DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANSUS TATIB MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANSUS TATIB MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: : :

Jumat 16 September 2016 09.57 WIB – 11.30 WIB

4. 5.

Tempat Pimpinan Rapat

: :

1. Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M.

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

RDPU Pansus Tatib dengan Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA RAPAT : RAPAT DIBUKA PUKUL 09.57 WIB

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bismillahhirrahmannirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah wasyukurrillah saya Pimpinan Pansus menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT, pagi ini Bapak Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. yang tentu sangat kita thau sangat kita kenal sempat meluangkan waktu untuk bersama panitia khusus DPD RI yang ditugaskan untuk menyempurnakan tata tertib DPD RI yang saya kira Pak Prof. Mahfud sudah pernah dengar atau pernah setidak-tidaknya selintas mengetahui sedikit ada krusial internal di Dewan Perwakilan Daerah ini berkait dengan penterjemahan undang undang sehubungan dengan masa jabatan Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPD. Oleh karena itu, kami semua pagi ini, Pak Prof., mau berguru mau memperdalam pemahaman terhadap keterkaitan implementasi Undang Undang Dasar 45 Pasal 22D tentang keberadaan DPD yang dijabarkan melalui Undang-undang MD3. Kemudian, kami juga menghubungkan atau menterkaitkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan-kewenangan DPD RI yang dijabarkan dalam tata tertib. Kami ingin memperdalam pemahaman terhadap posisi hukum tata tertib DPD tersebut, implementasinya secara hukum pada pelaksanaan tugastugas kami keseharian. Saya kira itu intinya yang kami ingin capai. Dan sekali lagi atas nama DPD RI, atas nama Pansus ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu insya Allah sampai pukul 11.30 sebelum Jumatan karena hari ini adalah alhamdulillah ini hari Jumatan. Dan Pak Muqowam ini hari kebetulan tidak dapat giliran untuk baca khotbah, Pak Prof. Dia luangkan waktu untuk tidak khotbah dulu hari ini karena ada pansus. Kalau hari-hari Jumat sebelumnya dia tidak mau ada rapat, ya langsung pulang, apalagi kalau daerah Jawa Tengah dia punya. Dan, terutama karena narasumber kita Pak Prof. Mahfud yang akan datang, jadi ini kesempatan sangat berharga sekali buat kita semua nanti teman-teman kami akan memperdalam. Karena itu, dengan hormat saya persilakan. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Baik. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan Ibu yang terhormat, terima kasih atas undangannya meskipun sebenarnya ketika saya dikontak oleh sekretariat untuk berbicara masalah ini, saya sudah sangat yakin pansus itu sebenarnya sudah punya bahan yang cukup dan sudah tinggal mengambil posisi begitu, karena saya yang mengikuti dari luar saja sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan sebenarnya. Jadi, saya akan sampaikan hal-hal yang langsung ke pokok ini saja, Pak ya, yang langsung ke pokok masalah yang ada di dalam TOR yang dikirim kepada saya ini, yaitu tentang terutama tentang kapan pemberlakuan sebuah tata tertib itu. Nah di situ kalau di dalam ilmu perundang-undangan, berlakunya satu peraturan hukum itu kalau tidak ada keterangan lain itu berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kalau tidak ada keterangan, berlaku RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

1

sejak ditetapkan. Kalau berlaku di luar yang ditetapkan itu biasanya disebutkan undang-undang ini atau peraturan ini dinyatakan berlaku surut terhitung tanggal berapa. Sering banyak keputusan yang seperti itu. Dulu ada juga yang diberlakukan ke depan, misalnya UndangUndang Federal Nomor 7 itu diundangkan bulan Juli, tetapi dinyatakan berlaku 17 Agustus kan begitu, disebutkan di dalamnya. Ada yang berlaku ke depan sampai terjadinya sesuatu waktu tertentu, misalnya Mahkamah Konstitusi itu pernah membuat vonis yang dinyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak itu berlaku sejak tahun 2019, bukan berlaku sejak ditetapkan. Meskipun pada waktu itu masih ada waktu enam bulan untuk pemilihan presiden waktu itu, kan masih lama waktu itu pemilihan presidennya. Vonis dikeluarkan November, pemilihannya kan masih lama lagi, tetapi dinyatakan tidak berlaku. Jadi, bisa saja itu dicantumkan di dalam peraturan itu. Nah, kapan suatu aturan itu bisa dikatakan berlaku ke depan dalam waktu tertentu? Dulu ada misalnya TAP MPR, ini contoh saja, TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 yang memuat ada TAP MPR yang dinyatakan batal atau tidak berlaku sekarang, ada dinyatakan berlaku terus, tetapi ada juga yang berlaku sampai waktu tertentu, misalnya sampai waktunya habis, waktu keberlakuannya habis sendiri tidak menunggu sekarang. Itu ada yang seperti itu. Dulu MK pernah membuat putusan juga zaman Pak Jimly itu bahwa undang-undang KPK itu kedudukan KPK itu harus diubah karena yang ada waktu itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar, tetapi perubahannya diberi waktu sampai September tahun 2008 misalnya, sebelum itu dianggap sah. Jadi tergantung pada bunyi di dalam peraturan maupun di dalam putusan itu. Lalu, biasanya yang berlaku ke depan itu menyangkut dua hal. Pertama, menyangkut soal teknis, ya itu tadi teknisnya kalau orang sudah mendapatkan sesuatu, tetapi belum habis masa pemberiannya itu sesuai dengan hak pada saat diberi, maka itu harus menunggu sampai saat tertentu. Tetapi, juga ada yang dimensinya lebih dari itu, dimensi etis Pak. Dimensi etis itu banyak diterapkan-banyak diterapkan di berbagai peraturan, taruhlah kalau di Indonesia itu dulu ada rencana kenaikan gaji para pejabat. Pak SBY itu tidak mau tanda tangan pada waktu itu, kenapa? Karena, saya yang akan mendapat gaji ini, saya jadi tidak etis. Begitu juga kalau jabatan seseorang, ini langsung saja saya ke dimensi etisnya yang banyak berlaku di berbagai negara itu, jabatan seseorang diberikan untuk lima tahun. Pada saat diangkat, tidak ada penjelasan bahwa itu tidak lima tahun. Lalu dimensi etisnya kalau ada perubahan peraturan, yaitu tidak berlaku bagi yang sedang menjabat, itu berlaku untuk berikutnya karena di situ ada kepentingan, dinilai dikhawatirkan ada potensi kepentingankepentingan politik main. Tetapi, ini dimensi etis loh. Saya katakan tidak ada yang mengatur mengharuskan begitu, tetapi dalam praktik-praktik kalau menyangkut jabatan seseorang itu satu hal, konstitusionalnya diberikan sesuai pada masa kontraknya, misalnya dia waktu dipilih dibayangkan oh ini lima tahun, ya sudah lima tahun. Lalu yang kedua, kalau dia sedang menjabat lalu ada perubahan peraturan yang menyebabkan jabatan itu kurang, itu biasanya dimensi etisnya ya habiskan dulu yang ini berlaku untuk berikutnya. Sekali lagi ini etis. Saya katakan, itu sebenarnya pilihan pada Bapak-bapak, dimensi etisnya mau dipakai apa tidak atau mau tegas-tegasan juga boleh begitu, ya kan terserah yang membuat saja. Kan hukum itu kan resultan tadi, kesepakatan dari institusi di dalam begitu, oh kita buat begini ayo, ya sudah ayo. Nah kalau ternyata pilihan-pilihan itu menimbulkan konflik, misalnya yang satu terima atau tidak terima, itu kan kemudian dia bisa menuntut haknya juga secara hukum biasanya. Lalu, itulah sebabnya ada pengadilan begitu. Sehingga dengan demikian, Bapak sekalian, saya ingin katakan Bapak bisa memilih posisi sendiri karena hukum itu adalah resultan. Kalau dulu misalnya, dulu belum dicantumkan ini berlaku surut apa berlaku sekarang atau berlaku prospektif kan begitu, retroaktif atau prospektif kan begitu pilihannya. Atau sekarang kalau itu tidak ada, ya disepakati sekarang dibuat. Nah bagaimana cara membuatnya? Ya apakah mau disepakati kapan ataukah mau memilih dimensi etis agar tidak menimbulkan konflik RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

2

berkepanjangan, sudahlah misalnya kita tetapkan ini, tapi ini berlaku sesudah pemilu berikutnya. Tetapi, yang saya katakan ini sekali lagi ada dimensi teknis yuridis, ada dimensi etis. Tinggal yang mana yang mau dipakai. Menurut saya sih tidak ada yang salah itu, kedua pihak tidak ada yang salah. Itu tinggal bersepakat saja memilih mana kan begitu, makanya kemudian ada pansus ini. Saya kira begitu saja, Pak, saya memang singkat saja, kecuali ada yang mau didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Terima kasih, Bapak Prof. Mahfud. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir singkat tetapi sangat jelas dan menarik untuk kita mungkin masih ada yang mau diperdalam. Pak Gafar? PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Iya Pak Prof. yang saya muliakan, ... (mic mati, red.) personal dengan hubungan. Karena ini dalam pansus, kita kan diskusi sifatnya. Apakah tata tertib yang sifatnya ada aturan yang lebih tinggi, ada undang-undang, ada Undang-Undang Dasar, ada konvensi, ada etis, ada etika, apakah memang wilayah ini wilayah yang memang bebas tanpa memperhatikan aturanaturan yang lebih tinggi atau kondisi-kondisi norma-norma yang memang dengan kepentingan yang memang dirasakan oleh kita di sini? Itu barangkali, Pak, karena bagaimanapun lingkungan itu, baik lingkungan etis, lingkungan norma, lingkungan kondisional, lingkungan politik, apakah ada wilayah kebebasan dalam kita menentukan kepentingan kita dalam arti internal ini, tata tertib itu barangkali, Pak. Adakah wilayah-wilayah yang memberikan kebebasan atau memang bebas dalam arti ada wilayah-wilayah yang harus kita hormati, baik secara langsung maupun tidak langsung karena lembaga tetap dia berinteraksi kepada pihak luar. Nah ini, Pak, nah ini juga akan membawa dampak bagaimana perhatian itu kepada kita. Itu barangkali yang kami ingin sampaikan dan penjelasan Bapak tadi sebenarnya sudah sangat dipahami, tetapi untuk pendalaman barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Terima kasih, Pak. Pak Andre. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Oke, terima kasih Pimpinan. Saya dari Andre Garu dari NTT. Terima kasih juga Bapak sudah kunjungi Labuan Bajo saya tahun lalu. Jadi, saya berdiskusi sedikit saja ini yang Pak Mahfud. Kan beda sebetulnya konstelasi lembaga negara dengan lembaga politik. Lembaga politik itu dinamis. Namun, di dalam dinamis ini juga kaitan dengan baik etika dan lain sebagainya ini salah satu contoh saja, di negara paling maju ya Inggris yang baru-baru, begitu Cameron kalah, ya dia menyatakan saya mundur, berarti saya gagal. Tetapi, indikator di negeri RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

3

kita ini kan terlalu banyak cara, menikung hal-hal walaupun tidak ada produktif juga tidak ada kemajuan juga, dievaluasi juga sudah tidak mempan. Ya tetap ya karena ini nah itu tadi kaitan dengan etika sebetulnya. Artinya, saya sangat sayangkan karena memang saya baru periode pertama dan ya baru sekali di sini kaitan dengan mungkin beberapa isu, terutama ya yang pertama adalah isu pembubaran lembaga karena tidak produktif. Terus yang kedua, kaitan dengan kewenangan-kewenangan pascaputusan MK juga yang tidak dijalankan oleh DPR. Nah makanya, saya dengan senang hati ya berterima kasih khusus saya karena bisa bertemu dengan Prof selama ini, walaupun saya juga calon salah satu calon juga jadi mahasiswa di UGM, mudah-mudahan jadi masih proses ini, ya dengan Prof. Gunawan. Ya jadi, inilah yang menjadi bahan diskusi kita karena apa? Ya kalau bicara lembaga politik dinamis, tergantung situasi yang berkembang. Wong di DPR RI saja mau ganti tiap 2 bulan, 3 bulan, pun masihlah tergantung rotasi kepentingan organisasi. Terus, bicara tentang lembaga kami ini di DPD karena memang kita terdiri dari 33 provinsi dan 33 kepentingan dan 130 keinginan karena setiap anggota punya keinginan masing-masing. Nah, namun tujuan kita adalah bagaimana semangat untuk mengubah lembaga ini ke strong bicameral, minimal mendorong ini untuk menepis isu-isu publik kaitan dengan keberadaan lembaga ini. Ini harapan kita. Makanya, diharapkan ini strong leader ini juga untuk menjadi ya jembatan kepentingan dari 33 provinsi. Itu saja itu keinginan yang pertama. Kenapa dulu kita lakukan ada kajian di dalam situ? Karena, tidak ada cela untuk yang lain. Nah minimal ya satu, mosi tidak percaya, itu sudah dilakukan. Terus yang kedua, masuklah kepada agenda ada dua alternative, antara 2,5 dan 5, kan voting dilakukan secara demokrasi. Nah kalau di negara maju, jangan bicara Indonesia-lah, cerita negara maju, kalau sudah kalah ya dia harus legowo, tetapi di Indonesia kan susah. Nah ini bagaimana attitude, etika, dan lain sebagainya ini ketika dihadapkan dengan seperti. Ini juga menjadi catatan panjang. Dan, saya sebetulnya karena memang ya kita juga bagian dari kepentingan reformasi lembaga ini, bukan tujuan pribadi. Tentunya tujuannya adalah dari 33 provinsi ini menjadikan daerah itu, minimal Prof., salah satu keinginan saya secara pribadi adalah menegakkan Undang-Undang No. 23 itu dengan benar, dan ini kita garda terdepan. Kalau konteksnya adalah gubernur adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sesungguhnya semua lembaga pusat yang ada di provinsi dihapus, terutama balai-balai, satker-satker, karena itu yang perpanjangan tangan yang kejadian selama ini. Terus isu yang kedua juga saya atas nama pribadi Anggota DPD RI yang saya sepakat dengan Menteri Keuangan, Pak Ketua, untuk menolak dana aspirasi di lembaga DPR RI. ... (mic mati, red), jadi cerita ini. Masa’ dana aspirasi yang Jawa Tengah kok munculnya di Maluku Utara, ini kan tidak produktif ini. Kalau kita merupakan wakil daerah, seharusnya DPR juga bersama dengan DPD. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Terima kasih, Pak Andre. Ibu Anna dulu, tahap pertama sampai Bu Anna dulu. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Terima kasih Pak Ketua. Pak Mahfud yang saya hormati, Pimpinan Pansus dan teman-teman yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua. Pak Mahfud, saya Anna Latuconsina dari dapil Provinsi Maluku. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa masa jabatan satu lembaga RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

4

bila telah ditentukan untuk masa tertentu, kemudian kita memangkasnya atau memberhentikan dengan cara mengatur di dalam tatib bisa berlaku sekarang, bisa berlaku yang akan dating. Kemudian, masa jabatan itu telah diputuskan dan dipilih di dalam Paripurna, kemudian disahkan oleh presiden dan dilantik oleh Mahkamah Agung. Sehingga kalau menurut saya, mohon pertimbangan, mohon pendapat Bapak juga, kalau kita sudah memutuskan seperti itu, kemudian diatur di dalam tatib, kriteria seseorang bila berhenti, kriteria dia bisa berhenti dari 5 tahun itu kriterianya harus diatur dengan baik di dalam tatib. Kalau di dalam Undang-Undang MD3, di situ hanya disebutkan bahwa ada tiga hal bisa memberhentikan anggota maupun pimpinan yang juga ada anggota, yaitu pertama meninggal, kedua yang bersangkutan menarik diri, yang ketiga melanggar sumpah dan janji. Nah sekarang kita akan di dalam tatib kita ini kita akan melakukan dua masa jabatan, yaitu 2,5 tahun di dalam 1 periode DPD ini, 5 tahun keanggotaan kita. Nah sekarang, di dalam tatib juga kita mengatur LPJ, mungkin saya baca sebentar, Pak. Pimpinan DPD dapat diberhentikan dari jabatannya apabila laporan pelaksanaan kinerja Pimpinan DPD ditolak oleh anggota dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Sidang Paripurna sebagai dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun siding. Itu artinya setiap akhir tahun sidang akan ada LPJ dan bisa saja ditolak oleh anggota karena mungkin ada mosi tidak percaya. Saya melihat ini menyimpang dari Pasal 261 Huruf i dalam Undang-Undang MD3 yang adalah laporan kinerja lembaga, bukan kinerja pimpinan itu pribadi, dan kita tahu bersama bahwa pimpinan di sini bersifat kolektif dan kolegial. Kemudian bila pada saat pelaksanaan sidang akhir tahun di mana pimpinan membacakan LPJ-nya, kemudian sidang itu dipimpin oleh Komite I, Panitia Perancang Undang-Undang, dan Badan Kehormatan. Pertanyaan saya, Pak, kalau pimpian pada saat itu tidak sebagai pimpinan lagi, kemudian dipimpin oleh tiga pimpinan dari tiga alat kelengkapan tadi, bagaimana dengan surat keputusan presiden 5 tahun? Kalau dia, jadi ini sama seperti demisioner begitu, Pak. Jadi kalau pimpinan itu demisioner, tiga orang tadi yang mewakili alat kelengkapan mungkin bertugas sebagai pimpinan sementara, padahal di Undang-Undang MD3 disebutkan pimpinan sementara itu pimpinan tertua dan termuda pada saat pemilihan lima tahunan itu. Setelah itu, bila tidak terjadi bila mereka ditolak, tidak diterima LPJ-nya, tiga orang tadi memimpin, kemudian melakukan lagi pemilihan baru. Nah, saya melihat tadi Pak Andre juga mengatakan kita ada 132 orang, 33 provinsi, mungkin berbeda dengan DPR. DPR kita mempunyai banyak fraksi yang tentunya anggota fraksi akan juga mendengarkan dari pimpinan-pimpinan fraksi. Jadi mungkin agak lebih ... (mic mati, red.), 32 orang, masing masing 4 orang dalam provinsi pun belum tentu mempunyai pandangan yang sama. Sehingga, bisa dapat dibayangkan setiap tahun akan terjadi penolakan ataupun penerimaan LPJ dengan tiga pimpinan alat kelengkapan tadi. Nah, ini menurut Bapak seperti apa kira-kira pandangan Bapak tentang mekanisme ini? Ya demikian, Pak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Saya kira sudah cukup tiga dulu. Kita dengarkan tanggapan balik Pak Prof. Silakan. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Baik, Saudara Pimpinan, terima kasih. Ada Pak Gafar, ada Pak Andre, kemudian ada Bu Anna Latuconsina. Tadi bertanya apakah sebuah tata tertib, peraturan tata tertib yang berada di bawah peraturan perundangundangan lain sebenarnya, di bawah undang undang, konstitusi, bahkan di bawah PP RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

5

barangkali, apakah peraturan tertib itu bisa membuat aturan secara sangat bebas? Begini, untuk hal-hal yang sudah jelas itu tentu tidak boleh ditafsirkan lain. Kalau undang-undang mengatakan A, tidak boleh di tata tertib itu bebas. Tetapi, biasanya yang jadi perdebatan itu kalau sifatnya open legal policy. Open legal policy itu kebijaksanaan hukum atau pengaturan yang terbuka untuk diatur. Itu banyak sekali dan biasanya tata tertib bergerak di situ. Jadi, untuk hal-hal yang sifatnya open legal policy itu bisa dibuat sendiri berdasar kesepakatan, kemudian disahkan di Paripurna. Apalagi begini, kadangkala sesuatu bisa dilakukan itu kan karena atribusi kewenangannya, atribusi atau delegasi, kewenangan atau atribusi kewenangan. Kalau dikasih ke institusinya kalau atribusi itu ke pengaturannya. Kalau undang-undang mengatakan misalnya peraturan tata tertib dan mekanisme kerja diatur lebih lanjut oleh misalnya peraturan Dewan Perwakilan Daerah, maka dia bisa membuat apa pun sejauh itu sifatnya open legal policy. Iya open, kan ada yang justru banyak open legal policy itu yang menyebabkan lahirnya peraturan baru dan itu boleh memuat apa pun atas sejauh tidak ada yang secara prinsip misalnya bahwa yang boleh memimpin DPD itu adalah Anggota DPD terpilih. Kan tidak boleh mekipun ada orang hebat dari luar masuk begitu kan, kan itu sudah sudah jelas aturannya. Kalau misalnya tidak boleh dua kali berturut-turut, itu jelas aturannya tidak boleh lebih dari itu. Nah kalau masih terbuka, silakan diatur. Oleh sebab itu, lalu berbeda-beda. Ini yang saya lihat kan ini open legal policy saya lihat dari undang-undang ini, bahwa DPD mengatur ini, mengatur ini. Nah kemudian Pak Andre, ya justru itulah ini lembaga politik itu dinamis. Dulu siapa Cameron itu mundur ya karena blackseat itu ya dia mundur. Itu memang tradisinya di sana. Kalau di Jepang itu banyak yang bunuh diri juga, harakiri. Itu bahkan ada yang bunuh diri sesudah lama pensiun. Waktu saya jadi menteri ternyata ada korupsi, bunuh diri dia, meskipun dia sudah berhenti, kan ada beberapa waktu lalu itu. Itu soal tradisi, itu nilai etis tergantung masing-masing bangsa ya. Kalau di kita kadangkala kalau gagal, pantang mundur kan, wah kalau semua. Tidak apa-apa, itu soal budaya. Oleh sebab itu, dimensi etisnya Bapak Ibu sekalian nanti silakan dinilai seperti apa. Ya, saya kalau saya juga setuju Pak. Sejak dulu saya mendorong itu strong bicameral. DPD ini haruslah sejajarlah, hanya beda kamar, tetapi sebenarnya kan sama-sama lembaga perwakilan dan punya kewenangan yang sama dengan DPR. Itu sebabnya dulu ketika ke MK, saya langsung kabulkan itu penguatannya, kalau tidak mengubah undang-undang harus begini sudah diatur, tetapi konon tidak jalan juga. Dan saya sudah katakan, kalau tidak jalan, setiap undang-undang yang lahir tanpa mengetahui prosedur itu nanti bawa ke MK biar dinyatakan batal, diulangi dari awal. Nah dulu saya sarankan begitu, tetapi saya tidak tahu sekarang ya MK apa masih punya pandangan yang sama, tetapi mestinya sama kalau begitu. Nah jadi intinya Bapak Ibu sekalian, itu kan sebenarnya Bapak Ibu sekalian tinggal mengatur, membuat kesepakatan karena itu diberikan kewenangan untuk mengatur dan buat kesepakatan itu oleh undang-undang. Silakan atur begitu, nah hal yang belum jelas itulah yang diatur dan disepakati. Cuma begini tadi Bu Anna, kalau seseorang diangkat oleh presiden dalam 5 tahun itu harus jelas, apakah diangkat pada periode atau diangkat selama 5 tahun sebab beda periode dan 5 tahun. Misalnya, Pak Muqowam diangkat menjadi menteri periode 2014– 2019. Itu bukan 5 tahun, itu bisa diberhentikan, baru 2 bulan bisa diberhentikan. Periodenya periode, bisa, kecuali Pak Muqowam diangkat per 1 April 2014 sampai 31 Desember, itu bisa menggugat kalau dia diberhentikan di tengah jalan. Lihat SK-nya saja apakah itu periode apa tanggal? Itu menteri semua dipecati, saya diganti dari menteri tiga kali, periodenya sama, periode 1999 sampai 2003 kan periode saya, tapi saya 2002 berhenti, karena periode yang disebut, bukan tanggal. Nah itu supaya jelas juga dilihat SK-nya. Nah kalau itu namanya periode lalu tinggal dibuat kesepakatan.

RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

6

PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (WAKIL KETUA KOMITE II DPD RI) Bukan Pak, mohon maaf. Mohon maaf Pak. Pak Ketua, mohon maaf mungkin saya.. Pimpinan DPD dipilih oleh Anggota DPD di dalam paripurna untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun dan SK-nya 2014 sampai 2019, bukan periode. Mungkin bisa kita lihat SK-nya. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Waktu dipilih itu dinyatakan 5 tahun tentu dia punya hak konstitusional lho untuk bertahan 5 tahun, itu sebabnya dulu kami di MK itu, memutus Syahrudin GP itu tidak boleh, tidak harus mengundurkan diri dari gubernur karena calon, karena apa? dia SK-nya 5 tahun, kesepakatannya 5 tahun, sehingga 6 bulan sebelumnya mundur kita kembalikan tapi dia sudah terlanjur mundur karena itu hak konstitusonal dia, sehingga kita katakan itu cuti saja gitu saja jangan mundur permanen karena hak konstitusional SK-nya itu kan dia 5 tahun, begitu. Itu hak konstitusional, itu ranahnya sudah hukum administrasi negara itu, bisa di-anu, gitu. Iya. Iya Pak begitu. Silakan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik. Baru Pak... PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (WAKIL KETUA KOMITE II DPD RI) Pak Pimpinan, Pimpinan, mohon maaf. Mungkin Pak Mahfud terlewat, pertanyaan saya tentang LPJ tadi pembacaan LPJ ya. Terima kasih. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) LPJ sudah mengatur, misalnya jika laporannya ditolak dia diberhentikan, itu kan berarti ada keadaan khusus yang menyebabkan dia harus berhenti. Sama dengan orang misalnya dia diangkat untuk 5 tahun tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia harus berhenti, misalnya terlibat tindak pidana, meninggal dan sebagainya, kan tidak harus habis, sejauh hak konstitusional itu tidak dibatalkan oleh satu peristiwa lain. Kalau diangkat 5 tahun lalu LPJnya ditolak padahal ketentuan tentang LPJ itu menyatakan barang siapa yang LPJ-nya ditolak bisa diberhentikan ya diberhentikan, kan gitu saja sebenarnya cara... PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Interupsi Pak, sebentar interupsi. LPJ itu tidak ada dalam undang-undang maupun dalam tatib, yang ada di dalam undang-undang itu Pimpinan DPD itu setiap tahun memberikan laporan kinerja, sedangkan pemberhentian itu ada pasal tentang pemberhentian, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri dan diberhentikan, diberhentikanpun ada persyaratannya. Jadi tidak ada ketentuan dua setengah tahun maupun lima tahun itu. Jadi, apakah boleh di dalam undang-undang tidak ada mengenai laporan pertanggunjawaban tapi di dalam tatib ada laporan pertanggungjawaban? Terima kasih.


7

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tapi saya sebenarnya ingin berharap jangan kasuistis tatib ini terlalu ini ke.. Beliau sebagai pakar kita undang ke sini ya. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Artinya untuk samakan persepsi. yang diganti itu sudah alat kelengkapan, pimpinan itu juga termasuk alat kelengkapan. Nah itu yang tidak bisa. Terus saya sudah bilang tadi bicara simbol negara itu presiden bisa diimpeach. Ya, begitupun lembaga-lembaga lain. Kalau memang tidak ya, misalnya tadi kaitan pertanggungjawaban memang tidak direspon, tidak bagus dan ya harus legowo sebetulnya, kita harus memulai demokrasi yang bagus, gitu lho. Nah kalau di Jepang mungkin terlalu seram kalau bunuh diri, nah di sinilah mengundurkan diri cukup, itu sebetulnya. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Bapak Ibu, saya ingin kembali dulu ke awal agar sama Bapak yang baru datang begini, kapan berlakunya satu peraturan atau undang-undang? Itu ada 3 kemungkinan tadi saya sampaikan, pertama, berlaku sejak ditetapkan. Lalu yang kedua, berlaku masa depan, untuk waktu tertentu, ya, lalu ada bisa retroaktif berlaku ke belakang. Itu tergantung bagaimana kesepakatannya dan bagaimana dituangkan dalam peraturan itu. Saya memberi contoh berlaku sejak ditetapkan itu, itu hampir kalau tidak ada keterangan lain di aturan peralihan, undangundang itu berlaku sejak ditetapkan maka sejak tanggal itu berlaku kalau tidak ada pembatasan ya tidak ada pembatasan. Kalau ada pembatasan kapan berlakunya pembatasan itu ya bisa disebutkan, ini berlaku untuk berlaku surut misalnya, sehingga yang kemarin itu sudah 3 tahun sekarang dihitung misalnya masanya 4 tahun dihitung setahun lagi misalnya, atau selesaikan 2 tahun dihitung setengah tahun lagi, itu berlaku surut, karena kemarin.. Ada yang berlaku masa ke depan sesudah pengurus yang sekarang gitu, karena itu dimensi etisnya tidak boleh orang yang sudah diangkat sekian tahun kok tiba-tiba diberhentikan di tengah jalan oleh sebuah pertarungan politiklah. Saya tidak katakan peristiwa tertentu memang mungkin kan itu terjadi. Nah oleh sebab itu Bapak, maka terkait dengan yang tadi soal LPJ boleh LPJ membuat ketentuan LPJ padahal undang-undang tidak mengatakan. Itu boleh saja sejauh itu menyangkut open legal policy yang kemudian disepakati di antara pengurus atau Anggota DPD itu sendiri, itu boleh saja. Karena kalau tidak boleh itu kan sebenarnya common sense-nya, sejak awal pasti ditolak kalau memang ada unsur tindak boleh, kan begitu. Kalau memang sudah disepakati buat laporan kinerja dan sebagainya itu boleh saja, tinggal bagaimana ngaturnya. Saya tidak tahu bagaimana ngaturnya di dalam, Bapak-bapak Ibu yang tahu. Kalau itu memang waktu itu bikin dong laporan kinerja yang sebenarnya esensinyakan itu LPJ yang dimaksud laporan kinerja itu ya LPJ sebenarnya. Lalu diberi bahwa itu mempunyai debat hukum kalau LPJnya ditolak atau dikabulkan akibat hukum tertentu itu juga kan berdasar bagaimana kita mengaturnya di dalam itu. Itu peraturan kesepakatan internal saja sebenarnya karena undangundangnya sendiri kan tidak mengatur soal itu. Tidak mengatur itu artinya tidak melarang juga tidak mewajibkan. Artinya apa? Itu open, boleh gitu, boleh. Lalu itu lalu didorong oleh dimensi-dimensi teknis yuridis dan etis itu tadi bagaimana pelaksanaannya. Hanya itu kalau saya. Saya kira perdebatan ini-ini saja ya? Sama kan untuk mengundang orang lain kira-kira jawabannya sama akan seperti ini. Ini terbuka bagi Bapak, ini dimensi yuridisnya, ini dimensi etis, kan tinggal Bapak ambil mengambil kesimpulan saja, begitu. Saya kemarin kita kira-kira perbedaannya akan di sini mungkin. RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

8

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Djasarmen mungkin ada? Biasa sebuah lagu agak beda kalau yang menyanyikan lain lagi Pak Prof. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (WAKIL KETUA PPUU DPD RI) Terima kasih, Pimpinan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Mahfud terima kasih, apresiasi atas penjelasan-penjelasannya. Memang DPD ini periode yang ketiga muncul beberapa hal eksternal maupun internal. Eksternal menyangkut tentang amandemen. Sebetulnya ini pekerjaan besar dari pada DPD, tapi muncul juga internal, tapi inilah dinamika daripada lembaga politik. Saya lebih cenderung apa yang Pak Mahfud bilang tadi bahwasanya selain lembaga ini lembaga politik, juga ada lembaga etik, ada etik di dalamnya. Ini memang harus kita pertahankan karena sesuatu lembaga yang tidak punya etika itu juga kurang pas. Pertanyaaan saya kira-kira begini Pak, tadi dibenarkan untuk mengadakan LPJ atau katakanlah laporan kinerja, karena Bapak sudah malang melintang, saya mohon tahu lembaga apa yang telah ada yang berisi tentang laporan pertanggungjawaban dari sisi lembaga politik Pak? Sepengetahuan saya sepertinya tidak tahulah karena masih kecil begini, belum ada sepertinya. Kalau memang ini menjadi terobosan, terobosanlah namanya. Nah itu kira-kira, saya mau tahu saja Pak, kira-kira lembaga apa yang sudah ada tentang itu. Bila perlu Ketua kita kunjungan kerja ke sana Pak. Beda, tidak ada LPJ lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kemudian yang kedua, apakah dibenarkan tatib membuka norma-norma baru? Katakanlah di dalam Undang-Undang MD3 itu tidak ada normanya, tapi kita juga membuat norma baru di sini. Kira-kira itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Muqowam. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Menarik ini. Jadi kalau sepak bola itu sebaik-baik pertahanan, sejelek-jelek penyerangan, sebaik-baik pertahanan, saya kira itu. Prof, ada tiga sendi tadi saya kira. Pak Andre, pertama adalah politik hukum dan etika,. Lalu yang kedua, ini saya kira di forum itu kita buka saja. Pak Mahfud, dalam waktu singkat kita bisa ubah tatib kok kemarin. DPD itu pada waktu awal kita tidak ada pansus, dan ini sudah kejadian. Kita terima semua kok. Ada satu ayat di dalam tatib yang kita ubah pada awal-awal kita dilantik dulu, itu ada kemudian perubahan tata tertib, boleh itu. Jadi karena itu perubahan tatib saya kira bisa dilawan setiap saat kapanpun, karena begini, tadi Pak Mahfud bilang itu open legal policy, boleh-boleh saja kok. Jadi karena itu memang betul di dalam Undang-Undang MD3 itu jelas sekali bahwa bla bla bla diatur dalam Tata Tertib DPD sendiri. Nah karena itu termasuk di dalamnya, Pak Mahfud, itu adalah soal alat kelengkapan, soal pimpinan, soal komite, soal pansus dan lainlain saya kira ada di dalamnya. Ini batasannya menurut saya itu hanya pada Undang-Undang No. 12. Jadi Undang-Undang No. 12 itu posisi daripada tatib ini Pak Mahfud yang memang RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

9

termasuk di dalam golongan yang lemah ini tatib ini. Kalau tidak salah berada di dalam Pasal 8 atau 9 itu, di dalam kekhawatiran ini tidak termasuk kemudian sampai perda ini tidak masuk. Tatib itu adalah pasal berikutnya. Jadi kelasnya itu kelas kedua tatib itu, karena itu kemudian di dalam Undang-Undang MD3 jelas sekali bahwa itu diatur secara ke dalam. Nah, yang ingin saya coba anu Pak Mahfud yang disampaikan oleh Bapak ini sudah jelas itu, ada yang ke depan, ada yang sekarang, ada yang ke belakang ya, awal-awal Bapak sampaikan itu. Nah berkaitan dengan yang ingin saya tanyakan adalah politik dan hukum tinggian mana Pak Mahfud? Tadi Pak Djasarmen sampaikan bahwa ini lembaga politik. Perubahan apapun boleh dilakukan, tatib itu lembaga politik, tatib yang sukarpun dalam waktu singkat boleh diubah. Okelah kita tadi ada koridor politik, hukum dan etika, tapi dalam posisi keputusan politik itu kan indirect-nya pada kemudian akan ditata kemudian menjadi sebuah regulasi Pak. Urusan politik itu. Kita sudah sepakat tadi Pak Andre sampaikan itu. Apa itu kemudian bisa diberlakukan secara efektif atau tidak? Sekali lagi DPD sudah mengambil, tinggal melaksanakan, ini bagaimana Pak dalam kontek politiknya Pak? Terima kasih Pak. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) DPD sudah mengambil apa maksudnya Pak? Sudah memutuskan? Oh begitu. Mau merevisi lagi? Apakah mau di.... Silakan Pak. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, SH., MH (BK DPD RI) Lima tahun ini masa berlakunya belum ada Pak ya atau peralihannya belum ada kapan diberlakukan. Tatib kemarin itu tidak selesai Pak, sehingga kapan berlakunya, ya kita mau buka ini, dengan Prof ini, kemarin itu dengan voting Prof kondisi terakhir itu ada dua opsi. Nah kami di BK dibebani untuk menyelesaikan ini. Nah sehingga berlarut sampai ada pansus kedua. Nah itu kondisionalnya di internal DPD ini. Nah ada dua, yang pertama memang pertanggungjawaban tadi yang menjadi galaulah kita apa yang jadi ukuran, apakah, ini kan masih menjadi perdebatan terus gitu. Sesudah itu apakah domisioner pimpinan pada itu? Jadi ini juga menjadi suatu hal yang yang bagi kami ya apalagi saya sendiri saya orang yang terlepas dari pertanggungjawaban ke DPR waktu saya menjadi walikota karena waktu sebelum itu ya kalau kita jadi pejabat ya begitu akhir tahun LPJ kita terima atau tidak terima itu kayak gini, tapi begitu saya kebetulan selesai. Nah kami bertemu lagi... PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebentar. PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BK DPD RI) Saya tambahkan lagi. Ini yang kita kondisi kami kekinian di sini, terkait tatib ini masa berlakunya belum kemarin itu. Saya katakan ini tidak selesai, ini namanya hukum yang banci, ya banci karena tidak jelas kapan berlakunya, gitu.


10

PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (WAKIL KETUA KOMITE II DPD RI) Mohon maaf Pak, masa berlaku sejak tanggal ditetapkan, tapi belum diatur aturan peralihannya. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Mau bertanya. Terima kasih Pak Ketua. Pak Profesor, di dalam tatib disebutkan bahwa produk hukum DPD adalah satu, Peraturan DPD; Dua, Keputusan DPD; Tiga, Keputusan Pimpinan DPD, dan Empat, Keputusan Alat-alat Kelengkapan DPD. Masing-masing itu sudah jelas bahwa itu merupakan hierarki. Jadi saya agak sedikit berbeda pendapat kalau semua alat kelengkapan disamakan. Keputusan Alat Kelengkapan di sini timbul sering bermasalah karena sering Badan Kehormatan mengeluarkan SK yang mencabut SK Pimpinan DPD, yang mengubah SK Pimpinan DPD, yang membatalkan SK Pimpinan DPD, karena merasa bahwa lebih di atas dari pada SK Pimpinan DPD. Nah mohon dari Pak Profesor bagaimana ini mengenai BK, boleh tidak membatalkan SK Pimpinan DPD? Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Oke, oke. Cukup. Ini hari jumat, cukup. Oke cukup. Baik. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebentar Pak. Jadi ini dasar kita semua selesai menurut saya, Pak Mahfud. Jadi termasuk Pak Mahfud mengenai pasal peralihan tadipun ini di dalam pimpinan sudah ada. Di dua setengah tahun pun ini sudah ada Pak, ini berlaku surut. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, jadi saya kira untuk ke dalam kita kan nanti kita diskusikan bagaimana pandangan kita ke dalam. Sebagai pakar kita undang beliau untuk mendapatkan masukan-masukan dan memperdalam pemahaman kita. Dari awal tadi sudah sampaikan bukan tempatnya untuk menguji kita punya pemahaman kepada beliau, tapi kita ingin mendengarkan secara ilmiah, secara pengetahuan, memperkuat apa yang ada dalam pikiran kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mohon pengertiannya. Pak Mahfud silakan. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya tangkap dalam perdebatan di ruangan ini sebenarnya saya tangkap juga di televisi, sama. Jadi ini, oleh sebab itu, kenapa tidak ambil jalan praktis begitu ya agar segera selesai Badan Pekerja namanya ini? Oh Pansus ini mengambil kesepakatan saja dari berbagai hal itu lalu tuangkan di dalam tata tertib baru, itu dulu yang pertama, tapi begini, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum itu. Apakah ada RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

11

lembaga-lembaga lain yang harus memberi LPJ, gitu ya? Kalau Lembaga Negara MK dan MA Pak, itu wajib membuat laporan tahunan, dan harus di-publish. Cuma di situ tidak ada konsekuensi penolakan dari siapapun tapi itu wajib hukumnya dan itu wajib dibicarakan di depan majelis hakim, ini kinerja kita, laporan pertanggungjawaban kita, dan itu buncyi undangundang. Cuma ke dalam, MK maupun MA itu tidak membuat pengaturan kalau laporan bisa ditolak tidak, gitu. Yang lain saya kira tidak ada kecuali ormas. Tentu saja kalau lembagalembaga negara tidak seperti itu. Apakah dibenarkan tata tertib itu membuka norma baru? Tidak boleh. Tidak boleh norma baru. Norma baru dalam arti sesuatu yang sudah jelas normanya di undang-undang diatur lalu dibuat norma yang berbeda itu tidak boleh. Tetapi kalau hal itu memang belum diatur itu yang disebut open legal policy tadi. Kalau belum, ini tidak dilarang, tidak diperintahkan, kan bukan norma baru. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah. Jadi boleh apapun di situ dimasukkan asal tidak ada norma, undang-undangnya yang dilanggar yang sudah ada, tidak baru, gitu. Ya jadi memang agak susah ya politik, hukum dan etika itu, karena nilai etik bagi setiap orang itu kadangkala kan beda itu tadi. Saya contohkan secara ekstrim tadi kan. Kalau di sana orang itu etika artinya mundur. Kalau di sini justru kalau mundur tidak etis, lari, apa kelong kelayu kata orang Jawa. Itu kan beda rasa, tetapi sebenarnya hati nurani kita itu kan ya hati nurani kita ini.. iya kalau etis itu. Kalau pertanggungjawaban ditolak, laporan ditolak meskipun tidak ada aturan kan secara etik mundur, tetapi harus tahu juga, jangan-jangan yang menolak itu tidak etis juga, kan gitu, kan bisa. Nah itulah hati nurani yang bicara, kan kalau itu. Kemudian ukurannya susah. Makanya sidang-sidang etik itu kadangkala tidak ada domainnya, karena itu hati nurani, common sense, public common sense, itu kan yang dipakai itu. Itu diperdebatkan lalu ketemu, gitu ya. Iya, dan itu kan bisa diubah juga seperti kata Bapak tadi. Nah kalau pegangan itu sekarang masih diperdebatkan nah perdebatannya itu yang diselesaikan. Aturan peralihannya misalnya tidak ada? Ada Pak? Aturan peralihannya apa Pak? PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) (*berbicara tanpa mic, red) PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Tidak diatur kan? Mulai kapan berlakunya itu tidak diatur. Nah itulah makanya yang sekarang disusulkan kan mumpung ada pansus ini. Ini mau diberlakukan kapan? Itu diperdebatkan. Pertama, lihat ketika kalau benar kata Bu Anna tadi bahwa ketika dipilih dulu maunya 5 tahun dan itu ada di SK atau ada di notulasinya itu dia punya hak untuk tetap 5 tahun dan ini berlaku ke depan, tetapi juga kalau itu tidak ada, dulu dipilih tidak berpikir 5 tidak apa, begitu. Nah nanti dirembuk saja, gitu. Kan diperembukan itu harus ada diakhiri perbedaan itu ada diakhiri yang pada akhirnya voting juga kan? Siapa sih? Ttidak dihindari. Saya kemarin Pak di Padang itu berceramah gini, kan ada orang di dalam demokrasi di Indonesia tidak boleh ada voting. Tidak mungkin tidak ada voting. Dulu Undang-Undang Dasar saja di voting kok. Tidak mungkin, kalau beda ya voting tetapi kemudian Indonesia nya itu ya kalau sudah ya sudah dong dukung sama-sama, gitu. Jangan beroposisi seperti di demokrasi Barat, yang kalah saya mengoposisi terus, anda laksanakan. Nah kalau Indonesia kan tidak, kan bersama, gitu. Jadi ya kalau tidak bisa seperti ini, terus kapan selesainya? Kan di voting saja lalu bersepakat sebelum voting siapa yang banyak kan, ya begitu, kan begitu kira-kira ininya. Kemudian Pak Sofwat, saya kira tadi sudah dijawab ya oleh Pak Muqowam itu bahwa ini bukan pendapat, tetapi tatib kan ya yang jadi pedoman. Saya kira oke. Bagaimana Pak? RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

12

PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) (*berbicara tanpa mic, red) PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Oh tentu tidak boleh Pak. Sebuah keputusan itu hanya.., ini dalam hukum administrasi itu syarat-syarat keputusan, Satu, dibuat oleh lembaga dan pejabat yang berwenang, isinya tidak di luar kewenangan, kan gitu kan. Masa waktunya masih dimiliki oleh orang yang membuat. Kalau bukan lembaga yang berwenang ya tidak boleh, tetapi kalau seperti badan komite itu bisa merekomendasikan. Oh ini salah, anda yang mengubah, jangan saya yang mengubah, anda diminta saya yang ngubah gitu, jangan dia ngubah sendiri, kan tidak boleh, kan gitu. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, SE., M.Si. (NTT) Mungkin sedikit. Sedikit saja saya. Jadi artinya saya tertarik sekali Profesor ini. Jadi kalau ada ini kan ada hakim kan? Di DPD ini juga kalau memang ada yang salah ada BK untuk meluruskan. Masa kalau yang syarat dengan kepentingan tidak dikoreksi. Jadi sebetulnya tidak hal sepanjang ya hati nurani. Pemimpin itu kalau memang baik hati nurani itu saja tidak ada alasan. Karena apa? Kalau saya lihat tadi persoalan DPD ini tidak bisa selesai. Nanti kalau yang kalah voting lagi, sudah pansus lagi, pansus lagi. Dan saya hanya minta Pak Ketua ya, ini pansus terakhir, jangan bikin pansus lagi, malu kita. Kalau sudah kalah pansus baru lagi. Lah iya, ini kan harus ada malu juga. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, baik, baik. Bang Ken, Bang Ken masih ada tadi yang belum selesai? Tidak dilanjutkan itu ke Mahkamah Agung itu Pak, ya, tidak dilanjutkan, tidak sampai lanjut. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Prof. Saya hanya ingin mempertegas kembali karena kami ini terus terang Pak utusan dari Badan Kehormatan. Jadi kami di Pansus ini adalah perwakilan-perwakilan dari semua alat kelengkapan yang ada di DPD Pak. Nah kemudian tadi sudah dipertanyakan tentang.. Begini Pak sebelumnya. Jadi ada temanlah, ada teman Anggota di DPD ini yang meminta supaya SK Pimpinan tentang pengangkatan dan tugas Pansus ini dibatalkan, begitu. Itu latar belakangnya tadi itu. Iya. Jadi ada sementara ya sebut saja ada 6 orang teman menandatangani surat permintaan kepada Badan Kehormatan untuk membatalkan SK Pansus ini yang sedang berjalan Pak, dan permintaan itu ketika Pansus juga sudah beberapa kali melakukan persidangan-persidangan. Nah itulah mungkin substansi yang ditanyakan. Kalau kemudian Badan Kehormatan nanti menerbitkan SK pembatalan apa iya begitu untuk ini? Kecuali kalau seperti yang apa sampaikan tadi mungkin BK merekomendasikan untuk melakukan revisi pada poin-poin yang dianggap ini, tetapi masalahnya adalah kami di Pansus ini tidak ada menganggap itu sebagai satu persoalan Pak. Setidak-tidaknya dibuktikan oleh tidak ada


13

Anggota Pansus yang ikut menandatangani permintaan untuk membatalkan item di SK tersebut, itu pertama. Kemudian yang berikutnya, sesungguhnya tata tertib ini memang sudah resmi Pak, tidak bisa kita katakan juga tidak resmi karena setidak-tidaknya sudah melalui Paripurna, dan sudah ditandatangani oleh 3 Pimpinan DPD, begitu. Nah cuma pada pasal terakhir dari tata tertib ini memang jelas sekali disebutkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Repulik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ditandatangani pada bulan April. Jadi itu juga sebuah masalah kan? PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Dari pengalaman Bapak selama ini menangani permasalahan-permasalahan hukum dan tentu lembaga tinggi negara yang sangat terhormat yang Bapak sudah pimpin dan alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Dari tiga alternatif yang Bapak sampaikan tadi kemungkinan satu peraturan perundang-undangan dan sebagainya itu kan ada tiga alternatif berlakunya. Bisa berlaku untuk yang akan datang, bisa berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bisa berlaku juga pada masa yang sudah ada. Nah pertanyaannya adalah menurut pengalaman Bapak, Pak dan dari sisi feeling hukum Bapak itu, mana yang lebih kuat dari tiga solusi itu untuk menjadi penyempurnaan tata tertib ini ke depan bagi kami. Saya kira itu Pak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ada tambahan Pak Gafar? PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Ada dua Pak. Pertama, Gafar Usman Pak. Dalam biasanya kita kalau mencari hadis ahkam, tafsir ahkam biasanya asbabun nuzul, asbabun nuzul sangat berpengaruh. Nah ini asbabun nuzul begini Pak, Paripurna kan telah menetapkan, nah Keputusan Paripurna biasanya adalah keputusan yang tertinggi di dalam lembaga ini. Nah karena pansus, karena Tatib ini menjadi persoalan maka dicari solusi kepada Paripurna. Oke ini ditandatangani tapi disempurnakan dengan membentuk pansus. Jadi pansus bersamaan dengan Paripurna menetapkan menandatangani ini, ini asba’un nuzul-nya Pak, ini mohon maaf, kira-kira kalau ndak asba’un nuzul, jadi minta ditandatangani Pimpinan dengan membentuk pansus, itu Paripurna, Pak. Karena itu keputusan Paripurna kan mengikat semua, itu satu, Pak. Nah yang kedua, yang saya maksud setiap apa, setiap yang kita lakukan harus mengacu kepada dua, pertama keputusan Panmus. Keputusan Panmus tidak bisa mengikat secara alat kelengkapan lain, harus di Paripurnakan, Paripurna mengikat ya secara keseluruhan. Nah ini yang dimaksud maksud, nah Pimpinan membuat SK berdasarkan dalam dalam konsideran kan ada mengingat Pak, mengingat keputusan Paripurna dan keputusan Pansus. Nah oleh karena itu dalam logika berpikir saya, bisa SK ini dicabut kalau memang Paripurna dan Panmus mencabut keputusannya karena Pimpinan itu legitimasi saja secara administratif tapi logikanya keputusan Panmus dan keputusan Paripurna. Nah, oleh karena itu maka mohon maaf Pak, ini RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

14

buka rahasia rumah tangga, tidak apa-apa supaya clear asba’un nuzul, asba’un burut lalu Pansus ini di Pansuskan lagi karena ada sesuatu yang memang tidak sepakat, itu kira-kira Pak, itu satu. Kedua, nah ini juga Pak, apakah antara keinginan dengan norma, seharusnya norma harus menerjemahkan keinginan, tapi apabila norma dengan keinginan berbeda, apakah kita secara kuantitatif kepentingan lebih besar tapi melanggar norma? Apakah keinginan secara kuantitatif atau kita kepada norma yang telah ada? Contoh Pak, dalam MD3 itu dinyatakan dalam pasal, saya lupa, bahwa alat kelengkapan itu 1 tahun, tetapi didalam ini kita ketua komite dan sebagai alat kelengkapan menjadi 2 setengah tahun periodenya. Nah, inikan normal seperti ini tetapi keinginan ternyata secara kuantitatif lebih besar seperti itu. Nah mana yang kita pakai? Norma kah? Atau kuantitatif yang lebih besar dengan keinginan? Itu yang saya maksud Pak. Terima kasih Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Saya kira cukup ya. Silakan Pak Prof. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Diputus oleh Bapak-bapak sendiri itu kalau yang soal-soal teknis tadi, tapi tadi saya menangkap prinsipnya sudah sama. Bahwa itu tadi peraturan itu bisa berlaku sekarang, bisa ke depan, bisa ke belakang, tergantung kepada situasinya. Situasi itu artinya alasan-alasan yuridisnya, itu dulu yang perlu disikapi secara sama. Yang kedua, berlaku kedepan, ke belakang, atau sekarang itu harus jelas didalam normanya, di dalam undang-undangnya, selalu begitu. Saya tadi memberi contoh UndangUndang UUDS 1950 itu, ditetapkan bulan Juli tapi dinyatakan berlaku kedepan per 17 Agustus 1950, tapi ada putusan yang berlaku surut. Ketika kami membatalkan 11 orang Anggota DPR terpilih, itu sudah ditetapkan oleh KPU, di SK KPU sekian, lalu sebulan kemudian digugat ke MK, ini salah ini curang begitu. Kalau ini putusan MK berlaku kedepan, terjadi perdebatan, lho KPU kan sudah memutus, putusan MK itu hanya berlaku kedepan katanya tidak bisa, kita katakan sebutkan didalam itunya, bukan dinyatakan berlaku hari ini, putusan ini dinyatakan berlaku surut per tanggal keluarnya SK KPU. Bisa berlaku surut bisa berlaku kedepan tapi kalau tidak ada apa-apa biasanya. Itu berlaku pada berlaku sejak ditetapkan, kalau tidak, tidak ada pertimbangan khusus sejak ditetapkan. Nah persoalan kemudian, ketika berlaku sejak ditetapkan itu, nah ini ditetapkan ini tanggal sekian, ini apakah sesudah ini, sesudah 2 setengah tahun ke depan harus diganti atau tidak, kan gitu menjadi perdebatannya. Nah berarti ini terlewati dalam aturan peralihannya, nah kalau tertib itu mau, kata Pansus Tatib ini mau diperbaiki kan justru fokus ke situ saja. Buat kesepakatan menurut saya, tidak bisa saya kira terus berdebat ini terus alasan yang sama tetapi selalu didalam hukum itu kalau sudah terjadi perdebatan buat norma kesepakatannya. Kalau norma simpulkan masalah ke pengadilan pada akhirnya kan, nah kita kan tidak mau kepengadilan, malu kan urusan itu, tetapkan saja ke dalam, di sini, kenapa? Sudahlah ini ternyata kita dulu terlewat sedikit, mari kita tetapkan sekarang aturan peralihannya. Ini berlaku mulai Pimpinan yang sekarang 2 setengah tahun atau berlaku sesudah Pimpinan sekarang? Lewat 5 tahun karena dulu asba’un nuzul-nya kata Pak Gafar tadi, waktu itu pemilihan yang saya dengar dari Bu Ana tadi, itu dulu 5 tahun waktu dipilih, memilih Pimpinan untuk 5 tahun kedepan, begitu, maksudnya kalau itu tercatat sebagai dasar pemilihan, apalagi tentu ada notulasinya, kalau itu di bawa ke pengadilan itu menjadi kuat, karena itu hak konstitusional.


15

Loh, saya dulu begini kok, ini notulasinya begitu, ini rekamannya. Saya diangkat 5 tahun, berarti depannya berlaku kebelakangnya lalu dimensi etisnya lah yang disitulah yang diberlakukan orang, yang sedang nganu, jangan dipotong ditengah jalan. Meskipun dimensi etis yang lain bisa timbul, orang kalau LPJ-nya ditolak ya udah, itu dimensi etisnya pada hati nurani pada akhirnya, tidak bisa disatukan juga dimensi etis itu. Nah, kemudian saya kira, jadi sama Pak ya, Pak Gafar tadi hanya menjelaskan saja apakah sebuah norma itu harus tunduk pada keinginan? Tidak. Norma itu produk keinginan Pak, produk keinginan itu jadi norma, oleh sebab itu tidak boleh ada keinginan yang bertentangan dengan norma kecuali normanya itu sendiri diubah, kan begitu. Kan begini Pak, hukum itu, ini norma, ini ada nilai-nilai dalam masyakarat, ini kaidah moral, sosial, susila macam-macam, ini kan daftar keinginan, daftar orientasi macam-macam pendapat orang, lalu jadi norma dan norma ini yang kemudian harus disepakati sebagai aturan hukum. Kalau ada keinginan-keinginan baru, disitu ya normanya diperbaiki dulu, kan begitu, oleh lembaga yang berwenang tentu saja. Justrunya adanya norma itu untuk menertibkan itu kan, agar itu tidak dirusak oleh keinginan-keinginan yang muncul spontan, begitu. tetapi tetap saja norma itu bisa diperbaiki, bisa diubah berdasarkan kesepakatan baru, itu yang kalau katanya Pak Keysiwer itu, itu yang disebut resultante. Hukum itukan produk resultante terus, kesepakatan, kesepakatan, kesepakatan, konflik, sepakat, konflik, sepakat, ikutilah normanya, begitu Pak, ya. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Ketua, sekarang asas retroaktif ini kalau dia berdampak kepada administrasi keuangan, bagaimana Pak Mahfud. Dampak kepada administrasi keuangan? PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Pendapat administrasi keuangan, didalam hukum itu ada teori yang namanya ada yang disebut ekstung, ada yang disebut eksnong. Kalau ekstung itu artinya keputusan itu dianggap tidak pernah ada. Misalnya Bapak diangkat per 1 April tahun 2016, tiba-tiba sekarang tanggal 16 September dibatalkan, kalau saya menyatakan pengangkatan Bapak batal, berarti dianggap tidak pernah ada SK tanggal 1 April itu dan Bapak harus mengembalikan seluruh fasilitas itu tapi kalau saya katakan bukan batal, melainkan saya batalkan, itu yang ini dianggap sah seluruhnya. Tinggal Bapak pilihannya mau ekstung atau eksnong? Nah, ekstung atau eksnong itu sendiri, itu ada norma-normanya juga didalamnya tetapi kalau dalam kasus ini, tidak ada saya kira dampak keuanganya ya, kan belum 2 setengah tahun, kan? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi, kan ini bukan cuma Pimpinan, sebenarnya implementasinya panjang Pak Prof, sampai kepada pimpinan alat kelengkapan yang bisa berdampak administrasi keuangan karena kalau dia berlaku 2 setengah tahun, saya kira itu. Jadi, baik, saya kira cukup ini Bapak Ibu sekalian, justru kami anggap ini Bapak pakar kunci untuk ini karena sekaligus malah agak teknis Pak Mahfud, saya atas nama teman-teman kami di pansus ini menyampaikan mohon maaf, kalau dinamika yang Bapak lihat kedalam, ini juga menandakan bahwa beginilah dinamika Tatib kemarin ketika disahkan, sedikit refleksi selalu di Pansus ini.


16

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Mahfud ini 3 jabatan formulator pernah semua. Eksklusif pernah, legislatif pernah, yudikatif pernah, itu bisa hanya di beliau saja. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Justru itu, jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, setelah saya akhiri dengan Prof. Mahfud, saya mohon tetap Bapak-bapak tinggal dulu kira-kira 5 menit ada hal teknis yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi atas nama Pansus menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Prof. PEMBICARA: Prof. Dr. MOHAMMAD MAHFUD M.D., S.H., S.U. (NARASUMBER) Baik. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bapak Ibu Anggota Pansus, kembali tempat duduk dulu sebentar. Baik mana Pak Muqowam? Bapak Ibu sekalian, saya buka ini, anggap rapat intern KETOK 1X Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, pertama saya informasikan kita punya staf ahli 2 orang, ini anak muda, kelihatan masih muda Pak ya. Mulai bertugas bulan ini tentu, ini 2 orang kita punya teman akan membantu kita untuk me-resume tiap saat pertemuan-pertemuan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kami berharap diberikan bahan oleh staf sekertariat nanti selengkapnya, sebanyak-banyaknya ya dan khusus berkait dengan pasal-pasal yang akan dijadikan nanti bahan diskusi supaya didalami lebih lanjut ya itu pertama. Kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Muqowam ini jadwal, berkait dengan jadwal kita, jadwal kegiatan kita yang dulu kami sampaikan apabila ada perubahan-perubahan jadwal agak mendasar maka saya akan bawa ke Pleno. Untuk rencana kegiatan tanggal 21 – 23 September mestinya sudah FGD ke beberapa daerah, ketiga universitas, tetapi karena semula jumlah anggaran yang dialokasikan kepada Pansus dipangkas dari 1,7 menjadi 750 juta kemudian berubah lagi informasinya, jadi itu kan informasi dulu, sementara sekarang informasinya berkepastian lagi tapi belum ada RAB-nya, belum ada, masih informasi yang biro keuangan kepada kepala sekretariat Pansus ini. Kita sudah mendapatkan kembali alokasi yang hampir sama jumlahnya yang lalu jadi 1,5 ya tetap dia kurangi 200-an PURT tetapi dengan komposisi anggaran seperti ini kita sudah bisa melakukan FGD. Saya kira bisa FGD, tadinya kan FGD kepada 3 provinsi, 3 perguruan tinggi, Universitas Brawijaya, UMI Makassar dan Universitas Sumatera Utara (USU) Sumut. Saya pikir 3 ini tetap bisa jalan, FGD-nya belum, baru, apa bagaimana Fakultas Hukumnya Universitas Bengkulu? Ada pascasarjana hukum? Oh, begitu.


17

Sebenarnya bagus juga kalau idenya Bengkulu, itu mengurangi plafon anggaran sebenarnya, tapi dulu kita sudah sepakat ya. Ada untungnya ini Pak Muqowam kalau Bengkulu karena itu kan mengurangi sedikit pagu anggaran. Kalau Sumut itu anggarannya cukup tinggi kan, baik transport maupun akomodasinya kalau Bengkulu dan akomodasinya bisa ditanggung oleh Bang Kanedi kan? Jangan sampai Pansus mau semua ke sana. Begini, ini kan butuhkan kesepakatan, kalau Bapak sepakat jadi satunya adalah Bengkulu tapi bisa Bang Kanedi yang bisa menjadi komunikator ke, oh, begitu, pascasarjana hukumnya ya Pak. Jangan, bukan soal alumni karena banyak alumni biasa kalau begitu kan, alumni yang berpengaruh. Sumatera Utara, memang waktu itu Sumatera Utara kan, kita berdiskusi kita mau ambil ada wilayah, ada juga di wilayah barat. Ini diskusi terbatas, bukan diskusi terbuka untuk umum, bukan diskusi umum ya diskusi sangat terbatas kepada para pakar hukum, baik hukum tata negara, maupun hukum administrasi di kampus tersebut, itu mungkin hanya 20 orang tidak lebih dari itu. Jadi pesertanya itu tidak banyak hanya 20-an orang. Jadi karena USU juga belum di hubungin secara konkrit, kalau kita sepakat Universitas Bengkulu, kita tetapkan. Jadi kita sepakati Bengkulu ya, Bang Kanedi ya? koordinatornya Bang Kanedi. KETOK 1X Terima kasih. Waktunya kita ubah, sudah tadi saya sampaikan Pak, belum-belum, jadi tidak mungkin selesaikan kalau sudah dihubungi. Waktunya adalah bergeser ke tanggal 20 ya tidak, 21, 23 itu belum bisa karena RAB anggaran kita belum keluar. Jadi diundur ke tanggal 29, 28, 29, 30, tidak, tapikan tidak bisa perorangan Pak, jadi kalau Bapak ada izin boleh saja tapikan ini kita cari waktu bersama. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Pimpinan, kita kan 3 hari, itu tentukan saja hari yang pas harinya jadi nanti terserah kawan-kawan mau tanggal berapa itu. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak Ketua boleh usul. Hari kita kan hari Kamis, saya mengusulkan tidak berubah dari harinya kalau tanggalnya mungkin berubah. Kalau tanggal 28 ke 30 saya pikir sudah sangat baik sekali. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya jadi hari Kamis, Jumat, itu hari kita. Tinggal diantara hari Kamis dan Jumat yang akan kita kompromikan. Nah karena itu kalau dia hari Kamis 29, 30 hari Jumat, jadi bisa saja 29, 30, atau bisa saja 28 – 30 istilahnya. Bisa juga 29 sampai 30, 29 sampai 1 Oktober. Nah pelaksanaannya ini bisa hari, tidak karena itu tadi, kami di Komite IV ada harihari Kamis ini dimanfaatkan juga oleh mitra-mitra kami ke daerah-daerah, ini bisa Jumat atau hari Sabtu, itu yang aman saya kira.


18

PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak, usul Pak. Mungkin Jumat setelah sholat Jumat disana. Soalnya kalau kita mulai pagi, suka molor sampai jam 10, waktunya sangat, iya jadi sangat terbatas karena apa, kalau hari Jumat nanti di daerah jadi tersangka kita datang buru-buru terus pulang. Jadi lebih baik Jumat setelah sholat Jumat jam 2 siang atau hari Sabtu pagi, tapi Sabtu pagi harus juga hubungi universitas yang bersangkutan apakah bisa atau tidak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Oke jadi yang penting dulu kita sepakat, itu 29, 30 dan tanggal 1, 3 hari ya, 3 hari. Pelaksanaanya, dengarkan dulu Bang Ken, dengarkan dulu semua, Pak Andre dengar dulu, dengar dulu. Pelaksanaannya itu adalah antara 30 dan tanggal 1, tidak bisa, nanti kita kompromikan dengan perguruan tinggi bersangkutan, oke. Jadi kita akan tawarkan ke perguruan tinggi bersangkutan, dia pilih hari Jumat siang atau Sabtu pagi, begitu. Nah, kita kan harus kompromi dengan mereka, begitu. Jadi Bang Ken tolong dikomunikasikan dengan Universitas Bengkulu tanggal 30 atau tanggal 1, kalau tanggal 30 itu ialah siang pukul 13.30 sampai pukul 17.00, kalau Sabtu pagi sampai siang. Begitu juga sekretariat dikomunikasikan ya ketiga tempat itu ya. Baik, dengan demikian jadwal juga akan bergeser ya, mestinya tanggal, disitukan tanggal 30 sudah laporan Pansus mestinya, kemudian hari, Oh ya, tidak ada yang berubah. Kita anggap saja langsung laporan hasilnya nanti, iya sudah selesai semua. Sebenarnya sisa diskusi kita masih ada, sudah habis Pak Wahid ya, diskusinya? Ya nanti tanggal, di minggu depannya Pak, disaat harmonisasi itu kita sekalian laporan. RDPU-nya habis ya? Oke, minggu depan itu hari, tanggal berapa? 21 – 23 itu? Ya kamis 22 dan Jumat 23? Pak Muqowam bagaimana kalau kita sudah isi, inventarsasi permasalahan ke dalam jadi kita sudah isi Kamis. Sebenarnya masih ada satu RDP yang saya butuhnya yaitu dengan BPK atau mantan BPK. Jadi kita diskusi tentang bagaimana retroaktif itu diperlakukan? Apakah melanggar administrasi keuangan atau tidak? Satu narasumber saja, tanggal 22, tanggal 22 ya, targetnya dengan Pak Hadi Purnomo, mantan Ketua BPK, pokoknya satu pimpinan BPK. Kita cari, kita mencari lagi pembenaran. Cuma saya mau himbau kepada Bapak Ibu semua, kalau ada sumber dari luar jangan kita kedalam yang berdebat, janganlah ke dalam kita, gimana ini supaya, untung Pak Mahfud sudah biasa melihat yang begitu, barangkali yang lalu juga kita agak panas kedalam sedikit. Bagaimana caranya itu Pak? Coba RDPU dengan Pak, pertama dulu Pak Hadi Purnomo, mantan Ketua BPK atau kalau tidak ada, pokoknya dari mantan pimpinan BPK, mantan anggota BPK, cari salah satunya nanti kita juga cari. BPK itukan apa Pak? Badan Pemeriksa Keuangan, itulah yang paling tahu bagaimana memeriksa keuangan kan, yang kita mempersoalkan ini apakah kalau kita perlakukan 2 setengah tahun, mulai hari ini, itu ya karena Sesjen terlalu banyak khawatirnya, yang saya tidak suka karena dia selalu analogkan dengan DPRD itu apa, bukan, cuma Dirjen, bukan wakil menteri keuangan Pak Sofwat, bukan wakil menteri keuangan, belum. Pak Anggito tapi kalau segi akuntansi tidak kuat dia, Anggito itu pakar di bidang keuangan makro, yang kita mau ini yang berkait dengan pemeriksa. Sebenarnya kalau Pak Hadi Purnomo oke, paling bagus, mantan ketua BPK ya atau cari saja auditor begitu ya. Jadi teknis kita mau Pak, jadi buka lagi ilmu ya, ya itulah inspektur di BPK. Kita mau teknis ini supaya Bapak-bapak jangan lagi kita yang kita berdebat. Wah kalau ini berlaku ada sanksi administrasi keuangan ini kalau tidak berlaku bagaimana, inspektur bisa juga yang sedang, atau yang sedang menjabat. Jadi inspektur utama RDPU PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 16 SEPTEMBER 2016

19

atau inspektur utama BPK, inspektur atau direktur utama? Beda itu inspektur utama dengan auditor utama Pak. Kalau audit utama itu pemeriksa utama, kalau inspektur utama berarti pengawas utama, nah yang mana ini? Kalau saya auditor yang penting Pak Muqowam ini, auditor. Di Komite IV kemarin ada 2 yang ikut, BPK itu Pak Abdulatif itu auditor, mantan auditor utama, iya fungsional, ini Pak Indro Sumarjo, tapi cukup satu orang narasumber saja tidak usah 2 orang. Kalau begitu tidak usah Pak Hadi Purnomo, langsung saja utamanya BPK supaya end di sini dan kalau bisa Pak Wahid langsung kirimkan Tatib minta tanggapannya kalau Tatib ini diberlakukan konsep administrasi keuangan bagaimana? Ini saya lihat yang membayangi Pak Sesjen ya dan di sisi lain kita maklumi kalau itu terjadi, dimaklumi juga kan, tidak ada yang mau mengambil risiko. Oke, kemudian hari Jumat pagi seperti ini, kita masuk kepada kesepahaman terhadap Pak Wahid, Pak Muqowam, hari Jumat nanti itu kita masuk, sudah masuk kepada kesepahaman terhadap pokok bahasan Pansus, 23 September. Sudah masuk kepada sebutlah itu inventarisasi masalah karena itu kepada Bapak Ibu semua anggota pansus kami kirimkan atau mungkin kita serahkan ada format tebal seperti ini, ya silakan dibagikan nanti, mau soft copy-nya atau mau copy seperti ini karena Pak Lalu sudah pulang, anggota BK kita kan masih mempersoalkan SK Pansus terhadap 5, 6. Kalau saya, ya Pak Lalu ada pengaduan masih persoalkan kepada pimpinan, pimpinan tidak mau menganggap itu persoalan. Nah dari kita di Pansus, inilah kita sepakat nanti, nanti kita sepakat. Jadi kita sudah masuk kepada inventarisasi permasalahan Tatib yang menjadi bahasan Pansus yang akan menjadi yang, 23 Bu, 23 hari Jumat, 23 itu RDPU dengan Irtama BPK, Pak Mahenro Sumarjo, kemudian tanggal 23-nya dengan inventarisasi pengawasan Tatib ya. Saya kira itu saja perubahan-perubahan Bapak Ibu sekalian. Nah itu dia, oke, cocok, baik, baik, terakhir, kita bersurat ke Mahkamah Agung untuk konsultasi beraudiensi. Kita sudah, dengar dulu Pak Muqowam, Pak Lalu, Pak Lalu, biar itu urusan Sekretariat saja Pak Lalu, kita bersurat kepada MA untuk diterima dalam bentuk audiensi konsultasi. Prinsip ketua pimpinan MA itu sudah siap menerima bahkan sudah pernah diberikan jadwal yang lalu, tapi saya termaksud masih agak sulit dan disana masih kompromi karena mungkin waktu diberikan jadwal itu lupa bahwa lebaran. Jadi kalau kita ini selalu, sebenarnya bukan Rabu itu Pak, mesti Kamis tetap, ataupun kan kalau Rabu tentu kita ambil siang, sore Pak. Kenapa bisa Komite II ke Koppo? Cepat sekali biaya sendiri. Jadi begini yang saya maksud, kembali ke atas, kapan kita Pak Muqowam punya kesempatan untuk memperkuat lagi, kita konsultasi dengan pimpinan MA, tidak, disebelumnya ini kalau malah, tidak ada waktu kalau Rabu tanggal 21 itu, kita minta siang. 21 September Komite II tidak bisa ya? Dengan Irtama, ada Paripurna, pagi tidak bisa karena kayanya tanggal 21 itu ada Sipur, 20 Sipur ya? 20 Sipur 21 kenapa Komite II? PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, SH (KEP. RIAU) Ada usul Pak, ini yang nomor 12, berarti kita Jumat ya, jadi di Jumat itu Pak. Nah Jumat tanggal 13 Oktober, inikan ada finalisasi, nah jadi di situ saja.


20

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bukan tidak bisa kalau Rabu tanggal 5 – 7 ya. Ndak, kalau hari Rabu lusa ini, minggu depan Pak Muqowam tanggal 21? Kan nanti diwaliki, tidak harus pergi semua, tidak harus pergi semua, nanti kita bawakan hasil konsultasinya saja, Rabu siang tanggal 21. Yang penting Rabu tanggal 21 ya, siang jam 2 kita minta. Kita Sipur Bu. Baik saya kira itu perubahan-perubahan jadwal Bapak Ibu sekalian. Dengan terima kasih banyak saya tutup intern kita. Dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil 'alamin. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 1X RAPAT DITUTUP PUKUL 11.30 WIB


21

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM PANSUS TATIB MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents