Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 7, Juni Tim Penyusun:

Diterbitkan Oleh: Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telepon (021)3449230 Pesawat 5500, 384068 Faksimili (021) 3864776

Selain tersedia dalam bentuk cetakan, Panduan Teknis ini juga dapat diakses melalui www.perbendaharaan.go.id. Kritik dan saran bagi perbaikan kualitas publikasi sangat kami harapkan.

Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 7, Juni 2010 Tim Penyusun: Penanggung Jawab

: Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Redaktur

: Bilmar Parhusip

Penyunting/Editor

: Eli Tamba Sahat M.T. Panggabean Syaiful Hamim Mustofa Tio Novita Efriani Silvy Daniarti

Redaktur Pelaksana

: Mega Meilistya Basuki Rachmad Budi Hartadi Purwo Widiarto

Sekretariat

: Houlwan Legiman Raspan N. Ikah Asrarul Anwar Samuji Evasari Br bangun

Redaksi menerima tulisan/artikel dan pertanyaan yang berhubungan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 7

2010

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena perkenanNYA-lah, Panduan Teknis (Pantek) Edisi ke 7 ini dapat diselesaikan. Panduan Teknis kali ini menyajikan berbagai isu teknis yang relevan dengan dinamika akuntansi dan pelaporan saat ini, yang juga dipandang perlu untuk dapat dipahami oleh semua pelaku keuangan negara. Reformasi manajemen keuangan negara, khususnya dalam bidang akuntansi dan pelaporan perlu terus dikawal dengan komunikasi yang kuat antar para pelaku keuangan negara. Pantek ini adalah salah satu media komunikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi pemerintahan. Dengan Pantek ini, yang direncanakan akan disebarkan secara luas, pemahaman Kementerian Negara/Lembaga atau pemerintah daerah dalam melakukan tugas sehari-hari semakin meningkat. Di samping itu, dengan Pantek sebagai panduan bagi para pelaku keuangan negara, penyelesaian tugas sehari-hari terkait dengan akuntansi dan pelaporan dapat tercapai lebih mudah dan kualitas hasil pelaksanaan tugas itu sendiri semakin lebih baik. Penerbitan Pantek secara periodik adalah salah satu program Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk menyebarluaskan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah bagi para implementer reformasi di seluruh Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Karakteristik geografis Indonesia yang menjadikan tersebarnya para pelaku keuangan negara di seluruh nusantara, menjadikan program diseminasi yang dilakukan melalui suatu bentuk buku panduan semakin signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari diseminasi program tersebut. Sebagai lanjutan dari edisi sebelumnya, edisi kali ini mengakomodasi perkembangan dari perubahan masif yang terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan negara. Edisi ke-7 ini antara lain menyajikan panduan teknis mengenai prosedur akuntansi untuk satuan


2010

kerja likuidasi, Prosedur persediaan pada UAKPB dan ilustrasi buku persediaan, perlakuan akuntansi terhadap aset tetap renovasi, pengertian rehabilitasi, renovasi dan restorasi dalam kapitalisasi aset tetap, serta klinik akuntansi pemerintah pusat. Besar harapan kami, agar Panduan Teknis ini dapat bermanfaat dan menjadi alat stimulasi ide dan opini bagi pengembangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Untuk itu, kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian dari Panduan Teknis ini dan juga untuk meraih tujuan yang lebih konkrit yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Redaksi

DAFTAR ISI

I. PROSEDUR AKUNTANSI UNTUK SATUAN KERJA LIKUIDASI - Mega Meilistya, Dit.APK DJPBN....................................................................................................

1

II. PROSEDUR PERSEDIAAN PADA UAKPB DAN ILUSTRASI BUKU PERSEDIAAN Redaktur Pelaksana Panduan Teknis.....................................................................

8

III. PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET TETAP RENOVASI - Silvy Daniarti, Dit.APK DJPBN...................................................................................................

14

IV. PENGERTIAN REHABILITASI, RENOVASI DAN RESTORASI DALAM KAPITALISASI ASET TETAP - Syaiful, Dit. APK DJPBN...........................................

42

V. KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT..........................................................

47


2010

PROSEDUR AKUNTANSI UNTUK SATUAN KERJA LIKUIDASI eberapa satuan kerja pada lingkup pemerintah pusat mengalami perubahan signifikan atas bentuk organisasinya, yaitu proses likuidasi dan proses merger. Hingga saat ini, belum ada regulasi pemerintah yang khusus mengatur perlakuan akuntansi akan hal ini. Untuk mengisi kekosongan regulasi ini, diperlukan kebijakan akuntansi untuk satuan kerja yang mengalami likuidasi ataupun merger, khususnya perlakuan terhadap aset tetap yang dimilikinya. Tulisan ini mencoba untuk mengusulkan prosedur akuntansi untuk satuan kerja pada suatu instansi pemerintah tertentu yang mengalami proses likuidasi.

B

Definisi/Pengertian Apabila kita mengacu kepada istilah akuntansi, likuidasi adalah proses penutupan suatu entitas (bisnis) baik disebabkan kepailitan ataupun hal-hal lainnya. Selanjutnya, apabila mengacu pada sektor komersil, prosedur yang harus dilakukan pada saat suatu entitas (bisnis) mengalami likuidasi adalah: melaksanakan (1) prosedur realisasi dan (2) prosedur pembayaran. Prosedur realisasi antara lain melakukan penagihan piutang, menjual persediaan, menjual aset tetap, dan menjual aset lainnya.

Proses selanjutnya adalah prosedur pembayaran yang dapat dilakukan secara bertahap atau dapat juga dilakukan sekaligus. Pembayaran bertahap dilakukan pada saat uang kas tersedia dari hasil (proses) realisasi, sedangkan pembayaran sekaligus dilakukan pada saat prosedur realisasi sudah dilakukan sepenuhnya. Dalam hal melaksanakan prosedur pembayaran, maka terlebih dahulu dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga (hutang). Selanjutnya kelebihan dari hasil prosedur realisasi (umumnya da-

Halaman | 1


lam bentuk kas) dibayarkan kepada pemiliknya. Beberapa contoh proses likuidasi yang terjadi pada satuan kerja di pemerintah pusat adalah sebagai berikut: 1. Suatu satuan kerja ditetapkan untuk tidak lagi beroperasi disebabkan fungsi/tujuan/misi satuan kerja dimaksud telah selesai. Contoh pada kasus ini adalah dihentikannya operasi kegiatan dari satuan kerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 2. Suatu satuan kerja tertentu dialihkan menjadi satuan kerja lain yang baru karena fungsi/misi satuan kerja tersebut telah berubah. Contoh proforma untuk kasus ini adalah satuan kerja A menjadi satuan kerja B. 3. Suatu satuan kerja tertentu digabung dengan satuan kerja lainnya. Contoh untuk kasus ini adalah pada saat KPP-PBB digabung dengan KPP.

2010

Tulisan ini hanya akan membahas posedur akuntansi untuk satuan kerja-satuan kerja pada suatu KL tertentu yang mengalami perubahan struktur organisasi karena likuidasi. Sementara akuntansi likuidasi untuk tingkat KL, seperti yang dialami pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias tidak diulas pada tulisan ini. Prosedur Akuntansi Pengelolaan keuangan pemerintah dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Pada saat satuan kerja ditetapkan untuk dilikuidasi, tentunya proses penganggaran akan berhenti dengan sendirinya. Selanjutnya satuan kerja tersebut akan memproses dan melaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan transaksi keuangan terakhir, baik transaksi pendapatan dan belanja yang dikelola oleh satuan kerja tersebut. Satuan kerja juga menjelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) bahwa Halaman | 2


transaksi-transaksi keuangan tersebut merupakan transaksi anggaran/keuangan terakhir sebelum satuan kerja dilikuidasi. Sementara itu, aset-aset dari satuan kerja yang dilikuidasi sebagaimana dilaporkan pada Neraca periode pelaporan terakhir harus dikembalikan kepada negara karena prosedur penjualan aset sebagaimana pada proses likuidasi entitas bisnis tidak diperkenankan pada entitas pemerintahan. Untuk keperluan pelaporan akuntansi atas proses likuidasi satuan kerja pemerintah, aset digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kas dan non kas. Prosedur untuk kas (seperti uang persediaan) dari satuan kerja dilikuidasi adalah menyetor semua sisa kas dimaksud kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN). Sedangkan aset non kas, seperti persediaan, aset tetap, dan aset lainnya diserahkan kepada Satker Kantor Pusat Pembantu Pengguna Barang Eselon I untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengguna

2010

Barang. Apabila aset non kas tersebut tidak akan digunakan lagi oleh KL yang bersangkutan selaku Pengguna Barang, maka sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, aset dimaksud dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang Milik Negara untuk ditetapkan status penggunaannya. Proses likuidasi suatu satuan kerja sebaiknya dilaksanakan oleh suatu Panitia Likuidasi yang ditunjuk secara formal. Tugas Panitia Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Penutup yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Pada saat satker dilikuidasi, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) melakukan serah terima Laporan Keuangan terakhir beserta aset (kas dan non kas) kepada Panitia Likuidasi. Panitia Likuidasi selanjutnya melakukan Halaman | 3

2010


penyetoran kas kepada Kuasa Bendahara Umum Negara dan penyerahan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya kepada Satker Kantor Pusat Pembantu Pengguna Barang Eselon I untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengguna Barang. Proses likuidasi yang diterapkan pada sektor komersil tidak dapat diterapkan pada pemerintahan karena yang Debet: Kredit:

Kredit:

Kredit:

xxx

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah:

Pendapatan yang Ditangguhkan Kas di Bendahara Penerimaan

3. Kas Lainnya seperti adanya Bunga dan Jasa Giro Rekening Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, pendapatan hibah langsung berupa uang yang ditampung Debet:

Apabila kas yang disetorkan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara berbentuk: 1. uang persediaan, maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah:

Uang Muka dari KUN

2. Pendapatan yang masih ada pada Bendahara Penerimaan, Debet:

dibubarkan/dilikuidasi adalah satu bagian/entitas saja dari pemerintahan, sedangkan pemerintahan tetap berlanjut.

xxx xxx

di rekening Bendahara Pengeluaran, dan Pengembalian Belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai saat Satker bersangkutan dilikuidasi, maka jurnal penyesuaian yang perlu dibuat adalah:

Pendapatan yang Ditangguhkan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

xxx xxx Halaman | 4


Dengan demikian, setelah jurnal di atas diproses pada aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, akun-akun yang terkait Kas di Neraca satuan kerja dilikuidasi akan menunjukkan saldo 0 (nihil). Sedangkan prosedur untuk aset non kas adalah sebagai berikut: 1. Panitia likuidasi melakukan verifikasi fisik atas aset non kas, yaitu persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Jumlah kuantitas dan kondisi kualitas dari aset non kas tersebut harus sama dengan yang ada pada laporan Barang Milik Negara (BMN) satuan kerja dilikuidasi. 2. Panitia Likuidasi melaksanakan serah terima seluruh aset non kas kepada Satker Kantor Pusat Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 yang membawahi satuan kerja dilikuidasi. Serah terima didasari dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara satuan kerja dilikuidasi

2010

dengan Satker Kantor Pusat Pembantu Pengguna Barang Eselon 1. 3. Panitia Likuidasi mencatat penyerahan persediaan pada aplikasi persediaan sebagai transaksi persediaan keluar khususnya transfer keluar. Dengan demikian Laporan Persediaan akan mempunyai nilai kuantitas dan nilai nominal 0 (nihil). Kemudian data persediaan ini dikirim ke aplikasi SIMAK BMN. 4. Untuk aset tetap dan aset lainnya yang diserahkan, Panitia Likuidasi mencatatnya pada aplikasi SIMAK BMN sebagai transaksi BMN berupa penghapusan BMN khususnya transfer keluar. Sehingga Laporan BMN akan mempunyai nilai kuantitas dan nilai nominal 0 (nihil). Selanjutnya data SIMAK BMN, termasuk data persediaan di dalamnya, dikirim ke aplikasi Sistem

Halaman | 5

2010


Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA). 5. Setelah data SIMAK BMN diterima pada aplikasi SAKPA, saldo-saldo terkait akun non kas di Neraca satuan kerja dilikuidasi akan mempunyai saldo 0 (nihil). 6. Satuan kerja dilikuidasi juga harus menjelaskan nilai nihil akibat proses likuidasi ini pada CaLKnya. 7. Selain melakukan pelaporan atas aset non kas, Panitia Likuidasi juga melaporkan aset non kas tersebut kepada DJKN/KPKNL selaku pengelola BMN. Debet: Kredit:

Cadangan Piutang Piutang

8. Panitia Likuidasi menyusun Laporan Keuangan Penutup yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK. Selanjutnya, bila satuan kerja masih mempunyai jenis aset lain di luar aset kas dan aset non kas, seperti adanya saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada Neraca, maka saldo piutang ini juga harus diserahkan kepada Satker Kantor Pusat Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 yang membawahi satuan kerja di-likuidasi. Penyerahan saldo piu-tang ini dicatat melalui jurnal Neraca pada aplikasi SAKPA sebagai berikut: xxx xxx

Jurnal di atas merupakan ayat jurnal balik dari jurnal (saldo awal) piutang.

kerja dilikuidasi tidak lagi memiliki aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Jurnal-jurnal penyesuaian di atas dibuat untuk menihilkan saldosaldo pada Neraca. sehingga Neraca menggambarkan satuan

Referensi : 1. PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Halaman | 6


2010

2. Beams, Floyd A., Anthony, Joseph H., Clement, Robin P. 2008, Advanced Accounting, Prentice Hall. (Mega Meilistya - Dit. APK - DJPBN)

Halaman | 7


2010

PROSEDUR PERSEDIAAN PADA UAKPB DAN ILUSTRASI BUKU PERSEDIAAN alah satu temuan pada hasil pemeriksaan BPK terhadap LKKL adalah pencatatan persediaan pada KL yang masih belum mengikuti regulasi/standar yang berlaku, di samping belum dilaksanakannya inventarisasi persediaan. Terkait dengan pencatatan persediaan ini, Kementerian Keuangan selaku instansi yang berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi telah menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor PER-40/PB/2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan. Selain itu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan untuk menjadi pedoman bagi KL dalam pencatatan persediaan ini.

S

Pengertian Persediaan PSAP Nomor 05 menyebutkan bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, PSAP Nomor 5 dan Perdirjen Nomor PER-40/PB/ 2006 menjelaskan cakupan persediaan yang meliputi:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan; dan Halaman | 8


e. Barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Akuntansi Persediaan Sesuai dengan PSAP 05, persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah tangan. Khusus untuk persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola pada aset kontruksi dalam pengerjaan, tidak termasuk sebagai persediaan. Selanjutnya pengukuran persediaan menggunakan: a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada per-

2010

olehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan tranHalaman | 9


saksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan serta persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Pencatatan Persediaan Lampiran Perdirjen Nomor PER40/PB/2006 pada Bab III tentang Akuntansi Persediaan menyebutkan bahwa UAKPB dapat menggunakan dua pendekatan dalam mencatat persediaannya. Apabila UAKPB telah mempergunakan aplikasi persediaan untuk mencatat setiap penambahan dan pengurangan nilai persediaannya, maka aplikasi persediaan akan secara otomatis membuat jurnal penyesuaian persediaan. Sehingga UAKPB hanya perlu mengirim file data jurnal penyesuaian persediaan ini kepada UAKPA setiap semester. Sementara apabila pencatatan persediaan belum dilakukan melalui aplikasi persediaan, maka jurnal penyesuaian persediaan harus dibuat oleh UAKPA pada

2010

SAI tingkat Satuan Kerja melalui menu penyesuaian pada setiap akhir semester. Jurnal penyesuaian persediaan disiapkan UAKPA berdasarkan Laporan Persediaaan dan Laporan Hasil Mapping yang diterima dari UAKPB. Nilai rupiah yang dicantumkan dalam jurnal adalah nilai rupiah persediaan hasil mapping. Setelah jurnal tersebut direkam melalui Aplikasi SAK, maka nilai persediaan akan muncul pada Neraca Satuan Kerja bersangkutan. Selanjutnya Satuan Kerja menyajikan hasil mapping pada CaLK, dan Laporan Keuangan yang telah siap (termasuk CaLK) dikirim kepada unit akuntansi keuangan level atasnya. Namun demikian, UAKPB sangat disarankan untuk dapat memproses persediaan yang dimilikinya melalui aplikasi persediaan. Hal ini disebabkan nilai persediaan juga harus ada pada aplikasi SIMAK BMN yang tidak akan dimungkinkan apabila Halaman | 10


kita memproses persediaan melalui cara manual. Ilustrasi Pada tanggal 5 Januari 2009, Satuan Kerja XXX melakukan pembelian persediaan alat tulis kantor (ATK) berupa kertas A4 sebanyak 100 rim. Harga beli No.

Tanggal

2010

pada saat itu adalah Rp25.000 per rim. Saldo awal persediaan kertas A4 per 1 Januari 2009 pada Instansi tersebut adalah 50 rim. Berikut adalah daftar transaksi yang berhubungan dengan persediaan kertas A4 Satker XXX selama tahun 2009:

Keterangan

50

Harga Perolehan Per Unit (Rp) 25.000

100

25.000

Unit (rim)

1.

