DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENUNJUKAN

PARA PEJABAT DI L1NGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN LAIN SEBAGAINYA SERTA MELAKSANAKAN WEWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri 140/KMK.03/2009 telah diatur pendelegasian

Keuangan Nomor sebagian wewenang

Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menugaskan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak ke dalam daerah kawasan bebas; b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 180/KMK.01/2009 telah diatur pendelegasian sebagian wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menandatangani surat keputusan mutasi kepegawaian dan lain sebagainya di bidang kepegawaian; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.01/2009 telah diatur pendelegasian sebagian wewenang Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. Illd di Iingkungan Direktorat Jenderal Pajak; d.

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengatur penunjukan para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi kuasa untuk atas nama Direktur Jenderal Pajak menandatangani keputusan-keputusan, surat-surat, dan lain sebagainya, serta melaksanakan wewenang di bidang kepegawaian;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Direktur Jenderal Pajak Menandatangani Surat Keputusan dan Lain Sebagainya serta Melaksanakan Wewenang di Bidang Kepegawaian;

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2009 tentang Penugasan Kepada PejabatiPegawai Direktorat Jenderal Pajak Dalam Rangka Pengawasan Atas Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas.

2.

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

180/KMK.01/2009

tentang

Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian; 3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK.01/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan untuk Menetapkan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a Sampai Dengan Golongan IlI/b di Lingkungan Masing-Masing.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI L1NGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN LAIN SEBAGAINYA SERTA MELAKSANAKAN KEWENANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN. Menunjuk para pejabat yang tertera dalam kolom 2 daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini untuk atas nama Direktur Jenderal Pajak menandatangani keputusan-keputusan, surat-surat, dan lain sebagainya, serta melaksanakan wewenang di bidang kepegawaian sebagaimana tertera dalam kolom 3 daftar Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Bentuk keputusan-keputusan dan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini. Pad a saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku maka: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-33/PJ.l2002 tentang Penunjukan Para Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang Diberi Kuasa Atas Nama Direktur Jenderal Pajak untuk Menandatangi Surat-Surat Keputusan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01 IPJ/UP.41 12005 tentang Penunjukan

Para Pejabat di Lingkungan

Direktorat Jenderal

Pajak untuk Menetapkan dan Menerbitkan Surat Izin Cuti Bagi Para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Masing-Masing Kecuali Cuti di Luar Tanggungan Negara dan Cuti yang Dijalankan di Luar Negeri; 3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-40/PJ/2008 tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Direktur Jenderal Pajak Menandatangani Surat Keputusan Mutasi Kepegawaian dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian; dan 4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak lain yang ketentuannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan

Direktur

Jenderal

Pajak

ini mulai

berlaku

sejak

tanggal

ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan; 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan; 5.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

6.

Para Direktur, para Tenaga Pengkaji, para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

7. 8.

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan; Para Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;

9. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; 10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara.

Ditetapkan di Jakarta pa a tanggal 5 Januari

2010

IREKTUR JENDERAL PAJAK

AD TJIPTARDJO 0044911

t

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR OW/PJ/2009 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT DI L1NGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG DIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DAN LAIN SEBAGAINYA SERTA MELAKSANAKAN WEWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

NO PEJABAT YANG DIBERI KUASA (1) (2) 1. ISekretaris Direktorat Jenderal Pajak

KEWENANGAN YANG DIKUASAKAN (3) 1. Menandatangani keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. lIa sampai dengan Gol. IIle di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 2. Menandatangani keputusan peneabutan/pembatalan surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a sampai dengan Gol. Ilie di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 3. Menandatangani keputusan Petikan III Asli II (sebagai pengganti Petikan I Asli yang hilang) surat keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Gol. lIa sampai dengan Gol. Ilie di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 4. Menandatangani keputusan pembebasan dari jabatan untuk pejabat eselon IV yang menjalani tugas belajar di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 5. Melantik para pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. 6. Melantik para pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 7. Melantik para pejabat fungsional di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 8. Menandatangani keputusan mutasi/pemindahan para pegawai yang tidak menduduki jabatan strukturallfungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 9. Menandatangani keputusan mutasi/pemindahan atas permohonan sendiri para pegawai Gol. IlI/a ke atas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 10. Menandatangani surat pemberian Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (empat belas) hari kepada para pejabat eselon III di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak. 11. Menandatangani surat pemberian Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Cuti Besar, Cuti karena Alasan Penting, atau Cuti Bersalin untuk: a. Pejabat eselon III; b. Pejabat eselon IV; dan e. Pejabat fungsional Gol. IV/a ke atas. di Iingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 12. Menandatangani keputusan kenaikan pangkat reguler dan pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lib sampai dengan Gol. Illd di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 13. Menandatangani keputusan peneabutan/pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat reguler atau pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lIb sampai dengan Gol. Illd di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 14. Menandatangani Petikan III Asli II (sebagai pengganti Petikan I Asli yang hilang) surat keputusan kenaikan pangkat reguler atau pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lib sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 15. Menandatangani surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan dan surat pernyataan masih menduduki jabatan untuk jabatan eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Direktorat Jender~1Pajak. 16. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. IIl1ddari instansi lain yang melimpah ke Direktorat Jenderal Pajak. 17. Menandatangani keputusan penyesuaian tingkatljenjang/tunjangan jabatan fungsional: a. Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil (Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Penyelia); b. Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli (Pertama dan Muda); di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

IV

18. Menandatangani a.

keputusan

penyesuaian

tingkat/jenjang/tunjangan

jabatan fungsional:

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Terampil (Pelaksana,

Pelaksana

Lanjutan dan Penyelia);

b. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Ahli (Pertama dan Muda); di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. 19. Menandatangani a.

Pemeriksa

keputusan

pembebasan

sementara

Pajak Tingkat Terampil (Pelaksana,

dari jabatan fungsional: Pelaksana

b. Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli (Pertama dan Muda); yang menjalani tug as belajar atau cuti di luar tanggungan 20. Menandatangani

keputusan

pembebasan

sementara

Lanjutan dan Penyelia);

negara di lingkungan

a.

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Terampil (Pelaksana,

b.

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Tingkat Ahli (Pertama dan Muda);

yang menjalani tug as belajar atau cuti di luar tanggungan 21. Menandatangani keputusan kawasan bebas.

mutasi/pemindahan

22. Menandatangani Pajak.

penyesuaian

1. Menandatangani a.

keputusan

surat pemberian

Direktorat Jenderal Pajak.

dari jabatan fungsional: Pelaksana

negara di lingkungan

para pelaksana di lingkungan

Lanjutan dan Penyelia); Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan

gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. IIl/b di lingkungan

ke dalam daerah

Kantor Pusat Direktorat Jenderal

Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (empat belas) hari untuk:

Pejabat eselon III; dan

b. Pejabat fungsional. di lingkungan Direktorat

masing-masing.

2. Menandatangani surat pernyataan telah menduduki jabatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional direktorat masing-masing. 3. Menandatangani surat pernyataan pelantikan, pernyataan masih menduduki jabatan untuk: a.

Pejabat eselon III;

b.

Pejabat eselon IV; dan

c.

Pejabat fungsional

di lingkungan

surat pernyataan

melaksanakan

tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan dan surat

Direktorat masing-masing.

4. Menandatangani

surat pernyataan

melaksanakan

tugas para pelaksana di lingkungan

Direktorat

masing-masing.

