diterima di Muka
V. Penutup
penyajian di neraca digunakan
Langkah‐langkah
dalam
menentukan data akrual dan merekam data akrual ke dalam Sistem
Akuntansi
sebagaimana bagian
Instansi
dijelaskan
sebelumnya
diterapkan
pada
pada dapat
transaksi‐
transaksi sejenis lainnya. Perlu dipahami bahwa perbedaan antara akun yang digunakan pada saat perjurnalan
dan
akun
yang
disajikan pada neraca disebabkan oleh perbedaan digit kode akun yang
digunakan.
Pada
saat
penjurnalan digunakan akun 6 (enam) digit, sementara pada saat
akun 4 (empat) digit. VI. Daftar Pustaka 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
(Perdirjen)
Nomor 62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan
dan
Belanja
Secara Akrual pada Laporan Keuangan. 2. Nota Dinas Direktur Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan
Nomor ND‐139/PB.6.2/2010 tanggal 8 September 2010 tentang Permintaan Update Aplikasi.
42
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT ‐ Belanja Bahan (521211), 1. Apakah terdapat perbedaan antara Belanja Barang Transito belanja barang operasional dengan (521212), Belanja Honor belanja barang non operasional? Terkait Output Kegiatan Bagaimana peruntukan untuk (521213), dan Belanja Barang kedua jenis belanja tersebut? Non Operasional Lainnya (521219). Jawab: Belanja barang operasional adalah Apakah pembebanan untuk seluruh pengeluaran yang 2. pembayaran honor SAI dan SIMAK digunakan untuk menunjang BMN masuk Akun 521115 atau kegiatan operasional satuan kerja 521213? Apakah akun belanja secara langsung dalam rangka honor moderator dibebankan pada melaksanakan tupoksinya akun 522115 (Jasa Profesi), akun sedangkan belanja barang non 521213 (Honor yang terkait operasional adalah belanja yang dengan output lainnya) atau digunakan untuk menunjang 521219 (belanja barang non kegiatan tambahan dan tidak operasional lainnya). secara langsung mendukung kegiatan operasional satuan kerja. Jawab: Belanja barang operasional Honor untuk petugas akuntansi dan meliputi: pengelola keuangan lainnya ‐ Belanja Keperluan Sehari‐hari sebaiknya dibebankan ke dalam Perkantoran (521111), Belanja kode akun 521115 (Honor Terkait Pengadaan Bahan Makanan Operasional Satker) dan bukan (521112), Belanja Penambah akun 521213 (Honor terkair output Daya Tahan Tubuh (521113), kegiatan) karena petugas akuntansi Belanja Honor Terkait dan keuangan melaksanakan Operasional Satker (521115). kegiatan yang menjadi tugas, pokok dan fungsi satuan kerja pegawai Belanja barang non operasional meliputi: yang bersangkutan. Namun apabila 43
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 sudah terlanjur dibebankan ke dalam kode akun 521213 tetap dapat dicairkan, tetapi untuk selanjutnya agar dapat dibebankan ke dalam kode akun 521115.
SAKPA. Pertanyaannya apakah Neraca SAKPA pada Satker BLU Akun Akrual juga harus di jurnal balik, padahal akun akrual tersebut berasal dari konsolidasi transaksi satker BLU yang memang telah menggunakan akrual basis pada laporannya.
Terkait dengan kegiatan sosialisasi/lokakarya maka pembebanan untuk honor Jawab: pembicara dan moderator Perlu diketahui bahwa Penyajian menggunakan 522115 (Belanja Jasa Neraca menggunakan basis akrual. Profesi) karena pegawai yang Untuk Surat Direktur APK perihal bersangkutan dianggap memiliki penyajian informasi akrual hal keahlian khusus dan panitia tersebut hanya digunakan untuk penyelenggara membutuhkan satuan kerja yang belum jasanya untuk membantu kegiatan menggunakan basis akrual dalam yang diselenggarakan oleh panitia penyusunan laporan keuangannya. tersebut. Sedangkan uang harian Satuan kerja BLU telah untuk panitia dan peserta dapat menggunakan basis akrual dibebankan ke dalam kode akun sehingga informasi akrual telah 521219 (Belanja Barang Non disajikan dalam neraca. Operasional Lainnya). 3. Satker BLU dalam pelaporannya 4. Akun apa dan kegiatan/sub kegiatan mana yang sesuai untuk telah menggunakan Akrual Basis, pembuatan/peremajaan aplikasi sedangkan untuk Neraca di SAKPA database berbasis web lokal masih menggunakan Kas Basis. (intranet)? Sesuai Surat Direktur APK tanggal 23‐02‐2010 nomor S‐ Jawab: 202/PB.6/2010 perihal Tindak Terkait dengan pembuatan Lanjut Perdirjen nomor Per‐ /peremajaan aplikasi database 62/PB/2009 bahwa pada awal berbasis web lokal (internet) maka tahun anggaran informasi akrual dapat dibebankan ke dalam kode harus dijurnal balik dari Neraca 44