1 Januari 2009

Saldo awal

2

5 Januari 2009

Pembelian/masuk

3

10 Januari 2009

Penggunaan/keluar

4

1 Februari 2009

Pembelian/masuk

140

5

15 Februari 2009

Penggunaan/keluar

130

6

3 Maret 2009

Pembelian/masuk

180

7

20 Maret 2009

Penggunaan/keluar

170

8

5 April 2009

Pembelian/masuk

70

9

17 April 2009

Penggunaan/keluar

85

10

4 Mei 2009

Pembelian/masuk

135

11

21 Mei 2009

Penggunaan/keluar

140

12

1 Agustus 2009

Pembelian/masuk

190

13

3 September 2009

Penggunaan/keluar

150

14

1 Oktober 2009

Pembelian/masuk

100

15

25 Oktober 2009

Penggunaan/keluar

190

16

31 Desember 2009

Saldo akhir

90 26.000

27.000

27.500

26.500

27.000

28.000

10 Halaman | 11

2010


Atas transaksi persediaan (kertas A4) sebagaimana tersebut di atas, UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W

: : :

Buku Persediaan pada UAKPB adalah sebagai berikut:

Departemen YYY Eselon 1 WWW Jakarta

Nomor kartu Halaman

: :

01101001001 1

BUKU PERSEDIAAN UAKPB KODE UAKPB

: :

Kode sub-sub kelompok Jenis Barang Satuan

XXX 123456

No.

Tanggal

Uraian

Masuk

Harga Beli

Keluar

1

2

3

4

5

6

1

1 Jan 2009

Saldo awal

2

5 Jan 2009

Pembelian

3

10 Jan2009

4

1 Feb 2009

5

15 Feb 2009

6

3 Mar 2009

7

20 Mar 2009

8

5 Apr 2009

9

17 Apr 2009

10

4 Mei 2009

11

21 Mei 2009

12

1 Ags 2009

13

3 Sept 2009

14

1 Okt 2009

15

25 Okt 2009

16

31 Des 2009

Pembelian

100

140

25.000

180

70

135

190

100

60

1.500.000

200

5.140.000

70

1.820.000

250

6.680.000

80

2.160.000

150

4.085.000

65

1.787.500

200

5.365.000

60

1.590.000

250

6.720.000

100

2.700.000

200

5.500.000

10

280.000

10

280.000

26.000

27.000

27.500

26.500

27.000

28.000

Paraf 9

90

190 Saldo akhir

8 3.750.000

150 Pembelian

7 150

140 Pembelian

Nilai

0

85 Pembelian

Saldo Jumlah

1.250.000

170 Pembelian

Kertas A4 (ATK) Rim

50

130 Pembelian

: : :

Halaman | 12


Nilai saldo akhir kertas A4 pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 10 rim dengan total nilai Rp280.000 harus dicross chek dengan melakukan inventarisasi persediaan yang selain meneliti kuantitas barang persediaan sebagaimana dilaporkan pada kartu persediaan, juga menilai kualitas setiap item persediaan yang ada di gudang. Dalam hal ditemukan perbedaan, maka buku persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi tersebut.

2010

Selanjutnya UAKPB juga harus menyiapkan Laporan Persediaan dan Laporan Hasil Mapping untuk dikirim kepada UAPPB-W dan seterusnya. Laporan Persediaan dan Hasil Mapping ini juga dikirim kepada UAKPA melalui data file GL untuk menjadi dasar jurnal persediaan di Neraca. (Redaktur Teknis)

Pelaksana

Panduan

Halaman | 13


2010

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP ASET TETAP RENOVASI ada saat Satuan Kerja (satker) melakukan rekonsiliasi internal antara Realisasi Belanja Modal dengan Nilai Aset Tetap yang diperoleh dan ditemukan perbedaan yang signifikan, hal tersebut disebabkan adanya beberapa hal seperti:

P

a. Belum dicatatnya Aset Tetap yang diperoleh di dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN); b. Sudah dicatat di dalam SIMAK-BMN tetapi terdapat kurang catat atas unsur Biaya Perolehan Aset Tetap; c. Adanya renovasi yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis atas Aset Tetap yang bukan miliknya. Permasalahannya adalah bagaimana perlakuan akuntansi atas renovasi yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis atas Aset Tetap yang bukan miliknya. Pengertian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 120/PMK.06/

2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara lampiran VII tentang Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara memberikan pengertian Renovasi dan Restorasi adalah meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas Aset Tetap. Sedangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor: 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah mengatakan bahwa definisi Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. Dengan mengacu kepada 2 (dua) peraturan tersebut, dapat ditarik Halaman | 14


kesimpulan bahwa Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan manfaat, kualitas, kapasitas, dan/ umur ekonomis suatu aset tetap. Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Renovasi Sesuai PMK Nomor: 120/ PMK.06/2007, KMK Nomor: 01/KM.12/2001, dan mengacu Buletin Teknis (bultek) Nomor: 04 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, renovasi yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis atas Aset Tetap yang bukan miliknya dikapitalisasikan sebagai Aset Tetap Renovasi. Berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, Aset Tetap Renovasi diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya, yaitu Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap berupa

2010

tanah/peralatan dan mesin/ gedung dan bangunan/jalan, irigasi, jaringan/konstruksi dalam pengerjaan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah. Oleh karenanya perlakuan akuntansi atas Aset Tetap Renovasi mengacu kepada perlakuan akuntansi Aset Tetap Lainnya, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Selain berwujud, Aset Tetap Renovasi pun memiliki beberapa kriteria yaitu: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. Biaya perolehan Aset Tetap Renovasi dapat diukur secara andal; c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

Halaman | 15


d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan e. Mempunyai Nilai Minimum Kapitalisasi Aset Tetap, yaitu: Pengeluaran untuk per satuan Peralatan Dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); dan Pengeluaran untuk Gedung Dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah). Apabila biaya renovasi suatu Aset Tetap memenuhi kriteria di atas, maka pengeluaran atas belanja tersebut diklasifikasikan sebagai Belanja Modal. Biaya perolehan Aset Tetap Renovasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Renovasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya

2010

perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Renovasi yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. Aset Tetap Renovasi disajikan sebagai Aset Tetap Lainnya sebesar nilai moneter di dalam Neraca. Selain itu, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan pula: a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai; b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan; c. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya. Pendekatan BMN PMK Nomor: 120/PMK.06/2007 menyatakan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua Halaman | 16


barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang; atau d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap satker selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) melaksanakan penatausaha BMN meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Penyusunan Laporan BMN (Laporan Barang Kuasa Pengguna) dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan. Laporan BMN (Laporan Barang Kuasa Pengguna)

2010

menyajikan posisi dan nilai BMN pada awal, akhir, serta mutasinya. Perlakuan akuntansi atas BMN dikategorikan sebagai Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Kategori BMN mengacu kepada penyajian BMN di dalam Neraca pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Aset Tetap Renovasi akan terus tersajikan sebagai Aset Tetap Lainnya dalam LKKL dan LKPP dari tahun ke tahun sampai dengan dilakukan penghentian atau pelepasan Aset Tetap Renovasi tersebut. Pencatatan Aset Tetap Renovasi PMK Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat menyatakan bahwa setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Halaman | 17


Keuangan (SAK) dan Sistem Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Pencatatan Aset Tetap Renovasi dilakukan melalui Aplikasi SAI yang terdiri dari Aplikasi SAK dan Aplikasi SIMAK-BMN. Sesuai unit organisasinya, pencatatan Aset Tetap Renovasi dilakukan di level satker yaitu Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SAKPB). Secara umum ada 3 (tiga) transaksi yang mempengaruhi pengakuan Aset Tetap, yaitu: Perolehan, Perubahan, dan Penghapusan. Pencatatan atas transaksi Aset Tetap dilakukan melalui Aplikasi SAKPB dan datanya akan dikirim ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPB) untuk digabungkan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) sehingga bisa disusun Neraca.

