DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR : PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 /PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan sistem akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4004); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Comment [nana1]: Lembaran negara diisi ya……..

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

Sistem

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Luncuran adalah dokumen pelaksanaan anggaran dari peluncuran program/kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran sebelumnya sebagai anggaran belanja tambahan tahun anggaran berjalan.

BAB II PELAPORAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Kementerian Negara/Lembaga adalah entitas pelaporan dan oleh karena itu wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan.

Negara/Lembaga

dan

menyampaikannya

kepada

Menteri

(2) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil penyusunan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. (5) Penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) Entitas Akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan selaku kuasa pengguna anggaran/barang secara periodik dan berjenjang kepada entitas pelaporan. (7) Laporan Keuangan DIPA Luncuran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan semester I dan tahunan dari tahun anggaran berjalan. (8) Tata cara penyajian laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 3 (1) Menteri/Pimpinan/Ketua Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan (LBPS/T). (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kementerian negara/lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Pasal 4 (1) Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Kementerian Negara/Lembaga wajib membentuk dan menunjuk Unit Akuntansi Keuangan/Barang dengan ketentuan: a.

b. c. d.

Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan kerja sesuai dengan DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan; Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat Kantor Wilayah; Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) pada tingkat Eselon 1; Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat kementerian negara/lembaga.

(2) Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai unit vertikal di daerah tetapi tidak mempunyai kantor wilayah wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu

Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dengan menunjuk salah satu satuan kerja di wilayah sebagai UAPPA-W. (3) Pembentukan dan penunjukkan Unit Akuntansi berpedoman pada lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB III DOKUMEN SUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan, dengan tanggal dokumen sampai dengan tanggal 31 Desember. (2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam pencatatan saldo awal BMN. Pasal 6 Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB IV PENYAJIAN DAN REVIU LAPORAN KEUANGAN Pasal 7 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca ; c. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disajikan sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (3) Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini sebagai ilustrasi. (4) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) disajikan sebagai lampiran Catatan atas Laporan Keuangan dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum yang ada di dalam ruang lingkup kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. (6) SKPD yang memperoleh alokasi APBN berupa Dana Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, menggunakan dan/atau memanfaatkan aset pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan

laporan keuangan dan laporan aset tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (7) Unit Organisasi yang bukan merupakan Bagian Anggaran, namun menggunakan dan/atau memanfaatkan aset pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bukan bagian dari penyertaan modal juga wajib menyampaikan laporan aset tersebut kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 8 (1) Laporan keuangan yang disajikan oleh kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan wajib direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga. (2) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.

BAB V REKONSILIASI DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 9 (1) Laporan Keuangan sebelum disampaikan kepada Entitas Pelaporan harus terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi dengan ketentuan: a. Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan; b. Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan. (2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 dapat direkonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester jika diperlukan.

Pasal 10 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan harus direkonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester. (2) Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebelum disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan harus sudah melalui proses pemutakhiran data dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Barang Milik Kekayaan Negara sesuai dengan lampiran VI.

Pasal 11 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur

Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 20 Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Entitas Pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyusunan laporan keuangan akan diatur secara terpisah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2006

KTUR JENDERAL

06004651

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ENTITAS PELAPORAN No.

Kode BA

1.

001

Majelis Permusyawaratan Rakyat

2.

002

Dewan Perwakilan Rakyat

3.

004

Badan Pemeriksa Keuangan

4.

005

Mahkamah Agung

5.

006

Kejaksaan Agung

6.

007

Kepresidenan

7.

008

Wakil Presiden

8.

010

Departemen Dalam Negeri

9.

011

Departemen Luar Negeri

10.

012

Departemen Pertahanan

11.

013

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

12.

015

Departemen Keuangan

13.

018

Departemen Pertanian

14.

019

Departemen Perindustrian

15.

020

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

16.

022

Departemen Perhubungan

17.

023

Departemen Pendidikan Nasional

18.

024

Departemen Kesehatan

19.

025

Departemen Agama

20.

026

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

21.

027

Departemen Sosial

22.

029

Departemen Kehutanan

23.

032

Departemen Kelautan dan Perikanan

24.

033

Departemen Pekerjaan Umum

25.

034

Menko Bidang Hukum, Politik dan Keamanan

26.

035

Menko Bidang Perekonomian

27.

036

Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat

28.

040

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

29.

041

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

30.

042

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

31.

043

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

32.

044

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Uraian Bagian Anggaran

1

33.

047

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

34.

048

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

35.

050

Badan Intelijen Negara

36.

051

Lembaga Sandi Negara

37.

052

Dewan Ketahanan Nasional

38.

054

Badan Pusat Statistik

39.

055

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

40.

056

Badan Pertanahan Nasional

41.

057

Perpustakaan Nasional

42.

059

Departemen Komunikasi dan Informatika

43.

060

Kepolisian Negara Republik Indonesia

44.

061

Cicilan Bunga Hutang

45.

062

Subsidi dan Transfer

46.

063

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

47.

064

Lembaga Ketahanan Nasional

48.

065

Badan Koordinasi Penanaman Modal

49.

066

Badan Narkotika Nasional

50.

067

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

51.

068

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

52.

069

Belanja Lain-Lain

53.

070

Dana Perimbangan

54.

071

Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang

55.

074

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

56.

075

Badan Meteorologi dan Geofisika

57.

076

Komisi Pemilihan Umum

58.

077

Mahkamah Konstitusi RI

59.

078

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

60.

079

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

61.

080

Badan Tenaga Nuklir Nasional

62.

081

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

63.

082

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

64.

083

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

65.

084

Badan Standardisasi Nasional

66.

085

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

67.

086

Lembaga Administrasi Negara

68.

087

Arsip Nasional Republik Indonesia Halaman 2 dari 3

69.

088

Badan Kepegawaian Negara

70.

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

71.

090

Departemen Perdagangan

72.

091

Kementerian Negara Perumahan Rakyat

73.

092

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

74.

093

Komisi Pemberantasan Korupsi

75.

094

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

76.

095

Dewan Perwakilan Daerah

77.

096

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri

78.

097

Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri

79.

098

Penerusan Pinjaman

80.

099

Penyertaan Modal Negara

81.

100

Komisi Yudisial

82.

101

Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah

83.

102

Penerusan Hibah

Badan Layanan Umum dan Unit Organisasi (Otorita, badan, lembaga, dan unit organisasi lainnya) yang bukan merupakan Bagian Anggaran tetapi mengelola dana APBN/ aset pemerintah pusat yang tidak dipisahkan (bukan bagian penyertaan modal), adalah sebagai berikut : • • • • • • • • • • •

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam; Otorita Pengembangan Daerah Industri Sabang; Badan Pengelola Gelora Bung Karno; Badan Pengelola Kompleks Kemayoran; Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas; Rumah Sakit yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU); Lembaga Penyiaran Publik RRI; Lembaga Penyiaran Publik TVRI; Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN); Badan Layanan Umum (BLU) lainnya; Unit Organisasi lainnya.

KTUR JENDERAL

060046519

Halaman 3 dari 3

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA I. PENDAHULUAN Dalam hal pelaksanaan anggaran, setiap kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara. A. Unit Akuntansi Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. A.1. Unit akuntansi keuangan terdiri dari : •

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

•

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ( UAKPA).

Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib membentuk unit akuntansi: •

Unit

Akuntansi

Pembantu

Pengguna

Anggaran

Wilayah

(UAPPA-W)

Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan •

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan. A.2. Unit akuntansi barang terdiri dari : •

Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

•

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang ( UAKPB) .

Untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan wajib membentuk unit akuntansi :

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi /Tugas Pembantuan

•

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna

Barang (UAKPB) Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan B. Penanggung jawab Unit Akuntansi Keuangan/Barang B.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) UAPA/B merupakan unit akuntansi

pada tingkat kementerian negara/lembaga

(pengguna Anggaran/Barang), penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. B.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) UAPPA/B-E1 merupakan unit akuntansi

pada tingkat eselon I, penanggung

jawabnya adalah pejabat eselon I. B.3.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) UAPPA/B-W merupakan unit akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UAPPA/B-W, penanggungjawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/BW. Untuk UAPPA/B-W Dekonsentrasi penanggungjawabnya adalah Gubernur sedangkan untuk UAPPA/B-W Tugas Pembantuan penanggungjawabnya adalah Bupati atau Walikota sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga.

B.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) . UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna anggaran/barang) yang memiliki wewenang menguasai anggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA/B adalah Kepala Satuan

Kerja.

Untuk

UAKPA/B

Dekonsentrasi

/Tugas

Pembantuan

penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) C. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun barang, diperlukan adanya struktur organisasi Unit Akuntansi. Pencantuman struktur organisasi dalam Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada

Halaman 2 dari 21

kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini hanya mencantumkan struktur organisasi unit akuntansi keuangan sedangkan untuk unit akuntansi barang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.59/PMK.06/2005. Struktur organisasi Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut : C. 1.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA

PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI / PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI /PEJABAT YANG DITUNJUK

PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI

PETUGAS KOMPUTER

Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan

Halaman 3 dari 21

C.2.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

PEJABAT ESELON I (DIRJEN/KA.BADAN) /PEJABAT YANG DITUNJUK

SEKRETARIS ESELON I (SEKDIRJEN/SEKBAN)/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER

Keterangan:

Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan

Halaman 4 dari 21

C.3.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA SATUAN KERJA YANG DITETAPKAN

KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK


PETUGAS KOMPUTER

Keterangan: Penanggung Jawab


Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga dapat menunjuk dan menetapkan satuan kerja sebagai UAPPA-W /UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/propinsi atau menetapkan salah satu satuan kerja pada lingkup eselon I yang sama sebagai UAPPAW/UAPPB-W. Struktur organisasi unit akuntansi untuk satuan kerja yang ditunjuk sebagai UAPPAW/ UAPPB-W disuaikan dengan struktur organisasi kementerian negara/lembaga.

Halaman 5 dari 21

C. 4.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah Dekonsentrasi (UAPPAW Dekonsentrasi)

GUBERNUR

KABIRO. KEUANGAN/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER



Halaman 6 dari 21

C.5.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA-W TP) pada tingkat Kabupaten/Kota

KEPALA DAERAH (BUPATI/WALIKOTA)

KABAG. KEUANGAN/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER



Halaman 7 dari 21

C.6.

Unit

Akuntansi

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(UAKPA)/(UAKPA

Dekonsentrasi)/(UAKPA TP)

KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KASUBAG.TU/PEJABAT YANG MENANGANI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK


PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER



Halaman 8 dari 21

D.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Keuangan

D.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tugas pokok penanggung jawab UAPA menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan sebagai UAPA dengan fungsi sebagai berikut: •

Menyelenggarakan akuntansi keuangan,

•

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,

•

Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. : D.1.a. Penanggung jawab UAPA D.1.a.1.) •

Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;

•

Membina dan memantau pelaksanaan unit akuntansi pengguna anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Instansi;

•

Membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan, semester, dan tahunan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

•

Menandatangani

Laporan

Keuangan

Tahunan

Kementerian

Negara/Lembaga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan. D.1.a.2.)

Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Kementerian Negara/Lembaga;

•

Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

Halaman 9 dari 21

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Pembina Ditjen Perbendaharaan;

•

Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan disampaikan

ke

Menteri

Keuangan

sebelum

ditandatangani

menteri/pimpinan lembaga. D.1.a.3.)

Kepala Bagian. Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Subbagian. Keuangan/Verifikasi

dan

Akuntansi

atau

pejabat

yang

membidangi

keuangan/verifikasi dan akuntansi atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Melaksanakan

sistem

akuntansi

keuangan

di

lingkup

Kementerian

Negara/Lembaga; •

Menyiapkan usulan organisasi dan uraian tugas bagi seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

•

Memantau

pelaksanaan

sistem

akuntansi

keuangan

pada

unit-unit

akuntansi di lingkup Kementerian Negara/Lembaga; •

Memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;

•

Melakukan

supervisi/pembinaan

keuangan

pada

unit-unit

atas

pelaksanaan

akuntansi

di

sistem

akuntansi

lingkup

Kementerian

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga; •

Meneliti

dan

menganalisis

Laporan

Negara/Lembaga yang akan didistribusikan; •

Mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;

•

Mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap semester;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA dan ADK ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi yang telah ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga.

Halaman 10 dari 21

D.1.b. Petugas akuntansi keuangan Petugas

akuntansi

pada

tingkat

UAPA

yang

terdiri

dari

Petugas

Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dari UAPPA-E1;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-E1

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun laporan keuangan tingkat UAPA setiap triwulan, semester, dan tahunan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAPPAE1;

•

Meneliti dan menganalisa laporan keuangan tingkat UAPA setiap triwulan, semester, dan tahunan untuk membuat catatan atas laporan keuangan;

•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA;

•

Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

D.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 menyelenggarakan akuntansi Keuangan pada tingkat Eselon I yang ditetapkan sebagai UAPPA-E1 dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1 melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.2.a. Penanggung jawab UAPPA-E1 D.2.a.1.)

Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan

kegiatan sebagai berikut: •

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;

Halaman 11 dari 21

•

Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan;

•


•

Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Pembina Ditjen Perbendaharaan;

•

Menandatangani laporan keuangan UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga;

•

Menyampaikan

laporan

keuangan

UAPPA-E1

ke

Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. D.2.a.2.)

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;

•

Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPAE1;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E1;

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat eselon I yang akan disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I .

D.2.a.3.)

Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat

yang

membidangi

keuangan/verifikasi

dan

akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1;

Halaman 12 dari 21

•

Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi jika dianggap perlu;

•

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang akan didistribusikan;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 setelah ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I dan ADK ke UAPA.

D.2.b. Petugas akuntansi keuangan Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

dan/atau UAKPA

Pusat

dan/atau

UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

dan/atau UAKPA

Pusat

dan/atau



•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 setiap triwulan, semester, dan akhir tahun anggaran berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

dan/atau

UAKPA

Pusat

dan/atau

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •

Melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan;

•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-E1;

Halaman 13 dari 21

•


D.3.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.3.a. Penanggung jawab UAPPA-W D.3.a.1.)

Kepala Kantor Wilayah/Kepala satuan kerja yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•

Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;

•

Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•


•

Mengkoordinasikan UAPPA-W

dengan

pelaksanaan

sistem

UAPPA-E1,

UAPA

akuntansi dan

Tim

keuangan

antara

Pembina

Ditjen

Perbendaharaan; •

Menandatangani laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1;

•

Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Halaman 14 dari 21

D.3.a.2.)

Kepala

Bagian

Keuangan/Verifikasi

dan

Akuntansi/pejabat

yang

membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•

Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPAW;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dan tingkat UAKPA;

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.

D.3.a.3.)

Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•


•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;

•

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

rekonsiliasi

dengan

kantor

wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan; •

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK ke UAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.

D.3.b. Petugas Akuntansi Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21

•

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA ;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA;

•


•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun

laporan

keuangan

tingkat

UAPPA-W

berdasarkan

penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA; •


•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W;

•


D.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.4.a. Penanggung jawab UAKPA Kepala

Satuan

keuangan/verifikasi

kerja/Kepala dan

Subbagian/pejabat

akuntansi/pejabat

yang

yang

ditunjuk

menangani melaksanakan


Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

•

Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana;

•


Halaman 16 dari 21

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan;

•

Menelaah dan menandatangani Laporan Keuangan UAKPA;

•

Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;

•

Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA dan ADK

ke KPPN dan

UAPPA-W/E1. D.4.b. Petugas Akuntansi Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;

•

Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi SAK;

•

Menerima data SABMN dari petugas akuntansi barang;

•

Melakukan verifikasi atas RTH yang dihasilkan aplikasi SAK dengan DS;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melakukan analisa untuk membuat catatan atas laporan keuangan;

•

Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA;

•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA;

•

Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

D.5. Unit

Akuntansi

Pembantu

Pengguna

Anggaran

Wilayah

(UAPPA-W)

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Gubernur/Bupati/Walikota dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. Halaman 17 dari 21

D.5.a. Penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan D.5.a.1.)

Gubernur/bupati/walikota melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Menetapkan

organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;


Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;


Mengkoordinasikan

pelaksanaan

sistem

akuntansi

keuangan

antara

UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Pembina Ditjen Perbendaharaan;

Menandatangani

laporan

keuangan

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan;

Menyampaikan Pembantuan

laporan ke

keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga

sebagai

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. D.5.a.2.)

