DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA KEPUTUSAN KEPALA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA NOMOR : KEP-09 /AK/2002 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA

KEPALA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA :

Menimbang : a.

Mengingat

:

bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.012/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga, akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara akan diatur dalam keputusan tersendiri;

b.

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.012/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan, ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Departemen/Lembaga diatur dengan keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara tentang Pedoman Akuntansi Barang/Milik Kekayaan Negara;

1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930); 2.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 476/KMK.01/ 1991 tanggal 24 Mei 1991, tentang Sistem Akuntansi Pemerintah;

3.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 295/KMK.012/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan pada Departemen/Lembaga;

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 02/KMK.01/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KMK.01/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 02/KMK.01/2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/ LEMBAGA.

Pasal 1 Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara pada Departemen/ Lembaga dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara ini. Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 April 2002 TTD. KEPALA BADAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA MULIA P. NASUTION NIP. 060046519

PEDOMAN AKUNTANSI BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan dan Prinsip Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara untuk selanjutnya disebut dengan Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban atas pengelolaan barang yang dikuasai oleh suatu unit organisasi dan dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntansi BM/KN diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BM/KN dengan memegang prinsip-prinsip: 1.1.1

Ketaatan, yaitu Akuntansi BM/KN dilakukan sesuai peraturan perundangundangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan;

1.1.2

Harga perolehan, yaitu pencatatan BM/KN didasarkan atas harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak dapat diketahui maka dapat ditentukan dengan harga taksiran;

1.1.3

Objektif, yaitu pembukuan dan pelaporan BM/KN dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

1.1.4

Materialitas, yaitu Akuntansi BM/KN dilakukan sedemikian rupa sehingga seluruh informasi yang dapat mempengaruhi keputusan dapat tercatat;

1.1.5

Kemampubandingan, yaitu pembukuan dan pelaporan BM/KN menggunakan klasifikasi standar yang memungkinkan laporan tersebut diperbandingkan antarperiode akuntansi;

1.1.6

Konsistensi, yaitu Akuntansi BM/KN harus dilaksanakan secara konsisten dari satu periode ke periode lain;

1.1.7

Kelengkapan, yaitu Akuntansi BM/KN mencakup keseluruhan transaksi BM/KN yang terjadi.

1.2. Pengertian Istilah Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan 1.2.1.

Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik/Kekayaan Negara untuk selanjutnya disebut dengan akuntansi BM/KN adalah suatu urutan kegiatan dalam penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang mengolah semua transaksi Barang Milik/Kekayaan Negara yang menghasilkan laporan Barang Milik/Kekayaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2.2.

Sistem Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi Barang Milik/Kekayaan Negara yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan Barang Milik/Kekayaan Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2.3.

Barang Milik/Kekayaan Negara untuk selanjutnya disebut dengan BM/KN adalah semua BM/KN yang berasal/dibeli dari dana yang bersumber untuk seluruhnya atau sebagiannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun dengan dana di luar anggaran pendapatan dan belanja negara yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta unit-unit dalam lingkungannya yang terdapat baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk kekayaan negara yang telah dipisahkan (kekayaan Perusahaan Umum dan Persero) dan barang/kekayaan Daerah Otonom.

1.2.4.

Departemen/Lembaga adalah Departemen, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretariat Negara, Kejaksaan Agung, Menteri Negara, Menteri Koordinator dan Lembaga Pemerintah Non Departemen.

1.2.5.

Pemerintah Pusat adalah semua perangkat pemerintah pusat yang terdiri dari lembaga tertinggi dan tinggi negara beserta departemen dan lembaga yang memperoleh alokasi anggaran dari APBN.

1.2.6.

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) adalah unit organisasi Eselon 1 dibawah Departemen Keuangan yang bertugas menyelenggarakan akuntansi keuangan pemerintah dan pelaporan keuangan, pembinaan dan pengembangan akuntansi pemerintah,akuntansi barang milik/kekyaan negara serta verivikasi dan akuntansi pelaksanaan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan.

1.2.7.

Barang adalah benda berwujud yang dapat dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang kas/kas dan setara kas.

1.2.8.

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.

1.2.9.

Inventarisasi adalah suatu kegiatan opname fisik terhadap barang-barang yang meliputi pengidentifikasian, perhitungan, penilaian dan mencatat seluruh barang inventaris secara fisik/nyata yang dimiliki/dikuasai oleh setiap Unit Pemakai Barang (UPB) pada waktu awal dimulainya penatausahaan barang atau suatu saat tertentu.

1.2.10. Organisasi Akuntansi Barang adalah unit organisasi yang menyelenggarakan akuntansi barang sesuai ketentuan yang berlaku. 1.2.11. Pembina Umum Barang adalah unit akuntansi BM/KN pada tingkat nasional yang tanggung jawabnya berada pada Presiden yang secara fungsional dikuasakan dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. 1.2.12. Pembina Barang Inventaris (PEBIN) adalah unit akuntansi BM/KN pada tingkat Departemen/Lembaga, yang tanggung jawabnya berada pada Menteri/Pimpinan Lembaga. 1.2.13. Penguasa Barang Inventaris (PBI) adalah unit akuntansi BM/KN pada tingkat Eselon I yang tanggung jawabnya berada pada pejabat Eselon I. 1.2.14. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) adalah unit akuntansi BM/KN pada tingkat Kantor Wilayah atau unit kerja yang setingkat yang tanggung jawabnya berada pada Kepala Kantor Wilayah atau pejabat yang setingkat. 1.2.15. Unit Pengurus Barang (UPB) adalah unit akuntansi BM/KN pada satuan kerja (Kantor/Proyek/Bagian Proyek) yang menguasai, menggunakan dan mengurus Barang yang tanggung jawabnya berada pada Kepala Satuan Kerja/Pimpro/Pimbagpro. 1.2.16. Kantor Akuntansi Regional (KAR) adalah unit organisasi operasional BAKUN di darah. 1.2.17. Kode Barang adalah kode yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan barang berdasarkan jenis dan fungsinya dalam akuntansi BM/KN. 1.2.18. Kode Lokasi adalah kode unit penatausahaan barang dalam akuntansi BM/KN. 1.2.19. Kode Regristrasi adalah suatu kode yang terdiri dari kode klasifikasi barang ditambah dengan tahun perolehan dan kode lokasi barang ditambah dengan nomor urut pendaftaran barang. 1.2.20. Nomor Urut Pendaftaran Barang adalah nomor urut yang menunjukan urutan pendaftaran barang dalam akuntansi BM/KN. 1.2.21. Satuan barang adalah besaran yang digunakan untuk mencatat kwantitas barang dalam akuntansi BM/KN.

1.2.22. Harga Perolehan adalah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh BM/KN hingga siap pakai. 1.2.23. Harga Taksiran adalah merupakan penentuan nilai BM/KN yang dilakukan berdasarkan estimasi harga BM/KN pada suatu saat tertentu, dilakukan apabila harga perolehan BM/KN yang bersangkutan tidak dapat diketahui. 1.2.24. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efesiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai barang tersebut. 1.2.25. Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA) adalah suatu formulir yang digunakan sebagai dasar untuk merekam data barang oleh UPB yang berisi kode lokasi, kode klasifikasi, jenis transaksi, kode kantor, harga (nilai), kondisi dan informasi lain mengenai barang. 1.2.26. Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk pemrosesan data/transaksi. 1.2.27. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) adalah daftar yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi BM/KN yang berada dalam ruangan 1.2.28. Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu kendali yang digunakan untuk mencatat identitas BM/KN berupa tanah, bangunan gedung, serta alat angkutan bermotor. 1.2.29. Daftar Inventaris Lainya (DIL) adalah daftar yang digunakan untuk mencatat BM/KN yang tidak dicatat dalam DIR dan KIB 1.2.30. Buku Inventaris Intrakomptabel adalah buku yang digunakan untuk mencatat BM/KN yang memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara sistematis. 1.2.31. Buku Inventaris Ekstrakomptable adalah buku yang digunakan untuk mencatat BM/KN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang dilakukan secara sitematis. 1.2.32. Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) adalah sarana untuk melaporkan mutasi BM/KN yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap berakhirnya suatu triwulan. 1.2.33. Laporan Tahunan Inventaris (LTI) adalah sarana untuk melaporkan BM/KN yang memenuhi kriteria kapitalisasi pada setiap berakhirnya suatu tahun anggaran.

1.2.34. Laporan Opname Fisik Barang Inventaris (LOFBI) adalah Laporan yang disusun oleh suatu tim opname fisik terhadap BM/KN yang merupakan laporan hasil opname fisik barang pada suatu saat tertentu. 1.2.35. Saldo Awal adalah laporan keadaan BM/KN pada awal pembukuan yang merupakan hasil dari Opname fisik. 1.2.36. Daftar Kondisi Barang (DKB) adalah suatu daftar yang dibuat oleh UPB untuk mencatat jumlah dan kondisi BM/KN pada saat melakukan pengecekan ulang menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. 1.2.37. Arsip Data Komputer (ADK) adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data BM/KN. 1.2.38. Register Transaksi adalah hasil pemrosesan SPPA yang berisi seluruh masukan data dalam periode tertentu. 1.2.39. Register Pengiriman adalah daftar isi ADK yang dikirim dalam bentuk disket atau media penyimpanan digital lainnya.

1.3. Ruang Lingkup Akuntansi BM/KN Akuntansi BM/KN meliputi kegiatan sebagai berikut: 1.3.1. Pembukuan Semua transaksi BM/KN dibukukan ke dalam Buku Inventaris dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: a. BM/KN didaftarkan berdasarkan dokumen sumber (Berita Acara dan dokumen pendukung lainnya); b. BM/KN diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. BM/KN dicatat dalam Buku Inventaris, Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Kartu Inventaris Barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL). 1.3.2. Inventarisasi Inventarisasi dilaksanakan secara berkala dengan melakukan pengecekan fisik BM/KN untuk menjaga keakuratan catatan akuntansi.

1.3.3. Pelaporan Pelaporan BM/KN dilaksanakan secara berjenjang dan berkala.

BAB II STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI AKUNTANSI BM/KN

1.1 Struktur Organisasi 1.1.1. Secara umum, struktur organisasi akuntansi BM/KN ditetapkan sebagai berikut: a. Unit Pengurus Barang (UPB) UPB adalah unit akuntansi BM/KN pada Satuan Kerja (Kantor/Proyek/Bagian Proyek) yang menguasai anggaran sendiri. b. Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) PPBI adalah unit akuntansi BM/KN pada tingkat Kantor Wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai PPBI. c. Penguasa Barang Inventaris (PBI) PBI adalah unit akuntansi BM/KN pada unit organisasi tingkat Eselon I atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai PBI. d. Pembina Barang Inventaris (PEBIN) PEBIN adalah unit Departemen/Lembaga.

akuntansi

BM/KN

pada

tingkat

1.1.2. Penanggung jawab akuntansi BM/KN adalah sebagai berikut: a. Pada UPB

: Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/ Pimpinan Bagian Proyek; b. Pada PPBI : Kepala Kantor Wilayah atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI; c. Pada PBI : Pejabat Eselon I atau Kepala Unit kerja yang ditetapkan sebagai PBI yang kewenangannya dilimpahkan ke Pejabat Eselon II; d. Pada PEBIN : Menteri/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara/ Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang kewenangannya dilimpahkan kepada Pejabat Eselon I.