2010

Dalam pencatatan Aset Tetap Renovasi, perlu dilakukan penelaahan terlebih dahulu karena Aset Tetap Renovasi tidak memiliki ukuran kuantitas (measurement unit) yang jelas dan pengukuran yang ada hanya dalam ukuran nilai satuan uang (monetary measurement) berupa nilai perolehan. Begitu pula penelaahan terhadap jenis belanja yang digunakan untuk membiayai renovasi atas Aset Tetap tersebut dan status kepemilikan Aset Tetap yang direnovasi. Jenis Belanja Secara umum, apabila renovasi suatu Aset Tetap telah mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis Aset Tetap tersebut, maka pengeluaran belanjanya diklasifikasikan sebagai Belanja Modal. Menurut Bultek Nomor: 04 KSAP, penelaahan atas jenis belanja yang digunakan untuk membiayai renovasi atas Aset Tetap perlu dikaji dari teori

Halaman | 18


akuntansi kapitalisasi Aset Tetap Renovasi, sebagai berikut: Apabila renovasi atas Aset Tetap meningkatkan manfaat ekonomik Aset Tetap, misalnya perubahan fungsi dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari 1 (satu) tahun buku, dan memenuhi point di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 (satu) tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan. Status Kepemilikan Aset Tetap yang direnovasi Status kepemilikan Aset Tetap yang direnovasi merupakan

2010

unsur terpenting dalam menentukan perlakuan akuntansi terhadap renovasi atas Aset Tetap, meliputi: a. Renovasi atas Aset Tetap yang merupakan milik Satuan Kerja (KPA/B) terkait; b. Renovasi atas Aset Tetap yang bukan merupakan milik Satuan Kerja (KPA/B) terkait. Perlakuan akuntansi terhadap renovasi atas Aset Tetap yang merupakan milik Satuan Kerja (KPA/B) terkait Nilai renovasi atas Aset Tetap merupakan penambah/pengembang atas nilai Aset Tetap sebelumnya yang dimiliki oleh Satuan Kerja (KPA/B) terkait. Contoh kasus: Neraca Satker XXX tahun 2009 menyajikan adanya nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.000.000.000,-. Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Gedung Kantor milik Satker XXX yang digunakan sebagai sarana operasional kegiatan kantor. Tahun 2010 Satker XXX melakukan renovasi atas Gedung Halaman | 19

2010


Kantor tersebut dengan nilai Rp 500.000.000,-. Akibat dari renovasi yang dilakukan, Ruang Aula di dalam Gedung Kantor tersebut berubah bentuk dan fungsi menjadi Ruang Pegawai Satker XXX. Pemecahan kasus di atas: Renovasi yang dilakukan mengakibatkan bertambahnya kapasitas dan perubahan fungsi dari Ruang Aula menjadi Ruang Pegawai. Nilai renovasi sejumlah Rp 500.000.000,- melebihi nilai

minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan. Karena Gedung Kantor tersebut merupakan Aset Tetap milik Satker XXX, maka nilai renovasi tersebut akan menambah nilai Gedung dan Bangunan pada Neraca Satker XXX tahun 2010. Apabila renovasi menggunakan jenis Belanja Modal dan pada saat realisasi dilakukan, maka pencatatannya di dalam Aplikasi SAKPA adalah:

Jurnal pencatatan atas biaya renovasi Rp 500.000.000,- adalah: Dr

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Kr

Piutang kepada Kas Umum Negara

Rp 500 juta Rp 500 juta

Jurnal Korolari: Dr

Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan

Kr

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap


Halaman | 20

2010


Akibat jurnal tersebut, maka tampilan Neraca Komparatif adalah: Uraian

TA 2010

TA 2009

Aset Gedung dan Bangunan Gedung dan Disesuaikan

Bangunan

Rp. 2 Sebelum

Milyar

Rp. 2

Milyar

Rp. 0,5 Milyar

-

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Pencatatan nilai renovasi dilakukan juga di dalam Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi BMN yaitu Perubahan BMN khususnya Pengembangan. Nilai renovasi merupakan nilai pengembangan atas Gedung Kantor milik Satker XXX yang semula nilainya Rp 2.000.000.000,- menjadi Rp 2.500.000.000,-.

Rp. 2,5 Milyar

Rp. 2

Milyar

Setelah pencatatan di dalam Aplikasi SAKPB dan dilakukan pengiriman data ke dalam Aplikasi SAKPA, maka data SIMAK-BMN tersebut akan membentuk jurnal pembalik atas jurnal korolari serta jurnal penambah nilai atas gedung kantor itu sendiri, yaitu:

Jurnal pembalik atas jurnal korolari adalah: Dr


Kr



Jurnal penambah nilai atas gedung kantor itu sendiri adalah: Dr

Gedung dan Bangunan

Kr


Rp 500 juta Rp 500 juta Halaman | 21

2010


Sehingga tampilan Neraca Komparatif berubah menjadi: Uraian

TA 2010

TA 2009

Aset Gedung dan Bangunan

Rp. 2,5 Milyar

Rp. 2

Milyar

Rp. 2,5 Milyar

Rp. 2

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Apabila terdapat kesalahan penganggaran, misalnya biaya renovasi menggunakan Belanja Barang maka pada saat realisasi dilakukan tidak akan terbentuk jurnal korolari di dalam Aplikasi SAKPA sehingga tidak ada akun Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan di dalam Neraca. Pencatatan biaya renovasi langsung dilakukan di dalam Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi BMN yaitu Perubahan BMN khususnya Pengembangan. Nilai

renovasi merupakan nilai pengembangan atas Gedung Kantor milik Satker XXX yang semula nilainya Rp 2.000.000.000,- menjadi Rp 2.500.000.000,-. Setelah pencatatan nilai renovasi di dalam Aplikasi SAKPB dan dilakukan pengiriman data ke dalam Aplikasi SAKPA, maka data SIMAK-BMN langsung membentuk jurnal penambah nilai atas gedung kantor itu sendiri, yaitu:

Jurnal penambah nilai atas gedung kantor itu sendiri adalah: Dr

Gedung dan Bangunan

Kr



Halaman | 22

2010


Akibat dari jurnal tersebut, tampilan Neraca Komparatif adalah: Uraian

TA 2010

TA 2009

Aset Gedung dan Bangunan

Rp. 2,5 Milyar

Rp. 2

Milyar

Rp. 2,5 Milyar

Rp. 2

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Pada akhir semester/tahun, Satker XXX menjelaskan secara rinci penambahan nilai Gedung dan Bangunan tersebut beserta kesalahan penganggarannya di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan akuntansi terhadap renovasi atas Aset Tetap yang bukan merupakan milik Satuan Kerja (KPA/B) terkait. Nilai renovasi atas Aset Tetap bukan milik Satuan Kerja (KPA/B) terkait merupakan Aset Tetap Renovasi yang diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya oleh Satuan Kerja (KPA/B) yang melakukan renovasi. Sebelum terbitnya PMK Nomor: 129/PMK.06/2010 tentang Peng-

golongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, perlakuan akuntansi Aset Tetap Renovasi berbeda dengan perlakuan akuntansi perolehan/penamba-han Aset Tetap biasa. Karena tidak memiliki ukuran kuantitas (measurement unit) yang jelas dan pengukuran yang ada hanya dalam ukuran nilai satuan uang (monetary measurement) berupa nilai perolehan, maka Aset Tetap Renovasi tidak dicatat di dalam Aplikasi SIMAK BMN cukup dicatat di dalam Aplikasi SAKPA melalui jurnal neraca. Contoh kasus: Neraca Satker YYY tahun 2009 hanya menyajikan adanya Aset Tetap berupa Peralatan dan MeHalaman | 23

2010


sin sebesar Rp 1.000.000.000,-. Satker YYY tidak memiliki Gedung Kantor dan untuk menunjang operasional kegiatan kantor, Satker YYY menggunakan Ruang Aula di Gedung Kantor milik Satker ZZZ. Karena Ruang Aula tersebut kondisinya tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai Ruang Pegawai maka dengan ijin dari Satker ZZZ, awal tahun 2010 Satker YYY melakukan renovasi atas Ruang Aula tersebut sehingga kondisinya lebih baik/ layak pakai, serta berubah bentuk dan fungsi menjadi Ruang Pegawai Satker YYY.

