DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------
RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMITE I DENGAN NARASUMBER MASA SIDANG III TAHUN SIDANG 2015-2016 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
I.
KETERANGAN
1.
Hari
:
Rabu
2.
Tanggal
:
27 Januari 2016
3.
Waktu
:
10.11 WIB – 12.03 WIB
4.
Tempat
:
R. Sidang 2A
5.
Pimpinan Rapat
:
1. Drs. H. Akhmad Muqowam (Ketua Komite I) 2. Fachrul Razi, M.IP (Wakil Ketua Komite I) 3. Benny Rhamdani (Wakil Ketua Komite I)
6.
Acara
:
7. 8.
Hadir Tidak hadir
: :
Pembahasan dengan Gubernur Riau, Wakil Gubernur NTT, dan Asisten Pemerintahan Pemda Kab. Kuta Timur tentang pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait permasalahan batas wilayah administrasi. Orang Orang
II. JALANNYA RAPAT : RAPAT DIBUKA PUKUL 10.11 WIB
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdullilah. Selamat pagi. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, atau yang mewakili. Yang dalam hal ini hadir adalah Pak Paul Manehat Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Kemudian Ibu sekdaria, yang mewakil Ibu Sekda, oh Kepala Biro. Kemudian Asisten I Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, serta jajarannya. Segenap Pimpinan, dan Anggota Komite I yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang atas karunia-Nya kita semua masih diberi kesehatan, dan dapat melaksanakan tugas negara. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Pak Paul Manehat, kemudian Ibu Rahima Eva yah, Erna kemudian Bapak Syafrudin dari Kutai Timur yang telah hadir memenuhi undangan kami dari Komite I Dewan Perwakilan Daerah. Seizin Ibu dan Bapak sekalian Rapat Dengar Pendapat dengan agenda membahas tentang pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dibuka, dan terbuka untuk umum. KETOK 1X Ibu dan Bapak sekalian sebelum kami melanjutkan, tak kenal maka tak sayang saya ingin kenalkan Anggota Komite I yang hadir. Pak Gub dan Pak Jacob majulah, biar tidak kosong. Sebelah kanan saya ini adalah Pak Fachrul Razi beliau dari Aceh, Wakil Ketua. Kemudian sebelah kiri saya adalah Pak Benny Rhamdani dari Sulawesi Utara, Wakil Ketua. Kemudian sebelah kiri saya ada Pak Idris, Muhammad Idris dari Kaltim, waalaikumsalam, termasuk dalamnya Kutai Timur Pak, Kaltim kalau orang Madura itu, Madura alhamdulillah sudah sampai di Banten adanya Suramadu itu Pak, wilayah sudah sampai disana. Kemudian Pak Cholid Mahmud beliau dari Yogyakarta. Kemudian Pak Kanedi beliau dari Jambi, eh Bengkulu. Begitu rubah dikit langsung, “bukan Pak saya dari Bengkulu”, katanya Bengkulen. Kemudian Pak Rizal Sirait, waalaikumsalam. Kemudian Bu Dewi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kanan saya adalah Pak Hudarni Rani beliau dari Bangka Belitung. Kemudian Pak Jacob Komigi dari Papua Barat. Tadi Bu Juniwati izin sebentar ke dokter. Ibu dan Bapak sekalian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 sebagaimana telah di ubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah efektif berlaku sejak diundangkan. Undang-Undang ini secara substantif mengatur pokok penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemda yang secara substantif mengeluarkan pokok-pokok pengaturan penting mengenai desa, dan pemilihan kepala daerah menjadi Undang-Undang itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 memberi arah praktek, arah baru dalam praktek Pemerintahan RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
1
Daerah diantaranya adalah soal kewenangan. Saya kira Ibu/Bapak yang punya pengalaman. Kewenangan yang beliau sebut diantaranya adalah pengelolaan bidang sumber daya mineral, kelautan, dan kehutanan. Dan selain itu kewenangan pengelolaan pendidikan dasar, dan menengah juga pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi. Pergeseran tersebut tidak hanya berpengaruh kepada kebijakan dan model hubungan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota akan tetapi juga berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang di jalankan di samping memberi hubungan dan tata kelola pemerintahan Undang-Undang juga, Undang-Undang ini cukup menyulitkan Pemda untuk beradaptasi dengan pola pembagian kewenangan, dan urusan yang ada ditambah dengan belum diterbitkannya sebagian besar peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut. Hal ini tentu berdampak terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, serta layanan yang diberikan kepada masyarakat daerah dengan kata lain implementasi UndangUndang ini masih harus terus di kawal agar pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik, dan masih banyak sekali Pemda selain mengacu pada Undang-Undang Pemda tentu berkaitan juga Undang-Undang yang lain seperti Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, Tata Ruang, dan sektor lainnya yang saling keterkaitan. Beberapa Undang-undang tersebut dalam beberapa hal menimbulkan permasalahan misalnya penyelesaian perbatas wilayah antar daerah. Jadi pertama bahwa didalam evaluasi Kementerian Dalam Negeri di dalam otonomi daerah mengambil momentum munculnya otonomi baru ternyata di antara sekian banyak persoalan salah satunya persoalan batas wilayah. Kalau pemerintah memberikan penjelasan bahwa lebih dari 780 batas katanya 30 persen sudah selesai, katanya ini. Baru kita informasi kepada Riau, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan Kuta Timur dalam hal ini saya kira memang batas wilayah menjadi sesuatu problem dalam hal utamanya pemekaran daerah. Nah di 780 lebih singgungan perbatasan itu ada kabupaten antar kabupaten, ada juga provinsi dengan provinsi lain, ada kota dengan kabupaten yang secara keseluruhan penyelesaian ini sangat lambat oleh pemerintah padahal di dalam Undang-Undang, setelah Undang-Undang itu memastikan bahwa misalnya adalah bunyi Undang-Undang utara berbatasan dengan ini, timur ini, selatan ini, barat ini dengan koordinat tertentu sampai koordinat tertentu. Jadi ini saya kira Bapak/Ibu sekalian pemerintah di dalam mengelaborasi 14 institusi yang berkaitan dengan geografis, itukan kita punya misalnya adalah kehutanan 1 banding 50 kalau tidak salah, kemudian di agraria mencoba untuk 1 banding 5.000 kemudian pertanian, dan kemudian, dan lain-lain. Kemudian memunculkan satu Undang-Undang baru untuk mengelaborasi semuanya, dan kemudian ini dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Nah ini anehnya di kita, sekali lagi ini NKRI yah sistem, atau alat yang di pakai itu tidak match antara yang satu dengan yang lain. Jadi yang 5.000 ke 25.000 itu alat yang di pakai tidak ketemu, tidak nyambung ini. Yang 25 ke 50 juga tidak nyambung, yang 50 ke 100 juga tidak nyambung, yang 100 ke 250 juga tidak nyambung sehingga begitu sinergitas secara IT itu tidak bisa dilakukan. Jadi yang harus dihadapi adalah Undang-Undang tentang Informasi Geospasial itu adalah sulitnya mengelaborasi menjalur sistem, mensinerjikan bio-sistem karena itu misalnya kalau melihat satu, peta satu wilayah. Misalnya kalau kita memasukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, wilayah tersebut adalah wilayah yang termasuk hutan lindung misalnya, tapi pada saat yang sama dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 maka Undang-Undang Wilayah tersebut telah teryuridiksasi menjadi misalnya adalah beberapa daerah itu menjadi kantor-kantor pemerintahan. Yang paling gampang itu misalnya Kalimantan Tengah, seluruh institusi yang ada di Kalimantan Tengah itu baik itu misalnya kantor gubernur, Kapolda dan sebagainya itu termaksud ruang namanya hutan lindung semua. Jadi salah satu yang menjadi prioritas semestinya adalah pemerintah mengfiksasi terhadap berapa luas hutan di kita ini berapa, yang real berapa sih sebetulnya setelah di kurangi misalnya adalah, atau yang di dalam Undang-Undang Nomor RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
2
41 disebut sebagai APL (Area Penggunaan Lain). Kemudian lagi misalnya adalah ingklakingklak yang ada di dalam hutan. Saya kira di Riau yang berkaitan dengan desa hutan pun itu juga belum terselesaikan secara baik padahal disana sudah turun temurun orang berada mendiami satu tempat tersebut, tapi oleh Pasal 99 masih di claim sebagai adalah wilayah hutan. Jadi kami di Komite I itu ingin mengelaborasi ini menjadi satu apa, fix bahwa kalau bicara Riau batasnya ini yah begitu. Saya kira nanti Ibu dari Riau bisa menjelaskan perbatasan dengan Sumatera Utara Ibu yah ada, perbatasan dengan Sumatera Barat juga ada. Saya kira ini semua ruang Indonesia ini ke dalam saja ini belum clear begitu, ruang Indonesia ini. Lalu kita bicara mengenai wilayah negara maka daulat Indonesia itukan harus pasti baik di apa, dari kacamata luar, atau dari kacamata internal kita jadi memaknakan di dalam Undang-Undang Dasar itu ada wilayah negara itu adalah satu wilayah secara biostrategis harus dimaknai bahwa inilah kami punya begitu dan harus mendapatkan sinyaling apa, kesepakatan internasional. Nah didalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bapak/Ibu sekalian ini nampaknya ini belum mendapatkan porsi penyelesaian. Kami mendengar Bapak/Ibu sekalian yah mungkin Bapak-Bapak sudah ada kebijakan dari Kemendagri bahwa tahun 2016 Kemendagri akan meng-finalkan batas-batas wilayah ini tahun 2016. Jadi terhadap sekian ratus itu Kementerian Dalam Negeri akan menyelesaikan termaksud misalnya berkoordinasi dengan BIG, dengan ATR, dengan lingkungan hidup, kehutanan yang secara keseluruhan itu bisa memastikan bahwa ini wilayah saya begitu ini wilayah Riau, ini wilayah NTT yah saya kira NTT dengan Timor Leste kebetulan sungai yang membatasi antara Timor Leste dan apa, dengan Nusa Tenggara Timur tapi di dalam Nusa Tenggara Timur sendiri itu problem itu terjadi. Kutai Timur apalagi ini belum, misalnya yang berkaitan dengan izin perusakan hutan misalnya luar biasa itu. Kebetulan saya menjadi sesuatu disitu, saya kasih tempat itu adalah untuk Pak Farouk begitu nanti bupati, kemudian gubernur ganti Pak Benny saya kasih di atas itu, sehingga tumpang tindih kepemilikan itu juga terjadi, tumpang tindih hak atas tanah itu terjadi. Nah ini saya kira Bapak/Ibu sekalian hari ini kita memang focusing pada persoalan batas wilayah antar daerah baik kabupaten/kota, kemudian provinsi yang kita nanti akan simpulkan dengan apa yang di lakukan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengurai persoalan itu. Saya kira demikian sebagai pengantar sudah hadir juga di belakang Pak Abdul Azis, Pak Azis ini memang cari tempat duduk dia sudah tepat betul, sudah pas begitu. Jadi kemudian Bu Eni saya kira itu kalau di dalam Jawa itu Pak Cholid yah itu ada sendang kapit pancuran ini, pancuran kapit sendang ini jadi Pak Azis ini pancuran kapit sendang jadi pancuran yang di apit dua sumber mata air saya kira begitu, aya-aya wae yah. Baik saya tidak tahu ini dari mana, tapi yang hadir pertama tadi saya lihat Nusa Tenggara Timur Pak, yang paling siap kayaknya. Silakan nanti Nusa Tenggara Timur, kemudian Kutai, kemudian kita berikutnya dari Riau. Silakan Pak. PEMBICARA: BADAN PENGELOLAAN TENGGARA TIMUR (NARASUMBER)
PERBATASAN
PROVINSI
NUSA
Terima kasih atas waktu yang di berikan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Ketua, dan Bapak Wakil Ketua. Sebenarnya Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur hadir pada kesempatan ini, tapi karena ada Sidang Dewan maka beliau menugaskan kami dari Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan beberapa kilas balik tentang RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
3
perkembangan. Tidak ada, yang baik, nanti materinya kita akan sampaikan. Bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini memang agak unik walaupun dia tadi sudah disinggung antara batas daerah, dan batas negara. Ada kejadian NTT itu ada 1.192 pulau di NTT dan sebagian besar adalah lautan, dan untuk kondisi saat sekarang ini ada 21 kabupaten dan 1 kota, dan ada daerah otonomi baru yang akan lekat itu yang diusulkan Pemerintah Pusat dengan jumlah penduduk sudah 5 juta lebih artinya di Indonesia bagian timur urutan kedua setelah Sulawesi Selatan. Dari kondisi yang ada tadi saya langsung masuk pada inti persoalan yang menyangkut batas daerah di Nusa Tenggara Timur dengan adanya pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958 yang silam. Ada sesuatu yang belum terselesaikan tentang batas, yang kurang lebih yang Bapak-bapak tahu sudah umur 44 tahun yaitu antara kabupaten yang ada dengan Manggarai sekarang dengan Manggarai Timur yang sementara hangat dan sudah lapor di Komnas HAM, sudah lapor di Komnas HAM. Persoalannya adalah mengapa hal itu terjadi, karena pemahaman masyarakat dan penyelenggara pemerintah sendiri itu masih kurang walaupun kita sudah melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah, kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan lain sebagainya di lokasi-lokasi yang disengketakan mengapa hal itu terjadi dengan adanya SK Gubernur Nomor 22 Tahun 1973 tentang batas wilayah kabupaten Ngada, dan Manggarai. Dan sekarang menjadi satu daerah otonomi baru yang dimekarkan dari Manggarai itu, Manggarai Timur itu menjadi menimbulkan masalah besar karena tadi itu komplek sumber daya dan budaya. Masih antara pemahaman masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan itu antara budaya, dan juga administrasi pemerintahan, hak ulayat, kuburan, tanah yang menjadi miliknya harus masuk dalam wilayah administrasi. Ini pemahaman ini masih terus menerus dilakukan di Nusa Tenggara Timur dan juga sampai saat ini belum kita terselesaikan meskipun kita sudah melakukan berbagai upaya untuk kita selesaikan itu titik persoalan yang ada disitu. Kemudian yang kedua di TTS dan Kabupaten Belu, dan sekarang Kabupaten Malaka di segmen lotas yang Bapak-bapak tahu yang selalu membunuh dan lain sebagainya, sudah dengar itu antara satu regulasi dengan regulasi yang baik berbeda antara aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat, dan keputusan oleh Pemerintah Pusat masyarakat itu pemahamannya Pak, yang diusulkan itu yang benar menurut dia. Keputusan politik yang dari Senayan tentang Undang-Undang lahirnya otonomi baru itu bagi masyarakat yang ada disana itu tidak. Nah ini mereka memegang panah apa yang mereka pikirkan keputusan politik yang dari Senayan ini yang disampaikan melalui Undang-Undang Pemekaran Otonomi Baru itu tidak, ternyata ada keputusan politik itu daerah yang di sengketa itu masuk kepada kabupaten maka kabupaten ini tidak menerima, Kabupaten Timur Selatan tidak menerima keputusan dari Senayan. Ini ada satu regulasi yang di, mereka sudah usul tapi kita memang keputusan politik dari Senayan setiap aparatur negara, atau masyarakat itu patuh tetapi mereka tidak menerima itu sampai kondisi saat ini masih terus konflik ini, ini konflik regulasi katakan regulasi dan aspirasi yang di sampaikan ini yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang hangat. Kemudian yang berikut, itu konflik ekonomi antara se-kabupaten induk dan kabupaten pemekaran, kabupaten induk. Mengapa hal ini terjadi pada waktu kabupaten pemekaran terjadi hanya pendekatan politik yang diselesaikan. Batas, batas administrasi itu belum itu oleh karena itu mungkin kami sarankan itu batas administrasi ini yang diselesaikan lebih dulu baru batas komitmen politik untuk pemekaran wilayah karena ini konflik yang terjadi bahwa, walaupun Bapak Ketua tadi mengatakan titik koordinat sekian sudah dapat, tapi masyarakat mengatakan bahwa itu pada waktu keputusan itu bisa terjadi itu konflik sumber daya, atau yang terjadi itu antara saya katakan antara Kabupaten Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya dan sementara ini yang terjadi dimana ada Undang-Undang itu bahwa pemekaran itu tujuannya adalah kabupaten induk tidak boleh dimatikan oleh kabupaten RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
4
pemekaran itu intinya tetapi yang ada ke arah sana, ada pemekaran ini mungkin pemekaran terlalu banyak sehingga mungkin adanya itu juga menjadi persoalan di Sumba Barat Daya dan Sumba Barat, demikian juga di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang yang itu komplit ekonomi yaitu Bandara El Tari Kupang. Masing-masing itu mempertahankan walaupun sudah ada Undang-Undang pembentukan Kota Kupang namun Kabupaten Kupang sebagai induknya belum rela bahwa Bandara El Tari Kupang yang milik AURI dan juga hak tanah masyarakat yang di claim oleh AURI dan lain sebagainya itu masih menjadi sumber konflik sehingga pemetaan, atau penetapan garis batas yang ada di situ masih menimbulkan, tapi kita terus melakukan pendekatan, dan berbagai pihak untuk menerima itu tetapi masih jalan buntu. Nah ini ada jalan buntu ini jalan keluarnya apakah masih, tapi karena kita ini adalah pendekatan politik terhadap pengambilan kebijakan politik di kabupaten itu para bupati yah para bupati dan walikota sehingga ini adanya teknis saya sampaikan saja kepada Bapak Ketua bahwa kita mengundang provinsi itu melakukan undangan terhadap kabupaten tapi yang datang satu, yang satu tidak datang itukan tidak memenuhi kourum maka tidak ada kesepakatan. Nah tidak ada kesepakatan ini yang terjadi di kabupaten yang secara administrasi undangan kita sudah mengeluarkan, tapi yang lain tidak hadir dan lain sebagainya. Ini kira-kira titik krusial di Nusa Tenggara Timur namun kita terus melakukan upaya melakukan sosialisasi fasilitasi dan pengusulan di Nusa Tenggara Timur dengan adanya sejak tahun 1958 terbentuknya baru di NTT, baru kurang lebih ada beberapa kabupaten saja Pak Ketua yaitu baru keluar peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Kabupaten Kupang dengan TTS dan TTU, Kabupaten Sikka dan Ende, Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Sumba Timur dan Sumba Tengah yang lain ini belum. Peraturan Menteri Dalam Negeri pada tahun 2005 yang lalu itu baru keluar 5 peraturan Menteri Dalam Negeri sejak NTT berdiri baru tentang batas, batas daerah dan juga kita juga melakukan entah kemana yang katakan tadi itu ada membangun infrastruktur kawasan perbatasan dan kita juga melakukan pengamanan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait untuk pengamanan titik-titik yang bermasalah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa yang sebagaimana yang terjadi di Sumba, daerah Sumba. Dan pada tahun ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa pada tahun 2016 ini ... (kurang jelas, red.) akan menyelesaikan berkerjasama dengan BIG yaitu kami di NTT itu ada beberapa kabupaten yang itu, yaitu kabupaten ... (kurang jelas, red.) dan kabupaten timur, tengah, selatan Kabupaten Flores Timur, dan Sikka, Kabupaten Nagekeo dan ini yang kita akan usulkan ke Kemendagri ada 3 segmen ini yang kita akan usulkan, 3 kabupaten ini yang akan kita usulkan ke Kemendagri untuk menetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kabupaten TTU, dan TTS Timur, Tengah, Selatan, dan Timur, Tengah, Utara, Kabupaten Flores Timur, dan Sikka yah yang itu kabupaten, yang berikut Kabupaten Ende dan Kabupaten Nagekeo yang akan kita usulkan kepada tahun 2016 ini untuk ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini kira-kira berapa kegiatan untuk batas daerah di samping itu juga untuk penetapan batas ini kami juga yang Pak Ketua tadi sampaikan itu kami berbatasan dengan negara Timor Leste itu Kabupaten Kupang dengan Distrik Oecussi enclave-nya itupun belum selesai, satu enclave itu belum selesai yaitu yang sementara ini hangat dan mungkin itu batas negara, tapi itu berkaitan dengan wilayah kabupaten itu segmen Noel Besi/Citrana mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu tahu mungkin yang lain mungkin saya mohon maaf ini mungkin melenceng sedikit, yaitu kabupaten itu berbatasan dengan Distrik Oecussi luas wilayah yang disengketakan didalam itu adalah kurang lebih 1.068 hektar yaitu di kenal dengan Dusun Naktuka itu belum jelas, kalau itu batas itu jelas maka Kabupaten Kupang itu wilayahnya sudah jelas dengan Distrik Oecussi, atau dulu di kenal dengan Kabupaten Ambeno itu penduduknya untuk saat sekarang ini penduduk yang ada di situ yang menghuni lokasi itu 4,5 kilometer itu ada warga negara Timor Leste walaupun wilayah itu masih wilayah historis warga negara Timor Leste 63 KK itu yang sumber daya, RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
5
daerah itu daerah sawah dan daerah yang lain, kemudian yang kedua Kabupaten Timur Tengah Utara dengan Kabupaten Distrik Oecussi yaitu di kenal dengan segmen Bijaelsunan, Oben atau wilayahnya desanya manusas itu kurang lebih ada 142 hektar atau 2,6 kilometer yang masih di sengketakan antara negara RI dan Timor Leste. Ini kira-kira gambaran sekilas yang kami sampaikan mungkin kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Terima kasih Pak. Kalau kita ke NTT maka ada memang daerah-daerah yang di dalam seperti enclave yah itu wilayah dari Timor Leste Pak yah, dan enclave ini ada di beberapa tempat Pak jadi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste satu hal 300 kilometer, tapi adalah area lain itu misalnya di daerah mana ini, Cafe Gefa Menano. Nah ini berbatasan dengan negara lain saya kira lebih clear yah Pak, daripada dengan sama republik sendiri repotnya disitu dengan NTT sudah pasti ini batasnya, tapi dengan kita sendiri di dalam nampaknya belum selesai. NTT merekomendasikan tiga hal pertama Floating dengan Sikka kalau sudah diselesaikan. Lalu yang kedua adalah TTU dan TTS yaitu Belu termaksud didalamnya yah Belu selesai sudah yah, belum lah ini. Kemudian ND dengan, saya kira ini adalah wilayah pulau yang lain yang ada di utara saya kira. Nah Pak tolong nanti dari 21 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Timur berikan kami mana yang, daerah yang masih konflik antar kabupaten/kota Pak. Saya kira teman-teman staf ahli minta data-data secara detail dalam konteks Nusa Tenggara Timur itu, apakah masih ada konflik antar batas wilayah kabupaten/kota lalu mana saja yang di Nusa Tenggara Timur yang masih berkonflik. Sekedar contoh misalnya tadi Kupang dengan kota dan kabupaten ini perebutan soal El Tari International Airport itukan, internasional airport karena memang dia kemudian bisa juga ke Australia itu. Jadi tolong Pak nanti dokumen-dokumen berikan kepada kami agar kita bisa bersama pemerintah, bisa kira-kira di dalam penyelesaian itu satu tahun ini kira-kira mana yang harus di selesaikan lebih dulu begitu. Baik terima kasih Pak Kepala. Kemudian saya akan lanjut kepada Kutai Timur, silakan. Ini daerah perebutan Kutai ini, Kutai Timur, nanti ada Kutai Utara, dan banyak lagi. Memang itu masalah sumber SDM sumberdaya air bukan singkatan yang lain. Silakan. PEMBICARA: TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (PBD) KABUPATEN KUTAI TIMUR (NARASUMBER) Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Komite DPD RI, Wakil Ketua Komite I, dan Bapak-bapak dari Anggota DPD RI yang saya hormati, serta Ibu-ibu Anggota DPD RI, dan rekan-rekan dari provinsi kabupaten yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami dari seketaris PBD Tim Pembatas Daerah yang ditunjuk bupati untuk mewakili hadir pada kesempatan ini membawa beberapa tim PBD yang memang, yang punya kapasitas untuk menjelaskan apabila ada hal-hal yang perlu di tanyakan nanti didalam pertemuan pada hari ini sehingga bisa lebih jelas permasalahan-permasalahan yang kita bahas tentunya. Untuk Kutai Timur yang kita ketahui bahwa Kutai Timur itu baru usianya 16 RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
6
tahun Pak, 16 tahun cukup remaja sebelum dewasa yang memang pemekaran dari Kutai Kartanegara berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 yang lalu dimekarkan dengan luas wilayah 35.748,50 kilometer sangat luas Pak, kalau dibandingkan bersama dengan Provinsi Jawa Barat kan satu kabupaten begitu. Nah penduduknya 412.169 jiwa dengan berbatasan langsung Kabupaten Berau dan Malinau sebelah utara, dan timur berbatasan dengan Selat Makassar itu dengan garis pantai 152 kilometer yang berada di Selat Makassar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Bontang dan Kutai Kertanegara, dan sebelah barat juga berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara. Saya kira saya akan menyampaikan progress permasalahan batas-batas yang kita tanggani sejak pemekaran tersebut sampai sekarang bahwa batas kota, Kabupaten Kutai Timur dan untuk berbatasan dengan Kota Bontang itu sepanjang segmen kurang lebih 31 kilometer dan alhamdulillah untuk batas Bontang sudah kita selesaikan dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 25 Tahun 2005. Jadi untuk wilayah perbatasan dengan Bontang sudah clear Pak, walaupun ada masih riak-riak masyarakat yang di pinggiran perbatasan kota itu yang ingin bergabung dengan Bontang itu permasalahan-permasalahan yang kecil, mungkin yang bisa kita pahami bersama. Yang kedua berbatasan dengan Kabupaten Malinau panjang segmennya itu 50,18 kilometer. Di Malinau, nah di Malinau bisa dilihat itu di Provinsi Kalimantan Utara di dalam, yang tadi ada panah. Jadi itu kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Kutai Timur itu masuk wilayah Kabupaten Malinau, bahkan masuk di Kecamatan Mentarang pada waktu itu. Nah kami menyadari bahwa wilayah Kutai Timur ini masuk di daerah Kabupaten Malinau, sehingga pada waktu itu datang ke Malinau untuk membicarakan, menyelesaikan, menyepakati batas itu kita ambil dari punggung gunung kedua wilayah tersebut disepakati, dan alhamdulillah berdasarkan hasil kesepakatan tersebut keluarlah Permendagri Nomor 17 Tahun 2015 berarti untuk kecamatan Kabupaten Malinau sudah clear Pak tidak ada masalah dari segmen 50,18 kilometer tersebut jadi 2 kabupaten itu tidak ada masalah. Sedangkan untuk Kabupaten Kutai Timur dengan Kutai Kartanegara. Kita kelari ke Kutai Kertanegara panjang segmennya itu 405 Kilometer yang sudah disepakati, sepanjang 350 kilometer sudah disepakati jadi yang belum sepakat itu hanya kurang lebih 55 kilometer jadi belum disepekati. Apabila 55 kilometer ini sudah disepekati kita akan usulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan dalam Permendagri selanjutnya. Sedangkan untuk Kabupaten Berau nah ini Kabupaten Berau agak masalah karena ada usulan daerah otonomi baru Pesisir Selatan bahwa panjang segmen yang ada di Kabupaten Berau itu sepanjang 512 kilometer, iya 512 kilometer yang sudah disepakati baru 58 kilometer jadi baru sebaliknya dengan Kuta Kertanegara yang belum disepakati 454 kilometer. Nah dari beberapa tahun sejak pemekaran kita sudah berapa kali pertemuan di fasilitasi provinsi dan kita sudah membuat kajian dilapangan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 47 bahwa apabila ada permasalahan dengan, setiap kabupaten membuat kajian, tapi sampai saat ini Kabupaten Berau bersikukuh kan begitu, bahwa tetap memegang Undang-Undang Nomor 47 garis segmen yang dipakainya sementara kita di Malinau karena di Undang-Undang Nomor 47 kita masuk di wilayah mereka kita kembalikan ke daerahnya. Ini yang menjadi masalah kita dengan Berau, apalagi Berau ini ingin menjadi daerah otonomi baru kan begitu. Jadi, dan batas DOB Berau Pesisir Selatan itu sebanyak seluas 302,6 kilometer belum dapat di sepakati ini mungkin permasalahanpermasalahan yang kita hadapi untuk Kabupaten Berau dan jelas Pak, didalam UndangUndang Nomor 47 itu jelas-jelas memotong sungai didalam aturan tata batas tidak mungkin memotong sungai kan begitu. Nah ini, dan kesepakatan-kesepakatan adat yang sudah sepakati dan itu secara turun temurun, sudah turun temurun mereka memetik hasil-hasil hutannya disana baik itu dari wilayah Kabupaten Berau maupun Kabupaten Kutai Timur dan itu ada batas kesepakatan yang ada di masyaraka. Nah sehingga permasalahan ini kelihatannya kami agak sulit kita sudah membuat kajian, tapi sampai sekarang Kabupaten RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
7
Berau belum menunjukan hasil kajiannya ini mungkin apanya, progress yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini mungkin dari ini Tim Tata Batas menyampaikan tambahan, atau nanti ada yang mau ditanyakan berkembang, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Waalaikumsalam. Kutai Timur saya kira kembali seperti yang saya sampaikan kepada Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Timur lebih complicated karena wilayahnya pun ada 21 kabupaten/kota. Ini saya kira sudah banyak Malinau, kemudian Berau, kemudian bawah itu adalah Pukar sebelah kanannya laut yah, Bontang. Ini belum juga masalah yang ada didalam misalnya kerajaan itu dimana dan sebagainya, kemudian ....(kurang jelas red.) Kaltim yang juga bermasalah secara apa, secara adat yah bukan secara formal. PKT tinggal ngambil sekian ratus hektar yang dianggap milik petani dan lain-lain. Tolong nanti Pak, itu menariknya adalah dengan Malinau clear dengan Berau yah Berau dari 500 lebih itu baru 50 yang selesai nah ini menarik ini dengan Bontang clear kemudian yang atas, bawah saja. Yang bawah ini dengan mana tadi Kukar ini dari 300 lebih sudah selesai 250-an. Jadi yang di atas ini dengan Berau apalagi disitu ada DOB baru namanya adalah Berau Pesisir nah ini jadi tambah masalah lagi nanti berkelindan, berganda persoalan. Tolong nanti data yah Pak dikasih ke kita. Kemudian terakhir dari Provinsi Riau. Silakan. PEMBICARA: KEPALA BIRO ADMINISTRASI PROVINSI RIAU (NARASUMBER)
PEMERINTAHAN UMUM
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite I, Bapak Wakil Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komite I DPD RI, dan rekan-rekan sekalian dari Provinsi NTT, dan Kutai Timur, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan salam maaf dari PLT Gubernur Riau karena pada kesempatan hari ini ada tugas yang harus beliau hadir di Provinsi Riau. Untuk itu kami sebagai yang mewakili Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum yang sehari-hari bertugas juga seperti yang sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Memang banyak sekali karena ini kesempatan yang cukup bagus Pak, mungkin di luar batas juga kami tadi sudah mendengar berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23. Sebelumnya kami akan mengambarkan, gambaran umum Provinsi Riau. Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota, 10 kabupaten, 2 kota yang syukur alhamdulillah hari ini telah selesai melaksanakan tugas negara yaitu Pemilukada serentak. Sudah terpilih 9 dengan sukses aman dan damai 8 ke MK, 1 lolos tapi yang diterima cuma satu Insya Allah akan dilantik sesuai dengan tahapannya. Baik berkenaan tadi dengan tadi Bapak ada menyampaikan tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini juga perlu menjadi perhatian Pak, atau kami mohon sekali nanti di bantu, kami di daerah Pak karena ini menjadi dilematis terkait adanya beberapa tadi Bapak sebutkan kewenangan yang beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, maupun dari provinsi ke kabupaten/kota terutama yang agak signifikan itu urusan pendidikan Pak, memang mungkin P3D-nya tahapan untuk implementasi urusan konkuren ini kami sedang laksanakan sesuai dengan ada 2 surat edaran Mendagri yang sudah sampai kepada Pemerintah Provinsi Riau dan sudah diadakan juga beberapa kali rapat koordinasi kemudian kita sudah mengadakan MoU kesepakatan dengan bupati, walikota RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
8
terkait jadwal yang ditetapkan untuk P3D penyerang personil, prasarana, dan dokumen namun demikian mungkin agak keberatan diprovinsinya Pak, yang untuk terkait guru. Kemudian ada beberapa pegawai nanti, yang mungkin karena Provinsi Riau sudah moneratorium perpindahan dari kabupaten/kota kemudian adapun nurunan pendapatan juga kita APBD-nya dan juga ada macam-macam hal sekarang di daerah nah ini perlu di pertimbangkan masa transisi pemerintahan Pak. Jadi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 ini perlu mungkin transisi yang tidak sebentar ini karena perlu penyesuaianpenyesuaian ini itu sudah coba rapat dengan SKPD, dengan bupati, walikota mungkin, kemudian ada kesulitan juga ke enganan dan banyak masalah dari bupati, walikota karena dia juga sudah membina guru-guru dengan intensif yang ini, kemudian macam-macam problema di sini jadi perlu waktu kita untuk ini bisa settle kemudian ada yang urgent di sini Pak sekarang, mungkin ini bukan hanya di alami oleh Riau karena kami sering juga mengikuti rapat kerja dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia berkaitan dengan stack nasib perizinan yang kewenangan di ESDM itu jadi beda persepsi Pak, memang di ES Mendagri itu sudah jelas terkait perizinan namun ada keragu-raguan kita untuk melaksanakan apakah nanti bisa diskresi pemerintah atau apa, terkait itu jadi ada pelayanan perizinan yang dulunya di kabupaten/kota dan sekarang di provinsi ini agak sedikit ragu-ragu Kepala Daerah karena kita ini takut Pak, apalagi Riau Bapak ketahui kondisi psikologis sangat hati-hati kita soal ini baik Pak ini mungkin sedikit karena terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23. Kemudian kami mohon bantuan juga Pak yang terhormat Ketua Komite. Perlu percepatan Pak, Peraturan Pemerintah ini supaya kita memang Kemendagri itu sudah menetapkan batas waktu 2016 beberapa regulasi pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 berapa PP itu, PP urusan kelembagaan, dan personil begitu. Kami sedang tunggu di daerah Pak, supaya kami tidak ada ragu-ragu dalam menyelenggarakan dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 mungkin ada satu lagi fenomena menarik di daerah mungkin sama-sama Bapak ketahui di Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 23 urusan pertanahan itu sudah disentralisasikan Pak, kemudian gubernur sebagai wakil pemerintah nanti juga akan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah. Kami mohon sekali ini Pak, supaya lebih optimal kerja Pak Gubernur karena kalau tidak susah sekali memang menyelenggarakan dua fungsi, satu sebagai kepala daerah otonom yang satu sebagai wakil pemerintah, wakilnya presiden didaerah karena dia punya SK, BK sendiri harusnya begitu Pak yah ini kami mohon sekali Pak kesempatan yang ini karena banyak sekali permasalahan pertanahan yang tidak bisa kami selesaikan Pak urusannya sudah didesentralisasikan pertanahan, tetapi masih ada Kanwil Badan yang menangani ini. Salah satunya tadi sama dengan rekan NTT konflik dengan instansi vertikal, mencadangan lahan AURI kebetulan kami baru mediasi perseteruan antara AURI dengan Angkasa Pura. Jadi memang kita beda persepsi soal mengimplementasikan Undang-Undang antara Kementerian dan KL. Kemudian UndangUndang Pemerintah Daerah itu juga tidak di adopsi juga oleh semua KL yang ada. Jadi memang inilah fenomena, atau kita mencari titik keseimbangan untuk bernegara ini memang banyak sekali hal Pak, jadi ini kesempatan salah satunya di samping kalau soal batas itu. Kemudian ada lagi Pak, kalau Biro Pemerintahan yang diundang banyak sekali Pak, kebetulan kita Jumat yang kemarin kedatangan Komnas HAM. Jadi tentunya kalau Komnas HAM yang datang ada pelanggaran HAM di Kabupaten Indragiri Hulu dengan Taman Nasional Tesso Nilo jadi kalau saya sederhana hak asasi manusia kayak kita bela atau hak asasi hewan, gajah, dan harimau. Jadi tinggal memilih saya bilang karena masyarakat kita di empat koperasi Pak, sudah tidak bisa leluasa menjual hasil kebun sawitnya begitu karena melanggar inilah segala macam begitu, TN-TN begitu. Jadi memang banyak sekali persoalan-persoalan terkait implementasi dari beberapa regulasi yang tadi Bapak sampaikan Undang-Undang Nomor 41 dan sebagainya, tapi ini Insya Allah kalau kita sabar bisa kita selesaikan. RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
9
Mengenai penangganan batas daerah Pak, ini kami beri apresiasi dengan Menteri Dalam Negeri yang sekarang, dan yang Pak Gamawan juga sudah ada mulai keinginan dari Kemendagri itu untuk menyelesaikan, tapi Pak kalau untuk Riau dan mungkin batas di Kalimantan, atau teman-teman yang punya sumber daya alam batas itu kalau antara individu atau antar pemerintah sebenarnya tidak ada konflik dia Pak, tapi ketika ada madu disitu, ada gula, ada sumber daya minyak, kebun sawit itu mulailah Pak, ada pendatang yang tambah terutama sekarang yang aktual lagi ini Pak, jadi kalau di undang kami memang banyak bikin pusing Bapak/Ibu di DPD maupun di DPR RI jadinya, tapi tidak apa-apalah sering-sering diundang jadi mudah-mudahan selesai masalah-masalah masyarakat kami begitu. Baru-baru ini Pak, mungkin di media sudah ada, ini mohon maaf dari Oknum Ketua DPRD yah itu melakukan pemukulan, dengan masalah kayak kita di Rohil. Jadi kita ada masalah batas antara Sumut yang belum selesai Pak, kalau yang lain itu kita sudah clear semua Sumut di, dengan Provinsi Riau di Labuhan Selatan yah Labusel. Jadi beberapa bulan yang lalu sampai terjadi konflik dilapangan panas sekarang Pak, karena itu Pak ada lahan sawit di situ. Kami sudah bawa data ke titik koordinat, peta semua sudah lengkap sudah puas Pak, dan dalam minggu keempat ini kita dijadwalkan, diundang juga masalah penyelesaian batas kalau untuk antar provinsi ada dua titik di Riau yang belum selesai, kalau dengan Sumbar, Riau, Sumbar telah terbit Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 Riau, Sumut ini masih difasilitasi dan menjadi rencana aksi sampai dengan tahun 2016 terakhir kunjungan kerja Mendagri jumat yang lalu Pak Mendagri juga sudah menjadikan ini dari tim beliau juga sudah bekerja untuk ini cuma memang tidak mudah disini Pak, karena itu tadi ketika ada madu ada, gula di situ ada konflik kepentingan antar perusahaan disitu, dan antar instansi pemerintah juga kadang gontok-gontokan diperbatasan itu Pak. Kemudian Riau, Jambi juga sudah terbit Permendagrinya Nomor 33 Tahun 2013 Riau Kepri juga yang laut, kemudian Riau Sumut dititik di dengan Sumut di batas Rokan Hulu jadi dua titik itu yang belum selesai kita datanya ada nanti kami sampaikan kemudian untuk kabupaten/kota Pak, dengan adanya Permendagri kita senantiasa menyelesaikan untuk kabupaten/kota dengan bupati, walikota dalam macammacam itu Pak, ada yang di tahun 2015 sudah terealisasi sampai fasilitasi ketiga di beberapa segmen batas kota Pekanbaru dengan Kabupaten Syiah sudah dicapai kesepakatan. Bengkalis dengan Syiah sudah sepakat. Dumai dengan Rokan Hilir juga jadi kita punya aksi penyelesaian 2015-2016 kemudian Depdagri juga intensif memfasilitasi ke provinsi. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan jadi sudah kami rekonkan tadi Pak. Mohon percepatan kemudian lagi Pak, satu lagi terkait stagnasi perizinan dan investasi adalah penyelesaian RTRW Pak, ini mohon sekali Pak karena inilah sumber konflik utama dan penghambat investasi untuk kami. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Terima kasih Ibu. Satu hal menurut saya yang saya catat adalah memang RTRW harus selesai dulu itu masalah rumah tangga kita, itu harus selesai dulu baru kita mengabdi di dunia yang lain, kalau RT kita tidak bener berartikan diluar pun juga tidak bener saya kira begitu. UndangUndang Nomor 26, Nomor 27 itu kemudian di PP Nomor 28 yah terus kemudian Ibu ini menarik tadi telah sampaikan itu selalu madu dan gula, tapi kenapa orang tidak mau di madu, tidak pernah maukan. Selalu tidak di madu, gula begitu kan, saya kaget juga ini kalau gula oke lah, tapi kalau madu ini kan namanya kalimat yang sensitif untuk di politik itu kalau madu itu racun lawannya begitu. RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
10
Nah baik Ibu/Bapak sekalian sebelah kanan saya ada Nono Sampono dari Maluku. Kemarin juga disampaikan juga dari Maluku hal yang berkaitan dengan ini juga antara lain. Lalu Pak Syarif ini Lampung, Lampung ini dengan Bengkulu juga ada masalah, Bengkulu dengan Sumatera Selatan juga ada masalah. Saya kira dua ini yang berhimpitan dengan Lampung itu baik di ruas barat di situ ada Taman Nasional Bukit Barisan. Kalau Ibu tadi ada Tesso Nilo disini ada Bukit Barisan yang memang di wilayah barat mulai dari Lampung, Bengkulu, kemudian Sumatera Barat itu memang agak banyak masalah disitu. Disamping politik pembangunan kita menjadikan disitu sebagai daerah belakang yang susah ini sehingga tidak seperti Sumatera bagian timur atau tengah saya kira. Hadir juga sudah di ujung sana itu Ibu Hana Fadel Muhammad, kemudian disebelahnya adalah Ibu Antung F. Fatmawati. Baik saya kira menarik apa yang dipaparkan oleh para birokrat yang bertanggungjawab terhadap batas wilayah karena itu selanjutnya Bapak/Ibu sekalian coba kasih solusi, pendapat beberapa hal ini. Tidak tahu dari mana dulu ini, atau sudah paham semua? Pak Nono, Pak Nono ini selalu menjadi istilah sepakbola itu starter-nya itu, lineup utama itu. Silakan Pak Nono. PEMBICARA: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU) Bukan begitu Pak Ketua. Mohon maaf datangnya terlambat juga ini. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua pimpinan dan teman-teman para Senator Komite I dan Bapak/Ibu perwakilan dari Riau dan Kutai Timur yang berbahagia tentu mengawali diskusi ini saya ingin menyampaikan sedikit saja pandangan. Pertama kalau tadi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak dari Kutai Timur, dan kemudian disampaikan oleh Ibu dari Riau seperti halnya yang kemarin kita terjadi pada waktu kita memanggil yang mewakili Walikota Bandung, dengan Wagub Maluku mewakili Gubernur Maluku, ini dua daerah yang berbeda sekali geografi dan karakter wilayahnya sehingga menggambarkan betapa akumulasi dari pandangan hari ini dan kemarin hampir mirip tentang dua hal yaitu baik tentang tata ruang batas wilayah UndangUndang Pemda, dan maupun tentang ASN. Saya kira yah inilah yang menjadi consent dari Komite I untuk melihat persoalan ini sehingga nanti ke depan kita akan, bisa memilah mana hal-hal yang perlu ada kita cantumkan berdasarkan spesifikasi yang mungkin dulu belum terbayang ada persoalan di lapangan, dan kita bisa membantu untuk mengisi, atau menambah pasal-pasal yang diperlukan, atau bahkan muncul Undang-Undang yang baru misalnya contoh perbatasan termasuk juga geografi kita enam atau tujuh provinsi sedang mengajukan Undang-Undang provinsi kepulauan, tetapi pada Prolegnas tahun 2015 namanya berubah Bu, namanya menjadi pemerintahan di wilayah kepulauan yah kemarin dia berubah lagi ada usulan dari, menarik dari Wakil Ketua Pak Fachrul Razi bahwa agar dia selaras dengan yang lainnya mungkin otonomi kepulauan itu lebih masuk. Jadi ini kira-kira perkembangan, dan saya kira ini yang menjadi catatan kita sampai dengan hari ini berkaitan dengan, karena ini sangat mengkait dengan pemerintah daerah dan tata ruang. Yang kedua tentang tata ruang. Pak Ketua, Pimpinan dan hadirin sekalian saya ingin memberikan gambaran dalam pemekaran ini menimbulkan banyak hal tentang perbatasan baik dari tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai pada desa, sampai sekarang masih bermasalah dengan latar belakang macam-macam ada latar belakang ekonomi, ada latar belakang adat kalau menyangkut yah masalah-masalah ulayat misalnya saya ambil contoh di Maluku. Dulu Pulau Seram suluruhnya, dan sebagian dari kepulauan sekitarnya termasuk sebagian Pulau Ambon Jazirah Leihitu itu dalam satu kabupaten begitu mekar menjadi tiga, ada yang menarik disana itu ada desa induk memiliki petuanan-petuanan, dusun-dusun di pulau lain. Nah ini masalah begitu pemekaran terjadi terpisahkan secara administrasi, dan ini RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
11
ada masalah nah ini contoh yah ini sama saya kira dengan wilayah kepulauan kalau didaratan agak sedikit mudah karena satu daratan, tapi kalau di pulau, manakala dia lepas pulaunya dan ikut pada desa pemekaran yang baru itu menjadi persoalan padahal yang ini masih status pada daerah induk nah ini contoh. Nah sekarang sedang diajukan lagi pemekaran jadi nanti akan menimbulkan persoalan lagi, terus ke depan yang satu belum selesai kalau pemekaran ini juga disetujui dia terpecah lagi nah ini menjadi masalah oleh karena itu mungkin kita perlu, nanti akan ikut terlibat untuk melihat persoalan ini karena kearifan lokal inikan masih tidak bisa kita abaikan begitu saja apalagi daerah-daerah seperti termasuk Maluku, mungkin Riau, mungkin Bali dan lain sebagainya, NTB ini menjadi catatan kita. Yang berikutnya tentang ASN. Memang ada dilematis kita tentang hal ini karena secara nasional ada syarat-syarat yang memang diperlukan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara, tetapi dalam kondisi faktual didaerah SDM kitakan tidak mampu untuk menjangkau hal tersebut. Ada dua pilihan memang mau pilih kualitasnya yang sesuai dengan persyaratan tingkat nasional itu, tetapi orangnya bukan orang daerah harus di rekruit dari daerah lain misalnya dari Jawa dan lain sebagainya, atau orang daerah yang kualitasnya belum memenuhi syarat, tetapi secara hati dan nuraninya dia ada disitu memang ada dua pilihan ini sehingga mungkin kita perlu untuk melihat persoalan ini baik teman-teman Bapak/Ibu dari Kutai Timur, maupun dari Riau. Kemarin saya mengusulkan bagaimana kita menyesuaikan saja karena TNI dan POLRI sudah menyesuaikan di daerah membuat kuota-kuota yang cukup proporsional berapa persen orang daerah, dan berapa persen mungkin dari luar karena kalau tidak ini masalah di internal kita di daerah. Nah oleh karena itu mungkin perlu kita usulkan kepada Menpan kalau tidak salah ini, yang mengatur tentang ini. Yang kedua misalnya bagaimana khususnya di bidang pendidikan guru-guru kita yang masih honorer ini yang sudah sekian tahun mengajar kalau diambangkan terus seperti ini menjadi masalah toh mereka sudah mengabdi bahkan lebih dari 10 tahun, bayangkan honor hanya dengan gaji Rp 200.000,- per bulan, bagaimana mereka mau hidup. Sudahlah kita moratorium, dan kemudian kita selesaikan ini nanti kedepan baru kita bicara untuk penyesuaian tentang kualitas. Saya kira itu sedikit gambaran dari saya. Terima kasih, mudahmudahan ini untuk memberikan gambaran pada kita semua. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian kalau kita melihat televisi maka yang mewakili Kepolisian di dalam kasus-kasus diberbagai daerah saya tidak tahu apakah dipolisian memang ada persoalan bagaimana berkomunikasi secara baik. Mau yang namanya Kapolsek sekalipun begitu diberikan corong di televisi brutut juga ngomongnya Pak. Itu diberbagai daerah se-Indonesia ini kemudian tentara juga begitu TNI, AD, dan juga Angkatan Udara saya kira termasuk Angkatan Laut. Kejaksaan juga begitu Pak Nono jadi emang SOP-nya sudah jelas bahwa begini irama dan Tupoksi yang harus dilakukan, tapi begitu masuk PNS tidak lah NTT, NTT lah jangan kemudian di isi orang lainlah, Riau juga begitu sudahlah ini Melayu punya kok Jawa tidak boleh masuk, Kutai juga begitu. Jadi kalau kemudian berdiri secara vertikal yang semestinya horizontal Indonesia ini repot republik ini. Jadi saya kira institusi yang nasional itu ada TNI, ada Kepolisian, ada Kejaksaan itu yang kalau sipil yah Kejaksaan Pak Nono belum ada yang lain pengadilan baik itu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan lain-lain itu human-nya sebegitu elastis sekali mau pindah kemana, dimana itu tidak ada soal begitu yah tapi begitu Pemda, waduh ini pokoknya ini Riau yah Riau pokoknya tidak boleh yang lain. Saya kira apa yang disampaikan Pak Nono tadi menarik bahwa hari ini misalnya Wakapolda Papua itu adalah orang Papua sendiri, hari ini kebetulan berproses mulai RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
12
pendidikan di Akademi Kepolisian begitu yah kemudian di NTT banyak sekali itu tokohtokoh nasional dari Nusa Tenggara Timur itu walaupun kalau bicara NTT konflik, dan tanda petik persaingan antar suku itu luar biasa kalau misalnya di kepulauan bagian utara terus begitu rupa tokohnya ada di nasional, di media ini Pak Nono mana yang bisa lepas dari orang NTT. Mau bicara TV apa, pasti ada orang NTT Pak. Mau media apa? cetak, ada orang NTT tapi memang dari basis disana adalah antar desa antar kampung itu yah kompetitif betul begitu tokoh-tokoh nasional banyak yang dari sana itu memang mengerucutnya kompetisi nasional. Sayangnya Pak, di NTT itu pokoknya bupati, walikota mohon maaf yah harus orang NTT begitu jadi, padahal sudah menjajah Jakarta luar biasa NTT ini yah ini bahasa saya Pak. NTT menjajah media Indonesia itu luar biasa coba kita lihat itu, tapi begitu masuk sana “oh tidak bisa masuk orang Jawa”, kan begitu. Ini contoh saja, ini sekali lagi bahwa kita lepaskan ruang itu, masalah itu untuk didiskusikan bagaimana sebaiknya begitu. Jadi memang satu hal seperti itu masih karena memang pada akhirnya kalau tidak ada simultansi maka yah ruang itu tertutup untuk kualitas begitu saya kira dalam hal Kutai bagian dari Kalimantan Timur intrusi yah dalam bahasa saya penduduk dari daerah lain luar biasa mau ngomong orang Balikpapan, mau ngomong Samarinda, mau ngomong kemana lagi? Tenggarong, mau ngomong mana lagi? Sangatta, mau ngomong Berau, itukan banyak sekali yang bahkan kemudian di Kutai, di Kaltara misalnya dan juga sebagian besar di Kalimantan Timur yah intrusi ekonomi yang dilakukan oleh kelompok Cina kan juga luar biasa disitu yah intrusi bahasa saya tadi itu. Yang kadang-kadang ini Pak harus diwaspadai bahwa sumber daya asli Kaltim itu bisa ... (kurang jelas, red.) termaksud misalnya kalau kita ke Tanjung Selor, ke Nunukan, ke Berau ini namanya competitiveness kita ini kurang begitu orang-orang yang asli Indonesia, orang-orang pribumi itu dalam keturunan asli Indonesia begitu yah mereka juga tidak asli begitukan. Baik, ada lagi? PEMBICARA: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU) Cuma sedikit Pak Ketua. Tadi catatan pertama karena Ketua sudah mengkomentari seperti itu ada dua hal. Hal pertama yang tadi saya mau katakan di TNI, POLRI itu sebatas Tamtama dan Bintara untuk perwira tetap secara nasional diatur, misalnya Danton, Kapolsek dan seterusnya, ada pendidikan lanjutan. Mungkin di PNS bisa dibuat seperti itu agar paling tidak muatan kebangsaan NKRI itu bisa dipertebal disitu pada layer-layer mungkin eselon III ke atas begitu saya kira itu mungkin yang diperlukan, tetapi yang dibawah masih seperti itu adanya karena memang sulit dihindari otonomi daerah ini imbasnya kesitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tadi dikatakan orang NTT yah kalau saya boleh komentarkan sama dengan kita punya saudara orang Sumatera Utara, orang Batak di hukum juga luar biasa. Memang dia talentanya disitu Pak, talentanya disitu. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Di bidang hukum. PEMBICARA: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU) Iya, talentanya memang disitu Pak. Terima kasih.
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
13
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Sumatera Utara menarik Pak. Saya punya analisis bahwa tingkat pada pemilu itu kenapa rendah? 48 persen Pak yah soalnya itu rendah antara di dalam teori ekonomi itu antara yang menjual dan membeli itu tidak ketemu. Komunitas Kalbar itu 80 persen itu muslim, komunitas Kalteng 80 persen muslim ini sekedar contoh saja bagaimana tidak ketemunya itu Pak bukan sara, tidak. Orang Islam di daerah Sumatera Utara itu yah apapun namanya kan hak partai politik untuk mencalonkan toh, semua tawaran itu kebetulan hampir semua itu tidak muslim begitu Pak sehingga sudahlah daripada saya salah soal agama, lebih baik tidak milih. Ini yang tidak masuk dalam ranah politik analisis begitu Pak. Itu Pak Nono jadi kenapa 48 persen, persoalan saya ngomong, apa persoalan kok bisa begitu rendahnya. Ini tidak ketemunya, itu Jaka sembung naik ojek di bidang politik itu Pak, antara yang dijual dan yang membeli itu tidak ketemu Pak. Silakan Pak Azis. PEMBICARA: ABDUL AZIS KHAFIA, S.Si., M.Si (DKI JAKARTA) Terima kasih Ketua. Saya hanya ingin menegaskan beberapa hal terkait dengan masalah perbatasan begitu. Kemarin kita sudah bicara secara luas perbatasan negara kita yang tidak kalah penting juga adalah perbatasan wilayah pemerintahan daerah. Dari catatan yang saya punya dari Kemendagri itu ada hampir 800 permasalahan perbatasan wilayah yang belum selesai. Yang tadi, yang Pak Nono katakan benar bahwa otonomi daerah atau pemekaran itu dari 220 hanya tiga kemungkinan yang diselesaikan dengan tuntas. Makanya saya sepakat ketika Ketua Komite I pada saat kita bicara tentang DOB salah satu yang menjadi ukuran penting adalah tentang tertibnya administrasi karena kadang-kadang semangat politisnya lebih kuat pada saat melakukan pemekaran daerah, tapi dukungan administrasinya sangat lemah sehingga pada saat berproses itu kadang-kadang temen-temen di daerah suka alpa begitu. Nah yang celakanya lagi kadang-kadang ada proses pembiaran sehingga yang tadi Ibu dari Riau cerita kalau disitu tidak ada permasalahan, atau tidak ada potensi ekonomi memang tidak muncul permasalahan perbatasan itu tetapi ketika proses berjalan, peradaban berjalan, ekonomi meningkat, jumlah penduduk makin padat, barulah di situ. Nah maka saya menegaskan ke depan memang perlu sebuah regulasi yang sifatnya bukan reaktif dalam hal menangani beberapa kasus pemerintahan daerah, tetapi cenderung sifatnya antisipatif begitu termasuk masalah pemekaran daerah begitu. Salah satu yang menjadi catatan kita adalah ke depan daerah manapun yang ingin dimekarkan, yang salah satu menjadi apa namanya, indikator ke depan dia harus memiliki kejelasan perbatasan yang jelas dan tuntas dengan wilayah sekitarnya begitu. Makanya menjadi menarik dan menjadi dukungan penuh saya pikir kita dari DPD RI ketika sebuah daerah ingin melakukan pemekaran, daerah induknya itu memberikan dukungan, atau support yang jelas begitu katakanlah misalnya, bupati dan lain sebagainya ketimbang hanya beberapa organ yang melakukan dukungan itu sehingga memang agak sulit temen-temen ketika bicara perbatasan ini seiring dengan kadang-kadang kalau secara fisik bisa jelas begitu perbatasan, tapi seiring dengan lajuny kondisi globalisasi kadang-kadang inikan makin sumir yang disebut dengan perbatasan sudah tidak lagi jedanya begitu. Nah terkait dengan ASN Ketua, kemarin kita juga sudah mendengar hampir kalau tidak dikatakan sama yah miriplah, secara merata ini bisa disebut dengan sebagai fenomena bahwa memang ada yang salah dengan regulasi baik Undang-Undang ASN yang menurut saya sudah cukup baik, tetapi dari beberapa kasus misalnya tentang usia katakanlah, usia yang semestinya ia pensiun itu perpanjangan itu yang mestinya sudah tidak lagi produktif, tapi dengan adanya ketentuan ini maka dipaksakan dia sehingga kadang-kadang berbenturan RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
14
kemampuannya sudah tidak cakap lagi, tetapi karena ada ketentuan ini akhirnya dia difungsikan lagi. Terakhir Ketua. saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa memungkiri begitu kalau kemarin dengan bahasanya Pak siapa, Pak Cholid mengatakan mengatakan bahwa sebuah regulasi kadang-kadang itu berbau kapitalis dan lain sebagainya, tapi saya ingin katakan bahwa siapa pun tidak bisa dipungkiri dalam membuat sebuah kebijakan itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh big mine-nya begitu. Jadi kalau dia komunis mau berputar kaya bagaimna produk yang dia keluarkan masih komunis begitu kalau dia kapitalis pasti yang keluar kapitas jadi Ahok romatis, Ahok kapitalis lah. Jadi apapun ukurannya itu selalu diukur dengan capital begitu. Saya pikir itu Ketua. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Jadi ada ujungnya kalau Pak Azis ini Pak karena akan calon gubernur DKI Jakarta jadi harus dihadap Ahok bagaimana begitukan. Baik saya sudah cukup yah. Pak Idris mau bicara, silakan. PEMBICARA: Drs. H. MUHAMMAD IDRIS S. (KALIMANTAN TIMUR) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua dan Wakil Ketua yang kami hormati, dan seluruh anggota Senator Komite I yang kami hormati. Bapak-bapak dari Pemda Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kutai Timur yang kami banggakan. Karena ini tiga pembicara Pak, ada tiga hal juga yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama kalau kita bicara soal luasnya wilayah di Kalimantan Timur ini Kabupaten Kutai Kartanegara ini sudah dipecahkan empat kali Pemekaran Pak ada kota Bontang, ada Kabupaten Kutai Barat, ada Kutai Timur, dan Hulu Mahakam. Nah sekarang ini Pemda Kutai Timur juga sudah menyetujui rencana pemekaran yang ada di Kutai Utara dengan luas wilayah Kutai Timur tadi itu maka pertanyaan saya setelah Kutai Timur ini yang usianya baru 16 tahun, tapi ini sudah ingin lagi untuk melaksanakan pemekaran untuk menjadi Kutai Utara. Pertanyaan saya adalah apakah nanti kalau sudah dimekarkan Kutai Timur yang 18 kecamatan ini, 10 tetap di Kutai Timur, dan 8 ada di Kutai Utara. Apa nanti batas-batas wilayah nanti bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Yang kedua apakah tidak menimbulkan permasalahan diantara Kutai Timur sendiri dengan Kutai Utara ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua pada Pak Gubernur atau mewakili Gubernur NTT. Kalau saja Pak 33 provinsi yang diundang kesini menyampaikan tentang tata ruang, atau batas wilayah maka persoalannya akan sama karena ini tata, ini tiga hari Pak kita bicara ini soal tata ruang ini yang kemarin itu sudah dibicarakan skala skop secara nasional. Nah sekarang ini kita dengarkan per provinsi ternyata juga persoalannya sama sampai-sampai kemarin ada kalimat begini, Insya Allah akan kita perhatikan yah kita upayakan mudah-mudahan nah inikan tidak ada batasannya Pak. Oleh karenanya saran konkrit kami kepada NTT supaya diantara 21 kabupaten/kota itu Pak ada target kira-kira berapa tahun dari 21 kabupaten/kota itu bisa diketahui batas wilayahnya sehingga akan jelas bagaimana mau melaksanakan pembangunan dan berbagai kegiatan di kota itu. Yang ketiga untuk Provinsi Riau tadi ada yang menarik Pak, mana yang harus di kedepankan atau diprioritaskan ini apa, HAM menyangkut manusia ini, atau kepentingan hewan yah kalau bisa sih yah dikedepankan manusianya Bu, karena hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu untuk kita juga manusia ini aneh banget kalau lebih dikedepankan hewannya daripada manusianya. Saya kira itu Pak Ketua terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
15
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idris ini menarik Bu. Jadi di Pancasila itu kenapa kok ada rumusan kemanusiaan yang adil dan beradab, adil kepada tiga hal pada manusia kepada alam dan kepada sesama yang punya nyawa. Jadi itu Pak Idris saya kira Bapak jangan mengeluarkan diri dari sebagai mantan Ketua MU Balikpapan ini adalah sebagian dari testing saja ini. Nah itu dia jadi adil itu internal, dan juga pada eksternal juga ini ngetes kadang-kadang Pak Idris ini, tidak yah. Baik saya kira, silakan Pak Cholid. PEMBICARA: H. CHOLID MAHMUD, S.T., M.T. (DI YOGYAKARTA) Terima kasih Ketua. Bapak/Ibu anggota dan para Bapak/Ibu undangan yang berbahagia. Topik kita hari ini ada Undang-Undang Pemda, ada Undang-Undang ASN, dan ada tata ruang. Pertama saya ingin, memberi catatan tentang tata ruang. Tadi di Riau juga belum selesai tentang tata ruangnya yah saya punya beberapa catatan penting untuk kita perhatikan. Yang pertama di daerah-daerah luar Jawa itu saya justru punya optimisme tata ruangnya masih bisa dikendalikan dengan baik kalau Bapak/Ibu di Jawa ini, ruangnya sudah tidak bisa atur, artinya sudah terlalu banyak orang sehingga kawasan itu sudah sulit untuk dikendalikan, dan kita tidak by design membuat perencanaan yang secara integratif terhadap pemanfaatan ruang itu. Nah saya pernah ke Pekanbaru, dan saya melihat ada beberapa ruas jalan yang cukup bagus. Saya tanyakan ternyata dulu jalan besar itu dulu dibangun ketika disitu masih kosong, jalan apapun namanya Bu yang begitu yah jadi dulukan jaman gubernurnya siapa begitu nah itu yah kemudian dia buat jalan besar yang waktu itu diketawakan orang yah karena buat apa buat jalan besar begitu tidak ada orangnya begitu, tetapi justru itu adalah pikiran yang sangat sangat maju begitu. Di Kalimantan Tengah Pak Karno pernah membuat jalan yang namanya Jalan Rusia Palangkaraya yah itu dikenal dengan Jalan Rusia nah di Palangkaraya itu mungkin kalau Bapak/Ibu kesana ini salah satu kota di, dalam tanda kutip pedalaman, tetapi dari desain tata ruangnya relatif cukup rapi. Jadi jalan-jalan kota itu betulbetul tertata arahnya kemudian pembagian fungsinya dan lain-lain itu relatif cukup bagus Palangkaraya, tetapi bisa begitu karena dia dibuat sebelum ada orang jadi sebelum ditempati orang itu sudah direncanakan dulu begitu. Nah di eropa juga ada banyak model yang menarik yah ada daerah-daerah yang tumbuh dengan tanpa perencanaan, tetapi ada daerah-daerah yang tumbuh dengan perencanaan yang bagus. Salah satu yang bagus itu di Inggris yah di Inggris itukan kampung dengan kampung, setiap penduduk pemukiman penduduk itu harus bergerombol. Kemudian dengan bergerombol itu disitu akan diberi satu stasiun disitu daerah pertanian misalnya yah tidak boleh penduduk itu membuat rumah terpisah-pisah dibanyak tempat, tetapi penduduk disatukan dalam satu kawasan kecil nah sehingga fasilitasi kepentingan publiknya lebih mudah Jaringan listrik, jaringan air minum, jaringan gas. Kemudian di tempat itu disediakan satu stasiun, kemudian nanti jarak sekian jauh lagi baru boleh ada kampung lagi yang juga menggerombol seperti itu walaupun area kerja mereka luas begitu nah di kita tidak biasa begitu pokoknya orang mau bikin rumah di mana dia bikin saja disitu sehingga PLN kalau mau kasih listrik satu orang itu dia harus pasang sekian banyak tiang. Telepon juga begitu, kemudian nanti air minum tidak usah dibikinkan karena jauh yah. Nah sehingga sampai hari ini pemerintah itu tidak pernah merasa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan air minum dari warganya karena memang pemukiman kita ini tidak by design. Nah Bapak/Ibu saya berharap justru luar Jawa ini adalah daerah yang masih bisa kita rencanakan dalam konteks tata ruang yah. Nah karena itu Bapak/Ibu diluar Jawa yah Riau RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
16
saya kira peluangnya masih sangat bagus kalau perlu kota-kota yang sudah susah diatur ditinggalkan saja bikin kota baru yang lebih mudah dibuatkan begitu yah. Nah sehingga nanti model-model kota yang tertata itu menjadi suatu yang dimiliki oleh Bapak/Ibu yang ada di luar Jawa. Jawa sudah sangat crowdit untuk bisa dikondisikan seperti itu nah ini terkait dengan tata ruang. Nah yang kedua terkait dengan batas antar wilayah tadi yah batas antar wilayah ini kalau di kita ini biasanya kan ada beberapa faktor. Pertama ada faktor geografis dan kedua faktor budaya dan lain-lain yah sehingga kita tidak pernah punya batas wilayah yang simpel semua batas wilayah kita itu pasti rumit begitu. Jadi kalau kita misalnya lihat peta Australia, atau Amerika antar provinsi itu lurus-lurus saja pokoknya garis ini sampai ini garis lurus, ini garis lurus, garis lurus nah kemudian disepakati ini wilayah administratif anda, ini wilayah administratif yang bersangkutan yang lain yah nah sehingga warga itu yah ini persoalan administratif saja begitu tetapi di kita rupanya tidak ada pendekatan, itu pendekatannya yang mesti berkelok-kelok. Ini dulu kampungnya dari kakeknya siapa, ini dari siapa, ini dari siapa, dan masing-masing akan memiliki tarik ulur yah sehingga kadangkadang batas dua desa itu begitu rumitnya karena masing masing memiliki kepentingan nah tetapi kalau kenapa kita yah misalnya kita buat saja daerah-daerah yang masih kosong itu digaris lurus saja sehingga kesepakatan antar provinsi misalnya ,atau antar kabupaten didalam wilayah kita itu dibuat batas-batas yang secara administratif itu simpel, tidak rumit. Nah kalau setahu saya kan batas antar daerah itu pasti akan diberi patok batas yah dan patok batas itukan ditentukan koordinatnya ini, koordinatnya dan sebagainya yah kalau batasnya kelok-kelok begitu, mesti butuh patok batasnya banyak sekali karena setiap belokan harus kasih patok lagi nah kalau lurus yah sudah pojok sana yang sebelah sana, pojok sini sebelah sini, sudah patoknya itu saja lurus begitu nah sehingga itu secara pemerintahan juga efisien, secara administratif disesuaikan saja begitu disesuaikan secara sederhana artinya mungkin terutama daerah-daerah yang disitu belum dihuni oleh kampung-kampung begitu yah. Di luar Jawa mungkin masih banyak begitu tidak usah kita harus membuat batas yang kelok-kelok yang tidak jelas cukup kalau belum ada huniannya, sudah batasi saja lurus-lurus begitu nah ini usulan yah. Yang kedua terkait dengan batas ini Pak Ketua. Saya usul untuk kita dorong Mendagri supaya membuat kebijakan untuk rencana aksi penyelesaian batas dalam waktu yang bertarget jadi bukan waktu yang mudah-mudahan yah tetapi waktu yang punya target misalnya batas antar provinsi itu tahun ini harus selesai, nanti batas didalam provinsi antar kabupaten sekian tahun harus selesai dan seterusnya. Nah sehingga tidak berlarut-larut hanya urusan batas-batas begitu nah kemudian untuk DOB baru mestinya tidak boleh terjadi kasus begini jadi DOB baru itu daerah otonomi baru mestinya sejak pengusulan itu batasnya sudah sudah clear yah. Nah inikan yang kita belum selesai inikan karena memang provinsinya dibentuk dulu begitu yah batasnya nanti diselesaikan belakangan. Nah ini yah sudahlah itu diselesaikan segera, tetapi yang untuk DOB baru itu harus clear sebelum pengusulan. Nah saya kira itu beberapa pikiran yang sempat terlintas pada pertemuan pagi ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saya akan memberikan kesempatan Pukul 12.16 WIB saya kira cukuplah nanti masing-masing maksimal 10 menitlah, ikan sepat ikan gabus Pak. Pertama saya berikan kesempatan kepada NTT lagi kemudian nanti Kutai, baru Riau.
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
17
PEMBICARA: BADAN PENGELOLAAN TENGGARA TIMUR (NARASUMBER)
PERBATASAN
PROVINSI
NUSA
Baik terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan Bapak/Ibu Senator yang saya hormati. Ada dua tadi yang disarankan untuk NTT yaitu tentang target. Pada prinsipnya target ini sesuai dengan Renstra kita akan menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang kita temukan namun di NTT Pak Ketua yang terhormat pendekatan regulasi kita utamakan, tapi kejiwaan nyawa manusia lebih diutamakan sehingga memang target itu kita mau menyelesaikan, tapi apabila terjadi konflik maka kita bagaimana kita melakukan negosiasi supaya batas antara kabupaten itu tidak membutuhkan, atau tidak mengorbankan jiwa manusia itu yang kita pendekatan yang kita lakukan selama ini, sehingga kita melakukan terus menerus melakukan negosiasi menggunakan tokoh-tokoh agama untuk menyelesaikan. Saya mengambil contoh untuk kasus ini Pak Ketua, ketua umumnya yah ini kira-kira saya mengambil contoh kasus ini, salah satu kasus yang terjadi di Manggarai Timur yang tadi Manggarai Timur yang ada, itu sebenarnya masalahnya sepele namun sudah masuk pada masalah sara ini kita tidak bisa menyelesaikan. Di Masjid saja membelah dua kabupaten, yang disebelah gedung masjid ini adalah Manggarai Timur bisa sholat Jumat, disebelah lagi nggak ada yang sholat Jumat nah ini kita tidak bisa menyelesaikan bahwa target ini harus selesaikan ini, yang saat-saat itu contoh kecil bahwa target ini perlu kita selesaikan, tetapi ada hal-hal tertentu kita melakukan pendekatan maka kita menggunakan para uskup yang ada di sini, para ustad yang ada disitu bagaimana mau memenuhi pemahaman bahwa garis administrasi pemerintahan itu untuk tertib administrasi, dan tidak menghilangkan hak kepemilikan, hak ulayat tapi masyarakat pokoknya ini sesuai turun temurun ini tidak mungkin pemerintah mengatakan bahwa pemerintah provinsi harus segera menyelesaikan ini maka kita melakukan pendekatan persuasif terus menerus memang prosesnya cukup panjang memakan waktu sehingga apa yang disarankan Bapak Idris ini kami salut, dan kami coba bagaimana kedepan untuk kita segera menyelesaikan ini untuk cepat menyelesaikan itu untuk sesuai dengan target, tetapi sekali lagi regulasi kita hormati, tapi jiwa manusia kita hargai sehingga tidak butuh, tidak perlu cepat diselesaikan kemudian mengorbankan jiwa dan di tengah-tengah masyarakat itulah kira-kira sekelumit persoalan di Nusa Tenggara Timur yang terjadi khususnya kalau sudah menyangkut hal-hal yang sangat sensitif ini Nusa Tenggara Timur tidak menerapkan target yang diamanatkan, tetapi kita melakukan pendekatan untuk kita selesaikan, tetapi itulah maka saran yang berikut karena tadi itu saja maka kami usulkan kami sudah mendesign ini mungkin hanya pikiran, yang mungkin pikiran gila daerah itu yang konflik antara kabupaten itu jadikan daerah otonomi baru sehingga bisa menyelesaikan itu, yang tadi saya katakan dengan satu contoh masjidnya itu dibelah dua, satu disana satu disini. Itu bisa diselesaikan dengan daerah itu menjadi daerah otonomi baru walaupun dilihat dari segi lain, tetapi itu mungkin menyelesaikan persoalan karena sudah 44 tahun tidak selesai apalagi kita mau menyelesaikan dengan hal yang sekelumit persoalan yang konflik begini memang harus susah ini kira-kira saran Bapak Idris yang terhormat kami terima, tetapi inilah persoalan di daerah mungkin Bapak/Ibu sekalian dari daerah pasti mengetahui tentang persoalan. Terima kasih. Saya kembalikan. PEMBICARA: TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (PBD) KABUPATEN KUTAI TIMUR (NARASUMBER) Terima kasih Pak Ketua, dan para Bapak/Ibu senator yang saya hormati.
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
18
Apa yang disampaikan oleh Pak Kyai tadi, saya lebih enak kalau manggil Pak Kyai Pak. Kebetulan beliau Kyai saya dari Kalimantan Timur Pak, jadi lebih ini, lebih familiar saya panggil Pak Kyai. Pak Haji Muhammad Idris bahwa kita ketahui berkaitan dengan hasil investigasi dari DPD juga yang pernah ke Kutai Timur luas wilayah yang akan dimekarkan itu seluas 15.543,70 km dari 35.747,50 km jadi kurang lebih 40 persen luas Kutai Timur itu direncanakan akan dimekarkan. Namun apa yang disampaikan beliau tadi berkaitan dengan permasalahan-permasalahan batas kalau masalah batas internal antar kecamatan saya kira tidak ada masalah namun ada, untuk Kabupaten Berau yang saya katakan tadi dari 400 sekian, tapi untuk segmen barat berbatasan dengan Berau itu tidak terlalu signifikan permasalahannya mau menggunakan Undang-Undang Nomor 47 juga tidak masalah karena memang disitu daerah-daerah yang masih hutan perawan yang memang tidak bisa dijangkau, tapi yang menjadi masalah daerah otonomi barunya Berau yang dipesisir itu yang jadi permasalahan sebanyak, seluas 80 km nah itu yang jadi masalah tapi kalau daerah otonomi baru Kabupaten Kutai Timur saya kira tidak ada masalah Pak. Nah sedangkan untuk Kutai Kartanegara itu dari panjang 321,89 km sudah disepakati 265 km jadi yang belum difasilitasi provinsi seluas, sepanjang 56,803 km kemarin sudah dalam agenda penjadwalan provinsi bulan maret akan difasilitasi, tapi tim kedua belah pihak tim apa namanya itu, baik itu dari Kutai Kartanegara maupun Kutai Timur sudah mengadakan pengecekan lokasi masingmasing tinggal rembuk di provinsi saja jadi mungkin tidak terlalu signifikan permasalahannya Pak. Mudah-mudahan kedua wilayah yang perbatasan tersebut baik Kartanegara maupun Berau saya kira bisa lebih cepat diselesai, namun kalau diwilayah di Nunukan, di Malinau, di Kutai, di Provinsi Kalimantan Utara sudah sudah selesai berdasarkan Permendagri yang sudah ada saya kira. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: FACHRUL RAZI, M.IP. (WAKIL KETUA KOMITE I) Baik terakhir dari Riau. Silakan. PEMBICARA: KEPALA BIRO ADMINISTRASI PROVINSI RIAU (NARASUMBER)
PEMERINTAHAN UMUM
Terima kasih Pimpinan. Mungkin kami akan coba apresiasi apa yang dikatakan Pak Kyai tadi Pak Idris. Pada intinya kami sepakat Pak untuk mendahulukan hak asasi manusia Pak dibanding hewan dan alam, tapi Undang-undang Nomor 41 yang selalu menjadi patron teman-teman di Kementerian Kehutanan ini sangat kuat dan kukuh mereka Pak. Iya jadi karena ada harimau, gajah, WWF, LSM meskipun Pak secara regulasi koperasi yang berpolemik dengan TNTN ini kalau kita lihat kepemilikan haknya itu lebih tua yang dimiliki oleh koperasi tahun 99 kemudian TNTN itu tahun 2004, tapi itulah Pak sampai Komnas HAM harus turun disitu itu baru salah satu konflik yang terinventarisasi Pak jadi sekarang memang disaat ekonomi yang sulit masyarakat kami harus berhadapan dengan hal-hal seperti ini jadi menimbulkan pergeseran-pergeseran yang tidak elok nanti ke depan Pak. Jadi saya seringkali memimpin satu rapat mediasi membawakannya seperti itu Pak jadi lucu kelihatannya, tetapi pada filosofinya harusnya kitakan bisa menyelesaikan itu tidak sampai ke Komnas HAM mungkin demikian. Berkaitan dengan itu Pak mohon ijin sekali memang kita dalam menata kelola atau memanajemen negara kita ini perlu sekali Pak dua hal begitu menurut saran kami Pimpinan, dan Anggota Komite yang terhormat sinergitas, regulasi Pak jadi kalau memang ada UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah menjadikan poros pemerintah RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
19
negara jadi Undang-Undang KL yang lain itu sinergi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang dimiliki kemendagri karena ini patron sekali kalau kita seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota kita adopsi pemegang taat sekali dengan UndangUndang kita namun ada pergeseran dengan teman-teman instansi dari kementerian dan lembaga pergesekan tidak sinergi kita dulu pernah inventarisasi ada 29 regulasi yang tidak sinergi Pak, kemudian sekarang lagi yang masalah itu hak asasi manusia ASN yang perlu kita perhatikan Pak terutama kami aparatur birokrasi Pak, sangat takut sekali menjadi KPA, pengguna anggaran BPTK karena tidak sinergitasnya antara aparat penegak hukum terutama kalau ada pembebasan lahan, pengadaan barang dan jasa nanti aparat penegak hukum tinggal bilang, silakan anda buktikan di pengadilan nah ini membuat realisasi APBD ataupun APBN yang dilimpahkan pada gubernur sebagai wakil pemerintah turun, rendah pencapaiannya karena takut, ketakutan kita. Dari kami kemarin Asesmen Pak, ini mohon izin saya salah satu yang hasil Asesmen Pak, jadi Undang-undang ASN itu sangat bagus sekali Pak karena tanpa modal apa-apa kita kita bisa menjadi Pejabat Tinggi Pratama ini mohon sekali. Jadi tidak semua implementasi ASN itu ataupun kompentensi birokrasi itu dalam tanda kutip jadi ketika mungkin masuknya sudah terseleksi lewat metoda yang transparan, kemudian pejabatnya juga diseleksi mungkin output-nya juga bisa pelan-pelan untuk memanage negara ini sangat ada memang yang perlu kita revisi mungkin ada yang tidak, jadi sependapat sekali Pak polapola Diklat juga sekarang sudah bergeser Pak jadi ketika seorang pejabat birokrasi itu ingin menduduki suatu eselon di Diklat Spamen, kemudian Spama itu sudah berbeda sekali polapola Diklatnya Pak, jadi seorang yang ikut Diklat bisa tidak lulus kalau sekarang Pak karena dia harus menciptakan satu inovasi baru dalam tata kelola pemerintahan. Jadi mungkin arah reformasi birokrasi grand design yang sudah ada ini perlu memang kita kawal supaya regulasi-regulasi itu terimplementasi dengan fokus dan jelas kemudian mungkin Pilkada serentak yang kita coba, kami ingin sekali kalau memang sudah Pilkadanya serentak yah pelantikannya serentak supaya nanti output untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah secara nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu sama. Jangan lagi sekarang kami bingung lagi ketika mau melantik ada tiga tahap, ada dua tahap ini kita tidak komit begitu mungkin ini Pak sebagai apresiasi. Satu lagi Pak. Saya ini kadang-kadang suka ngenyel juga Pak kadang ngeyel mbok yah kita dijajah Inggris daripada dijajah Belanda, kenapa warisan birokrasi yang sekarang diberikan oleh Belanda dan pembangunan orang-orang yang bekas negara yang dijajah Inggris dengan Belanda jauh sekali kemajuannya, itu sejarah mengatakan mungkin itu sebagai penutup Pak. Terima kasih Pak kami sependapat dengan Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: FACHRUL RAZI, M.IP. (WAKIL KETUA KOMITE I) Baik memang setelah kita. PEMBICARA: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU) Pimpinan artinya. PIMPINAN RAPAT: FACHRUL RAZI, M.IP. (WAKIL KETUA KOMITE I) Silakan.
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
20
PEMBICARA: Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr. NONO SAMPONO, M.Si. (MALUKU) Artinya menyesal, kenapa dulu Bengkulu bertukar dengan Singapura mungkin ini. PIMPINAN RAPAT: FACHRUL RAZI, M.IP. (WAKIL KETUA KOMITE I) Baik Bapak/Ibu sekalian bahwa ada yang ingin disampaikan? baik, dari Kutai Timur silakan. Dua menit yah. PEMBICARA: TIM PENEGASAN BATAS DAERAH (PBD) KABUPATEN KUTAI TIMUR (NARASUMBER) Baik terima kasih Pak. Mohon izin kembali Kutai Timur Pak. Langsung saja menanggapi tanggapan dan saran dari Bapak Anggota Komite I tadi tentang ingin adanya pemikiran mengadopsi tata batas misalkan seperti negara Australia tadi yang garis lurus segala macam elokkah kalau bisa seperti itu lebih bagus Pak, tapi mungkin ada masukan dari kami hal seperti itu bisa terjadi apabila ditataran kesepakatan misalkan ada kabupaten/kota yang sengketa dia sepakat maka boleh sepakatnya entah dengan garis lurus atau apa bisa Pak, tetapi kalau sudah tidak sepakat, maka penyelesaiannya harus ke provinsi maka provinsi tunduk pada rule-rule yang ada Pak diantaranya Permendagri misalkan harus kembali kepada kaidah historisnya, atau kembali kepada tanda-tanda alam nah tanda alam itu ada rohnya juga pada saat ketemu sungai tidak boleh memotong sungai itu rohnya Pak. Ketemu gunung tidak boleh memotong gunung, tapi mengikuti punggung gunung maka tidak terhindarkanlah yang batas berkelok-kelok tadi Pak jadi itu salah satunya sarannya bagus cuma kita masih terhadang oleh peraturan yang masih berlaku saat ini, itu satu Pak. Yang kedua kami dari Kutai Timur sedikit sumbang saran mengenai ASN Pak. Mungkin hari ini tidak spesifik itu dari kami, tapi kesempatan ini kami anggap sangat berharga. Tidak setiap hari kami bisa bertemu, bertatap muka dengan Bapak/Ibu sekalian tadi rekan dari Biro Pemerintah Provinsi Riau sudah menyampaikan beberapa hal uneg-uneg tentang kalau sudah suka dukanya menjadi ASN Pak, tapi yang tidak kalah pentingnya lagi mungkin ini anggaplah aspirasi dari kami daerah Kutai Timur Pak, pada saat tahap perekrutannya Pak tadi sudah disinggung oleh Pak Nono Sampono seperti halnya yang terjadi di Kutai Timur tahun lalu. Kami sangat menyadari bahwa kita hidup dalam NKRI Undang-Undang Dasar pun menyatakan dalam pemerintahan dan hukum kita tidak ada pengecualian namun pada saat perekruitan pendaftaran dibuka maka seperti istilah Bapak Ketua Komite I tadi interupsi dari luar daerah tadi tidak terbendung Pak, misalkan di Kutai Timur yang mengikuti itu lulusan UI, UGM, dan segala macam universitas ternama, dan perlu kami sampaikan universitas yang paling besar di Kutai Timur itu Stiper Pak. Kalau boleh mengistilahkan sebenarnya warisan lama bukan salah bunda mengandung daerah itu sebenarnya dulu tidak yah ibaratnya dianak tirikan Pak ada kesenjangan mengenai pendidikan disana yang imbasnya adalah perbedaan intelegensi itu sendiri Pak. Jadi kalau memang tidak ada filter maka yang seperti tahun kemarin terjadi di Kutai Timur hanya 10 persen yang lulus dari daerah 90 persennya adalah dari luar daerah itu berimbas setelah diumumkan yang lulus mereka demo, maka kami dari pemerintah daerah hanya menjawab tidak boleh demo karena aturannya memang seperti itu, anda tidak boleh demo. Padahal hati kami sebenarnya kasihan. Nah ini permasalahan Pak mengenai adil, tidak adilnya mungkin nanti kami kembalikan kepada Bapak/Ibu sekalian. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
21
PIMPINAN RAPAT: FACHRUL RAZI, M.IP. (WAKIL KETUA KOMITE I) Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak/Ibu sekalian yang kami muliakan bahwa memang dari Komite I kita juga telah melakukan beberapa kali kunjungan kerja ke beberapa provinsi dalam hal pengawasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebenarnya ada lima hal penting yang menjadi catatan kita yang perlu kita garis bawahi yang sebenarnya memang salah satunya kita bahas dalam pertemuan RDP di pagi hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pelimpahan urusan pemerintahan ini juga banyak sekali dinamika dan permasalahan-permasalahan yang kita temukan. Yang kedua juga berkaitan dengan kewenangan, pembagian kewenangan yang juga hari ini juga bagaimana terjadi pergeseran yang selama ini dimiliki oleh kabupaten/kota namun ditarik ke provinsi itu juga mengakibatkan muncul berbagai permasalahan, salah satunya adalah bidang SMU dan sebagainya. Ada sekolah-sekolah unggul yang sudah dibanggakan oleh kabupaten-kabupaten/kota tiba-tiba itu bergeser ke provinsi. Nah ketika kita datang ke kabupaten/kota mereka akan merasa di zolimi atau diambil begitu ketika kita juga sampaikan kepada provinsi, provinsi juga merasa, wah ini juga kewenangannya dari Undang-Undang yang ada, dari kementerian. Ketika kita Rapat Kerja dengan Pak Menteri, Pak Menteri juga mengatakan, wah ini juga karena Undang-Undang. Jadi kita bingung ini sebenarnya siapa yang sebenarnya bisa kita cari solusi jalan tengah terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang memang tidak terjawab dalam diskusi hari ini yah ini penting sekali masalah hibah. Banyak sekali kepala daerah Pak, itu yang tersandung karena mekanisme dan aturan hibah yang selama ini itu menjadi momok baru terhadap pemerintahan yang ada di kabupaten/kota. Jadi ketakutan sekali ketika menggunakan dana hibah dan sebagainya. Ini yang kita perlu cari solusi terhadap permasalahan yang memang kita harapkan kemudian hari tidak terjadi lagi kepala-kepala daerah yang tersandung korupsi karena memang proses hibah dan sebagainya. Jadi salah menandatangani saja sudah korupsi Pak. Nah ini karena yang apa namanya, ada kebijakan regulasi yang selama ini kita lihat tidak tegas sehingga memang banyak sekali kepala daerah yang menjadi korban terhadap kebijakan ini. Dan yang terakhir adalah konflik tapal batas, maupun batas wilayah. Ini juga penting saya agak sedikit menjelaskan bahwa berbicara masalah sumber daya di luar dari manusia yaitu hewan. Mereka itu punya setiap tahun, setiap puluhan tahun, bahkan ratusan tahun itu mereka melakukan rotasi, atau perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dan itu berputar kepada titik yang sama nah pada puluhan tahun kemudian ketika melihat jalan mereka itu dihuni oleh kebun-kebun yah kan ditutup dengan rumah-rumah kemudian yang disalahkan adalah gajah-gajah. Jadi sebenarnya yang kita lihat di sini adalah ada tata ruang yang tidak memperhatikan local wisdom maupun kondisi lingkungan yang ada di masing-masing daerah itu yang kita temukan. Sehingga terjadi konflik antara manusia dengan hewan sekarang konflik antara manusia dengan gajah Pak. Di provinsi saya juga banyak sekali gajah dibunuh dan itu diracun, karena apa? karena gajah ini setiap hari merusak perkebunan rakyat, perkebunan masyarakat. Masyarakat sudah tanam pisang, gajahnya merusak. Bukan merusak karena itu adalah jalur jalan mereka yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mereka sering jalan di situ. Nah ketika mereka melintasi jalan yang sama ada makanan, ada pisang, ada singkong, dan sebagainya yah itukan menjadi bagian dari konsumsi yang mereka manfaatkan selama ini. Jadi itulah terjadi ada permasalahan-permasalahan yang kita tidak lihat bagaimana tata ruang yang harus kita perhatikan. Baik mungkin saya dari catatan saya seperti itu, Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
22
PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (KETUA KOMITE I) Terima kasih Bu. Untuk Riau saya kira tolong kepada kita diberikan tadi kajian dari Riau tentang 29 regulasi yang semestinya mengajunya itu pada Undang-Undang Nomor 23 sebagai poros pemerintahannya tolong berikan Bu, hasil kajian itu kepada Komite I untuk kita follow up kepada pemerintah. Dokumenkan boleh toh kalau doku-men nanti dulu yah doku-men beda dokumen Pak. Lalu yang lain juga Nusa Tenggara Timur dan Kutai Timur karena ini sekali lagi bahwa tahun 2016 itu pemerintah akan menyelesaikan tambal batas sehingga kalau Bapak-bapak itu sampai rencana aksinya kapan Pak Idris, saya kira bukan hanya beliau yang harus menyelesaikan tetapi Pak Idris yang orang pusat dengan Depdagri Pak akhir ini Jadi, konteksnya begitu bukan, hei Kutai Utara kapan, NTT ...(kurang jelas red.) tidak. Bapak kembalikan Pak Idris kan DPD ngomong dengan Kementerian Dalam Negeri itu Pak jadi saya kira demikian Ibu/Bapak sekalian saya akan tutup dengan satu penjelasan bahwa sehabis ini kita intern komite sebentar. Sehingga kepada Ibu/Bapak yang ikut rapat, akan ikut rapat komite, silakan tetapi yang tidak, mohon nanti mungkin ada perlu yang lain Pak. Saya kira demikian Ibu/Bapak sekalian. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kami tutup. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X RAPAT DITUTUP PUKUL 14.06 WIB
RDP KOMITE I DPD RI MS III TS 2014-2015 RABU, 27 JANUARI 2016
23