1.1.3. Di samping sebagai PPBI, PBI atau PEBIN, unit organisasi ini juga melaksanakan fungsi selaku UPB untuk Unit kerjanya. 1.1.4. Setiap unit kerja yang ditetapkan sebagai UPB, PPBI, PBI dan PEBIN wajib melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi tersebut sesuai ketentuan yang telah ditetapkan 1.1.5. Organisasi akuntansi BM/KN pada Departemen/Lembaga ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan

1.2 Bagan Organisasi a. Bagan Organisasi Akuntansi BM/KN pada UPB

KEPALA SATUAN KERJA

PETUGAS VERIFIKASI

OPERATOR KOMPUTER

b. Bagan Organisasi Akuntansi BM/KN pada PPBI

KEPALA KANTOR WILAYAH/PIMPINAN UNIT YANG DITETAPKAN

KABAG. TU/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KASUBAG. PERLENGKAPAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

PETUGAS VERIFIKASI

OPERATOR KOMPUTER

c. Bagan Organisasi Akuntansi BM/KN pada PBI

SEKRETARIS ESELON I (DIRJEN/BADAN/ YANG SETINGKAT)

KABAG. UMUM/PERLENGKAPAN /SETINGKAT YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN

KASUBAG. UMUM/PERLENGKAPAN/ SETINGKAT YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN

PETUGAS VERIFIKASI

OPERATOR KOMPUTER

d.

Bagan Organisasi Akuntansi BM/KN pada PEBIN

SEKJEN DEPARTEMEN/ SEKRETARIS LEMBAGA

KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN

KEPALA BAGIAN YANG MEMBIDANGI PERLENGKAPAN

PETUGAS VERIFIKASI

OPERATOR KOMPUTER

BAB III TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT/PETUGAS PELAKSANA AKUNTANSI BM/KN PADA DEPARTEMEN/LEMBAGA

3.1. Pada Tingkat UPB Tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat/petugas adalah sebagai berikut: 3.1.1. Kepala Proyek

Kantor/Satuan

Kerja/Pimpinan

Proyek/Pimpinan

Bagian

Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian Proyek bertugas sebagai penanggung jawab pelaksanaan akuntansi BM/KN pada tingkat UPB. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor/Satuan Kerja/Pimpinan Proyek/Pimpinan Bagian Proyek mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menunjuk dan menetapkan petugas akuntansi BM/KN , b. Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN pada tingkat UPB, c. Mengusulkan dana untuk keperluan pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN , d. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN di lingkungan UPB, e. Menelaah dan menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem, f. Memantau dan mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana, g. Menelaah dan menandatangani Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL), Buku Inventaris (BI), Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT), dan Laporan Tahunan (LT). h. Menginstruksikan kepada setiap Penanggung jawab Ruangan untuk membuat Daftar Kodisi Barang (DKB) pada setiap akhir tahun anggaran. 3.1.2. Petugas Verifikasi Petugas Verifikasi Akuntansi BM/KN pada tingkat UPB mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memelihara dokumen sumber dan mengarsipkan dokumen akuntansi BM/KN, b. Melaksanakan opname fisik, c. Melakukan registrasi BM/KN , d. Membuat dan memperbarui DIR, KIB, dan DIL, e. Mengirimkan KIB ke PPBI, PBI, dan PEBIN, f. Mengirimkan ADK BM/KN dan Register Pengiriman beserta surat pengantar ke PPBI dalam periode triwulanan,

g. Mengirimkan LMBT dalam periode triwulan dan mengirimkan LT pada akhir tahun anggaran setelah ditandatangani Penanggung jawab UPB ke PPBI. 3.1.3. Operator Komputer Operator Komputer Akuntansi BM/KN pada tingkat UPB mempunyai tugas sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA), Merekam SPPA ke dalam sistem akuntansi BM/KN , Mencetak Register Transaksi, Memverifikasi Register Transaksi dengan SPPA, Melakukan koreksi bila terdapat perbedaan antara SPPA dengan Register Transaksi, Membetulkan data masukan berdasarkan hasil verifikasi, Mencetak LMBT, BI, dan LT, Menggandakan LMBT, dan LT, Membuat konsep surat pengantar untuk pengiriman Arsip Data Komputer (ADK) BM/KN , LMBT, dan LT.

3.2. Pada Tingkat PPBI Tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat/petugas adalah sebagai berikut: 3.2.1. Kepala Kantor Wilayah/Pimpinan Unit yang ditetapkan Kepala Kantor Wilayah/Pimpinan Unit yang telah ditetapkan selaku Penanggungjawab Akuntansi BMKN mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi BM/KN untuk satuan kerja/proyek diwilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kantor Wilayah/Pimpinan Unit yang telah ditetapkan selaku penanggungjawab mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN untuk lingkup wilayahnya; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN di wilayahnya; c. Mengkoordinasikan Penyusunan DUK/DUP untuk mendukung dana pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN; d. Mengarahkan penyiapan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sistem akuntansi BM/KN; e. Memantau pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntansi BM/KN agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN antara UPB, PPBI dengan KAR;

g. Meneliti dan menandatangani Laporan Kegiatan dan surat/memo lainnya untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN; h. Menyampaikan laporan BM/KN triwulanan dan tahunan ke PBI dan KAR.

3.2.2. Kepala Bagian Tata Usaha/Pejabat yang ditunjuk Kepala Kepala Bagian Tata Usaha/pejabat yang ditunjuk selaku Wakil Penanggungjawab mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi BM/KN untuk linkup wilayahnya.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha selaku wakil penanggungjawab mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN; b. Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada PPBI; c. Menyiapkan konsep DUK/DUP untuk dana penyelenggaraan Sistem Akuntansi BM/KN; d. Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan; e. Memonitor pelaksanaan kegiatan akuntansi BM/KN ditingkat PPBI; f. Menyetujui laporan akuntansi BM/KN yang akan didistribusikan. 3.2.3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan/Pejabat yang ditunjuk Kepala sub Bagian Perlengkapan/pejabat yang ditunjuk selaku Pelaksana Penanggungjawab mempunyai tugas melaksanakan Sistem Akuntansi BM/KN untuk lingkup wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perlengkapan selaku Pelaksana Penanggungjawab PPBI mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyiapkan konsep rencana dan jadual pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KNMenyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN berdasarkan target yang ditetapkan oleh BAKUN ; b. Meneliti dan menganalisis laporan BM/KN yang akan didistribusikan; c. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para petugas pelaksana; d. Menjaga hubungan yang harmonis dengan unit dan instansi lainnya sebagi pelaksana Sistem Akuntansi BM/KN; 3.2.4. Petugas Verifikasi Petugas Verifikasi Akuntansi BM/KN pada tingkat PPBI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Memelihara dan mengarsipkan dokumen BM/KN, b. Memutakhirkan KIB berdasarkan informasi perubahan dari UPB,

c. Mengirimkan ADK BM/KN dan Register Pengiriman beserta surat pengantar ke KAR dan PBI dalam periode triwulanan, d. Mengirimkan LMBT dalam periode triwulanan dan mengirimkan LT dalam periode tahunan ke PBI setelah ditandatangani Penanggung jawab PPBI. 3.2.5. Operator Komputer Operator komputer Akuntansi BM/KN pada tingkat PPBI mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memproses ADK dari UPB untuk digabungkan sebagai laporan tingkat PPBI, b. Mencetak LMBT, BI, dan LT tingkat PPBI, c. Menggandakan LMBT, dan LT PPBI, d. Membuat konsep surat pengantar untuk pengiriman ADK BM/KN , LMBT, dan LT ke Kantor Akuntansi Regional (KAR) dan PBI, 3.3. Pada Tingkat PBI Tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat/petugas adalah sebagai berikut: 3.3.1. Sekretaris Eselon I (Ditjen/Badan/Setingkat) Sekretaris Eselon I atau pejabat yang setingkat yang telah ditetapkan selaku Penanggungjawab mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN untuk satuan kerja/proyek dilingkup eselon I. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Eselon I atau pejabat yang setingkat yang telah ditetapkan selaku penanggungjawab mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN untuk lingkup Eselon I; b. Mengkoordinasikan Penyusunan DUK/DUP untuk mendukung dana pelaksanaan sistem akuntansi BM/KN; c. Mengarahkan penyiapan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sistem akuntansi BM/KN; d. Memantau pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntansi BM/KN agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan; e. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN antara UPB, PPBI dilingkungannya; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN dengan Tim pembina BAKUN Pusat; g. Menyampaikan laporan BM/KN triwulanan dan tahunan ke Menteri/Ketua Lembaga.

3.3.2. Kepala Bagian Umum/Perlengkapan/Setingkat perlengkapan

yang membidangi

Kepala Bagian Umum/Perlengkapan/Setingkat yang membidangi perlengkapan yang ditunjuk selaku Wakil Penanggungjawab mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi BM/KN untuk lingkup Eselon I. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Bagian Perlengkapan/pejabat yang membidangi perlengkapan selaku wakil penanggungjawab mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN; b. Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada PBI; c. Menyiapkan konsep DUK/DUP untuk dana penyelenggaraan Sistem Akuntansi BM/KN; d. Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan; e. Memonitor pelaksanaan kegiatan akuntansi BM/KN dilingkungan PBI; f. Menyetujui laporan akuntansi BM/KN yang akan didistribusikan. 3.3.3. Kepala Sub Bagian Umum/Perlengkapan/Setingkat yang membidangi perlengkapan Kepala sub Bagian Umum/Perlengkapan/Setingkat yang membidangi perlengkapan yang ditunjuk selaku Pelaksana Penanggungjawab mempunyai tugas melaksanakan Sistem Akuntansi BM/KN untuk lingkup Eselon I. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perlengkapan/Pejabat yang membidangi perlengkapan selaku Pelaksana Penanggungjawab PBI mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyiapkan konsep rencana dan jadual pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KNMenyiapkan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN berdasarkan target yang ditetapkan oleh BAKUN ; b. Meneliti dan menandatangani Laporan Kegiatan dan surat/memo lainnya untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN; c. Meneliti dan menganalisis laporan BM/KN yang akan didistribusikan; d. Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para petugas pelaksana; e. Menjaga hubungan yang harmonis dengan unit dan instansi lainnya sebagi pelaksana Sistem Akuntansi BM/KN; 3.3.4. Petugas Verifikasi Petugas Verifikasi pada tingkat PBI mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas selaku petugas verifikasi BM/KN pada tingkat UPB untuk Kantor yang bersangkutan;

b. Memutakhirkan KIB berdasarkan informasi perubahan dari UPB; c. Membuat konsep surat pengantar untuk pengiriman ADK BM/KN , LMBT, dan LT ke PEBIN; d. Mengirimkan ADK BM/KN dan Register Pengiriman beserta surat pengantar ke PEBIN dalam periode triwulanan; e. Mengirimkan LMBT-PBI dalam periode triwulan dan mengirimkan LTPBI ke PEBIN pada akhir tahun anggaran setelah ditandatangani Penanggung jawab PBI. 3.3.5. Operator Komputer Operator komputer akuntansi BM/KN pada tingkat PBI mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memproses ADK dari PPBI untuk digabungkan menjadi ADK BM/KN tingkat PBI; b. Mencetak LMBT, BI, dan LT tingkat PBI; c. Menggandakan LMBT dan LT PBI. 3.4. Pada Tingkat Pembina Barang Inventaris (PEBIN) Tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat/petugas adalah sebagai berikut: 3.4.1. Sekretaris Jenderal/Setingkat Sekretaris Jenderal atau pejabat yang setingkat yang telah ditetapkan selaku Penanggungjawab mempunyai tugas membina pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN untuk lingkup Departemen/Lembaga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Jenderal atau pejabat yang setingkat yang telah ditetapkan selaku penanggungjawab mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN dilingkungan Departemen/Lembaga; b. Menyusun dan menyiapkan DUP atau DUK untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN dilingkungan Departemen/Lembaga; c. Menyiapkan usulan organisasi dan uraian tugas bagi seluruh Unit Akuntansi BM/KN ditingkat Pusat maupun Daerah; d. Menyusun Penyiapan para petugas pelaksana Sistem Akuntansi BM/KN; e. Memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi BM/KN ditingkat Pusat maupun daerah menyangkut hubungan kerja,personalia,biaya,peralatan dan perlengkapan serta hal-hal administratif lainnya; f. Memantau pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN pada antara UPB, PPBI dan PBI dilingkungan departemen/Lembaga; g. Melakukan Pembinaan atas pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN pada UPB, PPBI dan PBI dilingkungan Departemen/Lembaga; h. Mengkoordinasikan pembuatan laporan BM/KN dan menyampaikan laporan BM/KN triwulanan dan tahunan ke Menteri Keuangan Cq. BAKUN.