Biaya renovasi menggunakan Belanja Modal dengan nilai Rp 500.000.000,-. Pemecahan kasus di atas: Renovasi yang dilakukan mengakibatkan bertambahnya kapasitas dan perubahan fungsi dari Ruang Aula menjadi Ruang Pegawai. Nilai renovasi sejumlah Rp 500.000.000,- melebihi nilai minimum kapitalisasi Gedung dan Bangunan. Karena Gedung Kantor bukan merupakan Aset Tetap milik Satker YYY, maka nilai renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi dan diklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Pada saat realisasi belanja modal dilakukan, maka pencatatannya di dalam Aplikasi SAKPA yaitu:

Jurnal pencatatan atas biaya renovasi Rp 500.000.000,- adalah: Dr Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 500 juta Kr


Jurnal Korolari: Dr Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan Kr


Rp 500 juta Rp 500 juta Rp 500 juta Halaman | 24

2010


Akibat jurnal tersebut, maka tampilan Neraca Komparatif adalah: Semester 1 TA 2010

Uraian

TA 2009

Aset Peralatan dan Mesin Gedung

dan

Bangunan

Rp. 1 Sebelum

Milyar

Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Rp. 0,5 Milyar

Disesuaikan Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Pencatatan Aset Tetap Renovasi di dalam Aplikasi SAKPA dilakukan melalui jurnal neraca dengan cara membalik jurnal

Rp. 1,5 Milyar

korolari dan mencatat jurnal atas Aset Tetap Renovasi yang akan diklasifikasikan menjadi Aset Tetap Lainnya, yaitu:



Kr



Jurnal pencatatan atas Aset Tetap Renovasi adalah: Dr

Aset Tetap Renovasi

Kr



Halaman | 25

2010


Akibat dari jurnal tersebut, tampilan Neraca Komparatif adalah: Uraian

Semester 1 TA 2010

TA 2009

Aset Peralatan dan Mesin

Rp. 1

Milyar

Aset Tetap Lainnya

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Di dalam PMK Nomor: 129/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Kode

Rp. 1,5 Milyar

Milik Negara, melampirkan kodefikasi untuk Aset Tetap Renovasi yang terdiri: Nama Barang

6060101001

Tanah Dalam Renovasi

6060101002

Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi

6060101003

Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi

6060101004

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dalam Renovasi

6060101005

Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi

6060101999

Aset Tetap Dalam Renovasi Lainnya

Setelah terbitnya PMK Nomor: 129/PMK.06/2010 yang mulai dilaksanakan semester 2 tahun 2010, pencatatan Aset Tetap

Renovasi dilakukan juga melalui Aplikasi SAKPB sesuai dengan jenisnya.

Halaman | 26


Contoh beberapa perlakuan akuntansi dalam pencatatan Aset Tetap Renovasi, yaitu: a. Aset Tetap Renovasi yang diperoleh sebelum semester 2 tahun 2010, pencatatannya di Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi BMN yaitu Saldo Awal BMN. Contoh kasus: Satker YYY sudah mencatat Aset Tetap Renovasi yang diperoleh pada semester 1 melalui jurnal neraca dalam Aplikasi SAKPA.

Dr

Aset Tetap Renovasi

Kr


2010

Dengan berlakunya PMK Nomor: 129/PMK.06/2010, maka pada saat semesterr 2 satker YYY mencatat kembali Aset Tetap Renovasi di dalam Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi BMN yaitu Saldo Awal BMN sejumlah Rp 500.000.000,- dan melakukan pengiriman data SIMAKBMN ke dalam Aplikasi SAKPA. Data SIMAK-BMN tersebut akan membentuk jurnal pembentuk Aset Tetap Renovasi yang diklasifikasi sebagai Aset Tetap Lainnya, yaitu: Rp 500 juta Rp 500 juta

Halaman | 27

2010


Akibat dari jurnal tersebut, Nilai Aset Tetap Lainnya menjadi double di tampilan Neraca Komparatif yaitu: Uraian

Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Aset Tetap Lainnya

Rp. 1

Milyar

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 2

Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Untuk menghilangkan double nilai akibat pencatatan Aset Tetap Renovasi yang dilakukan di semester 1, maka perlu Dr


Kr

Aset Tetap Renovasi

dilakukan pencatatan jurnal balik di Aplikasi SAKPA melalui jurnal neraca yaitu:


Halaman | 28

2010


Sehingga tampilan Neraca Komparatifnya menjadi: Uraian

Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Aset Tetap Lainnya

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap b. Aset Tetap Renovasi yang diperoleh di semester 2 tahun 2010, pencatatannya di dalam Aplikasi SIMAK BMN sebagai Transaksi BMN yaitu Perolehan BMN.

Contoh kasus: Satker YYY melakukan renovasi di semester 2 tahun 2010, maka pada saat terjadi realisasi belanja modal pencatatannya di dalam Aplikasi SAKPA adalah:



Kr



Jurnal Korolari: Dr


Kr



Halaman | 29

2010


Akibat jurnal tersebut, tampilan Neraca Komparatif adalah: Uraian

Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


dan

Bangunan

Rp. 1 Sebelum

Milyar

Rp. 1

Milyar

Rp. 0,5

Disesuaikan

-

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp. 1,5 Milyar

Aset Tetap Renovasi dicatat di dalam Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi BMN yaitu Perolehan BMN sejumlah Rp 500.000.000,-. Setelah dila-

Rp. 1

Milyar

kukan pengiriman data ke dalam Aplikasi SAKPA maka data SIMAK-BMN akan membentuk:



Kr




Aset Tetap Renovasi

Kr



Halaman | 30

2010



Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


Rp. 1

Milyar

Aset Tetap Lainnya

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 1

Milyar -

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap c. Aset Tetap Renovasi melalui Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP): KDP yang dimulai sebelum semester 2 tahun 2010 dan belum selesai, pencatatannya di SIMAK BMN sebagai Transaksi KDP yaitu Saldo Awal KDP. Contoh kasus: Satker YYY melaksanakan renovasi melalui kontrak dengan pihak ketiga, nilai kontrak sejumlah Rp 1.500.000.000,-. Kontrak dimulai pada semester 1 tahun 2010 dan telah

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 1

Milyar

dilakukan pembayaran sejumlah Rp 500.000.000,-. Pada semester 2 tahun 2010, pencatatan Aset Tetap Renovasi dilakukan di dalam Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi KDP yaitu Saldo Awal KDP sejumlah Rp 500.000.000,-. Pembayaran termin berikutnya di semester 2 dicatat sebagai Transaksi KDP yaitu Pengembangan KDP. Pengiriman data SIMAK-BMN ke dalam Aplikasi SAKPA mengakibatkan terbentuknya jurnal Konstruksi Dalam Pengerjaan, yaitu: Halaman | 31

2010


Dr

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kr



Akibat dari jurnal tersebut, maka terbentuk double akun di tampilan Neraca Komparatif yaitu: Uraian

Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar


Rp. 0,5 Milyar

-

Aset Tetap Lainnya

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 2

Rp. 1,5 Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Untuk mengeliminasi akun Aset Tetap Lainnya yang diakibatkan dari pencatatan Aset Tetap Renovasi di semester 1, dilakukan Dr


Kr

Aset Tetap Renovasi

Milyar

dengan cara membuat jurnal pembalik di dalam Aplikasi SAKPA melalui jurnal neraca. Jurnal pembalik tersebut yaitu: Rp 500 juta Rp 500 juta

Halaman | 32

2010



Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


Rp. 1


Rp. 0,5 Milyar

-

-

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Aset Tetap lainnya

Milyar

Rp. 1

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Apabila pelaksanaan KDP sudah mencapai 100% dan ada serah terima dari pihak ketiga kepada Satker YYY maka Aset Tetap Renovasi dicatat dalam SIMAK BMN sebagai Transaksi BMN yaitu Perolehan BMN khususnya Penyelesaian Pembangunan. Sehingga pada akhirnya akun KDP berubah menjadi Aset Tetap Lainnya di Neraca. KDP yang dimulai semester 2 tahun 2010, pencatatannya di SIMAK BMN

sebagai Transaksi KDP yaitu Perolehan KDP. Contoh kasus: Satker YYY melaksanakan renovasi melalui kontrak dengan pihak ketiga, nilai kontrak sejumlah Rp 1.500.000.000,dimulai dan telah dilakukan pembayaran pertama sejumlah Rp 500.000.000,di semester 2 tahun 2010. Pencatatan Aset Tetap Renovasi dilakukan di dalam Aplikasi SAKPB sebagai Transaksi KDP yaHalaman | 33

2010


itu Perolehan KDP sejumlah Rp 500.000.000,- dan pembayaran termin berikutnya dicatat sebagai Transaksi KDP yaitu Pengembangan KDP.

Saat realisasi belanja modal untuk renovasi Aset Tetap bukan milik Satker YYY, akan terbentuk:



Kr



Jurnal Korolari: Dr


Kr



Akibat jurnal tersebut, maka tampilan Neraca Komparatif adalah: Uraian

Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


dan

Bangunan

Rp. 1 Sebelum

Milyar

Rp. 1

Rp. 0,5 Milyar

Milyar -

Disesuaikan Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp. 1,5 Milyar Rp. 1

Milyar

Halaman | 34

2010


Pengiriman data SIMAKBMN ke dalam Aplikasi

SAKPA mengakibatkan terbentuknya jurnal:



Rp 500 juta

Kr


Rp 500 juta



Kr



Sehingga tampilan tampilan Neraca Komparatifnya menjadi: Uraian

Semester 2 TA 2010

Semester 1 TA 2010


Rp. 1

Milyar

Konstrukdi Dalam Pengerjaan

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 1

Milyar -

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 1

Milyar

Tetap Apabila pelaksanaan KDP sudah mencapai 100% dan ada serah terima dari pihak ketiga kepada Satker YYY maka Aset Tetap Renovasi

dicatat dalam SIMAK BMN sebagai Transaksi BMN yaitu Perolehan BMN khususnya Penyelesaian Pembangunan. Sehingga pada Halaman | 35


akhirnya akun KDP berubah menjadi Aset Tetap Lainnya di Neraca. Penghapusan Renovasi

Aset

Tetap

Aset Tetap Renovasi tidak memiliki ukuran kuantitas (measurement unit) yang jelas dan pengukuran yang ada hanya dalam ukuran nilai satuan uang (monetary measurement) berupa nilai perolehan. Sampai dengan tulisan ini disusun belum ada aturan mengenai penghapusan Aset Tetap Renovasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Hal ini menyebabkan pertanyaan apakah nilai Aset Tetap Renovasi akan terhenti saat pengembalian Aset Tetap kepada pemiliknya dan dibiarkan terus terbawa dalam Neraca dari tahun ke tahun atau akan terhenti saat pengembalian Aset Tetap dan dilakukan serah terima atas Aset Tetap Renovasi kepada Pemilik Aset. Karena pada akhirnya

2010

berpengaruh terhadap Laporan Keuangan maka semua keputusan yang diambil harus terakuntansikan. Bagaimana perlakuan akuntansinya apabila: terhenti saat pengembalian Aset Tetap kepada pemiliknya dan dibiarkan terus terbawa dalam Neraca dari tahun ke tahun. Saat penghentian dan pengembalian Aset Tetap kepada pemiliknya dijelaskan secara rinci di dalam CaLK. terhenti saat pengembalian aset dan dilakukan serah terima atas Aset Tetap Renovasi kepada pemilik aset maka harus dilakukan eliminasi atas Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi dari Neraca. Pencatatan eliminasi dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan yang ditetapkan oleh DJKN dan bukti serah terima Aset Tetap Renovasi. Ilustrasi: Pada akhir tahun 2010 Satker YYY mengembalikan Aset Tetap dan berdasarkan Surat Halaman | 36

2010


Persetujuan yang ditetapkan oleh DJKN melakukan serah terima atas Aset Tetap Renovasi senilai Rp 500.000.000,- kepada PeUraian

milik Aset, Satker ZZZ. Neraca Satker YYY pada saat belum dilakukan serah terima Aset Tetap Renovasi adalah: TA 2010

TA 2009


Rp. 1

Milyar

Aset Tetap Lainnya

Rp. 0,5 Milyar

Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Berdasarkan Surat Persetujuan yang ditetapkan oleh DJKN dan bukti serah terima Aset Tetap Renovasi, Satker YYY melakukan eliminasi atas Aset Tetap

Rp. 1,5 Milyar

Lainnya Aset Tetap Renovasi dari Neraca melalui jurnal neraca di dalam Aplikasi SAKPA dengan cara mencatat:

Jurnal pembalik atas Aset Tetap Renovasi yaitu: Dr


Kr

Aset Tetap Renovasi


Halaman | 37

2010


Akibat jurnal eliminasi tersebut, tampilan Neraca Komparatifnya menjadi: Uraian

TA 2010

TA 2009


Rp. 1

Milyar

Aset Tetap Lainnya

Rp. 0

Milyar

Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Penghapusan/serah terima atas Aset Tetap Renovasi mengakibatkan berkurangnya nilai Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 500.000.000,-. Penghapusan/serah terima atas Aset Tetap Renovasi dijelaskan secara rinci di dalam CaLK semester/tahun tersebut. Sedangkan untuk Satker ZZZ selaku penerima Aset Tetap

Rp. 1,0 Milyar

Renovasi, berdasarkan Surat Persetujuan yang ditetapkan oleh DJKN dan bukti serah terima Aset Tetap Renovasi sebaiknya melakukan pencatatan juga di dalam Laporan Keuangan Satker ZZZ khususnya Neraca. Ilustrasi: Sebelum dilakukan serah terima Aset Tetap Renovasi, Neraca Satker ZZZ tahun 2010 adalah:

Halaman | 38

2010


Uraian

TA 2010

TA 2009

Aset Tanah

Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Peralatan dan Mesin

Rp. 1

Milyar

Rp. 0,5 Milyar

Gedung dan Bangunan

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 3,5 Milyar

Rp. 3 Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap Setelah adanya Surat Persetujuan yang ditetapkan oleh DJKN dan bukti serah terima Aset Tetap Renovasi, Satker ZZZ mencatat penerimaan Aset Tetap Renovasi sebagai penambah nilai/pengembangan atas nilai gedung kantor yang dimilikinya.

yaitu Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi, kemudian dilakukan pengiriman data SIMAKBMN ke dalam Aplikasi SAKPA. Data SIMAK BMN langsung membentuk jurnal penambah nilai atas Gedung Kantor Satker ZZZ, yaitu:

Pencatatan dilakukan di dalam Aplikasi SAKPB melalui Transaksi BMN Dr

Gedung dan Bangunan

Kr


Rp 500 juta Rp 500 juta Halaman | 39

2010


Akibat dari jurnal tersebut, tampilan Neraca Komparatifnya menjadi: Uraian

TA 2010

TA 2009

Aset Tanah

Rp. 1

Milyar

Rp. 1

Milyar

Peralatan dan Mesin

Rp. 1

Milyar

Rp. 0,5 Milyar

Gedung dan Bangunan

Rp. 2 Milyar

Rp. 1,5 Milyar

Rp. 4 Milyar

Rp. 3 Milyar

Kewajiban Ekuitas Dana EDI-Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Perubahan nilai Gedung dan Bangunan di dalam Neraca dijelaskan secara rinci di dalam CaLK semester/tahunan. Kesimpulan: 1. Aset Tetap Renovasi di dalam Neraca diklasifikasikan sebagai akun Aset Tetap Lainnya; 2. Mutasi nilai, pemilik, dan periode Aset Tetap Renovasi diungkapkan secara

3.

jelas dan rinci di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perlu peraturan/regulasi yang jelas terhadap tindak lanjut dan manajerial Aset Tetap Renovasi. (Silvy Daniarti – Dit. APK -DJPBN)

Halaman | 40


2010

Daftar Pustaka: a. b. c.

d.

e. f. g. h.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik negara; Buletin Teknis Nomor 04 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Penyajian Dan Pengungkapan Belanja Pemerintah.

Halaman | 41


2010

PENGERTIAN REHABILITASI, RENOVASI DAN RESTORASI DALAM KAPITALISASI ASET TETAP

P

engeluaran yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan aset tetap setelah perolehan kerap ditemukan. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok besar yaitu:

1. Rehabilitasi Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. 2. Renovasi Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 3. Restorasi Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. Pengeluaran yang dilakukan tersebut dapat dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset atau dapat

dianggap sebagai pengeluaran biasa yang tidak dikapitalisasi. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/ efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Dari uraian singkat tersebut di atas, maka belanja pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikelompokkan kedalam belanja modal dan dikaHalaman | 42


pitalisasi sebagai penambah nilai aset tetap dalam laporan keuangan.

2010

Terkait dengan kriteria tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa:

a. Pengeluaran yang dapat dikapitaliasasi. Di samping belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, pengeluaranpengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melaku-kan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

a) Pengeluaran tersebut menyebabkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.

2) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Mi-

Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pengeluaran setelah perolehan aset tetap dalam akuntansi dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu:

Halaman | 43


salnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW. 3) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal. 4) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2. b) Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya.

2010

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi: 



pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); dan; pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koHalaman | 44


leksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. b. Pengeluaran yang tidak dapat dikapitalisasi. Pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan urain diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang

2010

dapat dikapitalisasi dan memenuhi batasan nilai minimum dicatat dan dilaporkan sebagai penambah nilai aset tetap, serta dianggarkan dalam Belanja Modal. Selanjutnya terhadap penambahan tersebut dilaporkan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara. 2. Pengeluaran dengan tujuan Rehabilitasi aset tetap tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset tetap, serta tidak dianggarkan dalam Belanja Modal dan dalam Laporan Barang Milik Negara. 3. Pengeluaran dalam rangka renovasi dan restorasi sepanjang meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas, dan memenuhi batasan nilai minimum dicatat dan dilaporkan sebagai penamHalaman | 45


bahan nilai aset tetap, serta dianggarkan dalam Belanja Modal. Selanjutnya terhadap penambahan tersebut dilaporkan

2010

dalam Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara. (Syaiful - Dit. APK -DJPBN)

Halaman | 46

2010


KLINIK AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT 1. Pertanyaan

gaji, apabila pengembalian dilakukan pada tahun berjalan digunakan akun belanja yang bersangkutan. Sementara apabila pengembalian dilakukan pada tahun berikutnya, dipergunakan akun 423911 (Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL) sejumlah nilai bersih. Sebagai contoh: Pegawai A pada bulan Januari 2010 menerima pembayaran gaji dari Kandepag dan Pemda dengan rincian gaji sebagai berikut:

