l
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE I MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014-2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ---------1.
Hari
: Rabu
2.
Tanggal
: 23 Oktober 2014
3.
Waktu
: 10.00 WIB – Selesai
4.
Tempat
: Ruang Rapat Komite I, Lt.2 Ged. B
5.
Pimpinan
: 1. Drs. H. Akhmad Muqowam; 2. Benny Rhamdani; 3. H. Fachrul Razi, M.I.P.
n
6.
Kepala Bagian
: Sudarman, SH.,MH.
7.
Agenda
: Membahas isu-isu terkait Hubungan Pusat dan Daerah serta antar Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. SEKRETARIAT KOMITE I DPD RI 2014
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMITE I MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014-2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ---------1.
Hari
: Rabu
2.
Tanggal
: 23 Oktober 2014
3.
Waktu
: 10.00 WIB - Selesai
4.
Tempat
: Ruang Rapat Komite I, Lt.2 Ged.B
5.
Pimpinan
: 1. Drs. H. Akhmad Muqowam; 2. Benny Rhamdani; 1. H. Fachrul Razi, M.I.P
6.
Kepala Bagian
: Sudarman, SH.,MH.
7.
Agenda
: Membahas isu-isu terkait Hubungan Pusat dan Daerah serta antar Daerah dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.
I.
Jalannya Rapat : 1.
Rapat Dengar Pendapat Umum Komite I dengan agenda membahas isu-isu terkait Hubungan Pusat dan Daerah serta Antar Daerah dengan menghadirkan narasumber dari Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dibuka pada Pukul 10.00 WIB, yang dipimpin oleh Ketua Komite I Bapak Drs. H. Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Bapak Benny Rhamdani, dan H. Fachrul Razi, M.I.P dan dihadiri oleh 18 (delapan belas) orang Anggota dari 33 orang Anggota Komite I.
2.
Pimpinan menyampaikan pengantar Rapat Dengar Pendapat Umum yang dapat disimpulkan sebagai berikut.
Komite I mengapresiasi kehadiran narasumber pada kegiatan RDPU komite I siang hari ini. Sebagaimana diketahui dalam rangka memperoleh pengetahuan mengenai bidang tugas Komite I yang diatur dalam Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2014 Komite I akan melaksanakan rangkaian RDPU dengan berbagai stakeholder yang berkompeten.
1
3.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah bersama DPR telah menghasilkan paket UU Politik dan Otonomi Daerah sebagai hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda antara lain UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 22 Tahun 2014 tentang Pilkada dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Komite I akan mengusulkan kepada pimpinan DPD agar bidang Aparatur Sipil Negara masuk menjadi bidang tugas komite I.
Komite I perlu melakukan kajian kritis terhadap UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemda oleh karena berbeda dengan UU no. 32 Tahun 2004 contohnya mengenai pemekaran daerah.
DPD harus memberikan porsi lebih terhadap revisi UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, Komite I harus memberikan respon dan menjadi garda terdepan dalam merevisi UU no. 33 tahun 2004 tersebut.
Pimpinan mempersilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan paparannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut : Ir. H. Isran Noor, M.Si (Bupati Kutai Timur/Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia)
Perubahan tatanan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
Pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan dan sumber-sumber pendapatan negara ke daerah, agar sumber-sumber keuangan negara tersebut dapat dinikmati oleh rakyat di daerah secara lebih adil dan merata.
Sistem desentralisasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, belum sepenuhnya dapat berjalan terutama dalam hubungan harmonisasi pendelegasian wewenang.
Penyerahan kewenangan yang bersifat atributif, delegatif dan mandataris dalam pelaksanaan otonomi daerah masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan baik dalam bentuk hambatan operasionalisasi perundang-undangan terkait maupun kendala-kendala praktis.
Pelaksanaan pembangunan di daerah hingga saat ini menunjukkan kecenderungan resentralistik, dalam arti program pembangunan direncanakan secara terpusat oleh Pemerintah Pusat, disusun secara seragam tanpa memperhatikan kebutuhan, karakteristik dan spesifikasi masing-masing daerah, serta mengasumsikan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah adalah sama.
Dampak negatif bagi daerah, seperti hilangnya kreatifitas daerah, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan tidak terlaksananya prioritas pembangunan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dunia usaha juga sangat terbatas karena banyak kebijakan dan regulasi berada pada Pemerintah Pusat berbagai perizinan masih diputuskan oleh Pemerintah Pusat.
Melalui desentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, seharusnya daerah mempunyai kewenangan yang luas dan utuh untuk mengatur dan mengelola aspirasi/tuntutan masyarakatnya serta untuk merencanakan dan
2
mengelola pelaksanaan pembangunan di daerahnya dalam koridor perundangundangan yang berlaku.
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kreativitas dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pembangunan daerah dan pengembangan usaha di daerah.
Pemerintah Pusat membuat norma-norma dan ketentuan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota untuk mngontrol pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat untuk mewakili Gubernur.
Sehan Salim Landjar (Bupati Bolaang Mongndow Timur/Anggota APKASI)
Permasalahan yang telah disampaikan oleh Ketua Umum APKASI adalah masalah yang telah terjadi di daerah dan tugas yang menjadi tantangan saat ini adalah bagaimana upaya meningkatkan kewenangan pemerintah daerah.
Perlu untuk memperkuat fungsi Senator DPD RI terhadap dugaan upaya resentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda berpotensi member permasalahansalah satunya yang diberikan kepada Gubernur bukan kepada Bupati/Walikota.
Menyarankan Ketua APEKSI dan APKASI untuk dapat menghadirkan Kepala daerah dan mengadakan pertemuan yang berkelanjutan dengan DPD RI.
Dr. H. Bima Arya (Walikota Bogor/Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia)
Daerah merasakan adanya inkosistensi semangat otonomi daerah, maka jika kondisi ini masih berlanjut, sebaiknya sistem pemerintahan kembali pada sistem sentralisasi dalam berbagai aspek baik anggaran maupun kebijakan.
Secara fakta masih banyaknya urusan teknis yang diwarnai oleh pemerintah pusat tanpa menimbang kepentingan daerah, seperti meningkatnya kemampuan pelayanan Jamkesmas dan BPJS.
Belum jelasnya semangat reformasi UU ASN dan belum jelasnya singkronisasi tentang birokrasi, bahkan kuatnya sentralisasi dalam sistem birokrasi baru yang ada.
Sejauhmana komitmen pemerintah pusat memperhatikan isu-isu di daerah?
Komitmen pemerintah daerah lebih tinggi daripada komitmen pemerintah pusat.
Dr. H. Syahrian (Sekda Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan/ Anggota APEKSI)
4.
Tentang hubungan pusat dan daerah ujung-ujungnya persoalannya adalah uang/ anggran.
Adanya keyakinan bahwa kabupaten/kota baik atau buruk semua tergantung pemerintah pusat
Banyak ditemukannya persoalan karena ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam memberikan otonomi.
Jika ingin bangsa Indonesia sejahtera maka sejahterakanlah kabupaten/kota. Pimpinan mempersilahkan kepada Anggota Komite I untuk memberikan pendapat, masukan, serta saran yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
3
Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si (Provinsi Kalimantan Tengah) Perlu memperjuangkan agar DPD RI tidak hanya mempunyai kewenangan untuk mengusulkan RUU saja akan tetapi ikut membahas bersama DPR RI dan Pemerintah sehingga kepentingan daerah dapat diperjuangkan. Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan singkronisasi antara Undang Undang Otonomi Daerah dengan UU Perimbangan Keuangan Daerah. Perlu merevisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah untuk membagi kewenangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Provinsi. Apakah sepakat jika dibentuk kerjasama antara APEKSI, APKASI dengan DPD RI untuk berbagi informasi terkait Musrenbang? Dr. Drs. Martin Billa, MM ( Provinsi Kalimantan Timur) Kita sama-sama berjuang untuk daerah sehingga perlu adanya perbaikan sistem dan regulasi. DPD RI perlu menguasai persoalan yang ada di daerah karena kekuatan DPD RI ada di daerah. DPD RI perlu menjalin hubungan yang lebih baik dengan APEKSI dan APKASI. Perlu dibuat seminar tentang fokus-fokus yang sedang hangat sehingga adanya kejelasan tentang permasalahan yang ada di daerah dalam rangka menyerap aspirasi di daerah. Perlu menjalin kerjasama yang kongkrit dengan pemerintahan daerah. Hudarni Rani (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Negeri ini baik jika walikota dan bupatinya baik dan didukung dengan PNS yang profesional dan DPRD aspiratif. Banyaknya terdapat UU yang tidak memenuhi asas, maka dalam membuat UU perlu mengadirkan pakar-pakar terkait. Intsiawati Ayus, SH., MH (Provinsi Riau) Sepakat agar DPD RI dapat menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan pemerintahan kabupaten dan kota. Menawarkan agenda RDPU dimulai dengan membahas proregnas, kinerja yang sinergis, dan cara berbagi kewenangan dan kekuasaan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintan Daerah. Proses Musrenbang bersama dengan DPRD dan Pemda, maka DPD RI perlu hadir mulai dari pembahasan sampai dengan pengesahan di Pusat. Tegasnya diusulkan untuk kegiatan dan kinerja ke depan dimulai dengan komunikasi dan koordinasi yaitu salah satunya proses musrenbang.
4
Muh. Asri Anas (Provinsi Sulawesi Barat) APKASI telah melakukan MOU dengan DPD, artinya bisa tidak APKASI dan asosiasi lain di ibukota dan provinsi untuk menjadikan DPD sebagai corong penyampaian aspirasi dan mengusulan proregnas. Berdasarkan postur APBN 2015 tidak sampai sebagai dana perimbangan? UU Desa, akan menjadi pembahasan secara serius kedepannya. Mengusulkan agar Komite I DPD RI mengagendakan FGD dalam rangka membahas RUU yang akan dibahas oleh Komite I. Bagaimana pandangan bapak Ketua Umum APKASI, jika tiba-tiba MPR RI mendorong membentuk GBHN? Apakah memungkinkan PNS tidak lagi diurus oleh Kabupaten dan Provinsi untuk menghindari adanya politisasi terhadap PNS di daerah? Mengajak untuk membahas proregnas dan segala persoalan daerah lainnya. H. Ahmad Kenedi, SH., MH (Provinsi Bengkulu) Perlu mencari solusi terkait permasalahan yang ada di daerah. Drs. H. Akhmad Muqowam (Provinsi Jawa Tengah) Perlu mengoptimalkan kewenangan DPD RI untuk memperjuangkan daerah. Terkait Dana Otonomi Daerah idealnya DPR dan DPD dapat berjalan dengan benar. Adanya masalah dalam pelaksanaan UU Pemerintah Daerah yang cenderung desentralistik. Adanya desentralistik dapat menghilangkan kreatifitas daerah. Sistem desentralisasi masih mengalami kendala yang signifikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemda. Kurangnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap permasalahan yang terjadi di daerah. Benny Rhamdani (Provinsi Sulawesi Utara)
Menyepakati membuat legal forum untuk menjalin komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan DPD RI.
Penting membuat labolatorium UU, tetapi kewenangan DPD RI masih terbatas.
Perlu penguatan kelembagaan politik DPD RI dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat daerah.
5
5.
Setelah Anggota Komite I menyampaikan pendapat, masukan, serta saran pimpinan mempersilahkan narasumber memberikan tanggapan yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Ir. H. Isran Noor, M.Si (Bupati Kutai Timur/Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia) Dengan adanya Otonomi Daerah, maka Daerah telah berkembang pesat, contohnya hampir semua bandara di republik ini tidak pernah sepi dari penumpang. Data tentang persoalan Bupati dan Walikota terkait hukum ada sebanyak 113. Kurang lebih ada sebanyak 3600 orang anggota DPRD yang mempunyai masalah dengan hukum. MOU antara DPD RI dengan Pemerintahan Daerah yaitu Pada bulan September 2014 dan perlu dilakukan perpanjangan. Walikota dan Bupati merupakan pendukung DPD RI. Terkait kewenangan Otonomi Daerah, Bupati dan Walikota harus diberi kewenangan untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat dan Gubernur adalah sebagai pemegang kendali. Struktur keanggotaan MPR RI harus diperbaiki bukan hanya keterwakilan penduduk tetapi keterwakilan wilayah agar adanya keseimbangan antar wilayah. Kebijakan bisa dilaksanakan jika legitimasi terhadap daerah kuat. Hak kedaulatan yang terkait permasalahan substansi dan fundamental daerah jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Dr. H. Bima Arya (Walikota Bogor/Ketua Umum Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia)
Agenda pertama yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap Perpu.
Terkait pembahasan GBHN sepakat bahwa banyaknya kebingungan terhadap desain negara ke depan GBHN disusun dalam konteks dinamika daerah.
Ketika dinamika pusat dan daerah berbeda maka tidak terdapat perencanaan masa depan yang baik dimana konteks longterm?
Kita perlu mempunyai desain dengan menimbang dinamika pusat dan daerah yang berbeda karena payung hukumnya tidak terlalu jelas.
II. Kesimpulan Rapat Setelah mendengar paparan dan dialog antara Komite I Dewan Perwakilan Republik Indonesia dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) maka RDPU pada hari ini mengambil kesimpulan sebagai Berikut: 1. Pelaksanaan Otonomi Daerah selama 13 tahun telah melahirkan sejumlah perubahan positif di masyarakat di daerah yang telah membawa peningkatan kepada kesejahteraan masyarakat di daerah. Para pihak menyepakati bahwa pelaksanaan
6
otonomi daerah seluas-luasnya dengan penuh tanggungjawab harus terus dikawal bersama-sama. Segala upaya-upaya untuk mengembalikan Indonesia kepada sistem sentralistrik harus ditolak. 2. Para pihak menyepakati bahwa masih terdapat beberapa catatan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah yang harus diperbaiki bersama-sama. 3. Para pihak menyepakati bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dapat menjamin terus tumbuh dan berkembangnya ekonomi, budaya lokal, partisipasi masyarakat daerah yang terlembaga, dan kontrol politik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Para pihak menyepakati untuk terus meningkatkan kerja sama dalam perjuangan penguatan otonomi daerah dengan mengoptimalkan peran strategis DPD RI khususnya Komite I yang membidangi otonomi daerah bersama dangan APKASI dan APEKSI. 5. Para pihak menyepakati untuk membentuk Tim Kerja yang membahas pola kerjsama yang akan dibangun oleh Komite I dengan APKASI dan APEKSI. 6. Para pihak menyepakati untuk meningkatkan kerjasama dan melaksanakan Forum
Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholders yang lebih luas baik tingkat pusat maupun daerah dalam rangka perumusan rencana strategis penguatan otonomi daerah dimana sebelumnya akan dilaksanakan brainstorming untuk merumuskan rencana kerja bersama. 7. APKASI dan APEKSI menyepakati untuk terus mendorong penguatan peran dan fungsi DPD RI sebagai lembaga perwakilan yang merepresentasikan kepentingan masyarakat di daerah.
III. Penutup Rapat ditutup pukul 12.55 WIB. Jakarta, 23 Oktober 2014 Kabag. Set. Komite I
Sudarman,SH.,MH. NIP. 195904021982031002
7