3.4.2. Kepala Biro Perlengkapan/Pejabat yang membidangi perlengkapan Kepala Biro Perlengkapan/Pejabat yang membidangi perlengkapan ditunjuk selaku Wakil Penanggungjawab mempunyai tugas membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan akuntansi BM/KN pada tingkat Departemen/Lembaga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Perlengkapan/pejabat yang membidangi perlengkapan selaku wakil penanggungjawab mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN lingkup Departemen/Lembaga; b. Mengkoordinasikan penyiapan organisasi akuntansi BM/KN sebagai pelaksana Sistem Akuntansi BM/KN; c. Mengkoordinasikan penyusunan DUK/DUP untuk mendukung dana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN; d. Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan; e. Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi BM/KN sesuai rencana yang telah ditetapkan; f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN dengan Tim pembina BAKUN g. Menyetujui Laporan BM/KN yang akan didistribusikan. 3.4.3. Kepala Bagian Perlengkapan/pejabat yang membidangi perlengkapan Kepala Bagian Perlengkapan/pejabat yang ditunjuk selaku Pelaksana Penanggungjawab mempunyai tugas melaksanakan Sistem Akuntansi BM/KN untuk lingkup Departemen/Lembaga serta membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN baik di Pusat maupun Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perlengkapan/Pejabat yang membidangi perlengkapan selaku Pelaksana Penanggungjawab PEBIN mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Menyusun rencana pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN dilingkungan Departemen/Lembaga; b. Menyusun dan menyiapkan DUP atau DUK untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN dilingkungan Departemen/Lembaga ; c. Menyiapkan usulan organisasi dan uraian tugas bagi seluruh unit organisasi akuntansi BM/KN ditingkat Pusat maupun Daerah; d. Menyusun penyiapan para petugas pelaksana Sistem Akuntansi BM/KN i. Memberikan petunjuk kepada unit organisasi akuntansi BM/KN ditingkat Pusat maupun daerah menyangkut hubungan kerja, personalia, biaya, peralatan dan perlengkapan serta hal-hal administratif lainnya; e. Memantau pelaksanaan Sistem Akuntansi BM/KN pada antara UPB, PPBI dan PBI dilingkungan Departemen/Lembaga; f. Meneliti dan menganalisis laporan BM/KN untuk didistribusikan;

3.4.4. Petugas Verifikasi Petugas Verifikasi Akuntansi BM/KN pada tingkat PEBIN mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: a. Melaksanakan tugas UPB untuk Kantor yang bersangkutan, b. Memutakhirkan KIB berdasarkan informasi perubahan dari UPB, c. Mengirimkan LMBT dalam periode triwulan ke Departemen Keuangan (cq. BAKUN) setelah ditandatangani Penanggung jawab PEBIN, d. Mengirimkan LT-PEBIN ke Departemen Keuangan (cq. BAKUN dan Direktorat Jenderal Anggaran), BPK, Satuan Pengawas Intern Departemen/Lembaga terkait setelah ditandatangani Penanggung jawab PEBIN. 3.4.5. Operator Komputer Operator Komputer Akuntansi BM/KN pada tingkat PEBIN mempunyai tugas sebagai berikut: a. Memproses ADK BM/KN dari PBI untuk digabungkan sebagai laporan tingkat PEBIN, b. Mencetak LMBT, BI, dan LT tingkat PEBIN, c. Menggandakan LMBT, dan LT PEBIN, d. Membuat konsep surat pengantar untuk pengiriman LMBT dan LT,

BAB IV SISTEM AKUNTANSI BM/KN

4.1 Dokumen Sumber Akuntansi BM/KN Dokumen yang digunakan dalam akuntansi BM/KN dan menjadi dasar dalam pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban BM/KN adalah : a. Pembelian Dokumen sumber adalah Berita Acara Serah Terima Barang yang disertai dokumen pendukung sebagai berikut: § Surat Perintah Membayar (SPM); § Surat Perintah Kerja (SPK); § Kontrak Kerja; § Faktur pembelian § Kuitansi. b. Sumbangan masuk, Hibah masuk, Transfer masuk, Trasfer keluar Dokumen sumber yang digunakan adalah Berita Acara Serah Terima Barang c. Penghapusan, Dokumen Sumber yang digunakan adalah SK.Penghapusan. 4.2 Akuntansi barang Pada Tingkat UPB 4.2.1 Perangkat/formulir Akuntansi Setiap formulir yang dibuat dalam akuntansi BM/KN harus dapat ditelusuri dan dibandingkan dengan formulir akuntansi BM/KN lainnya. Akuntansi barang pada tingkat UPB menggunakan perangkat/formulir sebagai berikut: a. Label Barang b. Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA) c. Kartu Inventaris Barang (KIB) d. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) e. Daftar Inventaris Lainnya (DIL) f. Daftar Kondisi Barang (DKB) g. Buku Inventaris Ekstrakomptabel (BI Ekstrakomptabel) h. Buku Inventaris Intrakomptabel (BI Intrakomptabel) i. Laporan Mutasi Barang Triwulan (LMBT) j. Laporan Tahunan (LT) 4.2.2 Prosedur Akuntansi

No. 1

Uraian Pencatatan saldo awal · Berdasarkan inventarisasi mengikhtisarkan data setiap barang ke dalam SPPA.

No.

Uraian · Meminta tanda tangan penanggung jawab UPB/Pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pengesahan atas SPPA. · Merekam SPPA kedalam program sistem akuntansi BM/KN. · Membuat/memperbaharui: - KIB apabila barang tersebut termasuk jenis barang berupa tanah, Bangunan, Alat Angkutan Bermotor, atau Alat Persenjataan. - DIR untuk barang yang ditempatkan dalam suatu ruangan - DIL untuk barang yang tidak dicatat dalam KIB maupun DIR. · Mencetak Register transaksi. · Memverifikasi Register Transaksi dengan SPPA. · Melakukan koreksi bila terdapat perbedaan antara SPPA dengan Register Transaksi. · Mencetak BI saldo awal. · Meminta pengesahan Penanggung jawab Unit Pengurus Barang atas BI saldo awal. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman BI saldo awal dan KIB. · Mengirimkan cetakan dan ADK BI saldo awal ke PPBI. · Mengirimkan salinan KIB ke setiap unit organisasi Akuntansi BM/KN · Mengarsipkan salinan BI saldo awal, KIB, DIR, dan DIL secara teratur dan baik.

2

3.

Pencatatan mutasi barang, · Berdasarkan dokumen sumber mengikhtisarkan data untuk setiap barang ke dalam SPPA. · Meminta tanda tangan penanggung jawab Unit Pengurus Barang sebagai bukti pengesahan atas SPPA. · Merekam SPPA kedalam program sistem akuntansi BM/KN · Mencetak Register transaksi · Memverifikasi Register Transaksi dengan SPPA · Melakukan koreksi bila terdapat perbedaan antara SPPA dengan Register transaksi · Mencetak LMBT pada akhir triwulan · Meminta pengesahan Penanggung jawab UPB atas LMBT. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LMBT. · Menyampaikan cetakan dan ADK LMBT ke PPBI, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. · Mengarsipkan salinan LMBT secara teratur dan baik. Pencatatan akhir tahun anggaran, · Menginstruksikan kepada setiap Penanggungjawab Ruangan untuk membuat DKB berdasarkan pengecekan ulang barang-barang yang berada di ruangan masing-masing.

No.

Uraian · Mengisi kondisi barang dalam LT berdasarkan DKB yang diterima dari Penaggungjawab Ruangan · Mencetak BI Intrakomptabel dan BI Eksatra komptable. · Mencetak LT. · Meminta persetujuan Penanggung jawab UPB atas LT. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LT. · Menyampaikan LT ke PPBI selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. · Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, BI Intra Komptabel, DKB, dan LT secara teratur dan baik.

4.3 Akuntansi Barang Pada Tingkat PPBI

4.3.1 Perangkat/formulir Akuntansi Akuntansi barang pada tingkat PPBI menggunakan perangkat/formulir sebagai berikut: a) Kartu Inventaris Barang (KIB) yang diterima dari UPB b) Buku Inventaris (BI) c) Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) d) Laporan Tahunan (LT)

4.3.2 Prosedur Akuntansi

No.

Uraian Pada saat pencatatan saldo awal · Menggabungkan BI saldo awal setiap UPB

· Meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas BI saldo awal. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman BI saldo awal. · Menyampaikan cetakan dan ADK BI saldo awal ke PBI dan KAR. · Mengarsipkan salinan BI saldo awal secara teratur dan baik. 2

Pencatatan akhir triwulan, · Menggabungkan LMBT Intrakomptabel.

yang

diterima

dari

UPB

ke

dalam

BI

No.

Uraian · · · ·

3

Mencetak LMBT Meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas LMBT. Membuat Surat Pengantar untuk pengiriman LMBT. Menyampaikan cetakan dan ADK LMBT ke PBI dan KAR, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. · Mengarsipkan salinan LMBT secara teratur dan baik. Pencatatan akhir tahun anggaran, · Mencetak BI Intrakomptabel. · Mencetak LT. · Meminta pengesahan Penanggung jawab PPBI atas LT. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LT. · Menyampaikan cetakan LT ke PBI dan KAR, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. · Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, dan LT secara teratur dan baik.

4.4 Akuntansi Barang Pada Tingkat PBI

4.4.1 Perangkat/formulir Akuntansi Akuntansi barang pada tingkat PBI menggunakan perangkat/formulir sebagai berikut: a) Kartu Inventaris Barang (KIB) yang diterima dari UPB b) Buku Inventais (BI) c) Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT) d) Laporan Tahunan (LT)

4.4.2 Prosedur Akuntansi

No.

Uraian

2

Pencatatan akhir triwulan, · Menggabungkan LMBT yang diterima dari PPBI ke dalam BI Intrakomptabel. · Mencetak LMBT · Meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atas LMBT. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LMBT. · Menyampaikan cetakan dan ADK LMBT ke PEBIN dan KAR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

No.

Uraian · Mengarsipkan salinan LMBT secara teratur dan baik. Pencatatan akhir tahun anggaran, · Mencetak BI Intrakomptabel. · Mencetak LT. · Meminta pengesahan Penanggung jawab PBI atas LT · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LT · Menyampaikan cetakan LT ke PEBIN dan KAR, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. · Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel dan LT secara teratur dan baik.

