DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Notulen Public Hearing Draft Publikasian Standar Akuntansi Pemerintahan Hotel Sanur Paradise, Denpasar, 11 Desember 2003 Penyelenggara: Komite Standar Akunta nsi Pemerintah Pusat dan Daerah bekerja sama dengan Kantor Akuntansi Regional Denpasar Peserta : 1. Pejabat Pemerintah propinsi / Pemerintah Kabupaten / Pemerintah Kota seluruh wilayah Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. 2. Pejabat DPRD Propinsi seluruh Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. 3. Pimpinan IAI cabang Bali 4. Pejabat Instansi Vertikal seluruh Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, 5. 6. 7. 8.
Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Ketua Jurusan Akuntansi PTN / PTS seluruh Bali Pejabat BPK IV Perwakilan Bali Pejabat BPKP Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua Anggota Komite Standar yang terdiri dari: 1) Dr. Binsar Simanjuntak, Ak, CMA (Ketua Komite Kerja) 2) Sonny Loho, Ak, MPM (Sekretaris Komite Kerja) 3) Drs. AB Triharta, Ak, MM (Anggota Komite Kerja) 4) Drs. Jan Hoesada, Ak, MM (Anggota Komite Kerja) 5) Dr. Ilya Avianti, SE, Ak, M Si (Anggota Komite Kerja) 6) Moh. Hatta, Ak, MBA (Anggota Komite Kerja) 7) Yuniar Yanuar Rasyid, Ak, MM (Ketua Kelompok Kerja) 8) Margustienny OA, Ak, MBA (Anggota Kelompok Kerja) 9) Rahayu Puspasari, SE, MBA (Anggota Kelompok Kerja) 10) Dini Sri Hartati, SE Ak, MM (Anggota Kelompok Kerja) 11) Yulia C. Kusumarini, SE, S Sos (Anggota Kelompok Kerja)
Moderator : 1. Dr Ilya Avianti,Ak,Msi. 2. Drs Yan Husada,MM
Penyaji : 1. Drs Jan Husada,MM 2. Yuniar Yanuar Rasyid,Ak,MM 3. Dr Binsar Simanjutak,Ak,,CMA 4. Drs. AB. Triharta, Ak, MM 5. Dr. Ilya Avianti, SE, Msi, Ak 6. Sonny Loho, Ak, MM
PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 Kewajiban PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian
Susunan Acara:
08.30 – 08.45
Pembukaan
08.45 – 09.15
Sambutan oleh Komite Pengarah Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah
09.15 – 09.45
Kata Sambutan dan Pembukaan dari Gubenur Bali yang diwakili oleh Asisten Administrasi
09.45 – 10.15
Rehat
10.15 – 12.00
Presentasi dan pembahasan PSAP 04,06, 07
12.00 - 13.00
Istirahat
13.00 – 14.30
Presentasi dan pembahasan PSAP 08,09, 11
14.30 – 14.45
Rehat
14.45 – 16.00
Lanjutan Presentasi PSAP 08,09, 11
16.00
dan
pembahasan
Penutup
A. Pembukaan Diskusi dibuka oleh Ketua Komite Kerja dengan menyampaikan agenda sebagai berikut: § § §
Selayang Pandang Komite Standar Akuntansi Pusat dan Daerah (overview) Presentasi Draft Publikasian Tanya Jawab
-2
-
B. Kesimpulan Diskusi •
Keanggotaan Komite Standar merupakan gabungan dari unsur Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri dan Ikatan Akuntan Indonesia. • Payung Standar Akuntansi Pemerintahan adalah UU No. 17 Tahun 2003 dimana standar akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Komite tengah mengupayakan penegakan hukum dengan mempersiapkan dan mengusulkan Peraturan Perundangan • Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh komite yang independen yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK. Bila tidak dilaksanakan sanksinya adalah bahwa laporan keuangan tidak dapat memperoleh opini ”wajar tanpa pengecualian” dari BPK.. • Tahun persiapan 2004 berisi antara lain; memilih konsultan pendamping yang baik untuk implementasi, mencari dan memantapkan kepala akuntansi yang tepat, pembuatan pedoman akuntansi untuk entitas pelapor, pembuatan EDP atau software agar