DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN AKUNTABILITAS PUBLIK MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4.

Hari Tanggal Waktu Tempat

: : : :

Kamis 29 September 2016 13.40 WIB – 16.10 WIB R. Sidang 2B

5.

Pimpinan Rapat

:

1. Drs. H. Abdul Gafar Usman, MM (Ketua) 2. Ir. H. Ayi Hambali (Wakil Ketua) 3. Abdullah Manaray, ST (Wakil Ketua)

6.

Acara

:

Terkait Permasalahan Warga Transmigran di UPT IV SP4 Air Tanggulang Desa Sumber Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

7. 8.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA RAPAT : RAPAT DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Mohon dibantu bagi Bapak-bapak dan Ibu yang undangan mohon dinikmati air dan kue ala DPD, Pak. Bapak-bapak para Anggota BAP yang saya hormati, Ibu-ibu, Bapakbapak para pejabat yang kami undang, sambil menikmati ala DPD dengan senang hati untuk efesiensi waktu bagaimana kita mulai rapat, Pak? Baik. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-bapak para pimpinan, jadi kami lengkap, Pak. Jadi, yang lengkap 100% pimpinan. Jadi berarti dan ini mewakili Indonesia, mewakili wilayah timur Bu Novita dari Maluku, mewakili wilayah barat saya Abdul Gafar Usman dari Riau, mewakili wilayah tengah, Jawa, dan Kalimantan ini dari Jawa barat Pak Ayi. Tetapi kalau orang bilang rapat sudah bisa dimulai 100% dihadiri oleh Pimpinan. Anggota ini juga lengkap dari Ibu kota yang sekarang hangat-hangatnya pilkada Bu Fahira ini dari DKI Bu, tetapi kalau Ibu melihat senyum dengan wajahnya dia bisa juga wilayah Indonesia ini. Ibunya orang wilayah tengah, bapaknya orang wilayah barat, dia berada di Jakarta. Dari Jambi Bu, dari Maluku Utara, dari Sumatera selatan, dari Banten, Pak Andi Surya dari Lampung. Ini Pak Andi ini namanya Andi orang bilang dia Sulawesi Pak, tetapi dia orang Aceh, tetapi besar di Lampung. Baik, Pak ini Walikota dari Bengkulu. Bapak dari pemerintah daerah Sumatera Selatan yang dalam ini diwakili oleh Ibu Endang, eh Ibu Dewi dari Kabid Permukiman Bu ya? Oh, dari Depnakertrans mewakili pemda provinsi Bu ya, jadi atas nama pemda. Juga dari Permukiman juga atas nama pemda provinsi, oke terima kasih. Selanjutnya dari dirjen dari BPN Sumatera Selatan juga terima kasih, Pak. Dari Dirjen Kementerian Desa, dari Trans, dari Direktur P3KT, ya terima kasih Pak. Kadis perkebunan, dari Kadisnakertrans. Dari masyarakat ada? Ada. Dari perusahaan? Dari perusahaan ada ya? Baik, terima kasih. Konvensi yang kita lakukan dalam rapat ini karena rapat di BAP ini RDP namanya, Pak. Tetapi Bapak-bapak, RDP di BAP itu artinya dua. Rapat dengar pendapat kami minta pendapat Bapak, arti yang kedua rapat dengan penyelesaian. Jadi RDP di sini rapat dengan penyelesaian, jadi konsentrasi kita penyelesaiannya, Pak. Oleh karena itu, agar rapat pendapat kita ini mengarah kepada penyelesaian, kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Dengan mengucapakan bismillahirrahmanirrahim rapat kita buka. KETOK 1X Bapak dan Ibu yang kami hormati, objek, subjek, dengan masalah. Pertama, subjek kita warga transmigran 149 KK di UPT IV SP4 Air Tanggulang Desa Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ada yang mewakili, mewakili masyarakat ada? Ada, baik. Dari Pemda provinsi dan Pemda Sumatera Selatan bahwa itu benar tidak dari masyarat trans yang hadir itu? Benar ya, Pak Camat? Jadi, artinya kehadiran masyarakat trans itu pada saat ini benar. Benar ya Bu Marleny? Ini srikandi dari Sumatera selatan. Nah yang kedua yang harus kita apa, PT Hamita Utama Karsa mana? Dari perusahaan mana? Itu pemda kenal tidak dari orang perusahaan? Kenal ya, berarti benar dari perusahaan ya. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

1

Baik Bapak dan Ibu, subjek dengan objek dan permasalahan. Kita masuk kepada permasalahan. Saya ingin dulu minta informasi dari Pemda Provinsi Sumatera Selatan, terserah kepada siapa yang menjawab. Manakah yang dahulu masyarakat trans itu ada dari perusahaan di daerah Sumatera Selatan? Mana dahulu masyarakat trans itu berada di sana dengan perusahaan ini? Mana yang dulu begitu, perusahaannyakah dulukah atau memang masyarakat transnya yang dulu berada di Sumatera selatan itu begitu dengan yang kami maksud tadi? Kami persilakan apa dari camat, apa dari Ibu Dinas atau siapa, mana yang duluan. Kami silakan siapa? Silakan Bu, silakan Bu. PEMBICARA: ROOSANI TYAS WARDANI (DIRJEN PK TRANS) Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejatera bagi kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Pimpinan Rapat yaitu pada siang hari ini Ketua dari DPD Republik Indonesia beserta Anggota DPD yang mewakili masing-masing daerah, serta yang kami hormati Dirjen dari PK Trans Kementerian Desa dan PDT dan Transmigrasi serta Bapak Ibu yang telah hadir siang hari ini. Kami dari Provinsi Sumatera Selatan Pak, terutama sebelum saya melanjutkan menyampaikan dulu permohonan maaf karena pada siang hari ini kebetulan yang surat undangannya untuk dihadirkan dari Pak Gubernur Sumatera Selatan karena baru tadi kemarin sore pulang Pak dari Amerika, sudah ditunggu dengan perusahaan. Yang turun kembali Pak Sekda dapat musibah, jadi harus pulang kampung. Dan, Biro Pemerintahan juga artinya tadi akhirnya berhalangan, akhirnya kami dengan Dinas Kehutanan dengan Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan yang hadir pada siang hari ini, sekali lagi Provinsi Sumatera Selatan, kami terima kasih Pak kesempatannya. Tadi khusus berkaitan atau sehubungan dengan pertanyaan Bapak, memang secara langsung fisik kami juga belum waktu itu tidak menyaksikan langsung, tetapi kami membaca artinya mempunyai bekal data, file yang artinya tadi aspek legalnya, Pak. Jadi kalau Bapak bertanya mana dulu transmigrasi dengan perusahaan, kami melihat dari yang pertama sekali aspek legalnya, yaitu SK pencadangan tanah gubernur kepala daerah tingkat I Sumatera Selatan Nomor 280/SK/I/1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang pemberian pencadangan tanah untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi di Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Musi Banyuasin seluas 10.000 hektar. Dan yang kedua, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 460/KPTS/2003 tanggal 11 September 2003 tentang perubahan SK Gubernur Nomor 280/SK/I/1999 tentang pemberian pencadangan untuk keperluan penyelenggaraan transmigrasi menjadi 7.000 hektar terdiri dari 2.700 hektar berada di wilayah Kabupaten Banyuasin, yaitu 4.300 hektar berada di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu sekitar atau 4.100 hektar masuk hutan PK, ya itu yang dikonversi. Jadi kalau melihat, artinya Pak dari dilegalisasikan itu tentunya lahan untuk transmigrasi yang duluan Pak dari artinya tadi perusahaan Hamita itu sendiri. Itu Pak mungkin jawaban sementara dari kami. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik, secara adminitrasi maupun secara de facto memang warga trans lebih dulu berada di Banyuasin. Baik terima kasih, Bu. Sekarang Bapak-bapak dan Ibu, kami beri pemahaman bahwa kami Dewan Perwakilan Daerah, bicara daerah berarti bicara negara karena dalam konstitusi disebutkan RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

2

negara terdiri dari daerah. Bicara negara, bicara daerah. Bicara daerah, bicara negara, jadi itu. Kalau kami bicara negara dan bicara daerah, berarti bicara tiga unsur, ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Oleh karena itu, kami wakil rakyat termasuk perusahaan juga kami kena karena rakyat juga di situ kami juga mewakili, juga pemerintah, juga wilayah. Nah dengan demikian Bapak dan Ibu, dalam berpikir RDP kita ini, kita tidak berpikir ke belakang, tetapi berpikir ke depan. Mulai titik ini, kita ke depan, tidak ada salahmenyalahkan ke belakang karena bawa mobil itu tidak boleh melihat ke belakang. Boleh melihat ke belakang, tetapi tidak melihat ke belakang. Dengan kaca spion kiri kanan saja kita lihat. Jadi, itu persoalannya. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, dari persoalan ini kami lihat bahwa: satu, kita berharap kepada kita semua ini mission BAP (Badan Akuntabilitas Publik) kalau ada masalah mission-nya adalah bagaimana perusahaan itu tenang, perusahaan tenang Pak. Jadi, kalau perusahaan tenang itu tidak susah cari untung dia, tetapi rakyat senang, pemerintah nyaman. Jadi, perusahaan itu tenang dia tidak perlu banyak-banyak persoalan, lalu rakyat juga senang Pak karena kehadiran perusahaan itu justru untuk memberikan kesenangan dan pemerintah kita juga. Nah oleh karena itu, pemerintah nyaman, tidak ada lagi yang kita pikir-pikir. Nah oleh karena itu, dengan informasi yang kami peroleh sekarang bahwa ada lahan transmigrasi yang dikuasai oleh HGU, PT apa ini. Jadi, ada tanah lahan transmigrasi berada pada HGU. Nah, ini kami mohon informasi apakah ini sudah dicek kebenarannya secara faktual dan secara administrasi? Apakah benar lahan warga trans ini secara fakta dan secara administrasi berada pada HGU PT HUK? Nah, kami mohon penjelasan dari BPN barangkali apakah benar secara fakta dan secara administrasi lahan warga trans berada pada HGU PT HUK? Ya silakan, Pak. PEMBICARA: KH. AHMAD SADELI KARIM, LC. (BANTEN) Kan transmigrasi duluan, mestinya kan apakah HGU di atas lahan transmigrasi? Begitu mestinya. Apa HGU di atas lahan transmigrasi? Kan duluan transmigrasi dulu, mesti begitu terbalik. Mohon maaf, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Nah itu gunanya orang bijak kan dia, kebetulan satu orang pakai peci, eh dua ya, tiga. Baik, sama saja apakah benar begitu HGU itu berada pada tanah warga trans? Tolong Bapak dari BPN dapat menjelaskan kepada kita. PEMBICARA: M. ARIF PASHA (KAKANWIL BPN SUMATERA SELATAN) Terima kasih, Pak. Saya ingin menegaskan bahwa yang pertama PT Hamita Utama Karsa sudah memperoleh HGU sejak tahun 2009 ya dengan luas 3.012,120 hektar. Berdasarkan overlay peta antara HGU dan lahan pencadangan transmigrasi memang HGU ini overlap ya dengan lokasi pencadangan lahan untuk transmigrasi itu. Saya kira untuk itu sementara Pak dari penjelasan kami, Pak. Terima kasih, Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Jadi ternyata ada overlap dengan pencadangan. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

3

Baik Bapak dan Ibu, sekarang yang ingin kami minta ketegasan pertama kepada pemerintah karena pemerintah ini fungsinya, fungsi pemerintah daerah karena Ibu tadi datang atas nama pemerintah daerah ya. Fungsi pemerintah daerah itu ada empat: sebagai administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan, administrator social, dan administrator politik. Jadi, memang pemda itu punya kewenangan yang sangat tinggi. Kedua, kalau tidak ada rakyat, DPD ini tidak ada Pak. Kami tidak perlu ada kalau tidak ada rakyat. DPR juga tidak perlu ada, kementerian tidak perlu ada, instansi tidak ada, kementerian tidak ada. Memang rakyat kata kunci di negara kita ini. Nah oleh karena itu, kepentingan rakyat memang menjadi suatu, menjadi fokus utama kita karena memang semua ini dikuasai oleh negara, jadi bukan milik negara Pak. Dalam undang-undang itu dikuasai oleh negara, bukan milik negara, dikuasai oleh negara untuk kemakmuran sebesar-besarnya. Nah oleh karena itu, jika memang fakta sekarang ternyata duplikasi HGU-nya PT HUK dengan transmigrasi, oleh karena itu baik dari aspek historis dengan aspek yuridisnya, maka kami minta sesuai dengan tiga, penuhi syarat, lalui prosedur untuk dikembalikan hak warga trans ini sesuai dengan informasi yang kami catat ternyata 2 informasi. Pertama, lebih dulu datangnya warga trans daripada perusahaan, yang kedua memang ternyata terjadi duplikasi antara cadangan untuk trans dengan untuk HUK dan luasnya yang duplikasi ini tidaklah seluas HGU yang dimiliki oleh perusahaan. Nah oleh karena itu, berdasarkan informasi karena informasi berpengaruh dalam kita mengambil kesimpulan, kesimpulan berpengaruh dalam mengambil keputusan. Nah oleh karena itu, kami menyampaikan kepada Bapak-bapak terutama pemda untuk meneruskan, penuhi syarat, lalui prosedur. Jadi, syarat dipenuhi, prosedur dilalui untuk menyampaikan ini satu kepada HGU ini yang mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional. Nah oleh karena itu, kami berharap kepada Badan Pertanahan Nasional provinsi untuk membantu pemda provinsi meneruskan kepada kementerian karena dua menteri, pertama Menteri Pak Ferry Mursyidan dengan Sofyan Djalil itu punya komitmen yang sama dan secara historis kebetulan juga Pak Ferry ini memang teman saya juga sama-sama HMI, sama-sama Golkar, sama-sama keluar dari Golkar, itu Pak. Cuma nasab sama, nasib berbeda. Pak Sofyan Djalil ini juga begitu Pak, dia itu anak PGA itu Pak, tinggal di masjid sama dengan saya di sini. Dia tinggal di Masjid Cut Meutia, saya tinggal, saya di Masjid Agung Al Azhar. Cuma nasibnya baik dapat istri orang kaya, orangnya cerdas dapat sekolah ke Amerika. Nah, akhirnya dia memang menjadi menteri, keliling-keliling jadi menteri dari dulu Pak karena itu bedanya. Tetapi, komitmennya tetap. Waktu di Bappenas dia memberikan suatu ide yang baik. Money follow function menjadi money follow program, dan sekarang dia punya komitmen tidak ada satu pun nanti rakyat Indonesia yang tidak memiliki sertifikat sampai 2025. Nah, kita berharap kepada perusahaan ini agar tenang, tidak lagi menjadi persoalan-persoalan karena apabila lebih 40 orang berdoa kepada perusahaan itu, dia akan tenang dan juga ternyata tidak semuanya habis. Nah oleh karena, itu kami berharap satu kepada pemda, penuhilah syarat, lalui prosedur kepada Badan Pertanahan Nasional. Fungsi pemda itu ada empat. Satu, memutuskan jika memang itu kewenangan penuh; kedua, mengkoordinasikan; ketiga mengkonsultasikan; keempat mengintegrasikan. Nah karena Bapak-bapak sudah SPAMEN, sudah SPAMA, bahkan ada sudah Lemhanas, koordinasi itu bukan membuat surat, bukan rapat, bukan telepon-teleponan, bukan ketemu-ketemu, tetapi koordinasi adalah keputusan yang diambil, kesepakatan yang diambil oleh dua orang atau lebih atau dua instansi atau lebih. Jadi, itu yang koordinasi, jadi jangan nanti “sudah Pak, sudah koordinasi kami, sudah kirim surat, sudah ketemu kami Pak”. Tidak, jadi kepastian. Nah, itu punya kewenangan pemda untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pertanahan Agraria, dengan perusahaan. Oleh karena itu, kami minta kepada pemda untuk melakukan ini secara bertingkat dan kepada BPN sebagai perangkat pusat yang berada di daerah, sekarang tidak lagi kita membedakan RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

4

pusat dengan daerah. Oleh karena itu, DPD kemarin, Bapak, duduk bersama masalah dana alokasi khusus. Kalau dulu orang daerah datang ke pusat menjadi persoalan oleh KPK, menjadi persoalan oleh BPK, sekarang orang pusat turun ke daerah. Jadi, kami kemarin orang pusat kementerian, terutama Komite IV duduk bersama di daerah agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan ke depan. Nah oleh karena itu, turunnya pusat ke daerah, orang daerah datang ke pusat menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia betul-betul kesatuan dalam sikap dan mengambil keputusan. Kami minta komentar dari pemda lagi, apakah pemda dengan empat fungsi itu bias: satu, memutuskan yang menjadi kewenangan dia; kedua, mengkoordinasikan bisa terkait dengan BPN; ketiga, mengkonsultasikan dengan perusahaa; empat, mengintegrasikan hal-hal yang perlu diintegrasikan. Kami persilakan dulu kepada pemda, siapa yang mewakili pemda kami persilakan. PEMBICARA: ROOSANI TYAS WARDANI (DIRJEN PK TRANS) Baik Pak, terima kasih tadi sudah diberikan kesempatan. Kami dari Pemda Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini sudah melakukan, artinya tadi dengan tidak melihat ke belakang sudah ada lima langkah penyelesaian, artinya tadi berusaha, dan juga nanti BPN juga ada tiga opsinya akan menjelaskan, menginformasikannya. Yang pertama Pak, langkah penyelesaian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan artinya melalui Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, nanti juga kalau ada kekurangan dibantu dari teman-teman dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Yang pertama, yaitu pada tanggal 28 September 2015 itu dilakukan pemasangan pilar batas desa permanen antardesa di lokasi Air Tenggulang SP4 dengan anggota pelaksana terdiri dari tim pemasangan pilar batas desa permanen Kabupaten Musi Banyuasin, camat Babat Supat, staf kantor BPN Kabupaten Musi Banyuasin, staf dinas Disnaketran Kabupaten Musi Banyuasin, dan aparat tokoh masyarakat desa setempat. Yang kedua langkah berikutnya, pada tanggal 21 Oktober 2015 telah diadakan rapat audiensi antara DPD RI beserta staf ahli dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan PT Hamita Utama Karsa. Dan hasilnya, PT Hamita Utama Karsa menyetujui untuk mengembalikan lahan yang dituntut masyarakat Desa Sumber Jaya eks Unit Pemukiman Transmigrasi Air Tenggulang SP4 seluas 298 hektar bagi atau untuk 149 KK yang berubah peruntukannya menjadi Hak Guna Usaha atau HGU PT Hamita Utama Karsa. Namun, saat ini belum ada tindak lanjut. Dan yang ketiga Pak, sudah dikeluarkan artinya sudah keluar surat Bupati Musi Banyuasin telah mengirim surat kepada Direktur Utama PT Hamita Utama Karsa dengan Nomor 595/060/Disnakertrans/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang isinya meminta agar PT Hamita Utama Karsa mengembalikan Lahan Usaha II yang peruntukannya atau diperuntukkan bagi masyarakat Desa Sumber Jaya (eks transmigrasi Air Tenggulang SP4). Namun, sampai saat ini belum ada juga tindak lanjut. Dan selanjutnya, terkait juga laporan dari PT Hamita Utama Karsa, saat ini sedang ada tim Mabes Polri di lapangan dalam rangka mengumpulkan data dan info yang terkait agar persoalan tidak makin meluas. Dan yang kelima, kami bahkan sudah ada dari pihak Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan melalui surat Nomor B.023/SD/M/.DPDTT/1/2015 Tanggal 30 Januari 2015 perihal permohonan pelepasan kawasan hutan permukiman transmigrasi lokasi Air Tenggulang SP2, 3, dan 4 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Itu baru langkah yang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Mungkin ini kami dibantu Pak dari BPN, artinya sudah sampai ketiga opsinya. Itu untuk dari sementara dari Pemerintah Provinsi Sumatera RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

5

yang menyampaikan langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan dengan permasalahan ini. Mungkin dibantu oleh BPN Pak, kami bisa. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Dari kabupaten ada yang hadir? Ada ya? Sekarang sikap kabupaten apa yang telah dilakukan, jadi langkah-langkah yang telah Bapak lakukan apa? Karena, nanti yang punya rakyat, yang punya wilayah, kabupaten. Dia yang punya rakyat, dia yang punya wilayah, tolong bagaimana dari kabupaten. Kami persilakan. PEMBICARA: ISKANDAR SYAHRIANTO (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Baik Pak, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Atas nama Bupati ya. PEMBICARA: ISKANDAR SYAHRIANTO (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Kami mungkin tidak mengatasnamakan bupati Pak, tetapi saya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin. Karena secara.... PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Bapak siapa? Yang menugaskan Bapak siapa Pak? PEMBICARA: ISKANDAR SYAHRIANTO (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Yang menugaskan Pak Sekda Pak, Sekretaris Daerah. Dengan undangan dari, undangan dari DPD Pak, saya ditugaskan untuk berangkat ke sini, tetapi tidak sebagai mewakili Bupati Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Yang menugaskan Bapak siapa? PEMBICARA: ISKANDAR SYAHRIANTO (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Sekda Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Sekda. Atas nama Sekda? RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

6

PEMBICARA: ISKANDAR SYAHRIANTO (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Pak Sekda yang menugaskan Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Ya berarti Bapak atas nama Sekda? PEMBICARA: ISKANDAR SYAHRIANTO (KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN) Bukan Pak, saya sebagai Kepala Dinasnya, tidak mengatasnamakan siapa pun. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Kami tidak mengundang kepala dinas ini, kami ngundang pemda. Oleh karena itu Bapak ditugaskan oleh Sekda berarti Bapak berbicara atas nama Sekda. PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Boleh, boleh Pak, iya. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Yah makanya saya bilang Bapak kan atas nama Pemda ditugaskan oleh Sekda berarti Bapak berbicara atas nama Pemda. Ibu ini juga begitu tadi, atas nama Pemda menugaskan begitu. PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Izin Pak ya. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Iya silakan Pak. PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin melalui Surat Bupati menindaklanjuti hasil rapat pada tanggal 1 Oktober 2015 yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi tadi Pak, itu upaya yang telah kami lakukan. Jadi sementara ini kami masih menunggu proses selanjutnya karena jawaban dari Hamita juga belum ada, dan termauk dukungan dari dinas instansi atau kementerian lainnya, sementara itu Pak. Terima kasih.

RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

7

PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Administrasi-administrasi yang telah Bapak siapkan dan telah Bapak proses apa-apa saja Pak? PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Kami mengirim surat, hanya mengirim surat Pak tapi tembusannya mulai dari Ketua DPD RI. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Mengirim surat. Bapak kirim ke siapa? PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Suratnya dikirim kepada Direktur Utama PT. Hamita Utama Karsa. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Kemana lagi? PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Dengan tembusan Ketua DPD RI, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Gubernur Sumatera Selatan, Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Itu tembusan. Jadi surat baru satu? PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Iya. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Tembusan banyak? PEMBICARA: ZULFAFAR (KADISNAKERTRANS KAB. MUSI BANYUASIN) Iya. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Oke. Ke provinsi dengan ke yang lain belum ada? Baik Bapak-bapak. Ini kami mohon maaf, kami memang meng-clear kan Pak jadi nanti kita dalami. Baik Bapak dan Ibu. Sekarang kepada Bapak BPN. Kami minta komentar BPN. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

8

PEMBICARA: Ir. ARIF PASHA M.M (KAKANWIL BPN SUMSEL) Terima kasih Pak. Saya kira kita tidak perlu perpanjang-panjang melihat ke belakang lagi Pak ya karena sudah ada kesimpulan rapat pada tanggal 3 Februari 2016. Sebab kalau kita bicara mundur ke belakang kalau panjang cerita. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Tidak, saya tidak mundur ke sana. Saya nanya apa yang telah Bapak lakukan sampai hari ini lalu apa yang bisa kita bantu? Jadi itu saja Pak. PEMBICARA: Ir. ARIF PASHA M.M (KAKANWIL BPN SUMSEL) Kita sudah sama-sama ke lapangan ngecek lokasi sudah termasuk opsi-opsi yang sudah diputuskan pada rapat ini. Jadi opsi yang pertama.. Ada tiga opsinya Pak dalam rangka penyelesaian masalah ini. Pertama, perusahaan menyiapkan lahan untuk 149 KK di luar area HGU yang terletak di Kabupaten Banyuasin. Nah kita sudah panjang juga ceritanya soal ini Pak. Yang kedua, perusahaan menyiapkan lahan untuk 149 KK di dalam area HGU dengan pola plasma. Artinya apa? HGU yang diterbitkan itu yang saya sampaikan tadi bahwa overlap dengan lokasi pencadangan lahan transmigrasi itu diusahakan untuk diberikan kepada masyarakat seluas yang 149 KK. Kemudian yang ketiga, perusahaan menyiapkan lahan untuk 149 KK di dalam area HGU dengan pola mandiri. Artinya tetap yang diberikan itu adalah dalam area HGU tapi prosesnya dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Nah dari tiga opsi ini tentu harus diputuskan dulu secara bersama. Jadi BPN mengikuti ya, kalau mana yang diputuskan itu akan kami tindaklanjuti dengan proses berikutnya. Dalam hal ini adalah proses sertifikasi tanah kepada masyarakat. Nah cuma saran kami sebaiknya dijelaskan juga terutama khususnya bagi oleh pihak perusahaan untuk misalnya apabila diambil opsi yang A itu apa term and condition-nya atau prasyarat yang atau apa yang akan diberikan perusahaan itu kalau opsi A yang disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana misalnya dalam rangka tanahnya seperti apa, kemudian tanamannya seperti apa, bibitnya dan sebagainya. Kemudian siapa yang membiayai sertifikasinya dan seterusnya. Nah ini saya kira harus dijelaskan sehingga masyarakat juga tidak samar-samar. Nah seperti apa yang kalau kami terima opsi A, begitu juga yang opsi B. Kalau opsi B yang ditetapkan, apa yang harus dilaksanakan masyarakat, apa yang harus di berkewajiban perusahaan kepada masyarakat dan seterusnya, begitu juga opsi C saya kira. Nah jadi saya kira forum ini memutuskan dulu sesuai dengan hasil kesimpulan rapat tanggal 3 Februari 2016, dan hasil peninjauan ke lapangan yang berdasarkan kesimpulan rapat ini. Itu yang saya kira perlu diputuskan pada kesempatan ini. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (KETUA BAP DPD RI) Terima kasih. Tolong Bu Siska sebagai Tim Analisis. Kami persilakan Bu Siska. PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Bismillahirahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

9

Terima kasih Pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan Anggota BAP yang saya banggakan, juga teman-teman dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili gubernur, dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang mewakili Pak Bupati, dan juga kepada wakil masyarakat khususnya warga Sumber Jaya Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, dan juga yang saya hormati yang mewakili perusahaan PT. HUK. Tadi benar yang disampaikan oleh Bapak, juga saya banggakan dari Bapak yang mewakili Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Memang benar Pak ada tiga opsi yang disampaikan pada salah satu hasil kesepakatan pada saat RDP di Kantor DPD, BAP DPD RI. Opsi 1 secara garis besar, opsi 1 perusahaan menyediakan relokasi kepada 149 warga tentang lahan usaha 298 hektar. Opsi yang kedua, pelepasan sebagian HGU dari perusahaan tetapi dengan sistem plasma artinya masyarakat masih bekerjasama dengan perusahaan. Lalu opsi yang ketiga pelepasan sebagian HGU diserahkan kepada masyarakat secara mandiri. Nah saat itu pihak masyarakat berembuk atau bermusyawarah dari 149 orang atau KK, 149 yang lainnya dari ketiga opsi itu Pimpinan, menyepakati mereka mengambil opsi yang kedua dengan itikat, dengan kebaikan karena di sana perusahaan sudah berinvestasi. Ada tanaman sawit yang memang sudah tumbuh dan itu faktanya adalah pasti berkaitan dengan investasi pembiayaan yang sudah di keluarkan oleh PT. Hamita. Nah opsi yang kedua itu disepakati oleh kurang lebih dari 2/3 dari 149 KK yang menyatakan dengan tandatangan. Mereka memilih, dengan sadar mereka memilih opsi yang kedua. Mengapa? Opsi yang pertama sudah jelas mereka akan tolak. Relokasi tidak mungkin mereka terima di luar, dimana mereka ditempatkan sebagai peserta program transmigrasi. Kita semua tahu mereka di sana bukan karena semata-mata keinginan mereka, tapi mereka mengikuti sebuah program pemerintah. Yang melekat mereka adalah hak dan kewajibannya. Setelah sekian puluh, sekian angka tahun kewajiban sudah mereka lalui, sudah mereka jalankan tapi yang melekat berikutnya adalah hak mereka. Jadi rasanya sulit juga kalau kita berempati dalam posisi mereka. Bagaimana mungkin mereka tinggal di Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin lalu relokasinya di kabupaten tetangga di Banyuasin, walaupun sejarah membuktikan dulu Banyuasin juga bagian daripada Kabupaten Musi Banyuasin. Belum lagi kesulitan secara geografisnya. Itu bisa dipahami mengapa mereka menolak opsi yang pertama. Opsi yang ketiga kalau diberikan secara mandiri saya juga yakin pihak perusahaan walaupun mungkin saya baru sebatas untuk mengira-ngira juga tidak akan sepakat dengan opsi yang ketiga menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat secara mandiri karena tadi investasi sudah terjadi. Nah ini pilihan yang sangat, kalau yang saya katakan ini sangat layak, ini satu bentuk lagi kebesaran bagi masyarakat 149 KK yang keberadaan di sana melekat atas hak dan kewajibannya, ini yang perlu kita garisbawahi. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, BAP bukan lembaga mengeksekusi, maaf Bapak BPN , tetapi bahwa sikap politik kami jelas. Kami semuanya punya kesamaan komitemen untuk mengedepankan rakyat, apalagi eks transsigrasi 149 KK ini. Nah bahwa dalam perjalanannya ternyata memang perusahaan PT. HUK ini pada saat melakukan akuisisi atau istilahnya apa, perubahan kepemilikan dari yang perusahaan pertama, HGU sudah melekat. Ini faktanya demikian, tetapi juga perlu disadari oleh pihak perusahaan. Pada saat melakukan akuisisi tersebut otomatis fakta yuridisnya mengikuti dan melekat. Nah jadi sekali lagi kalau yang saya dapatkan, apakah karena administrasi dan pengalaman batin saya pada saat saya dan teman-teman Tim Analisis terjung langsung melihat lokasi kepada 149 KK ini sudah sangat layak pada tataran administrasikah, pada tataran yuridiskah, pada tataran legislasikah mereka sudah terabaikan kurang lebih 14 tahun haknya mereka adalah korban. Jadi dengan segala kebesaran hati khususnya mohon kelegowoan dari pihak perusahaan PT. HUK tidak ada pilihan lain, kembalikan hak mereka, harus dengan legowo. Pada sisi manapun itulah putusan akhirnya. Nah cuma masalahnya kenapa ini menjadi berlarut-larut? Iya karena tadi tidak ada RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

10

gayung bersambut dari PT. Terakhir waktu kami ke lapanganpun tidak satupun perwakilan beritikad baik untuk mendampingi kami. Kan ini masalahnya jadinya kalau misalnya benang kusutnya itu di sini, tapi satu yang harus kita pahami bersama, 149 KK itu sudah terabaikan haknya dan kita secara moril secara materil harus memberikan hak tersebut kepada rakyat. Demikian saja Pimpinan untuk menjadi tambahan. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Baik, dari notula rapat dari hasil kunjungan kerja 22 April, kami cek di sini Pak BPN. Jadi memang kesepakatan dari 3 opsi itu sebanyak 149 KK tersebut sepakat untuk bermitra dengan perusahan dengan perjanjian kontrak dalam jangan waktu tertentu yang sama-sama menyepakatinya dengan tanah tersebut diserahkan kepada, diserahkan kembali. Kata-kata diserahkan kembali berarti ini secara fakta dan administrasi adalah telah dikuasai oleh pihak transmigrasi. Maka saya tanya tadi secara fakta dan secara administrasi bahwa itu. Nah oleh karena itu BPN telah mengelurkan HGU, HGU itu kan ada SK, ada keputusan, tetap berbunyi jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Nah demikian bukan Keputusan BPN itu yang salah, tetapi berlaku tapi berlaku diktum terakhir. Artinya jika terdapat kekeliruan berubah. Jadi keputusannya bukan dicabut tapi diubah sesuai dengan diktum keputusan tersebut karena ternyata secara faktual dan administrasi, pertama lebih dulu datangnya warga trans secara fakta daripada perusahaan. Yang kedua, legal administrasinya dan dari Pemda lebih dulu juga surat Pemda daripada perusahaan dan HGU. Dengan demikian perusahaan tidak dirugikan karena bukan hak perusahaan yang diambil dan tidak semuanya, oleh karena itu perusahaan tidak rugi, masyarakat senang, pemerintah nyaman. Oleh karena itulah kami minta kepada Pemda menyampaikan kepada BPN agar ditinjau kembali HGU tersebut, diserahkan hak masyarakat tentang pengelolaan itu kita beri kewenangan penuh kepada masyarakat dengan perusahaan apakah bermitra atau tidak, tapi judul kita hak dulu diselesaikan. Nah dari berbagai infomasi catatan baik tinjau lapangan, baik berbagai dari anu maka kami minta kepada Pemda mengajukan kepada BPN untuk mengembalikan hak warga trans dan Keputusan HGU itu bukan dicabut tetapi ditinjau kembali. Jadi berarti secara kongkrit berkuranglah HGU, dari SK HGU tersebut dan hak masyarakat diserahkan. Itu saya kira Bapak-bapak, karena fakta administrasi dan faktanya dan hasil kesepakatan yang telah diperoleh itu yang kita dapati. Nah dengan demikian Bapak BPN sudah dapat kita ambil kesimpulan. PEMBICARA: Ir. ARIF PASHA M.M (KAKANWIL BPN SUMSEL) Ini kebetulan yang hadir disebelah saya direktur jenderalnya Pak, hubungan hukum agraria mungkin nanti beliau yang akan menyampaikan pandangannya Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Silakan Pak. PEMBICARA: (DIRJEN AGRARIA BPN) Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi pertama-taman mohon maaf kami terlambat. Tadi kebetulan ada tugas jadi saksi di kejaksaan, dan mengenai permasalahan ini juga terus terang kami masih mempelajari tapi RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

11

dari pembicaraan yang saya dengar, pada prinsipnya kami mendukung agar opsi-opsi penyelesaikan permasalahan yang tadi sudah disampaikan ini bisa dilaksanakan. Memang paling baik adalah kalau ini bisa selesai dengan kesepakatan yang sudah dilaksanakan, dan memang ada kewajiban dari perusahaan juga untuk menyediakan plasma. Jadi saya kira ini juga menjadi bahan pemikiran bagi perusahaan untuk melaksanakan dari opsi-opsi yang tadi sudah dirancang. Dan selanjutnya nanti kita juga akan mendalami. Lanjut Pak Pimpinan. Saya kira sementara itu dulu Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Terima kasih Pak Direktur. Ini bukan masalah anu Pak, masalah hak ini Pak. Jadi kita, saya bicaa hak di sini. Hak faktual ternyata lebih dulu transmigrasi datang ke sini. Hak administrasi ternyata lebih dulu Pemda membuatkan tetapi HGU dikeluarkan, kami tidak menyalahkan HGU, tapi HGU Bapak tetap berlaku tapi diktum terakhir jika terdapat kekeliruan ternyata keliru menurut BPN provinsi ternyata memang terjadi duplikasi. Diktum inilah, kami menghargai keputusan Bapak tapi diktum “jika terdapat kekeliruan” maka kekeliruan ini dan ini bukan haknya perusahaan, HGU bukan haknya perusahaan, tetapi haknya pemerintah memberikan, tapi ternyata sekarang yang disebut negara itu rakyat, oleh karena itu kami mohon kepada BPN Agraria untuk memproses surat pemda kabupaten dan provinsi agar HGU ini berlaku tapi ditinjau hak masyarakat dikeluarkan. Apapun nanti setelah dikeluarkan, mau kerjasama seperti apa masyarakat, kita minta difasilitasi oleh pemda kabupaten dan pemda provinsi antara perusahaan dengan masyarakat. Jadi kita dua bab Pak. Bab pertama, hak ini kembalikan kepada masyarakat. Prosedurnya tolong pemda kabuparen dan provinsi menyampaikan prosedurnya ini. Bab kedua, apakah masyarakat dengan perusahaan ingin bermitra dan bekerjasama minta difasilitasi oleh pemda kabupaten. Saya kira demikian Pak Direktur yang kami mohon. Kiranya Pak Direktur juga saya kira lebih paham masalah hukum dan aturan. Selama ini memenuhi syarat dan aturan keputusan Bapak tidak kami ganggu gugat tapi kami ambil diktum terakhir jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali. Ternyata faktanya terdapat kekeliruan duplikasi oleh karena itu kami menghargai dan hormatinya, pun Bapak mencabutnya tidak Bapak sendiri tapi perlu diusulkan oleh yang punya rakyat. Yang punya rakyat adalah bupati dan gubernur sampaikanlah ini kepada BPN sehingga Bapak tidak juga menyalahi aturan. Jadi syarat dipenuhi, prosedur dilalui dan saya kira aturan tidak ada yang kita langgar. Saya kira demikian, dan tidak perlu minta persetujuan kepada perusahaan, karena ini bukan hak perusahaan tapi ternyata Bapak mengeluarkan HGUnya ternyata faktanya duplikasi dengan hak-haknya rakyat. Saya kira itu yang kita ambil kesimpulan sekarang. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak-Bapak Anggota lain, ada pendapat lain? Ada ? Ada Pak Wakil? Cukup? Silakan dari kementerian, kami persilakan Bu. PEMBICARA: ROOSARI TYAS WARDANI (KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI) Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota, Bapak Ibu dan para hadirin semuanya yang rapat pada pagi hari maaf siang hari ini menjelang sore. Alhamdulilah tadi saya mengikuti ternyata apa yang menjadi greget dari Kementerian Desa PDT RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

12

Transmigrasi khususnya terkait problem persoalan lahan maupun persoalan transmigrasi khususnya warga ini, inilah sebetulnya komitmen kami ini untuk bisa diselesaikan. Nah untuk memperkuat tadi Bu, apa yang disampaikan Ibu Siska kami sangat setuju Ibu, karena pada dasarnya inilah yang sesungguhnya menjadi komitmen kami dimana terus terang dalam kawasan air tenggulang ini sesungguhnya kan terdiri dari 5 satuan pemukiman, 5 lokasi dimana yang 4 lokasi tidak ada masalah, kebun sawitnya bagus, berkembang, bekerjasama dengan beberapa perusahaan mungkin Hamita juga terlibat di dalamnya. Namun inilah air tenggulang ini menjadi problem sebagaimana jumlah KK dan luasan lahan yang memang menjadi problem. Oleh karena itu, setelah kami lakukan kajian dan koordinasi dari berbagai pihak bahkan sampai tingkat lapanganpun kami juga terlibat Ibu, ternyata memang keputusannya tadi opsi yang transmigran mendapat lagi lahannya sebagai plasma sehingga mitra itu berjalan. Untuk opsi ke satu kami menolak Bu, karena sesungguhnya program transmigrasi adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada target yang harus dicapai, dimana sesungguhnya 5 tahun seyogyanya diberi fasilitasi pemerintah sudah bisa mandiri. Dulu harapan kita satu KK mendapat 3 hektar Bu di sini, lahan pekarangan setengah, lahan usaha 1,5, lahan usaha 2 dua hektar. Inilah pola dengan pendekatan perkebunan. Ini mungkin singkat saja seperti itu. Dari 3 opsi, satu saja, kembalikan HGU kepada ini karena sesunggunya HGU yang diberikan dari luasan SK Pencadangan 10 ribu hektar, Hamita itu 3 hektar eh 3000 hektar tetapi di lapangan sesungguhnya sudah lebih. Ini yang mohon sangat ini para pihak, artinya dari pihak PT. Hamita mohon Pak, karena ini tujuan transmigrasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: NOVITA ANAKOTTA, SH., MH (WAKIL KETUA BAP) Baik terima kasih. Mungkin kami ingin mendengar juga pendapat langsung dari PT. Hamita Utama Karsa terkait dengan opsi yang sudah ada kesepakatan yaitu opsi kedua. Kami persilakan. PEMBICARA: AJI WIJAKSANA (PT. HAMITA UTAMA KARSA) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami. Iya kami menyambut baik itikad pertemuan ini dan berbangga sekali juga bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat kami di dalam forum ini bapak. Nah karena kami sudah mendengarkan begitu banyak pendapat juga dari seluruh komponen pemerintah terkait persoalan ini mungkin beberapa diantaranya perlu kami sampaikan juga pendapat kami atas pendapat yang sudah pernah disampaikan. Nah yang pertama izinkan kami menyampaikan mengenai SK atas lebih dulunya trans atau perusahaan. Secara administrasi SK yang menjadi rujukan terakhir adalah SK tahun 2003 dari Gubernur Sumatera Selatan, SK itu ditandatangani pada tanggal yang sama dengan dua SK, satu peruntukan untuk transmigrasi 7000 dan SK yang kedua juga SK 593 itu peruntukan pekebunan kelapa sawit PT. Hamita Utama Karsa dimana kedua SK ini memiliki objek bidang-bidang tanah, dan itu juga dilampirkan peta-peta bidangnya masingmasing. Yang mana 7000 untuk trans dan yang mana 3000 untuk perkebunan kelapa sawit. Nah ini lah menjadi rujukan dan dasar kami untuk melakukan kegiatan perkebunan berkelanjutan sampai dengan hari ini sampai dengan kita mengajukan proses pelepasan RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

13

kawasan dilanjutkan dengan penerbitan HGU yang sebagaimana prosedur penerbitan HGU sesuai dengan peraturan pemerintah. Nah bicara hak bapak, ijinkan kami menyampaikan itu lah urut-urutan aturan-aturan, peta-peta dan dokumen yang telah kami peroleh terkait hak-hak kami sebagai perusahaan di dalam operasional perkebunan di wilayah Air Tenggulang ini. Kemudian merujuk kepada persoalan yang mengemuka, ijinkan kami juga Ibu untuk mengklarifikasi kembali pendapat yang menyampaikan pernah dilakukan tahun 2015 dan menyatakan bahwa perusahaan bersedia untuk mengembalikan. Mungkin arahan menagement kami dari awal adalah bagaimana mendudukan persoalan ini sesuai dengan haknya masing-masing, sesuainya dengan aturan, sesuai dengan ligalitasnya masing-masing. Kemudian yang disampaikan oleh Bapak BPN dari provinsi tentang pendapat bahwa memang benar ada HGU berada di kawasan trans. Izinkan kami juga menyampaikan agar ini juga pendapatnya dapat ditinjau sesuai dengan bidang-bidang hak yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai gubernur sehingga terbitnya HGU kami, bila memang itu benar adanya maka proses lebih lanjut kewenangnya berada di BPN dan transmigrasi. Nah kemudian persoalan juga kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan bahwa persoalan ini bergulirkan baru, persoalan ini sudah bergulir dari tahun 2006 dimana memang persoalan usaha ketika berupaya mengelolaan perkebunan di wilayah ini sudah mengalami banyak kendala, nah kendala yang dihadapi dalam rapat di tahun 2006 ini dihadiri oleh seluruh SKPD terkait Pemerintah Kabupaten dan Gubernur Sumatera Selatan yang memuat dari 7000 areal peruntukan transmigrasi di dalamnya terdapat overlay perusahaan lain kemudian ketika itu didalamnya ada kawasan yang menurut aturan perusahaan belum boleh mengerjakan sehingga belum kami kerjakan. Namun faktanya area kawasan yang dimaksud mungkin sudah tidak bisa dikerjakan lagi karena memang sudah banyak penguasaan masyarakat didalamnya. Nah kembali kepada pokok persoalan hak-hak yang dimaksud ijinkan kami juga dapat kesempatan untuk secara legalitas hak-hak yang telah kami peroleh dapat ditinjau dengan cermat juga terkait juga sebagaimana disampaikan adanya hak-hak transmigrasi didalamnya mohon juga dapat ditinjau kembali dengan cermat juga jika memang rujukan yang dipakai adalah sama rujukan SK Gubernur di tahun 2003. Nah atas persoalan ini seluruh rapat-rapat berkelanjutan mulai dari tahun 2015 sampai terakhir Februari 2016 itikad kami sama bapak ibu adalah kesejahteraan bagi masyarakat. Persoalan ini dari 2006 sudah bergulir sampai dengan 2016 belum ada hasilnya sehingga kami untuk mendapatkan hak-hak masyarakat ini agar tertanam plasma mengambil itikad bersama-sama dengan warga yang lainnya termasuk SP2 dan SP3 juga mengalami hal yang sama dengan SP4 ini. Berarti masalah ini bukan hanya di SP4 bapak ibu. Nah atas kesadaran di SP2 dan SP3 itikadnya adalah inisiatif untuk agar masyarakat ini bisa memperoleh tanah dan disepakati adalah dengan cara mencari tanah dimanapun itu adanya dan itulah sebagai opsi pertama yang kami sajikan juga untuk SP4 berlaku berlaku sama dengan yang lainnya yaitu memenuhi kebutuhan tanah sebagaimana pencadangan LU yang menurut kami tidak bisa tersedia sehingga tidak bisa kami tanam plasma itulah lokasinya dicarikan pengganti bersama-sama. Dan harapan kami sebagai kemitraan plasma konsepnya melalui Peraturan Menteri Pertanian Dirjen Bun dan seterusnya sanagat jelas diharapkan disana atas kesejahteraan kepada masyarakat dan kami komitmen untuk mengelola perkebunan plasma ini sebagaimana intruksi Dirjen Bun sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi hasil yang baik. Nah kami sudah membuat pembibitan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat yang areal LU nya tidak tersedia untuk ditanami plasma dan lahannya juga yang sudah kita komitmenkan bersama itu sudah kita siapkan 1200 Hektar termasuk didalamnya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia menurut kami untuk plasma bagi RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

14

masyarakat kita di SP4. Itu bapak yang bisa kami sampaikan pendapat kami, terima kasih. .Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Izin pimpinan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Silakan. PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Terima kasih pimpinan. Terima kasih juga kepada pihak PT. HUK yang telah menyampaikan sikap dan pendapat mengenai masalah yang sedang kita usahakan untuk selesai dan tuntas begitu pimpinan ya. Serap, sampaikan, selesaikan dan pada level tuntas. Begitu kalau saya mengutip kalimat pimpinan. Satu pertanyaan saja sebenarnya kepada perusahaan untuk menyamakan persepsinya ini. Tadi disampaikan SK Gubernur Tahun 2003 bahwa 7000 Hektar dan 300 Hektar itu untuk 7000 tarnsmigrasi. Cadangan lahan untuk transmigrasi 3000 untuk perkebunan, ijin perkebunan dengan peta lokasi yang sudah sangat jelas. Hasil saya dan Tim analisi pada saat tinjauan kelapangan ada satu pertanyaan besar mestinya bisa jawab saat itu tapikan dari pihak PT.Hamita tidak ada mewakili makanya 22 April baru bisa sekarang saya pertanyakan. Keluarga masyarakat dan juga merupakan bagian program transmigrasi tadi SP1, SP2, SP3 yang justru memilih mengolah lahan usaha duanya secara mandiri sudha mendapatkan lahan dan sudah mereka mulai menanam pohon sawit artinya memang secara petanya disanalah lahan usaha 2 dari 151 warga yang sudah memilih untuk mandiri. Dibatasi saya lupa itu apa parit apa jalan? Parit yang tidak terlalu lebar disebelahnya lahan yang menurut pengakuan 149 KK seharusnya menjadi lahan usaha mereka, lahan usaha 2 mereka. Lah pertanyaannya kenapa kok perusahaan itu memastikan bahwa dari yang SK 2003 tadi 3000 untuk perkebunan, kenapa lahan yang itu yang jaraknya hanya terpisah parit dengan teman-teman 151 KK lainnya yang memilih untuk mengolah lahan usaha 2 nya secara mandiri. Apa memang seperti itu lahan peta yang antara 3000 dan 7000 untuk lahan transmigrasi dan perkebunan. Nah itu itu yang apa namanya yang ingin saya tanyakan itu apakah petanya memang seperti itu apa. Warga masyarakat yang samasama program transmigrasi yang tinggal ditempat yang sama kok bisa lahan 2 nya itu berbeda tidak disatu tempat yang terintegrasi itu satu. Yang kedua, benar pihak perusahaan sekali lagi tadi sudah diakaui oleh BPN dan juga saya sudah sampaikan juga sudah terima relokasi bahkan disediakan bapak ibu sekalian kabarnya disediakan tiga kali lipat di daerah namaya Rimba Asam di Kabupaten Banyu Asin. Ini masih sumir tapi faktanya ada ini masyarakat sampaikan ke saya, saya harus buka disini. Masyarakat di sekitar Rimba Asam pun bilang kalau kalian mau terima relokasi ini saya pastikan kalian tidak akan pernah panen, timbul lagi pertanyaannya bukan dibenak saya saja pasti dibenak 198 KK lainnya. Memangnya kenapa kalaupun nanti misalkan 149 KK ini oke mau ke Rimba Asam kok masyarakat disekitar itu berkata itu demikian memangnya kenapa?. Apakah disana juga ternyata lahannya juga untuk relokasi masih bermasalah dengan masyarakat? Apa tidak bertambah parah 149 KK yang sudah terabaikan selama ini haknya itu di buat seperti itu? Nah tolonglah hal ini coba jangan dianggap seperti tidak ada apa-apa. Itu faktanya demikian. Kalau secara tadi yang disampaikan memang benar, secara kronologis dasar yang digunakan PT ini untuk melakukan kegiatan produksi ini benar tapi inikan juga ada hala yang dirasakan oleh masyarakat demikian itu tidak bisa ditutup mata. Secara fisik RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

15

secara geofrafis mereka sama-sama ditempat yang sama kenapa lahan usaha 2 nya tidak ditempat yang sama. Terima kasih pimpinan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Kami ingin informasi lagi HGU dari PT. Hutama ini berapa HGU nya habita berapa? 3000 atau 30.000 pak? Tidak maksudnya yang di dalam SK HGU nya berapa pak? Dalam SK HGU nya 3000. Berapa? 299. 2099 jadi 299 oh 2900 jadi lebih kurang 3000 ya. Jadi ya kurang sedikit ya koma 0, 4 ya. Oke. Yang dianggap duplikasi tadi berapa? 298. 298 oke ya. Jadi baik ambil semua begitu ya. Nah begini bapak informasi dari perusahaan kami terima jadi ini ternyata SK Gubernur 2003 antara pencadangan untuk transmigrasi dengan untuk HGU. Dengan demikian bapak dan ibu kami ambil satu solusi jika memang SK Gubernur ini juga tejadi dupilasi kalau memang terjadi tetap SK itu format SK itu begitu bunyinya, yang berbeda format Quran. Kalau format Quran hudal linnas jadi ada namanya tidak ragu itukan Alquran. Kalau namanya SK dan Undang-Undang begitu bunyinya jika terdapat kekeliruan akan di adakan peninjauan kembali. Oleh karena itu jika memang nama rujukannya SK Gubernur 2003 kami minta juga kepaada Pemda karena secara fakta dan administrasi 298 jadi bukan 7000 nya yang dituntut tapi 298 nya dari duplikasi agar ditinjau secara faktual HGU dari PT dengan duplikasi dengan transmigrasi ini saya berharap kepada Pemda Provinsi jika memang SK nya terjadi duplikasi mohon ditinjau kembali hasil tinjauan itu dari kabupaten kepada provinsi, provinsi kepada yang dibantu BPN kepada Kementerian Agraria. Ini saya berharap seperti itu sehingga perusahaan tidak dirugikan karena tidak semuanya yang dicabut tetapi 298 dan Pemda berharap kita untuk mengkomunikasikan dengan perusahaan agar bermitra tetapi sekarang kita tidak bicara mitra, bicara tanah yang dikuasai pertama oleh transmigrasi ternyata secara administrasi telah terdapat kekeliruan maka kekeliruan administrasi ini saja yang kita perbaiki. Bagaimana dari Pemda jika memang fakta surat SK 2003 itu tolong ditinjau dengan orientasi kita, tujuan kita, hak-hak rakyat yang tidak merugikan perusahaan, yang hak-hak perusahaan serahkan-serahkan tapi hak warga menjadi suatu yang harus kita utamakan. Saya kira itu saja kesimpulan kita bapak dan ibu. Satu, mana kesimpulan tadi bu? Silakan dari bapak. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL RAHMI (KALBAR) Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirohmanirohim. Terima kasih pimpinan. Hadirin yang kami hormati. Mungkin yang kami sampaikan ini lebih kepada perusahaanya. Mungkin nanti bisa dikoreksi dari pertanahan atau Kementerian Desa ya kalau kami keliru. Begini ini ada 2 perusahaan yang berbeda, ada persoalan milik tanah, ada persoalan perkebunan nah ini agak sumir pemahaman perkebunan ini. Warga trans itu mendapat tanah kan tidak hak milik pak ya kan sertifikat nanti ya kemudian dari kementerian itu sudah mengatur sedemikian rupa dimana lahan pemukiman, dimana lahan garapan perkarangan, dimana lahan itu diatur sedemikian rupa dan itu menjadi hak milik sertifikat dan diwariskan kepada anak cucu mereka. Betul tidak, tetapi kalau HGU itu hanya diberikan batas waktu tertentu pak ya berapa puluh tahun kalau selesai dikembalikan kepada negara. Nah ini di clear kan dulu jadi perusahaan tidak bisa langsung mengatur ditempat mana tidak bisa itu kaitan dengan HGU. Nah kalau ini sudah konkrit baru bagaimana cara perusahaan sebagai simpatinya kepada RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

16

warga yang sudah 14 tahun menunggu tidak dapat hasil apa-apa. Maka dibicarakanlah bagaimana polanya karena disana sudah ada kebun. Oleh karena itu perusahaan tidak lagi harus mau memindahkan mereka kemana, lepaskan hak tanah mereka sesuai dengan peruntukannya kemudian baru bicarakan pola seperti apa begitu. Saya rasa demikian biar jelas. Terima kasih. Assalamu’alaikum. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Silakan pak dari mana pak? PEMBICARA: MARCO SUSANTO (CAMAT BABAT SUPAT MUSI BANYUASIN) Saya wakil Musi Banyuasin. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Oh iya pak terima kasih pak, senang sekali. Silakan pak. PEMBICARA: MARCO SUSANTO (CAMAT BABAT SUPAT MUSI BANYUASIN) Baik, terima kasih pak. Bismillahirohmanirohim. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan rapat. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati. Disini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pak karena begitu panjangnya permasalahan ini Ibu Siska juga mungkin bertemu tapi saya ada ambil sample lain bu waktu itu saya tidak bisa langsung tapi saya setelah itu turun lagi kenbawah. Jadi maksud kami pak disini harapan hari ini kita bisa mungkin pertemuan terakhir pak. Harapan kita pak, harapan kita ini pertemuan terakhir dan Pak Bupati sangat mengaspresiasi pertemuan ini sehingga harapan masyarakat dan investasi yang kita jaga ini pak semaunya berjalan sesuai dengan aturan. Kami tadi mengobrol maaf dengan perusahaan untuk dapat mencari solusi dari 3 solusi yang tanggal 22 April, 22 April itu jawaban atas itu tanggal 3 Februari, ada 3 opsi perusahaan cenderung ke poin A yaitu mencari solusi tempat lain sementara tanggal 22 April masyarakat mengharapkan di poin B yaitu mengambil, meminta sedikit HGU, meminta bu ataupun mengeluarkan HGU dari perusahaan itu sehingga bisa dilakukan pola plasma. Nah disini mungkin ada irisan yang atas saya pak perlu kita memperjelas sehingga jangan sampai hari ini kita putuskan tapi tidak pernah direalisasikan. Saya takutnya itu pak, kita putuskan tapi tidak terealisasi percuma saja walaupun dengan kekuatan apapun saya minta juga perusahaan bisa menyampaikan apa permasalahannya sehingga kami tidak bisa di opsi B mungkin. Walaupun kata Bapak Pimpinan tadi ini bukan hak kalian loh tapi alangkah baiknya diranah yang baik ini kita sepakati itu pak. Dan kedua, kami berfikir pak alangkah baiknya ini dapat kita ambil terobosan ini ya pak karena kawasan hutan yang disebelahnya itu Pak Herman ya, ada satu kawasan hutan pak yang belum kita keluarkan, masih HPKP pak, masih konfersi disekitar itu tapi tidak bisa kita manfaatkan untuk perkebunan karena masih, mungkin itu bisa menjadi satu titik poin pak berdekatan Ibu Siska itu ya lokasi itu. Tapi kalau mau lihat hari ini kita itu ya HGU nya yang sudah tertanamkan dengan investasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Kami pemerintah tentu berdiri ditengah-tengah ini tinggal apa yang diharapkan oleh masyarakat RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

17

dan juga investasi perusahaan itu dapat sama-sama kita jaga. Mungkin itu pendapat dari kami pak. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Terima kasih Pak Bupati pemikirannya. Kita fokus pada masalah begitu ya jadi kalau tidak fokus kita nanti membias dia kaya senter kalau tidak fokus pak itu pecah dia jadi tidak jelas muka orang itu pecah. Kita fokus kepada hak-hak warga kalau kita lari kepada hutan nanti timbul lagi kepersolan kehutanan lagi ini segala macam. Sekarang hak perusahaan tidak kita ganggu silakan perusahaan tidak jangan diganggu-ganggu, hak perusahaan tidak kita ganggu. Hak masyarakat juga kita beri, hak perusahaan kita beri. Kalau ada kekeliruan SK Bapak-bapak tidak kita gugat tapi kita pakai SK bunyinya itu terakhir jika terdapat kekeliruan. Nah jika terdapat kekeliruan ditinjau kembali bukan dicabut. Nah oleh karena itu agar persoalan ini tuntas bukan sakitnya yang kita obat tapi penyakitnya. Kalau penyakitnya di obat sakitnya hilang tapi kalau sakitnya kita obat besok muncul lagi karena penyakitnya ada juga disitu. Oleh karena itu tidak lagi nanti melapor-lapor ke polisi, tidak lagi melapor-lapor kepada bupati dan camat. Bapak nyenyak tidur. Perusahaan didoakan oleh rakyat dan semuanya tenang. Maka kami minta paerusahaannya itu tenang, masyarakatnya dapat sejahtera, pemerintah kita nyaman dan tidak semuanya yang dikeluarkan ternyata saya tadi kira 300 perusahaan diambil 208 nah itu tidak mungkin tapi ternyata hampir 3000 yang diminta, bukan yang diminta yang mau dikembalikan 298. Jadi mohon jangan diminta ini bukan meminta tapi mengembalikan. Nah bahasa dalam kontek hukum sangat berpengaruh pak kata T dengan D. Kalau ‘T’, ‘Ter’, itu bisa perdata, kalau ‘DI’ pidana, coba jauh bedanya pak, nah oleh karena itu konteks bahasa sangat mempengaruhi, nah saya berharap kepada bapak bapak, baik pemerintah maupun perusahaan, kita jadi orang besar gak susah pak tapi berjiwa besar. Nah oleh karena itu perusahaan berjiwa besar selama menurut aturan memungkinkan tadi menurut perusahaan karena ternyata ada SK Gubernur, tolong minta kepada gubernur coba cek kembali kalau terjadi disana kekeliruan tolong diluruskan kembali, jadi bukan dicabut SK nya. Nah kata kunci berada pada Pemda dan pada Kementerian BPN, kuncinya disitu, yang punya rakyat adalah Pemda. Nah sekali lagi pak, ini pernah jadi Pak Walikota. Silakan Pak Wali. Bagaimana Pak Wali? PEMBICARA: AHMAD KANEDI (BENGKULU) Saya ini bahagia sekali ini rapat tapi belum dengar suara rakyat ini pak, nah tolong dengar dulu suara rakyat ini, kan kita ini dari rakyat pak, tadi kok belum didengar kita sudah macam-macam ini, apa maunya rakyat ini, rakyat yang punya negara ini pak. Terima kasih pak, saya mengusulkan itu saja supaya nanti lebih mantap lagi. PEMBICARA: SISKA MARLENI (SUMSEL) Sebelum, izin pimpinan sebelum ke rakyat mungkin saya bisa sampaikan sedikit juga, nanti juga akan merujuk bisa menjadi dasar juga bagi mereka untuk menyampaikan suarasuara yang mewakili mereka. Jadi pimpinan dan semua rekan-rekan BAP dan juga seluruh peserta rapat pada kesempatan sore hari ini. Agar lebih mengerucut opsi yang dipilih oleh masyarakat adalah opsi 2. Tentang proses tadi dari BPN dan kementerian terkait tentang HGU, itu proses sambil berjalan tapi siang ini sore ini yang harus dipastikan apakah perusahaan setuju atau tidak RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

18

setuju dengan opsi 2 tersebut. Kalaupun misalkan mereka menyetujui, masyarakat itu masih dengan legowo, di sana tidak semata-mata nanti mereka pun masih mau duduk bersama. Oke kita duduk bersama kita bantu perusahaan ini yang sudah berinvestasi tapi tetap mereka juga ada kontribusi buat masyarakat karena 10 tahun itu bukan waktu yang sedikit, mereka perusahaan sudah mendapatkan hasil keuntungan yang mungkin nilainya berapa kita tidak perlu sampai kesana tapi jelas sudah ada kontribusinya bagi perusahaan. Masyarakat mau duduk bersama. Jadi sekali lagi yang diinginkan masyarakat untuk opsi 2 ini yang sebagai win-win solution antara kedua belah pihak tadi menjaga investasi tapi tetap tidak mengabaikan haknya rakyat, kita semua sepakat untuk itu. Jadi silakan kepada pihak perusahaan bagaimana pendapatnya terhadap opsi 2 yang dipilih oleh 149 KK ini, yang hanya 10% dari seluruh nilai plasma yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Yang ibu maksud opsi 2 tolong konkrit baca bu supaya nanti tidak keliru. Ini ada yang tulis tangan lain yang diketik lain, yang mana ibu maksud supaya nanti konkrit tidak salah-salah paham. PEMBICARA: SISKA MARLENI (SUMSEL) Opsi 2 nya. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Opsi 2 atau ospi B? Di sini ada dua, dua lain pula ini, yang mana bu? Yang mana? PEMBICARA: SISKA MARLENI (SUMSEL) Opsi 2. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Iya coba, yang mana itu? Sebab ini opsi B opsi 2, lain ini, yang tulis tangan B eh 2, yang ketik B, mana ini? PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.Si (SUMSEL) Yang saya terakhir pada saat saya melakukan kegiatan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Gak yang mana, yang konkrit saja Bu, yang mana Bu. PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Yang tulis tangan ya.

RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

19

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Gak, yang opsi itu saja konkrit Bu, Pak BPN tadi minta yang konkrit, yang mana yang 2 itu? Yang mana coba konkrit, yang mana Bu. PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Pelepasan sebagian HGU dan masyarakat mau untuk bekerjasama, PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Gak yang tertulis kata ibu yang 2 itu yang mana? Biar konkrit ini kita, cepat kita ini, ini kan lain Pak, ini 2, lain pula bunyinya ini. PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Pimpinan, izin Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Ini B, yang B ini atau yang 2 ini gitu, PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Izin Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Yang mana? PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Maksud saya begini, agar lebih meyamakan pengalaman batin, mungkin akan sebaiknya yang menyampaikan tentang pilihan opsi ini adalah masyarakat sendiri. Saya tadi untuk memberikan stressing itu sebelum masyarakat menyampaikan suaranya, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Maksud saya begini supaya nanti jangan, tadi Bapak apa kan menyebutkan juga opsi 1, 2, 3, Ibu juga 1, 2, 3, yang jadi persoalan di meja kami ini A, B, C dengan 1, 2. Ternyata angka 2 disini dengan B disini berbeda, nah maksud kami yang mana begitu? Ya itu maksud saya yang mana begitu? Nah, sambil mengautentikan silakan masyarakat yang mana tapi... PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Interupsi Ketua. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Jangan pikiran Pak, ini autentik begitu. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

20

PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Terima kasih Pak. Bismillahirrahmaniirrahiim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pimpinan yang saya hormati dan kepada… PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Lanjut saja Pak, gak usah hormat-hormat lagi karena waktu. PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Iya langsung saja. Yang pertama Pak, yang ingin saya sampaikan karena kami sebagai masyarakat itu tentunya telah menjadi korban Pak, itu semua sudah mengetahui semuanya dan yang sangat perlu semua ketahui Pak, bahwa kami sebagai wakil masyarakat datang ke sini Pak, didalam masyarakat itu sebenarnya banyak lagi permasalahan yang timbul. Nah, untuk itu mohon kepada seluruh komponen atau lembaga dari pemerintahan kabupaten provinsi maupun pusat, kami mengharapkan agar lebih mengerti lagi kepada masyarakat kecil seperti kamikami ini Pak. Yang pertama Pak, yang seperti apa yang menjadi konflik pengertian dalam bahasan 1, 2, 3 atau A, B, yang jelas masyarakat telah berjiwa besar Pak. Telah berjiwa besar dalam mengambil keputusan, dalam rapat pun ada 2 opsi, ada 2 opsi sebenarnya Pak. Ada yang ingin memilih C atau 3, ada juga yang memilih 2 ataupun B, itu intinya sama Pak. Jadi masih didalam HGU tapi polanya mitra dan yang C atau 3 itu polanya mandiri kan begitu. Yang jelas kalau opsi A atau 1 itu adalah dipindahkan relokasi di Lemba Asam karena itu jelas ditolak langsung oleh masyarakat karena itu banyak faktor atau banyak pertimbangan atau banyak alasan atau dasarnya kenapa kami menolak, itu yang jelas. Yang selanjutnya kepada Pimpinan, berdasarkan tahun 2007 Pak, waktu itu masih general manajernya masih Pak Sigit pak, waktu Hamita yang pertama Pak, itu ada tawaran Pak. Beliau menawarkan kalau mau mandiri silakan kalaupun mau mitra atau bergabung itu memang yang diharapkan, kan itu Pak. Makanya ada 2 opsi di masyarakat, sampai sekarang ada yang mandiri, yang 150 KK dan yang 149 yang mengikuti peraturan pemerintah tetap bergabung itu malah menjadi korban. Nah, untuk itu Pak, sebenarnya wilayah yang sekarang masuk atau dikuasai oleh Hamita termasuk dalam wilayah HGU itu, tahun 2005 Pak, itu masyarakat sudah melakukan penebangan hutan tersebut Pak. Jadi sudah melakukan penebangan, ada yang 1 bulan setengah, ada yang 2 bulan setengah untuk 2 hektar per KK, itu untuk melakukan penebangan sebenarnya. Nah waktu itu karena Pak Sigit menginginkan supaya masyarakat semua bergabung sebenarnya, tetapi kalau itu tidak berani memaksa karena sudah berapa tahun terbengkalai, tidak serius pengolahan makanya kalau mandiri silakan, kalau bisa memang diharapkan supaya bergabung kan demikian, makanya waktu itu masyarakat tahun 2005 telah membuka lahan tersebut tapi karena dari pihak PT Hamita supaya menginginkan bergabung dan memang masyarakat waktu itu masih kepayahan dalam ekonomi makanya ikut dalam program pemerintah, yaitu waktu itu masih bergabung yang 149 KK itu Pak. Dan karena seperti himbauan atau saran daripada pemerintah dalam pertemuan bulan Februari yang lalu dari anggota BAP juga, itu bahwa kita diminta supaya berjiwa besar makanya kami berembug, bermusyawarah dengan masyarakat untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar permasalahan ini cepat selesai, makanya mari kita berjiwa besar dan mari RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

21

kita memilih opsi B dengan tujuan sama-sama dirugikan dan sama-sama diuntungkan kan begitu Pak. Itu harapan kami Pak, itupun bukan mudah untuk menyampaikan ke masyarakat Pak, kami sudah berjuang mati-matian, terus terang Pak. Yang selanjutnya lagi yang perlu Bapak menjadi pertimbangan Bapak supaya lebih mengerti kepada masyarakat bukan arti yang kami harapkan memang betul-betul berpihak kepada masyarakat kecil ini Pak. Itu yang sangat mendasar sekali Pak, karena masyarakat yang 149 KK ini sudah mengikuti program daripada pemerintah untuk disejahterakan, ditransmigrasikan dan sudah melaksanakan kewajibannya tetapi haknya sampai sekarang malah belum dipenuhi. Kan itu itu yang sangat dinantikan oleh masyarakat sebetulnya dan apalagi kalau seperti apa yang disampaikan PT Hamita untuk direlokasi di Lembu Asam karena, berdasarkan survei kami Pak itu memang tidak layak dijadikan kebun, kalau memang layak itu sudah dikuasai oleh PTPN karena waktu itu mau dibuka oleh PTPN, PTPN tidak jadi karena memang tidak layak, itu pendapat dari PTPN. Yang kedua mau dikuasai oleh PT KSL, karena PT KSL juga menganggap itu tidak layak maka tidak jadi dibuka kembali dan yang selanjutnya dari Hamita dari tahun 2014 itu pernah membuka bahkan alat eskavatornya tenggelam waktu hujan turun Pak, makanya kami berkesimpulan masyarakat itu menolak kalau direlokasikan di tempat tersebut begitu, itu alasan yang sangat mendasar Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Jadi opsi yang disepakati oleh warga, opsi B? PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Opsi B Pak, karena itu memang jiwa besar dan harapan masyarakat agar cepat terselesaikan begitu lho pak, itu harapan masyarakat begitu Pak. Kalau masyarakat istilahnya itu kaku Pak, mungkin masyarakat tetap memilih opsi B ataupun milih opsi C ataupun mungkin bisa jadi karena sudah terabaikan atau menjadi korban selama belasan tahun mungkin bisa menuntut begitu. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Jadi opsi B Pak ya? PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Iya Pak, sekian terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oke, baik, Opsi B saya bacakan biar nanti konkrit. Mana, hah, opsi B, nah ini yang jadi masalah juga, dapat diselesaikan dalam tempo ini, ini yang, nah ini lain lagi ini, makanya saya tanya Bu, yang B yang mana ini Bu? PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Pimpinan, izin Pimpinan. Jadi tadi sesuai yang disampaikan, jika merujuk kepada hasil kesepakatan tanggal 3 Februari. Jadi begini Pimpinan, yang dibahan, yang ada lampiran dengan tulisan tangan, RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

22

karena saat itu kebetulan di Desa Sumber Jaya mati lampu, jadi kita tidak bisa bekerja dengan karena ketergantungan daripada energi listrik sehingga kami menulis tangan, yang tulisan tangan itu adalah penjelasan detailnya, yang disampaikan oleh masyarakat 149 KK keterkaitan, mereka sepakat untuk memilih opsi B. Opsi B per tanggal 3 Februari yang berbunyi... PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Pertemuan di... PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.SI (SUMSEL) Di kantor kita, yang berbunyi perusahaan menyiapkan lahan untuk 149 KK di dalam areal HGU dengan pola plasma, nah lampiran tulisan tangan itulah sebagai bentuk detail yang disampaikan oleh masyarakat karena memilih opsi B, karena jelas untuk opsi A masyarakat tidak menghendakinya, kalau yang opsi C pun pasti perusahaan tidak menghendakinya. Nah, mereka tadi kalau saya menggunakan bahasa bapak kepala desa, itulah bentuk cara berbesar hati, mungkin kalau bisa bahasa sama-sama rugi ada yang dirugikan tapi juga sama-sama posisi diuntungkan. Nah ada lagi di sini, poin 4 alternatif penyelesaian. Ini yang kita tawarkan, yang kita tawarkan kelanjutan dari bahwa masyarakat memilih opsi B dengan detail yang ada di tulisan tangan, nah, mungkin teknisnya lagi yang bisa kita tawarkan itu yang ada didalam alternatif yang kita tawarkan. Nah, begitu kurang lebih, runtutnya itu seperti itu, jadi berpatokan dihasil kesepakatan rapat kita tanggal 3 Februari 2016, begitu, terima kasih Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik. Jadi Bapak BPN tadi, ternyata Pak ini bahasa kita kan singkat, ternyata ada pertemuan lanjutan, diperpanjang bahasanya. Jadi perusahaan menyiapkan lahan untuk 149 KK di dalam areal HGU dengan pola plasma, itu yang di sini, waktu pertemuan 22 April di daerah dijabarkan lahan usaha seluas 298 hektar tetap diserahkan kepada eks transmigrasi dan dikeluarkan dari HGU PT. Hamita, namun antara PT dengan eks transmigrasi diikat dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dalam jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun atau sampai batas usia tanaman kelapa sawit dianggap sudah tidak produktif lagi. Jadi artinya, hak ini tetap diberikan kepada masyarakat namun masyarakat dengan perusahaan melakukan kerjasama bagi hasil sampai, ndak bukan, sampai tanaman tidak produktif lagi. Dengan demikian perusahaan tidak dirugikan, masyarakat juga merasa senang, ini penjabarannya. Nah oleh karena itu, gimana ini opsi ini yang kita pakai? Bagaimana Bapak dari perusahaan? Oke? Oke, Pak? PEMBICARA: PT HAMITA UTAMA KARSA Kembali Pak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada prinsipnya adalah memiliki tujuan kesejahteraan Bapak-bapak, namun didalam persoalan ini, kami juga sebagai perusahaan adalah sebagai masyarakat dan saya juga yakin kami juga yakin bahwa siapapun itu masyarakat, untuk hak dan apapun itu didalam pengelolaan pekerjaan dan seterusnya dalam penghidupannya, diatur oleh undangRAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

23

undang, aturan dan hukum dimana tujuannya adalah agar teratur, agar semua tertib dalam mendapat kesejahteraanya. Jadi bukan persoalan setuju atau tidak setuju Pak, ini mohon kepada persoalan adalah bagaimana agar mengawal sebuah kebenaran hak sebagai aturan itu dulu nomor satu sebagai pembelajaran juga bagi kami dan seluruh masyarakat. Nah, karena menurut kami dengan melakukan pekerjaan perkebunan untuk plasma masyarakat di lokasi yang ditunjuk sudah sesuai dengan ketentuan kelayakan tanah, kesuburan tanah dan bagaimana nanti perkebunan kelapa sawit itu menghasilkan cukup untuk kesejahteraan. Jadi kalau dari kami mungkin seperti itu Pak, bilapun memang pada akhirnya kita hanya berdasarkan pada pendapat dan pilihan-pilihan apakah didalam kehidupan kita setiap hari ini hanya pada pilihan-pilihan dan pendapat saja. Mohon bila ini memang tidak bisa diselesaikan dengan pola seperti ini, dapatlah kiranya kami juga terlindungi hak-hak operasional untuk keberlangsungan yang lebih baik dan lebih maju di masa yang akan datang. Demikian Pak terima kasih. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik terima kasih. Kami bisa memaklumi dan memahami dan saya cocok pikiran Bapak dengan saya. Jadi bukan setuju dan tidak setuju sekarang, kita tidak perlu minta persetujuan, kita minta sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan prosedur yang berlaku, sesuai dengan kenyataan fakta dan administrasi. Oleh karena itu, kita tidak perlu minta persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri, persetujuan perusahaan, tapi kita mengacu kepada norma, kepada aturan. Satu, tadi saya mengingatkan ternyata dulu transmigrasi daripada perusahaan itu fakta. Yang kedua, pencadangan lebih dulu dibuat oleh pemda, yang ketiga ada SK gubernur yang dianggap oleh perusahaan itu duplikasi, SK-nya berlaku tapi pasal terakhir. Jika terdapat kekeliruan ditinjau kembali, itu mohon ditinjau, selanjutnya HGU yang telah dikeluarkan oleh BPN tidak kita cabut tetap berlaku, tetapi secara fakta ada duplikasi kami mohon juga dipakai ayat terakhir, jika terdapat kekeliruan ditinjau kembali. Syarat prosedur untuk peninjauan ini perlu dibuat surat oleh bupati dan oleh gubernur kepada BPN, sesuai dengan apanya, nah oleh karena itu, perusahaan tidak dirugikan karena sesuai dengan aturan dan norma, jumlah yang dimiliki oleh perusahaan itu ternyata hampir 3.000, yang dikembalikan hanya 298. Tanah ini dikembalikan jika itu sudah ada tanaman, masyarakat berbesar jiwa untuk bekerja sama dengan perusahaan sampai tanaman itu tidak produktif lagi. Nah, begitu, dengan demikian Bapak, bahwa kesimpulan yang kita ambil adalah sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi ini tidak perlu persetujuan siapa-siapa, tetapi sesuai dengan harapan perusahaan, kita ikut saja normatif, perusahaan tidak dirugikan dan rakyat juga merasa senang begitu. Nah, dengan demikian kami ulang kembali, bagi Bapak Bupati dan Bapak Gubernur, jika memang SK 2003 itu ada kekeliruan atau terjadi duplikasi tolong diadakan tinjauan, tidak dicabut tetapi dipakai ayat terakhir, jika terdapat kekeliruan tolong ditinjau kembali. Kedua, tolong disampaikan kepada struktur yang berwenang yaitu BPN, agar HGU yang diterbitkan oleh BPN tetap berlaku tetapi mohon ditinjau hal-hal yang terjadi duplikasi dikembalikan kepada warga transmigrasi. Ini diproses oleh pemda dan BPN untuk tidak melanggar aturan diikuti prosedur dan syaratnya oleh pemda kepada BPN. Nah, sekarang, ketiga, masyarakat setuju untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan itu difasilitasi oleh pemda tetapi masyarakat menyatakan setuju untuk bekerja sama tetapi status tanah menjadi kembali kepada warga dan tanaman bekerja sama dengan RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

24

perusahaan sampai tidak produktif lagi. Oke Pak? Suara rakyat sudah Pak Walikota? Pak Kanedi sudah? Bagaimana Bu Marleni? PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Tambah sedikit pimpinan, jika nanti suatu hari pun misalkan pihak perusahaan akhirnya bisa menerima, menerima nanti maksudnya, saya itu coba untuk berprasangka baik begitu. Menerima apa yang menjadi kesepakatan bersama kita ini, yang perlu saya ingatkan kembali agar nanti tidak terjadi apa namanya permasalahan berulang karena saya melihat nanti ada potensi masalah, memilih opsi kedua dengan detailnya tadi, dengan tadi ditambahkan alternatif yang sudah kita tawarkan tadi, itupun nanti harus dilakukan secara transparan. Harus dengan cara transparan, kalau misalkan tidak transparan, tujuan kita untuk yang katanya tadi mensejahterakan masyarakat saya apa namanya kok agak sedikit pesimis, karena dalam hal ini masyarakat adalah pihak yang lemah, dia di luar sistem, jadi datanya nanti tentunya harus transparan sehingga tidak menimbulkan lagi gejolak dan akhirnya menimbulkan masalah yang berkelanjutan karena yang kita inginkan adalah hal yang sifatnya tuntas. Demikian, terima kasih. PEMBICARA: Terima kasih pimpinan, rekan-rekan senator dan hadirin yang berbahagia, satu hal yang perlu harus diingat, bahwa setelah dikeluarkan itu BPN membagi, memberikan sertifikat kepada masing-masing yang 149 itu sertifikat yang 2 Hektar itu, harus itu, kalau hanya keluar saja tidak ada proses selanjutnya, sertifikasi nanti balik lagi balik lagi itu pak. Saya rasa itu harus juga menjadi prosedur di sini jadi sampai pemrosesan bukan hanya mengeluarkan, memproses sertifikat mereka supaya artinya mereka betul-betul merasa memiliki tanah itu, nah itu maksudnya. Iya dong. PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Pimpinan, sedikit pimpinan dari masyarakat PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Ya singkat saja pak. PEMBICARA: WARGA MUSI BANYUASIN Ya, bismillahirrahmanirahim, Pak di sini masyarakat kami, saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau bisa rapat ini bisa membuahkan hasil untuk masyarakat Pak, karena masyarakat berpesan, tolong jangan sampai terulang lagi karena masyarakat membiayai kami Pak datang kesini, itulah tek-tekan atau urunan pak (iuran) bisa datang ke Jakarta ini masyarakat kami pak kemarin jumlahnya 300 KK, yang 151 itu mandiri sampai sekarang itu sudah berhasil pak, sudah berhasil ditanami sendiri 2 Hektar pak sekarang bisa mencapai itu 2 Hektar sekitar 1 Ton pak. Nah, masyarakat yang 149 sampai sekarang belum pernah mendapatkan hasil padahal 1 desa itu Pak, ada yang sudah berhasil ada yang belum. Nah, maka mohon Pak ini secepatnya diselesaikan jangan berlarut-larut itu permintaan dari masyarakat. Terima kasih Pak

RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

25

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Baik, terima kasih pak. Bapak masyarakat sama dengan saya pak, saya juga tetapi saya bukan warga trans cuman warga penduduk dan saya dibesarkan oleh orang Jawa pak, kemarin saya ke TanjungPpinang ketemu keponakan nenek yang memelihara saya. Baik sekarang saya tanya kepada Pemda, dengan beban Pemda tadi, jika 2003 itu duplikasi diadakan peninjauan dan tolong diproses surat dan proses surat koordinasi bukan mengirim bukan rapat tetapi betul-betul sampai tuntas dengan BPN. Kira-kira target berapa lama Bu, ada sebulan, ada 2 bulan atau apa yang diperlukan dengan kami apa perlu didampingi Ibu atau orang Pemda oleh DPD tolong kira-kira target berapa lama dan kementerian apa yang bisa dibantu. Berapa lama bu? Karena kita biasa pejabat, biasa pakai pelayanan prima, BPN sudah pelayanan prima dia. Ada seminggu ada 2 minggu ada 3 minggu saya tahu betul. Jadi, pelayan prima itu sebenarnya target ya Pak ya, bapak sudah Spamen sudah Lemhamnas barangkali sudah lebih paham, sekarang menurut pelayanan prima surat-surat Ibu berapa lama Ibu targetkan itu Bu? Bisa sebulan? PEMBICARA: SISKA MARLENI, SE., M.Si (SUMSEL) Baik Pak kalau dari Sumatera Selatan untuk peninjauan kembali itu mungkin 1 bulan tetapi kami juga akan artinya tadi rapat dengan kabupaten ya Pak ya dengan kanwil BPN artinya tadi, harus turun juga Pak maksud saya ya, jadi kami juga harus turun ke lokasi yang mana batasnya dulu Pak karena batas 209 meter itu dari mana kemananya itu harus jelas Pak, jadi sama-sama artinya tadi tidak ada yang dirugikan jadi BPN juga tidak, dalam mengambil artinya tadi mengeluarkannya itu tidak sesederhana itu ya Pak ya. Saya kira itu Pak sampaikan PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Baik terima kasih, Pemda tidak salah, SK nya jika duplikasi kita tinjau, BPN juga tidak salah tetapi jika ada kekeliruan kita adakan peninjauan tapi perlu proses dan prosedur, gitu kan itu Pak, ada syarat-syaratnya perusahaan juga tidak kita salahkan karena perusahaan juga mengajukan apa yang diajukan dia tapi bagus jawaban perusahaan tadi, kita ikut norma saja, ikut aturan saja, selama aturan itu dan jangan tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu Bapak-bapak kita ambil kesimpulan bahwa satu lagi kami ulang lahan usaha seluas 298 Hektar, diserahkan kepada eks-transmigrasi dan dikeluarkan dari HGU PT. Hamita Utama Karsa. Namun antara PT. HUK dan eks-transmigrasi diikat, Hamita Utama Karsa, tolong nama jangan keliru lah, namun antara PT. Hamita Utama Karsa dengan Eks-transmigrasi jika dalam perjanjian kerja sama bagi hasil dalam jangka waktu 5 atau 10 atau sampai batas usia tanaman kelapa sawit dianggap sudah tidak produktif lagi. Dua,sertifikat 298 Ha sebagaimana yang dimaksud agar diserahkan kepada masyarakat terkait. Tiga, Pemprov Sumatera Selatan dan Pemrov Musi Banyu Asin agar dapat memfasilitasi jika masyarakat ingin bermitra dengan perusahaan. Jadi yang ini difasilitasi. Empat, BPN memproses peninjauan kembali HGU PT Hamita Utama Karya dengan mengeluarkan hak-hak warga sesuai dengan fakta dan administrasi. Kesimpulan dan keputusan ini adalah rapat lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Silahkan Pak. PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Terima kasih, barangkali dalam kesimpulan ini Pak pimpinan tentang lokasi itu penting menurut kami, lokasi yang untuk masyarakat yang mungkin yang lebih ada RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

26

kewenangan kesana sebenarnya dari transmigrasi ya, karena itu ada normanya penempatan itu. Yang kedua, kalau tidak dibuat ketetapan disini, ini problem. Perusahaan dia tetap menginginkan lokasi yang subur yang bagus. Nah ketika misalnya kalau tidak ada poin yang menetapkan di mana tempat mereka. Nah ini nanti jadi masalah, sebab perusahaan nanti bisa kalau plasma itu kan plasma itu ada intinya. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Tunggu pak, peta pencadangan kan sudah ada Bu, peta untuk warga trans itu sudah ada, peta untuk HGU sudah ada. Jadi berdasarkan peta itu saja Pak, berdasarkan peta dan fakta, jadi kita tidak mencari subur tak subur. Jadi berdasarkan peta dan fakta supaya nanti tidak timbul lagi judul baru. Kalau kita cari subur tak subur datang lagi nanti bagian ahli penyuburan, men- check lagi nanti tanahnya begitu. Jadi berdasarkan data dan fakta dan kalau memang ternyata disitu ada kebun rakyat senang sekali bekerja sama lah dengan perusahaan, jadi perusahaan tidak rugi juga dan jawaban perusahaan sangat simpati ikuti saja aturan norma begitu, kalau memang norma seperti itu aturan seperti itu begitu. Dan BPN juga tidak kita salahkan kenapa HGU duplikasi tidak salahnya gitu. Kita pakai saja diktum terakhir begitu, ada Pak yang perubahan silahkan. PEMBICARA: Ya Pak, izin Pak, pertama yang nomor empat pak. Pada prinsipnya memang kalau ada cacat hukum atau administrasi itu produk kita bisa kita tinjau kembali. Oleh karena itu, barangkali saya mengusulkan itu BPN memproses peninjauan kembali HGU sesuai ketentuan yang berlaku, karena ketentuan yang berlaku itu Pak untuk peninjauan kembali suatu produk itu kan pertama harus ada penelitian dulu pak gitu kan kemudian juga kita lihat administrasinya ya kan Pak, kalau itu lahir dari izin lokasi, lahir dari SK Gubernur tentu ada penelitian seperti ini, nanti juga objeknya harus jelas, dimana lah objeknya itu setelah semua clear itu memang ada cacat itu baru bisa kita lakukan itu jadi saya kira sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mungkin itu yang nomer dua itu, tempatnya mungkin belum disitu itu Pak, kalau itu belum dikeluarkan gimana bisa keluar setifikat. Kalau nomor empat belum dilaksanakan bagaimana bisa dilaksanakan nomer dua begitu. Nah, mungkin bahasanya bukan menyerahkan. PEMBICARA: Batasan waktu itu pak mungkin dibataskan 25 tahun, namanya 1 daur itu 25 tahun. Iya, 25 tahun dari usia tanaman Pak, jadi yang diatur Permentan itu 25 tahun, sampai dengan batas 25 tahun. Berdasarkan Permentan sebutan tidak produktif itu di atas 25 Pak, jadi kalau iya tetapi dihitung dari tanam tahun Pak, TN nya tahun berapa, karena ini menyangkut juga harga jual beli Pak nanti, aspeknya banyak Pak, pada saat umur 25 kami ngitungnya dari TM pak, tanaman. Ya saya ngerti maksud itunya Pak, tetapi untuk diberlakukan di hubungan kerja sama di penjual dan pembeli itu ada aturannya Pak, sehingga disebut yang harganya itu sesuai dengan permentan. PEMBICARA: Ya Pak pimpinan, sebaiknya ini, ini pemerintah semua ini Pak, perannya perusahaan sebaiknya muncul juga disitu. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

27

PEMBICARA: Tetapi saya kira peran perusahaan memang perlu Pak, peran perusahaan di sini sehingga bisa berjalan dengan lancar, kalau misalkan contoh ya Pak ya kita mengajukan permohonan pengukuran itu di dalam undang-undang Pak itu harus persetujuan perusahaan pemilik tanah, jadi misalkan perusahaan tidak berpartisipasi di sini kita juga tidak bisa melaksanakan kan seperti itu pak. PEMBICARA: Ya jadi saya kira, perubahan itu yang sangat utama ya Pak ya dalam proses pelepasan ini, jadi mestinya perusahaan kalau memang diperintahakan berkewajiban melepaskan ya harusnya disebutkan di situ, sehingga dia tidak ngambang kan gitu. Sehingga DPR melaksanakan itu juga atas dasar kewajiban perusahaan itu. Sebab jika tidak ada itu kami juga tidak bisa masuk Pak. Kan jadinya ngambang lagi. PEMBICARA: Pimpinan usul pimpinan, masalah ini masalah ini, jadi terkait dengan proses untuk penyelesaian masalah ini yang memproses ini kan pada dasarnya pemerintah, sedangkan pihak masyarakat dan pihak perusahaan itu kan mengikuti proses itu mestinya klausul itu dibunyikan ke yang terakhir. Jadi intinya begini, masyarakat dan perusahaan wajib mengikuti prosedur sebagaimana. Bagian terakhir dia, jadi di sini yang kita tekankan masyarakat dan perusahaan tidak boleh komplain dengan proses ini, harus mendukung, dibunyikan. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Baik sambil menulis Pak, jadi memang menarik ini, saya kira Bapak BPN dengan Pemda, pertama target waktu, yang kedua jika perlu bantuan kami, kami akan siap apa perlu surat apa perlu bertemu agar ini tuntas, disampaiakan oleh Bu Siska, “Serap Sampaikan Selesaikan”. Sekarang sudah selesai tetapi belum tuntas, nah kita masuk ke bab T tuntas, jika Ibu memerlukan bantuan kami, silahkan kontak kami atau memang ke BPN tapi selesai oleh Bapak ini, atau memang ke Menteri Transmigrasi. Nomor berapa? Nomor dua ya? PEMBICARA: Pimpinan, pimpinan, di sini DPD belum masuk juga perannya Pak, DPD belum masuk perannya Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Ya dibuat, BAP DPD RI akan memfasilitasi sampai tuntas. Ya, BAP DPD akan mengawal.

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Mana Bu ada tambahan Bu?

RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

28

PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Bapak Pimpinan interupsi sebentar Pak. Bapak Pimpinan mohon izin sebentar Pak. Kami dari PT. Hamita untuk poin satu dan dua itu sebetulnya setelah melalui prosedur verifikasi dari tim BAP maupun dari dinas terkait baru nanti PT Hamita akan mendukung hasil dari keputusan itu. Bukan sifatnya berkewajiban. Di sini poin satu dan dua seolah-olah mendiskreditkan pihak PT. Hamita. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Tambahan tambahan Pak ada yang diubah? PEMBICARA: Poinnya, poin satu dan dua itu konsklusi dari hasil rapat tim terpadu dari. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Poin satu dan dua gimana Pak? Ada tambahan? Ada kurang? PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Setelah nomor terakhir Pak poinnya. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Oh nomor terakhir? PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Ya. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, MM. (KETUA BAP DPD RI) Apa tadi bunyinya Pak? Akan mendukung. PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Ya akan mendukung setelah proses normatif itu sudah berjalan PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oh iya. Tolong tambah-tambah Pak. PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Poin satu dan dua dipindah ke poin terakhir Pak.

RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

29

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Ya maksudnya gimana Pak? Ini kan kesepakatan bukan urutan kerja ini. Ini hanya kesepakatan. Biasanya kesepakatan itu yang menjadi fokus yang didulukan gitu. Ini bukan urutan kerja ini. PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Sifatnya kan perusahaan dengan masyarakat ini kan menunggu Pak. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Mana yang mana Pak? Jangan yang ini bahasa jangan, airnya air apa ni, oh lokasinya Pak, nama lokasi itu Pak. Baik. Oh maksudnya yang nomor satu jadi nomor terakhir gitu? Ya. Tolong atau Bapak yang tahu kami gak tahu itu. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Bapak-Bapak sambil menunggu pengetikan, biasa Pak, Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya, kalau unsur Pimpinan itu pengennya ngomong gitu tapi tidak bisa ngomong karena harus Anggota dulu. Jadi ngomong belakangan tapi ada yang ingin saya stretching Pak terutama kepada pihak perusahaan. Dari penelusuran yang sudah berjalan selama ini ada melibatkan Mabes Polri Pak ya, saya tidak tahu keterkaitan apa Mabes Polri di sini. Jadi Bapak-Bapak kalau menurut saya sebaiknya jangan melibatkan orang-orang yang sebetulnya atau lembagalembaga yang tidak ada urusannya. Ya karena kalau dengan melibatkan Mabes Polri nanti ada lagi rakyat melibatkan panglima TNI misalnya, jadi kan ribut gak jelas. Jadi kalau Bapak-Bapak ada keluhan, ada masalah karena ini urusannya adalah urusan Kementerian Desa, eh Kementerian Daerah Tertinggal, Gubernur, Bupati, BPN, itu saja Pak, di situ saja. Maenannya gak usah ke Mabes Mabes Polri segala Pak karena Bapak-Bapak yang perlu kami sampaikan bahwa Mabes Polri juga adalah mitra kami Pak di BAP DPD RI ya. Kami bermitra dengan Kejaksaan Agung, Mabes Polri, dan lain-lain yang lembaga-lembaga penegak hukum. Nah saya tidak berharap ini meluas kemana-mana gitu. Jadi kalau saya lihat di dalam laporan ini ada pernah melibatkan Mabes Polri sampai pemasangan batas segala macam gitu. Nah ini yang saya ingin stretching kepada perusahaan, janganlah. Kalau ada masalah mari kita bicara dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur, dengan Kementerian PDT, dengan BPN Pak. Jangan libatkan dengan lembaga-lembaga lain yang tidak ada urusannya. Barangkali itu yang ingin saya stretching di akhir ini. Jadi setelah nanti kita tanda tangan kesepakatan ini kita tanda tangani bersama kemudian barangkali masalah urutan atau apa biarlah yang penting kita sepakat aja. Sepakat bahwa poin-poin ini adalah poin-poin yang akan kita jalankan bersama ya kita semua bekerja untuk rakyat. Barangkali sebagian di sini termasuk perusahaan juga bekerja untuk rakyat barangkali ya Pak, jadi saya ingin bahwa pertemuan ini seperti kesepakatan kita adalah pertemuan terakhir. Jadi kalaupun ada proses, proses berikutnya adalah proses untuk menjalani dari proses pertemuan terakhir ini. Ya akhirnya masyarakat menjadi senang, perusahaan menjadi tenang, kemudian pemerintahan juga nyaman gitu ya. Itu 3 NST ya, jadi itu Pak, jadi kita ingin bahwa kita ini kasian lah. Kita sudah berulang kali bertemu kemudian mundur lagi, mundur lagi. Kita harapkan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

30

PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Terima kasih Bapak, sekali lagi ada Pak silakan dari perusahaan. PEMBICARA: PT. HAMITA UTAMA KARSA Ya Bapak Pimpinan untuk poin satu atau dua itu merupakan sebuah simpulan akhir dari hasil proses dari. pihak Pemda maupun dari BPN Pak. Jadi poin satu dua itu seharusnya ditaro bawah. Poin setelah hasil kesimpulan dari pihak BPN dan Pemda Pak melalui prosedur. PIMPINAN RAPAT: H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Ya gimana ini, jadi nomernya berapa? Gak tau? Jadi surat gubernur aja Bu. Gubernur menyebutkan dalam suratnya nanti HGU berapa gitu. 22 sampai tahun 2009 ya Oke. Nomor 5-6 DPD DPD mengawal … (tidak jelas terdengar, red) oke. Enggak konkret apa Pak, Bapak? Perubahan ini? Enggak sekarang kita ke sini Pak ada tambahan atau tidak? Ndak Bapak, sekarang kita ke sini Pak, ada yang ditambah atau dikurangi yang ini? Yang ini Pak. Sudah, oh jadi nggak ada tambahan atau kurang? Oke. Kita ke sini saja Pak, Bapak-bapak ada tambahan ada kurang? Bapak-bapak semua? Nah sekali lagi Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, ada? PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, S.H., M.H. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Nomor 1 diubah dulu kalimatnya. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Apanya? Bahasanya? PEMBICARA: NOVITA ANAKOTTA, SH., M.H. (WAKIL KETUA BAP DPD RI) Ya. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Oh Enggak ada kata poin lagi. Ndak usah pakai poin lagi. Penyelesaian serta, hilang poinnya, tolong di-edit. Kepada Ibu Siska nanti tolong alamat HP HP Ibu-ibu Bapak ini tolong ya. Kementerian BPN, Kementerian Agraria, atau BPN itu coba tolong dilengkapi, disempurnakan. Penyelesaian itu tujuan Bu, metode, mungkin memfasilitasi, jadi berbeda tujuan dengan metode. Ini kan kita menyelesaikan mungkin metodenya memfasilitasi, mungkin metodenya pertemuan, mungkin pertemuannya rapat, ini metode, Bu. Jadi memang tujuan kita menyelesaikan, bukan memfasilitasi tujuan kita. Jadi Ibu sekarang bukan menyelesaikan ini? Ndak, itu metode itu Bu, kita ini menyelesaikan di sini, kami ini menyelesaikan di sini cuma metode kami RDP, metode kami turun, metode kami buat surat, itu metode Bu. Kalau Ibu hanya memfasilitasi ya apa gunanya rapat kita ini, kita tujuan kita menyelesaikan. Soal metode, boleh memfasilitasi, boleh pertemuan. Kita ini tujuan menyelesaikan ini ya tapi kalau dalam konteks tupoksi, kita ini bukan dalam konteks tupoksi, kita ini dalam tujuan kita RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

31

itu sekarang penyelesaian. Ya jadi beda ya Bu ya, ini bukan tupoksi Bu. Jadi ini tujuan yang dicapai, jadi kita menyelesaikan sekarang tidak lagi memfasilitasi. Jadi mohon Bapak-bapak, Ibu-Ibu, tidak ada kata Pemda bukan memfasilitasi, menyelesaikan. Soal metode sesuaikan dengan sikon, ya, berdasarkan kewenangan gitu. Jadi nanti jangan salah interpretasi ini, kita menyelesaikan ini dan sekali lagi tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada pihak yang merasa diberatkan karena Bapak-bapak apabila tugas kita kuasai dan kita cintai, enggak ada yang berat. Saya kira menengok wajah-wajah Bapak-bapak ini adalah yang menguasai dan mencintai. Kalau kita ada jatuh cinta sama tugas, ndak ada rasa berat. Ini ceramah sedikit sambil selesai ini Pak. Kalau suami istri dibalik. Kalau suami istri, ya Pak ya, cintai dulu baru dikuasai tapi kalau tugas kuasai dulu baru dicintai, nah itu bedanya. Ya, ya Bu ya? Jadi kalau tugas, kuasai tugas baru jatuh cinta tapi kalau suami istri, cintai dulu baru kuasai, jangan terbalik, ini belum jatuh cinta sudah dikuasai, nggak boleh. Baiklah ini sekedar selingan saja. PEMBICARA: Pimpinan, rasanya perlu duduk bersama kita untuk itu. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Baik Bapak, saya sangat bangga, pertama sikap perusahaan tadi kita ikut normatif dan tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada niat kita, kami berdoa perusahaan itu tenang, rakyat senang, kita nyaman, tujuan kita hari ini adalah RDP, rapat dengan penyelesaian, ditambah dengan Rapat Dengar Pendapat. Jadi kita ini di BAP, RDP itu rapat dengan penyelesaian. Nah, oleh karena itu, mohon maaf Ibu kata penyelesaian agak banyak sedikit Ibu. Baik, dengan berjiwa besar dan kami berterima kasih dengan waktu Bapak-Bapak Ibu-Ibu. PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.Si. (SUMSEL) Pimpinan, izin Pimpinan. Satu menit saja Pimpinan PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Masih ada? Ya. Apa? Silakan. PEMBICARA: SISKA MARLENI, S.E., M.Si. (SUMSEL) Ada baiknya untuk kita bersama-sama bergerak, untuk menuju kearah penyelesaian yang tuntas, ini hasil ini setelah ditandatangani oleh Pimpinan BAP, seluruh stakeholder yang ada hari ini memegang salinannya, hardcopy-nya, itu saja Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Nah, oleh karena itu di-print sebanyak orang tanda tangan biar banyak nggak apaapa. Ini tanda tangan ini banyak ini berbeda dengan tanda tangan lain, tanda tangan lain sedikit tapi lampirannya banyak, ini ndak tanda tangannya banyak dan kepada Anggota BAP setelah selesai ini mohon duduk sementara mungkin ada penugasan-penugasan dari kita. RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

32

Sekali lagi saya atas nama, tolong di-print banyak-banyak, saya sekali lagi atas nama wakil Bapak-bapak, jadi kami atas nama wakil Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya memang secara lembaga kami tinggi tapi secara kewenangan kami dibawah Bapak-Ibu karena kami wakil, wakil gubernur dengan gubernur kan lebih tinggi gubernur, wakil bupati dengan bupati kan tinggi bupati. Kami ini kan wakil Bapak-bapak karena wakil Bapak-bapak lah maka kami kerja di sini. Nah, oleh karena itu jika terdapat, iya betul ya, nah, oleh karena itu kami hidup HP 24 jam untuk menerima pengaduan masyarakat. Nah, saya akan mengklarifikasi di sini juga sedikit karena DPD sekarang diceritakan dimana-mana, bahkan kemarin tolong Pak Ghazali, saya minta Pak Farouk meng-clear-kan dibilang oleh tv metro, gaji DPD itu 200 – 300 juta, wah, saya mendapat sms dari semua LSM. Untuk Bapak maklumi gaji kami 4.200.000, tunjangan istri dan anak dengan tunjangan jabatan mendapatlah 16.000.000. Yang lain itu bukan gaji, itu namanya uang program. Kalau kami turun ke daerah dapatlah uang tiket, dapatlah uang saku sama dengan Bapak-bapak. Kalau kami pakai telepon dibayarinlah telepon, kami pakai air dibayarkan air, kami pakai listrik dibayarkan listrik, jadi itu yang namanya, jadi saya minta di-clear-kan. Wah, gaji DPD besar gitu kani, nah jadi itu bukan gaji, itu program kami yang didukung oleh pemerintah. Alhamdulillah bulan ini kami tunjangan kami baru tunjangan bulan kemarin, baru terima. Coba bayangkan Pak karena situasi negara biarlah rakyat jangan di, biarlah tunjangan kami dilambatkan nggak apa-apa. Nah, demikian untuk klarifikasi saja. Nah oleh karena itu kami bekerja atas nama rakyat, atas nama daerah dan kami adalah wakil Bapak-bapak, wakil Ibuibu, jika terdapat kelemahan dan kekurangan kita mohon maaf dan kita akhiri dengan tanda tangan bersama, anggaplah tanda tangan ini komitmen kita untuk mencari pahala disamping tugas kita. Jadi gaji dapat, pahala dapat, tunjangan dapat, pahala dapat, dan ini adalah sodakoh tun jariah sampai kiamat tanda tangan Bapak dengan berhasil maka rakyat akan berdoa, perusahaan tolong doakan perusahaan agar beruntung terus, kami gak usah beruntung, kami cukup sehat saja. Mudah-mudahan demikian saya mulai dengan tanda tangan sendiri. PEMBICARA: Nikah dulu baru kuasai jangan cinta … PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Pak camat Pak camat tanda tangan Pak camat. PEMBICARA: Pak Ayi, sudah Selesai Pak Ayi, sudah selesai mau pulang ini. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Bapak-bapak dipersilakan untuk mengambil makanan Pak, ada makanan. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Bapak-bapak para Anggota BAP beserta staf ahli jika ada anggota yang masih ada di luar kami mohon masuk karena kita akan mengadakan rapat internal. Iya kepada staf bagi RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

33

anggota yang diluar supaya dapat masuk karena ada sesuatu yang akan kita bicarakan. Iya iya terima kasih, salam iya. Baik bapak dan ibu para anggota, kami persilakan makan. Ada dua informasi yang kami sampaikan. Pertama program kita untuk ke daerah itu ternyata sesuai dengan anggaran negara yang diberikan kepada kita jadi terbatas. Nah yang kedua, namun tugas kita tidak boleh apa tidak boleh tidak jalan. Nah oleh karena itu pada hari ini jika Bapak setuju bagi yang hadir hari ini kita tugaskan untuk melaksanakan tugas. Bagi yang hadir. Jadi bagi yang hadir disepakati untuk ditugaskan turun ke daerah sesuai dengan daerah yang akan menjadi prioritas kita. bagi yang tidak hadir akan mendapat penugasan setelah anggaran mencukupi. Jadi bagi yang hadir ditugaskan dan tolong sekretariat menyesuaikan anggaran. Bagi yang tidak hadir itu menunggu anggaran lengkap dan kita tugaskan sesuai dengan program kita. jadi ternyata anggaran kita ada tapi tidak cukup sesuai dengan kondisi negara. Nah tolong bagi Sekretariat bagi yang hadir hari ini tolong ditugaskan dan koordinasi kepada yang bersangkutan kemana berkenan sesuai dengan daerah yang akan kita adakan apa dimana yang mana-mana Pak. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Yang tadi Bang Ken Bengkulu Pak PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Bengkulu, NTB, apa kemana mana kita. Oke bengkulu tidak daerahnya mana PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Tengah Kalbar ada? PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Yang ada kasus Bengkulu, NTB nah tengah dimana tidak ada, kalau tidak ada tidak apa-apa kita jangan untuk tengah. Apa Manado ada kasus, ada kasus berarti sekarang Menado, NTB, dengan Bengkulu. Bagi yang hadir ditugaskan bagi yang tidak hadir menunggu anggaran. Pak Marhany, iya sekarang Bengkulu ada NTB tidak ada orangnya, tidak ada jangan. Jadi yang ada Manado, Bengkulu mana lagi satu atau cukup dua, cukup dua saja. Anggaran cukup yang hadir saja. Tolong yang hadir sekarang berapa ini. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas, berarti empat belas orang. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Waktu itu kan kita sepakat bahwa orang itu tidak menjadi apa yang itu adalah kasusnya. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Jadi yang belum Manado, Bengkulu, mana lagi yang belum. Nah jadi kita yang hadir ini berapa 14 orang ya, hitung. 14 masuk apa masuk yang 2 tadi. Jadi yang hadir tadi bu Fahira dengan Pak Andi berarti 14. 9, 10, 11, iya 14. Oh iya 16. Iya iya dengan Pak Cholid RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

34

oke 16 orang. 16 orang hadir yang hadir hari ini ditugaskan tidak tunggu dulu setuju tidak? Nah. KETOK 1X Biar jelas dia. Tidak pak apa Pak Kenedy jangan dikirilah pak Gafar kanan makanya dibedanya kanan agak kuat tokohnya kiri agak tidak kuat. Baik dengan demikian kita ditugaskan 16 orang ini 1 ke bengkulu. 2 ke manado. 3 ke NTB. Nah dengan demikian Bapak-bapak silahkan pilih tapi tidak boleh ke Bengkulu semua, tidak boleh ke Manado semua, tidak boleh ke NTB semua begitu. Ada saran Bapak-bapak? Ada saran, ada pertimbangan. Nah tanggalnya tolong dikomunikasikan. PEMBICARA: Ir. H. AYI HAMBALI, M.M. (JAWA BARAT) Tanggalnya disesuaikan dengan bendaharawan Pak. PIMPINAN RAPAT: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (KETUA BAP DPD RI) Tanggalnya disesuaikan dengan daerah yang bersangkutan dan tolong 2 hari ini telah sampai informasi kepada Sekretariat kalau perlu, iya. Iya dikompromikan Pak. Ya minggu depan iya. Iya kita asal jangan tanggal 1 kan. Iya minggu depanlah minggu depan. Karena memerlukan proses administrasi minimal 1 minggu proses administrasi ini tidak bisa minggu ini. Minggu depan iya. Tolong Pak apa Komite 4 kita sesuaikan juga, oke? Oke bapak-bapak dapat disetujui. 3 daerah manado, bengkulu, NTB yang ditugaskan ini supaya sama bahasa kita ini ditugaskan pada rapat kemarin. Iya mudah-mudahan kita sesuaikan. Dan bagi yang tidak hadir belum dapat penugasan. Nah dengan demikian rapat kita tutup dan tidak ada pendapat dan kita menunggu dari Sekretariat untuk memproses secara administratif. Administratif itu 3. 1.Komunikasi ke daerah, 2.Kepada anggaran, 3.Kesiapan bahan-bahan yang akan disiapkan. Oleh karena itu bahan-bahan yang disiapkan staf ahli betul-betul menjadi staf dan ahli begitu. Baik terima kasih kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahhirabbilalamin. Rapat penugasan selesai. KETOK 2X RAPAT DITUTUP PUKUL 16.10 WIB

RAPAT DENGAR PENDAPAT BAP DPD RI MS I TS 2016-2017 (KAMIS, 29 SEPTEMBER 2016)

35