DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH Gedung BAPEKSTA Lantai 2 Jalan lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710
Telepon (021)3443009, (021)3449230 Ext 6662,6663 Faksimile (021)3443009 E-mail
[email protected]
NOTULEN DENGAR PENDAPAT PUBLIK Hari/Tanggal Waktu Tempat
: Kamis, 4 Desember 2003 : 09.00 – 16.00 : Rama Shinta Room, Hotel Patra jasa, Semarang
Acara 1. 2. 3. 4.
: Sambutan Ketua Panitia Dengar Pendapat Publik, Suradji, Ak.,MM Sambutan Komite Pengarah, Syafrie Adnan Baharudin, Ak.,MBA Sambutan Gubernur Jawa Tengah, diwakili Asisten III, Drs. Suprapto Presentasi PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan oleh Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak.,M.Soc.Sc 5. Presentasi PSAP 05 Persediaan oleh Iman Bastari, Ak., MAcc 6. Tanya Jawab sesi I. 7. Presentasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap oleh Firmansyah NN, Ak.,MSc 8. Presentasi PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan oleh Iman Bastari, Ak., MAcc 9. Presentasi PSAP 10 Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa oleh Ahmad Yani, Ak., SH, MM 10. Tanya Jawab sesi II 11. Penutup
Tanya Jawab : NO PENANYA SESI I 1.
Joko I (Undip)
PSAP 04
PERTANYAAN • Asumsi dasar akuntansi sudah ada di KK, di PSAP 04 tidak perlu ada. • PSAP 04 par 42, mungkin lebih baik menekankan pada isi kebijakan akuntansi karena masalah kebijakan akuntansinya sendiri sudah ada di KK.
JAWABAN (SP) Mengulang bukan berarti duplikasi. Pengulangan dalam konteks ini sebagai penjelasan, bukan paragraf standar. Jadi nggak masalah.
05
2.
Rini (Pemkab Sleman)
04
• PSAP 04 Par 49, kata apakah, bagaimanakah sebaiknya diganti dengan kalimat positif • PSAP 05 par 14, apa yang dimaksud dengan biaya andal • PSAP 05 par 18, pengukuran bukan masalah mencatat tetapi bagaimana mengukur berapa yang akan dicatat dalam neraca. Seperti di IPSAS 12, inventory diukur berdasarkan net realizable value. PSAK 14, Persediaan diukur sebesar biaya/realisasi bersih •
PSAP 04 par 20, perubahan RAPBD apa penting dicantumkan dalam CALK
•
05
3.
Basuki
(SP) usulan diterima
(ImB) Dalam menyusun standar, komite mengacu pada praktek yang berlaku di dunia internasional dengan mempertimbangkan praktek yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Net relizable value prakteknya sulit, kedepan barangkali tidak masalah. Tetapi akan kami kaji lagi. (SP) Alasan dilakukannya perubahan RAPBD penting untuk diinformasikan kepada masyarakat.
Dalam PP 105 maupun UU 17 Th 2003 tidak menyebut masalah indikator dalam laporan keuangan. PSAP 04 par 26 menyebutkan “efisiensi dan efektivitas merupakan indikator……” Apa yang dimaksud dengan hal tersebut dan bagaimana cara penyajiannya. • Dalam standar dipakai kata ”mungkin”,sebaik nya diganti karena standar sifatnya mutlak untuk dilaksanakan. • Dalam praktek menilai hewan dan pohon sulit. Bibit dinilai sebesar harga perolehan atau harga pasar
(SP) hal-hal yang bersifat kinerja, yang non akuntansi dikuantifikasikan dengan ukuran efisiensi dan efektivitas.
• Ada banyak PP yang
(SP) Standard dan
(SP) kata ”mungkin” adalah terjemahan. Istilah-istilah demikian akan dikaji lagi. (ImB) Aset biologis dalam standar internasional dinilai dengan harga perolehan
Rahmat (Kimpraswil DIY)
4.
Sugeng Pramono (BPKD Pemkot Semarang)
melandasi administrasi keuangan daerah. Dengan terbitnya UU 17/2003, maka standar menjadi wajib bagi pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan standar kiranya di Komite perlu ada disiplin ilmu lain selain akuntansi sehingga standar yang rencananya akan di PPkan aplicable dan tidak tabrakan dengan PP yang lain.
04
system adalah dua hal yang berbeda. Peraturan biasanya mengatur system. Kalau ada peraturan yang bertentangan dengan standar, mestinya dikoreksi termasuk Kepmendagri 29/2002 juga akan disesuaikan. (ImB) Komite kerja syaratnya adalah akuntan. Tetapi ada rencana untuk memperluas keanggotaan Pokja, baik dari Pemda maupun Departemen teknis dengan expertise masing-masing
•
PSAP 04 par 13 (e),”….penerapan basis akrual…”. Di definisi mengenai pendapatan dan belanja sebaiknya juga dijelaskan pendapatan dan belanja dalam basis akrual
(ImB)Ada daerah yang sudah menerapkan basis akrual. Menurut UU 17/2003, penerapan basis akrual dimulai tahun 2006. Masa transisi menggunakan basis kas. Bagi daerah yang sudah menerapkan basis akrual harus melakukan justifikasi.
•
Revisi Kepmen 29/2002 sebaiknya mencakup juga mengenai anggaran.
(SP)Revisi Kepmen tidak hanya mencakup anggaran tetapi juga aspek akuntansi seperti yang diatur dalam standar.
5.
6.
Mahmudi ( UII-Yogya)
Sri Rahayuningsih (PUSDIKLAT Migas, Cepu)
•
Standar sebaiknya juga mengatur proyeksi neraca dan arus kas.
KK
•
02
•
KK par 15 menyebutkan kemungkinan penggunaan akuntansi dana. Ada kata kemungkinan, perlu diperjelas. PSAP 02 lampiran 1, untuk belanja tidak ada Biaya Administrasi dan Umum (BAU) hanya Belanja Operasi dan Modal. BAU masuk mana?
•
Aset tetap tidak ada depresia si, mungkin bisa dipikirkan
05
•
PSAP 05 par 10, Tanah dan bangunan untuk dijual sebaiknya dimasukkan dalam kelompok Aset Lain-Lain
KK
•
(SP) Standar orientasinya adalah pelaporan. Proyeksi merupakan bidang finance, bukan dalam sekup accounting.
-
(ImB) Standar hanya mengatur kelompok besar perkiraan, seperti Belanja Operasi dan Belanja Modal. Rincian lebih detail diatur dalam sistem akuntansi. (SP) Depresiasi masih dalam pembahasan komite. Kegiatan Pemerintah tidak profit oriented , jadi tidak ada matching cost against revenue. Kalaupun disepakati, depresiasi dalam konteks pemerintah bukan merupakan alokasi biaya.
(ImB) Di negara-negara lain barangkali ada kapling-kapling pemerintah yang akan diserahkan pada masyarakat. Kalau tanah yang akan dijual, tidak dikelompokkan dalam Aset Tetap. KK par 60, untuk aset yang (SP) Aset tersebut sudah rusak atau hilang didisclosed dalam CaLK. tetapi belum dihapuskan, Jangan dikeluarkan dulu apakah juga disajikan dari pembukuan. dalam Neraca? Dicatat sebesar nilai apa?
7.
•
Darsono (IAI Semarang)
•
04
•
05
•
•
•
Pada awal tiap standar, tertulis ”paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar.....”. Pernyataan tersebut kurang tepat. Bagaimana kalau diganti ”cetak miring dan tebal” Apakah masih ada terminologi pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU 17/2003 hanya disebut pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota. PSAP 04 par 13 (d) memungkinkan suatu transaksi untuk tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. PSAP sifatnya mandatory, paragraf ini dihilangkan saja. PSAP 05 par 13, persediaan rusak masih diakui sebagai persediaan. Berdasarkan prinsip substance over form , barang rusak sebaiknya dikeluarkan dari persediaan. PSAP 05 par 15 menyatakan ”persediaandi akui pada saat diterima......”. Par 16 menyatakan ” persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi.....”. Par 15 dapat diartikan sebagai metode perpetual dan par 16 metode fisik. Par 16 tidak menjelaskan par 15, tetapi malah saling bertentangan. PSAP 05 par 18 (b),
-
(ImB) Pemerintah daerah adalah istilah generic untuk Pemerintah Propinsi, kabupaten/Kota. (SP) Ada informasi penting yang perlu diketahui pengguna laporan tetapi tidak terkomodasi dalam lembar muka laporan keuangan. Misalnya par 20. Sehingga par 13 (d) tetap perlu. (ImB) Persediaan rusak diakui sebagai persediaan, didisclosed dalam CaLK.
(ImB) Akan dikaji lagi, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi.
(ImB) Selisih tidak
apabila terdapat perbedaan nilai atau selisih antar biaya standar dengan historical cost , selisih tersebut akan disajikan dimana? PSAP 05 perlu mengakomodir metode pencatatan persediaan (FIFO, LIFO, average, dll). Karena standar fungsinya disamping memberikan arahan juga memberikan alternative pilihan sehingga standar bisa diaplikasikan. Sangat appreciate dalam PSAP 04 sudah mengakomodir laporan kinerja. Mengingat kinerja diluar domain akuntansi, apakah dimasa depan akan diterbitkan standar khusus diluar Komite mengenai laporan kinerja atau cukup dalam PSAP 04 ini? Pada slide mengenai nilai perolehan disebutkan ”kewajiban... yang diharapkan akan dibayar.” Maksudnya apa?
diakui. Hal ini merupkan masukan bagi Komite.
•
Persediaan yang akan diserahkan pada masyarakat, apakah tidak dianggap sebagai belanja saja.
(ImB) Selama belum diserahkan masih dianggap sebagai Persediaan. kalau langsung diexpense, tidak ada kontrol.
•
Persediaan untuk rumah sakit, seperti obat-obatan masuk dalam standar ini atau tidak? PSAP 05 par 25, tujuan pengungkapan informasi
(ImB) Obat-obatan masuk dalam Persediaan.
•
8.
Purwono, (BPKP DIY)
9.
Mohammad Nasih (FE Unair)
04
•
•
05
•
(ImB) Akan dipertimbangkan kembali, apakah penyajian alternatif tidak akan menyulitkan dan menimbulkan misinterpretasi.
(SP) Masih dalam diskusi, kinerja masuk sekup akuntansi atau tidak. Perlu juga disepakati, tataran standar di LPJ atau LK. kalau LPJ, maka kinerja masuk. (ImB) Apabila daerah memiliki kewajiban jangka panjang, harus direklasisfikasi menjadi lancar dan tidak lancar. Bag yang lancar inilah yang diharapkan akan dibayar.
-
•
SESI II 1. Agung S (BPKD Pemkot Salatiga)
2.
Joko I ( MAGSI-
07
07
•
persediaan untuk apa. Kalau hanya untuk mengetahui posisi pada suatu periode tertentu, tidak praktis. PSAP 05 par 19, biaya lelang dll apakah masuk dalam konteks biaya perolehan?
PSAP 07 par 4 menyebutkan pengecualian Aset Tetap. Hal ini dapat menjadikan Neraca kurang obyektif karena kekayaan daerah yang dimiliki tidak dicakup dalam Neraca. Misalnya Kaltim punya kuasa pertambangan, tetapi sesuai standar tidak diperhitungkan dalam Neraca. Padahal pendapatan diperoleh dari situ. • PSAP 07 par 25, Aset donasi dinilai sebesar nilai wajar. Bagaimana caranya? Apabila asset donasi diperoleh dari Negara asing, kurs mana yang dipakai? • PSAp 07 par 22, AT dicatat berdasarkan harga perolehan. Par 58, Revaluasi dilakukan apabila ada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Hal ini merugikan bagi daerah yang banyak memiliki asset histories, karena nilai asset di neraca bisa jadi kecil sehingga mempengaruhi keputusan investor. • Kenapa menggunakan istilah asset tetap, bukan
-
(FN) Dimasa yang akan datang akan ada standar yang mengatur natural resources.
(Fn) Penyajian di Neraca menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
(Fn) Aset histories didisclosed dalam CaLK.
(ImB) UU 17/2003 menggunakan istilah
UNDIP) •
•
3
Sajihartana (BPKP-DIY)
08
•
10
•
02 10
•
•
aktiva tetap. PSAK 16 memakai istilah Aktiva Tetap. Ada kata “signifikan” dalam standar. Signifikan adalah istilah statistic. Dalam akuntansi sebaiknya diganti dengan “materialitas.’ PSAP 07 par 25, asset tanpa nilai maksudnya asset yang nilainya kecil, atau asset yang diperoleh dengan tanpa pengorbanan sumber daya atau apa. Agar diperjelas, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi. KDP dimasukkan dalam kelompok Aset Tetap. Secara teori, akan sulit menjelaskan. IPSAS 17 mengenai Proprty, Plant, and Equipment tidak ada KDP. PSAP 10 par 16, koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas akan mengurangi ekuitas dana lancar. Apakah dengan cara mengurangi pendapatan lain-lain atau bagaimana? PSAP 02 par 29, “koreksi dan pengembalian….pengurang pendapatan….” Sementara di PSAP 10 par 14, “…..pembetulan pada ekuitas dana lancar.” Keduanya bertentangan. PSAP 10 par 17, koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas, bagaimana pengaruhnya ke Laporan Arus Kas?
asset
-
(ImB) Akan dikaji lagi sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi
-
-
-
(AY) merupakan penjelasan dari par 14
•
07
•
•
•
4.
Murdiyati Dewi (Unair)
•
07 -
Psap 07 par 22, jika Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar, penilaiannya harus dilakukan oleh appraisal atau bisa dilakukan sendiri? PSAP 07 par 28, bagi Pemda yang telah menyusun neraca awal dengan nilai Aset Tetap berdasarkan harga perolehan, apakah asset tetap tersebut harus dinilai kembali. PSAP 07 par 57, kata “dapat disusutkan” maksudnya apakah penyusutan selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan keharusan atau merupakan pilihan. Kalau merupakan keharusan, sebaiknya tidak memakai kata “dapat”. Agar diperjelas. PSAP 07 par 57, asset pertambangan disusutkan atau tidak? PSAP 07 par 43 dan 44, secara teori: - Pertukaran asset dengan kas, diakui dalam LRA - Pertukaran asset dengan non kas, tidak diakui dalam LRA. Standar ini menganut yang mana. Kalau terjadi selisih nilai akibat pertukaran, diakui sebagai apa
(Fn) Akan didalami lagi agar tidak multi interpretasi.
(Fn) Tidak perlu direvaluasi
(Fn) yang tidak disusutkan adalah Tanah
(Fn) natural resources belum dicakup dalam PSAP sehingga tidak perlu disusutkan. (Fn) Pemerintah tidak mengakui adanya R/L atas pertukaran asset.
Semarang, 4 Desember 2003
Sekretaris Komite