3

4.5 Akuntansi Barang Pada Tingkat PEBIN

4.5.2

Perangkat/formulir Akuntansi Akuntansi barang pada tingkat PEBIN menggunakan perangkat/formulir sebagai berikut: a) Kartu Inventaris Barang (KIB) b) Buku Inventaris (BI) c) Laporan Mutasi Barang Triwulanan d) Laporan Tahunan (LT)

4.5.3 Prosedur Akuntansi

No.

Uraian

1

Pencatatan akhir triwulan, · Menggabungkan LMBT yang diterima dari PBI ke dalam BI Intrakomptabel. · Mencetak LMBT. · Meminta pengesahan Penanggung jawab PEBIN atas LMBT. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LMBT. · Menyampaikan cetakan LMBT ke PEBIN, paling lambat 40 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. · Mengarsipkan salinan LMBT secara teratur dan baik. Pada akhir tahun anggaran, · Mencetak BI Intrakomptabel. · Mencetak LT. · Meminta persetujuan Penanggung jawab PBI atas LT. · Membuat surat pengantar untuk pengiriman LT. · Menyampaikan cetakan LT ke Menteri Keuangan cq. Kepala BAKUN dan

3

No.

Uraian tembusannya kepada Kepala Satuan Pengawas Intern, Ketua BPK, dan Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya 60 (empat puluh lima) hari setelah berakhirnya tahun anggaran. · Mengarsipkan salinan BI Intrakomptabel, dan LT secara teratur dan baik.

4.6 Sistem Akuntansi Persediaan 4.6.1 Pencatatan Persediaan 1.

Persediaan dicatat dalam Kartu Persediaaan Barang (KPB) untuk setiap jenis barang persediaan.

2.

Kartu Persediaan Barang dikelola tersendiri oleh petugas yang menangani persediaan.

4.6.2 Pelaporan Barang Persediaan 1.

Persediaan yang dicatat dalam Kartu Persediaan Barang (KPB) pada akhir tahun anggaran direkap dalam Kartu Rekap Persediaan (KRP) untuk mendapatkan jumlah barang persediaan keseluruhan.

2.

Nilai satu jenis persediaan yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran adalah sebesar saldo perjenis persediaan di kalikan dengan harga pembelian terakhir.

3.

Jumlah dan nilai barang persediaan dilaporkan pada akhir tahun dengan menggunakan LMBT IV atau LMBT yang terakhir dalam tahun anggaran yang bersangkutan

4.7. Inventarisasi

4.7.1 Tujuan Inventarisasi Tujuan Inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah, nilai/harga, kondisi dan keberadaan seluruh barang inventaris secara nyata yang dimiliki/ dikuasai oleh UPB dalam rangka tertib administrasi perlengkapan.

4.7.2 Inventarisasi dilakukan oleh UPB sekali dalam 2 (dua) tahun anggaran.

4.7.3 Tahapan Dalam Melaksanakan Inventarisasi 4.7.3.1 Persiapan Inventarisasi Langkah-langkah dalam persiapan inventarisasi: a.

Pembentukan Tim Inventarisasi.

b.

Pembagian tugas.

c.

Pengumpulan buku catatan/dokumen dan laporan yang sudah pernah dibuat.

d.

Persiapan blangko label sementara.

e.

Pembuatan

denah,

pemberian

nomor

dan

penentuan

penanggungjawab ruangan. f.

Menyiapkan formulir Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).

g.

Penjelasan prosedur pengisian formulir.

h.

Pelaksanaan Inventarisasi.

4.7.3.2 Proses pelaksanaan inventarisasi: a.

Pengelompokkan barang dan menghitung jumlah barang

b.

Menilai kondisi barang dengan kriteria baik, rusak ringan atau rusak berat.

c.

Menempelkan

lebel

registrasi

sementara

pada

barang

inventarisasi yang telah dihitung dan tahun perolehan. d.

Memasukkan hasil Inventarisasi kedalam formulir LHI.

e.

Membukukan Hasil Inventarisasi kedalam BI, DIR, KIB dan DIL.

BAB V PERANGKAT/ FORMULIR AKUNTANSI BM/KN

5.1. Klasifikasi dan Kodefikasi BM/KN Klasifikasi dan Kodefikasi BM/KN dilakukan dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/KMK.018/1999 tanggal 14 Januari 1999 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi BM/KN

5.2

Kapitalisasi BM/KN Akuntansi BM/KN dilakukan dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/KM.12/2001 tanggal 18 Mei 2001 tentang Pedoman Kapitalisasi BM/KN Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah khususnya mengenai Nilai BM/KN yang dicatat, dibukukan, dan dilaporkan sebagai BM/KN.

5.3

Kode lokasi Kode lokasi terdiri dari 14 (empat belas) digit yang memuat kode PEBIN, PBI, PPBI dan UPB, yang bertujuan untuk mengidentifikasi unit penanggungjawab dalam akuntans BM/KN dengan susunan sebagai berikut: XX . XX . XX . XXXXXX . XX

Kode Bagian Proyek untuk UPB Proyek UPB PPBI PBI PEBIN · Kode PEBIN, mengacu kepada kode Bagian Anggaran instansi yang menguasai barang. · Kode PBI, mengacu kepada kode unit eselon I pada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

· Kode PPBI, mengacu kepada kode kantor wilayah, atau kode unit kerja yang ditetapkan sebagai PPBI. · Kode UPB, mengacu kepada kode satuan kerja yang tercantum pada DIK untuk unit kantor, kode DIP untuk unit Proyek. · Kode UPB Bagian Proyek untuk UPB Bagian Proyek mengacu kepada kode satuan kerja yang tercantum pada kode DIP untuk Bagian Proyek · Tahun diisi dengan tahun perolehan barang Untuk organisasi Penatausahaan barang yang tidak menggunakan anggaran negara atau yang mengelola dana sendiri (swadana), kode lokasi dapat ditentukan dengan mempergunakan kode tersendiri setelah mendapat persetujuan BAKUN.

5.4

Kode barang Untuk mengidentifikasikan satu jenis barang ditinjau dari klasifikasi dan kodefikasi BM/KN digunakan kombinasi angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit dengan susunan sebagai berikut : X.

XX . XX .

XX .

XXX .

Sub-Sub Kelompok Barang Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang Pengelompokan/klasifikasi barang seperti tersebut diatas berhubungan dengan sistem akuntansi barang pada masing-masing jenjang organisasi penatausahaan barang. Pada tingkat UPB, jenis barang diklasifikasikan ke dalam sub-sub kelompok barang, pada tingkat PPBI diklasifikasn ke dalam sub kelompok barang, dan pada tingkat PBI dan PEBIN diklasifikasikan ke dalam kelompok barang.

5.5

Kode Regristrasi Kode Regristrasi yang di tempelkan pada BM/KN barang terdiri dari Logo Departemen/Lembaga, Kode Lokasi (beserta tahun perolehannya)

dan kode

barang (beserta nomor urut pendaftarannya).

Bagan Kode Regristrasi : PEBIN PBI PPBI UPB Kode Bagian Proyek untuk UPB Proyek Tahun Perolehan XX . X .

XX .

XX .

XX . XX .

XXXXXX.XX . XX . XXXX XX .

XXX . XXXXXX Nomor Urut Pendaftaran Sub-Sub Kelompok Brg Sub Kelompok Barang Kelompok Barang Bidang Barang Golongan Barang

Contoh : Pada tahun anggaran 2000 Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan melakukan pembelian Mesin Tik Manual

Portable. Pada saat

perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Mesin Tik Manual Portable yang dikuasai UPB adalah 000037. Berdasarkan hal tersebut UPB dapat memberikan Label Barang sbb;

LOGO DEP/LEM

15. 01. 00. 231421. 00. 2000 2. 05. 01. 010. 001. 000038

5.6

Penentuan Kondisi Barang 5.6.1 Barang Bergerak a. Baik (B)

: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik

b. Rusak Ringan (RR)

: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik.

Untuk

berfungsi

dengan

baik

memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok. c. Rusak Berat (RB)

: Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan

besar/penggantian

bagian

utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis

untuk

diadakan

perbaikan/

rehabilitasi. 5.6.2 Barang Tidak Bergerak a. Tanah 1). Baik (B)

: Apabila

kondisi

tanah

tersebut

siap

dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. 2). Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan

dan

masih

pengolahan/perlakuan pengeringan,

pengurugan,

memerlukan (misalnya perataan

dan

pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. 3). Rusak Berat (RB)

: Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b. Jalan dan Jembatan 1). Baik (B)

: Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik

2). Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya. 3). Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar. c. Bangunan 1). Baik (B)

: Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

2). Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan

pemeliharaan

rutin

dan

perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama. 3). Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi. 5.7

Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) – Form AK. 1.04 a. Penjelasan Umum. 1). Inventarisasi dilakukan oleh UPB dan hasilnya dituangkan dalam LHI per sub-sub kelompok barang 2). Inventarisasi dibuat untuk mengetahui jumlah/nilai/harga, kondisi dan keberadaan

seluruh

barang

inventarisasi

secara

nyata/fisik

yang

dimiliki/dikuasai oleh UPB. 3). LHI dibuat oleh Tim Inventarisasi yang dibentuk oleh Penanggungjawab UPB.

4). LHI dibuat 4 (empat) rangkap yaitu: a)

1 (satu) rangkap asli untuk UPB yang bersangkutan

b) 1 (satu) rangkap untuk PPBI c)

1 (satu) rangkap untuk PBI

d) 1 (satu) rangkap untuk PEBIN

b. Cara Pengisian 1).

Sebelah kanan atas

: Diisi dengan nomor urut halaman. Nama dan kode sub-sub kelompok barang sesuai dengan daftar kode barang.

2).

Sebelah kiri atas

: ……………….…....

: Nama UPB

Diisi dengan nama kantor/satuan kerja/ proyek/bagian proyek : ……………………....

Kode UPB

Diisi dengan nama Kantor/Satuan Kerja dan kode UPB diisi dengan kode lokasi UPB yang bersangkutan. 3).

Sebelah kanan bawah : Ditandatangani oleh Tim Inventarisasi.

4).

Sebelah Kiri bawah

: Diketahui

dan

ditandatangani

oleh

penanggung jawab UPB. 5).

Lajur 1

: Diisi dengan nomor urut pencatatan.

6).

Lajur 2

: Diisi dengan nama ruangan.

7).

Lajur 3

: Diisi dengan nomor kode ruangan.

8).

Lajur 4

: Diisi dengan nama barang.

9).

Lajur 5

: Diisi

dengan

merek/type

barang

yang

bersangkutan. 10). Lajur 6

: Diisi dengan tahun perolehan barang.

11). Lajur 7

: Diisi dengan nomor urut pendaftaran barang.

12). Lajur 8

: Diisi jumlah barang.

13). Lajur 9

: Diisi harga menurut dokumen pengadaan, harga taksiran dan atau harga perolehan.

14). Lajur 10,11,12

: Diisi dengan jumlah barang sesuai dengan kondisi barang waktu pemeriksaan.

15). Lajur 13

: Diisi keterangan yang dianggap perlu

untuk

melengkapi data barang bersangkutan. 5.8

Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA)

Surat Pemberitahuan Pencatatan Aset (SPPA) terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu : 5.8.1

SPPA A – Form AK. 1.05.01, yaitu formulir yang digunakan untuk informasi perolehan aset. Jenis perolehan tersebut adalah : a. Saldo awal yaitu: Nilai Awal aset tetap pada saat sistem akuntansi aset tetap yang dikomputerisasi diimplementasikan di instansi UPB berdasarkan hasil opname fisik dan atau berdasarkan Buku Inventaris. (100) b. Pembelian yaitu: Pengadaan aset tetap yang siap dipakai dengan pembayaran tunai/kredit sesuai dengan ketentuan yang ada. (101) c. Transfer masuk yaitu: Penerimaan aset tetap dari UPB yang lain dari satu instansi. (102) d. Pertukaran Masuk yaitu: Tukar menukar aset tetap antar UPB. (103)Sumbangan Masuk yaitu: Menerima aset tetap dari instansi lain (dalam pemerintah pusat)/pihak ketiga. (104) e. Rampasan yaitu Aset tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. (105) f. Penyelesaian Bangunan: Bangunan/ Gedung dan aset tetap lainnya yang dibangun/dibuat dengan dana APBN (termasuk BLN) yang telah diserahterimakan dengan berita acara serah terima. (106) g. Reklasifikasi Masuk yaitu: Pembukuan aset tetap pada catatan pembukuan karena perubahan klasifikasi. (308) h. Pembatalan penghapusan: Pembukuan kembali aset yang sebelumnya telah dihapuskan/dikeluarkan dari pembukuan. (107)

Dalam pemilihan transaksi perolehan aset pada formulir SPPA A hanya dengan memberikan tanda check mark (V) sesuai transaksi perolehan di depan salah satu jenis perolehan.

5.8.2

SPPA B - Form AK. 1.05.02, yaitu formulir yang dipergunakan untuk informasi perubahan aset Jenis perubahan aset tersebut adalah: a.

Penurunan Nilai yaitu: Pengurangan nilai aset antara lain akibat pelebaran jalan atau bencana alam sehingga hilangnya sebagian nilai aset. (201)

b. Perbaikan Aset yaitu: Pergantian dari sebagian aset tetap berupa renovasi,rehabilitasi

dan

Up

grade

sehingga

mengakibatkan

peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur. Biaya pemeliharaan tidak termasuk kode ini. (202) c.

Koreksi Keluar yaitu: Pembatalan pembukuan aset tetap karena kesalahan pembukuan ( 401)

d. Koreksi Masuk yaitu: Pembukuan kembali aset tetap karena kesalahan pembukuan. (402) e.

Angsuran yaitu: dalam pembayaran pengadaan aset dilakukan per termin, tetapi selama barang tersebut belum diserahkan berarti tidak perlu dibukukan.(203)

Dalam pemilihan transaksi perubahan aset tetap pada formulir SPPA B hanya dengan memberikan tanda check mark (V) sesuai transaksi perubahan aset di depan salah satu jenis perubahan aset.

5.8.3

SPPA C - Form AK. 1.05.03,

yaitu formulir yang dipergunakan

untuk

informasi penghapusan aset. Jenis penghapusan aset yaitu : a.

Penghapusan yatu: peniadaan catatan pembukuan aset tetap karena rusak berat, berlebih, hilang dsb, berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan (301).

b.

Pembuangan yaitu: tindak lanjut dari peniadaan catatan pembukuan aset tetap karena barang tersebut rusak berat sehingga harus dibuang dengan

mengeluarkan

biaya

berdasarkan

Surat

Keputusan

Penghapusan (302). c.

Transfer Keluar yaitu: Pemindahan aset tetap kepada UPB lain dalam satu instansi. (303)

d.

Pertukaran Keluar yaitu: Pengeluaran aset dari pembukuan karena tukar menukar antar instansi. (304)

e.

Sumbangan Keluar yaitu: Memberikan aset ke instansi lain (dalam pemerintah pusat)/pihak ketiga (diluar pemerintah). (305)

f.

Penjualan yaitu: Peniadaan catatan pembukuan aset tetap karena aset tersebut dijual berdasarkan SK Penghapusan. (306)

g.

Reklasifikasi Keluar yaitu: Pengeluaran aset tetap dari catatan pembukuan karena perubahan klasifikasi. (307).

Dalam pemilihan jenis penghapusan pada formulir SPPA C hanya dengan memberikan tanda trade mark (V) sesuai transaksi penghapusan di depan salah satu jenis penghapusan.

5.8.4

Cara Pengisian SPPA

No

Elemen-elemen Data

Kegiatan

1. Kode Kantor/Proyek

Tulis kode kantor/proyek

2. No. Aset Awal

Tulis nomor awal aset.

3. No. Aset Akhir

Tulis nomor akhir aset.

4. Tgl. Aset Efektif

Tulis tanggal saat aset efektif.

5. Uraian Aset

Tulis uraian aset.

6. No. Dokumen

Tulis 3 digit nomor dokumen yang ditunjukkan oleh setiap dokumen dari SPPA.

7. Diisi Oleh

Tulis nama yang mengisi

8. Tanggal

Tulis tanggal saat dilengkapi

9. Disetujui Oleh

Tulis nama yang menyetujui

10. Tgl. Disetujui

Tulis tanggal persetujuan SPPA.

11. PEBIN

Tulis kode PEBIN dimana aset berada.

12. PBI

Tulis kode PBI dimana aset berada.

13. PPBI

Tulis kode PPBI dimana aset berada.

14. UPB

Tulis kode UPB dimana aset berada.

15. Bagian Proyek

Tulis Kode Bagian Proyek untuk UPB Proyek

16. Kode Golongan

Tulis kode klasifikasi golongan dari aset.

17. Kode Bidang

Tulis kode klasifikasi Bidang dari aset.

18. Kode Kelompok

Tulis kode klasifikasi kelompok dari aset

19. Kode Sub Kelompok

Tulis kode klasifikasi sub kelompok dari aset

20.

Kode Sub-sub Kelompok

21. Jenis Transaksi 22. Kondisi Aset 23. No.SPM/No.Ref. 24. Jumlah SPM

Tulis kode klasifikasi sub-sub Kelompok dari aset Tandailah salah satu dari jenis transaksi aset dari aset Tetapkan kondisi dari aset Tulis nomor SPM atau nomor dokumen referensi lainnya berdasrkan transaksi yang ada Tulis jumlah SPM aset berdasarkan SPM atau

dokumen referensi lainnya. 25. Tanggal SPM

lainnya

26. Kuantitas

Tulis jumlah kuantitas aset

27. Nilai per unit

Tulis harga per unit dari aset

28. Nilai Total

Tulis harga total dari aset

29. Nama Suplier

Tulis pemasok penjual dari aset yang dibeli

30. No. Faktur

Tulis Nomor faktur berdasrkan transaksi yang ada

31. Merk/Type

Tulis Tulis Type/Merk Aset

32. Lokasi Fisik Aset

Tulis lokasi fisik aset

33. Keterangan

5.9

Tulis tanggal SPM atau tanggal dokumen referensi

Tulis keterangan yang berhubungan dengan transaksi aset

34. No. SK

Tulis nomor SK yang menjadi dasar modifikasi aset

35. Tanggal SK

Tulis tanggal SK yang menjadi dasar modifikasi aset

36. Tanggal Penghapusan

Tulis tanggal penghapusan aset

Petunjuk Pengisian Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah –Form AK.1.06.01 a. Penjelasan Umum 1.

2. 3. 4. 5.

KIB Tanah dibuat sebanyak 4 (empat) lembar oleh setiap Kantor/Satuan Kerja/Proyek selaku UPB yang terdiri dari : KIB Lembar Pertama untuk UPB yang bersangkutan KIB Lembar Kedua dikirim ke PPBI KIB Lembar Ketiga dikirim ke PBI. KIB Lembar Keempat ke PEBIN KIB Tanah hanya dibuat satu kali oleh UPB KIB Tanah dibuat per sertifikat/akte jual beli/girik/bukti lainnya. Tanah yang belum dibuatkan KIB dan tanah hasil perolehan selanjutnya dibuatkan KIB dengan berpedoman kepada petunjuk ini. KIB Tanah dibuat dalam sub-sub kelompok. Setiap terjadi perubahan dan hal-hal yang penting lainnya yang menyangkut Tanah tersebut, UPB harus mencatatnya pada Catatan Mutasi/Perubahan di bagian belakang KIB, dan adanya perubahan tersebut harus diberitahukan kepada PPBI, PBI, dan PEBIN dengan cara mengirimkan Copy KIB

6.

tersebut, sehingga PPBI, PBI, dan PEBIN dapat mencatat adanya perubahan tersebut pada bagian belakang KIB yang ada padanya. KIB Tanah ditandatangani oleh pejabat pelaksana penatausahaan barang dan disetujui serta ditandatangani oleh atasan langsung pejabat pelaksana penatausahaan barang dan distempel dinas.

b. Cara Pengisian No 1. 2.

Elemen Data Departemen/Lembaga Sebelah kanan atas § Nomor KIB § Nomor Kode Barang

3.

4

5. 6. 7. 8. 9.

10. 11.

12.

Tengah § Bidang § Kelompok § Sub kelompok § Sub-sub kelompok Sebelah kiri § Kode UPB § Nama UPB I. Unit Barang Luas tanah seluruhnya

Pengisian diisi dengan urain Departemen/Lembaga · ·

· · · · · ·

diisi dengan nomor urut KIB Tanah pada UPB, dimulai dari 001 dan seterusnya. diisi dengan kode per sub-sub kelompok barang. telah diisi dengan TANAH diisi dengan nama kelompok barang. diisi dengan nama sub kelompok barang. diisi dengan nama sub-sub kelompok barang. diisi dengan kode UPB diisi dengan nama UPB

Diisi luas tanah dengan nama satuan meter persegi Luas tanah untuk bangunan Diisi sesuai dengan luas tanah yang telah digunakan untuk bangunan. Luas tanah untuk sarana Diisi dengan tanah yang lingkungan telah lingkungan digunakan untuk sarana lingkungan. Luas tanah kosong Diisi dengan luas sisa tanah yang masih kosong/belum dimanfaatkan. Lokasi Diisi dengan Alamat lengkap, yang menunjukkan lokasi tanah pada Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Jalan, RT/RW. Tanda-tanda batas tanah Diisi tanda-tanda batas tanah sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur. Surat-surat hak atas tanah Diisi dengan nomor dan tanggal sertifi-kat/akte jual beli/girik/bukti lainnya

II. Pengadaan Cara perolehan

Diisi dengan an/pembelian

pembebasan/hibah/pertukar-

13.

Dari

14.

Tanggal perolehan

15.

Harga perolehan per meter

16. 17.

Harga perolehan seluruhnya Dasar Harga

18.

Sumber dana

19.

III. Unit Pemakai Nama unit

20. 21. 22.

Alamat IV. Catatan Pengisi Diisi tanggal Nama

23.

Jabatan Struktural

24.

Tanda tangan dan stempel

25. 26.

Disetujui tanggal Nama

27.

Jabatan

28.

Tanda tangan dan stempel

Diisi sesuai dengan nama orang/badan/ instansi dari mana diperoleh tanah tersebut. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan. Diisi dengan harga tanah tiap 1meter persegi pada saat tanah tersebut diperoleh. Diisi dengan harga tanah seluruhnya. Diisi dengan harga perolehan. Apabila harga tanah tidak diketahui, maka harga taksiran didasarkan atas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga taksiran bersumber dari harga pada saat tanah tersebut ditaksir. Diisi dengan : · APBN dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIP/SKO atau; · Non APBN/ sumber dana lainnya. Diisi dengan nama unit menggunakan tanah tersebut. Diisi dengan alamat

yang

memakai/

Diisi dengan tanggal pembuatan KIB Diisi dengan nama pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/kekayaan negara pada UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama jabatan pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik/kekayaan negara pada UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan pejabat pelaksana yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan Diisi dengan nama Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama jabatan Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan Kepala UPB yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas

V. Catatan Mutasi/Perubahan (Pada halaman belakang KIB)

29. 30. 31.

Nomor Urut Tanggal Uraian

Diisi sesuai dengan nomor urut perubahan Diisi sesuai dengan tanggal saat pencatatan Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas sebab terjadinya perubahan, dilengkapi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen

32.

Paraf pengisi

pendukungnya Diisi dengan paraf dari pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/kekayaan negara. pada UPB yang bersangkutan

CATATAN MUTASI/PERUBAHAN MUTASI / PERUBAHAN No. 1

Tanggal

Uraian

2

3

Paraf 4

5.10 Kartu Inventaris Barang (KIB) Bangunan Gedung – Form AK.1.06.02 a. Penjelasan Umum 1. KIB Banguan Gedung dibuat sebanyak 4 (empat) lembar oleh setiap Kantor/Satuan Kerja/Proyek selaku UPB yang terdiri dari : KIB Lembar Pertama untuk UPB yang bersangkutan KIB Lembar Kedua dikirim ke PPBI KIB Lembar Ketiga dikirim ke PBI. KIB Lembar Keempat ke PEBIN 2. KIB Bangunan Gedung dibuat satu kali oleh UPB. 3. KIB Bangunan Gedung dibuat untuk setiap Bangunan Gedung. 4. Bangunan Gedung yang belum dibuatkan KIB dan Bangunan Gedung hasil perolehan selanjutnya agar segera dibuat KIB-nya dengan berpedoman kepada petunjuk ini. 5. KIB Bangunan Gedung dibuat dalam sub-sub kelompok 6. Setiap terjadi perubahan dan hal-hal yang penting lainnya yang menyangkut Bangunan Gedung tersebut, UPB harus mencatatnya pada Catatan Mutasi/Perubahan di bagian belakang KIB, dan adanya perubahan tersebut harus diberitahukan kepada PPBI, PBI, dan PEBIN dengan cara mengirimkan Copy KIB tersebut, sehingga PPBI, PBI, dan PEBIN dapat mencatat adanya perubahan tersebut pada bagian belakang KIB yang ada padanya. 7. KIB Bangunan Gedung ditandatangani oleh pejabat pelaksana penatausahaan barang dan disetujui serta ditandatangani oleh atasan langsung pejabat pelaksana penatausahaan barang dan distempel dinas. b. Cara Pengisian No 1. 2.

Elemen Data § Departemen/Lembaga Sebelah kanan atas § Nomor KIB § Nomor Kode Barang

3.

4

Tengah § Bidang § Kelompok § Sub kelompok § Sub-sub kelompok Sebelah kiri § Kode UPB

Pengisian diisi dengan urain Departemen/Lembaga ·

·

·

diisi dengan nomor urut KIB Bangunan Gedung pada UPB, dimulai dari 001 dan seterusnya. diisi dengan kode per sub-sub kelompok barang.

·

telah diisi dengan Bangunan Gedung diisi dengan nama kelompok barang. diisi dengan nama sub kelompok barang. diisi dengan nama sub-sub kelompok barang.

·

diisi dengan kode UPB

· ·

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

12.

13. 14.

15.

§ Nama UPB Sebelah kiri atas § Departemen/Lembaga Sebelah kanan atas § Nomor KIB

·

diisi dengan uraian Departemen/Lembaga ·

§ No Kode Barang

·

Tengah Atas § Bidang Barang § Kelompok

·

§ Sub kelompok

·

§ Sub-sub kelompok

·

Sebelah kiri § KodeUPB § Nama UPB I. Unit Barang Luas bangunan Jumlah lantai

diisi dengan nama UPB

·

· ·

diisi dengan nomor urut KIB Bangunan pada UPB yang bersangkutan. diisi dengan nomor kode per sub-sub kelompok barang. Bidang telah diisi BANGUNAN GEDUNG diisi dengan nama kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan nama sub kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan nama sub-sub kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan kode UPB. diisi dengan uraian nama UPB.

Diisi luas lantai bangunan dalam meter persegi Diisi dengan jumlah lantai yang ada pada bangunan tersebut. Type Diisi khusus untuk rumah instansi dengan type/standard bangunan menurut ketentuan yang berlaku Tahun selesai dibangun/ Diisi dengan tahun sejak masa pembangunan digunakan berakhir atas bangunan tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/tahun sejak bangunan tersebut digunakan. Izin mendirikan bangunan Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tercantum pada IMB bangunan tersebut. Letak Bangunan Diisi dengan alamat lengkap yang menunjukkan lokasi bangunan pada Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Jalan, RT/ RW. Nomor KIB Tanah Diisi sesuai dengan nomor KIB Tanah tempat bangunan tersebut didirikan. II. Pengadaan

16.

Cara perolehan

17.

Dari

18.

Tanggal perolehan

19.

Kondisi perolehan

Diisi dengan pembangunan/pembelian/hibah atau pertukaran Diisi sesuai dengan nama orang/badan/ instansi dari mana diperoleh bangunan tersebut. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan. Diisi dengan kondisi saat bangunan peroleh.

20.

Harga

21.

Dasar Harga

22.

Sumber dana

23.

III. Unit Pemakai Nama unit

24. 25. 26.

Alamat IV. Catatan Pengisi Diisi tanggal Nama

27.

Jabatan Struktural

28.

Tanda tangan dan stempel

29. 30.

Disetujui tanggal Nama

31.

Jabatan

32.

Tanda tangan dan stempel

Diisi dengan harga yang tercantum dalam kontrak. Diisi sesuai dengan harga perolehan. Apabila harga bangunan gedung tersebut tidak diketahui, maka dibuat harga taksiran yang didasarkan atas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Diisi dengan : · APBN dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIP/SKO atau; · Non APBN/ sumber dana lainnya. Diisi dengan nama unit yang menggunakan Bangunan tersebut. Diisi dengan alamat

memakai/

Diisi dengan tanggal pembuatan KIB Diisi dengan nama pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/kekayaan negara pada UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama jabatan pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik/kekayaan negara pada UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan pejabat pelaksana yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan Diisi dengan nama Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama jabatan Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan Kepala UPB yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas

V. Catatan Mutasi/Perubahan (Pada halaman belakang KIB)

33. 34. 35.

Nomor Urut Tanggal Uraian

36.

Paraf pengisi

Diisi sesuai dengan nomor urut perubahan Diisi sesuai dengan tanggal saat pencatatan Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas sebab terjadinya perubahan, dilengkapi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukungnya Diisi dengan paraf dari pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/kekayaan negara. pada UPB yang bersangkutan

CATATAN MUTASI/PERUBAHAN MUTASI / PERUBAHAN No. 1

Tanggal

Uraian

2

3

Paraf 4

5.11 Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Angkutan – Form AK. 1.06.03 a. Penjelasan Umum 1. KIB Alat Angkutan dibuat sebanyak 4 (empat) lembar oleh setiap Kantor/Satuan Kerja/Proyek selaku UPB yang terdiri dari : KIB Lembar Pertama untuk UPB yang bersangkutan KIB Lembar Kedua dikirim ke PPBI KIB Lembar Ketiga dikirim ke PBI. KIB Lembar Keempat ke PEBIN 2. KIB Alat Angkutan dibuat satu kali oleh UPB. 3. KIB Alat Angkutan dibuat untuk setiap kendaraan bermotor. 4. Alat Angkutan yang belum dibuatkan KIB-nya dan Alat Angkut Bermotor hasil perolehan selanjutnya agar segera dibuat KIB dengan berpedoman kepada petunjuk ini. 5. KIB Alat Angkutan dibuat dalam sub-sub kelompok. 6. Setiap terjadi perubahan dan hal-hal yang penting lainnya yang menyangkut Alat Angkut tersebut, UPB harus mencatatnya pada Catatan Mutasi/Perubahan di bagian belakang KIB, dan adanya perubahan tersebut harus diberitahukan kepada PPBI, PBI, dan PEBIN dengan cara mengirimkan Copy KIB tersebut, sehingga PPBI, PBI, dan PEBIN dapat mencatat adanya perubahan tersebut pada bagian belakang KIB yang ada padanya. 7. KIB Alat Angkut ditandatangani oleh pejabat pelaksana penatausahaan barang dan disetujui serta ditandatangani oleh atasan langsung pejabat pelaksana penatausahaan barang dan distempel dinas. b. Cara Pengisian :

No Elemen Data 1. Sebelah kiri atas § Departemen/Lembaga 2.

3.

Pengisian diisi dengan uraian Departemen/Lembaga

Sebelah kanan atas § Nomor KIB

·

§ No Kode Barang

·

Tengah Atas

diisi dengan nomor urut KIB Alat Angkutan pada UPB yang bersangkutan. diisi dengan nomor kode per sub-sub kelompok barang.

§ Bidang § Kelompok

4.

5

6

·

§ Sub kelompok

·

§ Sub-sub kelompok

·

Sebelah kiri § Kode UPB § Nama UPB I. Unit Barang Merk, Type dan Tahun § Merk § Type § Tahun

7 8

Pabrik/Negara/ Perakitan § Pabrik § Negara § Perakit Daya Muat Bobot

9

Daya mesin/Isi

10 11

Mesin Penggerak Jumlah Mesin

12 13

Bahan Bakar Nomor Mesin

14

Nomor Rangka

15

Nomor BPKB

16

Nomor Polisi II. Perlengkapan

17 18

·

· ·

telah diisi ALAT ANGKUTAN. diisi dengan nama kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan nama sub kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan nama sub-sub kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan kode UPB. diisi dengan uraian nama UPB.

Diisi sesuai dengan merk Alat Angkutan. Diisi sesuai dengan type Alat Angkutan. Diisi sesuai dengan tahun pembuatan Alat Angkutan yang bersangkutan. Diisi sesuai dengan nama pabrik. Diisi sesuai dengan nama negara pembuat Diisi sesuai dengan nama negara perakitan Diisi dengan daya muat Alat Angkut tersebut. Diisi dengan berat bobot mati (diisi khusus untuk kapal laut). Diisi dengan daya mesin dalam PK (untuk kapal) atau isi silender dalam CC (untuk Alat Angkut Darat Bermotor). Diisi dengan jenis sistem penggerak. Diisi dengan jumlah mesin penggerak (khusus untuk kapal laut dan udara). Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakann Diisi sesuai dengan nomor mesin Alat Angkut Bermotor yang bersangkutan. Diisi sesuai dengan nomor rangka Alat Angkut Bermotor yang berangkutan. Diisi sesuai dengan nomor BPKB (diisi khusus untuk Alat Angkut Darat Bermotor). Diisi sesuai dengan nomor polisi (diisi khusus untuk Alat Angkut Darat Bermotor). Diisi sesuai dengan perlengkapan yang dimiliki oleh Alat angkut Bermotor yang bersangkutan. Contoh: Kunci-kunci, dongkrak, ban serap, AC, Telepon, dan sebagainya.

III. Pengadaan Cara perolehan

Diisi dengan pembelian/hibah

DarI

Diisi sesuai dengan nama orang/badan/ instansi

19

Tanggal Perolehan

20

Kondisi Perolehan

21

Harga

22

Dasar Harga

23

Sumber dana

26 27

IV. Unit Pemakai Nama unit Alamat V. Catatan Pengisi Diisi tanggal Nama

28

Jabatan

29

Tanda tangan dan stempel

30 31

Disetujui tanggal Nama

32

Jabatan

33

Tanda tangan dan stempel

24 25

dari mana Alat Angkut Bermotor tersebut diperoleh. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan. Diisi dengan kondisi Alat Angkut Bermotor tersebut pada saat diterima/diperoleh. Diisi dengan harga perolehan sesuai dengan bukti yang ada. Diisi sesuai dengan harga perolehan. Apabila harga Alat Angkut Bermotor tidak diketahui, maka dibuat harga taksiran yang didasarkan atas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Diisi dengan : · APBN dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIP/SKO atau; · Non APBN/ sumber dana lainnya. Diisi dengan nama unit yang memakai Diisi dengan alamat unit pemakai Diisi dengan tanggal pembuatan KIB Diisi dengan nama pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/kekayaan negara pada UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan pejabat pelaksana yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan Diisi dengan nama Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama jabatan Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan Kepala UPB yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas

V.Catatan Mutasi/perubahan (Pada halaman belakang KIB)

34 35 36

Nomor Urut Tanggal Uraian

37

Paraf pengisi

Diisi sesuai dengan nomor urut perubahan Diisi sesuai dengan tanggal saat pencatatan Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas sebab terjadinya perubahan, dilengkapi dengan keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukungnya Diisi dengan paraf dari pejabat pelaksana

penatausahaan negara/kekayaan bersangkutan

barang-barang milik negara. pada UPB yang

CATATAN MUTASI/PERUBAHAN MUTASI / PERUBAHAN No. 1

Tanggal

Uraian

2

3

Paraf 4

5.12 Kartu Inventaris Barang (KIB) Alat Persenjataan – Form AK.1.06.04 a. Penjelasan Umum 1. KIB Alat Persenjataan dibuat sebanyak 4 (empat) lembar oleh setiap Kantor/Satuan Kerja/Proyek selaku UPB yang terdiri dari : KIB Lembar Pertama untuk UPB yang bersangkutan KIB Lembar Kedua dikirim ke PPBI KIB Lembar Ketiga dikirim ke PBI. KIB Lembar Keempat ke PEBIN 2. KIB Alat Persenjataan hanya dibuat satu kali oleh UPB. 3. KIB Alat Persenjataan dibuat untuk setiap senjata api. 4. Senjat api yang belum dibuatkan KIB dan senjata api hasil perolehan selanjutnya agar segera dibuat KIB dengan berpedoman kepada petunjuk ini. 5. KIB Alat Persenjataan dibuat dalam sub-sub kelompok. 6. Setiap terjadi perubahan dan hal-hal yang penting lainnya yang menyangkut Senjata Api tersebut, UPB harus mencatatnya pada Catatan Mutasi/Perubahan di bagian belakang KIB, dan adanya perubahan tersebut harus diberitahukan kepada PPBI, PBI, dan PEBIN dengan cara mengirimkan Copy KIB tersebut, sehingga PPBI, PBI, dan PEBIN dapat mencatat adanya perubahan tersebut pada bagian belakang KIB yang ada padanya. 7. KIB Alat Persenjataan ditandatangani oleh pejabat pelaksana penatausahaan barang dan disetujui serta ditandatangani oleh atasan langsung pejabat pelaksana penatausahaan barang dan distempel dinas.

b. Cara Pengisian : No Elemen Data 1. Sebelah kiri atas Departemen/Lembaga, 2. Sebelah kanan atas Nomor KIB, No Kode Barang,

Pengisian diisi dengan uraian Departemen/Lembaga · ·

diisi dengan nomor urut KIB Alat Persenjataan pada UPB yang bersangkutan. diisi dengan nomor kode per sub-sub

kelompok barang. 3.

4.

Tengah Atas · Bidang · Kelompok

·

· Sub kelompok

·

· Sub-sub kelompok

·

5. 6. 7.

Sebelah kiri · UPB, · Kode UPB I. Unit Barang Nama Merk Type

8.

Kaliber

9.

Nomor Pabrik

10. Tahun Pembuatan 11. Nomor dan Tanggal Surat II. Perlengkapan III. Pengadaan 13. Cara perolehan 14. D a r I 15. Tanggal Perolehan 16. Kondisi Perolehan 17. H a r g a 18. Dasar Harga

·

· ·

telah diisi ALAT PERSENJATA-AN. diisi dengan nama kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan nama sub kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan nama sub-sub kelompok barang yang bersangkutan. diisi dengan uraian nama UPB. diisi dengan kode UPB.

Diisi nama senjata api Diisi dengan merk senjata api Diisi dengan type (nomor prototype) contoh: T.11, P.38 Diisi sesuai dengan kaliber (ukuran) senjata api yang bersangkutan. Diisi dengan nomor pabrik senjata api yang bersangkutan. Diisi dengan tahun pembuatan Senjata Api yang bersangkutan. Diisi dengan nomor dan tanggal surat bukti surat pemilikan Senjata Api tersebut. Diisi sesuai dengan perlengkapan yang dimiliki Senjata Api yang bersangkutan. Diisi dengan pembelian/hibah Diisi sesuai dengan nama orang/badan/ instansi dari mana Senjata Api tersebut diperoleh. Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun perolehan. Diisi dengan kondisi Senjata Api tersebut pada saat diterima/diperoleh. Diisi dengan harga perolehan sesuai dengan bukti yang ada. Diisi sesuai dengan harga perolehan. Apabila

19. Sumber dana

IV. Unit Pemakai 20. Nama unit 21. Alamat V. Catatan Pengisi

22. Diisi tanggal 23. N a m a

24. Jabatan 25. Tanda tangan dan stempel

26. Disetujui tanggal 27. N a m a 28. Jabatan 29. Tanda tangan dan stempel

harga Senjata Api tidak diketahui, maka dibuat harga taksiran yang didasarkan atas tarif yang ditetapkan oleh pemerintah (Departemen Hankam). Diisi dengan : · APBN dengan mencantumkan nomor dan tanggal DIP/SKO atau; · Non APBN/ sumber dana lainnya. Diisi dengan nama unit yang memakai Diisi dengan alamat unit pemakai Catatan pengisi diisi oleh pengisi KIB mengenai masalah yang bersangkutan dengan Senjata Api tersebut. Diisi dengan tanggal pembuatan KIB Diisi dengan nama pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/ kekayaan negara pada UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan pejabat pelaksana yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas Diisi dengan tanggal persetujuan Diisi dengan nama Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan nama jabatan Kepala UPB yang bersangkutan. Diisi dengan tanda tangan Kepala UPB yang bersangkutan dan distempel dengan stempel dinas

V. Catatan Mutasi/Perubahan (Pada halaman belakang KIB)

30. Nomor Urut 31. Tanggal 32. Uraian

Diisi sesuai dengan nomor urut perubahan Diisi sesuai dengan tanggal saat pencatatan Diisi dengan penjelasan secara ringkas dan jelas sebab terjadinya perubahan, dilengkapi dengan

33. Paraf pengisi

keterangan nomor dan tanggal dokumen pendukungnya Diisi dengan paraf dari pejabat pelaksana penatausahaan barang-barang milik negara/kekayaan negara. pada UPB yang bersangkutan

CATATAN MUTASI/PERUBAHAN MUTASI / PERUBAHAN No. 1

Tanggal

Uraian

2

3

Paraf 4

5.13 Petunjuk Pengisian Daftar Inventaris Ruangan (DIR) – Form AK. 1.07 a. Penjelasan umum 1. DIR dibuat oleh UPB per sub-sub kelompok barang dalam rangkap 2 (dua) dan diperbaharui jika ada perubahan. DIR asli ditempel di ruangan bersangkutan sedangkan tembusannya disimpan sebagai arsip untuk keperluan pengendalian dan pengawasan. 2. Setiap terjadi perubahan/perpindahan barang, harus dilaporkan kepada Penangungjawab UPB oleh Penanggungjawab Ruangan dengan sepengetahuan atasan langsung terkait,.dan petugas penatausahan BM/KN memutakhirkan DIR yang bersangkutan. 3. Setiap terjadi pergantian Penanggungjawab Ruangan supaya dilaporkan oleh atasan terkait kepada Penanggungjawab UPB dengan melampirkan DIR yang lama disertai data/identitas penanggungjawab ruangan pengganti untuk diterbitkan DIR baru 4. Untuk setiap barang pinjaman/titipan agar diberi catatan di dalam kolom keterangan. b. Cara pengisian : 1.

Sebelah kiri atas

2.

Tengah atas

3.

Lajur 1

4.

Lajur 2

5.

Lajur 3

6.

Lajur 4

7. 8.

Lajur 5 Lajur 6

: Departemen/Lembaga, diisi dengan urain departemen/lembaga : · Kode UPB, diisi sesuai dengan kode lokasi UPB yang bersangkutan. · Nama UPB, diisi sesuai dengan nama Kantor/Satuan Kerja. · Nama Ruangan, diisi dengan nama ruangan tempat barang berada dan atau nomor ruangan yang bersangkutan. : Nomer, diisi dengan nomer urut pencatatan dalam DIR : Kode Barang, diisi dengan kode barang dalam klasifikasi sub-sub kelompok : Nama Barang, diisi dengan nama per sub-sub kelompok. : Nomor Urut Pendaftaran, diisi nomor urut pendaftaran. sesuai dengan nomor pendaftaran barang yang dicatat dalam DIR tersebut. : Merk/Type, diisi dengan merk/type barang. : Tahun Perolehan, diisi sesuai dengan tahun perolehan barang yang bersangkutan.

9. Lajur 7 10. Lajur 8 11. Lajur 9

12. Kanan Bawah 13. Kiri Bawah

: : :

Jumlah Barang, diisi dengan jumlah barang. Satuan Barang, diisi dengan satuan barang. Keterangan diisi untuk mencatat barang pinjaman/titipan dan keterangan lain yang dianggap perlu. : Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, dan nama serta tanda tangan penanggungjawab ruangan. : Diisi dengan nama dan tanda penanggungjawab UPB.

Catatan Perubahan (Pada halaman belakang DIR) 1. 2. 3.

Nomor Urut Tanggal Uraian

4.

Paraf Pengisi

: Diisi nomor urut pembukuan. : Diisi degnan tanggal saat perubahan.. : Diisi dengan penjelasann secara ringkas dan jelas sebab terjadinya perpindahan/ penambahan/pengurangan barang yang tercatat dalam DIR. : Diisi dengan paraf Penanggungjawab Ruangan.

DEPARTEMEN/LEMBAGA: …………………………….

Form AK.1.07 Halaman :

DAFTAR INVENTARIS RUANGAN Kode UPB

: ................................…………………

: ................................………………… Nama Ruangan : ................................………………… Nama UPB

No. Urut

Kode

Nama Barang

Barang 1

2

No.Urut PenDaftaran

Merk/Type

4

5

3

Tahun

Jml

Satuan

Perolehan

Brg

Barang

6

7

8

Keterangan

9

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG ADA PADA DAFTAR INI TANPA SEPENGETAHUAN PENANGGUNG JAWAB PEMBANTU UNIT PENGURUS BARANG DAN PENANGGUNG JAWAB RUANGAN .................. , ................................ 20 ..... PENANGGUNG JAWAB RUANGAN

PENANGGUNG JAWAB UPB, KEPALA .................................….. ..................................................…..

.....................................................

.....................................................

NIP. .............................................

NIP. .............................................

Catatan : 1.

Untuk barang pinjaman/titipan harus diberikan catatan di kolom keterangan

2. Setiap terjadi perubahan/perpindahan barang harus dilaporkan kepada penanggungjawab UPB oleh penanggungjawab ruangan dengan sepengetahuan atasan langsung yang bersangkutan dan dicatat pada lembar catatan perubahan dibalik daftar ini. 3. Setiap terjadi pergantian penanggungjawab ruangan harus dilaporkan oleh atasan langsung yang bersangkutan kepada penanggungjawab UPB dengan melampirkan DIR yang lama untuk diterbitkan DIR yang baru 4.

Untuk Buku-buku Non Perpustakaan yang terdapat dalam ruangan supaya dibuatkan Katalog.

CATATAN MUTASI/PERUBAHAN MUTASI / PERUBAHAN No. 1

Tanggal

Uraian

2

3

Paraf 4

5.14

Daftar Inventaris Lainnya (DIL) –Form AK.1.08 a. Penjelasan Umum 1. DIL dibuat oelh UPB per sub-sub kelompok barang dan disimpan oleh Penanggungjawab UPB. 2. DIL dibuat untuk barang-barang yang tidak dicatat dalam KIB dan DIR yang karena sifatnya memerlukan tempat atau penanganan khusus. Contoh : Ø Pompa air di lapangan Ø Tiang bendera di lapangan upacara Ø Hydrant diluar gedung Ø BM/KN yang berada di rumah dinas pejabat b. Cara pengisian

1. 2.

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sebelah kiri atas

: Departemen/Lembaga, diisi dengan urain departemen/lembaga Tengah Atas : · Kode UPB, diisi dengan kode lokasi UPB yang bersangkutan · Nama UPB diisi dengan kantor/Satuan Kerja. Lajur 1 : Nomor urut pencatatan, diisi sesuai dengan nomor urut pendaftaran barang, yang dicatat dalam DIL tersebut. Lajur 2 : Nama Barang, diisi nama barang dalam klasifikasi sub-sub kelompok Lajur 3 : Kode Barang, diisi dengan kode barang dalam klasifikasi sub-sub kelompok. Lajur 4 : No. Urut Pendaftaran, diisi dengan nomor urut pendaftaran barang yang bersangkutan sesuai dengan Buku Induk Tanda Pengenal Barang ( Lajur 5, lajur 6, dan lajur 7) Lajur 5 : Merk/type diisi sesuai dengan merk/type barang. Lajur 6 : Tahun Perolehan, diisi dengan tahun perolehan BM/KN Lajur 7 : Jumlah Barang, diisi sesuai dengan jumlah per jenis barang Lajur 8 : Satuan Barang, diisi dengan satuan barang. Lajur 9 : Lokasi, diisi dengan lokasi barang Lajur 10 : Keterangan, diisi sesuai dengan keterangan yang dianggap perlu. Kanan Bawah : Diisi dengan tempat, tanggal dan ditandatangani penanggungjawab UPB.

DEPARTEMEN/LEMBAGA : ………………………

Form : AK.1.08 Halaman :..

DAFTAR INVENTARIS LAINNYA Kode UPB : ...................................… Nama UPB : ...................................…

No. Urut TANDA PENGENAL BARANG No Urut Kode Barang Nama Barang Pendaf- Merk/Type Tahun Jumlah taran

1

2

3

4

Perolehan Barang

5

6

7

Satuan

Lokasi

Keterangan

9

10

Barang

8

.................. , ............................ 20 ..... Penanggungjawab UPB, Kepala .................................... .....................................................

..................................................... NIP. .............................................

5.15

Daftar Kondisi Barang (DKB) – Form AK.1.09 a. Penjelasan Umum 1. DKB dibuat setiap akhir tahun anggaran berdasarkan hasil pengecekan ulang. Teknis pelaksanaan pengecekan diserahkan kepada Penanggungjawab UPB. 2. DKB juga dapat dibuat berdasarkan kebutuhan informasi tentang kondisi barang pada saat-saat tertentu. 3. DKB dibuat UPB per sub-sub kelompok barang rangkap 2 (dua). Asli DKB dikirimkan ke PPBI. b. Cara pengisian

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9.

10.

11. 12 13.

Sebelah kiri atas

: Departemen/Lembaga, diisi dengan uraian nama departemen/lembaga. Tengah atas : Per, diisi dengan tanggal posisi laporan. Kiri atas : · UPB, diisi dengan nama UPB · Kode UPB, diisi dengan kode UPB. Kanan atas : · Halaman, diisi dengan diisi dengan nomor urut halaman · Nama Sub Kelompok, diisi dengan nama sub kelompok barang · Kode Sub Kelompok, diisi dengan kode sub Kelompok Barang Lajur 1 : No, diisi dengan nomor urut. Lajur 2 : Kode Barang, diisi sesuai dengan kode barang per sub-sub kelompok barang. Lajur 3 : Nama Barang, diisi sesuai dengan nama barang per sub-sub kelompok barang. Lajur 4 : No. Urut Pendaftaran, diisi dengan nomer urut pendaftaran barang Lajur 5, lajur 6 dan : Kondisi sebelumya, diisi dengan jumlah barang lajur 7 menurut kondisi masing-masing berdasarkan catatan kondisi sebelumnya Lajur 8, lajur 9 dan : Kondisi saat ini, diisi dengan jumlah barang lajur 10 menurut kondisi masing-masing berdasarkan hasil pengecekan. Lajur 11 : Keterangan, diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. Sebelah kiri bawah : Diisi dengan nama dan tanda tangan penanggung jawab UPB Sebelah Kanan Bawah : Diisi tanggal/bulan/tahun pengecekan/pemeriksaan ulang dan tanda tangan petugas pemeriksa.

DEPARTEMEN/LEMBAGA

………………………………

Form : AK.1.09 Halaman : ….

DAFTAR KONDISI BARANG Per :………………… : ……………………….

UPB

No. 1

Sub-sub Kelompok

: ………………………..

Sub Kelompok

KODE UPB : ……………………….

Kode Sub Kelompok : …………... …………..

No. Urut

Kondisi Sebelumnya

Kondisi Saat ini

Kode Barang

Nama Barang

Pendaftaran

B

RR

RB

B

RR

RB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Keterangan 11

Dipindahkan/Jumlah

PENANGGUNG JAWAB UPB,

Petugas Pengecekan Ulang

KEPALA .................................... .....................................................

.....................................................

.....................................................

NIP. .............................................

NIP. .............................................

5.16

Kartu Persediaan Barang -Form AK.1.10 a. Penjelasan Umum 1. Kartu persediaan Barang dibuat untuk setiap jenis persediaan barang. 2. Kartu Persediaan Barang di kelola oleh petugas yang menangani persediaan barang. b. Cara pengisian

1. 2.

Sebelah kiri atas Kiri atas

3

Sebelah kanan atas

4. 5. 6. 7.

Lajur 1 Lajur 2 Lajur 3 Lajur 4

8.

Lajur 5

9.

Lajur 6

11.

Lajur 7

diisi dengan nama UPB. Jenis barang diisi dengan nama jenis barang persediaan No. Kartu, diisi dengan diisi dengan nomor urut kartu persediaan barang Satuan, diisi dengan satuan barang persediaan Tanggal Masuk/Keluar diisi dengan tanggal masuk barang persediaan. diisi dengan tanggal keluar barang persediaan. Uraian, diisi dengan uraian barang persediaan. Masuk, diisi dengan jumlah satuan barang persedian yang masuk. Keluar, diisi dengan jumlah satuan barang persediaan yang keluar. Sisa, diisi dengan saldo barang persediaan yang tersisa. Paraf, diisi dengan paraf dan nama petugas yang mengelola barang persediaan

DEPARTEMEN/LEMBAGA : ……………………………….

Jenis Barang : Tanggal Masuk/Keluar 1 2

Form: AK. 1.10 Hal:….

KARTU PERSEDIAAN BARANG (KPB) Nomor Kartu : …………………. ………………. Satuan : …………………. URAIAN 3

Masuk Keluar Sisa 4

5

6

Paraf 7

5.17. Rekapitulasi Persediaan -Form AK.1.11 a. Penjelasan Umum 1. Rekapitulasi Persediaan dibuat setiap akhir tahun anggaran berdasarkan Kartu Persediaan Barang. 2. Rekapitulasi Persediaan Barang dibuat oleh petugas yang menangani persediaan. b. Cara pengisian 1.

Sebelah kiri atas

2.

Tengah atas

3. 4.

Lajur 1 Lajur 2

5.

Lajur 3 Lajur 4

6.

Lajur 5

7.

Lajur 6

8.

Lajur 7

9.

Lajur 8

10. Sebelah Kanan Bawah

Departemen/Lembaga, diisi dengan uraian nama departemen/lembaga. Per, diisi dengan tanggal pembuatan Rekapitulasi Persediaan. No, diisi dengan nomor urut. Kode Barang, diisi sesuai dengan kode menurut klasifikasi kelompok barang. Jenis Barang, diisi dengan jenis barang di kartu Satuan Barang, diisi dengan satuan barang sesuai dengan kartu persediaan barang Sisa, diisi dengan saldo persediaan di kartu persediaan barang Harga Satuan, diisi dengan harga pembelian terakhir barang persedian. Nilai, diisi dengan jumlah perkalian lajur 5 (lima) dan 6 (enam) Keterangan, diisi dengan keterangan yang dianggap perlu. Diisi tanggal, bulan, tahun, nama, dan tandatangan petugas yang menagai persediaan.

DEPARTEMEN/LEMBAGA : ……………………………….

Form: AK.1.11 Hal :…. REKAPITULASI PERSEDIAAN PER …………………….

No. Urut

Kode Barang

1

2

Nomor Kartu Persediaan 3

Jenis Barang

Satuan

Sisa

4

5

6

Harga Satuan (Rp) 7

Nillai

Keterangan

(Rp) 8

9

Jumlah Dipindah/Jumlah Petugas Pengelola Persediaan

Nama : ………………………… NIP : …………………………

5.18. Hasil Pengolahan Data Tingkat UPB 5.18.1 Buku Inventaris Unit Pengurus Barang (BI-UPB) - Form AK.1.01 5.18.2 Laporan Mutasi Barang Triwulanan UPB (LMBT-UPB) - Form AK.1.02 5.18.3 Laporan Tahunan Inventaris UPB (LT-UPB) - Form AK.1.03

5.19. Hasil Pengolahan Data Tingkat PPBI 5.19.1 Buku Inventaris PPBI - Form AK.2.01 5.19.2 Laporan Mutasi Barang Triwulanan PPBI (LMBT-PPBI) - Form AK.2.02 5.19.3 Laporan Tahunan Inventaris PPBI (LT-PPBI) - Form AK.2.03 5.20. Hasil Pengolahan Data Tingkat PBI 5.20.1 Buku Inventaris PBI - Form AK.3.01 5.20.2 Laporan Mutasi Barang Triwulanan PBI (LMBT-PBI) - Form AK.3.02 5.20.3 Laporan Tahunan Inventaris PBI (LTI-PBI) - Form AK.3.03 5.21

Hasil Pengolahan Data Tingkat PEBIN 5.21.1. Buku Inventaris PEBIN - Form AK.4.01 5.21.2

Laporan Mutasi Barang Triwulanan PEBIN (LMBT-PEBIN) - Form AK.4.02

5.21.3 Laporan Tahunan Inventaris PEBIN (LTI-PEBIN) - Form AK.4.03