DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-35 /PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN Menimbang
: a. bahwa Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) merupakan program berkelanjutan yang telah dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2005; b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan mekanisme penyaluran dan pencairan dana program dimaksud: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Penyaluran dan Pencairan Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004 tentang Penugasan PT Askes (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 332/MENKES/SK/V 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2006; 9. Surat Menteri BUMN Nomor S-697/MBU/2004 tanggal 31 Desember 2004, tentang Penugasan kepada PT Askes (Persero) dalam rangka Pengelolaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 2. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin adalah Program yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
3. Sisa Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah sisa dana dari tahun anggaran sebelumnya yang disimpan dalam Rekening Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin yang terdiri dari Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung dan Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung di bank/lembaga keuangan lainnya, termasuk bunga dan jasa giro terkait dengan penyimpanan dana dimaksud. 4. PT Askes (Persero) adalah BUMN yang ditunjuk sebagai Pengelola Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241/Menkes/XI/2004 tanggal 12 November 2004. 5. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya. 6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BAB II PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN Pasal 2 (1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin diberikan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan Langsung dan Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung. (2) Pelayanan Kesehatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medis yang meliputi: a. b. c. d. e.
Pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP); Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP); Pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL); Pelayanan rawat inap tingkat lanjutan (RITL) di kelas III rumah sakit; Pelayanan obat dan pelayanan kesehatan lainnya.
(3) Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang kegiatan Pelayanan Kesehatan Langsung yang meliputi: a. Sosialisasi dan Penyuluhan Program; b. Koordinasi Pelaksanaan dan Pembinaan Program; c. Administrasi Kartu Peserta; d. Pelayanan Kesehatan tidak langsung lainnya. (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk uang.
BAB III SUMBER DANA Pasal 3
(1) Dana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin bersumber dari dana rupiah murni yang terdiri dari: a. DIPA Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan Nomor 0674.0/024-03.0/-/2006 untuk kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin; b. DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor 1189.0/024-04.0/-/2006 untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; c. Sisa dana DIPA tahun anggaran sebelumnya yang telah dicairkan dan disimpan dalam rekening pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. (2) Dana DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b bila tidak dicairkan sampai akhir tahun anggaran tidak dapat dicairkan pada tahun berikutnya. BAB IV PENYALURAN DANA Pasal 4 (1) Dalam pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Departemen Kesehatan bekerja sama dengan PT Askes (Persero). (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman.
(3) Dalam kerja sama dimaksud Departemen Kesehatan bertindak sebagai penyedia dana dan PT Askes (Persero) sebagai pengelola dana. Pasal 5 Dana yang dikelola oleh PT Askes (Persero) digunakan untuk: a. Pelayanan Kesehatan Langsung dan Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung bagi Masyarakat Miskin yang peruntukannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2; b. Biaya Operasional Manajemen PT Askes (Persero). Pasal 6 (1) Jumlah dana yang digunakan untuk Pelayanan Kesehatan Langsung dan Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 huruf a adalah sebesar 95% dari alokasi dana yang tersedia dalam DIPA tahun berkenaan ditambah dengan sisa dana tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf c. (2) Jumlah dana yang digunakan untuk biaya operasional manajemen PT Askes (Persero) adalah sebesar 5 % dari alokasi dana yang tersedia dalam DIPA tahun berkenaan. (3) Bilamana jumlah dana yang tersedia pada ayat (1) tidak habis digunakan pada tahun berkenaan, dana dimaksud tidak harus disetor ke kas negara dan dapat digunakan pada tahun berikutnya. Pasal 7 (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang berasal dari DIPA tahun berkenaan dicairkan 2 (dua) tahap dalam tahun berjalan. (2) Pencairan tahap pertama sebesar 40% dari total dana dilakukan setelah PT Askes (Persero) menyampaikan laporan pemanfaatan dana sekurang-kurangnya sebesar 70% dari sisa dana tahun anggaran sebelumnya, sesuai data yang disampaikan oleh PT Askes (Persero) atas dasar rekap rekening koran yang berasal dari bank. (3) Pencairan tahap kedua sebesar 60% dari total dana dilakukan setelah PT Askes (Persero) menyampaikan laporan pemanfaatan dana sekurang-kurangnya sebesar 70% dari dana yang dicairkan pada tahap pertama sesuai data yang disampaikan oleh PT Askes (Persero) atas dasar rekap rekening koran yang berasal dari bank. (4) Biaya operasional manajemen PT Askes (Persero) dibayarkan pada setiap tahap pencairan dana. (5) Pencairan dana dilakukan secara langsung melalui penerbitan SPM oleh PA/Kuasa PA kepada KPPN Jakarta V.
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 8 (1) PT Askes (Persero) wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan laporan penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin. (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana dan laporan penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kesehatan c.q. Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat dan Ditjen Bina Pelayanan Medik setiap triwulan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2005 tanggal 9 September 2005 dinyatakan tidak berlaku. BAB VII PENUTUP Pasal 10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