5. Menandatangani keputusan penempatan para pelaksana ke unit eselon IV di ling kung an Direktorat mutasi/pemindahan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 3.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan

1. Melantik para pejabat eselon III di lingkungan Kantor Wilayah.

Kepala Pusat Pengolahan dan Dokumen Perpajakan (PPDDP)

2. Melantik para pejabat eselon IV di ling kung an Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing, termasuk Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk unit Kantor Wilayah.

Data

di lingkungan

3. Melantik para pejabat fungsional Kantor Wilayah. 4. Menandatangani

di lingkungan

surat pemberian

Kantor Wilayah/PPDDP


masing-masing,

masing-masing,

termasuk

masing-masing,

berdasarkan

Kepala Kantor Pelayanan

termasuk

keputusan

Pajak (KPP) untuk unit

pejabat eselon IV di lingkungan

KPP dan Kantor

pejabat fungsional di lingkungan

KPP untuk unit

Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (em pat bel as) hari untuk:

a.

Pejabat eselon III di lingkungan

b.

Pejabat fungsional Gol. IV/a ke atas di lingkunganKantor dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah.


masing-masing, Wilayah/PPDDP

termasuk

Kepala KPP untuk unit Kantor Wilayah; dan

masing-masing,

tidak termasuk

pejabat fungsional

di lingkunganKPP /

1\1

5. Menandatangani

surat pemberian

Cuti Sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, Cuti Besar, Cuti karena Alasan Penting, atau Cuti Bersalin untuk:

a.



masing-masing,

termasuk

Kepala KPP untuk unit Kantor Wilayah;

b.

Pejabat eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah; dan


masing-masing,

termasuk

pejabat 'eselon IV di Iingkungan

c.

Pejabat fungsional golongan ruang IV/a ke atas di lingkungan lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah.


masing-masing,

KPP dan KP2KP untuk unit

tidak termasuk

pejabat fungsional

di

6. Menandatangani keputusan kenaikan pang kat reguler dan pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lIb sampai dengan Gol. II/d di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing, termasuk pejabat fungsional di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 7. Menandatangani keputusan pencabutan/pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat reguler atau pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lIb sampai dengan Gol. Illd di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing, termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 8. Menandatangani Petikan III Asli II (sebagai pengganti Petikan I Asli yang hilang) surat keputusan kenaikan pangkat reguler atau pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lIb sampai dengan Gol. Illd di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing, termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 9. Menandatangani surat pernyataan telah menduduki jabatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing, tidak termasuk pejabat fungsional di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 10. Menandatangani surat pernyataan pelantikan, pernyataan masih menduduki jabatan untuk:

surat pernyataan

melaksanakan

tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan dan surat

a.



masing-masing,

termasuk

b.

Pejabat eselon IV di lingkungan unit Kantor Wilayah; dan


masing-masing,

tidak termasuk

c.

Pejabat fungsional di lingkungan untuk unit Kantor Wilayah.


masing-masing,

Kepala KPP untuk unit Kantor Wilayah;

tidak termasuk

pejabat eselon IV di lingkungan pejabat fungsional

11. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas para pelaksana di Iingkungan Kantor Wilayah/PPDDP pelaksana di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah.

di lingkungan masing-masing,

KPP dan K2KP untuk KPP dan KP2KP tidak termasuk

12. Menandatangani keputusan penempatan para pelaksana ke unit eselon IV di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing, tidak termasuk pelaksana di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah, berdasarkan surat keputusan mutasi/pemindahan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 13. Menandatangani keputusan penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Gol. lIa s.d. Gol. IIl1b di lingkungan masing, termasuk pelaksana di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 1. Menandatangani Jenderal Pajak

surat Pernyataan

Rencana Penempatan

2. Menandatangani

keputusan mutasi/pemindahan

sebagai syarat pengangkatan

atas permohonan

a.

Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

sendiri para pegawai Gol. Illd ke bawah di lingkungan

3. Menandatangani surat keputusan penempatan pelaksana ke unit eselon IV di lingkungan mutasi/pemindahan yang diterbitakn oleh pejabat yang berwenang. 4. Menandatangani


Bagian Kepegawaian,

masing-

Direktorat

Direktorat Jenderal Pajak

berdasarkan

surat keputusan

surat pemberian Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (empat bel as) hari untuk:


b. Pelaksana. di lingkungan Bagian Kepegawaian 5. Menandatangani a.

surat pemberian Cuti Sakit lebih dari 14 (em pat bel as) hari, Cuti Besar, Cuti karena Alasan Penting, atau Cuti Bersalin untuk:

Pejabat fungsional

Gol. IIl1d ke bawah; dan

b. Pelaksana. di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

/

rI

6. Menandatangani surat pemberian/penundaan kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil Gol. IllIa s.d. Gol. IV/e kecuali yang menduduki jabatan eselon I di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 7. Menandatangani surat usulan kenaikan pangkat reguler dan pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. lIb s.d. Gol. II/d di lingkungan Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Biro SDM.

Kantor

8. Menandatangani surat usulan kenaikan pangkat reguler dan pilihan para Pegawai Negeri Sipil ke dalam Gol. IIl/a s.d. Gol. IV/e di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk ditujukan kepada Biro Sumber Daya Manusia 9. Menandatangani surat pengajuan usul permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) para Pegawai Negeri Sipil Gol. lIa s.d. Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Gol. IIl1a keatas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Biro SDM. 10. Menandatangani surat pengajuan usul permintaan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) para Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. II/d di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Gol. IIl/a keatas di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Biro SDM.

5. IKepala Bagian selain Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Pajak dan Kepala Subdirektorat Direktorat

Kepala pad a Jenderal pada

6. IKepala Bagian Umum pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Bagian Umum pada PPDDP

11. Menandatangani

surat pernyataan

melaksanakan

tugas para pelaksana di lingkungan

12. Menandatangani

surat pernyataan

melaksanakan

tugas bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

1. Menandatangani

surat pemberian

Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (em pat bel as) hari untuk:

a.

Bagian Kepegawaian. Direktorat Jenderal Pajak


b. Pelaksana. di Iingkungan Bagian/Subdirektorat

masing-masing

2. Menandatangani surat keputusan penempatan pelaksana ke unit eselon IV di lingkungan keputusan/pemindahan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Menandatangani 1. Menandatangani

surat pernyataan melaksanakan tugas para pelaksana di lingkungan Bagian/Subdirektorat surat pemberian Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (em pat bel as) hari untuk:

a.

Pejabat eselon IV di lingkungan

b.

Pejabat fungsional Gol. IIl1d ke bawah di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah; dan

c.

Pelaksana

2. Menandatangani

berdasarkan

surat

masing-masing.

Bagian Umum masing-masing; Kantor Wilayah/PPDDP

masing-masing,

tidak termasuk

pejabat fungsional

di lingkungan

di Iingkungan Bagian Umum masing-masing. surat pemberian

Cuti Sakit lebih dari 14 (em pat belas hari), Cuti Besar, Cuti karena Alasan Penting, atau Cuti Bersalin untuk:

a.

Pejabat fungsional Gol. III/d kebawah di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah; dan

b.

Pelaksana Wilayah.

3. Menandatangani Wilayah/PPDDP

Bagian masing-masing,

di Iingkungan Kantor Wilayah/PPDDP


masing-masing,

masing-masing,

tidak termasuk

tidak termasuk

pelaksana di lingkungan

pejabat fungsional

di lingkungan

KPP dan KP2KP untuk unit Kantor

surat pemberian/penundaan kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di lingkungan masing-masing, tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah.

