DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka melaksanakan amanah seluruh Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah, Personil Kepolisian Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia berkenaan dengan penyelenggaraan Asuransi Kesehatan, Pensiun, Dana Tunjangan Hari Tua, Tabungan Perumahan, dan Penyaluran Beras daerah tertentu yang ditunjuk Menteri Keuangan;
b.
bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan untuk memenuhi hak Pihak ketiga, terkait dengan pengembalian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga secara lebih tepat;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga;
: 1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan PNS, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1974; 11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil Jo. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 Tentang Bagan Perkiraan Standar; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2005 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil; 17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004; 18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.06/2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Pendelegasian Wewenang dari Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan untuk Menetapkan Perhitungan Rampung (Definitif) Perhitungan Fihak Ketiga; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA. Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1.
Perhitungan Fihak Ketiga untuk selanjutnya disebut PFK adalah sejumlah dana yang dipotong langsung dari gaji pokok pegawai negeri dan tunjangan keluarga, serta iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh provinsi/kabupaten/kota untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.
2.
Pengelolaan PFK adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi penerimaan, pengujian, pengembalian penerimaan, dan penetapan perhitungan rampung (definitif).
3.
Pihak Ketiga adalah Pihak-Pihak yang menerima pembayaran pengembalian penerimaan PFK.
4.
Surat Permohonan Penerbitan Surat Ketetapan Pembayaran untuk selanjutnya disebut SPP-SKP adalah surat permintaan dari Pihak Ketiga untuk diterbitkan SKP Pengembalian Penerimaan PFK.
5.
Surat Ketetapan Pembayaran untuk selanjutnya disebut SKP adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai ketetapan pembayaran PFK.
6.
Surat Permintaan Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga untuk selanjutnya disebut SPP-PFK adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pihak Ketiga berdasarkan SKP dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
7.
Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga untuk selanjutnya disebut SPM-PP-PFK adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai dasar penerbitan SP2D.
8.
Surat Perintah Pencairan Dana untuk selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah untuk pembayaran PFK berdasarkan SPMPP-PFK.
9.
Laporan Realisasi Penerimaan PFK untuk selanjutnya disebut LRPPFK adalah laporan yang digunakan sebagai dasar pembayaran pengembalian penerimaan PFK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
10. Daftar Realisasi Penerimaan PFK untuk selanjutnya disebut DRP-PFK adalah daftar penerimaan PFK yang dikirimkan oleh seluruh KPPN tiap bulannya. Pasal 2 Pegawai Negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari PNS Pusat/Daerah, PNS POLRI, PNS Dephan; 2. Anggota POLRI; 3. Anggota TNI. Pasal 3 Pihak Ketiga yang berhak mendapatkan pembayaran penerimaan PFK adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
pengembalian
PT Taspen (Persero); PT Askes (Persero); PT Asabri (Persero); Pusku POLRI; Pusku Dephan; Perum Bulog; Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS. Pasal 4
Dalam Peraturan ini yang dipergunakan sebagai dokumen sumber penerimaan PFK adalah Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Gaji yang sudah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Setoran Bukan Pajak.
Pasal 5 Penerimaan PFK meliputi: 1. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat; 2. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah; 3. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji POLRI dan PNS POLRI; 4. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan; 5. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat. Termasuk potongan 2% Askes dari Pensiun yang dibayarkan melalui PT Asabri; 6. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Daerah; 7. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS POLRI; 8. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS DEPHAN; 9. Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog PNS Pusat; 10. Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog POLRI dan PNS POLRI; 11. Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog TNI dan PNS Dephan; 12. Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi; 13. Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota; 14. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT; 15. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan; 16. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI. 17. Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat; 18. Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah. Pasal 6 (1) Dalam Peraturan ini yang dipergunakan sebagai dokumen sumber pengembalian penerimaan PFK adalah SPM-PP-PFK yang sudah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. (2) SPM-PP-PFK diterbitkan paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP-PFK dari Pihak Ketiga. Pasal 7 Persentase Pembagian Pengembalian Penerimaan PFK adalah: 1. PFK 10 % Gaji PNS Pusat/Daerah a. 4,75% Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS kepada PT Taspen (Persero); b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS kepada PT Taspen (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS kepada PT Askes (Persero). 2.
PFK 10% Gaji POLRI/PNS POLRI a. 4,75% Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun POLRI dan PNS POLRI kepada PT Asabri (Persero);
b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua POLRI dan PNS POLRI kepada PT Asabri (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan POLRI dan PNS POLRI kepada Pusku POLRI. 3.
PFK 10% Gaji TNI/PNS Dephan a. 4,75% Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan kepada PT Asabri (Persero); b. 3,25% Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan kepada PT Asabri (Persero); c. 2,00% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS kepada Pusku Dephan.
4.
PFK 2 % Gaji Terusan a. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS Pusat kepada PT Askes (Persero). Termasuk potongan 2% Askes dari Pensiun yang dibayarkan melalui PT Asabri; b. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS Daerah kepada PT Askes (Persero); c. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan POLRI dan PNS POLRI kepada Pusku POLRI; d. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Dephan kepada Pusku Dephan.
5.
PFK Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat, POLRI/PNS POLRI, TNI/PNS Dephan kepada Perum Bulog;
6.
PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi Iuran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT Askes (Persero);
7.
PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota Iuran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada PT Askes (Persero);
8.
PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT kepada PT Askes (Persero);
9.
PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan kepada PT Askes (Persero);
10. PFK 2% Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI kepada PT Askes (Persero);
11. PFK Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat/Daerah Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat/Daerah untuk Sekretariat Tetap Bapertarum-PNS. Pasal 8 (1) Pembayaran pengembalian penerimaan PFK: a. Pembayaran Bulanan, sebesar persentase tertentu dari penerimaan PFK bulan sebelumnya. b. Pembayaran Rampung (Definitif) Tahunan, sebesar kekurangan pembayaran pengembalian penerimaan PFK selama satu tahun anggaran. (2) Kebijaksanaan penentuan dasar perhitungan dan persentase pengembalian penerimaan PFK ditentukan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara. (3) Khusus untuk awal tahun anggaran pengembalian penerimaan PFK bulan Januari dibayar berdasarkan penerimaan PFK bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
(4) Selisih kurang/lebih pembayaran pengembalian penerimaan PFK diperhitungkan dalam Pembayaran Rampung (Definitif) Tahunan. Pasal 9 (1) Pembayaran pengembalian penerimaan PFK Bulog dilakukan oleh KPPN yang mengelola penerimaan PFK Bulog dan diatur dalam peraturan tersendiri. (2) Penerimaan dan pengembalian penerimaan PFK merupakan transaksi non anggaran dan pencairannya tidak memerlukan DIPA. (3) Transaksi penerimaan dan pengembalian penerimaan PFK menggunakan kode BA (069), kode Eselon I (08), kode satker 440780, dan kode lokasi sesuai dengan lokasi satker penerbit SPM. Pasal 10 Petunjuk Teknis dan dokumen-dokumen yang terkait dalam rangka pengelolaan PFK diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 11 (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-111/PB/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran PFK dinyatakan tidak berlaku. (2) Segala sesuatu yang terkait dengan pengelolaan PFK dan belum diatur dalam peraturan Direktur Jenderal ini akan diatur kemudian dan/atau ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dengan Pihak Ketiga. Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Agustus 2006 DIREKTUR JENDERAL,
MULIA P. NASUTION NIP 060046519
LAMPIRAN Ia PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
BERITA ACARA REKONSILIASI TRIWULAN ....... NO: BA-…../PB.3/2006 (PKN) NO:…..(Pihak Ketiga) Pada hari ini ........ tanggal ........ bulan ....... tahun...... , bertempat di ............, mulai pukul ........... WIB sampai dengan selesai telah dilaksanakan rekonsiliasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Triwulan ..... dengan acara sebagai berikut: a) Pembukaan; b) Absensi; c) Rekonsiliasi data PFK; d) Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi; e) Penutup. Dihadiri oleh Tim Rekonsiliasi yang terdiri dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), dan ...... (pihak ketiga) dengan kesepakatan bersama sebagai berikut: 1. ……………..; 2. ....................; 3. ....................; Hasil rekonsiliasi data PFK antara Dit. PKN dengan .... (pihak ketiga) adalah sebagai berikut: a. Perhitungan Premi Triwulanan; Perhitungan sementara PFK ....... berdasarkan …………. 1)
PENERIMAAN
:
Penerimaan PFK ..... Tahun ...... Bulan ........ s.d. ...... 200... Pembetulan pembukuan
: :
......... .........