Terdapat pegawai yang dipindahkan dari Kandepag ke Pemda. Selanjutnya diketahui pegawai tersebut mendapat pembayaran gaji di 2 intansi yang bersangkutan (Kandepag dan Pemda). Untuk mengembalikan belanja gaji tersebut, harus menggunakan akun apa? Dan apakah perlu menggunakan akun pengembalian secara rinci? Kemudian, jumlah yang disetor mungkin akan berlebih karena terdapat potongan. Jawaban: Untuk pengembalian belanja Penghasilan kotor Akun Uraian 511111 Gaji pokok 511121 Tunj. istri 511122 Tunj. anak 511151 Tunj. umum 511126 Tunj. beras 511119 Pembulatan Jumlah kotor

Rp 1.561.600 156.160 62.464 180.000 198.000 98 2.158.322

Penghasilan bersih

Potongan Akun 811111 811911

Uraian PFK 10% Taperum

Jumlah potongan

Rp 178.022 7.000

185.022

1.973.300 Halaman | 47


Apabila pengembalian belanja gaji dilakukan pada bulan Maret 2010, maka disetor menggunakan formulir SSPB Jumlah setoran per akun Akun 511111 511121 511122 511151 511126 511119 Jumlah

Uraian Gaji pokok Tunj. istri Tunj. anak Tunj. umum Tunj. beras Pembulatan

Rp 1.561.600 156.160 62.464 180.000 198.000 98 2.158.322

Tetapi bila pengembalian belanja dilakukan pada bulan Januari 2011, maka disetor menggunakan formulir SSBP oleh Bendahara dengan mencantumkan NPWP dan kode akun 423911. 2. Pertanyaan

Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-40/PB/ 2006, terdapat tiga metode pengukuran persediaan, yaitu harga perolehan, harga standar, dan harga wajar. Bagaimana pengukuran dan penyajian terhadap barang-barang

2010

oleh Bendahara dengan mencantumkan NPWP dan setoran per akun sebagai berikut:

Dikurangi Rp 163.160 15.616 6.246 185.022

Jumlah setoran bersih per akun Rp 1.398.440 140.544 56.218 180.000 198.000 98 1.973.300

persediaan yang dibeli 2-3 tahun yang lalu yang harga perolehannya tidak dapat diketahui karena dokumen faktur tidak ditemukan sedangkan kondisi persediaan masih bagus dan jumlahnya banyak? Adapun sampai saat ini tidak ada pembelian lagi atas barang persediaan tersebut. Jawaban: Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatHalaman | 48


an operasional pemerintah, untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti kom-ponen bekas. Persediaan disajikan sebesar:  biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;  biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Dalam hal harga perolehan persediaan tidak dapat diketahui karena dokumen faktur tidak ditemukan, sementara tidak pernah lagi dilakukan pembelian untuk jenis persediaan tersebut, maka

2010

persediaan dimaksud disajikan di neraca sebesar nilai wajarnya. Kejadian ini harus diungkapkan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Pertanyaan

Terdapat perolehan aset irigasi dan jaringan yang direalisasikan dengan akun 533111 (belanja modal gedung dan bangunan). Selanjutnya pada saat dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN, diinput sebagai aset irigasi dan jaringan. Apakah hal ini diperbolehkan? Terima kasih. Jawaban: Pencairan dalam rangka pengadaan aset seharusnya mengikuti anggaran yang telah dialokasikan pada DIPA. Apabila pagu anggaran yang tersedia adalah pagu belanja modal gedung dan bangunan maka semestinya perolehan aset adalah gedung dan bangunan. Dalam hal hendak melakukan pengadaan selain geHalaman | 49


dung dan bangunan, maka prosedur yang seharusnya ditempuh adalah melakukan revisi atas DIPA dimaksud. Terhadap kasus di atas, seharusnya tidak boleh terulang kembali di masa yang akan datang karena akan menjadi objek temuan BPK sebagaimana telah terjadi pada tahun 2009 dan merupakan salah satu pengecualian dalam pemberian opini WDP terhadap LKPP, yaitu ”pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan”. Namun demikian, berdasarkan Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Subtance over form) perolehan aset irigasi dan jaringan tersebut harus disajikan sebagai aset irigasi dan jaringan. Selanjutnya, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diungkapkan adanya kesalahan penganggaran, dimana perolehan aset irigasi dan ja-

2010

ringan dimaksud diperoleh dari belanja modal gedung dan bangunan (533111). 4. Pertanyaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.05/2008 pasal 3 ayat (16), pembukuan bendahara dapat dilakukan dengan tulis tangan atau komputer. PMK yang sama pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan, sementara pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa selama pengaturan pada ayat (1) tersebut belum ditetapkan, tata cara pembukuan bendahara dilaksanakan dengan berpedoman pada Ketentuan Menteri Keuangan (KMK) Nomor Kep-332/M/V/9/ 1968. Pertanyaan saya: Sebagai seorang bendahara, pembukuan seperti bagaimana yang harus saya laksanakan? Apakah: a. Dengan tulis tangan/manual (sesuai Halaman | 50


KMK Nomor Kep-332/M/V/ 9/1968, atau b. Dengan komputer (sudah diperbolehkan oleh PMK Nomor 73/PMK.05/2008), atau c. Dengan manual dan komputer? Metode mana yang lebih sahih dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ? Terima kasih. Jawaban: Berdasarkan PMK No 73/ PMK.05/2008 pasal 3 ayat (16) dan aturan pelaksanaannya (Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja), pembukuan bendahara dapat dilakukan dengan: 1. Tulis tangan bagi bendahara atau satuan kerja yang belum memiliki komputer serta yang volume dan beban kerjanya

2010

relatif sedikit/kecil. Selanjutnya bagi bendahara yang telah memiliki komputer, juga diperbolehkan untuk tetap mempergunakan tulis tangan; 2. Bagi bendahara atau satuan kerja yang memiliki volume dan beban kerja yang besar serta mempunyai kompleksitas kegiatan yang banyak, pembukuan dengan mempergunakan komputer akan meringankan beban kerja bendahara. Selain mengadakan pembukuan, bendahara juga diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada KPPN setempat, yang apabila dilakukan dengan menggunakan komputer akan lebih cepat dan akurat. Dalam hal mempergunakan komputer, bendahara wajib: Halaman | 51


a. Mencetak Buku Kas Umum (BKU) dan buku-buku pembantu lainnya sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; b. Menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani bendahara dan diketahui Kuasa Pengguna Anggaran. 5. Pertanyaan

Mohon penjelasan bagaimana pelaporan aset bagi satuan kerja (satker) kami yang pada tahun lalu merupakan satu satker dan sekarang (pada tahun ini) terdiri dari 4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar pelaporan SIMAK-BMN kami dapat berjalan dengan baik Jawaban: Pelaporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tidak

2010

tergantung dari banyak tidaknya Pejabat Pembuat Komitmen dalam satu Kuasa Pengguna Anggaran (Satker). Realisasi dari masing-masing PPK disampaikan kepada operator SIMAK-BMN dan SAK untuk selanjutnya dipro-ses menjadi Laporan Barang Milik Negara dan Neraca. 6. Pertanyaan

Untuk setoran pada bank persepsi yaitu Jasa Giro Rekening dengan akun 423221, masuk ke dalam Bagian Anggaran (BA) dan Eselon I apa? apakah kepada Bendahara Umum Negara? Terima kasih. Jawaban: Saat ini Jasa Giro Rekening dapat dibedakan menjadi Jasa Giro Rekening akun 423221 dan akun 423253. 1. Apabila rekening satuan kerja tersebut belum mengikuti mekanisme Treasury Notional Polling (TNP) maka jasa giro Halaman | 52


tersebut disetor sebagai PNBP dengan menggunakan akun 423221 dengan kode BA dan kode satuan kerja dari Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 2. Apabila rekening satuan kerja tersebut sudah mengikuti mekanisme Treasury Notional Polling (TNP) maka jasa giro tersebut langsung ditransfer ke rekening Kas Umum Negara (KUN) dan dibukukan sebagai PNBP dengan akun 423253 dengan kode BA 999.99 dan kode satuan kerja BUN, yaitu Kode KPPN sebagai Kuasa BUN dari wilayah dimana satuan kerja bersangkutan berada. 7. Pertanyaan

Berikut pertanyaan yang ingin kami sampaikan: 1. Kapan Pejabat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (staf PPK-

2010

SKPD) melakukan pencatatan/penjurnalan transaksi/ bukti pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)? 2. Apakah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/TU Nihil yang diterima oleh SKPD dijurnal? Dan apa konsekuensi bila suatu bukti/transaksi tidak dicatat atau direkam pada aplikasi? Jawaban: 1. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun yang akan didebet dan dikredit, jumlah/nilai transaksi, dan keterangan ringkas. Dengan demikian, jurnal harus dilakukan: (a) pada saat terjadinya transaksi/kejadian sesuai bukti/dokumen serta prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan di dalam Standar Akuntansi PeHalaman | 53


merintahan (SAP), yaitu:  Pendapatan dan penerimaan pembiayaan dijurnal pada saat disetorkan ke rekening kas umum daerah berdasarkan dokumen Surat Tanda Setor (STS) yang telah divalidasi oleh bank atau nota kredit bank (basis kas).  Belanja dan pengeluaran pembiayaan dijurnal pada saat dibayar oleh rekening kas umum daerah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (basis kas).  Aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat menurut basis akrual. Misalnya: piutang pajak dicatat

2010

berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan, piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dijurnal berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), aset tetap dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), dan lain-lain. Selain itu terdapat saat penjurnalan yang diatur secara khusus didalam SAP seperti persediaan yang dijurnal bukan berdasarkan bukti perolehan maupun bukti pemakaian, melainkan berdasarkan hasil opname fisik pada tanggal pelaporan dikalikan harga perolehan terakhir. Halaman | 54


(b) pada saat yang lazim diterapkan dalam sistem akuntansi, seperti:  Jurnal penyesuaian dilakukan pada tanggal pelaporan.  Jurnal penutup dilakukan pada akhir periode pelaporan setelah Laporan Realisasi Anggaran disusun.  Jurnal balik dilakukan setiap awal tahun berikutnya (bersifat optional). Saat ini pemerintah dalam melakukan proses akuntansi telah menggunakan aplikasi yang dikenal dengan nama Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem ini menghendaki semua transaksi keuangan (dokumen pengeluaran maupun penerimaan) diinput berdasarkan tanggal transaksi/dokumennya dan selanjutnya dilakukan proses posting (jurnal). Proses

2010

posting (jurnal) ini akan menghasilkan buku besar untuk kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan. 2. SP2D GU Nihil harus dijurnal, karena bila tidak dijurnal akan menyebabkan:  Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam neraca menjadi overstated (disajikan melebihi jumlah sebenarnya), yang seharusnya mungkin sudah NIHIL atau setidaknya berkurang sejumlah Uang Persediaan yang telah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).  Realisasi Belanja di dalam LRA menjadi understated (disajikan kurang dari jumlah serharusnya).

Halaman | 55


3. Jika suatu bukti/transaksi tidak dicatat dalam jurnal (diinput dalam sistem), maka laporan keuangan tidak dapat dihasilkan sehingga pada saat melakukan rekonsiliasi dengan KPPN terkait akan ditemukan perbedaan antara data KPPN dan data Satker. 8. Pertanyaan

Kami mempunyai belanja modal dengan akun 5331 senilai Rp48.900.000 untuk rehabilitasi rumah dinas. Rehabilitasi dilakukan untuk 4 rumah dinas dengan nilai masing-masing: Rp22.492.989, Rp11.317.486, Rp8.320.539, dan Rp6.768.986. Pada Neraca muncul perkiraan Bangunan Gedung Sebelum Disesuaikan senilai Rp 48.900.000. Namun pada saat diinput dalam SIMAKBMN, hanya masuk nilai untuk 2 rumah dinas (yaitu Rp22.492.989 dan Rp 11.317.486). KMK Nomor 01/2001 tentang Kapitalisasi

2010

menjelaskan bahwa nilai yang dapat dikapitalisasi adalah nilai diatas Rp10 juta. Namun bagaimana memberi penjelasan di Neraca karena yang bisa dikapitalisasi hanya sebesar Rp33.810.475? Atau dengan kata lain, terdapat nilai pada neraca yang masih belum disesuaikan sebesar Rp15.089.525. Mohon penjelasan dan terima kasih. Jawaban: Perlu diperjelas pengertian dari Rehabilitasi Rumah Dinas, apakah yang dimaksud dengan Rehabilitasi disini adalah memperbaiki rumah dinas yang rusak tanpa ada-nya penambahan kualitas dan/ atau kapasitas dengan maksud bisa digunakan sesuai dengan kondisi semula (pengertian Rehabilitasi sesuai KMK No.01 tahun 2001), atau mungkin secara substansi ternyata Rehabilitasi disini adalah sebenarnya renovasi yaitu perbaikan yang mengakibatkan adanya penamHalaman | 56


bahan kualitas dan atau kapasitas. Menurut PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengeluaran yang muncul setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Setelah bisa diketahui maksud dari rehabilitasi rumah dinas secara substansi apakah menambah manfaat atau tidak, maka apabila rehabilitasi tersebut masuk dalam kategori menambah manfaat maka semua biaya yang dikeluarkan untuk merehabilitasi rumah dinas akan menambah nilai rumah dinas tersebut. Terkait dengan nilai minimal kapitalisasi untuk renovasi gedung dan bang-

2010

unan adalah Rp 10.000.000,sehingga untuk rehabilitasi walaupun me-nambah nilai manfaat atau umur tapi nilainya di bawah Rp. 10.000.000,- dianggap biaya pemeliharaan dan tidak menambah nilai aset tersebut (rumah dinas). Sedangkan permasalahan masih ada akun gedung dan bangunan sebelum disesuaikan pada neraca bisa dihapus dengan mekanisme jurnal neraca. Kasus ini harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan bisa menjadi masukan pada saat penyusunan anggaran tahun berikutnya 9. Pertanyaan

Mengapa nama Kas di Bendahara Pengeluaran pada SAK versi 2008 diubah menjadi rekening Kas di KPPN pada SAK versi 2009, manakah yang benar? Mengapa pada Neraca SAU, aset sebelum disesuaikan masih ada? Apabila terdapat kelebihan setoran UP tahun yang lalu, Halaman | 57


menurut Perdirjen PBN Nomor PER-08/2009 dibebankan pada akun 825114. Bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah merujuk pada Perdirjen PBN Nomor PER-65/2007 tentang Pengembalian Pendapatan? Jawaban: 1. Akun Kas di KPPN hanya ditemukan pada aplikasi SiAP yang digunakan pada Kuasa BUN KPPN. Aplikasi SAKPA baik versi 2008 maupun versi 2009, tidak akan pernah menyajikan akun Kas di KPPN. Akun Kas yang terdapat pada aplikasi SAKPA adalah akun Kas Bendahara Pengeluaran, Kas Bendahara Penerimaan, Setara Kas dan Kas Lainnya. 2.Penyajian Aset Sebelum Disesuaikan pada neraca SAU berfungsi untuk mengontrol pertambahan aset tetap pada Satker (Kementerian Negara/Lembaga)

2010

yang berasal dari Belanja Modal. Pada saat rekonsiliasi, KPPN akan membandingkan akun Aset Sebelum Disesuaikan menurut Neraca SAU dengan penambahan aset tetap satker yang berasal dari realisasi Belanja Modal. 3.Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER61/PB/2009 tentang Penyelesaian Kelebihan Pengembalian Uang Persediaan (UP) dinyatakan bahwa penyelesaian atas kelebihan pengembalian Uang Persediaan (UP) meliputi pengembalian kelebihan setoran Uang Persediaan (UP) kepada Bendahara Pengeluaran dan Reklasifikasi. Selanjutnya tata cara pembayaran pengembalian mengacu pada BAB III pasal 5 s.d. 9

Halaman | 58


10. Pertanyaan

Pada DIPA Tahun 2009 terdapat alokasi dana Perbaikan Prasarana Lingkungan yaitu pemeliharaan Sanitasi Rumah Dinas dengan akun 536111. Apakah nantinya akun ini akan menambah aset di neraca? Terima kasih. Jawaban: 1. Sesuai dengan PSAP 07, pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat ekonomi atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai yang tercatat pada aset yang bersangkutan. Pengeluaran atas hal tersebut dianggarkan pada akun belanja modal.

2010

mengembalikan kepada kondisi semula tidak boleh dianggarkan sebagai belanja modal, namun harus dianggarkan sebagai belanja barang. Pola penganggaran seperti kasus di atas di masa yang akan datang tidak boleh lagi dilaksanakan karena akan menjadi objek temuan BPK sebagaimana telah terjadi pada tahun 2009 dan merupakan salah satu pengecualian dalam pemberian opini WDP terhadap LKPP, yaitu ”pengelompokan jenis belanja pada saat penganggaran tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan”. Dalam hal belanja 536111 tersebut tidak menghasilkan aset, maka harus diungkapkan dalam CaLK. (Mega M, Budi H dan Basuki R, Dit. APK)

2.Pengeluaran yang bertujuan untuk pemeliharaan untuk Halaman | 59

Panduan Teknis Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 7, Juni Tim Penyusun:

Recommend Documents