~
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARMN
.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 29 IPB/200B
TENTANG PETUNJUK PELA,K$ANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANASUBSID! HARGA KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2008 01REKTURJENDERAL
Menimbang
PERBENOAHARAAN I
a. bahwa dalam rangka pemberiah subsidiharga kedelai, telah dialqka$ikan dananya dalam DIPA Tahun Anggaran 2008 Bagian Anggaran 062 $ubsidi deanTransfer;
b. bahwa.dalam rallgka pelaksanaanpenyalurandan pencairan dana s@bagaimc!lna dirnaksud pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut petunjuk pel~l<panaahnya; c.
bahwa berd<;isarkanpertimp<;ingansepagaim<;in<;idimaksud dalam huruf a darn p,p(;}rlu.men~t<;ipkan iHer<;itLlf<;iI1Pir(;}ktLlrJ(;}l1q(;}r<;i1 Perp(;}lld<;ihara<;i1lt~ntang P(;}tunjuk .F(;}I~ksar;1iaaI1P(;}nyaluran den Pencairan Dana Subsidi Harga K$qelai T<;ihpnAnggaran ZO08;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor1.7 Tahun 2003 t~ntang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuplik Indonesi<;i. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nbmor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2004 Nomor 5, Tampahan Lembaran NegaraR(;}publik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004. tentang pemeriksaan Pengelolaan
.
den Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan L(;}mbaran Negara Republik Indonesia ::.Jomor4400); 4. KeputusanPresiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksallaan Anggaran P(;}ndapatan dean Belanja Negara (LembaranNeg<;ir<;i.g~PLlPJik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran N(;}garai~$pqbUk Indonesia Nomor 4212) .sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran de/am Pelaksanaan Anggaran Pendapatan den Belanja Negara; 6. PE;raturan Bersama Menteri Perindustrian den Menteri Negara Koperasi den Usaha Kecil den Menengah Nomor 16/M-IND/PER/3/2008 den Nomor 03/PB/M.KUKM/IIi/2008 tentang Program Penyaluran Subsidi Harga Kedel.ai bagi UMK Tempe/Tahu; Nemer PER ~66/PE3/2005 Perbendaharaan 7. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran atas Beban tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11;1
8. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrjan Nemer 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada UMK Tempe/Tahu;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENT ANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI HARGA KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2008. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan DirekturJ~nderal Perbendaharaan ini, yang.dimaksud dengan: 1. Dana Subsidi Harga ..KedelaT adalah .dana yang bersumber dari Anggaran !?endCi1pCi1tEtn Belanja Negara.,perubahan (APBN--P) Departemen Perindustrian TahunAnggaran. 2QQ8yang diberikankepada Usaha Mikro dean Kecil tempe/tahu untuk menjaminstCi1bHisCi1si hargakedelai sebagai bahan baku.
2. UsahaMikro dab Keeil (UMK).tempe!tahuadalah unit"usaha produksitempe! tahu yang berhak meherima dana subsidi harga kedelai. 3. Penjual adalah perorangan atau badan u~ahq yang dit~t~pkanpl~h DinaslSUkuDinas Kabupaten/Kotayang membidangiindustri sebagaipenjUal kedelai bersubsidi, seperti Primer Koperasi Perajin tempeltahu (Primkopti), kgperasilain, pedagangumum,dan outletimportir/distributor. .
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnyadisebut DIPA adalah dokumen pelaksanaananggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan selaku Pengguna Anggaran can disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 5. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab alas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh keWenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakananggaran yang dikuasakan kepadanya. 7. Sural permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkanoJeh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Sural Perintah Membayar sejumlah uang alas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadidasar penerbitan SPP berkenaan. 8. Sural Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah sural perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan alas nama pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak
-2-
9. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
10. Sural PerintahPencairanDana Langsung, yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah sural perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada bank operasional/kantor pes dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 11. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberikan kewenanga. .h Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil kep .n dan/atau tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 12. Pejal;)("ltpenanda Tangal1SPMqdalqh p~jabatyanggiberjkEln kevvE3pangan oleh p~ngguna Anggaran/Kuqsa Pengguna Anggarcln untuk melakukan
pengujianatas SPP gan m~n~rbitkanSPM. 13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, memcatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dalam rc;1tlgkc;1 pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga dan/atau Satuan Kerja.
14. Sural PernyataanTanggungJawab Belanja, yang selanjutnyadis~but$PTE3 adalah pernyataan tang~LJn9. jawab belanja yang dibLJatol.eh.p>~/"\99.LJP~ Anggaran/KuasaPenggunaAnggaran alas transaksi belanja sampaidellgal1 jumlah tertentu. 15. Kqntor Pelqyanan PerbencJaharaanNegara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. BABII ..
PENYEDIAAN DANA Pasal 2
(1) Dana subsidi harga kedelai dialokasikan (Subsidi dan Transfer).
dalam DIPA Bagian Anggaran 06?
(2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA untuk subsidi harga kedelai merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.
-3-
Pasal4 (1 )
(2)
Guna penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. Pejabat
Penanda . Tangan SPM melakukan pengujian terhadap SPP
dimaksud dan menerbitkan SPM-LS. (3)
(4)
Pejabat Penanda Tangel" SPM menerbitkanSPM~LSsecara penuhJtanpa potonganpajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tat a eara pengajuan SPP clan penerbitan SPM berpedeman pada Peraturan pirektur Jenderal Perbendaharaan Nemer PER-66/PB/2005tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran alas Beban Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara, Peraturan Bersama Menteri Perindustrian clan Menteri Negara Keperasi clan Usaha Ked I clan Menengah Nemer 16/M-IND/PER/3/2008 clan Nemer 03/PB/M.KUKMIllI/2008 tentang Program Penyaluran Subsidi Harga Kedelai bagi UMK Temperrahu, serta Peraturan Direktur Jenderal Industri Keeil clan Menengah Departemen Perindustrian Nemer 31I1KM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepada UMK Temperrahu.
BABIV PENCAIRAN DANA PasalS Pejabat Penanda Tangan SRM pada masing-masing lokasi mengajukan SPM-l.S ke KPPN dengan melampirkan:
a. SPTB (formatsebagaimanatercanturn dalam Lampiran I Peraturan Direktur JenderalPerbendCiharaan ini); b. Daftar Rekapitulasi Ringkasan Sural Perintah Kerja dan Tagihan Realisasi Penyaluran SubsidiHarga Kedelaiyang mE:}muat nomor urut, nama penjual, nomordan tanggal ~urat perintah kerj~, ~Iam~t, nama bank/nomor rekening penju~I, jumlah u~ng yang ditagihkan kepada bank sejenis, dan keterangan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendahsraan ini).
Pasal6 (1) KPPN melaksanakanpengujianalas SPM-LSsebagaimana dimaksuddalam
Pasal 5 dan menerbitkanSP2D untuk mentransferdana ke rekeningpenjual pada bank yang ditunjuk. (2) SP2D yang diterbitkan KPPN Pembayar mencantumkan nama, ala mat, nomor rekening, dan bank tempat dibukanya rekening penjual sesuai dengan SPMLS yang dijadikan dasar Bank Operasional mitra kerja KPPN untuk mentransfer dana subsidi harga kedelai.
-4-
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.O5/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan KelJangan Pemerintah Pusat.
BABVI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal8 T~t~(;ara penyaluran qanasubsidi harga kedelai kepada UMK tempe/tabu diatur qciIarnReraturaJ1 Bersama Menteri Perindustrian danMenteri Negara Kop~,.a$i danUsaha Keeil dan Menengah Nomer 16/M~IND/PER/3/2008 dan .Non1br 09/P@/M.KUKMIIII/2008tentang Program Penyaluran Subsidi Harga Kede.lai bagi UMK TempelTahu sertC1 Peraturan Direktur Jenderallndustri Keeil dan MeJ1engah Departemen PerindustrianNemor31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga Kedelai kepCidaUMK TempelTahu. Pasal9
DirekturJenderallndustri Kecil dan Menengah D~partemen Perindustrian selaku Kuasa..pengguna Anggaran bertanggung jawabatas dana subsidLharga kedelai.
pelaksanaan penyaluran
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal10 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan pene/'Dpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
16 Juli
2008
f1
-5-
LAMPI RAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 29 IPB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA SUBSIDI HARGA KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2008 .
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA 1 2. 3. 4. 5.
Nama Satuan Kerja Kede Satuan Kerja Tanggall Nemer DIPA Subkegiatan Klasifikasi Belanja*
Yang bertanda tangan di b~wah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ... . .. . .. menyatakan bahwa saya b~rtanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar tunas kepada yang b~rhak menerima dengan perincian sebagai berikut:
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pad a satuan kerja ... ... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian
Sural Pernyataanini dibuat dengansebenarnya. (tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen,
(nama lengkap)
NIP/NRP ... ~ 'SPTB dibuat berdasarkan klasifikasi belanja (4 digit)
-6-
~
......... C ::J ..c
en
c: en
- c
Uffi(])
-L,.E CI;tI..... en 0)--mE ::J C 0 .a_«~ l;tIen-
« J«
mc:en m.::J ::J
,w
C O),.Q I;tI 0) E :t::-C:Q) -Q)e.. Qe..en en en c..w.a E (\j-~
0::0
ww ~~ I« «<.9 1-0::
z« 0:: I w0...0
Q)::J
. I- CI) :
~~
:::> CJ):
Z
CJ)
:
:
« :: « 0:: Z
C/) -:::) :
~~~
<.9>-0 ZZ~ -wO o::o...Z CJ)CJ)«
~o:: wZ 0::«
0::«<.9
I
~~ <X:z 0«
0
Q)
:t::-~e.. c: co