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 digunakan dalam operasional kegiatan selama beberapa tahun sehingga memenuhi kriteria pengakuan sebagai Aset Lainnya. Aset Tak Berwujud merupakan bagian dari Aset Lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengeluaran untuk pengadaan software yang hendaknya menggunakan kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya). Sedangkan belanja untuk memperpanjang lisensi software dimaksud diperlakukan sebagai pengeluaran yang tidak dikapitalisasi sehingga dapat dibebankan ke kode akun 523119 (Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya). Untuk Aset Tak Berwujud sampai saat ini belum ada batasan Jawab: nilai kapitalisasinya. Atas seluruh pengeluaran untuk penggantian sparepart tersebut 7. Pengembalian penerimaan belanja dapat dibebankan ke dalam kode pensiun tahun anggaran yang lalu akun 523121 (Belanja dibebankan ke akun berapa? Pemeliharaan Peralatan dan Mesin). Jawab: Sesuai dengan Standar Akuntansi 6. Akun apa yang sesuai untuk Pemerintahan bahwa pembebanan pengadaan software? pengembalian belanja tahun lalu diperlakukan sebagai pendapatan Jawab: lain‐lain dengan menggunakan Pembelian software pada umumnya kode akun 423912 (Penerimaan dimaksudkan untuk dimiliki dan Kembali Belanja Pensiun Tahun kegiatan 0001 (Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran) Sub kegiatan dengan kode akun 536111 (Belanja Modal Fisik Lainnya) untuk pembuatan aplikasi data tersebut. Terkait dengan peremajaan aplikasi database maka dapat digunakan akun belanja barang. 5. Apakah perbaikan sebuah alat yg merupakan bagian/unit yang tidak dapat dipisahkan dengan induknya, yaitu satu buah sumur pompa rusak, pipa saluran airnya dan sparepart lainnya, serta ongkos pemasangannya dapat dibiayai dengan menggunakan akun belanja 523121?
45
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 mempunyai fotokopi DIPA yang Anggaran Yang Lalu). Apabila menjadi dasar pembayaran. Tolong pengembalian pendapatan untuk kami diberitahu kode‐kode yang akun 423912 dimintakan pada benar untuk setoran tersebut, tahun yang sama dengan sebagai dasar kami untuk pengakuan pendapatan tersebut melakukan perbaikan/koreksi. maka menggunakan kode akun yang sama sehingga akan Jawab: mengurangi realisasi pendapatan‐ Setoran ini harus disesuaikan nya, sedangkan apabila diminta dengan kode satker, kode fungsi, pada tahun anggaran berikutnya sub fungsi, program, kegiatan, sub maka menggunakan kode akun kegiatan dan kode akun yang ada 311212 (Koreksi atas Pendapatan dalam DIPA sehingga seharusnya Tahun Anggaran Yang Lalu) yang ditanyakan hal terbut kepada dilakukan di Dit. PKN. satker pusat yang mengeluarkan belanjanya. Agar berhubungan 8. Bank Persepsi KPPN Ternate dengan si penyetor untuk menerima setoran pengembalian melakukan konfirmasi dengan belanja akun 572111, dengan kode satker pusat di Jakarta yang BA 023 dan kode unit organisasi 11 melakukan belanjanya terkait dan kode satker 137608 (Badan dengan kode2 yang terdapat pada Penelitian dan Pengembangan DIPA untuk memastikan kebenaran Pendidikan dan Kebudayaan) dan SSPB dimaksud. kode fungsi 10 kode subfungsi 02, kode program 01, kode kegiatan 2598 dan sub kegiatan 0154, kode 9. Kami akan melakukan proses kegiatan akreditasi sebagai lokasi 0151 dengan uraian laboratorium penguji mutu dan Pengembalian Sisa Dana Ujian sertifikasi setingkat ASEAN, yang Nasional SMA/MA Tahun 2010. mana tim audit/asessor berasal Apakah betul setoran tersebut dari negara ASEAN seperti masuk ke dalam kode‐kode Singapore, apakah biaya akreditasi tersebut diatas? Karena tersebut dapat dimasukkan ke kemungkinan si penyetor dalam akun 521219 yang meliputi: menerima dana tersebut dari biaya tiket PP auditee/asessor, jakarta dan kami di seksi vera tidak 46
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 biaya penginapan, transpot lokal, konsumsi dan juga honorarium mereka serta biaya pembelian bahan kimia, ATK (habis pakai), fotokopi, penjilidan, konsumsi rapat, dsb. Jawab: Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kegiatan akreditasi laboratorium penguji mutu dan sertifikasi setingkat ASEAN maka setiap pengeluaran harus dipilah sesuai dengan karakteristik masing‐ masing yang mengacu pada PMK 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Tidak Tetap yaitu: a. Bagi Narasumber yang berasal dari luar negeri maka biaya yang dibayarkan adalah biaya tiket, uang harian (lumpsum) 10. dan honor sebagai narasumber. Biaya tiket dan lumpsum dapat dibebankan ke dalam kode akun 524211 atau 524219 sedangkan honor sebagai narasumber dibebankan ke dalam kode akun 522115 (Belanja Jasa Profesi). Sedangkan untuk peserta yang berasal dari luar negeri maka
dapat dibayarkan pengeluaran berupa uang tiket dan uang harian (penginapan, uang makan, uang saku, transpor lokal) yang dibebankan ke dalam kode akun 524211 atau 524219. b. Pengeluaran untuk tiket dan uang harian bagi peserta yang berasal dari dalam negeri (di luar kota tempat penyelengga‐ raannya) menggunakan kode akun 524111 c. Biaya untuk pembelian bahan kimia, ATK, fotokopi, penjilidan, konsumsi rapat dapat dibebankan ke dalam kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Untuk yang dekat kota penyelengaraannya juga mengunakan akun 521219. Apakah perjalanan dinas dalam kota dapat dibayarkan menggunakan istilah uang harian dalam arti masuk kategori perjalanan dinas dalam negeri (5241) dengan bayaran 60% dari satuan biasa. KPPN menolak SPJnya dengan alasan hanya boleh dibayarkan dengan menggunakan bantuan transpor saja. 47
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 Jawab: Pembayaran perjalanan dinas dalam negeri, upah harian, dan uang transpor harus dibedakan. Perjalanan dinas dalam negeri menggunakan kode akun 5241XX, sedangkan pengeluaran untuk upah harian dan uang transpor dapat menggunakan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Sesuai dengan PMK Nomor 45/PMK.02/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bahwa perjalanan dapat dikategorikan sebagai perjalanan dinas dalam negeri apabila melakukan perjalanan ke luar 12. tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang‐ kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang. Apabila jaraknya kurang dari 5 km dari batas kota dibayarkan menggunakan transpor lokal. 11. Apakah akun 522119 dapat digunakan untuk akomodasi dan konsumsi yang dipihak ketigakan? Apakah akun tersebut boleh
digunakan untuk belanja konsumsi yang diswakelola? Jawab: Pengeluaran belanja akomodasi dan konsumsi yang dikerjakan swakelola tidak dapat dibebankan ke dalam kode akun 522119 (Belanja Jasa Lainnya) karena satuan kerja tidak mendapat manfaat dalam bentuk jasa dari rekanan. Sedangkan untuk akomodasi dan konsumsi yang dipihak ketigakan dapat menggunakan akun tersebut. Mohon dapat dijelaskan untuk akun 522119 dapat digunakan untuk pengeluaran apa saja? Apakah kegiatan sidak pimpinan (perjalanan dinas), pembayaran honor posko, monitoring kesiapan angkutan lebaran dapat menggunakan kegiatan angkutan lebaran dan natal (MA 522119)? Jawab: Akun 522119 (Belanja jasa lainnya) seharusnya digunakan untuk pembayaran jasa yang langsung dibayarkan kepada pihak ketiga dan sifatnya kontraktual. Hal ini perlu dikonfirmasi pada perencana kegiatan pada saat penyusunan 48
Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 8 Tahun 2010 RKAKL ataupun pada POK. Namun apabila instansi Saudara ada tupoksi untuk melaksanakan jasa pengangkutan maka dapat melaksanakannya secara swakelola menggunakan kode akun tersebut. Apabila tidak ada TUPOKSI untuk melaksanannya maka sebaiknya menggunakan kode akun 521219 (Belanja Barang Non Operasional Lainnya). Pembayaran honorarium posko sebaiknya menggunakan kode akun 521213 (Honor Terkait Output Kegiatan), sedangkan biaya perjalanan dinas dimasukan ke dalam kode akun 524111 (Belanja Perjalanan Dinas Biasa) 13. Mohon petunjuk perubahan akun 521219 menjadi 523111 dan perincian detail eksploitasi operasional kantor apa saja. Jawab: Sesuai PMK 69/2010, Perubahan kode akun yang masih dalam level 4 digit agar diajukan kepada Kanwil DJPB atau Dit. PA. DJPBN. Sesuai Per‐08/PB/2009, Belanja Keperluan sehari‐hari perkantoran (521111) digunakan untuk Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakai antara lain pembelian alat‐alat tulis,
pembelian perlengkapan kantor, barang cetak, alat‐alat rumah tangga, langganan surat kabar /berita/majalah, biaya minum /makanan kecil untuk rapat, biaya penerimaan tamu, Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service, telex, internet, komunikasi khusus diplomat, pengurusan sertifikat tanah setelah perolehan (perubahan status, balik nama), pembayaran PBB, ‐ Pengeluaran untuk membiayai pengadaan /penggantian Aset Tetap/BMN yang berhubungan dengan penyelenggaraaan administrasi kantor/satker di bawah nilai minimum kapitalisasi, ‐ biaya satpam/pengaman kantor dan cleaning service pada belanja keperluan perkantoran (521111) harus didasarkan atas kontrak (dengan SPK).
49
