PENGANTAR. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

PENGANTAR

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah 30 Oktober 2002

Kata Pengantar

Terselenggaranya sistem manajemen keuangan yang sehat merupakan salah satu kunci perwujudan good governance. Di dalam sistem dimaksud tercakup beberapa prasyarat yang harus dipenuhi tatkala transparansi dan akuntabilitas menjadi barometer. Di antara prasyarat itu adalah jaminan bahwa segala peristiwa penting kegiatan pemerintah terekam dengan baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi ke dalam bentuk laporan dimana kita bisa melihat segala yang terjadi dan terdapat di dalam ruang entitas itu, yakni entitas pemerintah. Di samping fungsi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi dapat menyajikan informasi yang diperlukan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Untuk itu kita perlu membangun prosedur, teknik, metode, dan standar akuntansi yang layak. Upaya profesional yang independen yang telah dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah—dengan dukungan berbagai lembaga terkait—telah tertuang pada naskah Draft Publikasian (Exposure Draft) ini yang terdiri dari (1) Kerangka Konseptual, (2) Penyajian Laporan Keuangan, (3) Pelaporan Realisasi Anggaran, dan (4) Pelaporan Arus Kas. Tahun depan dan beberapa tahun seterusnya, Komite telah mengantisipasi kesibukan yang lumayan padat. Sederet standar akuntasi yang lebih terinci sudah menunggu untuk dikembangkan. Termasuk di antara yang mendesak adalah Standar Akuntansi Aset Tetap, Standar Akuntansi Utang Pemerintah, dan Standar Akuntansi Proyek Investasi. Dalam penyusunan Draft Publikasian ini, digunakan berbagai acuan sebagai bahan bandingan, terutama standar akuntansi internasional untuk sektor publik yang diterbitkan oleh Public Sector Committee dari International Federation of Accountants (IFAC),

manual Goverment Finance Statistics Manual dari International Monetary Fund (IMF), standar akuntansi yang diberlakukan oleh Goverment Accounting Standards Board (GASB) maupun oleh Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB) di Amerika Serikat, dan juga standar akuntansi yang telah berlaku di lingkungan komersial terbitan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Draft Publikasian ini sengaja disebarluaskan untuk mendapat tanggapan dari berbagai pihak sebagai masukan bagi perbaikan draft ini. Praktisi, akademisi, dan khalayak pengguna informasi dinantikan partisipasinya, sehingga keinginan untuk mewujudkan standar akuntansi yang layak di lingkungan pemerintah dapat diwujudkan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Jakarta, 30 Oktober 2002 Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Draft Publikasian ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran-saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan draft ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada 5 Desember 2002. (Form Tanggapan) Tanggapan dikirimkan ke:

Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah Gedung BAPEKSTA Lantai 8, Departemen Keuangan Jln. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, 10710 Telepon/Facsimile 3443009 Email [email protected]

Salinan dari Draft Publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Penggandaan Draft publikasian ini oleh individu atau organisasi/lembaga dianjurkan dan diijinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

PENGANTAR STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH Pengantar ini akan menguraikan tujuan dan prosedur operasi dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) dan menjelaskan lingkup dan wewenang dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Isi dari pengantar ini dapat

digunakan sebagai referensi untuk

menginterpretasi Draft Publikasian dan Standar yang diterbitkan oleh Komite.

PENDAHULUAN 1.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) adalah komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan. Pemerintahan meliputi pemerintah pusat dan semua pemerintah daerah di Republik Indonesia. KSAP mempunyai wewenang untuk menyusun PSAP dan penerbitannya dilakukan atas nama Menteri Keuangan.

2.

Komite dapat menerbitkan berbagai publikasian antara lain Standar, Guidelines, Studi dan Occasional Papers. Masing-masing produk tersebut akan diuraikan secara spesifik dalam terbitan lainnya dari Komite. PSAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan otorisasi, Pengantar - 1


yang telah ditetapkan oleh KSAP, untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan di seluruh Indonesia.

TUJUAN KOMITE 3.

Tujuan KSAP adalah untuk mengembangkan program–program pengembangan akuntabilitas dan manajemen keuangan pemerintahan, termasuk PSAP dan mempromosikan penerapan standar tersebut.

4.

Dalam mencapai tujuan tersebut diatas, PSAP telah disusun dengan berorientasi ke International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant. Selain itu dalam penyusunannya, PSAP juga telah diharmoniskan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia. KSAP selalu berusaha untuk mengikuti perlakuan akuntansi yang diterapkan di SAK, kecuali setelah diteliti tidak sesuai untuk konteks pemerintahan. Sehingga, standar yang diterbitkan oleh KSAP lebih ditujuan untuk praktik yang spesifik terjadi pemerintahan saja. Sebagai contoh: bentuk pelaporan keuangan pemerintahan.

5.

Dalam menyusun PSAP, KSAP menggunakan materi yang diterbitkan oleh: a. International Federation of Accountants b. International Accounting Standards Committee c. International Monetary Fund d. Ikatan Akuntan Indonesia Pengantar - 2


e. Financial Accounting Standard Bòard – USA f. Governmental Accounting Standard Board – USA g. Perundangan–undangan dan peraturan pemerintah lainnya yang diterbitkan di Republik Indonesia h. Organisasi professional lainnya di berbagai Negara yang membidangi

pelaporan

keuangan,

akuntansi

dan

audit

pemerintahan

TUJUAN UMUM PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 6.

Laporan Keuangan Pemerintahan diterbitkan tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya, namun ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan. Istilah ”laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah” meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengikuti laporan tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

7.

Strategi peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintahan dilakukan dengan proses transisi menuju akrual. Saat ini, pendapatan, belanja dan pembiayaan dicatat berbasis kas; utang, piutang dan aset dicatat berbasis akrual. Sementara itu, praktik pencatatan pendapatan, belanja, pembiayaan, utang, piutang dan aset berbasis akrual dapat berterima umum. Proses transisi standar menuju akrual diharapkan selesai tahun 2005.

Pengantar - 3


8.

Sebagai tambahan penyusunan pelaporan keuangan berterima umum, entitas pemerintahan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus lembaga tertentu. KSAP mendorong penggunaan PSAP dalam penyusunan laporan keuangan bertujuan khusus apabila dirasa layak.

STANDAR AKUNTANSI Wewenang Standar Akuntansi Pemerintah 9.

Terkait dengan yuridiksi hukum, peraturan perundang–undangan mengatur penerbitan PSAP. PSAP akan diterbitkan dalam yuridiksi Surat Keputusan Menteri Keuangan. Otoritas

Menteri Keuangan

mensinerjikan pengelolaan keuangan publik di berbagai entitas pemerintahan di Republik Indonesia. 10.

KSAP mendorong adopsi PSAP di berbagai lembaga pemerintah pusat dan unit kerjanya, maupun di pemerintah daerah dan unit kerjanya. Selain itu, pengharmonisan berbagai perundang-undangan baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan persyatan PSAP amat diharapkan.

11.

Kesuksesan penerapan PSAP ini amat bergantung pada pengakuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait dalam bentuk produk hukum yang dikeluarkan.

Pengantar - 4


12.

PSAP amat yakin bahwa penerapan PSAP akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan; dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Ruang Lingkup 13.

PSAP diterapkan di lingkup pemerintahan, di pemerintah pusat dan departemen– unit kerjanya; dan juga pemerintah daerah dan dinas – unit kerjanya.

14.

Keterbatasan dari penerapan PSAP akan selalu dinyatakan secara eksplisit pada setiap Standar yang diterbitkan.

Due Process 15.

Due Process Procedure (DPP) merupakan mekanisme prosedural yang berisikan berbagai rangkaian/tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan di dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP).

16.

DPP yang telah disepakati ini umum berlaku secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak, SDM dan pendanaan KSAP, serta kemampuan Pengantar - 5


pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Tahap-tahap di dalam kegiatan DPP adalah sebagai berikut: a. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. b. Konsultasi topik dengan Komite Pengarah. c. Pembentukan Kelompok Kerja di dalam KSAP. d. Riset terbatas oleh Kelompok Kerja. Diskusi paper akuntansi atau monograf teori akuntansi, apabila dipandang perlu. Publikasi memorandum diskusi, apabila dipandang perlu. e. Penulisan awal draft oleh Kelompok Kerja. f. Pembahasan draft oleh Komite Kerja. Pengambilan keputusan komite mengenai perlakuan terhadap draft. (*untuk dimasukkan ke tata kerja: proses penandatangan draft oleh masing-masing anggota komite sebagai tanda persetujuan). Apabila terdapat perbedaaan pendapat antara anggota komite kerja, maka perbedaan selain yang disetujui akan dicantumkan sebagai catatan kaki. Konsultasi dengan BPK dan lembaga lain yang terkait. g. Pelaporan Komite Kerja kepada Komite Pengarah dan persetujuan atas draft untuk dipublikasikan. h. Peluncuran draft publikasian (DP). i. Dengar pendapat publik dan dengar pendapat publik terbatas.

Pengantar - 6


j. Pembahasan tanggapan atas DP dan masukan dengar pendapat publik oleh KSAP. k. Permintaan pertimbangan kepada BPK oleh Komite Pengarah a.n. Pemerintah. l. Pembahasan hasil pertimbangan BPK oleh KSAP. m. Finalisasi standar. Termasuk bahasa –sesuaikan di tata kerja. Tanda tangan oleh seluruh anggota KSAP. n. Penetapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. o. Sosialisasi awal standar.

Bahasa 17.

Draft Publikasian dan Standar diterbitkan oleh KSAP dalam bahasa Indonesia. Proses translasi ke bahasa lain harus dikonfirmasikan ke KSAP.

Pengantar - 7

PENGANTAR. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah

Recommend Documents