Penerimaan bersih
:
.........
Rincian penerimaan Bagian (pihak ketiga) a. MAK/Uraian : ......... b. MAK/Uraian : ......... Jumlah : ......... 2)
PEMBAYARAN Pembayaran PFK ........ bulan .... s.d. ..... 200... a. MAK/Uraian : ......... b. MAK/Uraian : ......... Jumlah : .........
3)
KEKURANGAN PEMBAYARAN
:
Kekurangan Pembayaran PFK ......... bulan ..... s.d. .... 200.. a. MAK/Uraian : ......... b. MAK/Uraian : ......... Jumlah
:
.........
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR: Jumlah yang harus dibayar periode premi ..... s.d. .... 200.. a. MAK/Uraian : ......... b. MAK/Uraian : ......... Jumlah
:
.........
b. PERINCIAN PREMI TRIWULANAN 1) PENERIMAAN POTONGAN PFK .... NO BULAN PREMI
KOTOR
PEMBETULAN
BERSIH
MAK/URAIAN
JUMLAH
1. 2. JUMLAH 2) RINCIAN PEMBAGIAN PENERIMAAN NO BULAN PREMI MAK/URAIAN 1. 2. JUMLAH 3) RINCIAN PEMBAYARAN BULANAN PFK BAGIAN (PIHAK KETIGA) NO BULAN PREMI MAK/URAIAN
MAK/URAIAN
JUMLAH
PEMBAYARAN
KEKURANGAN PEMBAYARAN
1. 2. JUMLAH 4) RINCIAN KEKURANGAN PEMBAYARAN NO
URAIAN
1. 2. JUMLAH
PENERIMAAN
5) JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR NO
URAIAN
KEKURANGAN
JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR
1. 2. JUMLAH
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat 3 (tiga) rangkap dan salinannya dibagikan kepada Direktorat PKN dan (Pihak Ketiga) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..........., ............... 200....
Tim Rekonsiliasi Data PFK, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, NO 1.
NAMA
NIP
TANDA TANGAN
NAMA
NIK
TANDA TANGAN
(pihak ketiga) NO 1.
LAMPIRAN Ib PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
BERITA ACARA NOMOR BA/PB.3/..... TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)
.......... TAHUN ANGGARAN ...... Pada hari ini ...... tanggal ....... bulan ...... tahun ...... bertempat di ......, telah dilaksanakan pembahasan final Perhitungan Rampung (Definitif) PFK ....... Tahun Anggaran .....yang diikuti oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ...... , Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan dan disepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan Laporan Kas Posisi yang diterima dari semua KPPN di seluruh Indonesia diperoleh data penerimaan PFK sebagai berikut: a. Uraian MAP...... (MAP ...... ) sebesar Rp........ b. Uraian MAP...... (MAP ...... ) sebesar Rp........ c. ...... 2. Berdasarkan hasil validasi atas data SPM/SP2D yang dilakukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara terdapat pergeseran/perubahan jumlah yang mengakibatkan penambahan/ pengurangan sebagai berikut: a. Uraian MAP...... (MAP ....... ) bertambah sebesar Rp....... dan berkurang sebesar Rp....... b. Uraian MAP...... (MAP ....... ) bertambah sebesar Rp....... dan berkurang sebesar Rp....... c. ...... 3. Berdasarkan penambahan/pengurangan hasil validasi sebagaimana tersebut pada angka 2, diperoleh jumlah penerimaan PFK sebagai berikut: a. Uraian MAP...... (MAP ...... ) sebesar Rp........ b. Uraian MAP...... (MAP ...... ) sebesar Rp........ c. ...... 4. Direktorat PKN Ditjen Perbendaharaan telah melakukan pembayaran pengembalian penerimaan PFK ...... Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:
a. Uraian MAK...... (MAK ..... ) kepada ....... sebesar Rp...... b. Uraian MAK...... (MAK ..... ) kepada ....... sebesar Rp...... c. ...... 5. Selisih kekurangan/(kelebihan) pengembalian penerimaan PFK sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 adalah sebagai berikut:
a. Uraian MAK........ (MAK ...... ) kepada ...... sebesar Rp...... b. Uraian MAK........ (MAK ...... ) kepada ...... sebesar (Rp......) c. ........
6. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dirinci kekurangan/kelebihan pembayaran pengembalian penerimaan PFK Tahun Anggaran ..... kepada ...... sebagai berikut: a. ....... (pihak ketiga) ...... kekurangan sebesar ...... kelebihan sebesar Jumlah Kekurangan
Rp. Rp. Rp.
..... (.....) .....
Rp. Rp. Rp.
..... (.....) .....
b. ........ (pihak ketiga) ...... kekurangan sebesar ...... kelebihan sebesar Jumlah Kekurangan
7. Dengan demikian jumlah seluruh kekurangan pembayaran PFK ..... Tahun Anggaran ...... adalah sebagai berikut: ....... (pihak ketiga) ....... (pihak ketiga) Jumlah Kekurangan
Rp. Rp. Rp.
..... ..... .....
8. Kesepakatan Hasil Perhitungan Rampung (Definitif) PFK ..... Tahun Anggaran .... , Direktorat Pengelolaan Kas Negara akan segera menindaklanjuti dalam Keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Jakarta,
.......
Setjen Departemen Keuangan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Ditjen Perbendaharaan Direktur Pengelolaan Kas Negara,
.......................... NIP ................
.......................... NIP ................
Direksi/Kepala ........................,
Direksi/Kepala ........................,
.......................... ......................
.......................... ......................
LAMPIRAN Ic PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /KMK. /2006 TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) TAHUN ANGGARAN ...... MENTERI KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada PT Askes (Persero), PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Pusat Keuangan POLRI, Pusat Keuangan Dephan, dan Sekretariat Tetap (Settap) Bapertarum-PNS berkaitan dengan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 10% Gaji, 2% Gaji Terusan, Iuran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah, dan Tabungan Wajib Perumahan PNS, dipandang perlu menyusun Perhitungan Rampung (Definitif) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perhitungan Rampung (Definitif) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran ........;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294); 5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212); sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004; 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.06/2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Pendelegasian Wewenang dari Menteri Keuangan Kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Untuk Menetapkan Perhitungan Rampung (Definitif) Perhitungan Fihak Ketiga; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG (DEFINITIF) PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) TAHUN ANGGARAN .......
PERTAMA
: Menyetujui Perhitungan Rampung (Definitif) Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran …….. sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini, yang terdiri dari: 1. Penerimaan PFK 10% Gaji PNS Pusat dan Daerah serta 2% Gaji Terusan PNS Pusat dan Daerah; 2. Penerimaan PFK 10% Gaji POLRI dan PNS POLRI serta 2% Gaji Terusan POLRI dan PNS POLRI; 3. Penerimaan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan serta 2% Gaji Terusan TNI dan PNS Dephan; 4. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT; 5. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun TNI/PNS Dephan; 6. Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Pensiun POLRI/PNS POLRI; 7. Penerimaan Iuran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah; 8. Penerimaan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS.
KEDUA
:
Memerintahkan Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran PFK kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada: 1. PT Askes (Persero) dan PT Taspen (Persero) sebagaimana tersebut pada nomor I Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; 2. Pusat Keuangan POLRI dan PT Asabri (Persero) sebagaimana tersebut pada nomor II Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; 3. Pusat Keuangan Dephan dan PT Asabri (Persero) sebagaimana tersebut pada nomor III Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini; 4. Sekretariat Tetap (Settap) Bapertarum-PNS sebagaimana tersebut pada nomor IV Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.
KETIGA
: Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Peraturan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan; 3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan;
4. 5. 6.
Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan; Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal a.n.
MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
........................... NIP ....................
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 37/PB/2006 TENTANG PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA A. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Sehubungan dengan fungsi Direktorat Pengelolaan Kas Negara khususnya dalam hal melaksanakan amanat seluruh Pegawai Negeri berkenaan dengan penyelenggaraan Asuransi Kesehatan, Pensiun, Dana THT, Tabungan Perumahan dan penyaluran beras (daerah tertentu), serta dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan untuk memenuhi hak pihak ketiga, terkait dengan pengembalian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga secara lebih tepat maka perlu kiranya disusun suatu petunjuk teknis dalam pengelolaan PFK. 2. TUJUAN Disusunnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan yang jelas atas pengelolaan PFK yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengelolaan Kas Negara. 3. RUANG LINGKUP Petunjuk teknis ini mengatur hal-hal yang terkait dengan: • Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; • Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; • Tugas Direktorat Pengelolaan Kas Negara. B. TUGAS KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 1. SEKSI PERBENDAHARAAN 1.1. Meneliti dan menguji kebenaran SPM-LS Gaji dan dokumen pendukungnya seperti Bagian Anggaran (BA) dan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) potongan SPM sebelum diterbitkan SP2D; 1.2. Meneliti dan mencocokkan kebenaran mengenai jumlah uang, MAP, dan BA, antara SSBP yang berkaitan dengan PFK dan data pendukung SPM DAU; 1.3. Mengkonfirmasi kebenaran SSBP tersebut dengan Seksi Persepsi/Bendum; 1.4. Mencatat penerimaan PFK yang berasal dari potongan SPM-LS Gaji setiap bulan dan menyampaikan kepada Seksi Bendum; 1.5. Menyampaikan perbaikan/koreksi bila terjadi kesalahan pembebanan BA dan MAP yang berasal dari potongan SPM-LS Gaji kepada Seksi Bendum. 2. SEKSI BENDUM/BANK/GIRO POS/PERSEPSI 2.1. Mencocokkan dan meneliti kebenaran pembebanan MAP yang terdapat pada SPMLS Gaji lembar ke-2 dengan Buku Potongan setiap hari; 2.2. Mencocokkan peneriman PFK dalam Buku Potongan dengan LKP setiap hari; 2.3. Meneliti pencatatan penerimaan PFK yang diterima dari seksi perbendaharaan dengan MAP yang bersangkutan; 2.4. Meneliti SSBP yang diterima dari setoran daerah dengan MAP yang bersangkutan dengan ketentuan satu SSBP untuk 1 MAP; 2.5. Membuat Daftar Realisasi Penerimaan (DRP) PFK baik dari potongan SPM maupun setoran daerah dan mencocokkan dengan LKP; 2.6. Melakukan perbaikan atas penerimaan potongan SPM-LS Gaji berdasarkan surat pemberitahuan dari Seksi Perbendaharaan dan memperbaharui LKP; 2.7. Mengirimkan soft copy LKP setiap hari atau setiap ada perbaikan (file LKP harian) ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2.8. Mengirimkan Daftar Realisasi Penerimaan (DRP) PFK yang telah diperbaiki kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu tembusan Dit. PKN (sesuai SE97/PB/2005 tanggal 15 November 2005). 3. SEKSI VERIFIKASI DAN AKUNTANSI 3.1. Meneliti kelengkapan dan melakukan pengujian terhadap dokumen/transaksi keuangan; 3.2. Meneliti kesesuaian elemen data (validasi) yang ada dalam Daftar Transaksi Harian dengan dokumen sumber; 3.3. Meneliti dan memeriksa kebenaran Bagian Anggaran (BA) dan mata anggaran (MAP/MAK) berdasarkan SPM lembar ke-3 sebelum dilakukan posting; 3.4. Menyampaikan kesalahan yang ditemukan kepada Kepala Kantor untuk dibuatkan memo pengesahannya; 3.5. Kepala kantor menyampaikan memo tersebut kepada Seksi Perbendaharaan untuk diperbaiki; 3.6. Melakukan posting data SPM setelah perbaikan yang dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan. C. TUGAS KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II Khusus untuk KPPN Jakarta II selaku KPPN pembayar yang melakukan pembayaran pengembalian penerimaan PFK melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima berkas pembayaran pengembalian penerimaan PFK dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit AKN berupa: a. SKP-PFK rangkap 1; b. SPM-PPPFK rangkap 2; c. SPP-PFK rangkap 1. 2. Menerbitkan SP2D sebagai surat perintah pembayaran pengembalian penerimaan penerimaan PFK. D. TUGAS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 1. Menerima Laporan Kas Posisi dari KPPN; 2. Bidang PPKN mencocokkan data PFK pada LKP dengan LAK pada Bidang AKLAP; 3. Menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi setoran/potongan PFK dan selanjutnya disampaikan ke Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. E. TUGAS DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 1. MONITORING Melakukan monitoring data penerimaan PFK yang dilaporkan dalam Daftar Realisasi Penerimaan (DRP) PFK dan Laporan Kas Posisi Akhir Bulan yang diterima dari seluruh KPPN. 2. KONFIRMASI 2.1. Melakukan konfirmasi data PFK kepada seluruh KPPN berdasarkan hasil monitoring data PFK yang telah dilakukan; 2.2. Melakukan perbaikan/penyesuaian kembali data PFK berdasarkan hasil koreksi yang diterima dari KPPN; 2.3. Membuat Surat Edaran atau Surat Teguran kepada KPPN terkait dengan masalah pengelolaan PFK. 3. REKONSILIASI 3.1. Melakukan pencocokkan data PFK setiap triwulan dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi; 3.2. Membuat Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan PFK; 3.3. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan PFK dengan Pihak Ketiga setiap triwulan; 3.4. Menuangkan hasil rekonsiliasi dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
4. PERHITUNGAN RAMPUNG DEFINITIF 4.1. Rampung definitif dilakukan setahun sekali setelah berakhirnya satu Tahun Anggaran; 4.2. Menyiapkan data realisasi penerimaan dan pengembalian penerimaan PFK selama satu tahun anggaran; 4.3. Melakukan Perhitungan Rampung dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Depkeu, Direktorat Informasi dan Akuntansi serta Pihak Ketiga; 4.4. Dalam Rampung definitif tersebut dapat dihasilkan hal-hal sebagai berikut: • Perhitungan kurang apabila hasil perhitungan Rampung definitif lebih besar daripada pembayaran pengembalian penerimaan PFK yang telah dicairkan dalam tahun bersangkutan. Terhadap kekurangan pembayaran ini akan diterbitkan SPMPP-PFK oleh Dit. PKN dan diteruskan ke KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D. • Perhitungan lebih apabila hasil perhitungan Rampung definitif lebih kecil daripada pembayaran pengembalian penerimaan PFK yang telah dicairkan dalam tahun bersangkutan. Terhadap kelebihan tersebut akan dikompensasikan dengan penerimaan PFK yang lain untuk menutup terlanjur bayar yang telah dicairkan oleh Dit. PKN. 4.5. Menuangkan hasil perhitungan dalam Berita Acara Rampung Definitif; 4.6. Berdasarkan Berita Acara Rampung Definitif ditetapkan Surat Ketetapan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar Pembayaran Rampung Definitif. 5. PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PENERIMAAN PFK 5.1. Pembayaran Bulanan 5.1.1. Proses penyiapan data penerimaan PFK bulanan: • Data penerimaan PFK yang digunakan adalah data penerimaan PFK bulan sebelumnya; • Membuat Laporan Realisasi Penerimaan PFK sebagai dasar pembayaran pengembalian penerimaan PFK. 5.1.2. Berdasarkan LRP-PFK dibuat perhitungan pembayaran penerimaan PFK bulanan untuk diterbitkan SKP-PFK Bulanan; 5.1.3. SKP-PFK Bulanan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Penerbitan SKP dari Pihak Ketiga diterima; 5.1.4. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan SKP-PFK Bulanan asli sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan peruntukan: • 1 rangkap kepada Pihak Ketiga; • 1 rangkap kepada KPPN Jakarta II; • 1 rangkap pertinggal pada Subdirektorat Administrasi Kas Negara. 5.1.5. Pihak Ketiga mengajukan SPP-PFK bulanan asli sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara setelah menerima SKP-PFK bulanan; 5.1.6. Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SPM-PP-PFK asli selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah menerima SPP-PFK. SPM-PP-PFK diterbitkan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan: • 2 rangkap untuk KPPN Jakarta II; • 1 rangkap kepada Pihak Ketiga; • 1 rangkap pertinggal pada Subdirektorat Administrasi Kas Negara. 5.1.7. KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PP-PFK yang diterima; 5.1.8. Dalam rangka pelaksanaan pembayaran, Pihak Ketiga menyampaikan spesimen tanda tangan dan paraf pejabat yang berwenang menandatangani SPP-PFK serta cap dinas kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
5.2. Dasar Perhitungan Pembayaran PFK 5.2.1. Perhitungan pembayaran PFK Bulanan didasarkan pada Laporan Realisasi Penerimaan (LRP) PFK yang telah ditandatangai oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara; 5.2.2. Persentase pembayaran PFK Bulanan ditetapkan sebesar 90% dari LRP PFK bulan lalu; 5.2.3. Pembayaran PFK Rampung (definitif) dibayar sebesar kekurangan pembayaran pengembalian penerimaan PFK selama satu tahun anggaran yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan. 6. PEMBAYARAN RAMPUNG DEFINITIF 6.1. Pembayaran rampung definitif berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan; 6.2. Pihak Ketiga mengajukan SPP-PFK Rampung asli sebanyak 2 (dua) rangkap kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara setelah menerima Surat Ketetapan Menteri Keuangan; 6.3. Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SPM-PP-PFK asli selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah menerima SPP-PFK. SPM-PP-PFK diterbitkan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan peruntukan: • rangkap ke-1 dan ke-2 untuk KPPN Jakarta II; • rangkap ke-3 kepada Pihak Ketiga; • rangkap ke-4 pertinggal pada Subdirektorat Administrasi Kas Negara; 6.4. KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-PP-PFK yang diterima. 7. KODE MATA ANGGARAN PFK 7.1. KODE MATA ANGGARAN PENERIMAAN (MAP) 811111 811112 811113 811114 811211 811212 811213 811214 811311 811312 811313 811411 811412 811511 811611 811612 811912 811913
Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Pusat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji PNS Daerah Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji POLRI dan PNS POLRI Penerimaan Setoran/Potongan PFK 10% Gaji TNI dan PNS Dephan Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Pusat Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan PNS Daerah Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan POLRI dan PNS POLRI Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2% Pembayaran Gaji Terusan TNI dan PNS Dephan Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog PNS Pusat Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog POLRI dan PNS POLRI Penerimaan Setoran/Potongan PFK Bulog TNI dan PNS Dephan Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan TNI/PNS Dephan Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan POLRI/PNS TNI Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Pusat Penerimaan Setoran Potongan PFK Tabungan Wajib Perumahan PNS Daerah
7.2. KODE MATA ANGGARAN PENGELUARAN (MAK) 821111 821112 821113 821114 821115 821116 821117 821118 821119 821211 821212 821213 821214 821311 821312 821313 821411 821412 821511 821611 821612 821912 821913
Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun PNS (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua PNS (3,25%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Polri dan PNS POLRI(4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua POLRI dan PNS POLRI (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan POLRI dan PNS POLRI (2%) Pengembalian Penerimaan Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Dephan (4,75%) Pengembalian Penerimaan Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Dephan (3,25%) Pengembalian Penerimaan Dana Pemeliharaan dan Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan PNS (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan Daerah (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan POLRI dan PNS POLRI (2%) Pengembalian Penerimaan Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Dephan (2%) Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog POLRI dan PNS POLRI Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog TNI dan PNS Dephan Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Provinsi Pengembalian Penerimaan Setoran PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Kabupaten/Kota Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan TNI/PNS Dephan Pengembalian Penerimaan Setoran/Potongan PFK 2 % Iuran Asuransi Kesehatan POLRI/PNS POLRI Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat Pengembalian Penerimaan PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah
F. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi (Ia) 2. Lampiran Berita Acara Rampung Definitif (Ib) 3. Lampiran Keputusan Menteri Keuangan (Ic)
