DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN ERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 05 /PB/2005
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK YANG DiDANAl LOAN ADB 2127-INO DAN GRANT NETHERLANDS GOVERNMENT CO-FINANCING (STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek State Audit Reform Sector Development Project, Pemerintah Indonesia dan Asian Development Bank telah menetapkan lean agreement No.2127-INO sebagai sumber pembiayaan; b. bahwa program kegiatan yang bersumber dari Loan ADB No. 2127INO perlu dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan secara bertanggung jawab; c. bahwa untuk mempercepat realisasi pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Jan b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Proyek yang didanai Loan ADB 2127-INO dan Grant Netherlands Government Co-Financing (State Audit Reform Sector Development Project.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442); 5. Keputusan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Tahun 2004 Nomor 72 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor: 185/KMK,03/1995 dan No, Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995, yang diperbaharui dengan SKB Nomor 459/KMK.03/1999 dan Nomor KEP 264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999; 7. Peraturan Mentori Keuangan Nomor 571/PMK.06/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA 2005; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tangga! 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : 02/PB/2005 tanggal 9 Mei 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN PROYEK YANG DIDANAI LOAN ADB 2127-INO DAN GRANT NETHERLANDS GOVERNMENT COFINANCING (STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan : 1. State Audit Reform Sector Development Project (Loan ADB 2127-INO dan Grant Netherland's Government Co-Financing) yang seianjutnya disebut STAR-SDP adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kemarnpuan lembaga audit pemerintahan dengan mengembangkan support yang telah ada dan pengenalan teknik dan pendekatan yang memungkinkan tercipta efektifitas dan efisiensi kerja sesuai tujuan lembaga serta mengadopsi system audit Internasional yang dibiayai dari dana pinjaman Asian Development Bank (ADB), 2. Spesifikasi dari pinjaman dimaksud adalah sebagai berikut: a. Nomor Perjanjian b. Nomor Register c. Nomor Rekening Khusus d. Tanggal Penandatanganan Loan e. Tanggal Efektif f. Closing date g. Jumlah Loan Co Financing (Netherland's Government Co Financing) h. initial Deposit i. Executing Agency
2127-INO (SF) 10691901 601 245411 16 Desember 2004 17 Desember 2004 31 Desember 2009 SDR 16.680.000,00 EG, USD 25.000.000,00 USD 5.000.000,00 USD 2.500.000,00 Deputi Politik, Pertahanan, dan Keamanan, Bappenas
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal 2 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No. 601.245411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia. (2) Pembebanan dan pembayaran harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Loan No. 2127-INO (SF) seperti tercantum. pada Lampiran Peraturan ini. Pasal 3 (1) Pembayaran kontrak - kontrak valuta asing untuk konsultan harus dibayar daiam valuta asing yang bersangkutan dan tidak diperkenankan dibayar daiam rupiah (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas beban Rekening Khusus juncto SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 dan SE DJA NO, SE-130/A/1089 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tatacara Penyaluran Pembiayaan Training daiam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus.). (2) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI.
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan penerbitan SP2D KPPN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a, Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan approval sesuai dengan lampiran peraturan ini, dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy approval atas kontrak yang bersangkutan sesuai dengan SE DJA NO. SE-104/A/2000 tanggal 24 Juli 2000. b, Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada SPM harus sesuai dengan Surat EdaranDJANo. SE-84/A/71/0196 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, c,
Pada SPM agar dicantumkan nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor, dan tanggal BAP, kode dan besarnya persentase (porsi) kategori dan tanggal NOL (bila dipersyaratkan).
(2) Dalam pelaksanaan dengan mempergunakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.
Pencairan Uang Persediaan dibebankan pada Rekening
Uang
Persediaan
(UP)
harus
atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tidak Khusus, tetapi dibebankan pada Rekening
Bendahara Umum Negara/Kas Negara pada Bank Operasional sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Normor 02/PB/2005. b.
Pengajuan SPM-GU oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran harus disertai dengan Rekapitulasi Pengeluaran per katagori Loan Agreernent/NPLN sesuai dengan lampiran III SE DJA No,SE-207A/61/0291 tanggal 11 Pebruari 1991 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar B, SE DJA No.SE39/A/1990 tanggal 14 Maret 1990).
c.
Setiap penerbitan SP2D Nihil/Potongan porsi pinjaman/hibah, KPPN KCBI harus sekaligus menerbitkan SP2D penggantian atas SP2D Nihil/Potongan dimaksud sesuai dengan SE DJA NO.SE-41/A/61/0394 tanggal 17 Maret 1994, sedangkan KPPN Non KCBI tidak perlu menerbitkan SP2D penggantian sesuai SE DJA No.SE53.a/A/61/0494 tanggal 2 April 1994 juncto SE DJA NO.SE-143/A/61/1094 tanggal 3 OktobeM994.
(3) Pedoman pembayaran mengacu kepada: a. SE DJA No. SE-94 /A/61/0694 tanggai 25 Juni 1994 tentang Penerbitan SPM-RK Porsi BLN beban Rekening Khusus. b. SE DJA No. SE-43/A/61/0392 juncto SE DJA No. SE-32/A/83/0295 tanggat 27 Februari 1995 tentang Pembayaran Valuta Asing (Valas). c. SE DJA No. SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). d. SE DJA No. SE-130/A/1989 tanggai 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Permbiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus. e. SE DJA No. SE-54/A/2001 tanggai 24 April 2001, tentang Tata Cara Penatausahaan Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
BAB IV PENYIAPAN APLiKASI REPLENISHMENT/REIMBURSEMENT Pasal 5 (1) Executing Agency/PMU bersama-sama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Proyek menyusun dan menyiapkan dokumen bagi pembuatan Draft Withdrawal Application (WA) replenishment/reimbursement, Draft WA tersebut disusun berdasarkan: a. Fotocopy rekening koran dari rekening khusus berkenaan di Bank Indonesia yang diterima dari Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN); b. Fotocopy iembar kedua SP2D beserta bukti pendukungnya yang disampaikan oleh masing-masing implementing agency kepada executing agency setiap hari Senin untuk semua SP2D yang diterbitkan pada minggu sebelumnya. c.
Draft aplikasi disampaikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN)
(2) Direktorat PPHLN setelah memeriksa dan meneliti draft sebagaimana tersebut pada ayat (1), kemudian membuat cover letter WA untuk selanjutnya disampaikan secara lengkap kepada Asian Development Bank (3) Dalam hal Executing Agency atau Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan apiikasi tersebut pada ayat (1) secara berkala yang mengakibatkan tidak tersedianya saldo dana rekening khusus di Bank Indonesia, maka: a. Direktorat PPHLN dapat mernpertimbangkan untuk menghentikan (suspension) pembayaran dan penerbitan SP2D kepada proyek.
sementara
b. KPPN akan melaksanakan penghentian sementara dan/atau melakukan pembayaran kembali setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur PPHLN.
BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 6 (1) Sesuai dengan SE DJA No.SE-94/A/2003 tanggal 23 Mei 2003, kepada KPPN diwajibkan mengirimkan lembar ke-3 SP2D beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Untuk SPM-LS: 1. Fotokopi SPM-LS; 2. Berita Acara Pembayaran sebagaimana diatur pada SE 84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996; 3. Surat Persetujuan NOL ADB sepanjang dipersyaratkan.
DJA No. SE-
b. Untuk SPM-UP (isi/potongan ataupun NIHIL); 1. Fotokopi SPM-UP; 2. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar B, SE DJA No. SE-39/A/1990 tanggal 11 Maret 1990); 3. Rekapitulasi Pengeluaran per kategori NPLN yang dibuat oleh proyek (lampiran 111 SE DJA NO.SE-20/A/61/0291 tanggal 11 Pebruari 1991) dengan pengertian bahwa rekapitulasi pengeluaran per kategori dimaksud adalah realisasi SPM-UP yang diterbitkan pada saat itu yang terdiri dari porsi PHLN dan porsi pendamping. c.
Khusus untuk SP2D penggantian selain dilampirkan dokumen tersebut pada ayat (1) huruf b juga.harus dilampirkan fotokopi SP2D Nihil/Potongan bersangkutan.
(2) Pengiriman dokumen tersebut pada ayat (1) agar dilaksanakan setiap hari Senin untuk semua SP2D yang diterbitkan pada minggu sebelumnya dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri IV Gedung Perbendaharaan 1 Lantai 5 Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat 10710
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Pajak Pertambahan Nitai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang untuk porsi PHLN diberlakukan ketentuan perundangundangan perpajakan sebagai borikut: a. Peraturan Pemerintah (PP) No,43 tahun 2000; b. Peraturan Pemerintah (PP) No.25 tahun 2001; c. Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK,04/2000 tangga! 20 November 2000 dan perubahan kedua Keputusan Menteri Keuangan No,239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan No.463/KMK,01/1998 tanggal 21 Oktober 1988; d. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No,SE-80/A/71/0696 tanggai 6 Juni 1996; e. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran NO.S-256/A/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang penerusan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NO.KEP-526/P.J/2000 tanggal 7 Desember 2000; f. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran NO.SE-29/A.6/2001 tanggal 21 Februari 2001; g. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No,SE-106/A.6/2001 tanggal 6 Agustus 2001. Pasa! 8 Guna menghindari terjadinya kesalahan dalam penerbitan SP2D yang akan berpengaruh dalam proses replenishment, Kepala KPPN diminta untuk mengawasi penerbitannya atas beban pinjaman ini dengan sebaik-baiknya dan Kepala Kantor Wilayah diminta untuk mengawasi pelaksanaan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan inl di wilayah kerjanya. Pasal 9 (1) Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Inl berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai 1 Januari 2005; (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan diatur tersendiri. Pasai 10 Agar setiap orang mengetahuinya, memertntahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Inl dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Juni 2005
JENDERAL NIP.060046519
Lampiran Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-0T /PB/2005 Tanggal: 9 Juni 2005
ALOKASI DAN PENARIKAN DANA PINJAMAN LOAN ADB 2127-INO (SF) DAN GRANT NETHERLAND's GOVERNMENT CO-FINANCING {STATE AUDIT REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROJECT) REKENING KHUSUS.................. No.
LOAN AND COFINANCED ALLOCATION
Categori
ADB Loan SDR {'000)
1 2
3
i Research and Development (Extention and Demonstration) - Pilots institutional Development and Strengthening lumpsums Vehicles and Equipment
1.040
4.040
USD Equivalent ('000) 1.559 6.055
2.242
Cofinanced USD ('000)
TOTAL
1 PERCENTAGE OF BANK FINANCING
PERCENTAGE OFGOI FINANCING
%
Basis for Withdrawal from the Loan Account
%
Percent of total expenditure (100% for foreign and 90% for local) 100% of foreign expenditure 100% of locai expenditure
10
Percent of total expenditure (100% of foreign and 67% of local) Percent of total expenditure (100% of foreign and 83% of local Percent of total expenditure (100% of foreign and 94% of local) Percent of total expenditure (100% of foreign and 14% of local) Percent of amount due
14
USD | ('000)
-
1.559
90
-
6.055
100
985
3.226
86
1.496 4
Consulting Services
5.682
8.515
1.059
9.574
88
5
Training/Scholarships
3.073
4.606
1.759
6.365
95
6
P!U & CIU Operation & Maintenance
585
876
1.023
1.899
7
Interest during Implementation Unallocated Total
419
628
-
628
345 16.680
519 25.001
176 5.001
695 30.002
8
27
100
0
12
5
73
0