kita bisa run melalui komputer, pelatihan praktek akuntansi dan persiapan sdm akuntansi di wilayah-wilayah, ada anggaran khusus untuk itu, kemudian penyesuaian dengan Kepmen 29. • Bahwa Januari 2005 para entitas pelapor telah dianggap mampu membuat catatan harian akuntansi dan sudah melakukan key in computer, sehingga per 31 Desember 2004 dianggap sudah siap. • Desember 2005 telah ada opini BPK atas Laporan Keuangan tersebut. Raport yang tertinggi adalah wajar tanpa pengecualian dari audit BPK. • Otonomi daerah mengandung konsekuensi pertanggungjawaban, antara lain pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. • Public Hearing telah memberi peluang publik untuk berpartisipasi untuk pembentukan standar bagi RI, dengan demikian juga membentuk sense of belonging untuk kepemilikan standar ini, dari kita untuk kita. Semua saran didokumentasikan dan akan dibahas pada rapat-rapat komite • Ringkasan tanya jawab peserta dengan penyaji makalah dapat dilihat pada lampiran 1
Denpasar, 11 Desember 2003
Sekretaris Komite
-3
-
LAMPIRAN 1 : HASIL DISKUSI PUBLIC HEARING DI DENPASAR
No 1
Nama/Instansi
Pertanyaan/Komentar
Sutan Rambun § Pangenan (BPKP Perwakilan Provinsi Bali)
Seperti diketahui bahwa • terdapat Perbedaan antara Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan Kepmendagri no 29 tahun 2002, dan Kepmendagri no 29 sudah berjalan Bagaimana aplikasi SAP selanjutnya, karena akan membawa perubahan-perubahan?
§ Berkaitan dengan Invetasi? Masuk dalam pos mana invetasi non permanen dalam neraca?
2
Muji Hartoto (BPKP NTT)
Jawaban SL: keanggotaan KSAP gabungan termasuk dari unsur Depdagri. Pada PP105 disebutkan mengenai “Standar”. Bila PP mengenai standar sudah ditetapkan maka peraturan perundangan yang berada di bawahnya harus menyesuaikan.
•
YY: format neraca pada PSAP 02 hanya merupakan ilustrasi/ contoh. Urutannya diantara Aset lancar dan asset permanen .
§
PSAP 07 (par 16) Kriteria Aset tetap tidak menunjukkan kriteria dikuasai/ dimiliki mohon hal tersebut ditegaskan
•
BS: Dlm par 16, tidak terdapat Kriteria dikuasai /dimiliki karena kriteia ini bersifat universal. Disamping itu sudah tersirat dalam penggunaan kata -kata “digunakan” dan “tidak untuk dijual”. Tetapi kalau misalnya ada halhal yang khusus dapat dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan.
§
PSPA 07 (par 20) tidak
•
BS :Hal ini akan
-4
-
mampu menjawab apabila aset tersebut berasal dari asset daerah yang diperoleh melalui dana dekonsentrasi dan BLN, sementara asset tersebut belum diserahkan secara formal? §
§
PSAP 7 (par 28) pargaraf ini bertentangan dengan paragraph sebelumnya, padahal dlm prakteknbya untuk penyusunan neraca awal tsb. Dapt menggunakan biaya perolehan, jika tidak diketahui maka dapat digunakan nilai wajar saat asset tersebut diperolleh
PSAP 7 (par 49) Mohon dipertimbangkan karena laporan realisasi anggaran masih menggunkan basis kas, jadi menurut pendapat penanya tidak perlu dicatat dalam lap.keuangan tetapi cukup didisclose dlm cat. Atas lap. Keuangan
-5
-
mendorong user untuk menyerahkan assetaset tersebut kepada pemerintah pusat maupun daerah.
•
BS: Nilai wajar adalah yang paling reliable. Eg penggunaan NJOP pada saat penyusunan neraca awal. Untuk itu perlu dilakukan inventarisasi untuk menentukan nilai asetaset daerah.
•
ABT: Neraca awal menggunakan nilai wajar (para 28). Untuk tanah menggunakan NJOP. Bila menggunakan appraisal bisa, tapi biayanya terlalu besar. Mungkin para 28 perlu ditulis dengan huruf tebal.
§
PSAP 7 (par 50) Bagaimana kalau kapitalisasi asset adalah penggantian dari komponen utama asset tersebut ?
•
BS : Berdasarkan pada konsep materialisme, berdasarkan manfaatnya
§
PSAP 7 (par 54- 58) menurut penanya penyusutan asset tetap kurang memebrikan manfaat, karena dlm pemerintahan tidak ada alokasi biaya, sehingga tidak perlu dilakukan.
•
BS : Penyusutan disini maksudnya bukan pengalokasian biaya akan tetapi adalah merupakan penurunan nilai dari aset yang dimiliki. Dan hal ini merupakan proses belajar untuk menuju ke konsep akrual. ABT : Dlm komite sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai masalah penyusutan, apakah disusutkan secara bertahap atau sekaligus kalau aset tersebut sudah dihapuskan. Setelah public hearing akan di bahas lagi olh komite
•
3.
I Gede Sanice (Universitas Pendidikan Nasional Denpasar)
§
Catatan Atas Llaporan § Keuangan (CALK) Apa yang harus diungkapkan untuk memberi sinyal apa yang harus diungkapkan dlm CALK yg mrpk historical cost bila opini dalam suatu laporan ”wajar tanpa syarat” tapi th berikutnya bangkrut?
JH: Yang ditanyakan penanya adalah” draft peristiwa setelah tanggal neraca ” yang akan disusun oleh komite
§
Standar untuk mengukur § konsep materialisme, sehingga bias ditentukan
JH : tidak mengukur secara unik nilai materialisme untuk
-6
-
biaya-biaya mana yg dapat dikapitalisir ?
4.
§
dapat merangkul kejadian-kejadian di masa depan. Tapi dapat disusun petunjuk umum untuk materialisme ini.
§
Aset yang lebih dari 1 tahun tapi nilainya tidak material tidak dirinci dalam standar.
•
JH: Pada umumnya langsung Dicatat sebagai “biaya”. Eg. Lampu, sapu.
§
Akuntansi sumber daya manusia (mengirim pegawai u sekolah) nilainya material, bagaimana perlakuannya?
§
JH: Akan ada permasalahan apabila hal ini dikapitalisasi (eg. Karyawan mengundurkan diri, meninggal)
§
Akuntansi biaya sosial. Eg membangun pusat listrik tenaga uap ada sisi positif dan negatifnya bagaimana Perlakuannya?
§
JH:Akt biaya sosial, intelectual property sulit dilakukan Sehingga umtuk saat ini tidak menjadi prioritas
Hj. Nurbaya § Baru (DPRD Kab. Enrekang, Sulsel)
Karena baru belajar § mungkin semua daerah Penerapan tahun 2003 belum siap. Penilaian § aset tahun 60an, apakah dinilai sesuai nilai tahun itu? §
-7
-
JH: 2004 dilakukan ujicoba sehingga 2005 siap. JH: dipertimbangkan untuk membuat petunjuk mengenai neraca awal juga penting. SL: NJOP dianggap nilai wajar karena diukur dengan teknik2 tertentu oleh DJ Pajak. Dan akan dikeluarkan petunjuk mengenai neraca awal.
5.
6.
§
Jon David § (DPRD Kab. Sumba Timur)
I Made Patru (Kebun Raya, LIPI, Bedugul)
§
§
Pertukaran aset: tukar guling dengan pengusaha antara Gedung dan Tanah Pemerintah dengan pengusaha yang bersedia membangun dan akan tetapi dlm perjalanannya ditentang masyarakat, karena pengusaha hanya mampu membangun di tanah milik pemda Bagaimana tanggapan komite?
§
IA: Diperlukan perdaperda lebih lanjut untuk melengkapi dan sebagai petunjuk pelaksanaan standar karena standar merupakan pedoman saja.
§
JH: nilai aset yang diserahkan dicatat sesuai nilai perolehannya. Bila nilai aset yang diterima handal maka akan dicatat di neraca. BOT hak pengelolaan yang dimiliki para pengelola adalah eg 20th. Sesudah itu kembali menjadi hak pemerintah. Akan dijadikan agenda rapat komite
PSAP 07: tanah yang kami gunakan berstatus “pinjam pakai” tapi sudah dapat digunakan seluas-luasnya. Bagaimana pencatatannya?
§
ABT: tanah pinjam tidak termasuk aset instansi ybs karena tidak dimiliki dan tidak dikuasai.
§
JH: aset tetap harus memenuhi kriteria “dimiliki”, “digunakan”, “tidak dimaksudkan untuk dijual”. Dengan demikian bukan termasuk aset
“tanaman-tanaman koleksi” sebagai hasil
§
ABT: masuk ke dalam Persediaan (merujuk
-8
-
dari pengembangan / penelitian di LIPI. Bagaimana pencatatannya?
7.
8.
Izudin Maheri (Biro Keu, Pemda Prop. NTB)
PSAP No. 5). §
JH: hasil temuan teknologi , jika sangat penting bisa dimasukkan ke dalam “aset tak berwujud” (intangible asset)
Indikator kinerja keuangan (par 24 dst). Sifatnya hanya merupakan definisi Seperti apa wujudnya mohon dipertegas dan pengukurannya?
§
JH: merupakan wilayah yang sangat luas, Dan akan menjadi agenda komite diawal tahun depan.
§
SL: indikator kinerja keuangan tidak sama dengan LAKIP.
§
Dana bergulir ada 2 pengertian. (i) berputarnya di masyarakat perlakukannya seperti transfer (cash basis) (ii) pemerintah memberi dana kepada masyarakat untuk nanti dikembalikan, sehingga bersifat pinjaman (accrual basis), seperti apa dana bergulir , blm diatur dalam standar
§
ABT: di Pusat ada RDI dan RPD. Dana bergulir merupakan Dana bergulir merupakan “nvestasi non Permanen Lainnya”.
§
Definisi CALK ada frase “disetujui DPRD” mohon dipertegas apa yang dimaksud “Disetujui” apakah lisan, tertulis, atau dengan perda?
§
JH: akan dibahas di komite
PSAP 07 par 53 mengenai penyusutan: metode penyusutan
§
JH: Perlu dilakukan penyusutan karena dapat menyebabkan
§
Agung Wastini § (Kanwil BPN, Bali)
-9
-
menggunakan apa? Bagaimana prosentasenya, Perlu petunjuk mengenai penyusutan. Susah menentukan nilai neraca awal . perlu petunjuk lebih jelas berkaitan dengan penilaian asset untuk neraca awal. 9.
Mohammad • Hasan Junaedi (DPRD Kab. Gowa)
neraca menjadi overvalue. §
ABT: keduanya harus menggunakan metode yang sama yaitu nilai wajar. Eg. NJOP.
Apakah standar • akuntansi ini bisa dilaksanakan?, apakah dasar hukum SAP? Dan apa sanksi bagi yang tidak melaksanakan, Mengingat peraturanperaturan sendiri banyak yang tidak dilaksanakan?
SL: Payung standar akuntasi pemerintah adalah UU No 17 Tahun 2003 dimana standar akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. . Komite juga tengah mengupayakan upaya penegakan hukum dgn mempersiapkan dan mengusulkan peraturan perundangan.
§
ABT: Landasan hukumnya: Pasal 32 (1) UU. No. 17/2003 Bentuk dari pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud pasal 30 dan 31 disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Ayat (2) SAP ditetapkan komite tang indenpendenyang ditetapkan dengan PP, setelah terlebih dahulu mendapat petimbangan dari BPK. Negara. Sanksi: bila tidak melaksanakan, maka
- 10
-
LK tidak dapat memperoleh opini “wajar tanpa pengecualian ” dari BPK. 10.
Muji Hartoto ( Perwakilan BPKP NTT)
•
§
11.
Wayan Djagri (BPS Prop. Bali)
•
Bagaimana perlakuan untuk Konsturksi dalam Pengerjaan untuk kontrak jangka panjang (multiyears) apakah memakai harga perolehan atau persentase prosentase penyelesaian? Dan bagaimana pengakuan kewajibannya?
PSAP 11: entitas pelaporan mana yang mempunyai kewajiban membuat laporan konsolidasian? Disampaikan ke pihak mana? Hubungan antara SAP (standar) dan Sistem Akt. Pemerintah Pusat. belum jelas. Apa bedanya?
•
Ada banyak jenis laporan di proyek dalam SAI.
•
Bendaharawan supaya menjadi jabatan fungsional.
§
ABT: Dicatat per termin yang telah dibayar/nilai yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah.
§
SL: persentase terlihat di SPM yang dikeluarkan sebagai dasar pembayaran.
§
ABT: LK Konsolidasian untuk Pusat ada 2: Presiden cq Depkeu . Untuk Pemda: 1 Kepala Daerah = 1 LK Konsolidasian untuk LK masing-masing dinas.
•
Hubungan antara SAP (standar) dan Sistem Akt. Pemerintah belum jelas. Bedanya apa?
SL: • sistem diatur/disiapkan oleh daerah masingmasing dengan menggunakan standar yang sama. sistem dan prosedur ditetapkan oleh Kepala Daerah. YY: • laporan tersebut merupakan laporan interim bendaharawan.
- 11
-
12.
Bp. Wijaya (BPK Denpasar)
•
PSAP 11: para 5 dan para 6. latar belakangnya apa? Apakah entitas akuntansi harus dipisahkan dnegan entitas pelaporan? Hal ini rancu bagi para auditor
13.
Bp. Novian Heru (BPK Denpasar)
•
Bila laporan keuangan konsolidasian ini diterapkan di pemda kota dan pemda kab. Daya aplikasinya akan menjadi kendala tersendiri. Agar dipertimbangkan. Kepmendagri 29: entitas hanya satu.
14.
Bp. Dangin (BPKAD Badung)
§
Standar ini akan mengubah apa yang kami jalankan karena di unit kami hal tidak melaksankan konsolidasaian. Agar dipertimbangkan agar LK Konsolidasian tidak baku, karena akan sulit dilaksanakan.
- 12
-
ABT: • mnt UU No. 17/2003 yang melaporkan pertanggungjawaban adalah entitas pelaporan. • Entitas akuntansi adalah semua yang mendapat anggaran dari pemerintah JH: • Studi kelayakan mengenai daya aplikasi sudah dilakukan. SL: • standar merupakan aturan minimal. Bila Kepala Daerah menghendaki adanya laporan yang lain diperbolehkan. • Unit-unit kecil tidak perlu menjadi unit akuntansi. Yang melakukan pertanggung-jawaban hanya kepala daerah saja. § ABT: Departemen menjadi entitas pelaporan. Di dalam standar disebutkan bahwa departemen secara tidak langsung menyusun LK, yang penggabungannya dilakukan oleh Depkeu cq. BAKUN. Untuk itu perlu mekanisme penggabungan, sehingga dibuatkan standarnya.
15.
Bp. ..Darwin (Kanwil Depkeh)
• •
16.
Bp. Suteja (Karo Keuangan, Pemda Prop. Bali)
•
•
Apakah sudah dipikirkan mengenai sosialisasinya? Bendaharawan barang, apakah juga bisa memperoleh perlakuan khusus. Agar kami yang sudah jalan dapat tetap berjalan, jangan sampai menjadi tidak berlaku karena munculnya standar ini. Agar APBN juga melaksanakan anggaran berbasis kinerja seperti di pemda.Yang wajib menerapkan LK Konsolidasian?
§
§
§
SL: membangun jaringan adalah rencana jangka panjang. Sementara menggunakan disket/internet SL: Akan terbit PP mengenai Rencana Kerja Instansi Pemerintah sebagai amanat UU KN yang berlaku bagi pemerintah pusat dan daerah. Direncanakan Feb 2004. Ini untuk menyeragamkan “anggaran kinerja”. Pempus berusaha menyusun neraca bertahun-tahun, tapi karena rumit belum selesai.
Kesimpulan: § Public hearing telah memberi peluang publik untuk berpartisipasi. Sehingga membentuk sense of belongings. Semua saran didokumentasikan dan akan di bahas di rapat KSAP.
- 13
-
Tahun 2005 para entitas pelapor dianggap mampu melaksanakan. Ralat PSAP 08 hal 6 Para 29 Kata “tidak” dihapus.
- 14
-
