DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan Lantai II Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

telephone : 3450959 344-9230 (20 saluran) 384-2234, 386-5310, 344-0107 Faksimili : 381-6402,345-4640

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Diseluruh Indonesia. SURAT EDARAN NOMOR SE- 01 /PB/2006 TENTANG PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN KPPN DAN KANWIL DJPB Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umun Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, KPPN dan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) wajib melaksanakan analisa dan rekonsiliasi laporan keuangan secara harian, bulanan, semesteran, dan tahunan. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan suatu petunjuk yang lebih rinci bagi KPPN dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal serta rekonsiliasi Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB diatur sebagai berikut : A. TINGKAT KPPN I. Analisa Laporan Pada Tingkat KPPN dilakukan analisa terhadap laporan yang terdiri dari : 1. Analisa Intern Meliputi analisa laporan yang ada pada Tingkat KPPN terdiri dari : a. Laporan Arus Kas (LAK) Harian /Bulanan /Semesteran/Tahunan; b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Harian /Bulanan /Semesteran / Tahunan; c. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Harian /Bulanan /Semesteran/ Tahunan; d. Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) Harian /Bulanan /Semesteran/ Tahunan. 2. Analisa Antar Laporan Meliputi analisa antar laporan-laporan yang ada pada tingkat KPPN yang terdiri dari : a. LAK dengan Neraca KUN Bulanan/Semesteran/Tahunan; b. LAK dengan LRA Bulanan/Semesteran/Tahunan; c. Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran/Tahunan; d. Laporan yang dihasilkan Seksi Vera dengan Laporan seksi-seksi lain yang terkait.

II. Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi laporan yang dilakukan pada pada tingkat KPPN terdiri dari : a. Rekonsiliasi antara LAK dengan Laporan Kas Posisi (LKP); b. Rekonsiliasi antara KPPN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Rincian lebih lanjut mengenai tata cara analisa dan rekonsiliasi laporan pada tingkat KPPN dimuat pada Lampiran I dan III. B. TINGKAT KANWIL DJPB I. Analisa Laporan Pada Tingkat Kanwil dilakukan analisa terhadap laporan yang terdiri dari : a. Analisa Intern Meliputi analisa laporan yang ada pada Tingkat Kanwil yang terdiri dari : 1. Laporan Arus Kas (LAK) Harian /bulanan /Semesteran; 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Harian /Bulanan /Semesteran; 3. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Harian /Bulanan /Semesteran; 4. Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU). b. Analisa Antar Laporan Meliputi analisa antar laporan-laporan yang ada pada tingkat Kanwil yang terdiri dari : 1. LAK dengan Neraca KUN Bulanan/Semesteran; 2. LAK dengan LRA Bulanan/Semesteran; 3. Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran; 4. Laporan yang dihasilkan Seksi Vera dengan Laporan seksi-seksi lain yang terkait. II. Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi laporan yang dilakukan pada pada tingkat Kanwil yaitu melakukan Rekonsiliasi antara Kanwil DJPB dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-W) di wilayah kerjanya. Rincian lebih lanjut mengenai tata cara analisa dan rekonsiliasi laporan pada tingkat Kanwil DJPB dimuat pada Lampiran II dan IV. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2006 Direktur Jenderal Direktur Informasi dan Akuntansi

Dr. Hekinus Manao, Ak,M.Acc.,CGFM. NIP. 060052698 Tembusan : 1. Menteri Keuangan R.I 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB

PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN KPPN Menunjuk

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

59/PMK.06/2005

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah,

pasal 3

menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umun Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca SAU. Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, KPPN wajib melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan semesteran. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan suatu petunjuk yang lebih rinci bagi KPPN. Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal serta Rekonsiliasi tingkat Kuasa BUN KPPN diatur sebagai berikut : I. ANALISA INTERNAL LAPORAN 1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/Semesteran) : a. Dalam rangka kebutuhan analisa LAK, cetak LAK rinci (6 digit); b. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada LAK akun 8143 dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan pada LAK akun 8243. Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama; c. Bandingkan MAK 8143XX dengan 8243XX. Jumlahnya harus sama; kalau

tidak

sama,

telusuri

perbedaan

tersebut

ke

dokumen

pemindahbukuan terkait; d. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah dengan Pengeluaran UP Dana Rupiah menunjukkan jumlah yang sama; apabila tidak sama, hal itu berarti masih terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar selisih tersebut;

1


e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal LAK dengan saldo besi yang ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi; f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas yang ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi; g. Teliti apakah masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan MAP 411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan Minyak Bumi).