Kantor

4. Menandatangani surat usulan permintaan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) para Pegawai Negeri Sipil Gol. lIa s.d. Gol. II/d di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing untuk ditujukan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 5. Menandatangani surat usulan permintaan Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU) para Pegawai Negeri Sipil Gol. I/a s.d. Gol. Illd di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing untuk ditujukan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 6. Menandatangani surat usulan kenaikan pangkat reguler dan pilihan Pegawai Negeri Sipil ke Gol. lib s.d. Gol. Illd di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing untuk ditujukan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah.

IV

7. Menandatangani formulir usulan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (model D.ll.a) ke dalam Gol. lib s.d. Gol. II/d di lingkungan Kantor Wilayah/PPDDP masing-masing untuk ditujukan kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, termasuk di Iingkungan KPP dan KP2KP untuk unit Kantor Wilayah. 8. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas para pelaksana di Iingkungan Bagian Umum masing-masing. 7.

Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Bidang pada PPDDP

1. Menandatangani surat pemberian Cuti Tahunan atau Cuti Sakit kurang dari 14 (empat belas) hari untuk: a. Pejabat eselon IV; dan b. Pelaksana. di Iingkungan bidang masing-masing. 2. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas para pelaksana di lingkungan bidang masing-masing. 1. Melantik para pejabat fungsional di Iingkungan KPP masing-masing, dalam hal Kepala Kantor Wilayah atasannya berhalangan untuk melantik. 2. Menandatangani surat pemberian Cuti Tahunan untuk: a. Pejabat eselon IV; b. Pejabat fungsional; dan c. Pelaksana. di lingkungan KPP masing-masing, termasuk di Iingkungan KP2KP. 3. Menandatangani surat pemberian/penundaan kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil semua golongan di lingkungan KPP masingmasing, termasuk di lingkungan KP2KP. 4. Menandatangani surat keputusan penempatan pelaksana ke unit eselon IV di lingkungan KPP masing-masing, termasuk pelaksana di lingkungan KP2KP. 5. Menandatangani surat pernyataan telahmenduduki jabatan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional di Iingkungan KPP dan KP2KP. 6. Menandatangani surat pernyataan pelantikan, surat pernyataan melaksanakan tugas, surat pernyataan telah menduduki jabatan dan surat pernyataan masih menduduki jabatan untuk: a. Pejabat eselon IV di Iingkungan KPP masing-masing, termasuk pejabat eselon IV di Iingkungan K2KP; b. Pejabat fungsional di lingkungan KPP masing-masing, termasuk pejabat fungsional di lingkungan KP2KP. 7. Menandatangani surat pernyataan melaksanakan tugas para pelaksana di lingkungan KPP masing-masing, termasuk pelaksana di Iingkungan KP2KP. 1. Menandatangani surat pemberian/penundaan kenaikan gaji berkala kepada para Pegawai Negeri Sipil Gol. IIa s.d. Gol. Illd di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 2. Menandatangani formulir usulan Nota Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (model D.ll.a) ke dalam Gol. lib sampai dengan Gol. II/d di Iingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN OIREKTUR JENOERAL PAJAK NOMOR 06/PJ/2009 TENTANG PENUNJUKAN PARA PEJABAT 01 L1NGKUNGANOIREKTORAT JENOERAL PAJAK YANG OIBERI KUASA UNTUK ATAS NAMA OIREKTUR JENOERAL PAJAK MENANOATANGANI SURAT KEPUTUSAN OAN LAIN SEBAGAINYA SERTA MELAKSANAKAN WEWENANG 01 BIOANG KEPEGAWAIAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR- ... /WPJ ... .IKP ... ./...(1) TENTANG

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya;

ini, me menu hi syarat

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002; 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 79/KMK.011 2008 tanggal 9 April 2008; 7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEPIPJ/2009 tanggal1 April 2009;

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NEGERI SIPIL.

PAJAK TENTANG

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini: 1. Nama 2. NIP 1 KARPEG : (5) I 3. Tempat/ tanggal lahir : 4. Pendidikan : (8), tahun 5. Pang kat lama 1 : Gol. Ruang ITMT : (11)/ 6. Jabatan : 7. Unit Kerja :

KENAIKAN

PANGKAT PEGAWAI

(4) (6) (7) (9) (10) (12) (13) (14)

terhitung mulai tanggal (15) dinaikkan pangkatnya menjadi (16) golongan ruang ...... (17) dengan masa kerja golongan (18) tahun (18) bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp (19) ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

ini, akan diadakan

untuk diketahui dan dipergunakan

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 2. Direktur Jenderal Pajak; 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Departemen Keuangan; 4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Keuangan u.p. Kepala Bagian Perbendaharaan; 5. . (20); 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (21) Ditetapkan di pada tanggal

(22) (23)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ............................ (24), ........................... NIP

(25) (26)

Angka 1

Diisi dengan nomor surat keputusan kenaikan pangkat.

Angka 2

Diisi dengan nomor nota persetujuan teknis Kepala BKN.

Angka 3

Diisi dengan tanggal nota persetujuan teknis Kepala BKN.

Angka 4

Diisi dengan nama PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat.

Angka 5

Diisi dengan NIP PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat.

Angka 6

Diisi dengan nomor kartu pegawai PNS yang mendapatkan

Angka 7

Diisi dengan tempat dan tanggallahir

Angka 8

Diisi dengan nama pendidikan terakhir yang dimiliki PNS yang mendapatkan pangkat, sesuai yang tertera dalam nota persetujuan teknis Kepala BKN.

kenaikan pangkat.

PNS yang mendapatkan

kenaikan pangkat. kenaikan

Diisi dengan tahun diperolehnya ijasah pendidikan terakhir yang dimiliki PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat, sesuai yang tertera dalam nota persetujuan teknis Kepala BKN. Angka 10

Diisi dengan pangkat lama PNS yang mendapatkan

kenaikan pang kat.

Angka 11

Diisi dengan golongan ruang lama PNS yang mendapatkan

Angka 12

Diisi dengan tanggal mulai terhitung berlakunya pangkat lama pada angka 10.

Angka 13

Diisi dengan nama jabatan PNS yang mendapatkan

Angka 14

Diisi dengan unit kerja PNS yang mendapatkan

Angka 15

Diisi dengan tanggal mulai terhitung berlakunya pangkat baru pada angka 16.

Angka 16

Diisi dengan pangkat baru PNS yang mendapatkan

Angka 17

Diisi dengan golongan ruang baru PNS yang mendapatkan

kenaikan pang kat.

Angka 18

Diisi dengan masa kerja golongan PNS yang mendapatkan

kenaikan pangkat.

Angka 19

Diisi dengan angka rupiah gaji yang diperoleh PNS yang mendapatkan pangkat.

Angka 20

Diisi dengan nama unit kerja PNS yang mendapatkan

Angka 21

Diisi dengan nama unit KPPN yang membayarkan gaji PNS yang mendapatkan kenaikan pang kat.

Angka 22

Diisi dengan nama kota ditetapkannya

Angka 23

Diisi dengan tanggal ditetapkannya

Angka 24

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani Pangkat.

Angka 25

Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

Angka 26

Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani

kenaikan pangkat.

kenaikan pang kat.

kenaikan pang kat.

kenaikan pang kat.

kenaikan

kenaikan pang kat.

Surat Keputusan Kenaikan Pang kat.

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Surat Keputusan Kenaikan

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat.

DEPARTEMEN

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK ................................................. (1) .......................................... (2)

Kalak Pas ..... Laman :www.pajak.ga.id

Nomor 8ifat Hal

Faksimili Kring Pajak

8 (3) Biasa Kenaikan Gaji Berkala

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan di (6)

Negara

(5)

Dengan ini diberitahukan, lainnya kepada:

bahwa berhubung

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Nama NIP / Karpeg Pangkat / Golongan Jabatan Unit Organisasi Gaji Pokok Lama

.............................................. ................... (8) / ................... (10)/ ... '" .............................................. Rp ,- (14) (.

a. b.

............................... ............................... ............................... ... '"

c. d.

Oleh Nomor Tanggal Terhitung mulai tanggal Masa kerja golongan pad a tanggal tersebut

7. Gaji pokok baru 8. Berdasarkan masa kerja 9. Pangkat / Golongan 10.Terhitung mulai tanggal

dengan telah dipenuhinya

masa kerja dan syarat-syarat

(7) (9) (11) (12) (13) ) (15)

(16) (17) (18) (19)

Rp ,- (21) (. ...... tahun bulan (23) .......................... (24) / .............................. (26)

) (22) (25)

Diharap agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor (27) tanggal pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan gaji pokok baru.

a.n.

(28) kepada

Direktur Jenderal Pajak Kepala (29)

............................. NIP

(30) (31)

Tembusan: 1. Kepala Biro 8DM Departemen Keuangan U.p. Kabag Pengelolaan Data dan Informasi 8DM; 2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Departemen Keuangan U.p. Kabag Perbendaharaan; 3. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN; 4. Pembuat Daftar Gaji (32); 5. Pegawai yang bersangkutan.

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan Surat KGB. Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan Surat KGB. (Apabila Surat KGB diterbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi) Angka 3

Diisi dengan nomor Surat KGB.

Angka 4

Diisi dengan tanggal Surat KGB.

Angka 5

Diisi dengan nama unit KPPN yang membayarkan gaji PNS yang mendapatkan

Angka 6

Diisi dengan nama kota dari KPPN pada angka 5.

Angka 7

Diisi dengan nama PNS yang mendapatkan

Angka 8

Diisi dengan NIP PNS yang mendapatkan

Angka 9

Diisi dengan nomor kartu pegawai PNS yang mendapatkan

Angka 10

Diisi dengan pang kat lama PNS yang mendapatkan

Angka 11

Diisi dengan golongan ruang lama PNS yang mendapatkan

Angka 12

Diisi dengan nama jabatan PNS yang mendapatkan

Angka 13

Diisi dengan nama unit kerja PNS yang mendapatkan

Angka 14

Diisi dengan jumlah gaji pokok sesuai SK Kenaikan Pang kat terakhir/ KGB terakhir/ Keputusan Penyesuaian Gaji Pokok PNS, mana yang lebih baru dalam format angka.

Angka 15

Diisi dengan format huruf dari angka 14.

Angka 16

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani 14.

KGB.

KGB. KGB. KGB.

KGB. KGB.

KGB. KGB, minimal unit eselon III.

surat keputusan pada angka

Diisi dengan nomor SK Kenaikan Pang kat terakhir/KGB Pokok PNS yang dipergunakan pad a angka 14.

terakhir/SK

Penyesuaian

Diisi dengan tanggal SK Kenaikan Pangkat terakhir/KGB Pokok PNS yang dipergunakan pad a angka 14.

terakhir/SK

Penyesuaian Gaji

Diisi dengan tanggal mulai terhitung SK Kenaikan Pang kat terakhir/KGB Penyesuaian Gaji Pokok PNS yang dipergunakan pada angka 14.

Gaji

terakhir/SK

Diisi dengan masa kerja golongan yang tercantum pada SK Kenaikan Pang kat terakhir/KGB terakhir/SK Penyesuaian Gaji Pokok PNS yang dipergunakan pad a angka 14. Angka 21

Diisi dengan jumlah gaji pokok baru, dalam format angka.

Angka 22

Diisi dengan jumlah gaji pokok baru, dalam format huruf.

Angka 23

Diisi dengan masa kerja golongan baru.

Angka 24

Diisi dengan pang kat PNS yang mendapatkan

Angka 25

Diisi dengan golongan PNS yang mendapatkan

Angka 26

Diisi dengan tanggal mulai terhitung gaji pokok baru pad a angka 21 diberikan.

Angka 27

Diisi dengan nomor Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

KGB. KGB.

Diisi dengan tanggal Peraturan Pemerintah tentang Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menandatangani yang diatur didalam Keputusan Direktur Jenderal ini. Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani diatur didalam Keputusan Direktur Jenderal ini Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani didalam Keputusan Direktur Jenderal ini Diisi dengan nama unit pembayar gaji.

surat KGB sesuai dengan

surat KGB sesuai dengan yang

surat KGB sesuai dengan yang diatur

.............. Yth Di

,

(2) (3) (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

(5)

NIP

:

(6)

Pangkat/Gol.

:

(7)

Jabatan

:

(8)

Unit Organisasi

:

(9)

dengan ini mengajukan

permintaan

terhitung mulai tanggal

Cuti

(10) untuk tahun

(11) selama

(13) sampai dengan

(12) hari kerja

(14).

Selama menjalankan

cuti alamat saya adalah di

(15)

Demikian permintaan

ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan

sebagaimana

mestinya .

.......................... NIP Catatan

Pejabat Kepegawaian ............ (18)

HaklSisa Cuti Tahunan Tahun .... (21) Hak Cuti Tahunan Tahun .... (24) Cuti Bersama Tahun ... (25) Cuti yang telah diambil dalam tahun yang bersangkutan : (27) 1. Cuti Tahunan 2. Cuti Besar 3. Cuti Sakit 4. Cuti Bersalin 5. Cuti Karena Alasan Penting Sisa Cuti Tahunan yang dapat diambil Cuti Tahunan/Besar/AlasanPenting/ Persalinan/sakit yang diambil Jumlah Sisa Cuti Tahunan Tahun .. (30)

(16) (17)

Catatan/Pertimbangan Atasan ..................... (20)

... (23l Hk 12 Hk ... (26) Hk

... ... ... ...

... ... (28) ... (29)

Hk Hk Hk Hk Hk Hk Hk

(32)

....................... NIP .................

(33) (34)

Keputusan

Pejabat yang berwenang memberikan cuti ....................... (35)

.. . .. . .. .. .. ... .. .. .... (36) NIP .................. (37)

... (31) Hk Mengetahui, Kepala

.......................

Langsung

(38)

.......................... (39) NIP 40

Diisi dengan nama jenis cuti yang akan dipilih (cuti tahunan/besar/alasan penting/bersalin pertama/bersalin kedua/bersalin ketiga/sakit). Angka 2

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat permohonan izin cuti ditandatanganL

Angka 3

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang memberikan cuti di unit kerja.

Angka 4

Diisi dengan lokasi pejabat yang berwenang memberikan cutL

Angka 5

Diisi dengan nama PNS yang mengajukan cutL

Angka 6

Diisi dengan NIP PNS yang mengajukan cutL

Angka 7

Diisi dengan pang kat dan golongan PNS yang mengajukan cutL

Angka 8

Diisi dengan nama jabatan PNS yang mengajukan cutL

Angka 9

Diisi dengan nama unit kerja PNS yang mengajukan cutL

Angka 10

Diisi sam a dengan angka 3.

Angka 11

Diisi dengan tahun pengambilan cuti

Angka 12

Diisi dengan lama hari kerja pengambilan cutL

Angka 13

Diisi dengan tanggal mulai pengambilan cutL

Angka 14

Diisi dengan tanggal selesai pengambilan cutL

Angka 15

Diisi dengan nama kota PNS berada selama menjalani cutL

Angka 16

Diisi sama dengan angka 7.

Angka 17

Diisi sam a dengan angka 8.