Kepala Biro Keuangan/pejabat yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPAW Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor

kegiatan

proses

akuntansi

di

tingkat

UAPPA-W


Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasdarana yang di perlukan;

Halaman 18 dari 21

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota.

D.5.a.3.)

Kepala

Bagian/Kepala

Subbagian/Kepala

Seksi

yang

membidangi

Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •


•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•


•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;

•

Meneliti

dan

menganalisis

Laporan

Keuangan

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan; •

Menyampaikan

Laporan

Keuangan

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan yang telah ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga. D.5.b. Petugas Akuntansi Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang

terdiri

dari

Petugas

Akuntansi/Verifikasi

dan

Petugas

Komputer

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•


Halaman 19 dari 21

•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan keuangan

dan ADK



•

Menyiapkan

pendistribusian

laporan

keuangan

tingkat

UAPPA-W



D.6. Unit

Akuntansi

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(UAKPA)

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan Tugas pokok penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.6.a. Penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kepala

SKPD,

keuangan/verifikasi

Kepala dan

Subbagian

TU/pejabat

akuntansi/pejabat

yang

yang

ditunjuk

menangani melaksanakan


Menyiapkan rencana dan jadwal pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan ;

•

Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana;

•


•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN; Halaman 20 dari 21

•

Menelaah

dan

menandatangani

Laporan

Keuangan

UAKPA


Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;

•

Menandatangani

Laporan

Keuangan

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan; •

Menyampaikan

Laporan

Keuangan

Pembantuan yang sudah ditandatangani dan ADK ke KPPN , UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPA-E1. D.6.b. Petugas Akuntansi Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;

•

Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi SAK;

•

Menerima data SABMN dari petugas akuntansi barang;

•

Melakukan verifikasi atas RTH yang dihasilkan aplikasi SAK dengan DS;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melakukan analisa untuk membuat catatan atas laporan keuangan;

•

Menyusun

laporan

keuangan

tingkat

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan; •

Menyiapkan

pendistribusian

laporan

keuangan

tingkat

UAKPA


Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

KTUR JENDERAL

06004651

Halaman 21 dari 21

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi

keuangan dan barang yang berada

dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang dari seluruh kementerian negara/lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pemerintah

Pusat

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pemerintah

dalam

pengelolaan anggaran dan barang. Laporan Barang sebagai bahan pendukung penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Barang, Pernyataan Telah Direviu oleh aparat pengawasan intern, Pernyataan Tanggung Jawab

yang ditandatangani oleh pimpinan kementerian

negara/lembaga sebagai penanggung jawab pengguna anggaran dan laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masingmasing. Berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 59/PMK.06/2005

mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka lampiran ini memuat:

I.

Jenis dan Periode Pelaporan

II. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan III. Verifikasi dan Rekonsiliasi IV. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan V. Lain-lain Pendukung Laporan Keuangan VI. Isi Catatan atas Laporan Keuangan VII. Pos-pos Laporan Keuangan VIII.Sistematika Isi Laporan Keuangan IX. Rincian Laporan Keuangan X. Penyusunan Laporan Barang

I.

JENIS DAN PERIODE PELAPORAN Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : a. Tingkat UAKPA ke KPPN Bulanan X X X

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran

Tahunan

1 2 3 4

LRA ¹) Neraca ADK BAR ²)

¹)

LRA yang disampaikan terdiri dari LRA Belanja Format DIPA, LRA

X

Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi. ²)

BAR hasil rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang disampaikan oleh UAKPA yang ditunjuk/ditetapkan sebagai UAPPA-W.

b. Tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1

1. 2. 3. 4. 5.

LRA *) Neraca CaLK ADK BAR

Bulanan X X

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran X X X X

X X

c. Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBN

Tahunan X X X

Bulanan

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran X X

Tahunan

1 2 3

LRA *) Neraca ³) ADK

³)

Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni, September

X

dan Desember. d. Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1 Periode Pelaporan Bulanan

Triwulanan

Semesteran

Tahunan

X

X

X

X

X

X

X

1.

LRA *)

X

2.

Neraca

X

3.

CaLK

4.

ADK

5.

BAR

X X

e. Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA

1. 2. 3. 4. f.

LRA *) Neraca CaLK ADK

Bulanan X X

Tahunan X X X

X

Tingkat UAPA ke Departemen Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan Bulanan

1. 2. 3. 4.

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran X X X X

LRA*) Neraca CaLK ADK**)

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran X X X X X

Tahunan X X X

Keterangan : X

Jenis Laporan/ADK yang disampaikan.

*)

LRA yang disampaikan meliputi LRA Utama, LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.

**)

ADK yang disampaikan adalah ADK selama triwulan I (Januari s/d Maret), triwulan II (April s/d Juni), triwulan III (Juli s/d September), dan triwulan IV (Oktober s/d

Desember).

II.

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN A. Laporan Realisasi Anggaran Semester I 1.

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan

Laporan

Semester I

Realisasi Anggaran

UAPPA-E1 triwulan I dan triwulan II. 2.

Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W dan UAKPA di bawah eselon I termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan triwulan I dan triwulan II.

3.

Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA triwulan I dan triwulan II.

4.

Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan triwulan I dan triwulan II.

B. Laporan Realisasi Anggaran Tahunan 1.

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan

Realisasi Anggaran

UAPPA-E1 triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. 2.

Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan

Realisasi Anggaran UAPPA-W

dan UAKPA di

bawah eselon I termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. 3.

Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi Anggaran UAKPA triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

4.

Laporan Realisasi Anggaran UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Realisasi

Anggaran UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV. C. Neraca Semester I 1.

Neraca Kementerian Negara/Lembaga Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 semester I.

2.

Neraca UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-W dan UAKPA di bawah eselon I termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan semester I.

3.

Neraca UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA semester I.

4.

Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan semester I.

D. Neraca Tahunan 1.

Neraca

Kementerian

Negara/Lembaga

disusun

berdasarkan

hasil

penggabungan neraca UAPPA-E1 semester I dan semester II. 2.

Neraca UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasil penggabungan UAPPA-W dan UAKPA di bawah eselon I

termasuk dana dekonsentrasi/tugas

pembantuan semester I dan semester II . 3.

Neraca UAPPA-W

disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca

UAKPA semester I dan semester II. 4.

Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan semester I dan semester II.

III. VERIFIKASI DAN REKONSILIASI A. Tingkat Satuan Kerja (UAKPA) / (UAKPA-Dekonsentrasi) / (UAKPA-Tugas Pembantuan) 1. Perekaman dokumen sumber berupa : a. Dokumen Estimasi Pendapatan 1

Lampiran RKA-K/L formulir 4.2 (uraian anggaran pendapatan per MAP)

b. Dokumen penerimaan anggaran : - Surat Setoran Pajak (SSP) atau Laporan Penerimaan Pajak (LP2) bulanan atau Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3), - Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) atau Daftar Penerimaan Bea Cukai, - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), - Surat Tanda Setoran (STS), - Dokumen penerimaan lainnya yang dipersamakan. c. Dokumen pelaksanaan anggaran : - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau RKA-K/L Formulir 1.5, - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), - Revisi POK atau RKA-K/L Formulir 1.5, - Revisi DIPA, - Surat Keputusan Otorisasi (SKO), - Revisi SKO, - Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA), - DIPA Luncuran, - Revisi DIPA Luncuran, - Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan. d. Dokumen pengeluaran anggaran : - Surat Perintah Membayar (SPM), - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), - Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3), - Dokumen pengeluaran anggaran lainnya yang dipersamakan. 2. Selanjutnya proses perekaman tersebut menghasilkan register transaksi harian (RTH) untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber

yang

ada.

Disamping

itu,

petugas

akuntansi

melakukan

penerimaan data transaksi barang dalam bentuk ADK aset tetap dan

laporan persediaan dari unit akuntansi kuasa pengguna barang serta laporan kemajuan penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan dari unit akuntansi

terkait.

Selanjutnya

dilakukan

proses

posting

untuk

menghasilkan buku besar. Berdasarkan buku besar, dapat disusun laporan keuangan. 3. Laporan keuangan beserta ADK dikirim ke KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data yang ada di KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). BAR tersebut akan menjadi salah satu dokumen dalam rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 4. Berdasarkan rekonsiliasi, setiap bulan dilakukan penggiriman ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas berupa data, ADK

beserta

laporan realisasi anggaran, neraca dan BAR. 5. Untuk

Satuan

kerja

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan

selain

menyampaikan ke UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan juga melakukan pengiriman ADK ke UAPPA-E1, sedangkan untuk satuan kerja pusat hanya melakukan pengiriman ke UAPPA-E1. 6. UAKPA yang ditunjuk sebagai UAPPA-W pada saat rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Mei, Agustus, November 20X0 dan Februari 20X1 sebagai UAKPA, harus melampirkan berita acara rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 7. Setiap

semester

UAKPA

menyusun

Laporan

Keuangan

lengkap

sebagaimana ilustrasi pada lampiran V-d dan untuk periode tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1. 8. Jadwal waktu pengiriman dapat dilihat pada lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan. B. Tingkat Wilayah (UAPPA-W)/ (UAPPA-W Dekonsentrasi)/(UAPPA-W Tugas Pembantuan) 1. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) adalah laporan keuangan hasil penggabungan ADK tingkat satuan kerja (UAKPA) di lingkungan

UAPPA-W yang bersangkutan. 2. Setiap

bulan

dilakukan

pengiriman

ADK

UAPPA-W/UAPPA-W

Dekonsentrasi/UAPPA-W Tugas Pembantuan ke tingkat UAPPA-E1 untuk dilakukan penggabungan dengan disertai laporan realisasi anggaran, neraca dan setiap triwulan disertai dengan Berita Acara Rekonsiliasi. 3. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) beserta ADK setiap triwulan harus dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan proses rekonsiliasi dengan data yang ada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) pada tingkat satuan kerja dengan KPPN dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 4. UAPPA-W/UAPPA-W

Dekonsentrasi/UAPPA-W

Tugas

Pembantuan

melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi. Apabila kesalahan pada satuan kerja, UAPPA-W melakukan penggabungan ulang untuk ADK hasil perbaikan satuan kerja,

serta

melakukan penggiriman ke UAPPA-E1. 5. Setiap semester UAPPA-W menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi pada lampiran V-c

dan untuk periode tahunan

disertai dengan pernyataan tanggung jawab Kepala Kanwil/Kepala Satuan Kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPPA-E1. 6. Jadwal waktu penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman dapat dilihat pada lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan. C. Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) 1. Laporan keuangan tingkat eselon I (UAPPA-E1) adalah laporan keuangan hasil penggabungan laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) di lingkungannya, laporan keuangan tingkat satuan kerja (UAKPA) Eselon 1 yang bersangkutan, dan laporan keuangan tingkat satuan kerja UAKPA Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. 2. Setiap bulan dilakukan penggiriman ADK UAPPA-E1 ke tingkat UAPA untuk dilakukan penggabungan dengan disertai laporan realisasi anggaran,

neraca. 3. UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat UAKPA satuan kerja pusat dan atau UAPPA-W dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi. 4. UAPPA-E1 melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi.

Apabila kesalahan pada satuan kerja, UAPPA-E1

melakukan penggabungan ulang untuk ADK hasil perbaikan,

serta

melakukan penggiriman ke UAPA. 5. Setiap semester UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi pada lampiran V-b


disertai dengan pernyataan tanggung jawab pejabat eselon I. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPA. 6. Jadwal waktu penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman dapat dilihat pada lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan D. Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA) 1. Laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (UAPA) adalah laporan keuangan hasil penggabungan laporan keuangan eselon I (UAPPA-E1) di lingkungannya. 2. Setiap triwulan dilakukan penggiriman laporan realisasi anggaran dan ADK UAPA ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi. 3. UAPA

melakukan

rekonsiliasi

dengan

Ditjen

Perbendaharaan

c.q.

Direktorat Informasi dan Akuntansi setiap akhir semester. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat UAKPA satuan kerja pusat dan atau UAPPA-W atau UAPPA-E1 dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Dit. Informasi dan Akuntansi. 4. UAPA melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi. UAPA

melakukan penggabungan ulang atas ADK hasil

perbaikan. 5. Setiap

semester

UAPA

menyusun

Laporan

sebagaimana ilustrasi pada lampiran V-a

Keuangan

lengkap


disertai dengan pernyataan tanggung jawab Menteri/Kepala Lembaga. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi. 6. Jadwal waktu penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman dapat dilihat pada lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

IV. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I selambat-lambatnya pada tanggal 9 Mei tahun anggaran berjalan; B. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan semester I selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan; C. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III selambat-lambatnya pada tanggal 9 November tahun anggaran berjalan; D. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari setelah tahun anggaran berakhir; E. Untuk memenuhi target penyampaian laporan keuangan di atas, disampaikan jadwal pengiriman laporan dari tingkat satuan kerja (UAKPA) sampai dengan tingkat kementerian negara/lembaga (UAPA) sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

V. LAIN-LAIN PENDUKUNG LAPORAN KEUANGAN Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang kelengkapan dan keakuratan data dalam laporan keuangan yaitu : A. Kementerian negara/lembaga yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan di samping menyampaikan laporan keuangan bagian anggarannya juga menyampaikan laporan keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang digunakan. BMN yang dibeli dari anggaran pembiayaan dan perhitungan harus dicatat di dalam neraca kementerian negara/lembaga;

B. Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang disampaikan termasuk laporan atas dana dekonsentrasi yang disalurkan melalui dinas provinsi dan tugas pembantuan yang disalurkan melalui provinsi/kotamadya/kabupaten/desa termasuk Laporan Barang-nya; C. UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan laporan ke UAPPAW Gubernur berupa ADK dan menyampaikan laporan ke UAPPA-E1 berupa cetakan laporan dan ADK. D. Kementerian negara/lembaga menyampaikan ADK/laporan keuangan untuk keperluan rekonsiliasi dengan Direktorat Informasi dan Akuntansi. E. Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi dan Akuntansi sebanyak 3 (tiga) set. F.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

VI. ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian negara/lembaga disertai dengan penjelasan atas laporan yang memuat : A. Uraian Umum; B. Kebijakan Akuntansi; C. Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca; D. Informasi tambahan bila diperlukan.

VII. POS-POS LAPORAN KEUANGAN Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian negara/lembaga setidak-tidaknya meliputi: A. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1.

Pendapatan: a. Penerimaan Perpajakan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Penerimaan Hibah.

2.

Belanja Negara : a. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja : 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang 3) Belanja Modal 4) Pembayaran Bunga Utang *) 5) Subsidi *) 6) Belanja Hibah *) 7) Bantuan Sosial 8) Belanja Lain-lain b. Belanja Untuk Daerah : 1)

2)

3.

Dana Perimbangan *) : •

Dana Bagi Hasil;

•

Dana Alokasi Umum;

•

Dana Alokasi Khusus.

Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang *). •

Dana Otonomi Khusus

•

Dana Penyeimbang

Pembiayaan *) : a. Pembiayaan Dalam Negeri Netto : 1)

Pembiayaan Dalam Negeri Bruto Perbankan Dalam Negeri Non Perbankan Dalam Negeri.

2)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri

b. Pembiayaan Luar Negeri Netto : 1)

Penarikan Pinjaman Luar Negeri Bruto : Pinjaman Program Pinjaman Proyek.

2)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri.

B. Pos-Pos Neraca : 1.

Aset Lancar terdiri dari : a.

Kas dan Bank 1) Kas di Bendahara Pengeluaran;

2) Kas di Bendahara Penerimaan. b.

Piutang : 1) Piutang Pajak *); 2) Piutang PNBP; 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; 4) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi; 5) Bagian Lancar Investasi Permanen *); 6) Piutang Bukan Pajak Lainnya.

c.

Investasi Jangka Pendek *) : 1) Investasi dalam Deposito; 2) Investasi dalam Surat Utang Negara; 3) Investasi Jangka Pendek Lainnya.

d. Persediaan 2.

Investasi Jangka Panjang *) : a. Investasi Non Permanen 1) Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah; 2) Dana Restrukturisasi Perbankan; 3) Dana Bergulir; 4) Investasi dalam Obligasi; 5) Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan; 6) Investasi Non Permanen Lainnya. b. Investasi Permanen 1) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah; 2) Investasi Permanen Lainnya.

3.

Aset Tetap : a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; f.

4.

Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya : a. Tagihan Penjualan Angsuran;

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; c. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi; d. Aset Tak Berwujud; e. Aset Lain-lain. 5.

Kewajiban Jangka Pendek : a. Utang Kelebihan Bayar Pajak *); b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang *); c. Utang Bunga *); d. Utang Subsidi *); e. Uang Muka Rekening Khusus; f.

Uang Muka dari BUN *);

g. Uang Muka dari KPPN; h. Pendapatan yang Ditangguhkan; i. 6.

Utang Jangka Pendek Lainnya *).

Kewajiban Jangka Panjang *) : a. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan; b. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi; c. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya; d. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan; e. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan; f.

7.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya.

Ekuitas Dana Lancar : a. Cadangan Piutang; b. Cadangan Persediaan; c. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek *);

8.

Ekuitas Dana Investasi : a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang *); b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap; c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya; d. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka

Panjang *). Catatan : *) Khusus Departemen Keuangan dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Departemen tertentu.

VIII. SISTEMATIKA ISI LAPORAN KEUANGAN Sistematika Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga disusun sebagai berikut : A. Halaman Depan B. Daftar Isi C. Kata Pengantar (opsional) D. Pernyataan Tanggung Jawab *) E. Pernyataan Telah Direviu *) F. Ikhtisar Eksekutif G. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) H. Neraca I.

Catatan atas Laporan Keuangan

J. Lampiran : LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan Laporan Barang Lampiran Laporan Keuangan BLU Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK Keterangan: * ) Untuk Laporan Keuangan Tahunan kementerian negara/lembaga

IX. RINCIAN LAPORAN KEUANGAN A. Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

No

Nama Laporan

1.

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN

2.

3.

Kode Laporan LRAKT LRBKW 01*)

LRPKW 01*)

b. Neraca Kementerian Negara/Lembaga No 1.

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIKPT

c. Lampiran-lampiran No

Nama Laporan

1. 2.

Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Fungsi, Subfungsi, Program Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

3. 4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kode Laporan NPSAIK LRBKW 02*) LRBKW 03*) LRBKW 01a*)

LRBKW 01b*)

LRBKW 01c*)

LRBKW 01d*)

LRPK W02*)

LRPK W03*)

LRPK W01a*)

11.

Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah

LRPK W01b*)

Keterangan: *)

disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama

2. Laporan Keuangan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga No 1. 2.

3.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN

Kode Laporan LRAKS LRBKW 01*)

LRPK W01*)

b. Neraca Kementerian Negara/Lembaga No. 1.

Nama Laporan

KodeLaporan NSAIKPS

Nama Laporan

Kode Laporan

Neraca

c. Lampiran-lampiran No 1. 2. 3.

4.

5.

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan

LRBKW 02*) LRBKW 03*) LRBKW 01a*)

LRBKW 01b*)

LRBKW 01c*)

6.

7.

8.

9.

10.

BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Fungsi, Subfungsi, Program Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah

LRBKW 01d*)

LRPK W02*)

LRPK W03*)

LRPK W01a*)

LRPK W01b*)

d. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga DIPALuncuran No 1.

2 3. 4.

5.

6.

7.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Menurut Fungsi, Subfungsi, Program

Kode Laporan LRBKW 01L

LRBKW 02L LRBKW 03L LRBKW 01aL

LRBKW 01bL

LRBKW 01cL

LRBKW 01dL

Keterangan: *)

Disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan

realisasi pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama

B. Laporan Keuangan Eselon I yang harus disampaikan adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I No

Nama Laporan

1. 2.

Laporan Realisasi Anggaran Eselon I – Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN dan BUN

3

Kode Laporan LRAET LRBEW 01*) LRPE.W 01*)

b. Neraca Eselon I No. 1.

Nama Laporan Neraca

KodeLaporan NSAIET

c. Lampiran-lampiran **) No

Nama Laporan

1. 2.

Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN

3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

Kode Laporan NPSAIET LRBEW 02 LRBEW 03 LRBEW 01a

LRBEW 01b

LRBEW 01c

LRPE.W02 LRPE.W03 LRPE.W01a

menurut Satuan Kerja-Pusat Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

10.

LRPE.W01b

Keterangan: *)


**)

merupakan

laporan

opsional,

dilampirkan

dalam

laporan

keuangan jika dianggap perlu. 2. Laporan Keuangan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I No 1. 2. 3

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Eselon I – Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN dan BUN

Kode Laporan LRAES LRBEW 01*) LRPE.W01*)

b. Neraca Eselon I No. 1.

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIES

c. Lampiran-lampiran **) No 1. 2. 3.

4.

5.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Kode Laporan LRBEW 02 LRBEW 03 LRBEW 01a

LRBEW 01b

LRBEW 01c

6. 7. 8.

9.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja-Pusat Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

LRPE.W02 LRPE.W03 LRPE.W01a

LRPE.W01b

d. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I DIPA Luncuran No 1. 2. 3. 4.

5.

6.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan

Kode Laporan LRBEW 01L LRBEW 02L LRBEW 03L LRBEW 01aL

LRBEW 01bL

LRBEW 01cL

Keterangan: *)


**) merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika dianggap perlu.

C. Laporan Keuangan Wilayah yang harus disampaikan adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah No 1. 2. 3.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN dan BUN

Kode Laporan LRAWT LRBWW 01*) LRPW.W 01*)

b. Neraca Wilayah No. 1.

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIWT

c. Lampiran-lampiran**) No 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Laporan Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Tahunan Belanja Menurut Eselon I Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Kode Laporan NPSAIWT LRAWTa LRBWW 02 LRBWW 03 LRBWW 01a

6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13.

14.

Belanja Menurut Eselon I Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Jenis Satuan Kerja Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Sumber Dana dan Kegiatan Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN

LRBWW 01b

LRBWW 01c

LRBWW 01d

LRPW.W02 LRPW.W03 LRPW.W01a

LRPW.W01b

LRPW.W01c

LRPW.W01d

Keterangan: *)


**)

merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika dianggap perlu

2. Laporan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah No 1. 2. 3

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN dan BUN

Kode Laporan LRAWS LRBWW 01*) LRPW.W01*)

b. Neraca Wilayah No. 1.

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIWS

c. Lampiran-lampiran **) No 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

11.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Semesteran Belanja Menurut Eselon I Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Menurut Eselon I Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

Kode Laporan LRAWSa LRBWW 02 LRBWW 03 LRBWW 01a

LRBWW 01b

LRBWW 01c

LRBWW 01d

LRPW.W02 LRPW.W03 LRPW.W01a

LRPW.W01b

12.

13.

menurut Jenis Satuan Kerja Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Sumber Dana dan Kegiatan Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN

LRPW.W01c

LRPW.W01d

d. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah DIPA Luncuran No 1. 2 3. 4. 5.

6.

7.

Nama Laporan

Kode Laporan

Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN menurut Eselon I Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja

LRBWW 01L LRBWW 02L LRBWW 03L LRBWW 01aL LRBWW 01bL

LRBWW 01cL

LRBWW 01dL

Keterangan: *) disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang sama **) merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika dianggap perlu.

D. Laporan Keuangan Satuan Kerja yang harus disampaikan adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja No 1. 2.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja– Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja

Kode Laporan LRAST LRBSW 01*)

3

Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN

LRPS.W 01*)

b. Neraca Satuan Kerja No. 1.

Kode Laporan NSAIST

Nama Laporan Neraca

c. Lampiran-lampiran**)

No 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Nama Laporan Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Menurut Program Kegiatan

Kode Laporan NPSAIST LRBSW 02 LRBSW 03 LRBSDW 01

LRPS.W02 LRPS.W03 LRPS.W01a

Keterangan: *)


**)

merupakan

laporan

opsional,

keuangan jika dianggap perlu. 2. Laporan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

dilampirkan

dalam

laporan

No

Nama Laporan

1. 2.

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja– Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN

3

Kode Laporan LRASS LRBSW 01*) LRPS.W 01*)

b. Neraca Satuan Kerja No. 1.

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAISS

c. Lampiran-lampiran **) No 1. 2. 3.

4. 5. 6.

Nama Laporan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Menurut Program Kegiatan

Kode Laporan LRBSW 02 LRBSW 03 LRBSDW 01

LRPS.W02 LRPS.W03 LRPS.W01a

d. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja DIPA Luncuran No 1.

Nama Laporan

Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN 2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN 3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja-DIPA Luncuran Belanja Satuan Kerja melalui BUN Keterangan: *)

Kode Laporan LRBSW 01L LRBSW 02L LRBSW 03L

disertai dengan laporan realisasi pengembalian belanja dan laporan realisasi pengembalian pendapatan dengan kode laporan yang

sama **)

merupakan laporan opsional, dilampirkan dalam laporan keuangan jika dianggap perlu.

X. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG Transaksi BMN diproses melalui Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Secara manual disusun juga Catatan Ringkas Barang Milik Negara. Catatan Ringkas BMN disampaikan unit akuntansi BMN ke unit akuntansi keuangan sebagai bahan penyusunan CaLK. Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi BMN.

A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN Jenis dan periode pelaporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : 1. Tingkat UAKPB ke tingkat UAKPA

1. 2.

ADK Catatan Ringkas BMN

Periode Pelaporan Bulanan Semesteran Tahunan X X X X

2. Tingkat UAKPB ke tingkat UAPPB-W/UAPPB-E1

1. 2. 3. 4.

Laporan Barang Catatan Ringkas BMN LKB ADK

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X X X X X X -

3. Tingkat UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke tingkat UAPPB-E1

1. 2. 3. 4.



4. Tingkat UAPPB-W ke tingkat UAPPB-E1

1. 2. 3. 4.



5. Tingkat UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke tingkat UAPPB-E1

1. 2. 3. 4.



6. Tingkat UAPPB-E1 ke tingkat UAPB

1. 2. 3. 4.



7. Tingkat UAPB ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Dit PBM/KN

1. 2. 3. 4.



B. KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG

1. Laporan Barang Semesteran a. Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga (UAPB) Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAPPBE1 Semester I dan II. b. Laporan Barang UAPPB-E1 Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan

Barang dari UAPPB-W dan UAKPB dibawah

eselon I serta UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II. c. Laporan Barang UAPPB-W Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Semester I dan II. d. Laporan Barang UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II. e. Laporan Barang UAKPB Semester I dan II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang Semester I dan II termasuk saldo awal. f.

Laporan Barang UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang Semester I dan II termasuk saldo awal yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

g. UAKPB yang membentuk UAPKPB, Laporan Barang UAKPB Semester I dan II adalah hasil pengabungan Laporan Barang Semester I dan II dari seluruh UAPKPB. 2. Laporan Barang Tahunan a. Laporan

Barang

Kementerian

Negara/Lembaga

Tahunan

disusun

berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Tahunan dari UAPPBE1. b. Laporan Barang UAPPB-E1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAPPB-W dan UAKPB. c. Laporan Barang UAPPB-W Tahunan Tahun Anggaran 2006 disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang dari UAKPB Tahunan Tahun Anggaran 2006. d. Laporan Barang UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan Tahun Anggaran 2006 disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan

Barang dari UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan Tahun Anggaran 2006. e. Laporan

Barang

UAKPB

Tahunan

disusun

berdasarkan

proses

perekaman transaksi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2006 termasuk saldo awal. f.

Laporan Barang UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan disusun berdasarkan proses perekaman transaksi BMN termasuk saldo awal

yang

dananya

bersumber

dari

Dana

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan. g. UAKPB yang membentuk UAPKPB, Laporan Barang UAKPB Tahunan adalah hasil pengabungan Laporan Barang Tahunan dari seluruh UAPKPB. 3. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk menunjang kelengkapan dan keakuratan data dalam laporan keuangan yaitu : a. Kementerian

Negara/Lembaga

yang

menggunakan

anggaran

pembiayaan dan perhitungan, apabila realisasi anggaran pembiayaan dan perhitungan menghasilkan BMN, akuntansi atas BMN tersebut diatur dalam Peraturan tersendiri. b. Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga yang disampaikan termasuk BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi yang disalurkan melalui dinas provinsi dan tugas pembantuan yang disalurkan melalui provinsi/kotamadya/kabupaten; c. Sebelum melaksanakan proses akuntansi tahun berjalan, dilaksanakan proses tutup tahun untuk tahun anggaran yang lalu.

C. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BMN 1.

Tingkat Satuan Kerja (UAKPB) Petugas akuntansi memproses dokumen sumber transaksi BMN untuk menghasilkan data transaksi, Buku Inventaris, Buku Barang Bersejarah, Buku Persediaan, LKB, Laporan Barang, KIB, DIR, dan DIL. Data transaksi diverifikasi dengan dokumen sumber, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Laporan Barang beserta ADK setiap semester dan tahunan dikirim ke

tingkat UAPPB-W /UAPPB-E1 untuk dilakukan penggabungan data. UAKPB

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan

menyampaikan

Laporan

Barang beserta ADK ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPB-E1 setiap semester dan tahunan.

2.

Tingkat Wilayah (UAPPB-W) Laporan Barang tingkat wilayah (UAPPB-W) divalidasi dengan Laporan Barang tingkat satuan kerja (UAKPB) di lingkungan UAPPB-W yang bersangkutan. Laporan

Barang

tingkat

wilayah

(UAPPB-W)

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan divalidasi dengan Laporan Barang tingkat satuan kerja (UAKPB) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di lingkungan UAPPB-W yang bersangkutan. Laporan Barang tingkat wilayah beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke tingkat eselon I (UAPPB-E1) dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di wilayah masing-masing. Penyampaian Laporan Barang oleh UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan tidak perlu disertai ADK. Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB-W bersama UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal. 3.

Tingkat Eselon I (UAPPB-E1) Laporan Barang tingkat eselon I (UAPPB-E1) divalidasi dengan Laporan Barang tingkat wilayah (UAPPB-W) di lingkungannya dan juga Laporan Barang tingkat UAKPB di lingkungan UAPPB-E1 yang bersangkutan, termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang disalurkan melalui provinsi/kotamadya/kabupaten. Laporan Barang tingkat eselon I beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke kementerian negara/lembaga (UAPB). Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB-E1 bersama UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal.

4.

Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPB) Laporan Barang tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPB) divalidasi dengan Laporan Barang eselon I (UAPPB-E1) di lingkupnya. Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPB

bersama UAPA melakukan rekonsiliasi internal. Laporan Barang tingkat kementerian negara/lembaga (UAPB) beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan. Selain itu pada akhir tahun anggaran dilakukan pemutakhiran data dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan BM/KN.

D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG Laporan Barang Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Laporan Barang Semester I

disampaikan selambat-lambatnya pada

tanggal 21 Juli tahun anggaran berjalan; b. Laporan Barang Semester II disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Februari setelah tahun anggaran berakhir; c. Laporan Barang dan Laporan Kondisi Barang (LKB) selambat-lambatnya pada tanggal 19 Februari setelah tahun anggaran berakhir; d. Jadwal pengiriman Laporan Barang dari tingkat UAKPB sampai dengan tingkat UAPB diatur dalam lampiran IV Peraturan ini.

E. RINCIAN LAPORAN BARANG 1. Laporan

Barang

kementerian

negara/lembaga

yang

harus

disampaikan adalah sebagai berikut : a.

Laporan Barang Tahunan

No 1. 2. 3. 4. 5.

b.

Nama Laporan Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Kondisi Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan

Laporan Barang Semesteran

No 1. 2. 3.

Nama Laporan Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran

2. Laporan Barang eselon I yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : a.


No

Nama Laporan

1. 2.

Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Eselon I – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Eselon I – Tahunan 3. Laporan Persediaan Eselon I – Tahunan 4. Laporan Kondisi Barang Eselon I – Tahunan 5. Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Eselon I – Tahunan b. Laporan Barang Semesteran No 1. 2. 3.

Nama Laporan Laporan Barang Intrakomptabel Per Kelompok Barang Eselon I – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Kelompok Barang Eselon I – Semesteran Laporan Persediaan Eselon I – Semesteran

3. Laporan Barang wilayah yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : a.


No 1. 2. 3. 4. 5. b.

Nama Laporan Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Tahunan Laporan Persediaan Wilayah – Tahunan Laporan Kondisi Barang Wilayah – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Wilayah – Tahunan Laporan Barang Semesteran

No 1. 2. 3.

Nama Laporan Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Semesteran Laporan Persediaan Wilayah – Semesteran

4. Laporan Barang satuan kerja yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: a.


No

Nama Laporan

1.

Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan Laporan Persediaan satuan kerja – Tahunan Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah satuan kerja – Tahunan

2. 3. 4. 5.

b.

Laporan Barang Semesteran

No

Nama Laporan

1.

Laporan Barang Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Semesteran Laporan Persediaan satuan kerja – Semesteran

2. 3.

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I Unit Organisasi

Terima

Proses dan Rekonsiliasi

Kirim

UAKPA

-

-

12 April 20X0

Waktu Pengiriman

3 hari UAPPA-W

15 April 20X0

5 hari

20 April 20X0 3 hari

UAPPA-E1

23 April 20X0

3 hari

27 April 20X0 2 hari

UAPA

29 April 20X0

8 hari

08 Mei 20X0 1 hari

Menkeu cq. Dirjen PBN

09 Mei 20X0

-

-

Laporan Keuangan Semester I Unit Organisasi

Terima


Kirim

UAKPA

-

-

10 Juli 20X0

Waktu Pengiriman

2 hari UAPPA-W

12 Juli 20X0

3 hari

15 Juli 20X0 2 hari

UAPPA-E1

17 Juli 20X0

3 hari

20 Juli 20X0 2 hari

UAPA

22 Juli 20X0

3 hari

25 Juli 20X0


26 Juli 20X0

-

-

1 hari

Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III Unit Organisasi

Terima


Kirim

UAKPA

-

-

12 Oktober 20X0

Waktu Pengiriman

3 hari UAPPA-W

15 Oktober 20X0

5 hari

20 Oktober 20X0 3 hari

UAPPA-E1

23 Oktober 20X0

6 hari

29 Oktober 20X0 2 hari

UAPA

31 Oktober 20X0

8 hari

08 November 20X0


09 November 20X0

-

-

1 hari

Laporan Keuangan Tahunan Unit Organisasi

Terima

UAKPA

-


Kirim

Waktu Pengiriman

20 Januari 20X1 3 hari

UAPPA-W

23 Januari 20X1

6 hari


UAPPA-E1

02 Februari 20X1

6 hari

08 Februari 20X1 2 hari

UAPA

10 Februari 20X1

17 hari



28 Februari 20X1

-

-

Keterangan •

• • •

Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Direktorat Informasi dan Akuntansi. Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman. Tahun 20X0 adalah untuk tahun anggaran berjalan, Tahun 20X1 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir. Pengecualian dalam lampiran IV peraturan ini adalah untuk batas waktu penyampaian Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2006 adalah tanggal 22 Mei 2006. Halaman 2 dari 4

JADWAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Laporan Barang Semester I Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

05 Juli 20X0

Waktu Pengiriman

2 hari UAPPB-W

06 Juli 20X0

3 hari

11 Juli 20X0 2 hari

UAPPB-E1

12 Juli 20X0

3 hari

14 Juli 20X0 3 hari

UAPB

17 Juli 20X0

3 hari

20 Juli 20X0


21 Juli 20X0

-

-

1 hari

Laporan Barang Semester II Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

10 Januari 20X1

Waktu Pengiriman

5 hari UAPPB-W

15 Januari 20X1

5 hari


UAPPB-E1

23 Januari 20X1

5 hari


UAPB

30 Januari 20X1

5 hari



5 Februari 20X1

-

-

Halaman 3 dari 4

Laporan Barang Tahunan Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

15 Januari 20X1

Waktu Pengiriman

5 hari UAPPB-W

20 Januari 20X1

5 hari


UAPPB-E1

28 Januari 20X1

5 hari


UAPB

4 Februari 20X1

15 hari (termasuk pemutakhiran data BMN)


20 Februari 20X1

19 Februari 20X1

1 hari

-

Keterangan : • Tahun 20X0 adalah untuk tahun anggaran berjalan, • Tahun 20X1 adalah untuk 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir.

KTUR JENDERAL

060046519

Halaman 4 dari 4

LAMPIRAN Va PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGIAN ANGGARAN XXX

Logo Kementerian Negara/ Lembaga

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKKHIR TAHUN ANGGARAN 200x

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian

Negara/Lembaga>

adalah

salah

satu

Kementerian

Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor <sesuaikan

dengan

nomornya>

tentang

Pelaksanaan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

, <Jabatan penanda tangan>

NIP …

halaman 2 dari 34

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Halaman ...

Daftar Isi

...

Pernyataan Tanggung Jawab

...

Pernyataan Reviu

...

Ringkasan Eksekutif

...

Laporan Keuangan A. Laporan Realisasi Anggaran

...

B. Neraca

...

C. Catatan atas Laporan Keuangan

...

I. Pendahuluan

...

II. Kebijakan Akuntansi

...

III. Ringkasan laporan

...

IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

...

V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

...

VI. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

...

Lampiran :

A. Laporan-laporan Pendukung •

LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

•

LRA Belanja dan Pengembalian Belanja

•

Neraca Percobaan

B. Laporan Barang Pengguna •

Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan

•

Laporan Kondisi Barang

•

Rincian Saldo Awal

C. Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU D. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK Dst.

halaman 3 dari 34

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/KEPALA

Laporan keuangan unaudited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

,

NIP ...

halaman 4 dari 34

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENTERI/KEPALA

Laporan keuangan audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

halaman 5 dari 34

PERNYATAAN TELAH DIREVIU TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Keuangan tahun berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 200X, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen . Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

, <Jabatan penanda tangan pernyataan reviu>

NIP...

halaman 6 dari 34

PERNYATAAN TELAH DIREVIU (dengan paragraf penjelas) TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Keuangan tahun berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 200X, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat

dalam

laporan

keuangan

adalah

penyajian

manajemen

Kementerian

Negara/Lembaga>

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, dengan pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan <sebutkan nomor halaman dan alinea> dalam, entitas pelaporan menerapkan <jelaskan metode baru yang diterapkan> sedangkan sebelumnya diterapkan <jelaskan metode sebelumnya>. Meskipun <jelaskan metode baru yang diterapkan> sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, namun entitas pelaporan tidak dapat memberikan dasar pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut. , <Jabatan penanda tangan pernyataan reviu> Ketua Tim Reviu

NIP...

halaman 7 dari 34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/pimpinan lembaga sebagai penanggung jawab Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan Kementerian Negara/Lembaga

ini

merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban

atas

penggunaan anggaran dan/atau barang pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tahun 200x ini telah disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh eselon I serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran

Laporan

Realisasi

anggaran

tahun

Anggaran 200x

dengan

menggambarkan realisasinya,

perbandingan mencakup

antara

unsur-unsur

pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 200x adalah sebesar Rp
realisasi pendapatan dan hibah selama periode pelaporan> atau mencapai % dari anggarannya. Realisasi belanja pada TA 200x adalah sebesar Rp
Realisasi bekanja

selama periode pelaporan> atau mencapai % dari anggarannya.

2. NERACA Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 200x mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah aset Rp......

Jumlah aset per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp
halaman 8 dari 34

pada tanggal laporan>; aset tetap sebesar Rp ; dan aset lainnya sebesar Rp . Jumlah kewajiban Rp......

Jumlah kewajiban per adalah sebesar Rp yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp ; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp .

Jumlah ekuitas dana Rp.....

Jumlah ekuitas dana per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp ; ekuitas dana investasi sebesar Rp

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Penyajian LRA

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN).

Penyajian neraca

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

halaman 9 dari 34

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

halaman 10 dari 34

LAPORAN NERACA

halaman 11 dari 34

• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

halaman 12 dari 34

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan semester/tahun 200X (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I. Dasar Hukum

PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM •

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

•

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

•

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; •

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

•

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

•

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

•

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

•

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; •

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; •

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan <sebutkan nomor dan tentang peraturannya>

halaman 13 dari 34

Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

B PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh yang berasal dari dana APBN sebesar Rp<jumlah rupiah pagu anggaran belanja> termasuk transaksi keuangan dana dekonsentrasi yang disalurkan ke pemerintah provinsi, dan dana tugas pembantuan yang disalurkan ke pemerintah daerah/desa. Pada Tahun Anggaran 200x, UAPA bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari ..........eselon I, yaitu 1. sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>, 2. sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>, 3. sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>, 4. sebanyak ..........satuan kerja <jumlah satker>, 5. dst Satuan Kerja tersebut terdiri dari : •

satuan kerja pusat dan daerah ......... satuan kerja <jumlah satker>,

•

satuan kerja dekonsentrasi......... satuan kerja <jumlah satker>,

•

satuan kerja tugas pembantuan.......... satuan kerja <jumlah satker>, yang tersebar di ........provinsi <jumlah wilayah>

Selain mengelola Bagian Anggaran <sebutkan nama kementerian negara/lembaga (kode)>, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu ………… (BA…) <sebutkan semua nama BAPP yang terdapat pada kementerian negara/lembaga beserta kode BA> yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara <desentralisasi/sentralisasi> dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan Negara c.q. Direktorat Informasi Akuntansi setiap semester.

halaman 14 dari 34

Laporan keuangan ini direviu sebelumnya oleh Aparat Pengawas Intern. Dalam

penyusunan

data

neraca

untuk

aset

tetap,

seluruhnya/belum seluruhnya> eselon I menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). eselon I yang telah melaksanakan SABMN secara penuh dalam lingkup sebanyak <jumlah eselon I> ......eselon I, yaitu :

No.

Kode Eselon I

Uraian Eselon I

Jumlah satuan kerja yang telah melaksanakan SABMN sebanyak..... satker dari ...........total seluruh satuan kerja pada lingkup

II.

KEBIJAKAN AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pendapatan

A. PENDAPATAN Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja

B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara

halaman 15 dari 34

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Aset

C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset: 1.

Persediaan; Persediaan disajikan sebesar: •

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan

persediaan

meliputi

harga

pembelian,

biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara

langsung

dapat

dibebankan

pada

perolehan

persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. •

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

•

Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2.

Tanah;

halaman 16 dari 34

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 3.

Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya

perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan

cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan

meliputi

nilai

kontrak,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4.

Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

halaman 17 dari 34

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 5.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

menggambarkan

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6.

Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi

pengeluaran

nilai

kontrak,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7.

Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola

halaman 18 dari 34

meliputi:

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kewajiban

D. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.

Ekuitas dana

E. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

III. RINGKASAN LAPORAN Anggaran Belanja

A. ANGGARAN BELANJA DAN ESTIMASI PENDAPATAN Selama periode............/Tahun Anggaran......(sesuaikan dengan periode yang

dicakup

oleh

laporan

keuangan),

Kementerian

halaman 19 dari 34

Negara/Lembaga> menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan satuan kerja di lingkup . Pada Tahun Anggaran 200x juga mengelola DIPA Luncuran sebesar Rp. Estimasi Pendapatan

Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada untuk Tahun Anggaran sebesar Rp yang terdiri dari estimasi penerimaan perpajakan sebesar Rp, estimasi PNBP sebesar Rp, dan estimasi penerimaan hibah sebesar Rp. B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Belanja Rp...................

Dari anggaran pengeluaran tersebut terealisasi sebesar Rp atau <jumlah realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total anggaran. Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA Luncuran telah terealisasi sebesar Rp atau % dari total anggaran. DIPA Luncuran.

Realisasi pendapatan dan hibah Rp..............

Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran sebesar Rp , yang berasal dari penerimaan penerimaan perpajakan sebesar Rp, PNBP sebesar

Rp,

dan

penerimaan hibah sebesar Rp. Neraca

C. NERACA Posisi keuangan pada adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp ; Kewajiban sebesar Rp ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp . Jumlah Aset sebesar Rp terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp

Aset Rp.............

; Aset Tetap sebesar Rp serta

halaman 20 dari 34

Aset Lainnya sebesar Rp. Kewajiban Rp..................

Jumlah Kewajiban sebesar Rp terdiri dari < jenis-jenis kewajiban dan nilai rupiahnya>.

Ekuitas Dana Rp..................

Jumlah ekuitas dana sebesar Rp terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar> dan ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>.

Realisasi Pendapatan

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satker-satker Kementerian Negara/Lembaga, berikut penyebab terlampauinya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada Kementerian yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan nonpajak). Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Penerimaan perpajakan

-

Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp atau % dari anggarannya. Realisasi penerimaan pajak yang berada (pilih salah satu sesuai dengan kondisi yang ada).

PNBP

-

Penerimaan kontribusi

negara bagi

bukan

pajak

pendapatan

(PNBP)

negara.

juga

Realisasi

memberikan PNBP

pada

<semester/tahun> (periode laporan) sebesar Rp atau % dari anggarannya. Pengembalian Belanja tahun anggaran yang lalu

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga pengembalian

belanja

atas

berasal dari

belanja-yang-terjadi-pada-tahun-

anggaran-yang-lalu sebesar Rp

dibukukan

sebagai

pendapatan lain-lain. Pendapatan Hibah

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp atau %

dari

anggarannya

yang

berjumlah

Rp

pagu

halaman 21 dari 34

penerimaan hibah untuk periode pelaporan>. Pengembalian Pendapatan

Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengembalian

pendapatan

sebesar

Rp
nilai

pengembalian

pendapatan> dimana sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahunanggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Hambatan dan Kendala perpajakan

A.2. Hambatan dan Kendala Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut adalah

contoh

penyebab

tidak

tercapainya

target

penerimaan

perpajakan)

PNBP

-

tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan

-

musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah

-

rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini

Tidak tercapainya sasaran Pendapatan Negara Bukan Pajak

pada

periode ini antara lain disebabkan: •

terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor angsuran tuntutan ganti rugi sebagaimana seharusnya,

•

realisasi pada jenis pendapatan penjualan, sewa, jasa dan bunga pada periode ini tidak sesuai dengan target pada anggarannya.

B. BELANJA Realisasi Belanja

B.1. Pelaksanan Realisasi Belanja Belanja

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (disebutkan sesuai dengan jenis belanja yang ada di satuan kerja yang ada dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga).

Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat

halaman 22 dari 34

dilihat dari tabel-tabel berikut ini : Rincian anggaran dan Realisasi belanja per jenis satuan kerja...........

Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja Uraian 1 Satuan Kerja Pusat dan Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Jumlah

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja.......

Anggaran Semula 2 Rp.

Anggaran Setelah Revisi 3 Rp.

Realisasi Belanja 4 Rp.

5=(4/3)x100% ………….%

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

Rp

Rp

Rp

………….%

Persentase

Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel.

Uraian Jenis Belanja

1

2

51 52 53 57 Dst

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Dst Jumlah

Anggaran Setelah Revisi

Realisasi Belanja

3

Persentase

4

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

5=(4/3)x100%


………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….%

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja DIPA Luncuran

Dari realisasi anggaran tersebut di atas, untuk realisasi DIPA Luncuran adalah sebagai berikut : Tabel.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA Luncuran Kode Jenis Bel.



Realisasi Belanja

Persentase

1

2

3

4

5=(4/3)x100%

XX

Rp.

Rp.

………….%

Jumlah

Rp

Rp

………….%

Realisasi tersebut berasal dari...... satuan kerja dalam lingkup UAPA yang tersebar di .......Eselon 1.

halaman 23 dari 34

Rincian realisasi belanja modal

Tabel.4 Rincian Realisasi Belanja Modal Kode MAK.

Uraian Belanja Modal(BM)

1

531111 532111 533111 534111 534112 534113 535111

Pengembalian belanja Rp...............


2

Realisasi Belanja

Persentase

4

5=(4/3)x100%

3

BM Tanah BM Peralatan dan Mesin BM Gedung dan Bangunan BM Jalan dan Jembatan BM Irigasi BM Jaringan BM Fisik Lainnya Jumlah

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp


………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….%

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yangterjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rpdibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu pengembalian

atas

sebesar

Rp
belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu>

dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Rincian realisasi pengembalian belanja per jenis belanja

Hambatan dan kendala

Tabel.5 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1 51 52 53 57 Dst

Uraian Jenis Belanja 2 Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Dst Jumlah

Realisasi Pengembalian Belanja 4 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

B.2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal. Satuan Kerja : <misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran>

halaman 24 dari 34

V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo

Kas di bendahara pengeluaran Rp..................

Kas

di

Bendahara

Pengeluaran

pada

Kementerian

Negara/Lembaga> per sebesar Rp merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari :

..

Daftar kas bendahara pengeluaran

Tabel. 6 Daftar Kas Bendahara Pengeluaran No.

Uraian Eselon I

Jumlah

1

Rp.

2 Rp.

Jumlah

(rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendahara telah disetorkan, diungkapkan Eselon I yang telah melakukan penyetoran). Kas di bendahara penerimaan Rp................

B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo

Kas

di

Bendahara

Penerimaan

pada

Negara/Lembaga> per bendahara

penerimaan>

merupakan

Kementerian

sebesar Rp
saldo

kas

pada

bendahara

penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari : Daftar kas bendahara penerimaan

Tabel. 7 Daftar Kas Bendahara Penerimaan No.

Uraian Eselon I

Jumlah

1 1

2

3 Rp

2 3 Jumlah

Rp.

halaman 25 dari 34

Tabel.8 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan No.

Kode MAP

Uraian

Jumlah Rupiah

2

3

4

1

Rp. Rp.

Jumlah

*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan ke kas negara. (Diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor.) Piutang

C. PIUTANG Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. (data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari eselon I).

Piutang Pajak

C.1. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Dengan rincian sebagai berikut :

Rincian piutang pajak

Tabel.9 Rincian Piutang Pajak menurut Wilayah

No.

Kode Wilayah

Uraian Wilayah

1

2

3

Jumlah Rupiah 4 Rp.

Jumlah Rp. (Diisi untuk kanwil yang mempunyai Piutang Pajak beserta jumlahnya). Piutang PNBP

C.2. Piutang PNBP Piutang

PNBP

sebesar

Rp.<jumlah

rupiah>

merupakan

piutang

penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap

halaman 26 dari 34

pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian piutang PNBP

Piutang tersebut terdiri dari : Tabel.10 Rincian Piutang PNBP menurut Eselon I No.

Kode Eselon I

Uraian Eselon I

1

2

3

Jumlah Rupiah 4 Rp.

Jumlah

Rp.

Tabel.11 Rincian Piutang PNBP No. 1

Kode Perkiraan Piutang 2

Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

3

4 Rp.

Jumlah Rp. (Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PMK.06/2005 yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca) yang berasal dari penjualan .

Bagian lancar tagihan TGR

C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp<jumlah rupiah>

merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh

tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca). Piutang bukan pajak lainnya

C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca).

halaman 27 dari 34

Persediaan

D. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat Persediaan pada tanggal sebesar Rp yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari .

Aset tetap

E. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per sebesar Rp dengan perincian sebagai berikut: Tabel.12 Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap 1

Mutasi

Saldo Awal

Tambah

Kurang

2

3

4

Saldo Akhir 5

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penambahan aset tetap TA 200x Rp...........

Mutasi tambah aset tetap terdiri dari: •

Pembelian

Rp.

•

Penyelesaian Pembangunan

Rp.

•

Transfer dari unit lain

Rp.

•

Hibah (masuk)

Rp.

•

dst

< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>

halaman 28 dari 34

Pengurangan aset tetap TA 200x Rp...........

Mutasi kurang aset tetap terdiri dari : •

Penghapusan

Rp.

•

Transfer ke unit lain

Rp

•

Koreksi Pencatatan

Rp

•

Hibah (keluar)

Rp.

•

dst

< ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya> Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................

Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan aset tetap melalui pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada adalah sebesar Rp........................ Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut terdiri dari : •

Tanah

Rp.

•

Peralatan dan Mesin

Rp.

•

Gedung dan Bangunan

Rp.

•

Jalan

Rp.

•

Irigasi dan Jaringan

Rp.

•

Aset Tetap Lainnya

Rp.

< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP> Catatan atas aset tetap

(Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dsb.)

Aset Bersejarah

F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset bersejarah) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang

halaman 29 dari 34

berlaku. Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejarah berupa belanja untuk

< jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk

perolehan/ konstruksi/ peningkatan/ rekonstruksi> yang berasal dari belanja adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>. Daftar Aset Bersejarah

Tabel.13 DAFTAR ASET BERSEJARAH

Nama Aset

Aset Lainnya Rp.

Saldo Awal Periode (dalam satuan kuantitas)

Mutasi Bertambah (dalam satuan kuantitas)

Mutasi Berkurang (dalam satuan kuantitas)

Saldo Akhir Periode (dalam satuan kuantitas)

G. ASET LAINNYA (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset dengan jenis ini) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas:

TPA Rp............

- Tagihan Penjualan Angsuran

Rp
bulan setelah tanggal

neraca> TGR Rp...........

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Rp

Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..............

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa

Uang muka dari KPPN Rp.........

H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan

yang belum

dipergunakan dan/atau yang

belum

dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. (Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan

halaman 30 dari 34

diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada nilainya). Pendapatan yang ditangguhkan Rp.............

I.

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas

di

Bendahara

Penerimaan.

Nilai

rupiah

pada

akun

ini

merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan. Ekuitas dana lancar Rp..................

J. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek, yang terdiri atas: - Cadangan Piutang

Rp

- Cadangan Persediaan

Rp

(Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang, sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun Persediaan). Ekuitas dana investasi Rp.................

K. EKUITAS DANA INVESTASI Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal , terdiri atas: - Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Rp<jumlah nilai rupiah total akun Aset Tetap>

- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total akun Aset Lainnya> (Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah akun penyeimbang dari akun Aset Tetap Lainnya) Informasi Tambahan

VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA A. INFORMASI TAMBAHAN (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum diungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, misalnya bila kementerian negara/lembaga memiliki Badan Layanan Umum agar dijelaskan pada sesi ini. Berikut adalah contohnya:)

halaman 31 dari 34

Bersama ini kami lampirkan laporan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di lingkup : • Badan X • Unit Y • Rumah Sakit Z • Dst.

Pengungkapan Lainnya

B. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, contoh yaitu :)

1. Domisili tempat satuan kerja tersebut berada; 2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; 3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadiankejadian penting selama periode pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; c. Piutang yang tidak dapat tertagih, d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat berpengaruhi terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi nilai neraca; e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan. f.

Satuan Kerja/wilayah yang realisasi anggarannya belum diterima.

5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam penyusunan Laporan Barang baik yang disebabkan oleh masalah intern maupun ekstern. Transaksitransaksi yang belum/tidak dapat terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan barang).

halaman 32 dari 34

LAMPIRAN I • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA •

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

•

NERACA PERCOBAAN

•

LAPORAN BMN DAN LAPORAN KONDISI BARANG

•

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

halaman 33 dari 34

LAMPIRAN II

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK

halaman 34 dari 34

LAMPIRAN Vb PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGIAN ANGGARAN XXX



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2006 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pimpinan Eselon I sebagai Penanggung Jawab UAPPA Eselon I mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan eselon I yang dipimpinnya. adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Eselon I. Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor <sesuaikan dengan nomornya> tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan Keuangan meningkatkan akuntabilitas publik.

ini

diharapkan

dapat


NIP …

DAFTAR ISI

Halaman ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Realisasi

Kata Pengantar Daftar Isi Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan Eksekutif Laporan Keuangan A. Laporan realisasi Anggaran B. Neraca C. Catatan atas Laporan Keuangan I. Pendahuluan II. Kebijakan Akuntansi III. Ringkasan Laporan IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Anggaran V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca VI. Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya Lampiran : A. Laporan-laporan Pendukung • LRA Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan B. Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I • Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I • Laporan Kondisi Barang • Rincian Saldo Awal C. Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU D. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK Dst.

... ...

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/KETUA/KEPALA

Laporan keuangan unaudited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/KETUA/KEPALA

Laporan keuangan audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

RINGKASAN EKSEKUTIF Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pimpinan Eselon I sebagai Penanggung Jawab UAPPA Eselon I mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan eselon I berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan eselon I ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada eselon I. Laporan Keuangan Eselon I tahun 200x ini telah disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh wilayah dan satker dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi pendapatan dan hibah

Realisasi bekanja

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 200x dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai % dari anggarannya. Realisasi belanja pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai % dari anggarannya. 2. NERACA

Neraca


Jumlah kewajiban Rp......

Jumlah ekuitas dana

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 200x mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp ; aset tetap sebesar Rp ; dan aset lainnya sebesar Rp . Jumlah kewajiban per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp ; dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp . Jumlah ekuitas dana per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp ;

Rp.....

ekuitas dana investasi sebesar Rp

Ppenyajian LRA

Penyajian neraca

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.


LAPORAN NERACA

• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

PENGEMBALIAN

PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan semester/tahun 200X (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. I. PENDAHULUAN Dasar Hukum

A. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; • Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; • Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan <sebutkan nomor dan tentang peraturannya>


B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dilingkup UAPPA-E1 yang berasal dari dana APBN sebesar Rp<jumlah rupiah pagu anggaran belanja>. Pada tahun anggaran 200x, UAPPA-E1 bertugas melakukan penggabungan dan pengkoordinasian laporan keuangan dari : • satuan kerja pusat dan daerah ......... satuan kerja <jumlah satuan kerja>,

• satuan kerja dekonsentrasi......... satuan kerja <jumlah satuan kerja>, • satuan kerja tugas pembantuan.......... satuan kerja <jumlah satuan kerja> yang tersebar di ........provinsi <jumlah wilayah> Selain mengelola Bagian Anggaran <sebutkan nama kementerian negara/lembaga (kode)>, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu yaitu ………… (BA…) <sebutkan semua nama BA APP yang terdapat pada eselon I beserta kode BA> yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara <desentralisasi/sentralisasi> dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Informasi Akuntansi setiap triwulan. Dalam penyusunan data neraca untuk aset tetap, satuan kerja /wilayah pada lingkup UAPPA-E1 menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan Kerja /wilayah yang telah melaksanakan SABMN dalam sebanyak ........satker dan .......UAPPA-W dari ........satker dan .......UAPPA-W dalam lingkup . Satuan Kerja /wilayah yang belum melaksanakan SABMN dalam lingkup , yaitu :

No.

Kode Satuan Kerja /Wilayah*

Uraian Satuan Kerja / Wilayah

• tidak perlu dirinci apabila telah semua satuan kerja melaksanakan SABMN. *) Satuan kerja adalah satker pusat/dekonsentrasi dan TP dan Wilayah adalah UAPPA-W)

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan basis akrual untuk

pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. A. PENDAPATAN Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). B. BELANJA Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). C. ASET

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Pengukuran/penilaian Aset: 1. Persediaan; Persediaan disajikan sebesar: • Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. • Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan

•

persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah; Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya

yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biayabiaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7. Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi: Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. D. KEWAJIBAN

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan. E. EKUITAS DANA

Ekuitas dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan.

III. RINGKASAN LAPORAN A. Anggaran Belanja dan Estimasi Pendapatan Anggaran Belanja

Selama periode semester./tahun anggaran 200x (sesuaikan dengan periode yang dicakup oleh laporan keuangan) menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja dilingkup . Pada Tahun Anggaran 200x, satuan kerja dilingkup UAPPA-E1 juga mengelola DIPA Luncuran sebesar Rp .

Estimasi Pendapatan dan Hibah

Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada sebesar Rp yang terdiri dari estimasi penerimaan perpajakan sebesar Rp, estimasi PNBP sebesar Rp, dan estimasi penerimaan hibah sebesar Rp. B. Realisasi Pendapatan dan Belanja


Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp atau <jumlah realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total anggaran>.

Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA Luncuran telah terealisasi sebesar Rp (%) yang digunakan untuk kegiatan . Realisasi pendapatan dan hibah Rp..............

Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 200x sebesar Rp , yang berasal dari penerimaan penerimaan perpajakan sebesar Rp, PNBP sebesar Rp, dan penerimaan hibah sebesar Rp.

Neraca

C. Neraca Posisi keuangan pada adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp ; Kewajiban sebesar Rp ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp .

Aset Rp.............

Kewajiban Rp..................

Ekuitas Dana Rp..................

Jumlah Aset sebesar Rp terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp ; Aset Tetap sebesar Rp serta Aset Lainnya sebesar Rp. Jumlah Kewajiban sebesar Rp terdiri dari < jenisjenis kewajiban dan nilai rupiahnya>. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar> dan ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>. IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN


A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satker-satker di wilayah, berikut penyebab tercapainya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada UAPPA-E1 yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan nonpajak).

Pendapatan Perpajakan Rp..............

Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. - Penerimaan pajak selama periode ini adalah sebesar Rp atau % dari anggarannya. Realisasi penerimaan pajak yang berada (pilih salah satu sesuai dengan kondisi yang ada).

PNBP Rp............

-

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada <semester/tahun> (periode laporan) sebesar Rp atau % dari anggarannya.

Pengembalian Belanja tahun

-

Penerimaan

negara

bukan

pajak

(PNBP)

juga

berasal

dari

anggaran yang lalu Rp............

Pendapatan Hibah Rp............

Pengembalian Pendapatan Rp..............

pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaranyang-lalu sebesar Rp dibukukan sebagai pendapatan lainlain. Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp atau % dari anggarannya yang berjumlah Rp . Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp dimana sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahun-anggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian.

Hambatan dan Kendala

A.2. Hambatan dan Kendala

perpajakan

Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan) Satuan Kerja : - tertundanya implementasi dari beberapa kebijakan perpajakan Satuan Kerja : - musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini.

PNBP

Tidak tercapainya sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode ini antara lain disebabkan: Satuan Kerja : - terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor pendapatan kehutanan <MAP> sehingga pendapatan kehutanan tidak mencapai target estimasi pendapatan, Satuan Kerja : - jumlah siswa yang diterima tidak sesuai perkiraan sehingga pendapatan pendidikan tidak mencapai target estimasi pendapatan. B. BELANJA

Realisasi Belanja

B.1. Pelaksanan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatankegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Rincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini : Rincian anggaran dan Realisasi belanja per jenis satuan kerja...........

Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Satuan Kerja Uraian 1 Satuan Kerja Pusat dan Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Jumlah

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja.......

Anggaran Semula 2 Rp.


Realisasi Belanja 4 Rp.

5=(4/3)x100% ………….%

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

Rp

Rp

Rp

………….%

Persentase

Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel.


1

2

51 52 53 57 Dst

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Bantuan Sosial Dst Jumlah


Realisasi Belanja

3

Persentase

4


5=(4/3)x100%


………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….%

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja DIPA Luncuran

Dari realisasi anggaran tersebut di atas, untuk realisasi DIPA Luncuran adalah sebagai berikut : Tabel.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA Luncuran Kode Jenis Bel.



Realisasi Belanja

Persentase

4

5=(4/3)x100%

1

2

XX

Rp.

3

Rp.

………….%

Jumlah

Rp

Rp

………….%

Realisasi tersebut berasal dari...... satuan kerja dalam lingkup UAPPA-E1 yang tersebar di .......provinsi. Pelaksanaan DIPA Luncuran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan <sebutkan kegiatannya> dengan realisasi fisik telah mencapai <sebutkan persentase kemajuan pelaksanaan kegiatan>.

Rincian realisasi belanja modal


Uraian Belanja Modal(BM)

1

531111 532111 533111 534111 534112 534113 535111

Pengembalian belanja

Rincian realisasi pengembalian belanja per jenis belanja



2


Realisasi Belanja

Persentase

4

5=(4/3)x100%

3



………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….% ………….%

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yangterjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahun-anggaran-yang-lalu sebesar Rp dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Tabel.5 Rincian Realisasi Pengembalian Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1 51 52 53 57 Dst



B.2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal). Satuan Kerja : <misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran>. V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di bendahara pengeluaran Rp..................

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per sebesar Rp merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran pada satuan kerja. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum

dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari : .. Daftar kas bendahara pengeluaran


Uraian Satker/Wilayah

1 1 2 3 4

2

Jumlah 3 Rp.

Jumlah

Rp.

(rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendaharawan telah disetorkan, diungkapkan satuan kerja dan wilayah yang telah melakukan penyetoran). Kas di bendahara penerimaan Rp................

B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UAPPA-E1 per sebesar Rp merupakan saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari :

Daftar kas bendahara penerimaan



1 1 2 3

2

Jumlah 3 Rp

Jumlah

Rp.

Tabel.8 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per MAP No. 1

Kode MAP

Uraian

2

3

Jumlah Rupiah 4 Rp.

Rp.

Jumlah

*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan ke kas negara. (Diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor.) Piutang

C. PIUTANG Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. (data-data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari satuan kerja pusat dan wilayah).

Piutang Pajak

C.1. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang telah telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian piutang pajak

Tabel.9 Rincian Piutang Pajak

No.

Kode Wilayah

Uraian Wilayah

1

2

3

Jumlah Rupiah

4 Rp.

Jumlah

Rp.

(Diisi untuk kanwil yang mempunyai Piutang Pajak beserta jumlahnya). Piutang PNBP

C.2. Piutang PNBP Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian piutang PNBP

Piutang tersebut terdiri dari : Tabel.10

Rincian Piutang PNBP per satker/wilayah

No. 1

Kode Satker/ Wilayah 2

Uraian Satuan Kerja/Wilayah

Jumlah Rupiah

3

4 Rp.

Jumlah

Rp.

Tabel.11 Rincian Piutang PNBP

No. 1


Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

3

4 Rp.

Jumlah Rp. (Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PML.06/2005 yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran

C.3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar tagihan TGR

C.4. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2007 yang berasal dari penjualan .

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2007. Piutang bukan pajak lainnya

C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada tahun 2007.

Persediaan

D. PERSEDIAAN Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Terdapat Persediaan pada tanggal sebesar Rp yang diperoleh dari hasil inventarisasi, yang terdiri dari . . Aset tetap

E. ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap per sebesar Rp dengan perincian sebagai berikut:

Tabel.12 Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap 1

Mutasi

Saldo Awal

Tambah

Kurang

2

3

4

Saldo Akhir

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penambahan aset tetap TA 200x Rp...........

Mutasi tambah aset tetap terdiri dari: • Pembelian Rp. • Penyelesaian Pembangunan Rp. • Transfer dari unit lain Rp. • Hibah (masuk) Rp. • dst < ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya>

Pengurangan aset tetap TA 200x Rp...........

Mutasi kurang aset tetap terdiri dari : • Penghapusan • Transfer ke unit lain

Rp. Rp

5

• Koreksi Pencatatan Rp • Hibah (keluar) Rp. • dst < ungkapkan penyebab mutasi kurang lainnya beserta jumlahnya> Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................

Pada periode semester/tahunan 200x (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan), realisasi belanja untuk pengadaan aset tetap melalui pembangunan yang belum selesai pengerjaannya pada adalah sebesar Rp........................ Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut terdiri dari : • Tanah Rp. • Peralatan dan Mesin Rp. • Gedung dan Bangunan Rp. • Jalan Rp. • Irigasi dan Jaringan Rp. • Aset Tetap Lainnya Rp. < ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP>

Catatan atas aset tetap


Aset Bersejarah

F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset bersejarah) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejerah berupa belanja untuk < jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk perolehan/ konstruksi/ peningkatan/ rekonstruksi> yang berasal dari belanja adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>.

Daftra Aset Bersejarah


Nama Aset





Aset Lainnya Rp.


TPA Rp............

TGR Rp...........

Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..............

Uang muka dari KPPN Rp.........


Rp - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp − Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa

H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan yang belum dipergunakan dan/atau yang belum dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. (Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada nilainya).

Pendapatan yang ditangguhkan Rp.............

I. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan.

Ekuitas dana lancar Rp..................

J. EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar / jangka pendek, yang terdiri atas: - Cadangan Piutang Rp - Cadangan Persediaan Rp (Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang, sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun Persediaan).

Ekuitas dana investasi

K. EKUITAS DANA INVESTASI

Rp.................

Ekuitas dana investasi adalah dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya. Ekuitas dana investasi pada tanggal , terdiri atas: - Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp<jumlah nilai rupiah total pos Aset Tetap> - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total pos Aset Lainnya> (Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari pos Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya adalah akun penyeimbang dari pos Aset Tetap Lainnya)

Informasi Tambahan

VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA A. Informasi Tambahan (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, misalnya bila UAPA memiliki Badan Layanan Umum agar dijelaskan pada sesi ini. Berikut adalah contohnya:) Bersama ini kami lampirkan laporan keuangan Badan Layanan Umum yang berada lingkup UAPA : • Badan X • Unit Y • Rumah Sakit Z • Dst.

Pengungkapan Lainnya

B. Pengungkapan Lainnya (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, contoh yaitu :) 1. Domisili tempat satuan kerja tersebut berada; 2. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; 3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya. 4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadiankejadian penting selama periode pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru; c. Piutang yang tidak dapat tertagih, d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat berpengaruhi terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi nilai neraca;

e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan. f. Satuan Kerja/wilayah yang realisasi anggarannya belum diterima. 5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam penyusunan Laporan Barang baik yang disebabkan oleh masalah intern maupun ekstern. Transaksi-transaksi yang belum/tidak dapat terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan barang).

LAMPIRAN I • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

PENGEMBALIAN

PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA •

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

•

NERACA PERCOBAAN

•

LAPORAN BMN DAN LAPORAN KONDISI BARANG

•

LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

LAMPIRAN II


LAMPIRAN Vc PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGIAN ANGGARAN XXX



halaman 1 dari 32

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 59/PMK.06/2006 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penanggung Jawab UAPPA Wilayah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tingkat wilayah yang ada di bawahnya. adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan tingkat Wilayah.

Penyusunan laporan keuangan mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor

<sesuaikan

dengan

nomornya> tentang

Pelaksanaan

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



NIP …

halaman 2 dari 32

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

...

Daftar Isi

...


...

Ringkasan Eksekutif

...

Laporan Keuangan

...

A. Laporan realisasi Anggaran

...

B. Neraca

...


...

I. Pendahuluan

...


...

III. Ringkasan Laporan

...

IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

...


...

Lampiran :

A. Laporan -laporan Pendukung •


•


•

Neraca Percobaan

B. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah •

Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah

•


•

Rincian Saldo Awal BMN

C. Lampiran laporan Keuangan dan Neraca BLU D. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK Dst.

halaman 3 dari 32

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN-WILAYAH

Laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah unaudited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

halaman 4 dari 32

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN-WILAYAH

Laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

halaman 5 dari 32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Penanggung jawab

UAPPA-Wilayah

mempunyai

tugas

antara

lain

menyusun

dan

menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan

penyajian

laporan

keuangan

wilayah

ini

merupakan

perwujudan

pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat wilayah. Laporan Keuangan wilayah tahun 200x ini telah disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh satuan kerja serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

anggaran

tahun

Anggaran 200x

dengan



antara

unsur-unsur

pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan hibah

Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai % dari anggarannya.

Realisasi bekanja

Realisasi belanja pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai % dari anggarannya.

Neraca

2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 200x mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset Rp......

Jumlah aset per < tanggal laporan> adalah sebesar Rp yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp
halaman 6 dari 32

pada tanggal laporan>; aset tetap sebesar Rp ; dan aset lainnya sebesar Rp . Jumlah kewajiban Rp......



Jumlah ekuitas dana per adalah sebesar Rp yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp ; ekuitas dana investasi sebesar Rp


Penyajian LRA


Penyajian neraca


halaman 7 dari 32


halaman 8 dari 32

LAPORAN NERACA

halaman 9 dari 32

• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN

REALISASI

ANGGARAN

PENGEMBALIAN

PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

halaman 10 dari 32

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN < NAMA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA>

Laporan keuangan semester/tahun 200X (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai

I. Dasar Hukum



•


•

Undang-Undang

Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; •


•


•


•


•

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor


Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

•


halaman 11 dari 32


B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dilingkup UAPPA-W < Nama Kementerian Negara/Lembaga> yang berasal dari dana APBN sebesar Rp<jumlah rupiah pagu anggaran belanja>. UAPPA-W dibentuk berdasarkan <sebutkan dasar pembentukan UAPPA-W>. Pada tahun anggaran 200x

bertugas melakukan penggabungan dan

pengkoordinasian laporan keuangan .......... satuan kerja pada unit eselon I yaitu : Selain

mengelola

Bagian

Anggaran

<sebutkan

nama

kementerian

negara/lembaga (kode)>, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu ………… (BA…) <sebutkan semua nama BA APP yang terdapat pada wilayah beserta kode BA> yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini. Laporan Keuangan UAPPA-W terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara <sentralisasi/desentralisasi> dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan setiap triwulan.

Dalam penyusunan data neraca untuk aset tetap, satuan kerja pada lingkup UAPPA-W menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Satuan Kerja yang telah melaksanakan SABMN dalam lingkup sebanyak <jumlah satuan kerja> ....satker, yaitu :

No.

Kode Satuan Kerja

Uraian Satuan Kerja

(tidak perlu dirinci apabila telah seluruhnya satuan kerja melaksanakan SABMN).

halaman 12 dari 32

II.


Pendapatan


Belanja

B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan


C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

halaman 13 dari 32

Pengukuran/penilaian Aset: 1.

Persediaan; Persediaan disajikan sebesar: •


persediaan

meliputi

harga

pembelian,

biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. •

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.

•


2.

Tanah; Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3.

Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya

perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan

cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan

halaman 14 dari 32

baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan

meliputi

nilai

kontrak,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4.

Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

5.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

menggambarkan

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang

halaman 15 dari 32

terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6.

Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi

pengeluaran

nilai

kontrak,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7.

Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.



Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

halaman 16 dari 32

Kewajiban

D. KEWAJIBAN Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.

Ekuitas dana

E. EKUITAS DANA Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

III. RINGKASAN LAPORAN Anggaran Belanja Rp................

A. ANGGARAN BELANJA DAN ESTIMASI PENDAPATAN Selama periode semester/Tahun Anggaran 200x menerima anggaran belanja sebesar Rp yang digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja dilingkup UAPPA-W . Pada Tahun Anggaran 200x, satuan kerja di lingkup UAPPA-W juga mengelola DIPA Luncuran sebesar Rp .

Estimasi Pendapatan dan Hibah Rp.................

Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada UAPPA-W untuk Tahun Anggaran 200x sebesar Rp . B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA


Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp atau <jumlah realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total anggaran>.


Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA Luncuran telah terealisasi sebesar Rp (%) yang digunakan untuk kegiatan . Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 200x sebesar Rp
halaman 17 dari 32

rupiah>, yang berasal dari penerimaan penerimaan perpajakan sebesar Rp, PNBP sebesar Rp, dan penerimaan hibah sebesar Rp. C. NERACA Posisi keuangan pada adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp ; Kewajiban sebesar Rp ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp . Aset Rp.............

Jumlah Aset sebesar Rp terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp ; Aset Tetap sebesar Rp serta Aset Lainnya sebesar Rp.

Kewajiban Rp..................

Ekuitas Dana Rp..................

Jumlah Kewajiban sebesar Rp terdiri dari < jenis-jenis kewajiban dan nilai rupiahnya>. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar> dan ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>.


IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satuan kerja-satuan kerja di wilayah, berikut penyebab tercapainya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada UAPPA-W yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan non pajak). Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak..

Penerimaan perpajakan Rp..............

-


PNBP Rp..............

-

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada <semester/tahun>

halaman 18 dari 32

(periode

laporan)

sebesar

Rp
capaian

PNBP>

atau

% dari anggarannya. Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu Rp..............

-

Penerimaan

negara

pengembalian

bukan

belanja

pajak

atas

(PNBP)

juga

berasal

dari



dibukukan

sebagai

pendapatan lain-lain. Pendapatan Hibah Rp..............

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp
hibah

selama

periode

pelaporan>

atau

capaian>% dari anggarannya yang berjumlah Rp . Pengembalian Pendapatan Rp..............

Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp dimana sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahun-anggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan

sebagai

pengurang

pendapatan

pada

periode

terjadinya

pengembalian.

Hambatan dan Kendala

A.2. Hambatan dan Kendala Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan) Satuan Kerja :

perpajakan

-

tertundanya

implementasi

dari

beberapa

sehingga pendapatan pajak PPh

kebijakan

perpajakan

tidak mencapai target estimasi

pendapatan, Satuan Kerja : -

musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini.

PNBP

Tidak tercapainya sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada

periode ini antara lain disebabkan:

halaman 19 dari 32

Satuan Kerja : -

terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor pendapatan kehutanan <MAP> sehingga pendapatan kehutanan tidak mencapai target estimasi pendapatan,

Satuan Kerja : -

jumlah

siswa

yang

diterima

tidak

sesuai

perkiraan

sehingga

pendapatan pendidikan tidak mencapai target estimasi pendapatan B. BELANJA B.1. Realisasi Belanja Belanja

Realisasi Belanja Rp..............

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Rincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja Rp..........

Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1 51 52 53 57 Dst


Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Realisasi Belanja 4 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Persentase 5=(4/3)x100% ……….% ……….% ……….% ……….% ……….% ……….%

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja DIPA Luncuran Rp...............

Dari realisasi anggaran tersebut, untuk realisasi DIPA Luncuran adalah sebagai berikut : Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA Luncuran Kode Jenis Bel. 1 XX

Uraian Jenis Belanja 2 Jumlah


Rp.

5=(4/3)x100% ……….%

Rp

Rp

……….%

Realisasi Belanja 4

Persentase

halaman 20 dari 32

Realisasi tersebut berasal dari...... satuan kerja dalam lingkup UAPPA-W. Pelaksanaan DIPA Luncuran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan <sebutkan kegiatannya> dengan realisasi fisik telah mencapai <sebutkan persentase kemajuan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing satuan kerja>. Rincian realisasi belanja modal Rp................


Uraian Belanja Moda l(BM) 2

1 531111 532111 533111 534111 534112 534113 535111

Pengembalian Belanja


Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Realisasi Belanja

Persentase

4

5=(4/3)x100 % …….% …….% …….% …….% …….% …….% …….% …….%


Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yangterjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahunanggaran-yang-lalu sebesar Rp dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Rincian realisasi Pengembalian belanja per jenis belanja Rp...............




halaman 21 dari 32


B.2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh dibawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal dari masing-masing UAKPA dan pada penggabungan di UAPPA-W). Satuan Kerja : <misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran>

V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di bendahara pengeluaran Rp.................

A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPPA-W per sebesar Rp merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari :

Daftar kas bendahara pengeluaran



1 1 2 3 4

2

Jumlah 3 Rp.

Jumlah

Rp.

(rincian seperti di atas diuraikan secara lengkap terutama untuk periode akhir tahun anggaran, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendahara telah disetorkan, diungkapkan satuan kerja dan wilayah yang telah melakukan penyetoran).

halaman 22 dari 32

Kas di bendahara penerimaan Rp................

B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada UAPPA-W Wilayah> per

sebesar Rp
penerimaan> merupakan saldo kas yang ada pada bendahara penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari : Daftar kas bendahara penerimaan


Kode Satker

Uraian Satker

1 1 2 3

2

3 Rp

Jumlah Rincian saldo kas di bendahara penerimaan

Jumlah

Rp.

Tabel.7 Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per MAP No. 1

Kode MAP 2

Jumlah Rupiah 4

Uraian 3 Rp. Jumlah

Rp.

*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan ke kas negara. (Diungkapkan alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor, jika setelah tanggal 31 Desember 200x saldo kas di bendahara telah disetorkan, diungkapkan satuan kerja yang telah melakukan penyetoran). Piutang

C. PIUTANG Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. (data piutang di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi dari satuan kerja).

Piutang pajak Rp.................

C.1. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang

halaman 23 dari 32

telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari : Rincian piutang pajak persatuan kerja

Tabel.8 Rincian Piutang Pajak per Satuan Kerja No.

Kode Satker

Uraian Satuan Kerja

1

2

3

Jumlah Rupiah 4 Rp.

Jumlah Piutang PNBP Rp..............

Rp.

C.2. Piutang PNBP Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun Piutang tersebut terdiri dari :

Rincian piutang PNBP persatuan kerja

Tabel.9 Rincian Piutang PNBP per Satuan Kerja

No.

Kode Satker

Uraian Satuan Kerja

Jumlah Rupiah

1

2

3

4 Rp.

Jumlah

Rp. Tabel.10 Rincian Piutang PNBP

Rincian Piutang PNBP

No. 1


Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

3

4 Rp.

Jumlah

Rp.

(Kode perkiraan piutang dapat dilihat dari PMK No.13/PMK.06/2005 yang diisi berdasarkan perkiraan pendapatan)

halaman 24 dari 32

Bagian Lancar TPA Rp...............


Bagian Lancar Tagihan TGR Rp..................



tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca). Piutang bukan pajak lainnya Rp..................

C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada tahun 200x (1 tahun setelah tahun neraca).

Persediaan Rp..............


Aset Tetap Rp................


halaman 25 dari 32

Daftar aset tetap .

Tabel.11 Daftar Aset Tetap

Nama Aset Tetap

Saldo Akhir

Tambah

Kurang

2

3

4

1 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah Penambahan aset tetap TA 200x Rp..................

Mutasi

Saldo Awal

5


Pembelian

Rp.

•


Rp.

•


Rp.

•

Hibah (masuk)

Rp.

•

dst

< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya> Pengurangan aset tetap TA 200x Rp...................


Penghapusan

Rp.

•


Rp

•

Koreksi Pencatatan

Rp

•

Hibah (keluar)

Rp.

•

dst

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................


Tanah

Rp.

•

Peralatan dan Mesin

Rp.

•

Gedung dan Bangunan

Rp.

•

Jalan

Rp.

•


Rp.

halaman 26 dari 32

•

Aset Tetap Lainnya

Rp.

< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP> Catatan atas Aset Tetap


Aset bersejarah sebanyak ...... unit

F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset bersejarah) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejarah berupa belanja untuk

<jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk

perolehan/konstruksi/peningkatan/rekonstruksi> yang berasal dari belanja adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>. Daftar aset bersejarah sebanyak ...... unit


Nama Aset





halaman 27 dari 32

Aset Lainnya

G. ASET LAINNYA (Diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga memiliki aset dengan jenis ini) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas: - Tagihan Penjualan Angsuran

TPA Rp..................

Rp


TGR Rp..................

dari 12 bulan setelah tanggal neraca> - Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp.

Kemitraan dengan pihak ketiga Rp.................. Uang muka dari KPPN Rp................

Rp
Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan

yang

belum

dipergunakan

dan/atau

yang

belum

dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. (Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada nilainya). Pendapatan yang ditangguhkan Rp.................

I.

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan.

Ekuitas dana lancarRp........... ..


Rp


Rp

(Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang, sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun Persediaan).

halaman 28 dari 32

Ekuitas dana investasi Rp.................



- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total akun Aset Lainnya> (Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah akun penyeimbang dari akun Aset Tetap Lainnya)

VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA Informasi Tambahan

A. INFORMASI TAMBAHAN (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, misalnya bila UAPPA-W memiliki Badan Layanan Umum agar dijelaskan pada sesi ini. Berikut adalah contohnya:) Bersama ini kami lampirkan laporan keuangan Badan Layanan Umum yang berada lingkup UAPPA-W

Pengungkapan lainnya

•

Badan X

•

Unit Y

•

Rumah Sakit Z

•

Dst.

B. PENGUNGKAPAN LAINNYA (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum terungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, contoh yaitu :)


4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadian-

halaman 29 dari 32

kejadian penting selama periode pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b. Kesalahan

manajemen

terdahulu

yang

telah

dikoreksi

oleh

manajemen baru; c. Piutang yang tidak dapat tertagih, d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat berpengaruhi terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi nilai neraca; e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan. f.

Satuan Kerja yang realisasi anggarannya belum diterima.

5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan laporan Keuangan Tahun Anggaran 200x termasuk dalam penyusunan Laporan BMN baik yang disebabkan oleh masalah intern maupun ekstern. Transaksitransaksi yang belum/tidak dapat terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan barang).

halaman 30 dari 32

LAMPIRAN I:

• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA • NERACA PERCOBAAN • LAPORAN BMN • LAPORAN KONDISI BARANG • RINCIAN SALDO AWAL BMN • LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

halaman 31 dari 32

LAMPIRAN II:


halaman 32 dari 32

LAMPIRAN Vd PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

BAGIAN ANGGARAN XXX



halaman 1 dari 31

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor <sesuaikan dengan nomornya> tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



NIP …

halaman 2 dari 31

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar

...

Daftar Isi

...


...

Ringkasan Eksekutif

...

Laporan Keuangan

...

A. Laporan realisasi Anggaran

...

B. Neraca

...


...

I. Pendahuluan

...


...

III. Ringkasan laporan IV. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

...

V. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

...


...

Lampiran :

A. Laporan Ralisasi Anggaran Pendukung •


•


•

Neraca Percobaan

B. Laporan Barang Kuasa Pengguna •

Laporan Barang Kuasa Penggguna

•

Rincian Saldo Awal

•


C. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

Dst.

halaman 3 dari 31

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA

Laporan keuangan unaudited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

halaman 4 dari 31

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA

Laporan keuangan audited yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.


,

NIP ...

halaman 5 dari 31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada tingkat satuan kerja. Laporan

Keuangan

Satuan

Kerja

tahun

200x ini

telah

disusun

berdasarkan laporan keuangan seluruh satuan kerja serta disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Realisasi Anggaran

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

anggaran

tahun

Anggaran 200x

dengan



antara

unsur-unsur

pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan dan hibah

Realisasi pendapatan dan hibah pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai % dari anggarannya.

Realisasi bekanja

Realisasi belanja pada TA 200x adalah sebesar Rp atau mencapai % dari anggarannya.

Neraca

2. NERACA Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 200x mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per adalah sebesar Rp

tanggal laporan> yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp ; aset tetap sebesar Rp ; dan aset lainnya sebesar Rp .

halaman 6 dari 31

Jumlah kewajiban Rp......



Jumlah ekuitas dana per adalah sebesar Rp yang terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp ; ekuitas dana investasi sebesar Rp


Penyajian LRA


Penyajian neraca


halaman 7 dari 31


halaman 8 dari 31

LAPORAN NERACA

halaman 9 dari 31

• LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH • LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA • LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN BELANJA

halaman 10 dari 31

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan semester/tahun 200X (pilih salah satu sesuai cakupan laporan keuangan yang disajikan) ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai I. Dasar Hukum



•


•

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

•


•


•


•


•

Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor


Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar;

•


halaman 11 dari 31


B. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh yang berasal dari dana APBN sebesar Rp<jumlah rupiah pagu anggaran belanja>. Selain

mengelola

Bagian

Anggaran

<sebutkan

nama

kementerian

negara/lembaga (kode)>, juga mengelola Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu yaitu ………… (BA…) <sebutkan semua nama BAPP yang terdapat pada satuan kerja beserta kode BA> yang dilaporkan terpisah dari Laporan Keuangan ini. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan

menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang

terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulannya. Penyusunan data neraca untuk aset tetap menggunakan data yang berasal dari Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).

II.


Pendapatan


halaman 12 dari 31

Belanja

B. BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan


C. ASET Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset: 1. Persediaan; Persediaan disajikan sebesar: •


persediaan

meliputi

harga

pembelian,

biaya

pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya

perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. •

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

halaman 13 dari 31

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. •


2. Tanah; Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan. 3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan. 4. Peralatan dan Mesin Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan

halaman 14 dari 31

dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut. 5. Jalan, Irigasi, dan Jaringan Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan

dan

pengawasan,

biaya

perizinan,

biaya

pengosongan dan pembongkaran bangunan lama. 6. Aset Tetap Lainnya Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi

pengeluaran

nilai

kontrak,

biaya

perencanaan

dan

pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola

halaman 15 dari 31

meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. 7. Kontruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi: Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biayabiaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.



Pembayaran

klaim

kepada

kontraktor

atau

pihak

ketiga

sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. D. KEWAJIBAN Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan. E. EKUITAS DANA

Ekuitas dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

halaman 16 dari 31

III. RINGKASAN LAPORAN Anggaran Belanja Rp................

A. ANGGARAN DAN ESTIMASI PENDAPATAN Selama periode............/Tahun Anggaran......(sesuaikan dengan periode yang dicakup oleh laporan keuangan) menerima anggaran pengeluaran sebesar Rp yang digunakan untuk membiayai kegiatan . Pada Tahun Anggaran 200x juga mengelola DIPA Luncuran sebesar Rp.
informasi

mengenai

anggaran

serta

perubahannya

baik

disebabkan oleh adanya DIPA Luncuran, APBNP (ABT), SKPA atau hal-hal lain yang berhubungan dengan anggaran> Estimasi pendapatan yang dialokasikan pada untuk Estimasi Pendapatan dan Hibah Rp.................

Tahun Anggaran sebesar Rp yang terdiri dari estimasi penerimaan perpajakan sebesar Rp, estimasi PNBP sebesar Rp, dan estimasi penerimaan hibah sebesar Rp. B. REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

Realisasi Belanja Rp.................

Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp atau <jumlah realisasi belanja dibagi jumlah pagu belanja dikalikan 100> % dari total anggaran. Dari realisasi anggaran tersebut, untuk DIPA Luncuran telah terealisasi sebesar Rp (%) yang digunakan untuk kegiatan (ungkapkan kegiatan dan hasil pelaksanaanya).


Realisasi pendapatan pada tahun anggaran 200x sebesar Rp , yang berasal dari penerimaan penerimaan perpajakan sebesar Rp, PNBP sebesar Rp, dan penerimaan hibah sebesar Rp.

Neraca

C. NERACA Posisi keuangan pada adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp ; Kewajiban sebesar Rp ; dan Ekuitas Dana sebesar Rp .

Aset Rp.............

Jumlah Aset sebesar Rp terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp

halaman 17 dari 31

; Aset Tetap sebesar Rp serta Aset Lainnya sebesar Rp. Kewajiban Rp..................

Ekuitas Dana Rp..................

Jumlah Kewajiban sebesar Rp terdiri dari < jenis-jenis kewajiban dan nilai rupiahnya>. Jumlah ekuitas dana sebesar Rp terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp<jumlah nilai ekuitas dana lancar> dan ekuitas dana investasi sebesar Rp <jumlah nilai ekuitas dana investasi>.


IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN A. PENDAPATAN A.1. Realisasi Pendapatan (Pada bagian ini diuraikan jenis pendapatan yang masuk ke kas negara melalui satuan kerja-satuan kerja di wilayah, berikut penyebab tercapainya anggaran atau tidak tercapainya target, jika ada. Berikut adalah contoh pengungkapan pendapatan pada satuan kerja yang menerima pendapatan perpajakan dan pendapatan non pajak). Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak..

Penerimaan perpajakan Rp..............

-


PNBP Rp..............

-

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada <semester/tahun> (periode

laporan)

sebesar

Rp
capaian

PNBP>

atau

% dari anggarannya. Pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu Rp..............

-

Penerimaan

negara

pengembalian

bukan

belanja

pajak

atas

(PNBP)

juga

berasal

dari



dibukukan

sebagai

pendapatan lain-lain. Pendapatan Hibah Rp..............

Selain pendapatan pajak dan PNBP, juga terdapat pendapatan yang berasal dari hibah, dengan realisasi sebesar Rp
halaman 18 dari 31

penerimaan

hibah

selama

periode

pelaporan>

atau

capaian>% dari anggarannya yang berjumlah Rp . Dari total pendapatan yang telah dijelaskan di atas, terdapat pengembalian

Pengembalian Pendapatan Rp..............

pendapatan sebesar Rp dimana sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan tahun anggaran tahun anggaran yang lalu, dan sisanya sebesar Rp merupakan pengembalian atas pendapatan-yang-diterima-pada-tahun-anggaran berjalan. Karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan

sebagai

pengurang

pendapatan

pada

periode

terjadinya

pengembalian.

Hambatan Kendala

dan

A.2. Hambatan dan Kendala Dari target yang telah ditentukan disebabkan, antara lain: (berikut adalah contoh penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan)

perpajakan

-

tertundanya

implementasi

dari

sehingga pendapatan pajak PPh

beberapa

kebijakan

perpajakan

tidak mencapai target estimasi

pendapatan, -

musibah banjir dan bencana alam lainnya di beberapa wilayah rendahnya tingkat transaksi perekonomian pada periode ini.

PNBP

Tidak tercapainya sasaran Penerimaan Negara Bukan Pajak

pada

periode ini antara lain disebabkan: -

terdapat beberapa pihak yang belum/tidak menyetor pendapatan kehutanan <MAP> sehingga pendapatan kehutanan tidak mencapai target estimasi pendapatan,

B. BELANJA Realisasi belanja Rp..............

B.1. Realisasi Belanja Belanja

dilakukan

dengan

mempertimbangkan

prinsip-prinsip

penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Kementerian

Negara/Lembaga.

Belanja

Satuan

halaman 19 dari 31

Kerja>meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (disebutkan sesuai dengan jenis belanja yang ada di satuan kerja yang ada dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga). Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini :

Rincian anggaran dan realisasi belanja per sumber dana Rp........

Tabel.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

1 Rupiah Murni Pinjaman LN

Anggaran Semula 2 Rp. Rp.

Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. Rp.

Realisasi Belanja 4 Rp. Rp.

5=(4/3)x100% ………….% ………….%

Hibah

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

Rupiah Murni Pendamping

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

PNBP

Rp.

Rp.

Rp.

………….%

Jumlah

Rp

Rp

Rp

………….%

Uraian

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja Rp................

Persentase

Tabel.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Kode Jenis Bel. 1 51 52 53 57 Dst


Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Realisasi Belanja 4 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Persentase 5=(4/3)x100% ……….% ……….% ……….% ……….% ……….% ……….%

Rincian anggaran dan realisasi belanja per jenis belanja DIPA Luncuran Rp...............

Dari realisasi anggaran tersebut, untuk realisasi DIPA Luncuran adalah sebagai berikut : Tabel.3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja DIPA Luncuran Kode Jenis Bel.


1 XX

2 Jumlah


Rp.

5=(4/3)x100% ……….%

Rp

Rp

……….%

Realisasi Belanja 4

Persentase

halaman 20 dari 31

Pelaksanaan DIPA Luncuran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan realisasi fisik telah mencapai . Rincian realisasi belanja modal Rp................

Tabel.4 Rincian Realisasi Belanja Modal Kode MAK. 1 531111 532111 533111 534111 534112 534113 535111

Pengembalian Belanja

Uraian Belanja Moda l(BM) 2 BM Tanah BM Peralatan dan Mesin BM Gedung dan Bangunan BM Jalan dan Jembatan BM Irigasi BM Jaringan BM Fisik Lainnya Jumlah

Anggaran Setelah Revisi 3 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Realisasi Belanja 4 Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp

Persentase 5=(4/3)x100% …….% …….% …….% …….% …….% …….% …….% …….%

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja-yangterjadi-pada-tahun-anggaran-berjalan sebesar Rp dibukukan sebagai kontra pos belanja pada periode pelaporan. Sedangkan pengembalian belanja atas belanja-yang-terjadi-pada-tahunanggaran-yang-lalu sebesar Rp dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.

Rincian Realisasi pengembalian belanja per jenis belanja Rp...............





B.2. Hambatan dan Kendala (Jelaskan dan uraikan penyebab realisasi belanja melebihi/jauh di bawah anggaran dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan realisasi belanja baik berupa hambatan dari internal maupun dari eksternal.

halaman 21 dari 31

<misalnya terlambatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung disebabkan proses lelang yang lama dan baru mulai dilaksanakan pada akhir tahun anggaran, sehingga dana yang terserap baru Rp. xxx.xxx.xxx atau xx% dari anggaran>

V. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Kas di bendahara pengeluaran Rp.................

A. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada per
neraca>

sebesar

Rp
kas

di

bendahara

pembayar>

merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca. <jika setelah tanggal neraca periode tahunan kas di bendahara telah disetorkan, ungkapkan sbb:> Pada tanggal telah disetor Rp ke Kas Negara yang merupakan sisa saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran .

Rincian penyetoran kas di bendahara pengeluaran Rp.................

Tabel.6 Rincian penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran No. 1

Tanggal SSBP 2

Jumlah Rupiah 3 Rp.

Jumlah

Rp.

(sebutkan tanggal penyetoran dan jumlah setoran,

serta bukti SSBP

dilampirkan). Kas di bendahara penerimaan Rp................

B. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Saldo

Kas

di

Bendahara

Penerimaan

pada

Negara/Lembaga> per bendahara

penerimaan>

merupakan

saldo

Kementerian

sebesar Rp
pada

bendahara

halaman 22 dari 31

penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca. Terdiri dari :

Rincian kas bendahara penerimaan

di

Tabel.7 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan No. 1

Kode MAP 2

Jumlah Rupiah 4

Uraian 3 Rp. Jumlah

Rp.

*) kode MAP diisi berdasarkan perkiraan pendapatan yang belum disetorkan ke kas negara. (jika setelah tanggal neraca periode tahunan kas di bendahara telah disetorkan), sebutkan tanggal penyetoran dan jumlah setoran dan sertakan bukti SSBP sebagai lampiran). (diungkapkan juga alasan mengapa pendapatan tersebut belum disetor.)

Piutang

C. PIUTANG Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

Piutang Pajak Rp.................

C.1. Piutang Pajak Piutang Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

halaman 23 dari 31

Piutang tersebut terdiri dari : Rincian piutang pajak

Tabel.8 Rincian Piutang Pajak No. 1


Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

4

5 Rp.

Jumlah

Rp.

.

Piutang PNBP Rp..............

C.2. Piutang PNBP Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.<jumlah rupiah> merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun Piutang tersebut terdiri dari :

Rincian piutang PNBP.

Tabel.9 Rincian Piutang PNBP

No. 1


Uraian Piutang

Jumlah Rupiah

4

5 Rp.

Jumlah

Bagian lancar TPA Rp..............

Rp.


Bagian lancar tagihan TGR Rp..................



tempo dalam Tahun Anggaran 200x (1 tahun setelah tahun neraca).

halaman 24 dari 31

Piutang bukan pajak lainnya Rp..................

C.5. Piutang Bukan Pajak Lainnya Piutang Lain-lain sebesar Rp<jumlah rupiah> merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada tahun 200x (1 tahun setelah tahun neraca).

Persediaan Rp..............


Aset Tetap Rp................


Daftar aset tetap

Tabel.10 Daftar Aset Tetap Mutasi Nama Aset Tetap

1 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah

Saldo Awal 2

Saldo Akhir Tambah

Kurang

3

4

5

halaman 25 dari 31

Penambahan aset tetap TA 200x Rp.........


Pembelian

Rp.

•


Rp.

•


Rp.

•

Hibah (masuk)

Rp.

•

dst

< ungkapkan penyebab mutasi tambah lainnya beserta jumlahnya> Pengurangan aset tetap TA 200x Rp............


Penghapusan

Rp.

•


Rp

•

Koreksi Pencatatan

Rp

•

Hibah (keluar)

Rp.

•

dst

Konstruksi dalam Pengerjaan Rp..................


Tanah

Rp.

•

Peralatan dan Mesin

Rp.

•

Gedung dan Bangunan

Rp.

•

Jalan

Rp.

•


Rp.

•

Aset Tetap Lainnya

Rp.

< ungkapkan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan KDP> Catatan atas aset tetap

(Pada sesi ini diungkapkan pula aset-aset pada satuan kerja yang masih mengalami permasalahan sehingga belum bisa dimasukkan dalam Neraca. Contoh aset seperti ini adalah tanah-tanah yang dikuasai Kementerian Negara/Lembaga tetapi dalam status sengketa, aset-aset yang secara faktual diperoleh dari hibah namun belum dapat dibukukan karena belum ada berita acara serah terimanya, penambahan nilai gedung tempat kerja

halaman 26 dari 31

bukan milik sendiri yang nilainya memenuhi syarat kapitalisasi dsb.) Aset bersejarah sebanyak ...... Unit

F. ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS) (Hanya diungkapkan jika Kementerian Negara/Lembaga menguasai aset bersejarah) Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada semester/tahun 200x realisasi belanja untuk Aset Bersejarah berupa belanja untuk

<jelaskan penggunaan belanja tersebut misalnya untuk

perolehan/konstruksi/peningkatan/rekonstruksi> yang berasal dari belanja adalah sebesar Rp.<jumlah total belanja>. Daftar bersejarah.

aset


Nama Aset

Aset Lainnya






TPA Rp..................


Rp

TGR Rp..................


Rp

Kemitraan dengan pihak ketiga Rp..................

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. Kemitraan dengan Pihak Ketiga berupa

halaman 27 dari 31

Uang muka dari KPPN Rp................

H. UANG MUKA DARI KPPN Uang muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan uang persediaan

yang

belum

dipergunakan

dan/atau

yang

belum

dipertanggungjawabkan sebagai pengeluaran definitif. (Dapat diungkapkan nilai Uang Muka dari KPPN untuk setiap wilayah dan diakhir tahun diungkapkan alasan mengapa uang persediaan ini masih ada nilainya). Pendapatan yang ditangguhkan Rp.................

I.

PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Penerimaan. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan pendapatan negara bukan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke kas negara pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana Lancar Rp..................


Rp


Rp

(Cadangan Piutang merupakan akun penyeimbang dari akun Piutang, sedangkan Cadangan Persediaan adalah akun penyeimbang dari akun Persediaan). Ekuitas Dana Investasi Rp.................



- Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp<jumlah nilai rupiah total akun Aset Lainnya> (Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap, sedangkan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah akun penyeimbang dari akun Aset Tetap Lainnya)

halaman 28 dari 31

Informasi tambahan dan pengubgkapan lainnnya

VI. INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA (Sesi ini digunakan untuk mengungkapkan hal-hal lain yang terkait dengan laporan keuangan tetapi belum dirungkapkan pada sesi-sesi sebelumnya, contoh yaitu :)


4. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadiankejadian penting selama periode pelaporan, seperti: a. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan; b. Kesalahan

manajemen

terdahulu

yang

telah

dikoreksi

oleh

manajemen baru; c. Piutang yang tidak dapat tertagih, d. Peristiwa yang sedang terjadi yang akan dapat berpengaruhi terhadap Neraca pada masa yang akan datang yang tidak dapat disajikan pada Neraca, contohnya adanya proses pengadilan yang akan dapat mempengaruhi nilai neraca; e. Penggabungan/pemecahan entitas tahun berjalan. 5. Hambatan dan kendala lainnya dalam penyusunan dan pelaporan laporan

Keuangan

Tahun

Anggaran

200x

termasuk

dalam

penyusunan Laporan BMN baik yang disebabkan oleh masalah intern maupun ekstern. Transaksi-transaksi yang belum atau tidak dapat terinput dalam Sistem Akuntansi Instansi (keuangan dan barang).

KTUR JENDERAL

060046519

halaman 29 dari 31

LAMPIRAN I:

• LRA PENDAPATAN • LRA PENGEMBALIAN PENDAPATAN •

LRA BELANJA

•

LRA PENGEMBALIAN BELANJA

•

NERACA PERCOBAAN

•

LAPORAN BMN

•

RINCIAN SALDO AWAL BMN

•

LAPORAN KONDISI BARANG

halaman 30 dari 31

LAMPIRAN II:

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA SEBAGAI PENDUKUNG CaLK •

SSBP UNTUK PENYETORAN SETELAH TANGGAL NERACA TAHUNAN BERKHIR

•

BERITA ACARA REKONSILIASI DENGAN KPPN

•

Dsb.

halaman 31 dari 31

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-24/PB/2006 TENTANG PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

CATATAN RINGKAS BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA /ESELON I/SATUAN KERJA....................................................................................

I.

RINGKASAN LAPORAN BARANG

1. TANAH (131111) a. Tanah (1.01) Saldo Tanah pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ........... per ................ sebesar Rp............ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ............. m2/Rp .............. mutasi tambah ...... m2/Rp.......... mutasi kurang ....... m2/Rp......... Mutasi tambah tanah tersebut meliputi: - Pembelian

Rp.............................

- Transfer masuk

Rp.............................

- Hibah masuk

Rp.............................

- Rampasan/sitaan

Rp.............................

- Penyelesaian Pembangunan

Rp.............................

- Reklasifikasi Masuk

Rp.............................

- Pembatalan Penghapusan

Rp.............................

- Pengembangan Nilai

Rp.............................

- Koreksi Nilai/Kuantitas

Rp.............................

Mutasi kurang tanah tersebut meliputi: - Penghapusan

Rp.............................

- Transfer keluar

Rp.............................

- Hibah keluar

Rp.............................

- Pengurangan

Rp.............................

- Reklasifikasi keluar

Rp.............................

- Koreksi nilai/kuantitas

Rp.............................

- Koreksi pencatatan

Rp.............................

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa ......... m2/Rp................. Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah .......... m2/Rp...................

2. PERALATAN DAN MESIN (131311) a. Alat Besar (2.01) Saldo BMN berupa Alat Besar pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ........... per ................ sebesar Rp............ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ............. m2/Rp

.................

mutasi

tambah

.........

m2/Rp..............

mutasi

kurang

...........

m2/Rp.............

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Pembelian

Rp.........................

Rp.....................

- Transfer masuk

Rp.........................

Rp.....................

- Hibah masuk

Rp.........................

Rp.....................

- Rampasan/sitaan

Rp.........................

Rp.....................


Rp.........................

Rp.....................


Rp.........................

Rp.....................


Rp.........................

Rp.....................


Rp.........................

Rp.....................


Rp.........................

Rp.....................

-

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

- Penghapusan

Rp.........................

Rp.........................

- Transfer keluar

Rp.........................

Rp.........................

- Hibah keluar

Rp.............................

Rp.........................

- Pengurangan

Rp.........................

Rp.........................

- Reklasifikasi keluar

Rp.........................

Rp.........................

- Koreksi nilai/kuantitas

Rp.........................

Rp.........................


Rp.........................

Rp.........................

Dari jumlah di atas dalam proses pertukaran/sengketa ......... unit/Rp................. Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah .......... unit/Rp...................

Halaman 2 dari 8

b. Alat Angkutan (2.02) Saldo Alat Angkutan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ........... per ...........sebesar Rp........ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ......... m2/Rp ........... mutasi tambah ...... m2/Rp........ mutasi kurang ...... m2/Rp....... Mutasi tambah Alat Angkut tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

- Pembelian

Rp.........................

Rp.........................

- Transfer masuk

Rp.........................

Rp.........................

- Hibah masuk

Rp.........................

Rp.........................

- Rampasan/sitaan

Rp.........................

Rp.........................


Rp.........................

Rp.........................


Rp.........................

Rp.........................


Rp.........................

Rp.........................


Rp.........................

Rp.........................


Rp.........................

Rp.........................

Mutasi kurang Alat Angkut tersebut meliputi:

-

Penghapusan

- Transfer keluar

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Rp.........................

Rp.........................

Rp.........................

Rp.........................

-

Hibah keluar

Rp.........................

Rp.........................

-

Pengurangan

Rp.........................

Rp.........................

-

Reklasifikasi keluar

Rp.........................

Rp.........................

-

Koreksi nilai/kuantitas

Rp.........................

Rp.........................

Rp.........................

Rp.........................


3. GEDUNG DAN BANGUNAN (131511) Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/ Satuan Kerja ......... per ........... sebesar Rp............ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ........ m2/Rp ....... mutasi tambah .... m2/Rp....... mutasi kurang ..... m2/Rp.......

Halaman 3 dari 8

Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

- Pembelian

Rp.......................

Rp.......................

- Transfer masuk

Rp.......................

Rp.......................

- Hibah masuk

Rp.......................

Rp.......................

- Rampasan/sitaan

Rp.......................

Rp.......................


Rp.......................

Rp.......................


Rp.......................

Rp.......................


Rp.......................

Rp.......................


Rp.......................

Rp.......................


Rp.......................

Rp.......................

Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

-

Penghapusan

- Transfer keluar

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Rp.......................

Rp.......................

Rp.......................

Rp.......................

-

Hibah keluar

Rp.......................

Rp.......................

-

Pengurangan

Rp.......................

Rp.......................

-


Rp.......................

Rp.......................

-


Rp.......................

Rp.......................

Rp.......................

Rp.......................


4. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN (131711) Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ........... per ................ sebesar Rp............ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ............. m2/Rp ................. mutasi tambah ......... m2/Rp.............. mutasi kurang ........... m2/Rp.............

Halaman 4 dari 8

Mutasi tambah Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

-

Pembelian

Rp......................

Rp......................

-

Transfer masuk

Rp......................

Rp......................

-

Hibah masuk

Rp......................

Rp......................

-

Rampasan/sitaan

Rp......................

Rp......................

-


Rp......................

Rp......................

-

Reklasifikasi Masuk

Rp......................

Rp......................

-

Pembatalan Penghapusan

Rp......................

Rp......................

-

Pengembangan Nilai

Rp......................

Rp......................

-

Koreksi Nilai/Kuantitas

Rp......................

Rp......................

Mutasi kurang Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

-

Penghapusan

Rp......................

Rp......................

-

Transfer keluar

Rp......................

Rp......................

-

Hibah keluar

Rp......................

Rp......................

-

Pengurangan

Rp......................

Rp......................

-


Rp......................

Rp......................

-


Rp......................

Rp......................

-

Koreksi pencatatan

Rp......................

Rp......................

5. ASET TETAP LAINNYA (131911) Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ........... per ................ sebesar Rp............ Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ............. m2/Rp

.................

mutasi

tambah

.........

m2/Rp..............

mutasi

kurang

...........

m2/Rp.............

Halaman 5 dari 8

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

-

Pembelian

Rp......................

Rp......................

-

Transfer masuk

Rp......................

Rp......................

-

Hibah masuk

Rp......................

Rp......................

-

Rampasan/sitaan

Rp......................

Rp......................

-


Rp......................

Rp......................

-

Reklasifikasi Masuk

Rp......................

Rp......................

-

Pembatalan Penghapusan

Rp......................

Rp......................

-

Pengembangan Nilai

Rp......................

Rp......................

-

Koreksi Nilai/Kuantitas

Rp......................

Rp......................

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

-

Penghapusan

Rp......................

Rp......................

-

Transfer keluar

Rp......................

Rp......................

-

Hibah keluar

Rp......................

Rp......................

-

Pengurangan

Rp......................

Rp......................

-


Rp......................

Rp......................

-


Rp......................

Rp......................

-

Koreksi pencatatan

Rp......................

Rp......................

6. ASET BERSEJARAH Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja menguasai aset bersejarah sebanyak ............. unit dengan rincian sebagai berikut: ......................(disampaikan informasi mengenai jenis aset bersejarah yang dikelola)

Halaman 6 dari 8

II. INFORMASI TAMBAHAN

1. BMN BADAN LAYANAN UMUM Total BMN yang yang dikelola BLU senilai Rp................ dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal mutasi tambah

mutasi kurang

Tanah

..........

...........

..............

.............

Peralatan dan Mesin

.........

..........

..............

..............

Gedung dan Bangunan

............

.............

..............

...............

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

.............

..........

..............

...............

Aset Tetap Lainnya

...........

..............

..............

..............

saldo

2. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (132111) Disamping aset tetap yang tertuang dalam Laporan BMN pada tanggal ...................... Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja .............. juga menguasai sejumlah aset tetap berbentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. .................. dengan rincian sebagai berikut:

Tanah

Rp........................

Peralatan dan Mesin

Rp........................

Gedung dan Bangunan

Rp........................


Rp........................

Aset Tetap Lainnya

Rp........................

3. PERSEDIAAN Saldo persediaan pada tanggal ................. adalah Rp. .................... yang terdiri dari:............(disampaikan jenis persediaan yang masih tersisa dan kondisi dari persediaan tersebut).

4. INFORMASI LAINNYA a.

BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 8

Saldo awal mutasi tambah

mutasi kurang

saldo

Tanah

..........

...........

..............

.............

Peralatan dan Mesin

.........

..........

..............

..............

Gedung dan Bangunan

............

.............

..............

...............


.............

..........

..............

...............

Aset Tetap Lainnya

...........

..............

..............

..............

Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan kepada Pemerintah Daerah.

Dari total BMN tersebut di atas termasuk BMN yang diperoleh dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal mutasi tambah

mutasi kurang

Tanah

..........

...........

..............

.............

Peralatan dan Mesin

.........

..........

..............

..............

Gedung dan Bangunan

............

.............

..............

...............


.............

..........

..............

...............

Aset Tetap Lainnya

...........

..............

..............

..............

saldo

Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan kepada Kementeritan Negara/Lembaga ................ sebagai pelaksana BA

b.

Informasi lainnya terkait dengan BMN yang perlu diungkapkan

Disamping itu dilampirkan cetakan Laporan Barang Semester/Tahunan yang berasal dari proses penginputan data BMN melalui Aplikasi SABMN KTUR JENDERAL

060046519

Halaman 8 dari 8

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents