DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
-----------
NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM ISU-ISU TENTANG DESA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014-2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ---------1.
Hari
: Jumat
2.
Tanggal
: 24 Oktober 2014
3.
Waktu
: 10.00 WIB – 11.50WIB
4.
Tempat
: Ruang Rapat Komite I Lantai 2 Gd B Gedung DPD RI
5.
PimpinanSidang
: 1. Drs. H. AkhmadMuqowam; 2. H. FachrulRazi., M.Si; 3. Benny Rhamdani.
6.
Kepala Bagian
: Sudarman., SH., MH
7.
Acara
: RDPU IsuIsuterkaitDesa
SEKRETARIAT DPD RI 2014
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
-----------
NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM ISU-ISU TENTANGDESA MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2014-2015 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ---------1.
Hari
: Jumat
2.
Tanggal
: 24 Oktober2014
3.
Waktu
: 10.00 WIB – 11.50WIB
4.
Tempat
: Ruang Rapat Komite I Lantai 2 Gd B Gedung DPD RI
5.
PimpinanSidang
: 1. Drs. H. AkhmadMuqowam; 2. H. FachrulRazi., M.Si; 3. Benny Rhamdani.
6.
Kepala Bagian
: H. Sudarman., SH., MH
7.
Acara
: RDPU IsuIsuterkaitDesa
SEKRETARIAT DPD RI 2014
1
I. Hasil Rapat: 1. Rapat Dengar Pendapat Umum dipimpin oleh Ketua Komite I Bapak Drs. H. AkhmadMuqowam dan dihadiri21 (DuaPuluh Satu) orang anggota dengan keterangan ijin 7 (tujuh) orang anggota. 2. Sebelummemulai RDPU, PimpinanMenyampaikanpengantarrapat, yang dapatdisimpulkansebagaiberikut: - Terdapatrivalitasantarapemerintahselakupelaksana UU dan DPR RIsebagaiperumusdimanarumusan RUU Desa yang telahbaikdibentrokandenganPPnya. - Dalam APBNP 2014, Dana transerdaerahtahundialokasikanRp 640 triliundenganasumsiRp. 877 juta per tahun per Desa, halinitentunyatidaksesuaidenganpenghitungansebagaimanadiaturdalam UU Desa. - DPD RI memberikanfokuspadapenegakanhukumpelaksanaan UU Desa yang sudahdisyahkan. - Hasildari RDPU iniakanmenjadimasukanbagiperumusanrencanakerjaKomite I yang ditambahdengankajiankomprehensif yang lebihmendalam. 3. Setelahmenyampaikanpengantarrapat, Pimpinan mempersilahkan para narasumber untuk menyampaikan paparannya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Sutoro Eko (Anggota Tim Ahli RUU Desa DPR RI): -
-
-
-
-
UU Desasaatiniakansulitdiimplementasikankarenaterdapatdistorsipemahaman, halinidapatdilihatdari PP No 43 tahun 2014dan PP No 60 tahun 2014 yang menyimpangdarisemangatUndang-UndangDesa. PP No 43 Tahun2014menurunkansubstansipengakuan status desa. UU DesatidakdengankuatnamunjustrukewenanganKabupaten/Kota diperkuatsepertikewenangandesanya, musyawarahdesatidakdielaborasisecarabaikdalam PP No 43 Tahun 2014, pembagianjumlahdanadesa biasdll. PP No 60 tahun 2014menyatakanbahwaprioritasbelanjadesa yang seharusnyaditentukanolehmusyarawahdesajustruditentukanolehkementerian yang menanganidesa, inimerupakanmasalah yang harussegeradiselesaikan. Ada resistensidariparaBupati/Walikotakarenaketentuan ADD 10 % di dalamditentukanoleh UU Desadimaknaisebagaibebanbagi APBD, seharusnyaresistensiinitidakterjadijikapemerintahKabupaten/Kota merancangulangpenganggarandanadesadanmanghilangkanproyek-proyek lain yang tidakbermanfaat. MengusulkandibentukKementerianDesa, UU DesabukanmemasukannomenklaturdesadalamKementerianTransmigrasidan PDT.
2
-
DenganadanyaKementerianDesa, Transmigrasidan PDT tanpamenghapus/memeritahkandirjen PMD makaakanterjaditumpangtindihkewenangan yang berdampakinkonsistensiimplementasu UU DesasehinggaDirjenperluditempatkan di Kementerian PDT danTransmigrasi.
Drs. H. Akhmad Muqowam (Ketua Komite I DPD RI): -
-
Perludiketahuiolehkitabersamabahwa data Kementerian PDT danTransmigrasi5 Tahunlaluterdapat 159 daerahtertinggal, namunpadatahun2014 naikmenjadi 189 daerah. Implementasi UU No 6 Tahun 2014 tentangDesadalamkondisi yang tidakmenguntungkansehinggaKomite I DPD RI perlumengcoverdanmengawalimplementasi UU Desa.
R. Yando Zakaria (Anggota Tim Ahli RUU Desa DPR RI): -
-
-
-
-
Desamerupakankesatuantatananekonomi yang berkaitandengan SDA yang dikenaldenganhakulayatdandesasebagaitatananpolitikdimanaadapengaturanso alkehidupanbersama. Pengakuanhakasalusulpengakuandesadalambeberapa program Pemerintahterabaikanolehsebabituperlusegeraperbaikan. 33 ribudesa di indonesiamengalamikonlikkawasanhutandantapalbatas. Terdapatperubahanparadigma yang signifikandibanding 8 peraturan yang mengaturdesasebelumnyadiantaranyaadalahUU Desayang lama menggunakanpolitikdesentralisasisedangkan UU No 6 Tahun 2014 memberikanrekognisiterhadapdesasebagaitatananpolitik, sosialdanekonomi. Desaadatterbentukberdasarkanhakasal-usul, iniberbedadenganDesaadministratif yang terbentuksecarademografidanadministrasi. Sampaihariinitidakadaprovinsiatauinstansi yang melakukanpengakuandenganmembuatformulasirekognisiterhadapdesaadat. Berdasarkanprinsiprekognisiterdapatperubahankewenangandimanakonsolidasi keuangandanasetdiatursecarategasmana yang menjadikewenangandesadan yang menjadikewenangankepaladesa. Perludidorongpeluanghukumpengakuandesaadatsehinggabisamenjadi stimuluspenyelesaianpermasalahandesadanagraria. Pengawasanterhadapimplementasi di lapanganterkaitUU No 6 Tahun 2014 tentangDesa di daerah. Pengaturansektoral yang mengaturkewenangankabupatenkotaterhadapdesaperluditinjau, dikajidan di koreksikembali. Pengaturankewenangandesasecaradefinitifbelumkeluarhinggasaatini, situasidesasaatinikacau. Kekhawatiranyanterjadibahwasituasiinidibuatsecarasengaja.
3
-
UU Desahadirdalamsituasi yang kurangkondusifdimanahakmasyarakatdiakuiketikasistemkemasyarakatan, aparaturdesa, pemerintahandesasedangdalammasayangtidakstabil.
Ipin Arifin (Praktisi Desa/Sekjen DPP Apdesi) : -
-
-
-
PeranPemerintahPusatdalamtatakeloladesadiantaranyamembuat PP, Permen, kebijakanpengaggarandalambentukdanadesa, program berbasispembangunandanpemberdayaandesa, pembinaandalambentuksosialisasi, bimbinganteknisdanmemberikanpengawasan. PeranPemerintahprovinsidiantaranyamemberikanbantuankeuanganlewat APBD, memberikan program bantuandanfasilitasikegiatan. PeranPemerintahKabupaten/Kota diantaranyamembuatperdadesa, memberikan ADD, memberikanfasilitasdanadesa, bantuankeuanganmelalui program-program, memfasilitasipenyelenggaraanpemerintahandesa, program pembangunandesa, pembinaankemasyarakatandesa, danpemberdayaanmasyarakatdesa. Pembinaanbagiapraturpemerintahdesadanlembagadesa, pengawasankinerja, monev, LPPD danpemberiansanksi. Desadiberikewenangandalampenyelenggaraanpemerintahandesa, pelaksanaanpembangunandesa, pembinaankemasyarakatandesadanpemberdayaanmasyarakatdesa. Kepaladesadipilihdipilihsecarademokrasilangsung, bukanberasaldariunsurgolonganpolitik, masajabatan 6 Tahundan 3 periode. Penggaliandanpemanfaatanpotensi SDA dan SDM desa. Kemajuandankesejahteraanmasyrakatdesacepatterwujudbilatatakeloladesater selenggaradenganbaikdanterorganisir. Kami mengharapkan DPD RI dapatmembantu kami dalammelaksanakankontrolimplementasi UU No 6 Tahun 2014 Desa, pengawasankinerjadan program apraturdesa.
Drs. H. Akhmad Muqowam: -
Eksekusi ADDada di tingkatpemerintahkabupaten/kota, jangansampaiadakonstrainjumlah yang signifikanseperti di suatudaerahmendapatkan 43 milyar/tahundimana di sisi lain ada yang mendapatkanhanya 12 juta/tahun.
4. Setelah narasumber menyampaikan paparannya, pimpinan mempersilahkan anggota Komite I untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, saran dan masukannya terkait paparan narasumber, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 4
Drs. H. Rijal Sirait (Anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara): -
UU No 6 tahun 2014 tidak implementatifkarenatidakadaPerda mengaturlebihlanjutsehinggaperlusegeradibuatPerdanya.
yang
Yanes Murib, MM (Anggota DPD dari Provinsi Papua): -
-
Program Alokasi Dana Desa sebesar 100 juta di Kabupaten tidak terserap dengan baik untuk pembangunan di desa. Gubernur, bupati, walikota dan aparatur desa perlu dilibatkan agar implementasinya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Kriteria masalah yang akan diselesaikan perlu ada agar alokasi dana desa yang didistribusikan tepat sasaran dan tidak digunakan secara sembarangan. Perlu SDM aparatur desa yang berkualitaspengelola dana desa.
Letj. TNI (Marinir) Purn. Dr. Nono Sampono., M.Si (Anggota DPD dari Provinsi Maluku): -
80% desa di Maluku adalah desa adat. Alokasi ADD Rp. 1,4 M / Tahun ke desa akan menimbulkan permasalahan, perlu persiapan matang tekait SDM yang melakukan pengelolaan. APBN yang masuk ke Maluku sama dengan alokasi untuk Kabupaten Malang, ini merupakan disparitas dan kesenjangan alokasi dana.
Abdul Aziz Khafia., S.Si., M.Si(Anggota DPD dari Provinsi DKI): -
Perlu ada program “Senator masuk desa”,dnKomite I perlukonsentrasi lebih terhadap desa. Pembangunan desa diperlukan namun pelestarian budaya desa perlu dilakukan agar masyarakat desa tidak kehilangan identitas.
Hj. Robiatul Adawiyah., SE (Anggota DPD dari Provinsi Nusa Tenggara Barat): -
Perlu perencanaan pembangunan desa dan optimalisasi partisipasi masyarakat desa, pembangunan bukan hanya terletak pada peningkatan infrastruktur.
Drs. Dr. Martin Bila., MM (Anggota DPD dari Provinsi Kalimantan Timur): -
Perlu sosialisasi UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disegerakan. Aparatur desa perlu dipersiapakan, perlu dilakukan program asistensi dan penataran dari pusat. Perlu dibuat peta persebaran desa di Indonesia yang paling update dan mutakhir.
A.M. Iqbal Parewangi (Anggota DPD dari Provinsi Sulawesi Selatan): 5
-
-
Terjadi penghianatan terhadap UU No 6 Tahun 2014tentangDesadenganditerbitkannya PP No 43 Tahun 2014 dan PP No 60 Tahun 2014. Beranikah Apdesi memberikan jaminan dimana dana yang diberikan menjadi modal produkti desa dan tidak menjadi dana konsumtif?
Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni. M.Kes(Anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat): -
APDESI Sumedang akan melaksanakan Bimbingan teknis penggunaan alokasi dana desa, namun sampai hari ini belum dilaksanakan. Skala prioritas program dari desa ada yang tidak dapat dibiayai ADD. Kepala desa hendaknya sudah mulai memikirkan ilustrasi alokasi dana desa tersebut terkait pembangunan desa.
5. Setelah Anggota Komite I menyampaikan pendapat, pertanyaan, saran dan masukannya terkait paparan narasumber, pimpinan mempersilahkan narasumber untuk menanggapi, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Yando Zakaria(Anggota Tim Ahli RUU Desa DPR RI): - UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah awal dalam rangka penyelesaian sengketa dengan berbagai sektor. 6. Sebelum mengakhiri rapat, menyampaikankesimpulanrapatsebagaiberikut:
Ketua
Komite
I
a) Dari beberapa informasi yang berkembang dapat diambil hipotesis bahwa telah terjadi distorsi terhadap pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang berdampak pada rivalitas antara pembentuk undang-undang (DPR) dengan Pemerintah selaku pelaksana undang-undang. b) Salah satu hambatan terhadap implementasi UU Desa adalah terbitnya PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 60 Tahun 2014. Komite I memiliki ruang untuk melakukan pengawalan terhadap implementasi peraturan tersebut dan akan memberikan catatan kritis terhadap pelaksanaannya jika terbukti melemahkan Desa dengan tetap berprinsip pada asas recognisi dan subsidiaritas. c) Salah satu hambatan dalam implementasi UU Desa adalah ketiadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Kewenangan Desa, mekanisme penganggaran, pembinaan masyarakat desa, dan funsi pengawasan. d) Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota dan Dana Desa dari APBN hingga saat ini belum secara transparan dapat diakses publik. Bahkan terdapat resistensi dari beberapa Bupati yang merasa bahwa adanya ADD dapat membebani APBD Kabupaten. Untuk ke depan dibutuhkan kreatifitas dari kepala daerah dan SKPD dalam menyusun alokasi APBD.
6
e) Saat ini data dari AMAN terdapat 33 ribu desa yang berada dikawasan Hutan berkonflik dengan UU kehutanan karena dianggap sebagai perambah hutan serta masih terdapat konflik pertanahan di beberapa desa di Indonesia. f) Tidak adanya regulasi atau perda di tingkat kabupaten/kota yang mengatur mengenai masyarakat adat menjadikan implementasi UU Desa di Tingkat Daerah menjadi terhambat. g) Beberapa potensi kendala dalam impelementasi UU Desa antaralain: Luas wilayah dan jumlah penduduk yang tidak seragam, pusat pelayanan yang kurang representatif, infrastruktur yang tidak memadai, akses transportasi yang minim, pemanfaatan kepentingan politik dan bisnis, pergeseran kekuatan lokal, SDM yang belum memadai karena tingginya urbanisasi dan migrasi penduduk keluar negeri, sosialisasi yang minim, kapasitas aparatur yang tidak memadai, peran dan tupoksi lembaga desa, serta peran dan Partisipasi Masyarakat yang masih minim. h) Komite I memiliki komitmen penuh untuk fokus mengawasi aspek-aspek pemahaman dan penerapan UU Desa baik di tingkat pusat hingga ke daerah dengan dukungan dari para narasumber yang hadir pada hari ini serta stakeholders (mitra kerja) lainnya. i) Beragam potensi permasalahan yang dimungkinkan terjadi dikemudian hari terkait dengan implementasi UU Desa, maka para narasumber akan memberikan beberapa catatan kritis kepada Komite I sebagai bahan bagi komite I untuk menyusun rencana strategis Komite I sebagaimana tugas dan kewenangan yang diberikan konstitusi. 7. rapat ditutup Pkl 11:50 WIB
Jakarta, 24 Oktober 2014 Kabag. Set. Komite I
H. Sudarman,SH.,MH. NIP. 195904021982031002
7
8