Angka 18

Angka 20

Diisikan dengan catatan dari pejabat kepegawaian tentang persetujuan atau penolakan (apabila diperlukan). Diisikan dengan catatan dari atasan langsung tentang persetujuan atau penolakan (apabila diperlukan). Diisikan dengan tahun sebelumnya.

Angka 21

Diisikan dengan jumlah sisa cuti tahun sebelumnya.

Angka 22

Diisikan dengan tahun berjalan.

Angka 23

Diisikan sama dengan angka 24.

Angka 24

Diisikan dengan jumlah cuti bersama tahun berjalan.

Angka 25

Diisikan dengan jumlah cuti yang telah diambil di tahun berjalan.

Angka 26

Diisikan dengan jumlah sisa cuti tahun berjalan yang dapat diambil.

Angka 27

Diisikan dengan jumlah cuti yang diambil pada tahun berjalan.

Angka 28

Diisikan sama dengan angka 24.

Angka 29

Diisikan dengan jumlah sisa cuti tahun berjalan.

Angka 30

Diisikan dengan nama jabatan pejabat atasan langsung PNS yang mengajukan cutL

Angka 31

Diisikan dengan nama pejabat atasan langsung PNS yang mengajukan cutL

Angka 32

Diisikan dengan NIP pejabat atasan langsung PNS yang mengajukan cutL

Angka 33

Diisikan dengan nama jabatan pejabat yang berwenang untuk memberikan cutL

Angka 34

Diisikan dengan nama pejabat yang berwenang untuk memberikan cutL

Angka 35

Diisikan dengan NIP pejabat yang berwenang untuk memberikan cutL

Angka 19

DEPARTEMEN


DIREKTORAT

JENDERAL

PAJAK

............................................... ...............................................

(1) (2) Telepon

................. Kotak Pos . Laman: http://www.pajak.go.id


5URAT IZIN CUTI NOMOR : 51 -

1.

Diberikan Cuti

(6) Tahun

Nama

:

(8)

NIP

:

(9)

PangkaUGol.

:

(1 0)

Jabatan

:

(11)

Unit Organisasi

:

(12)

selama

500200

(4) (5)

(7) kepada Pegawai Negeri Sipil

(13) hari kerja terhitung mulai tanggal

(14) sampai dengan

(15), dengan

ketentuan: a.

sebelum

menjalankan

langsungnya b.

Cuti

(16)

setelah selesai menjalankan

Demikian

surat

menyerahkan

pekerjaannya

Cuti

izin Cuti

(17) wajib melaporkan

diri

biasa. (18) ini dibuat

untuk

dapat

dipergunakan

a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala (19),

2. 3...

: ..... (22)

atasan

kepada atasan langsungnya

mestinya.

Tembusan 1.

kepada

atau pejabat lain yang ditentukan;

dan bekerja kembali sebagaimana 2.

wajib

..... ,

(20)

NIP

(21)

sebagaimana

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan surat izin cuti atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan surat izin cutL Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan surat izin cutL (Apabila Surat Izin Cuti diterbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi) Angka 3

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat izin cuti ditandatanganL

Angka 4

Diisi dengan jenis cuti yang diberikan. Jenis cuti yang dapat diberikan dengan menggunakan form ini adalah cuti tahunan, cuti besar dan cuti alasan penting. Diisi dengan nomor surat izin cutL Penomoran surat izin cuti mengikuti tata cara penomoran surat yang diatur didalam di dalam peraturan tentang tata naskah dinas.

Angka 6


Angka 7

Diisi dengan tahun diberikannya cuti tahunan/besar/alasan

Angka 8

Diisi dengan nama PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan

Angka 9

Diisi dengan NIP PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan

Angka 10

Diisi dengan pang kat dan golongan PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan penting.

Angka 11

Diisi dengan nama jabatan PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan

Angka 12

Diisi dengan nama unit kerja PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan

Angka 13

Diisi dengan lama hari kerja pengambilan cutL

Angka 14

Diisi dengan tanggal mulai pengambilan cutL

Angka 15

Diisi dengan tanggal selesai pengambilan cutL

Angka 16


Angka 17


Angka 18


Angka 19

Diisi dengan nama jabatan atasan langsung PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan penting.

penting. penting. penting.

penting. penting.

Diisi dengan nama atasan langsung PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan penting. Diisi dengan NIP atasan langsung PNS yang diberikan cuti tahunan/besar/alasan penting. Oiisi dengan nama pejabat yang diberikan salinan surat izin cuti, yaitu: a. b. c.

Eselon III yang membawahi langsung unit yang menangani kepegawaian di unit masing-masing, Eselon III yang membawahi langsung unit yang menangani pembayaran gaji di unit masing-masing, Pertinggal.

DEPARTEMEN


DIREKTORAT JENDERAL ......................................... ........... , '" ..

PAJAK (1) (2)

',.

Kalak Pas .. Laman: http://www.pajak.go.id

Faksimili Kring Pajak 500200

SURAT IZIN CUTI BERSALIN NOMOR: SI-

1.

Diberikan Cuti Bersalin

(6) Tahun

Nama

:

(8)

NIP

:

(9)

Pangkat/Gol.

:

(10)

Jabatan

:

(11)

Unit Organisasi

:

(12)

selama

(4) (5)



(14) sampaj dengan dua bulan setelah

persalinan, dengan ketentuan: a.

sebelum menjalankan

cuti bersalin wajib menyerahkan

pekerjaannya

kepada atasan langsungnya

atau

pejabat lain yang ditentukan; b.

setelah selesai bersalin yang bersangkutan yang berwenang memberikan

c.

setelah selesai menjalankan kembali sebagaimana

2.

Demikian

supaya memberitahukan

tanggal persalinan

cuti; cuti bersalin wajib melaporkan diri kepada atasan langsungnya

surat izin Cuti Bersalin

(15) ini dibuat

untuk dapat

dipergunakan


3....

(19)

dan bekerja

biasa.

mestinya.

Tembusan: 1. 2.

kepada pejabat

.............................

(17)

NIP

(18)

sebagaimana

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan surat izin cuti atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan surat izin cuti. Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan surat izin cuti. (Apabila Surat Izin Cuti diterbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi) Angka 3

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat izin cuti ditandatangani.

Angka 4

Diisi dengan cuti bersalin yang keberapa kali (pertama, kedua atau ketiga).

Angka 5

Diisi dengan nomor surat izin cuti. Penomoran surat izin cuti mengikuti tata cara penomoran surat yang diatur didalam di dalam peraturan tentang tata naskah dinas.

Angka 6


Angka 7

Diisi dengan tahun diberikannya cuti bersalin.

Angka 8

Diisi dengan nama PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 9

Diisi dengan NIP PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 10

Diisi dengan pang kat dan golongan PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 11

Diisi dengan nama jabatan PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 12

Diisi dengan nama unit kerja PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 13

Diisi dengan lama hari kerja pengambilan cuti bersalin.

Angka 14

Diisi dengan tanggal mulai pengambilan cuti bersalin.

Angka 15


Angka 16

Diisi dengan nama jabatan atasan langsung PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 17

Diisi dengan nama atasan langsung PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 18

Diisi dengan NIP atasan langsung PNS yang diberikan cuti bersalin.

Angka 19

Diisi dengan nama pejabat yang diberikan salinan surat izin cuti, yaitu: a. b. c.

eselon III yang membawahi langsung unit yang menangani kepegawaian di unit masing-masing, eselon III yang membawahi langsung unit yang menangani pembayaran gaji di unit masing-masing, pertinggal.

DEPARTEMEN


DIREKTORAT

JENDERAL

......................................... .........................................

(1) (2)

Kelak Pes . Laman: http://www.pajak.ge.id


5URAT IZIN CUTI 5AKIT NOMOR : 51 -

1.

Diberikan Cuti Sakit Tahun

500200

(4)


Nama

:

(6)

NIP

:

(7)

Pangkat/Gol.

:

(8)

Jabatan

:

(9)

Unit Organisasi

:

(10)

selama

PAJAK


(12) sampai dengan tanggal

(13), dengan ketentuan setelah berakhir jangka waktu cuti sakit tersebut wajib melaporkan atasan langsungnya 2.

dan bekerja kembali sebagaimana

diri kepada

biasa.

Demikian surat izin Cuti Sakit ini dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana

mestinya


Tembusan: (17) 1.

2. 3.

.............................

(15)

NIP

(16)

.

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan surat izin cuti atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan surat izin cuti. Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan surat izin cuti. (Apabila Surat Izin Cuti diterbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi) Angka 3

Diisi dengan nama kota dan tanggal surat izin cuti ditandatangani.

Angka 4

Diisi dengan nomor surat ijin cuti. Penomoran surat izin cuti mengikuti tata cara penomoran surat yang diatur didalam di dalam peraturan tentang tata naskah dinas.

Angka 5

Diisi dengan tahun diberikannya cuti sa kit.

Angka 6

Diisi dengan nama PNS yang diberikan cuti sakit.

Angka 7

Diisi dengan NIP PNS yang diberikan cuti sakit.

Angka 8

Diisi dengan pang kat dan golongan PNS yang diberikan cuti sakit.

Angka 9

Diisi dengan nama jabatan PNS yang diberikan cuti sakit.

Angka 10

Diisi dengan nama unit kerja PNS yang diberikan cuti sakit.

Angka 11

Diisi dengan lama hari kerja pengambilan cuti.

Angka 12

Diisi dengan tanggal mulai pengambilan cuti.

Angka 13

Diisi dengan tanggal selesai pengambilan cuti.

Angka 14

Diisi dengan nama jabatan atasan langsung PNS yang diberikan cuti sakit.

Angka 15

Diisi dengan nama atasan langsung PNS yang diberikan cuti sakit

Angka 16

Diisi dengan NIP atasan langsung PNS yang diberikan cuti sakit

Angka 17

Diisi dengan nama pejabat yang diberikan salinan surat izin cuti, yaitu: a. b. c.

eselon III yang membawahi langsung unit yang menangani kepegawaian di unit masing-masing, eselon III yang membawahi langsung unit yang menangani pembayaran gaji di unit masing-masing, pertinggal.

DEPARTEMEN


OIREKTORAT JENOERAL PAJAK KEPUTUSAN OIREKTUR JENOERAL PAJAK NOMOR: (1)

PEMINOAHAN PARA

TENTANG (2) 01 L1NGKUNGAN

(3)

OIREKTUR JENOERAL PAJAK,

: a.

bahwa dalam rangka pendayagunaan aparatur negara serta memantapkan tugastugas (5), maka untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan para (6) di lingkungan (7); b. bahwa pemindahan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Oirektur Jenderal Pajak;

Keputusan Oirektur Jenderal Pajak Nomor (8) Tentang Penunjukan Para Pejabat di Lingkungan Oirektorat Jenderal Pajak yang Oiberi Kuasa Untuk dan Atas Nama Oirektur Jenderal Pajak Menandatangani Surat Keputusan dan Lain Sebagainya serta Melaksanakan Wewenang di Bidang Kepegawaian;

Menetapkan

: KEPUTUSAN OIREKTUR JENOERAL PELAKSANA 01 L1NGKUNGAN

PAJAK TENTANG (9).

PEMINOAHAN

PARA

PERTAMA

: Memindahkan para pegawai yang namanya tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan Oirektur Jenderal Pajak ini dari tempat kedudukan lama termaksud dalam lajur 4 ke tempat kedudukan baru dimaksud dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan Oirektur Jenderal Pajak ini.

KEOUA

: Keputusan Oirektur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Oirektur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Sekretaris Oirektorat Jenderal Pajak; 2.

.

(10)

Petikan Keputusan Oirektur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Oitetapkan di pada tanggal

(11) (12)

a.n. OIREKTUR JENOERAL PAJAK, ...............................

(13)

...............................

(14) (15)

NIP

Angka 1

Diisi dengan nomor Surat Keputusan Mutasi yang akan diterbitkan.

Angka 2

Diisi dengan nama jabatan (PelaksanalAccount Keberatan) yang akan dimutasikan. Diisi dengan nama unit eselon Keputusan Mutasi.

II atau unit eselon

Diisi dengan nomor Keputusan Direktur PelaksanalAccount Representative/Penelaah diterbitkannya keputusan mutasi ini.

Representative/Penelaah III yang menerbitkan

Surat

Jenderal Pajak tentang mutasi Keberatan yang menjadi dasar

Angka 5

Diisi sesuai dengan angka 3.

Angka 6


Angka 7


Angka 8

Diisi dengan Nomor Keputusan wewenang di bidang kepegawaian.

Angka 9


Angka 10

Diisi dengan nama unit eselon II atasannya, apabila surat keputusan ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Apabila yang menerbitkan surat keputusan ini Kepala Kantor Wilayah, maka kolom ini tidak perlu diisi.

Angka 11

Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Mutasi ditetapkan.

Angka 12

Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Mutasi ditetapkan.

Angka 13

Diisi dengan Mutasi.

Angka 14

Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani

Angka 15

Diisi dengan NIP pejabat yang menandatangani

nama jabatan

Direktur

Jenderal

yang berwenang

Pajak

tentang

menandatangani

pelimpahan

Surat Keputusan

Surat Keputusan Mutasi. Surat Keputusan Mutasi.

DEPARTEMEN


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................................. ..........................................

(1) (2)

Kolak Pos . Laman: http://www.pajak.go.id


SURAT PERNYATAAN NOMOR : S

Nama NIP Pangkat/golongan Jabatan Unit Kerja Instansi

Nama NIP Pangkat/golongan Jabatan Eselon Unit Kerja Instansi

ruang

ruang

MASIH MENDUDUKI

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

pada tanggal (17) telah menduduki jabatan ............................... (20) Nomor : (21) tanggal masih menduduki jabatan tersebut.

JASATAN (3)

(18) di (22) tentang

(19) berdasarkan Surat Keputusan (23) dan (24)

Demikian Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan, dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut. (25) di

Asli Surat Pernyataan (26).

ini disampaikan

kepada Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan

Negara

. , (27) Pejabat Yang Membuat Pernyataan a.n. Direktur Jenderal Pajak ............................... (28)

............................... ............................... Tembusan: 1. Kepala Sadan Kepegawaian Negara; 2. Ketua Sadan Pemeriksa Keuangan; 3. Kepala Siro Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia; 4. Kepala Sire Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia; 5. .. (31); 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Up. Kepala Sagian Kepegawaian); 7. .. (32); 8. Pegawai yang bersangkutan; 9. Pertinggal.

(29) (30)

.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

MASIH MENDUDUKI

JABATAN

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan SPMJ. Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi)

SPMJ. (Apabila SPMJ diterbitkan

Diisi dengan nomor surat. Penomoran surat mengikuti tata cara penomoran surat yang diatur di dalam peraturan tentang tata naskah dinas. Angka 4

Diisi dengan nama pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 5

Diisi dengan NIP pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 6

Diisi dengan pangkaUgolongan

Angka 7

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 8

Diisi dengan unit kerja pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 9

Diisi dengan instansi pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 10

Diisi dengan nama pejabat yang masih menduduki jabatan.

Angka 11

Diisi dengan NIP pejabat yang masih menduduki jabatan.

Angka 12

Diisi dengan pangkaUgolongan

Angka 13

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang masih menduduki jabatan.

Angka 14

Diisi dengan eselon pejabat yang masih menduduki jabatan.

Angka 15

Diisi dengan unit kerja pejabat yang masih menduduki jabatan

Angka 16

Diisi dengan instansi pejabat yang masih menduduki jabatan

Angka 17

Diisi sesuai dengan tanggal pelantikan

Angka 18

Diisi sesuai dengan nama jabatan pejabat yang masih menduduki jabatan

Angka 19

Diisi sesuai dengan lokasi unit kerja pejabat yang masih menduduki jabatan

Angka 20

Diisi dengan pengangkatan

ruang pejabat yang membuat pernyataan.

ruang pejabat yang masih menduduki jabatan.

nama jabatan pejabat yang menetapkan PNS yang bersangkutan dalam jabatan

Diisi dengan nomor surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan Diisi dengan tanggal dalam jabatan

surat keputusan

Diisi dengan judul/perihal dalam jabatan

surat

keputusan

PNS yang bersangkutan

(SK) pengangkatan

surat keputusan (SK) pengangkatan

(SK) dalam

PNS yang bersangkutan PNS yang bersangkutan

Angka 27

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan dibuat dua kali : a. Pada saat pejabat yang bersangkutan baru saja dilantik : diisi dengan "..... dan sampai saat ini ..... " b. Pad a tiap awal tahun : diisi dengan ".... dan pad a tanggal 1 Januari 20xx .... " Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat pembayaran tunjangan Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat pembayaran tunjangan Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan

Angka 28

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang membuat pernyataan

Angka 29

Diisi dengan nama pejabat yang membuat pernyataan

Angka 30

Diisi dengan NIP pejabat yang membuat pernyataan

Angka 31

Diisi dengan Kepala Kantor Regional BKN yang sesuai (kecuali untuk pejabat di lingkungan Kantor Pusat, tidak ada pengisian ini) Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang untuk mengurusi pencairan tunjangan pejabat yang bersangkutan. Contoh : a. Kepala Bagian Keuangan KP DJP (Up. Kasubbag Adm. dan Tunjangan) b. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP (Up. Kasubbag Keuangan)

Angka 25 Angka 26

Angka 32

DEPARTEMEN



(1) (2)

Kolak Pos Laman: hllp://www.pajak.go.id


SURAT PERNYATMN NOMOR : S


Nama NIP Pangkat/golongan Jabatan Eselon Unit Kerja Instansi

ruang

ruang

PELANTIKAN (3)

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

berdasarkan Surat Keputusan (17) Nomor: ..................... (20), telah diangkat dalam jabatan (21) Eselon ........................... (24) pada tanggal (25).

(18) tanggal (19) tentang (22) di (23) dan telah dilantik oleh

Demikian Surat Pernyataan Pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan, dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut. di


ini disampaikan

kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara

.. , (28) Pejabat Yang Membuat Pernyataan a.n. Direktur Jenderal Pajak ............................... (29)

............................... ............................... Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia; 4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia; 5. . (32); 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Up. Kepala Bagian Kepegawaian); 7. . (33); 8. Pegawai yang bersangkutan; 9. Pertinggal.

(30) (31)

(26)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

PELANTIKAN

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan Surat Pernyataan atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan SPP.

Pelantikan (SPP)

Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan SPP. (Apabila SPP diterbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi). Diisi dengan nomor surat. Penomoran surat mengikuti tata cara penomoran surat yang diatur di dalam peraturan tentang tata naskah dinas. Angka 4


Angka 5


Angka 6

Diisi dengan pangkat/golongan

Angka 7


Angka 8

Diisi dengan unit kerja pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 9

Diisi dengan instansi pejabat yang membuat pernyataan.

Angka 10

Diisi dengan nama pejabat yang telah dilantik.

Angka 11

Diisi dengan NIP pejabat yang telah dilantik.

Angka 12


Angka 13

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang telah dilantik.

Angka 14

Diisi dengan eselon pejabat yang telah dilantik.

Angka 15

Diisi dengan unit kerja pejabat yang telah dilantik.

Angka 16

Diisi dengan instansi pejabat yang telah dilantik.

Angka 17

Diisi dengan pengangkatan

ruang pejabat yang membuat pernyataan.

ruang pejabat yang telah dilantik.

nama jabatan pejabat yang menetapkan PNS yang bersangkutan dalam jabatan.

Diisi dengan nomor surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan. Diisi dengan tanggal dalam jabatan.

surat keputusan

Diisi dengan judul/perihal dalam jabatan.

keputusan

(SK)


dalam

(SK) pengangkatan


surat

PNS yang bersangkutan PNS yang bersangkutan

Angka 21

Diisi dengan nama jabatan yang telah dilantik.

Angka 22

Diisi dengan eselon yang telah dilantik.

Angka 23

Diisi sesuai dengan lokasi unit kerja pejabat yang telah dilantik.

Angka 24

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang melantik pejabat yang bersangkutan.

Angka 25

Diisi dengan tanggal pelantikan.

Angka 26

Angka 28

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat pembayaran tunjangan. Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat pembayaran tunjangan. Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan.

Angka 29


Angka 30


Angka 31


Angka 32

Diisi dengan Kepala Kantor Regional BKN yang sesuai (kecuali untuk pejabat di lingkungan Kantor Pusat, tidak ada pengisian ini). Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang untuk mengurusi pencairan tunjangan pejabat yang bersangkutan. Contoh: a. Kepala Bagian Keuangan KP DJP (Up. Kasubbag Adm. dan Tunjangan). b. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP (Up. Kasubbag Keuangan).

DEPARTEMEN



(1) (2)

Faksimili

Ketak Pes ..... Laman: http://www.pajak.ge.id

Kring Pajak

SURAT PERNYATAAN NOMOR : S

Nama NIP PangkaUgolongan Jabatan Unit Kerja Instansi

Nama NIP PangkaUgolongan Jabatan Eselon Unit Kerja Instansi

ruang

ruang

MELAKSANAKAN

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

TUGAS (3)

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (17) Nomor : (18) tanggal (20), terhitung mulai tanggal (21) telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai diberi tunjangan jabatan (24) sebesar (25) sebulan terhitung mulai tanggal (26).

(19) tentang . (22) di (23) dan

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat Sumpah Jabatan, dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian negara, saya bersedia menanggung kerugian tersebut. di


ini disampaikan

kepada Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan

Negara ..... (27)

.. , (29) Pejabat Yang Membuat Pernyataan a.n. Direktur Jenderal Pajak ............................... (30)

............................... ...............................

Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 3. Kepala Biro Keuangan Departemen Keuangan; 4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan; 5. . (33); 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak (Up. Kepala Bagian Kepegawaian); 7. . (34); 8. Pegawai yang bersangkutan; 9. Pertinggal.

(31) (32)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN Angka 1

MELAKSANAKAN

TUGAS (PEJABAT)

Diisi dengan nama unit eselon II yang menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan (SPMT) atau unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan SPMT.

Tugas

Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan SPMT. (Apabila SPMT diterbitkan oleh unit eselon II, maka bagian ini tidak perlu diisi). Diisi dengan nomor surat. Penomoran surat mengikuti tata cara penomoran diatur di dalam peraturan tentang tata naskah dinas. Angka 4


Angka 5


Angka 6


Angka 7


Angka 8

Diisi dengan unit kerja pejabat yang membuat pernyataan

Angka 9

Diisi dengan instansi pejabat yang membuat pernyataan

Angka 10

Diisi dengan nama pejabat yang melaksanakan

Angka 11

Diisi dengan NIP pejabat yang melaksanakan tugas

Angka 12


Angka 13

Diisi dengan nama jabatan pejabat pejabat yang melaksanakan

Angka 14

Diisi dengan eselon pejabat yang melaksanakan tugas

Angka 15

Diisi dengan unit kerja pejabat yang melaksanakan tugas

Angka 16

Diisi dengan instansi pejabat yang melaksanakan tugas

Angka 17

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menetapkan PNS yang bersangkutan dalam jabatan

surat yang

ruang pejabat yang membuat pernyataan

tugas

ruang pejabat yang melaksanakan

tugas

tugas


Diisi dengan nomor surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan


dalam

Diisi dengan tanggal surat keputusan (SK) pengangkatan jabatan


dalam


dalam

Diisi dengan judul surat keputusan jabatan

(SK) pengangkatan

Angka 21

Diisi dengan tanggal pelantikan

Angka 22

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang melaksanakan

Angka 23

Diisi sesuai dengan lokasi unit kerja pejabat yang melaksanakan

Angka 24

Diisi dengan

Angka 25

Diisi dengan besarnya tunjangan jabatan berdasarka Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya Diisi dengan tanggal pelantikan

Angka 26 Angka 27

jabatan struktural eselon

tugas

(disesuaikan)"

atau"

tugas jabatan fungsional. .. "

Angka 29

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat tunjangan Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat tunjangan Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan

pembayaran

Angka 30


Angka 31


Angka 32


Angka 33


pembayaran

DEPARTEMEN


DIREKTORAT

JENDERAL

........................................ .................. .

PAJAK (1)

(2)

Kolak Pos . Laman: http://www.pajak.go.id


SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN NOMOR : S (3)


Nama NIP Pangkat/golongan Jabatan Unit Kerja Instansi yang diangkat berdasarkan terhitung mulai tanggal

ruang

ruang

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

(4) (5) (6) (7) (8) (9)

..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

(10) (11) (12) (13) (14) (15)

TUGAS

Surat Keputusan (16) Nomor : (17) tanggal (20) telah nyata menjalankan tugas sebagai Pelaksana

(18) tentang (21) di (22).

(19),

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila di kemudian hari isi Surat Pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Asli Surat Pernyataan Perbendaharaan Negara

Melaksanakan (23) di (24).

Tugas

ini

disampaikan

kepada

Kepala

Kantor

.. , (25) a.n. Direktur Jenderal Pajak ................................. (26)

................................. NIP

Tembusan: 1. Kepala Badan Kepegawaian

2.

..

3. 4. 5. 6.

.. (30); Kepala Bagian Kepegawaian Pegawai yang bersangkutan; Pertinggal.

Negara;

(29); KP DJP;

(27) (28)

Pelayanan

Angka 1

Diisi dengan nama unit eselon II atasan unit eselon III yang menerbitkan SPMT.

Angka 2

Diisi dengan nama unit eselon III yang menerbitkan SPMT.

Angka 3

Diisi dengan nomor surat. Penomoran surat mengikuti diatur di dalam peraturan tentang tata naskah dinas.

Angka 4


Angka 5


Angka 6


Angka 7


Angka 8

Diisi dengan unit kerja pejabat yang membuat pernyataan

Angka 9

Diisi dengan instansi pejabat yang membuat pernyataan

Angka 10

Diisi dengan nama pegawai yang melaksanakan tugas

Angka 11

Diisi dengan NIP pegawai yang melaksanakan tugas

Angka 12


Angka 13

Diisi dengan nama jabatan pegawai yang melaksanakan

Angka 14

Diisi dengan unit kerja pegawai yang melaksanakan tugas

Angka 15

Diisi dengan instansi pegawai yang melaksanakan

Angka 16

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang menetapkan PNS yang bersangkutan

Angka 17

Diisi dengan nomor surat keputusan (SK) pemindahan PNS yang bersangkutan

Angka 18

Diisi dengan tanggal surat keputusan (SK) pemindahan PNS yang bersangkutan

Angka 19

Diisi dengan judul surat keputusan (SK) pemindahan PNS yang bersangkutan

Angka 20

Diisi dengan tanggal mulai melaksanakan tugas

Angka 21

Diisi dengan nama unit kerja tempat pelaksanaan tugas

Angka 22

Diisi dengan lokasi unit kerja tempat pelaksanaan tugas

Angka 23

Angka 25

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat tunjangan Diisi dengan lokasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tempat tunjangan Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan

Angka 26


Angka 27


Angka 28


Angka 29


tata cara penomoran

surat yang


ruang pegawai yang melaksanakan

tugas

tugas

tugas surat keputusan

(SK) pemindahan

pembayaran pembayaran

DEPARTEMEN


DIREKTORAT

JENDERAL

........ ..................

. .

PAJAK (1)

(2)

Faksimili

Ketak Pes Laman: http://www.pajak.ge.id

Kring Pajak

SURAT PERNYATAAN Nomor: S

1. 2. 3. 4.

Nama NIP Pangkat/golongan Jabatan

1. 2. 3.

Nama NPM Pendidikan

ruang

MELAKSANAKAN

................... ................... ................... ...................

(4) (5) (6) (7)

................... ................... ...................

(8) (9) (10)

TUGAS (3)

yang ditempatkan pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pengumuman Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI nomor : (11) dan ditugaskan berdasarkan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak Nomor: ......... (12) terhitung mulai tanggal (13) telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai pelaksana pada . (14)

........... , (15) a.n. Direktur Jenderal Pajak ........................... (16)

........................ NPM

(17) (18)

Tembusan disampaikan kepada Yth. : 1. .. (21); 2. Kepala Bagian Kepegawaian KP DJP; 3. Pegawai yang bersangkutan; 4. Pertinggal.

............................ NIP

(19) (20)

Angka 1

Diisi dengan nama unit eselon II, unit yang menerbitkan SPMT.

Angka 2

Diisi dengan nama unit eselon III, unit yang menerbitkan SPMT.

Angka 3

Diisi dengan nomor surat. Penomoran surat mengikuti tata cara penomoran diatur di dalam peraturan tentang tata naskah dinas.

Angka 4


Angka 5


Angka 6


Angka 7


Angka 8

Diisi dengan nama pegawai yang melaksanakan

Angka 9

Diisi dengan NPM/No.Ujian

Angka 10

Diisi dengan pendidikan pegawai yang melaksanakan

magang.

Angka 11

Diisi dengan yang sesuai.

Jenderal

Angka 12

Diisi dengan nomor surat keputusan magang yang sesuai.

Angka 13

Diisi dengan tanggal mulai melaksanakan magang.

Angka 14

Diisi dengan nama unit kerja tempat melaksanakan magang.

Angka 15

Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya surat pernyataan

Angka 16

Diisi dengan nama jabatan yang membuat pernyataan

Angka 17

Diisi dengan nama pegawai yang menjalani magang.

Angka 18

Diisi dengan NPM/No.Ujian

Angka 19


Angka 20


Angka 21

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang berwenang untuk mengurusi pencairan tunjangan pejabat yang bersangkutan. Contoh : a. Kepala Bagian Keuangan KP DJP (Up. Kasubbag Adm. dan Tunjangan) b. Kepala Bagian Umum Kanwil DJP (Up. Kasubbag Keuangan)

surat yang


magang.

pegawai yang melaksanakan

nomor surat pengumuman

Sekretaris

pegawai yang melaksanakan

magang.

Departemen

Keuangan

RI

magang

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents