DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 01 /PU/2007 NOMOR PER- 74 /PB/2007 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN REKONSILIASI PENARIKAN DAN/ATAU PEMBAYARAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang efektif dan efisien, diperlukan Sistem Pengendalian Internal (SPI) pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN);

b.

bahwa dalam pelaksanaan SPI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SAUP);

c.

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri khususnya pengaturan mengenai penyampaian dokumen Aplikasi Penarikan Dana (APD)/Withdrawal Application (WA) dan dokumen Realisasi Penarikan/Notice of Disbursement (NoD) yang diperlukan sebagai dokumen sumber untuk proses pelaksanaan SAUP, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci;

d.

bahwa berkenaan dengan huruf a, b, dan c, perlu pengaturan terpadu di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Rekonsiliasi Penarikan dan/atau Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;

1.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

5.

6

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 1

7

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG DAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN REKONSILIASI PENARIKAN DAN/ATAU PEMBAYARAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bersama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PPHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non keuangan asing, serta lembaga keuangan non asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman/ hibah kepada pemerintah. 2. Pinjaman Luar Negeri, yang selanjutnya disebut PLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 3. Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut HLN adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak dibayar kembali. 4. Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yang selanjutnya disebut NPPHLN adalah naskah perjanjian dan/atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri antara pemerintah dengan PPHLN. 5. Letter of Credit, yang selanjutnya disebut L/C, adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (issuing bank) untuk membayar kepada eksportir (beneficiary) sepanjang memenuhi persyaratan L/C. 6. Pembayaran Langsung (Direct Payment), yang selanjutnya disebut PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan cara mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application) kepada PPHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. 7. Rekening Khusus (Special Account), yang selanjutnya disebut Reksus, adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia atau Bank Pemerintah lainnya untuk menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa dana awal rekening khusus (initial deposit) untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu dan setelah digunakan diisi kembali dengan mengajukan penggantian (replenishment) kepada PPHLN. 8. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing) adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang dilakukan terlebih dahulu melalui Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerima Penerusan Pinjaman untuk pembiayaan kegiatan. 2

9. Dana Awal Rekening Khusus (Initial Deposit) adalah dana awal yang ditempatkan pada Reksus oleh PPHLN atas permintaan Menteri Keuangan dan/atau kuasanya yang besarnya telah ditetapkan dalam NPPHLN. 10. Replenishment adalah penggantian dana pada dana awal Reksus (Initial Deposit) yang bersumber dari PPHLN akibat adanya penggunaan dana dalam membiayai kegiatan selama periode tertentu. 11. Surat Kuasa Pembebanan, yang selanjutnya disebut SKP adalah surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia untuk membayar realisasi pencairan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui L/C dengan tata cara PL. 12. Aplikasi Penarikan Dana (Withdrawal Application), yang selanjutnya disebut APD adalah surat permintaan pencairan pinjaman dan/atau hibah kepada PPHLN. 13. Penerusan Pinjaman adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang dipinjamkan kembali oleh Pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman. 14. Notice of Disbursement, yang selanjutnya disebut NoD adalah dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 15. Withdrawal Authorization adalah dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 16. Disbursement Authorization adalah, yang selanjutnya disebut DA, dokumen yang menunjukkan PPHLN telah melakukan penyaluran pinjaman. 17. Covering Letter adalah surat pengantar permintaan pencairan pinjaman dan/atau hibah kepada PPHLN. 18. Reimbursement Rekening Sub-BUN adalah penggantian dana yang kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara. BAB II PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI Pasal 2 Penarikan PHLN dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Pembukaan LC; b. PL; c. Reksus; d. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan. BAB III PENYAMPAIAN DOKUMEN PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI Pasal 3 Penyampaian dokumen penarikan PHLN yang dilakukan dengan cara Pembukaan L/C adalah sebagai berikut: a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Jakarta VI menyampaikan tembusan SKP kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan pula tembusan SKP kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

3

c.

Khusus untuk KPPN Khusus Banda Aceh, menyampaikan tembusan SKP kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pasal 4

Penyampaian dokumen penarikan PHLN yang dilakukan dengan cara PL adalah sebagai berikut: a. KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan tembusan Covering letter APD kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; b. Untuk PLN dan HLN yang diteruspinjamkan, KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan pula tembusan Covering Letter APD kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c.

Khusus untuk KPPN Khusus Banda Aceh, menyampaikan tembusan Covering Letter APD kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Pasal 5

Penyampaian dokumen penarikan PHLN dengan cara Reksus adalah sebagai berikut: a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan tembusan APD Dana Awal Reksus (Initial Deposit) Replenishment Reksus dan Reimbursement Rekening Sub-BUN Dana Talangan Reksus kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat PKN menyampaikan pula tembusan APD Dana Awal Reksus (Initial Deposit) Replenishment Reksus dan Reimbursement Rekening Sub-BUN Dana Talangan Reksus kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pasal 6 Penyampaian dokumen penarikan PHLN dengan Pembiayaan Pendahuluan adalah sebagai berikut:

cara

Penggantian

a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan tembusan APD Reimbursement Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan pula tembusan APD Reimbursement Rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara atau Rekening Penerusan Pinjaman kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BAB IV PENYAMPAIAN DOKUMEN REALISASI PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI Pasal 7 Penyampaian dokumen pemberitahuan realisasi penarikan dana yang diterima dari lender yang berupa NoD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagai berikut:

4

a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan NoD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterima dari PPHLN kepada KPPN Khusus Jakarta VI dan KPPN Khusus Banda Aceh; b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan pula NoD kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c.

Semua dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan setiap hari Senin pada tiap minggu yang bersangkutan. BAB V

REKONSILIASI DATA PENARIKAN DAN PEMBAYARAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI Pasal 8 (1)

Rekonsiliasi data untuk peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen penarikan dana PHLN dilakukan antara Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, KPPN Khusus Jakarta VI, KPPN Khusus Banda Aceh, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

(2)

Rekonsiliasi data penarikan dan pembayaran PHLN dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan dokumen penarikan dana PHLN.

(3)

Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh instansi-instansi sebagai berikut : a.

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;

b. Direktorat Pengelolaan Perbendaharaan; c.

Kas

Negara,

Direktorat

Jenderal

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

d. KPPN Khusus Jakarta VI. (4)

Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi. Pasal 9

Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara L/C dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui L/C dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c.

Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 10

Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara PL dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui PL dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan KPPN Khusus Jakarta VI paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; 5

b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c.

Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 11

Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara Reksus dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui Rekening Khusus dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 12 Rekonsiliasi data penarikan dana dengan cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data penarikan dana melalui Penggantian Pembiayaan Pendahuluan dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan. b. Untuk pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan, rekonsiliasi dilakukan bersama Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. c.

Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. Pasal 13

Rekonsiliasi data realisasi Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga, dan Biaya PHLN dilakukan sebagai berikut: a. Rekonsiliasi data realisasi pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya PHLN dilakukan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling kurang satu kali dalam 1 (satu) bulan; b. Hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Naskah Berita Acara Rekonsiliasi dengan format yang akan ditentukan lebih lanjut. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atau Direktur Jenderal Perbendaharaan sewaktu-waktu dapat mengusulkan dilakukannya peninjauan kembali/penyesuaian Peraturan Bersama ini dengan mempertimbangkan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 2007

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

RAHMAT WALUYANTO NIP 060075777

HERRY PURNOMO NIP 060046544

7