2. Analisa

Laporan

Realisasi

Anggaran

(LRA)

(Harian/Bulanan/

Semesteran/Tahunan) : a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan untuk mengetahui masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode dan uraiannya; b. Cetak LRA Belanja

menurut BA untuk mengetahui apakah masih

terdapat data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum; c. Cetak LRA Belanja menurut Jenis Belanja; d. Cetak LRA Belanja menurut Bagian Anggaran; e. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA 70; f. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 62 dengan Realisasi Belanja BA 71; g. Cetak Realisasi Pendapatan menurut BA; h. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan Es1 yang bersangkutan; misalnya Pendapatan Perpajakan harus di BA 15 Es. 15.04; i.

Pastikan penerimaan fungsional Kementerian Negara dan Lembaga hanya untuk Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Misalnya: Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen Agama;

2


j.

Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.

3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN)

(Harian/ Bulanan/

Semesteran/Tahunan) : a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN yang merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1 + BO2 + BO3; b. Jumlah Kas dalam Transito

adalah Selisih Penerimaan KU dan

Pengeluaran KU; c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas (Uang Persediaan - UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor kembali ke Kas Negara; d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK; e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal; f. Jumlah SILPA/SIKPA

adalah

selisih antara seluruh realisasi

penerimaan dengan seluruh realisasi pengeluaran; g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam Transito dikurang Utang PFK.

4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) secara Bulanan/Semesteran/Tahunan dengan

cara:

a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang Persediaan-UP)

yang

ada

di

Bendahara

Pengeluaran

pada

Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal penyusunan neraca harus sama dengan uang muka dari KPPN; b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan, Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan Sebelum

Disesuaikan,

Jalan,

Irigasi

dan

Jaringan

Sebelum

3


Disesuaikan harus sama dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap; c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban. II.

ANALISA ANTAR LAPORAN 1. Analisa LAK dengan Neraca KUN ( Bulanan/Semesteran/Tahunan): a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN; b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK harus sama dengan Kas dalam transito di Neraca KUN; c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN; d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN lainnya dikurang dengan

Penerimaan Reimbursment dalam rangka

PP dan PFK BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada Neraca KUN; e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus sama dengan Utang PFK di Neraca KUN; f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal Tahun ini di tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama dengan SAL di Neraca KUN; g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA di Neraca KUN. 2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) : a. Bandingkan

Realisasi

Pendapatan/Belanja

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK.

menurut

jenis

Keduanya harus

menunjukkan jumlah yang sama;

4


b. Bandingkan

Realisasi

Pengembalian

Pendapatan/Belanja

pada

Laporan LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama; c. Bandingkan

Realisasi

pendapatan/belanja

Pendapatan/

pada

LRA

dengan

Belanja LAK.

menurut

jenis

Keduanya

harus

menunjukkan jumlah yang sama; d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan Perpajakan

Dalam

Negeri

ditambah

Pendapatan

Perpajakan

Internasional netto di LAK; e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan PNBP Lainnya (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non Keuangan) netto pada LAK; f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S,

harus sama dengan jumlah Belanja Gaji &

Tunjangan, Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto pada LAK; g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa, Pemeliharaan, Perjalanan netto dii LAK; h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah, Peralatan Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal Fisik lainnya netto di LAK; i.

Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S,

harus sama dengan jumlah Belanja

Bantuan Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK; j.

Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) kode laporan LRAUW.S,

harus sama dengan jumlah Belanja Lain-

lain di LAK.

5


3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan: Kas di Bendaharawan Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN. III. REKONSILIASI INTERNAL KPPN

Rekonsiliasi antara Laporan Arus Kas (LAK) dengan Laporan Kas Posisi (LKP) perlu dilakukan karena : 1.

2.

3.

Pada Laporan Arus Kas •

Terdapat proses Posting;

•

Terdapat Jurnal;

•

Kode MAK/MAP ada pada Posting Rule;

Pada Laporan Kas Posisi •

Data MAK/MAP diambil langsung dari server;

•

Tidak ada Sistem Akuntansinya;

Terdapat Perbedaan waktu proses antara Aplikasi Bendum dan Aplikasi Vera

4.

Terdapat Perbedaan pengertian kontra pos: •

Pada aplikasi Vera kontra pos menjadi pengembalian belanja, dan mengurangi belanja;

• 5.

Pada aplikasi Bendum kontra pos menambah penerimaan;

Terdapat perubahan SPM/SP2D di Seksi Perbendaharaan yang tidak sampai kepada Seksi Vera

Prosedur Rekonsiliasi :

1.

Cetak LKP oleh Seksi Bendum laporan akhir bulan;

2.

Cetak LAK oleh Seksi Vera laporan akhir bulan;

3.

Lakukan Rekonsiliasi antara LAK dengan LKP per kelompok MAK dan MAK, Saldo awal dan Saldo akhirnya;

4.

Jika

terjadi

kesalahan

di

LKP,

maka

Seksi

Bendum

diminta

memperbaikinya;

6


5.

Bila terjadi kesalahan pada LAK, maka seksi Vera menyampaikan kepada Seksi terkait untuk memperbaikinya;

6.

Setelah LAK dan LKP sama, maka Seksi Bendum dapat mengirimkan data dan ADK-nya ke Ditjen Perbendaharaan Pusat, dan Seksi Vera dapat mengirim data dan ADK-nya kepada Bidang Aklap Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7

Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB

PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, pasal 3 menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, Kanwil wajib melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan semesteran. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan

suatu

petunjuk

yang

lebih

rinci

bagi

Kanwil

dalam

melaksanakan ketentuan tersebut. Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal serta Rekonsiliasi tingkat Kanwil DJPB diatur sebagai berikut: I.

ANALISA INTERNAL LAPORAN 1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/ Semesteran/ Tahunan) : a. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada LAK

(MAP

8143.....)

dengan

Jumlah

Pengeluaran

Pemindahbukuan (MAK 8243.....) untuk menguji apakah sudah sama. Apabila tidak sama, maka harus disamakan dengan data yang ada di Laporan Kas Posisi (LKP); b. Teliti apakah Mata Anggaran Penerimaan Pemindahbukuan intern KPPN yaitu MAP Penerimaan Pemindahbukuan (MAP 8143.....) sudah sama dengan MAK Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK 8243.....);

1


c. Teliti

apakah

saldo

Penerimaan

Pengembalian

UP

Dana

Pinjaman/Hibah LN dengan Pengeluaran Dana Pinjaman/Hibah LN jumlahnya sama; d. Teliti saldo Pengeluaran Pengembalian UP Pengguna PNBP untuk memastikan

jumlahnya

tidak

boleh

lebih

besar

dari

penerimaannya; e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal dengan saldo besi yang ada di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi; f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas yang ada di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan lakukan koreksi; g. Teliti kalau masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan MAP

411112

(Pendapatan

PPh

Gas

Alam),

MAP

411111

(Pendapatan Minyak Bumi) yang seharusnya tidak boleh terjadi. 2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/ Semesteran/Tahunan) : a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan, untuk mengetahui masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program yang belum terisi, atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode dan uraiannya; b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih terdapat data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum; c. Cetak LRA Belanja menurut jenis Belanja, untuk menganalisa Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA 70 dan akun 62 dengan Realisasi Belanja 71; d. Analisa LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata Anggaran dengan

LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan

Hibah menurut Mata Anggaran, untuk meyakinkan besarnya realisasi netto belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S; e. Analisa Laporan Realisasi Belanja menurut jenis belanja dengan Laporan Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja, untuk

2


meyakinkan besarnya realisasi netto belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran lembar muka (on the face) kode laporan LRAUW.S; f.

Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan Es1 yang bersangkutan, misalnya Pendapatan Perpajakan harus di BA 15 Es. 15.04;

g. Pastikan Lembaga

Penerimaan hanya

Fungsional untuk

Kementerian

Kementerian

Negara

dan

Negara/Lembaga

bersangkutan. Misalnya : Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen Agama; h. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH. 3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN)

(Harian/

Bulanan/Semesteran/Tahunan) : a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN yang merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1 + BO2 + BO3; b. Jumlah Kas dalam Transito

adalah Selisih Penerimaan KU dan

Pengeluaran KU; c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas (Uang Persediaan - UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor kembali ke Kas Negara; d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK; e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal; f. Jumlah SILPA/SIKPA

adalah

selisih antara seluruh realisasi

penerimaan dengan seluruh realisasi pengeluaran; g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam Transito dikurang Utang PFK.

3


4. Analisa

Neraca

Sistem

Akuntansi

Umum

(Neraca

SAU)

(Bulanan/Semesteran/Tahunan) : a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang Persediaan-UP)

yang

ada

di

Bendahara

Pengeluaran

pada

Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal penyusunan neraca harus sama dengan uang muka dari KPPN; b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan, Peralatan

dan

Mesin

Sebelum

Disesuaikan,

Gedung

dan

Bangunan Sebelum Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum Disesuaikan harus sama dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset Tetap; c. Jumlah

Ekuitas

Dana

adalah

selisih

jumlah

Aset

dengan

Kewajiban. II.

ANALISA ANTAR LAPORAN

1. Analisa

LAK

dengan

Neraca

KUN

(Bulanan/Semesteran/

Tahunan): a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN pada Neraca KUN; b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK harus sama dengan Kas dalam Transito di Neraca KUN; c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN; d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN lainnya dikurang dengan

Penerimaan Reimbursment dalam

rangka PP dan PFK BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari Rekening BUN pada Neraca KUN; e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK harus sama dengan Utang PFK di Neraca KUN; f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal Tahun ini di tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama dengan SAL di Neraca KUN;

4


g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas Bersih

dari

Aktivitas

Pembiayaan

harus

sama

dengan

SILPA/SIKPA di Neraca KUN;

2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) : a. Bandingkan

Realisasi

Pendapatan/Belanja

menurut

jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya sudah sama; b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada Laporan LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya sudah sama; c. Bandingkan

Realisasi

Pendapatan/

Belanja

menurut

jenis

pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya sudah sama; d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan Internasional netto di LAK; e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan PNBP Lainnya (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non Keuangan) netto pada LAK; f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji & Tunjangan, Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto pada LAK; g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa, Pemeliharaan, Perjalanan netto dii LAK; h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah,

Peralatan

Mesin

dan

Bangunan,

Jalan/Irigasi

dan

Jaringan, Modal Fisik lainnya netto di LAK;

5


i.

Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Bantuan Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan Peribadatan dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK;

j.

Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-lain di LAK.

3. Analisa

Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan

Tahunan : Kas di Bendaharawan Pengeluaran

(Uang Muka dari KPPN) pada

Neraca SAU harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.

6

Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal PBN Nomor SE-01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB

PEDOMAN REKONSILIASI ANTARA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DENGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa KPPN melaksanakan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja (UAKPA) setiap bulan maka diperlukan suatu petunjuk yang lebih terinci bagi KPPN dalam melaksanakan ketentuan tersebut. I. CAKUPAN REKONSILIASI UAKPA DENGAN KPPN Data yang direkonsiliasi adalah seluruh unsur data transaksi yang terdapat di UAKPA. Jenis transaksi dan unsur data tersebut adalah: 1.

Allotmen (DIPA): direkonsiliasi secara rinci, termasuk data Fungsi Sub Fungsi dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sumber Dana dan Cara Penarikan, dan Jenis Satker.

2.

Estimasi Pendapatan: data yang direkonsiliasi adalah jenis pendapatan dan jumlah rupiah;

3.

Realisasi Belanja: direkonsiliasi secara rinci seperti alotmen;

4.

Pengembalian belanja: direkonsiliasi secara detail, kecuali untuk nomor dan tanggal dokumen. Nomor dan tanggal dokumen ini akan berbeda antara UAKPA dengan KPPN disebabkan setoran ini melalui SSBP dan penomoran di UAKPA dibuat melalui aplikasi SAI, dimana 6 digit pertama adalah kode satker, 2 digit berikutnya adalah tahun anggaran, 2 digit selanjutnya adalah bulan, kemudian tiga digit selanjutnya adalah nomor urut;

5.

Realisasi pendapatan: yang dilakukan rekonsiliasi adalah ringkasan jenis pendapatan (nomor dan tanggal dokumen tidak perlu direkonsiliasi). Khusus untuk Pendapatan Pajak dan Cukai tidak dapat direkonsiliasi antara KPPN dengan KPP karena pembayaran/penyetoran pajak dapat dilakukan di seluruh Nusantara. Perbedaan antara KPPN dan KPP dijelaskan dalam CALK;

1


6.

Pengembalian pendapatan: direkonsiliasi secara rinci. Khusus untuk UAKPA yang belum dapat melaksanakan aplikasi SAI yang

disebabkan oleh UAKPA tidak mempunyai komputer dan atau pada wilayah belum ada listrik serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyusun Laporan Keuangan secara elektronis, penyusunan laporan keuangan dan rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : 1.

UAKPA berkoordinasi dengan KPPN dalam rangka memperoleh fasilitas untuk merekam data transaksi dengan menggunakan aplikasi SAI;

2.

Kemudian transaksi diproses lebih lanjut seperti posting, pencetakan laporan dan pengiriman ADK ke KPPN;

3.

Terhadap transaksi yang sudah diinput dan diproses jadi laporan disiapkan back up data setiap bulan. Hal ini perlu untuk menghindari kehilangan data.

II. PROSEDUR REKONSILIASI 1. Satuan Kerja atau UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan berupa LRA, Neraca, dan ADK, termasuk data transaksi pembiayaan dan perhitungan secara bulanan selambat-lambatnya 7 hari kerja bulan berikutnya ke KPPN; 2. Kepala

Subbagian

Umum

menerima

Surat

Pengantar,

Register

Pengiriman, Daftar Buku Besar (GL), dan Arsip Data Komputer (ADK-GL) dari UAKPA setiap bulan, yang kemudian diteruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi; 3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan upload ADK-GL UAKPA: a).

Menerima ADK-GL UAKPA dari Subbagian Umum;

b).

Melakukan UAKPA

c).

pengecekan

kelengkapan

dan

kebenaran

ADK-GL

dengan register pengiriman;

Setelah Upload ADK-GL UAKPA ke database KPPN, kemudian melakukan

pengecekan

register

penerimaan

ADK-GL

UAKPA

dengan register pengiriman dari UAKPA. Pengecekan ADK UAKPA dilakukan sebagai berikut : − Masuk ke Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi KPPN (SIA KPPN);

2


− Pada menu Utility, pilih Penerimaan GL Satker; − Masukkan disket / Flash Disk atau media penyimpanan lain yang berisi ADK-GL ; − Isikan kode satker dan bulan transaksi; − Klik tombol Proses sampai menghasilkan Register Penerimaan ADK-GL satker; − Bandingkan antara Register Pengiriman ADK-GL satker dengan Register Penerimaan ADK-GL satker yang dihasilkan dari aplikasi SIA KPPN. Apabila

hasil

pengecekan

ADK-GL

UAKPA

dengan

register

pengiriman tidak sama dengan register penerimaan, maka ADKGL UAKPA bersama registernya dikembalikan ke Subbag Umum; 4. Melakukan rekonsiliasi data SAU dengan data SAI dengan cara sebagai berikut : a).

Masuk ke aplikasi Rekonsiliasi;

b).

Pilih menu Level KPPN;

c).

Pilih menu rekonsiliasi dan pilih data yang akan direkonsiliasi, apakah realisasi Pajak, PNBP, Belanja, Uang Persediaan (UP), Pagu atau estimasi pendapatan;

d).

Isikan tanggal transaksi sesuai data yang akan direkonsiliasi;

e).

Pilih kategori data yang akan direkonsiliasi;

f).

Pilih tingkatan rekonsiliasi, ringkasan atau detail;

g).

Pilih parameter dan outputnya;

h).

Klik tombol Proses;

5. Mencetak dan meneliti Laporan Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI (Kd Lap:VS AUSAIBFD) dengan cara membandingkan unsur GL SAU dan unsur GL SAI serta memperhatikan apakah sama atau tidak sama pada kolom Status; 6. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU telah sesuai maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh An. Kuasa Bendahara Umum Negara dan An. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3


Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI) di buat rangkap dua, satu rangkap dikirimkan ke satker dan satu rangkap diarsipkan. 7. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU: a).

Apabila hasil SAI (UAKPA) yang mengandung salah, kirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi tersebut ke satker yang bersangkutan untuk dilakukan pengecekan ke dokumen sumber dan kemudian melakukan

perbaikan

data,

posting

dan

pencetakan

Bukti

Jurnal/Daftar Transaksi (BJ/DT). Bersama BJ/DT yang sudah diperbaiki Satker mengirimkan kembali hasil rekonsiliasi ke KPPN, kemudian dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi; b).

Apabila hasil SAU (KPPN) yang mengandung salah, lakukan pengecekan terhadap dokumen sumber, kemudian mengirimkan dokumen yang perekamannya salah kepada seksi terkait untuk diperbaiki, selanjutnya lakukan posting dan rekonsiliasi;

c).

Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 rangkap sesuai dengan PMK No.59/PMK.06/2005 dan ditandatangani oleh Kepala KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

satu rangkap diserahkan

pada pihak UAKPA dan 1 rangkap untuk arsip KPPN. Berita Acara Rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran V;

4

Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB

PEDOMAN REKONSILIASI ANTARA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DENGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa Kantor

Wilayah

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan

melaksanakan

rekonsiliasi dengan UAPPA-W setiap triwulan maka diperlukan suatu petunjuk yang lebih terinci bagi KANWIL Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan ketentuan tersebut. I. CAKUPAN REKONSILIASI 1. KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DENGAN UAPPA-W Data yang direkonsiliasi adalah seluruh data transaksi, tetapi dilakukan terhadap ikhtisar data. Jika ternyata hasil rekonsiliasi terhadap ikhtisar data menunjukkan masalah baru ditelusuri data sampai detail. 2. KANWIL-KANWIL DITJEN DEPARTEMEN KEUANGAN YANG BERBEDA WILAYAHNYA DENGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN Sesuai dengan ketentuan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UPPA-W) setiap triwulan. Pelaksanaan rekonsiliasi ini akan menemui kendala apabila lokasi Kanwil satker yang menjadi UAPPA-W ternyata lain dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimana lokasi satker berada. Dalam hal demikian perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1.

UAPPA-E1 koordinator

menunjuk di

salah

wilayah

satu

Kanwil

satker

Ditjen

sebagai

UAPPA-W

Perbendaharaan

untuk

melaksanakan rekonsiliasi; 2.

UAKPA mengirimkan ADK ke UAPPA-W koordinator untuk dilakukan rekonsiliasi. Setelah dilakukan rekonsiliasi di tinggkat UAPPA-W koordinator dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan apabila

1


masih

terdapat

data

UAKPA

yang

salah,

maka

UAKPA

memperbaikinya; 3.

Apabila data benar, UAKPA mengirim ADK ke UAPPA-W (Kanwil yang secara struktural membawahi UAKPA tersebut).

Kanwil Ditjen yang secara struktural membawahi satker-satker di beberapa propinsi, hanya melakukan rekonsiliasi terhadap data-data transaksi pada propinsi domisili Kanwil Ditjen tersebut.

Pengiriman

ADK ke UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan ADK dari seluruh UAKPA yang lokasinya di beberapa propinsi. II. PROSEDUR REKONSILIASI 1. Kepala Bagian Umum menerima Surat Pengantar, Laporan Keuangan, Register Pengiriman dan ADK-GL dari UAPPA-W setiap triwulan kemudian mengirimkannya kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 2. Kepala

Bidang

Akuntansi

dan

Pelaporan

mendisposisikan

Surat

Pengantar, Regiser Pengiriman dan ADK-GL UAPPA-W yang diterima dari Kepala Bagian Umum kepada Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi (PDA), dan Laporan Keuangan kepada Kepala Seksi Pelaporan; 3. Seksi PDA melakukan upload data serta melakukan verifikasi dengan cara mengecek kelengkapan dan kebenaran ADK-GL dengan register pengirimannya. Pengecekan ADK dilaksanakan sebagai berikut : a).

Pilih menu Proses, Æ sub menu Penerimaan GL UAPPA-W. Kemudian pilih jenis UAPPA-W. Jika memilih UAPPA-W biasa atau UAPPA-W 62/69 berarti data berasal dari UAPPA-W Kementerian Negara/Lembaga selain Kementerian Keuangan yang mempunyai kanwil-kanwil di daerah. Jika memilih UAPPA-W Kanwil atau UAPPA-W

62/69

Kanwil

berarti

data

berasal

dari

Kanwil

Kementerian Keuangan yang ada di daerah; b).

Isikan kode BA-ES-1, Wilayah dan bulan transaksi data yang akan diterima;

c).

Pilih lokasi data ADK UAPPA-W;

2


d).

Klik tombol Proses sampai menghasilkan Register Penerimaan ADKGL UAPPA-W;

e).

Bandingkan antara Register Pengiriman ADK-GL UAPPA-W dengan Register

Penerimaan

ADK-GL

yang

dihasilkan

dari

aplikasi

Akuntansi dan Pelaporan; 4. Apabila register upload sudah sama dengan register pengiriman, masukkan ADK_UAPPA-W ke dalam data base Aplikasi Akuntansi Pelaporan. Jika terdapat perbedaan antara

register upload dengan

register pengiriman dari UAPPA-W, maka ADK dan register pengiriman dikirim oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan kepada Kepala Bagian

Umum

untuk

dikembalikan

kepada

UAPPA-W

yang

bersangkutan; 5. Dalam hal rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Umum dengan data Sistem Akuntansi Instansi setiap triwulanan, rekonsiliasi dilakukan dengan cara sebagai berikut : a.

Masuk ke aplikasi Rekonsiliasi;

b.

Pilih menu Level Kanwil;

c.

Pilih menu rekonsiliasi dan pilih data yang akan direkonsiliasi, apakah realisasi Pajak, PNBP, Belanja, Uang Persediaan (UP), Pagu atau estimasi pendapatan;

d.

Isikan tanggal transaksi sesuai data yang akan direkonsiliasi;

e.

Pilih katagori data yang akan direkonsiliasi;

f.

Pilih tingkatan rekonsiliasi, ringkasan atau detail;

g.

Pilih parameter dan outputnya;

h.

Klik tombol Proses;

i.

Cetak Laporan Hasil Rekon;

j.

Laporan Hasil Rekonsiliasi dikirimkan ke Seksi Pelaporan.

6. Cetak laporan hasil rekonsiliasi triwulanan; Laporan yang dicetak adalah Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI (kode laporan : VSAUSAIOSD) dan dikirim ke Seksi Pelaporan;

3


7. Seksi Pelaporan membandingkan Rupiah GL SAU dan Rupiah GL SAI serta melihat pada kolom Status apakah sama atau tidak sama; 8. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi sudah sesuai antara SAI dengan SAU maka dibuatkan berita acara sesuai dengan PMK No.59/PMK.06/2005 yang ditandatangani a.n Kuasa Bendahara Umum Negara, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan pihak UAPPA-W.

Berita

acara

dan

Laporan

Hasil

Rekonsiliasi

(Hasil

Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI) di buat rangkap 2, 1 rangkap

dikirimkan

ke UAPPA-W dan 1 rangkap

diarsipkan. 9. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAU dengan SAI maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: a).

Apabila hasil SAI (UAPPA-W) yang salah − ADK-GL UAPPA-W dikembalikan ke UAPPA–W melalui Bagian Umum; − UAPPA–W selanjutnya memberitahukan/ mengirimkan kembali ADK ke UAKPA untuk diperbaiki; − UAKPA melakukan perbaikan dan mengirimkan hasilnya ke UAPPA-W; − UAPPA–W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari UAKPA; − UAPPA–W

mengirimkan

Laporan

Keuangan

dan

ADK–GL

perbaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan; − Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai dengan dikeluarkan berita acara rekonsiliasi; − Jika

masih

terdapat

perbedaan

dalam

rekonsiliasi,

yang

disebabkan oleh perbaikan data dengan jurnal koreksi, maka diidentifikasi jurnal koreksi tersebut pada periode selanjutnya, kemudian dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi. b).

Apabila hasil SAU (Kanwil) yang salah: − Memberitahukan data yang salah kepada KPPN;

4


− KPPN

melakukan

pengecekan

terhadap

dokumen

sumber,

memperbaiki data serta melakukan posting ulang; − Mencetak Laporan dan melakukan verifikasi; − Mengirim data perbaikan ke Kantor Wilayah; − Kantor Wilayah menerima data perbaikan dan selanjutnya melakukan proses rekonsiliasi sampai dengan pembuatan berita acara rekonsiliasi; 10. Berita acara rekonsiliasi yang telah ditanda tangani tersebut dibuat 2 lembar,

1 lembar diserahkan pada pihak UAPPA-W dan 1 lembar

sebagai arsip Kanwil. Contoh Berita acara rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran VI;

5

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents