DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DiREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 06 /PB/2005 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD N0.471O-IND/IDA CREDIT NO.3806-IND (THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta perwujudan prinsip-prinsip good governance, pemerintah telah berupaya melalui kegiatan Program Pengembangan Kecamatan Tahap III (Third Kecamatan Development Project); b. bahwa program kegiatan yang bersumber dari Loan IBRD No.4710IND/IDA CREDIT No.3806-IND perlu dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan secara bertanggung jawab; c. bahwa untuk mempercepat realisasi pinjaman luar negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan Dana Loan IBRD No.4710-IND/IDA CREDIT No.3806-IND (Third Kecamatan Development Project).
Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-undang Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 61 Tahun 2004;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Niiai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN Tahun 2005; 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pernbangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 masing-masing No.185/KMK.03/1995 dan No.031/Ket/5/1995 juncto No.459/KMK.03/1999 dan No. KEP264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tanggal 9 Met 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DANA LOAN IBRD NO.4710IND/IDA CREDIT NO.3806-IND (THIRD KECAMATAN DEVELOPMENT PROJECT). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan :
1. Third Kecamatan Development Project (Loan IBRD No.4710-IND/IDA CREDIT No.3806-IND) adalah program pengembangan kecamatan tahap III dimana kegiatannya ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di pedesaan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta perwujudan prinsip-prinsip good governance yang dibiayai dari dana pinjaman Bank Dunia, 2. Spesifikasi dari pinjaman dimaksud adalah sebagai berikut: a. b. c. c. d. e.
Nomor Pinjaman Tanggal Penandatangan Loan Nomor Register Effective Date Closing Date Jumlah Pinjaman -Loan IBRD No. 4710-IND I D A Credit No. 3806-IND f. Initial Deposit g. Executing Agency
IBRD 4710-lND/IDA Credit 3806-IND 2 Juni 2004 10681901/10680201 20 Januari 2005 31 Desember 2008 USD 45,500,000.SDR 32,160,000.USD 9,000,000,Ditjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal 2 Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus No, 601.240.411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Pasal 3 Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Loan IBRD No. 4710-IND/ IDA Credit No. 3806-IND sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini, Pasal 4 (1) Pembayaran kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA No.SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/ Valuta Asing atas beban Rekening Khusus juncto SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 dan SE DJA No. SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989). (2) SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI.
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 5 (1) Dalam penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-LS, KPPN memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
hams
a. Pembayaran ternadap kontrak-kontrak yang mempersyaratkan no-objection letter (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilamptri copy "NOL" sesuai dengan SE DJA No. SE-104/A/2000 tanggal 24 Juli 2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (final/signed contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran DJA No. SE-84/A/71/0696 tanggai 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemehntah yang dibiayai dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. c. Pada SPM tercantum nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk adendum, nomor, dan tanggal BAP, nomor pinjaman, kode dan besarnya persentase (porsi) kategori dan tanggal NOL (bila dipersyaratkan), (2) Pencairan Dana Kategori 1a. {Grants for sub-Project). a. Kabupaten Kapasitas Fiskal Rendah. i. SP2D Tahap I sebesar 20 % dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), dapat diterbitkan apabita dana cost sharing daerah telah ditransfer ke rekening kolektif desa atau rekening BPPK dengan melampirkan: 1. Copy Rekening Koran atau Rekening BPPK; 2. Surat Penetapan Camat (SPC), Lampiran II; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SF*2), Lampiran III; 4. Berita Acara Penggunaan Dana Koiektif (BAPDK), Lampiran IV; 5. Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK), Lampiran V; 6. Kuitansi, Lampiran VI. ii. SP2D Tahap II sebesar 40 % dari niiai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai 90 % atau lebih, dengan melampirkan: 1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Lampiran IV, 2. Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK), Lampiran V; 3. Kuitansi, Lampiran VI; iii. SP2D Tahap E l l sebesar 20% dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana Tahap II telah mencapai 90% atau lebih, dengan melampirkan: 1. 2. 3. 4.
Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Lampiran IV; Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK), Lampiran V; Kuitansi, Lampiran VI; Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan PjOK bersangkutan, Lampiran VII.
b. Kabupaten Kapasitas Fiskal Sedang i. SP2D Tahap I sebesar 40 % dari nilai SP2, dapat diterbitkan apabila dana cost sharing daerah telah ditransfer ke rekening kolektif desa atau rekening BPPK dan penggunaan dana cost sharing telah mencapai 90% atau lebih, dengan melampirkan: 1. Copy Rekening Koran atau Rekening BPPK; 2. Surat Penetapan Camat (SPC), Lampiran II; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), Lampiran III; 4. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Lampiran IV; 5. Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK), Lampiran V; 6. Kuitansi, Lampiran VI; 7. Copy Rekening Koran atau Rekening BPPK. ii. SP2D Tahap II sebesar 20 % dari nilai SP2 dapat diterbitkan apabila penggunaan dana Tahap I telah mencapai 90 % atau lebih, dengan melampirkan: 1. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Lampiran IV; 2. Laporan Penggunaan Dana Kolektif {LPDK), Lampiran V; 3. Kuitansi, Lampiran VI; 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan PjOK bersangkutan, Lampiran VII. c. Kabupaten Kapasitas Fiskal Tinggi SP2D sebesar 30 % dari nilai SP2, dapat diterbitkan apabila dana cost sharing daerah telah ditransfer ke rekening kolektif desa atau rekening BPPK dan penggunaan dana cost sharing telah mencapai 90% atau lebih, dengan melampirkan: 1. Copy Rekening Koran atau Rekening BPPK; 2. Surat Penetapan Camat (SPC), Lampiran II; 3. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), Lampiran III; 4. Berita Acara Penggunaan Dana Kolektif (BAPDK), Lampiran IV; 5. Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK), Lampiran V; 6. Kuitansi, Lampiran VI; 7. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oteh Ketua UPK dan PjOK bersangkutan, Lampiran VII. (3) Pencairan Dana Kategorl 1 .b {Kecamatan Planning Grants), Kategori 1 ,d (Reconstruction Planning Grants under Part F of the Project) dan Kategori 2 (Training under Parts B through E of the Project, facilitation support under parts B through E of the Project, and workshops). a. Pengisian dana awal sebesar perkiraan kebutuhan gaji dan tunjangan Fasilitator Kecamatan (FK) selama 3 (tiga) bulan dengan dilampiri: i. Surat Pemberitahuan Norn or "Rekening Induk FK" di Bank Koordinator; ii. Kontrak Kerja dan MOU antara Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan Bank Koordinator; in. Daftar rencana kebutuhan 3 (tiga) bulan; b. Pengisian dana setiap bulan berikutnya, dengan dilampiri: i. Perkiraan kebutuhan gaji dan tunjangan FK untuk bulan yang bersangkutan; ii. Rekapitulasi Pengisian dan Penggunaan Dana Rekening Induk FK; iii. Copy Laporan payroll Bulanan dari Bank Koordinator, yang telah disahkan Pejabat Pembuat Komitmen;
c. Atas dasar SPM, KPPN menerbitkan SP2D dengan memindah bukukan (transfer) dana ke "Rekening Induk FK" sesuai dengan yang tersebut dalam SPM berkenaan. (4) Pencairan Dana Kategori 1.c {Grants under Part F of the Project) a. Bagi tokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Prbpinsi Sumatera Utara, atau daerah lain yang ditetapkan sebagai lokasi bencana alam diberlakukan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PPK Rehabilitasi Pasca Bencana. b. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. c. Untuk Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dengan nilai kurang atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pencairan dana dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahap, dengan lampiran SPM sebagai berikut: i. ii. iii. iv. v. vi.
Surat Penetapan Camat (SPC), Lampiran II; Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), Lampiran III; Berita Acara Penggunaan Dana Koiektif (BAPDK), Lampiran IV; Laporan Penggunaan Dana Koiektif (LPDK), Lampiran V; Kuitansi, Lampiran VI; Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan PjOK bersangkutan, Lampiran VII.
d. Untuk Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dengan nilai lebih dari Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) pencairan dana dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan lampiran SPM sebagai berikut: i. SP2D Tahap I sebesar 40 % dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dengan melampirkan: 1. Surat Penetapan Camat (SPC), Lampiran II; 2. Surat Perjanjian Pendanaan (SP2), Lampiran III; 3. Berita Acara Penggunaan Dana Koiektif (BAPDK), Lampiran IV; 4. Laporan Penggunaan Dana Koiektif (LPDK), Lampiran V; 5. Kuitansi, Lampiran VI. ii. SP2D Tahap II sebesar 40 % dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diajukan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90 % atau lebih, dengan melampirkan: 1. Berita Acara Penggunaan Dana Koiektif (BAPDK), Lampiran IV; 2. Laporan Penggunaan Dana Kolektif (LPDK); Lampiran V; 3. Kuitansi, Lampiran VI. iii. SP2D Tahap III sebesar 20 % dari nilai Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) dapat diajukan apabila penggunaan dana tahap sebelumnya telah mencapai 90 % atau lebih, dengan melampirkan: 1. Berita Acara Penggunaan Dana Koiektif (BAPDK), Lampiran IV; 2. Laporan Penggunaan Dana Koiektif (LPDK), Lampiran V; 3. Kuitansi, Lampiran VI; 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyefesaikan Pekerjaan (SPKMP) yang ditandatangani oleh Ketua UPK dan PjOK bersangkutan, Lampiran VII. e. Atas dasar SPM, KPPN menerbitkan SP2D dengan memindah bukukan (transfer) dana ke rekening koiektif desa atau rekening BPPK pada Bank Pemerintah setempat sesuai yang tersebut dalam SPM berkenaan.
(5) Pencairan Dana Kategori 3 [Consultants Services under Part C of the Project and Part D and E of the Project)) a. Pengajuan dana awal sebesar perkiraan kebutuhan 3 (tiga) bulan kebutuhan gaji, tunjangan, dan biaya operasional Konsultan Manajernen Nasional (KM-Nas) dan Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab) dengan lampiran: i.
Surat Pemberitahuan Nomor "Rekening Master KM-Nas" dan "Rekening KMKab";
ii.
Kontrak Kerja dan MOU antara Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan "Perusahaan Pelayanan Administrasi";
iii. Daftar rencana kebutuhan 3 (tiga) bulan. b. Pengisian dana setiap bulan berikutnya, dengan dilampiri: i.
Rekening Koran "Rekening Master KM-Nas" dan "Rekening Master KM-Kab" yang disetujui Pejabat Pembuat Komitmen;
ii. Daftar rencana kebutuhan dana bulan yang bersangkutan; iii. Rekapitulasi Pengisian dan Penggunaan Dana "Rekening Master KM-Nas" dan "Rekening Master KM-Kab"; iv. Copy Laporan Bulanan dari "Perusahaan Pelayanan Administrasi KM-Nas" dan Perusahaan Pelayanan Administrasi KM-Kab", yang telah disahkan oieh Pejabat Pembuat Komitmen. c. Atas dasar SPM, KPPN menerbitkan SP2D dengan memindah bukukan (transfer) dana ke "Rekening Master KM-Nas" dan "Rekening Master KM-Kab" sesuai dengan yang tersebut dalam SPM berkenaan. (6) Pencairan Dana Kategori 4 (Incremental Operating Costs) Pengajuan SPM kepada KPPN, dikelola oleh Executing Agency dan dilaksanakan dengan mekanisme Statement of Expenditure (SOE), dengan porsi pembiayaan sebagaimana tercantum Lampiran I. BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 6 (1) Pengisian kembali dana rekening khusus secara berkala dengan penyampaian Financial Monitoring Report (FMR) sesuai prosedur yang berfaku menjadi tanggungjawab Executing Agency/Satuan Kerja di Departemen Dalam Negeri. (2) Apabila Executing Agency/Satuan Kerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan saido akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka pembayaran oleh KPPN akan dihentikan sementara. (3) Penghentian sementara dan atau pembayaran kembali dapat dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dart Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN).
BABV PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 7 Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, diminta agar KPPN mengirimkan copy SP2D dan SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu : a.
BAP.
b.
NOL (Form 384C) sepanjang dipersyaratkan.
c Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (Lampiran Ell, SE DJA No. SE20/A/61/0291 tanggal 11 Februari 1991 tentang Laporan Penerbitan SPM dana Pinjaman Bank Dunia). Pasal 8 Pengiriman SP2D yang diterbitkan beserta dokumen pendukungnya, dilaksanakan setiap hah Senin dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengeiolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Sub Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II (PHLN II) Gedung Perbendaharaan I Lantai V Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta (10710)
BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 9 (1) Dalam mengelola dana keuangan negara yang tersimpan dalam Rekening Induk FK, Rekening Master KM-Nas dan Rekening Master KM-Kab, Bank Pemerintah yang ditunjuk harus berpedoman pada Surat Menteri Keuangan No.: B-224/MK/V/6/1970 tanggat 29 Juni 1970 dan No.: B-297/MMV/4/1971 tanggal 29 April 1971 tentang pemindahbukuan Jasa Giro atas nama rekening-rekening bendaharawan dan SE DJA No. SE-128/A/542/1190 tanggal 6 November 1990 tentang penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Surat Ditjen Anggaran No.: S-3921/A/54/1091 tanggal 30 Oktober 1991 tentang pemindahbukuan Jasa Giro Bendaharawan yang menyimpan uangnya di Bank Pemerintah dan peraturan yang berlaku lainnya yang berkaitan (2) Pada akhir kegiatan Program Pengembangan Kecamatan, apabila masih terdapat sisa dana dalam Rekening Induk FK, Rekening Master KM-Nas, Rekening Master KM-Kab harus disetor kembali ke Rekening Khusus pada Bank Indonesia Pusat. (3) Daftar kabupaten lokasi PPK fase III dan kapasitas fiskalnya, sesuai Lampiran VIII,
Pasaf 10 (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung 1 Januari 2005. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan diatur tersendiri. Pasal 11 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2005 JENDERAL
Lampiran I Perdirjen Perbendaharaan Nomor 06 /PB/2OO5 Tanggal 9 30012005
DAFTAR PRESENTASE PEMBIAYAAN Dana Loan Number IBRD 4710 IND/Credit IDA Number 3806 IND (Kecamatan Development Project Phase III) Rekening Khusus No. 601.240.411
No. 1
Uraian Kategori
Kode Kategori
rsentase Loan 100%
SOE Threshold/NOL ( USD Eq ) All SOE
Grants for Sub-Project
I(a) *)
Kecamatan Planning Grant
1 (b) **)
100%
All SOE
2
Training underPart B through E of the Project, facilitation support under Part B through E of the Project, and Workshop
2 **)
100%
Non SOE
3
Consultants Services under ; (a) Part C of the Project and Part D and E of the Project) Part C of the Project ( b ) P a rt B. 2a n dD o ft h e Project
3**)
100 %
Non SOE
4
Incremental Operating Costs
4*)
80%
All SOE
Catatan : *) Pembebanan terhadap kategori tersebut dalam pengajuan SP2D ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL final dari Bank Dunia **) Pembebanan terhadap kategori tersebut dalam pengajuan SP2D ke KPPN berapapun nilai kontraknya harus dilampiri NOL final dari Bank Dunia
Lampfran II
BANTUAN PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN
SURAT PENETAPAN CAMAT..................................................... Sesuai dengan hasil keputusan rapat Musyawarah Antar Desa Kecamatan ....................Kabupaten................Propinsi .......................Vang diselenggarakan pada hari...................... , tanggal............... dengan ini ditetapkan bahwa nama desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana Bantuan Program Pengembangan Kecamatan ........ Tahun Anggaran ....... / ......adalati sebagai berikut:
TOTAL:| Rp. Demikian untuk dipergunakan seperiunya. Ditetapkan di Pada Tanggal Camat Atas Nama Bupati.. Tembusan disampaikan kepada : 1 Bupati............................. 2 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara............... 3 PjOK Bantuan Program Pengembangan Kecamatan............ 4 Fasilitator Kecamatan 5 Bank penyalur setempat yang disetujui Forum Antar Desa Petikan disampaikan kepada para Kepala Desa Penerima Bantuan.
Lampiran III
PROYEK PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SURAT PERJANJIAN PENDANAAN (SP2) Nomor : Tanggal : Yang bertanda tangan dibawah ini karni : Nama Jabatan Penanggungjawab Operasiona! Kegiatan Pengembangan Kecamatan, Kecamatan Kabupaten..............................., Propinsi ..........................
(PjOK) Program .............................
Berdasarkan SK Bupati .................. , Nomor ........ bertindak atas nama Pemerintah Repubiik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. Nama Jabatan
Ketua Unit Pengeloia Kegiatan (UPK), Kecamatan ............... Kabupaten ...................... selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.
Dengan ini menyepakati ha!-hal sebagai berikut:
(1) (2) (3) (4) (5) No.
Pihak Pertama, menyetujui pemberian dana Proyek Program Pengembangan Kecamatan kepada Pihak Kedua sebesar Rp ............... dengan 3 tahap pembayaran yaitu tahap I :........ %, tahap II : .........%, tahap III : ........% dari nilai SP2. Penarikan tahap I dilaksanakan setelah penandatanganan SP2. Penarikan tahap II dari KPPN setelah penyaluran tahap I kepada TPK telah mencapai 90%. Penarikan tahap III dari KPPN setelah penyaluran tahap I dan II kepada TPK telah mencapai 90%. Pihak Kedua berkewajiban menyalurkan dana kepada seluruh TPK sesuai dengan usulan yang diajukan dan disepakati dalam rapat Musyawarah Antar Desa sebagai berikut: Nama Desa
Sarana/ Prasarana
Kegiatan Ekonomi Produktif
Kegiatan Peningkatan Kualitas & Kapasitas Masyarakat (Rp)
TOTAL (Rp)
TOTAL (6)
Pembayaran kepada pihak ke 2 dilaksanakan meialui Bank ........................ No Rek
.................................. atas nama Rekening Kolektif BPPK Kecamatan .................... Pihak Pertama
Pihak Kedua
PjOK Program Pengembangan Kecamatan Kecamatan...........................
Ketua UPK Kecamatan ..
■ ■ ■ )
Mengetahui: Camat.........
Lampiran IV
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA KOLEKTIF (BAPDK)
Nomor : Pada hari ini ..............................tanggal .......................... kami yang bertanda tangan dibawah ini 1. II.
Nama Jabatan PjOK
Program
Nama
Pengembangan , Kabupaten ........
Kecamatan,
Kecamatan
Ketua Unit Pengelola Jabatan Kegiatan (UPK), dengan ini secara bersamasama telah melakukan penelitian ; (1)
Seiuruh TPK Desa teiah siap melaksanakan pekerjaan Ekonomi Produktif, Simpan Pinjam, sarana/prasarana, Pendidlkan, Kesehatan, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat tahap 1 / 2 / 3 kegiatan Bantuan Program P e n g e m b a n g a n K e c a m a t a n T a h u n A n g g a r a n ............(untuk penarikan dana tahap I)
(2)
Telah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif, maka seiuruh TPK yang bersangkutan layak untuk memperoleh pembayaran tahap 1 / 2 / 3 sebesar Rp. ............................. dengan rincian penggunaan dana bantuan PPK sebagaimana tercantum dalam tabel (teriampir).
Berdasarkan pemberian bantuan ini, maka seiuruh desa melalui TPK bertanggung jawab sepenuhnya atas penyeiesaian kegiatan dimaksud sesuai jadwal dan target yang teiah ditentukan, dengan pendampingan Fasilitator Kecamatan. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK)
Ketua Unit Pengelola kegiatan (UPK)
Lampiran V
( Sebagai Lampiran BAPDK No.
.Tanggal
Kecamatan:
Pemyataan Fasliitator Kecamatan Kami telah meneliti LPDK ini dan bertanggung jawab atas kebenarannya
Nama jelas. tanda tangan, dan CapFK ________
Telah menelliti kebenarannya PjOK
Keaia UPK
Lampiran VI
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN KUITANSI Telah terima dari
; Penanggung
jawab
Operasional
Kegiatan
(PjOK)
Program
Pe ngembangan Kecamatan, Kecamatan ............................., Kabupaten ................................ , Propinsi ..................................
Uang sebcsar
.(dengan huntf)
Terbilang
Rp.................................................................... (dengan angka )
Untuk keperluan
Pembayaran tahap........., dalam rangka pelaksanaan Bantuaii Program Pengembangan Kecamatan bagi desa - desa di Kecamatan
Sesuai dengan BAPDK Nomor..................... , tanggal
Yang Membayar , PjAK
Setuju dibayar, PjOK
(■■
Yang menerima, Ketua UPK
Mengetahui, Fasilitator Kecamatan
Lampiran VII PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN (SPKMP)
Yang bertanda tangan dibawah ini, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)/Pemimpin Proyek Bantuan Program Pengembangan Kecamatan .............................dan Ketua UPK Kecamatan ........................... dengan ini menyatakan bahwa ; Penyaluran dana ke TPK untuk kegiatan Ekonoml Produktif, Simpan Pinjam, sarana/prasarana, Pendidikan, Kesehatan, dan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Masyarakat bagi Kecamatan .......................... telah mencapai kemajuan sekurangkurangnya sebesar 90% dari dana Tahap I dan I! yang tetah dicairkan, sesuai dengan rencana yang disepakati dalam SP2. Dengan pencairan tahap terakhir ini, maka Ketua UPK Kecamatan ......................... berkewajiban menyalurkan dana tersebut kepada seluruh TPK Desa sesuai dengan yang disepakati dalam Musyawarah Antar Desa. Seluruh TPK berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sarana/prasarana dan memelihara sarana/prasarana serta melestarikan perguliran dananya.
Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK),
Ketua UPK,
LAMPIRANVIIi DAFTAR KAPASITAS FISKAL KABUPATEN LOKASI PPK NO
NAMA KECAMATAN
I. PROPINSI SUMATERA UTARA 1 NIAS 2 NIAS SELATAN 3 MANDAILING NATAL 4 TAPANULI SELATAN 5 TAPANULI UTARA 6 HUMBANG HASUNDUTAN 7 TOBASAMOSIR 8 SAMOSIR
KAPASITAS FISKAL
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
II. PROPINSI SUMATERA BARAT 1 2 3 4 5
PESISIR SELATAN SOLOK SOLOK SELATAN PASAMAN PASAMAN BARAT
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
III. PROPINSI R I A U 1 INDRAGIRI HULU 2 KUANTAN SENGINGI 3 ROKAN HULU 4 PELALAWAN
TINGGI SEDANG SEDANG TINGGI
IV PROPINSI SUMATERA SELATAN 1 OGAN KOMERING ILIR 2 OGAN ILIR 3 LAHAT 4 KOTA PAGAR ALAM 5 MUSI BANYUASIN 6 BANYUASIN
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
V. PROPINSI LAMPUNG 1 2 3 4 5
LAMPUNG TENGAH LAMPUNG TIMUR LAMPUNG UTARA WAY KANAN TULANG BAWANG
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
Halaman 1 dari 5
VI. PROPINSI BANTEN 1 PANDEGLANG 2 LEBAK 3 SERANG
RENDAH RENDAH RENDAH
VII. PROPINSI JAWABARAT 1 SUKABUMI 2 CIANJUR 3 BANDUNG 4 GARUT 5 TASIKMALAYA 6 CIAMIS 7 CIREBON 8 MAJALENGKA 9 SUMEDANG 10 INDRAMAYU 11 SUBANG 12 PURWAKARTA 13 KARAWANG 14 KUNINGAN
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
VIII PROPINSI JAWA 1 2 3 A
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16
CILACAP BANYUMAS BANJARNEGARA KEBUMEN WONOSOBO BOYOLALI SUKOHARJO WONOGIRI GROBOGAN REMBANG PATI DEMAK BATANG PEMALANG TEGAL BREBES
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
IX. PROPINSI D. I.YOGYAKARTA 1 KULON PROGO 2 GUNUNG KiDUL
Halaman 2 dari 5
RENDAH RENDAH
X. PROPINSI JAWATIMUR 1 PONOROGO 2 MALANG 3 LUMAJANG 4 PROBOLINGGO 5 MOJOKERTO 6 BOJONEGORO 7 TUBAN 8 LAMONGAN 9 BANGKALAN 10 SAMPANG 11 PAMEKASAN 12 SUMENEP
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
XI. PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15
SUMBA BARAT SUMBA TIMUR KUPANG ROTE NDAO TIMOR TENGAH SELATAN TIMOR TENGAH UTARA BELU ALOR LEMBATA FLORES TIMUR SIKKA ENDE NGADA MANGGARAI MANGGARAI BARAT
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG SEDANG RENDAH SEDANG RENDAH RENDAH
XII. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
1 2 3
KOTAWARINGIN TIMUR SERUYAN KATINGAN
TINGGI TINGGI TINGGI
XIII. PROPINSI KALIMANTAN SELATAN 1
2 3 4
KOTA BARU BARITO KUALA HULU SEI UTARA BALANGAN
TINGGI SEDANG SEDANG SEDANG
XI , PROPINSI SULAWESI UTARA V 1 2 3
BOLAANG MONGONDOW MINAHASA UTARA MINAHASA SELATAN
Halaman 3 dan 5
RENDAH RENDAH RENDAH
.
XV. 1 2 3 4
.
■
..................................................
PROPINSI GORONTALO GORONTALO BONE BOLANGO BOALEMO POHUWATO
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
XVI. PROPINSI SULAWESI TENGAH 1 2 3 4 5 6 7 8
BANGGAI TOJO UNA-UNA DONGGALA PARIGl MOUTONG TOLI-TOLI BANGGAI KEPULAUAN BUOL MOROWALI
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH SEDANG RENDAH SEDANG SEDANG
XVIl PROPINSI SULAWESI 1 2 3 4 5
WAJO LUWU TANA TORAJA LUWU UTARA LUWU TIMUR
SEDANG RENDAH RENDAH SEDANG SEDANG
XVIII. PROPINSI SULAWESI BARAT 1 2
POLEWALI MAMASA MAMASA
RENDAH RENDAH
XIX. PROPINS! SULAWESI TENGGARA
1 2 3 4
BUTON MUNA KOLAKA KOLAKA UTARA
RENDAH RENDAH RENDAH RENDAH
XX. PROPINSI MALUKU 1 MALUKU TENGGARA 2 KEPULAUAN ARU
SEDANG SEDANG
XXI. PROPINSI MALUKU UTARA
1 2 3
HALMAHERA SELATAN HALMAHERA BARAT HALMAHERA UTARA
SEDANG SEDANG SEDANG
XXII. PROPINSI PAPUA
1 2 3 4 5
TINGGI TINGGI TINGGI TINGGI SEDANG
MERAUKE MAPPI ASMAT KEEROM KODYAJAYAPURA
Haiaman 4 dari 5
XXIII. PR0PINSI IRIAN JAYA BARAT 1 SORONG 2 SORONG SELATAN 3 MANOKWARI
Halaman 5 dari 5
SEDANG SEDANG SEDANG
