DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DI SWISS-BEL HOTEL MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Nomor: RISALAHDPD/P.TATIB/XII/2016

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DI SWISS-BEL HOTEL MASA SIDANG II TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2.

Hari Tanggal

: :

Kamis 15 Desember 2016

3. 4.

Waktu Tempat

: :

20.40 WIB – 23.12 WIB Swiss-Bel Hotel Jakarta

5.

Pimpinan Rapat

:

1. Dr. H. Ajiep Padindang, SE., MM (Ketua) 2. Drs. H. Akhmad Muqowam (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

Pleno Pansus Tatib

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA RAPAT: RAPAT DIBUKA PUKUL 20.40 WIB

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita baru 5 orang di ruangan ini dari 15. Karena sudah 20.40 maka dengan ucapan bismillah Rapat Pleno Tatib saya tetapkan dibuka dan kita skorsing sampai kourum. Kalau sampai jam 10 tidak kourum kita tutup jam 10. Jadi sekali lagi kami ucapkan bismilahirahmanirahim Rapat Pleno Pansus saya nyatakan dibuka dan diskorsing sampai kourum.

KETOK 1X

Sedikit lagi, ada 6. Ada delapan, sudah kourum. Bismillahirahmanirahiim saya cabut skorsing karena sudah kita sudah kourum pas dengan masuknya Pak Djasarmen, aman. Dengan mengucapkan bismillahirahmanirahiim skorsing Sidang Pleno Pansus Tatib saya cabut.

KETOK 1X

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya atas nama Pimpinan Pansus petama-tama menyampaikan mohon maaf karena penyesuain jadwal, saya tidak mau katakan tunda, penyesuaian jadwal kegiatan finalisasi ini yang semula kita rencanakan pukul 15 ya jam 3 sore kemudian kita geser sampai dengan malam berhubung karena Rapat Panmus, di Rapat Panmus tersebut ada 2 hal. Yang pertama adalah karena kami di Pimpinan Pansus ini semua Anggota Panmus dan juga beberapa Anggota Pansus adalah Anggota Panmus sehingga kami hitung susah kourum, tidak bisa kourum tadi sore kalaupun dimulai. Ini saja malam ini sudah setengah sembilan lewat sudah hampir jam 9, 20.48-pun baru kourum. Oleh karena itu sebelum.. Kita lihat dulu jadwal dulu , tapi sebelum saya bahas kita bahas jadwal ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu Anggota Pansus yang saya hormati, ada agenda yang berkait yang sangat strategis juga dengan DPD yaitu sesuai dengan kesepakatan antara Pimpinan DPD dengan Presiden akan dilaksanakan konsultasi yang semula direncanakan tanggal 19, pikiran saya aman begitu ya tapi ternyata konsultasi tersebut dilaksanakan besok. Semula saya perkirakan pukul 9 pagi sehingga saya pikir aman lagi dulu kita punya Pansus ternyata itu pada pukul 13.00, bahkan diharapkan itu pukul 12.30 sudah di istana, sholat di istana, yang tidak sholat jum'at menyesuaikan keadaan. Pertemuannya itu dimulai denganpukul 13.00 makan siang bersama sampai pukul 14.30, setengah 3 bahkan jam 3 ya.

RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

1

Nah berkait dengan itu maka kami di Pimpinan Pansus, Pak Muqowam, saya, Ibu Fahira ini kesepakatan di Panmus dan sesuai dengan hubungan komunikasi dengan Presiden, Menteri Sekretaris Negara, yang untuk tahap konsultasi ini, ini hanya dihadiri oleh Pimpinan DPD dan Ketua Alkel. Kemudian disepahami akan dilaksanakan nanti silaturahim, bukan di istana negara tetapi sesudah masa reses di Bogor, untuk seluruh anggota. Nah kami ada kesulitan untuk menjalankan rapat kita, Pak Muqowam, saya, Ibu Fahira mewakili Komite III karena Pimpinan Komite III tidak ada yang memungkinkan diserahin ke Bu Fahira. Ketua dan seorang Wakil Ketua. Jadi mau tidak mau Ibu Fahira mewakili Komite II, saya mewakili Komite IV, Pak Muqowam mewakili Komite I, ditambah dengan Anggota Pansus yang juga Pimpinan Alkel ada Pak Gafar Usman, Ketua BAP, kemudian Baiq ya, 4? Nah itu, terus yang gambarannya lagi adalah ini persoalan ke Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung sudah memberi jadwal kita pukul 15.00, sementara kita coba lobi pukul 15.30, tapi saya khawatir agak kurang enak juga mungkin kalau selalu berubah-ubah, sehingga tetap konsisten dengan pukul 15.00. Saya mau membuat kesepahaman. Kalau saya, Pak Muqowam, Bu Fahira memang mau izin karena dia langsung ada lanjut, maka saya ingin di antara Pansus ini ada yang memimpin sebagai Ketua Tim kalau kami terlambat dari istana ke Kantor Mahkamah Agung, itulah yang memimpin Tim untuk konsultasi dengan Mahkamah Agung. Pertemuan dengan Mahkamah Agung itu konsultasi, audensi sebenarnya, sekalipun namanya kita berharap ada hal-hal yang bisa kita dengarkan dari Pak Ketua Mahkamah Agung dan sebagainya. Saya kira itu gambaran awal dari perkembangan yang terjadi di tengah-tengah pelaksanaan finalisasi ini. Yang kedua, Panmus dipercepat pelaksanaannya. Semula Panmus itu tanggal 19, karena tadinya 19 itu direncanakan ketemu dengan Presiden maka di-Panmuskanlah dipercepat Panmus itu tadi. Konsekuensinya adalah ini berkaitan dengan kita tadi, Pansus kemudian dalam Rapat Panmus, saya terus terang dengan Bu Fahira dengan teman yang lain tidak menyakinkan forum untuk meminta agar diambil keputusan pada Sidang Paripurna tanggal 20 karena hasil finalisasi belum selesai, kita belum bisa harapkan. Dan memang aturannya bahan-bahan yang mau diparipurnakan itu diserahkan oleh alat kelengkapan pada Rapat Panmus, sekalipun Panmus tidak membicarakan substansi sebenarnya, tapi Panmus mendukung pengagendaan pengambilan keputusan jika secara formal memenuhi syarat, karena itu Panmus tadi sore bukan tadi sore, tadi malam menyepakati bahwa Pansus melapor dalam Rapat Paripurna tapi bukan untuk pengambilan keputusan, itu melaporkan.. laporan hasil kerja Pansus, itu yang Bapak-bapak Ibu sekalian, tapi saya pribadi mengatakan jangan kita surut dengan itu sehingga apa yang bisa kita sepakati dalam finalisasi ini kita laksanakan saja, kita lanjutkan dan saya mau dulu kesepakatan kalau misalnya kami terlambat, Pak Muqowam, saya, siapa yang menjadi Ketua Tim di Mahkamah Agung? Pak, Bang Ken, ya? PEMBICARA: H. AHMAD KANEDI, S.H., M.H. (BENGKULU) Izin, saya langsung mengusulkan, dan mudah-mudahan ini agar kita .... (tidak jelas terdengar, red) besok tetap kita 15.00 itu agar kita menjaga hubungan baik dengan MA maka saya mengusulkan ... (tidak jelas terdengar, red) ke sana. Yang pertama Pak Lalu Suhaimi, yang kedua Gus Anton, yang ketiga Pak Muqowam. Tiga senator ini jam 15.00 itu sudah stand by di sana, ambil alih kekuasaan dan langsung menjaga kewibawaan DPD ... (tidak jelas terdengar, red)


2

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, sebenarnya mekanisme keberangkatan Pansus ini menuju ke Mahkamah Agung dari sini berangkat sesudah sholat jumat itu berangkat ke Kantor Mahkamah Agung jadi disiapkan kendaraan oleh sekretariat, karena selesai dari Mahkamah Agung kita kembali ke sini lagi karena lanjut rapat. Khusus kami yang ke istana negara itu juga akan diantisipasi dengan oleh staf begitu selesai di istana negara kita langsung ke Mahkamah Agung, tapi kalau terlambat ya saya katakan tadi saya sependapat dengan usulan Bang Ken. Usulannya itu Pak Djasarmen Purba, Pak Guston, Pak Lalu yang memimpin ya. Pak Djasarmen? PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Terima kasih atas kepercayaannya. Ini kan cukup satu orang saya kira yang memimpin. Saya, kita serahkanlah kepada Pak Lalu sebagai Pimpinan BK juga sekaligus sebagai pimpinan supaya betul-betul bisa di-handle kira-kira begitu gambarannya. Nah kemudian, terima kasih ya Bang Ken ya, jadi kita serahkanlah sama beliau ya. Saya kira itu usul dari saya. Terima kasih banyak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, terima kasih Pak Djasarmen. Pak Lalu? PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Terima kasih. Nomor 1 kepada Pak Ketua, terima kasih. Kemudian kepada Bang Ken terima kasih, Pak Djas, terima kasih, tapi dari tadi saya sudah sampaikan kepada beliau. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Waka. Saya rencana besok mau ini Pak, mau ke Medistra Pak terus terang, sedang ada gangguan ini Pak. Tadi saya tadi cek di dokter kita di Klinik DPD, ada sesuatu yang mencurigakan Pak di dalam. Jadi walaupun demikian, besok kita usahakan maksimal untuk bisa ke MA, tetapi ini kita tahu perjalanannya Pak karena begini Pak, pasti setidak-tidaknya kita disuruh rontgen, nunggu hasilnya nanti kita konsul ke situ. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tapi bisa ke Mahkamah Agung Pak? PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Kita usahakan maksimal Pak, cuma untuk antisipasi mungkin jangan menjadi... Saya usulkan kalau memang ini beliau bertiga ndak ya antara Pak Djas dan Bu Anna lah yang memimpin atau Pak Beny. Semua bisa.


3

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ini kan sifatnya audensi, tidak terlalu formal. Bukan tidak terlalu penting ya. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Kalau saya tidak anu ya sangat siap. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi Pak Muqowam begini, kalau sampai kita terlambat dari istana negara maka kami meminta kesediaan salah satu dari Anggota Pansus atau dua orang istilahnya, Pak Lalu yang tetap sebagai kita percayakan didampingi oleh Pak Gustom. Tapi kami optimis dengan Pak Muqowam begitu selesai dengan Presiden jadwalnya itu kan selesai pertemuannya pukul 14 30, sesi foto dan jumpa pers. Kalau sudah sesi foto dan jumpa pers kami bisa lari, apalagi Mahkamah Agung dengan Setneg, dengan istana negara dekat, tidak terlalu jauh. Tapi saya kira Pak Lalu dengan Pak Gustom ya. Pak Muqowam begitu ya? PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Siap. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bismillah.

KETOK 1X

Terima kasih. Karena itu tadi saya sependapat, kalau memang jadwalnya jam 3 dan tidak bisa lagi sedikit digeser setengah jam, janganlah kita seakan-akan ditunggu di situ untuk ini ya pokoknya dorong-dorongan. Pokoknya jam 3 masuk, ada Pak Lalu pimpin, Pak Gustom. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Coba pertimbangkan betul juga Pak saya ke... PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya, makanya ada Pak Gustom. Kalau Pak Lalu betul-betul ini, ada Pak Gustom. Itu hanya mengantar, nanti kemudian berkembang dalam dialog.


4

PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMI ISMY (NTB) Sangat siap kalau sudah selesai. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Dan kami berharap sebenarnya 3 substansial mengapa Pansus Tatib ini mau audensi dengan Ketua Mahkamah Agung. Pertama itu kan bagaimanapun kerjasama lembaga ini kita harus dorong, tingkatkan. Konsekuensinya kalau terjadi hubungan-hubungan komunikasi bisa memperlancar. Yang kedua, diinformasikan perkembangan-perkembangan pansus ini tatib ini yang kita bahas dari paripurna ke pansus kemudian nanti akan ke paripurna lagi dan menurut saya dapat diinformasikan bahwa juga ada uji materi melalui Mahkamah Agung, bukan meminta karena memang kurang bagus ya. Mungkin pas, bagus lagi kalau Mahkamah Agung bisa mengeluarkan itu bersamaan juga dengan target kami selesai di Februari ya, begitu-begitu, bagaimana membahasakannya kira-kira supaya semua menjadi ada kepastian. Saya kira itu Pak. Sebenarnya dibaliknya itu yang sangat politis adalah mestinya supaya Mahkamah Agung ini tahu betul perkembangan internal. Nanti dia kaget kalau ada beginibegini kan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita lihat dulu jadwal secara umum. Kita sudah lewati sore, sekarang kita masuk ke pembahasan Tatib diawali dengan jadwal dulu kemudian besok itu konsep kita pagi, karena kami, Pak Muqowam, saya dengan Ibu Fahira pukul 9 sudah harus ke Kantor DPD. Misalnya kesepakatannya Pak Muqowam jam 11 menuju ke istana, sholat jumat di istana. Karena itu, apa hasil pembahasan kita sebentar kami sebut dihaluskan oleh staf ahli, sekretariat itu materinya dan kemudian pertemuan dengan Mahkamah Agung naik pukul 13.00 sampai pukul 15.00. Bukan. Pukul 15.00 sampai pukul 16.30, maka praktis kita tidak bisa rapat lagi sesudah itu sampai malam karena perjalanan menuju ke hotel. Karena itu makan malam dan besok malam pukul 19.00 sesudah makan kita lanjutkan pembahasan pleno seperti ini. Lanjut. Dan Sabtu pagi sarapan kemudian kita lanjutkan perumusan atau tergantung kesepakatan besok malam, tergantung kesepakatan besok malam karena Pak Muqowam perkembangannya adalah dalam Keputusan Panmus tadi pansus itu melaporkan dalam sidang paripurna tapi bukan atau belum menjadi bahan pengambilan keputusan karena memang hasil finalisasi ini belum kita selesaikan, jadi bisa dipahami. Sekalipun sebenarnya kami katakan kami bertekad untuk menyelesaikan. Itu kondisinya Bapak Ibu sekalian. Saya pikir tidak perlu kita terlalu itu soal itu, ini kepentingan kita bersama ke depan. Memang Pak Farouk itu malah lebih radikal lagi meminta supaya hasil pansus ini dikembalikan dulu kepada Pimpinan Alat Kelengkapan untuk dicermati, setelah itu dikembalikan kepada pansus. Saya bilang percayakanlah wakilnya di sana untuk membawakan aspirasinya atau pembahasannya kemudian nanti pimpinan yang menilai. Silakan dan Panmus. Jadi saya tidak mau pendapat sekarang itu yang menjadi alasan mengembalikan, karena itu seakan-akan tidak percaya pekerjaan kepada pansus. Jadwal kita ini Bapak-bapak sekalian. Kita sepakat? Baik. Sah kan Pak Muqowam? PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Siap.


5

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI)

KETOK 2X

Terima kasih. Kedua eh ketiga kita lanjut memasuki materi. Sesuai dengan.. Oh saya lupa, mohon maaf. Karena sebelum masuk ke sini Pak ya, mohon maaf. Karena pansus ini sifatnya dalam sidang paripurna hanya melaporkan kerjaannya belum memutuskan, maka kemudian pansus itu tetap kembali kepada SKnya, target kedua kita usahakan mau selesaikan ternyata baru selesai pada tingkat yang bisa kita capai pada finalisasi ini tapi sampai pada tingkat pengesahan masih sulit. Oleh karena itu pansus ini masih lanjut sampai dengan Februari. Itu artinya 6 bulan masa tugas tanpa meminta persetujuan perpanjangan karena memang masih dalam skenario, bukan skenario, masih masa tugas 6 bulan. Kecuali kalau kita tidak mampu selesaikan Februari barulah perpanjangan. Tapi bisalah kita bertekad jangan ada perpanjangan. Andaikata Panmusnya ini normal ke tanggal 19 itu sebenarnya saya optimis selesai tugas kita tapi Panmusnya tadi dipercepat . Saya kira itu informasi untuk Bapak-bapak Ibu sekalian. Pak Muqowam, lanjut? PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Lanjut. Pokoknya saya sami’na watho’na. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Karena melihat perkembangan tugas-tugas pansus seperti itu maka saya ingin menawarkan kepada Bapak Ibu cara membahas untuk finalisasi ini. Membahas untuk menuju kepada pengambilan keputusan, karena sesungguhnya kita sudah bahas dalam bentuk diskusi . Disisir dari bab ke bab, dari pasal ke pasal, sudah begitu banyak kita diskusikan , karena itu mungkin malam ini kita, apakah mau mulai dari melihat dari BAB 1, 2, 3, 4? Atau ada 5 substansi pokok? Belum ada keputusan sebenarnya? Iya, silakan Pak Djasarmen. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Mungkin malam ini kita tidak usah berat-beratlah. Kita evaluasi saja. Kita tanya sama staf ahli atau tim ahli, kemudian kita kompilasi dari awal sampai akhir. Jadi tidak perlu kita ada debat-debat segala macam, baru besok pagi kita mulai. Ini usul saya Pak. Terima kasih Pimpinan. Saya kira Bu Fahira ... (tidak jelas terdengar, red), ketawanya luar biasa. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ada usulan Pak Djasarmen kita mendengarkan staf ahli apa yang dia sudah disusun, dari semua diskusi kita selama ini. Apa yang sudah disusun dia perlihatkan di layar, ada juga sebenarnya sudah dibagikan ke Bapak Ibu. Bukan, ini lagi ada 5 lembar itu coba dipilah, dia RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

6

gambarkan dulu kita semua, kita dalami melihat apa ini, tapi lebih bagus kalau diantar oleh staf ahli. Saya kira begitu Pak ya. Silakan staf ahli menyampaikan semua rumusan-rumusan yang sudah disempurnakan menurut versi staf ahli untuk bisa kita sepakati nanti di pansus ini. Kalau Pak Bang Ken sudah bisa? Kalau belum makan Pak Mesakh. Saya persilakan. PEMBICARA: ROFIQUL UMAM, S.H., M.H. (STAF AHLI) Terima kasih Pimpinan. Izin kami laporkan, kita bersama sekretariat telah merumuskan berbagai pendapat dan pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Di hadapan kita sudah ada 5 lembar kecil-kecil, itu merupakan pokok-pokok perubahan, susunan perubahan dari berbagai gagasan Bapak Ibu sekalian terutama kita mengenai tata cara pemilihan untuk Pimpinan DPD. Yang kedua mengenai masa jabatan Pimpinan DPD. Yang ketiga mengenai pemberhentian Pimpinan DPD. Yang keempat mengenai laporan kinerja Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan. Yang kelima mengenai ketentuan peralihan. Jadi 5 hal ini 5 pokok ini yang kemudian dirumuskan dalam norma-norma hukum. Kami sampaikan yang pertama mengenai tata cara pemilihan Pimpinan DPD. Ada muncul 3 alternatif di halaman 2-nya. Alternatif pertama dimana calon pimpinan diusulkan dari masing-masing wilayah, paling banyak 3 calon dan kemudian dipilih dalam Sidang Paripurna. Rinciannya ada di Pasal 89 dalam bentuk tata cara tahap demi tahap. Kemudian alternatif kedua pada halaman lima. Alternatif kedua dimana Sidang Paripurna memilih 3 besar dari masing-masing wilayah dan baru dipilih dalam Sidang Paripurna. Tata cara rinciannya terdapat dalam Pasal 49. Alternatif ketiga. Calon pimpinan dipilih 3 orang melalui Sidang Paripurna. 86 dari bundel pertama tadi. Alternatif ketiga, kami ulangi, calon pimpinan dipilih 3 orang melalui Sidang Paripurna dan 3 besar dari masing-masing wilayah dipilih menjadi Pimpinan DPD dalam Sidang Paripurna. Ini rangkuman dari gagasan pikiran Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, materi masa jabatan Pimpinan DPD. Ini disampaikan bahwa tercantum dalam Pasal 46 Ayat 2 karena Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diresmikan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Kemudian yang ketiga, lembar ketiga atau materi ketiga, materi pemberhentian Pimpinan DPD. Kami sampaikan, Pasal 53 itu adalah hal yang baru, Ayat 1 halaman 3, Pasal 53 halaman 3. Selain pemberhentian apa yang dimaksud dalam Pasal 52 Ayat 4. Pimpinan DPD dapat diberhentikan apabila terdapat usulan yang diajukan paling sedikit 50% lebih anggota dalam hal ini Pimpinan DPD terbukti telah malakukan pelanggaran hukum berupa korupsi, kolusi, nepotisme, penyuapan dan tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Pimpinan DPD. Ayat 2, usul sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disampaikan pada Badan Kehornmatan untuk melakukan pengkajian terhadap usulan tersebut. Ayat 3, paling lama 14 hari kerja usulan-usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diterima, Badan Kehormatan menggunakan rekomendasi sebagai bahan keputusan di Sidang Paripurna. Ayat 4, Pimpinan wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk memutus rekomendasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 3. Ayat 5, Sidang Paripurna dapat mengambil keputusan apabila dihadiri 2/3 Anggota DPD dan disetujui oleh paling dikit 50% lebih Anggota DPD. Kemudian ada Pasal 55-nya, terjadi perubahan usulan. Ayat 1, apabila Ketua dan Wakil Ketua tidak dijabat secara bersamaan, Pimpinan Sementara DPD dijabat oleh 1 orang Ketua Sementara dan 1 orang Wakil Ketua Sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda usianya. Kemudian materi yang keempat, tentang laporan kinerja pimpinan, dimana dijadikan satu bagian menjadi laporan kinerja alat kelengkapan, termuat di dalam Pasal 42, 43, dan 44. Konsekuensinya laporan-laporan kinerja di masing-masing alat kelengkapan dihapus. Di sini RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

7

kami sampaikan laporan kinerja alat kelengkapan Pasal 42 Ayat 1, alat kelengkapan membuat laporan kinerja pada setiap akhir tahun sidang dan setiap akhir masa jabatan yang disampaikan dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu. Dua, laporan kinerja yang dimaksud pada Ayat 1 paling sedikit memuat: a. Pelaksanaan tugas baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan; b. Kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas; c. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kendala eksternal. Pasal 43, laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan sebagai bahan evaluasi dan rencana kerja alat kelengkapan pada tahun sidang berikutnya. Dua, dalam hal ada kendala eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat 2 huruf c, Pimpinan DPD merumuskan sebagai bahan konsultasi antar lembaga negara. Pasal 44, pedoman penyususunan laporan kinerja diatur lebih lanjut dalam pedoman DPD. Materi yang kelima tentang ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan, muncul alternatif di halaman 1. Hasil Pleno 9 Desember yang lalu, ayat pertama, Pimpinan DPD menjabat untuk masa tugas 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali. Lalu Ayat 2-nya, masa jabatan Pimpinan DPD dihitung mulai saat pelantikan pertama dalam periode awal masa jabatan keanggotaan. Usulan perubahan lagi adalah tercantum dalam Pasal 315 Ayat 1, masa jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat 2 dimulai sejak pelantikan dan berakhir sampai dengan 1 April 2012. Ayat 2, pemilihan Pimpinan DPD untuk masa bakti 2017-2019 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Ayat 3, masa jabatan Pimpinan DPD masa bakti 2017-2019 berakhir sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPD masa bakti 2014-2019. Demikian Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati. Terima kasih. Assalamu'alaikum. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik terima kasih. Sebelum kita diskusi ada yang hilang. Saya ingat betul pertama masa kerja pimpinan alat kelengkapan. Kemudian ya saya sudah di luar kepala itu ya yang kita sudah sepakati yaitu tiap tahun sidang, gitu ya. MD3 itu keanggotaan. Jadi perlu diasumsikanya, tapi kalau tidak ada persis konkritnya di situ hanya relevannya di sini adalah masa keanggotaan berganti, pimpinan tidak berganti. Tapi ada ya dalam rumusan? Hanya dalam memprintkan ini tidak dibuat ya? Diperlihatkan dulu. Jangan sampai itu tidak ada. Seingat saya ini sudah lama dirumuskan. Jadi ada dua yang sangat substantsial di situ yaitu pimpinan alat kelengkapan di luar Pimpinan DPD, tentu saya tidak mungkin itu bahasanya, yaitu komite dan alat kelengkapan lain, masa jabatan pimpinan alat kelengkapan adalah sesuai dengan masa jabatan keanggotaan alat kelengkapan tersebut yaitu tiap tahun sidang, satu tahun sidang. Kita lihat dulu. Karena itu menjadi tugas pokok sebenarnya pansus ini ya tentang kinerja dan.. Sambil cari itu saya kalau mau usulnya Pak Djasarmen mau yang ringan-ringan, tapi ringan-ringan kalau kita bisa sepakat sepakati saja Pak. Kita masuk dulu kinerja, itu ringan-ringan. Mungkin kinerja ini tidak terlalu banyak kita berdebat, karena seingat saya dalam pembahasan lalu malah sebenarnya kita sudah sepaham semua itu. Jadi kalau kinerja ini kita sudah sepaham kenapa tidak kita sepakati, tapi masih ada sedikit barangkali radeksionalnya saja, mana tadi. Cari itu ya. Pasal? 42? Bukan-bukan. Yang saya maksud tadi keanggotaan pimpinan alat kelengkapan. Masih dicari ya?


8

Yang pasti Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, karena mungkin barang ini tersebar, tentu mungkin tersebar di seluruh alat kelengkapan. Betul ya? Oke, tapi kita sudah sepaham waktu itu bahwa pimpinan alat kelengkapan, jadi jangan.. meskipun dari alat kelengkapan tapi kita keluarkan itu, di luar Pimpinan DPD. Pimpinan alat kelengkapan itu masa jabatannya adalah satu tahun sidang sehingga semua melekat dalam pasal-pasal yang mengatur kepemimpinan di dalam alat kelangkapan ya. Argumennya ini usulan-usulan yang masuk-masuk dari anggota dan juga yang tertulis kemudian argumennya ialah paling mendasar dihubungkan dengan keanggotaan Undang-Undang MD3. Kita harus punya argumennya Pak. Ketika ditetapkan dulu dua setengah tahun mengikuti sinergi langsung dengan dua setengah pimpinan, itu tidak terbahas secara... tapi tentu kita tidak bisa katakan tidak terbahas, karena teman-teman pansus yang dulu pasti keberatan. Sudahlah tidak usah dipertentangan yang pansus dulu, hanya nanti argumen kita dalam menghadapi pertanyaan cukup kita beputar dari Undang-Undang MD3 bahwa keanggotaan alat kelengkapan itu adalah satu tahun sidang ditetapkan dan dapat dilakukan pergantian maka seharusnya pimpinan itu satu tahun sidang. Alasan kedua supaya dinamisasi ya tapi itu sebagai alasan. Kita kinerja dulu diskusinya Pak. Silakan kalau ada yang mau tanggapi supaya lebih praktis. Karena kinerja ini juga begini, pasti kita menghadapi tantangan dari teman-teman di luar kita terutama dulu yang menyepakati, maaf saja, pansus yang lalu itu, bukan, pansus lalu itu kinerja menjadi alat pertanggungjawaban. Ingat kan? Ini yang kita ubah, kan bahwa jangan laporan kinerja menjadi pertanggungjawaban untuk menerima dan tidak menerima kepemimpinan satu alat kelengkapan, karena tidak ada dalam teori kinerja, kita sudah dalai melalui pakar yang namanya Pak Rangkuti itu bahwa yang namanya penilaian kinerja bukan untuk meminta pertanggungjawaban, karena kinerja Pimpinan DPD itu adalah pencerminan adalah kinerja seluruh Anggota DPD, kinerja pimpinan komite itu pencerminan anggota komite dan alat kelengkapan, sehingga hanya bersifat sebagai bahan evaluasi untuk menjadi pertimbangan. Kalau saya tidak salah dalam diskusi kita lalu ada kalimat malah pertimbangan untuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan berikutnya. Jadi bahwa Ajiep sebagai Ketua Komite dinilai kinerjanya di dalam laporan kinerja kurang bagus, maka menjadi pertimbangan bagi Anggota Komite IV misalnya dalam pemilihan pimpinan berikutnya, tapi bukan pertanggungjawaban bahwa saya ditolak pertanggjawabannya, saya tidak boleh lagi maju, tidak. Itu hanya pemilihan periode yang lalu. Itu yang lalu juga banyak dipermasalahanya karena dibuat gagal pertanggungjawabannya kemudian dijatuhkan. Saya kira silakan kalau ada yang mau tanggapi kinerja ini. Kalau ini agak mudahmudah ini, Pak Muqowam. Silakan Bu Eni. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Terima kasih Bapak Ketua, Wakil Ketua, rekan-rekan yang saya banggakan. Saya mau tanyakan dulu Pak. Ini kita fokus kepada yang ini saja, kinerja? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya laporan kinerja dulu. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Karena ada yang lain-lain. Nanti ya Pak ya? Kalau yang laporan kinerja ini saya sudah sepakat Pak ya dengan yang kemarin bahwa kita ini collective collegial bagi para pakar sudah saja tinggal menyempurnakan RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

9

kalimatnya saja. Walaupun memang berbeda dengan yang kemarin akan tapi ini lebih konstitusional karena ada dasar-dasar hukum yang lebih valid bahwa memang namanya collective collegial itu tidak menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan, karena itu adalah kerja bersama. Nah ini tinggal kita seperti Bapak itu memperkuat argumen-argumennya. Jadi saya kira beliau-beliau juga akan paham dengan adanya ini, adanya perubahan-perubahan yang sangat substansi. Yang kedua, ya saya sepakat Pak, karena teman-teman ini bergaul dalam setahun ini kan sudah paham karakter, watak dan kepribadian masing-masing. Mungkin itu akan menjadi penilaian tersendiri bagi terpilih atau tidaknya pimpinan berikutnya. Itu saya sangat sepakat. Jadi saya rasa ini sudah bagus, sudah subtansi. Terima kasih Pimpinan PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Sofwat dulu. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Terima kasih Pak. Kita ketahui bahwa contoh pimpinan komite itu dipilih oleh anggota komite, dan pasti dia akan membuat laporan kinerja maupun untuk dievaluasi adalah kepada mereka yang memilih. Jadi rasanya sangat janggal, sangat janggal, semua alat kelengkapan memberikan laporan kinerjanya di paripurna. Ini rasanya tidak logis. Kalau Pimpinan DPD yang memilih adalah semua Anggota DPD wajar. Jadi maksud saya diadakan itu ya di alat kelengkapan masing-masing sesuai dengan siapa yang memilih. Dan selama ini kerjanya di situ. Tidak mungkin Komite IV Pak Ajiep diketahui oleh semua anggota. Jadi tidak logis. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Saya kira ini memang menarik ya. Kita catat sama-sama. Yang jelas kita sepaham bahwa laporan kinerja. Yang inti dulu itu begini kesepakatan kita, saya ingat betul, laporan kinerja bukan sebagai pertanggungjawaban untuk menilai gagal tidaknya seseorang sebagai pimpinan. Itu yang kita sepakat kan? Redaksionalnya ini memang kita perlu cermati saja. Pak Djasarmen silakan. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Iya jadi saya melalui Pimpinan mau menanyakan kepada staf ahli saja. Pasal 42 butir 2c. Hal-hal yang berkaitan dengan kendala eksternal. Hal-hal yang berkaitan dengan kendala eksternal itu kalau boleh tolong untuk dijelaskan kira-kira bagaimana itu. Pasal 42, 2c, usul perubahan. Iya Pasal 43 yang kedua, ada kalimat eksternal. Kalo menyangkut dengan laporan kinerja sehingga itu menjadi pertanggungjawaban saya sudah setuju ini Pak mengenai ini dan terimakasih.


10

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Terima kasih Pak Djasarmen. Ada komentar? Silakan Pak staf ahli. PEMBICARA: ROFIQUL UMAM, S.H., M.H. (STAF AHLI) Terima kasih. Izin Pimpinan. Jadi kami berusaha menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Djasarmen. Jadi kalau c hal-hal yang berkaitan dengan kendala ekternal itu kita bisa lihat umpamanya jika pelaksanaan tugas DPD berkaitan dengan DPR ternyata pelaksanaan tugas itu terhambat oleh sikap atau kebijakan DPR yang tidak memberikan respon yang memadai terhadap hasil kerja DPD, itu kita anggap sebagai salah satu kedala eksternal. Yang kedua, saya mungkin melihat respon dari kementerian atau pejabat maupun kementerian di pemerintahan yang kurang memberikan respon yang memadai terhadap usul gagasan ataupun kebijakan sikap dari DPD, itu kita anggap sebagai kendala eksternal. Nah terkait dengan itu maka diharapkan apabila ada kendala semacam itu maka Pimpinan DPD itu menjadikannya sebagai bahan ketika melakukan konsultasi atau ketika melakukan silaturahmi non formal antar pimpinan lembaga negara. Umpamanya dengan Pimpinan DPR atau dengan Presiden. Saya kira demikian Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Silakan Pak Djasarmen. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Artinya itu adalah bagian daripada hubungan kita untuk pemerintah pusat. Dengan pemerintah daerah sendiri ada kendala dengan pemerintah daerah bagaimana? Sebab kita adalah wakil dari daerah. Apakah tidak dimasukkan tentang itu? Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, tentu sudah terkait itu sebenarnya. Cuma persolannya barangkali kalau saya Pak Djasarmen, apa perlu di sini semua? Karena ini kan bahasanya menjadi tidak jelas. Nanti di pedoman kan ada kalimat terakhir ini Pak, pedoman penyusunan kinerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPD tentang pedoman kinerja. Jadi di situ juga harus ada kata-kata peraturan tentang Peraturan DPD tentang pedoman kinerja, bukan pedoman.. harus langsung pedoman kinerja. Jadi memang ada yang disebut dengan peraturan tentang pedoman penilaian kinerja. Pak Benny, silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih Pak Ketua.


11

Saya coba menangkap maksud yang disampaikan oleh tim ahli. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal yang dimaksud oleh tim ahli yang nanti akan dikonstruksi di pedoman itu? Jadi penting misalnya malam hari ini kita untuk melakukan inventarisasi. Kemudian kita sepakati hal-hal yang tadi inventarisasi yang dimaksud dengan kendala internal nanti dikonstruksi di pedoman misalnya ataukah misalnya malam hari ini kita serahkan tim ahli untuk menginventarisasi. Saya sih bisa menangkap kendala eksternal itu adalah kendala yang berkaitan dengan fungsi DPD sebagai lembaga politik yang hambatannya itu ada di luar, tidak hanya DPR tentu, lembaga tinggi lain, lembaga tinggi negara lain, kemudian daerah ya, dimana ada hambatan sehingga membuat fungsi kita tidak berjalan. Saya pikir itu. Nah jadi kita sepakati saja apakah itu kita inventarisasi ya, apakah kita serahkan kepada tim ahli kemudian dalam pembahasan berikut misalnya tim ahli sudah menyampaikan kepada kita. Yang penting secara subtantif makna dari kendala eksternal sudah dipahami. Yang kedua saya setuju Pak Ketua untuk kendala eksternal yang dimaksud tidak harus lagi dikonstruksi di sini. Kita tetapkan. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebenarnya kalau mau.. Oh Bu Anna ya? Katanya mau simpulkan ya sudah kita keluarkan saja. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Menyangkut Pasal 42 Ayat 1 Pak. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sofwat. Usul saya, mungkin di sini Pimpinan Alat Kelengkapan membuat laporan kinerja pada setiap akhir tahun sidang yang disampaikan dalam pleno alat kelengkapan yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPD dan Pimpinan DPD akan melaporkannya sebagai kinerja lembaga pada setiap akhir masa sidang. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Cantik sekali itu. Itu sempat Ibu tulis ya? Nah karena cantik sekali itu rumusan, bukan berarti Ibu Anna tidak cantik. Tolong itu tadi redaksionalnya, hanya karena terlalu cepat. Bapak terkesima semua. Saya memang membayangkan rumusan ini. Ambil rumusan itu. Bia diulang Bu? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pimpinan alat kelengkapan membuat laporan kinerja yang disampaikan dalam pleno alat kelengkapan pada setiap akhir masa jabatan yang kemudian diserahkan kepada Pimpinan DPD dan Pimpinan DPD menyampaikannya dalam sidang paripurna yang khusus diadakan untuk itu sebagai laporan lembaga. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bahkan bisa dipecah dua ayat. Ayat keduanya itu laporan kinerja masing-masing alat kelengkapan dihimpun oleh Pimpinan DPD untuk dilaporkan dalam paripurna. Tapi satu lagi RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

12

yang saya mau Bapak Ibu mau tanggapi, apakah harus ada kata paripurna yang khusus untuk itu? Padahal paripurna penutupan masa sidang itu sesungguhnya sudah itu. Jadi tidak usah kata paripurna khusus, dalam paripurna. Iya kan? Acara paripurna tutup tahun itu, tutup tahun sidang itu, itulahg sesungguhnya laporan kinerja. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Pak Ketua, ini saya mohon maaf kalau malah mundur ya. Ini memberikan gambaran karena saya ingat Pansus Tatib yang pertama, ini dulu Pak Asri pada saat itu kenapa alat kelengkapan ini melaporkan di sidang paripurna, tidak dilaporkan oleh pimpinan, karena kegiatan laporan kinerjanya memang selalu global, begitu. Kalau ini kan alat kelengkapan per komite atau alat kelengkapan lain itu detail. Nah karena mengingat kondisi saat ini di DPD RI antara, duduk yang antara komite dan alat kelengkapan ini tidak saling memberikan laporan. Tidak saling memberikan laporan kinerja antar teman. Nah pada saat itu karena fungsi ini tidak berjalan maka Pak Asri menyampaikan bahwa ini setiap alat kelengkapan itu biar diketahui oleh semua itu, ini argumen dulu Pak Asri maka sebaiknya dilaporkan setiap alat kelengkapan agar diketahui karena pada saat reses itu nanti adalah materi-materi yang disampaikan pada sidang paripurna ini benar-benar diketahui, semua yang dikerjakan itu semua ini menjadi bekal untuk ke lapangan. Karena oleh ketua pasti tidak akan sedetail yang dilaporkan oleh alat kelengkapan masing-masing. Itu dulu asumsinya kenapa alat kelengkapan ini melaporkan pada sidang paripurna. Dan kenyatannya terus terang saya sendiri kalau tidak di paripurna saya tidak punya materi yang segini bagusnya. Begitu. Terima kasih. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Ketua, saya mau tambah sedikit. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Andre? Pak Andre dulu. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Oke, terima kasih Pimpinan. Saya mohon maaf saya agak terlambat. Ya sebetulnya semuanya baik-baik saja. Mau dilapor juga mau tidak, ini kan tergantung spirit kita. Spirit kita untuk bagaimana kita ke depannya lembaga ini jauh lebih baik tapi langkah positif yang sudah saya dapat info dari ketiga pimpinan itu berkaitan dengan agenda-agenda, ini nanti supaya kita ambil maknanya bahwa dari setiap hasil reses , hasil kunjungan daerah itu yang dilaporkan dalam paripurna itu membuat tim khusus terutama baik itu Budget Office maupun Puskada misalnya. Keterkaitan aspirasi-aspirasi daerah nanti dikelompokan sesuai kebutuhan daerah. Nah mungkin yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana mensinergikan soal-soal daerah itu dengan kementerian terkait. Itu yang pertama kaitan dengan kinerja. Nah terus yang kedua, kaitan dengan kinerja pimpinan. Itu kan kinerja secara keseluruhan anggota, terus kalau kaitan dengan kinerja pimpinan ya ini sebetulnya cara mengukur saja sebetulnya. Cara mengukur saja dalam rangka bagaimana kinerja


13

kepemimpinan tahun berjalan. Nah itu saja sebetulnya, sehingga patut dievaluasi. Nah itu saja sebetulnya. Jadi tidak ada hal yang terlalu luar biasa sebetulnya. Terima kasih, saya kembalikan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Kalau dibuat dua ayat di situ Pak Rofiq, mohon maaf. Jadi satu ayat ialah pimpinan alat kelengkapan membuat laporan kinerja pada masa akhir jabatan yang disampaikan dalam pleno, dalam rapat pleno alat kelengkapan bersangkutan. Ayat duanya adalah pokok-pokok laporan kinerja masing-masing alat kelengkapan dihimpun oleh Pimpinan DPD yang disampaikan dalam laporan kinerja pimpinan dalam paripurna. Jadi ini nanti itu di paripurna, dua sebenarnya yang dilaporkan Pimpinan DPD. Kinerja keseluruhan alat kelengkapan yang diambil pokok-pokoknya itu dan kinerja Pimpinan DPD, masuk di dalamnya itu. Karena kan Pimpinan DPD juga itu bagian kinerja alat kelengkapan sesungguhnya. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Pak Ketua, mungkin yang penting materi yang seperti kemarin disampaikan oleh alat kelengkapan itu kita semua anggota menerima, itu saja. Karena ini penting sekali saya selama ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bukan urusan komite kami maupun alat kelengkapan kami karena saya selalu membawa jargon pedoman hasil rapat tersebut . Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Benny, silakan. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Hanya redaksi mungkin, semangatnya sama ya. Jadi Ayat 1 tadi mungkin. Ayat 2, laporan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat tadi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan kinerja pimpinan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Nah itu lebih pas lagi. Memang kita ini harusnya begitu. Pimpinan itu dari mana dia kinerjanya kalau bukan dari.. tapi Bu Eni tidak pas. Ini begini, saya Anggota DPRD dulu kan. Memang dulu itu tiap komisi membuat.. Pak Benny ingat kan? Laporan masing-masing komisi di sidang paripurna. Jadi malah akhirnya saing-saingan laporan. Saingan-saingan laporan, jumlah rapat segala macam... PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Tapi kan pembahasan internal..


14

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tapi tetap ada internal hasilnya, internal itu dilaporkan, dan itu menjadi kayak terlalu panjang dan formalistik saja. Itu sebenarnya yang dimaksud tadi. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Kalau saya lebih justru kepada materi yang dihasilkan pada saat-saat persidangan. Jadi itu dibawa lanjutan sebagai jawaban-jawaban kepada masyarakat apa saja yang sudah diberikan oleh DPD. Karena masyarakat itu tidak mau tahu kita duduk di komite apa, alat kelengkapan apa. Makanya saya sering berkomunikasi dengan alat kelengkapan lain karena.. sering karena saya tidak paham. Itu Pak Ketua. Jadi saya jargonnya itu hasil laporan, begitu. Selama ini saya pedomannya ke sini. Kalau tidak bawa itu saya terus terang blank Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Apakah Bapak setuju kalau begini, untuk redaksionalnya ditentukan oleh staf ahli, kita sudah sepaham tapi besok malam kita tetapkan. Kita sepaham itu ya? Jadi kita sudah sepaham substansinya, redaksionalnya diperbaiki sedikit, ada dua ayat, tidak usah ada kata paripurna khusus diadakan untuk itu, paripurna saja. Karena paripurna penutupan masa sidang itu sesungguhnya muatannya laporan kinerja. Dan poin terakhir itu yang ayat berikutnya, pedoman penyusunan laporan kinerja diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPD tentang pedoman kinerja, pedoman kinerja DPD. Ini sama dengan misalnya di anggaran. Pedoman Penyusunan Anggaran, di Pusjakum ada Pedoman Naskah Akademik. Ada kan itu? Saya kira ini, jadi kita sepaham ini Pak ya? PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebentar, sebentar. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Silakan Pak Muqowam. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Terima kasih. Saya mencoba bolak-balik ini Pak Rofiq, Ibu dan Bapak sekalian. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Masih kinerja dulu ini Pak.


15

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya memang... (tidak jelas terdengar, red) kinerja. Pertama, Pak Rofiq dan tenaga ahli yang lain, alat kelengkapan ini juga me-refer pada fungsi tugas fungsional tugas dan hak me-refer-nya ke sana. Jadi karena itu, kalau kita berbicara mengenai tugas, itu kurang, ini langsung saja, mesti wewenang dan tugas. Inikan kembali kelengkapan, tugas-tugas begitu ya, me-refer-nya ke sana. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tugas Pimpinan DPD, ini secara tekstual tidak ada di sini. Kalau kemudian nanti inikan alat kelengkapan yang punya DPD ini didalam Pasal 38, Pak Rofik, alat kelengkapan itu termaksud Pimpinan. Jadi saya bolak-balik ini tidak ada di sini, saya kira perlu, jadi karena itu ini didalam pasal sebelumnya, pasal 5, itukan wewenang dan tugas, itu wewenang dan tugas DPD. Ini harus anu, harus jelas itu kewajiban anggota, kemudian pimpinan tolong dibantu Pak, soal dimana itu tugas dari pimpinan itu dimana itu, dan terukur, kalau Mirza terukur itu. Lalu di dalam Pasal 38 itu Pak Rofik, itu didalam tim 429, itukan sudah disebutkan dalam ayat (1) ayat (a) 329, memang disitu refer kembali kepada 421, terus, terus, 421 itukan alat kelengkapan terdiri dari Pimpinan, kemudian di 429-nya di hapus. Nah ini pimpinan disitu memang kemudian di 422 itu tidak jelas. Saya paham di 421 ini ada Alat Kelengkapan DPD terdiri atas Pimpinan, Panmus, kan gitu kan, jadi kalau itu memang pimpinan DPD tulisnya Pimpinan DPD biar DPD itu Pak, ada Pimpinan Alat Kelengkapan, huruf A iya. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ketentuan umumnya apa? Ketentuan umumnya Pak Muqowam sampai pimpinan adalah. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pimpinan di dalam ketentuan umum, nggak ada Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Gak ada definisinya? PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Gak ada. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Kalau gak ada sudah betul, kita langsung tulis saja.


16

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Nah, terus kemudian, postur di dalam Pasal 38, Pasal 38 ini ya, ya Pimpinan DPD ya, kan pimpinan DPD, jadi definitif menurut saya disitu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Oh ada penjelasanya Pak, Ayat (2), Pimpinan yang dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan pimpinan DPD. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Makanya pasal 429 itu sudah dihapus. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Kalau begitu jangan dihapus. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi di situ adalah Pimpinan sebagaimana ayat (1) huruf a adalah pimpinan DPD bukan merupakan kalau merupakan jadi gak jelas itu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi betul jangan pakai merupakan, ini pakar hukum ini benar juga. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Nah, biar begini Bapak Ibu sekalian, ini posisi dari berikutnya di dalam 430 itu yang merupakan. Panitia kerja sebagaimana ayat (1) huruf c adalah Komite I, II, III, IV. Merupakan itu, Pak Benny merupakan tokoh dari Sulawesi Utara. Jadi di 430-nya Pak Ketua, bawahnya tadi, itu panitia kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf c adalah komite I, II, III. ‘Adalah’ bawahnya itu juga ‘merupakan’ diganti, jadi ‘adalah’. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ini untuk mendukung Pak Muqowam, pakar hukum di, ketika kami FGD kan, dia sudah minta jangan menggunakan kata merupakan dalam risalah, karena merupakan dalam bahasa hukum itu sama dengan tidak merupakan.


17

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Ajiep merupakan Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) ‘Merupakan’ jadi seakan-akan Pimpinan, berarti bukan pimpinan sesungguhnya kan, ini pakar hukum kita, jadi kita catat betul-betul. Pak Benny sempat ketawa-ketawa mendengarkan tapi betul juga. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Adalah komite yang berdiri atas itu betul, terdiri atas Komite I, II, III, dan IV. Nah terus kemudian, di ayat berikutnya itu adalah alat kelengkapan lain sebagaimana ayat (1) huruf g paling sedikit. Nah, menurut saya begini, Bapak Ibu sekalian, kita secara gradasi mulai dari yang ada didalam MD3, ini di ayat 48 ini, ini adalah MD3 ayat (1) ini MD3, Pasal 38 ayat (1) Pimpinan Panmus, Panja, serta PPUU, PURT Kehormatan itu MD3 ya maka itu kemudian di 38 ayat (g) itu ada tambahan itu, menurut saya Pak. First class kalau boleh menggunakan itu ya, ini disini saja ya semoga tidak keluar karena kita punya alat kelengkapan lain juga. Jadi a sampai f itu first class karena MD3. Kemudian, second class-nya adalah Komite walaupun di DPR beda ini tapi ini DPD. Kemudian kelas tiganya ini badan-badan ini, poin 4 yang kemudian diterjemahkan BKSP, BAP, BPKK dan Pansus itu. Jadi kelas satunya a tadi, satu, kelas duanya adalah komite, kelas tiganya ini. Kita didalam melembagakan, ini sama di DPD ini sehingga BPKK, kemudian BAP, BKSP sama itu. Nah, saya berharap ini gradasi yang ada didalam Tatib ini, itu juga disana juga. Jadi hak dan kewajiban juga berbeda di situ, keanggotaannya juga berbeda. Jadi kalau Komite itu adalah setiap, harus, anggota harus di alat komite, maka disini sifatnya adalah bisa perwakilan, tidak kemudian semua jadi semua. Akibatnya Pak Ajiep selalu marah ketika rapat Komite tidak ada orang. Belum lagi BAP ambil peran komitekomite, tidak, komite-komite dan komite 1. Ini dalam hal pertanahan misalnya, oh hebat karena langsung ditarik ke lantai 8, Mendagri, Menteri Pertanahan bersama Pimpinan bersama BAP, hebat itu BAP itu. Pak Ajiep mengundang Menteri susah tapi BAP gampang ngundang Pak Menteri. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Bukan cuma itu Pak, provinsi bisa nundang juga, provinsi, itu salah. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Nah, jadi ini menurut saya, jika kita sepakat maka Pak disini kita mulai meregulasi. Jadi okelah yang namanya di MD3, Pak Rofik dan teman-teman yang lain Ayat (1) itu adalah oke, first class karena didalam MD3, kemudian di Komite itu kalau boleh dikatakan kelas dua, kemudian alat kelengkapan itu lain sebagaimana itu, tetapi nanti kelembagaannya di dalam regulasi berbeda, karena kemudian didalam pasal 40, Alat Kelengkapan DPD menyusun rencana kerja dan anggaran dalam melaksanakan tugas. RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

18

Ibu dan Bapak, sekalian politik itu tidak ada batas, sepanjang itu ruangnya legislasi anggaran dan pengawasan itu tidak ada batas. Kita ini seperti birokrasi Pak. Jadi tolak ukur daripada dari kita itu adalah 3 saja. Satu, sejauh mana legislasi, sejauh mana pengawasan, kemudian bagaimana fungsi dalam rangka melakukan pengawasan anggaran APBN, Pak. Ini Pak Sofwat, yang perintilan-perintilan ini adalah bagian dari ini Pak, yang prentil-prentil ini ini adalah bagian dari ini Pak. Nah, saya membaca lebih logistik begitu. Jadi Alat Kelengkapan DPD menyusun rencana kerja, melaksanakan wewenang dan tugasnya itu, wewenang dan tuganya ini Pak Rofik. Menyusun rencana kerja dan anggaran. Sekali lagi, kita bukan birokrasi menurut saya adalah alat kelengkapan DPD melaksanakan apa, wewenang dan tugasnya tidak perlu anggaran itu dimasukan di sini. Kemudian rencana kerja, itu otomatis terpatahkan, disampaikan lewat Panmus dan PURT, leveling-nya sama kok. Ngapain kita kemudian ke Panmus dan PURT, lebih baik kita lempar ke Pimpinan DPD yang kemudian di dalam Panmus sehingga posisi kita Pak, itu mengadunya kepada pimpinan DPD bukan mengadu kepada Pimpinan PURT. Jadi didalam Pasal 40 ayat (2) itu Pak Ropik sehingga kalau toh misalnya masih ada rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pimpinan DPD. Kemudian pimpinan DPD selanjutnya membahas atau menyiapkan didalam Rapat Panmus dan Rapat PURT, jadi itu didalam pasal 40. Terus kemudian, pasal 41 ya, anggota di Alat Kelengkapan oke, kemudian keanggotaan kelengkapan perwakilan disetiap provinsi kecuali keanggotaan pimpinan DPD, Panitia Musyawarah, ini mohon ini, Pak, kecuali keanggotaan Pimpinan DPD, karena Pimpinan DPD itu pada dasarnya juga mewakili kewilayahan ya, Panmus, Panitia Urusan Rumah Tangga, dan Badan Kehormatan dan Panitia Khusus. Dimanakah kemudian posisi dari, tadi Akuntabilitas Publik, BKSP, dan sebagainya tadi itu? Inikan belum teregulasi disini. Bukan, kita tidak merubah, kita meletakan pada pasalnya itu biar benar. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si (NTT) Kita kalau mau ubah wilayah, tidak usah pakai wilayah lagi. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Kemudian pembagian keanggotaan per alat kelengkapan, ayat (1) ditentukan oleh masing-masing anggota DPD sesuai dengan provinsinya atau daerah pemilihannya ini, kalau provinsinya itu laporannya bareng gubernur nanti ini. Walaupun kecil tapi juga harus pembenahan. Jadi Pak, pertanyaan dan barangkali juga mohon Ibu dan Bapak sekalian posisi BAP, BKSP, BPKK itu dimana ini? Didalam pasal 21 itu, itu tidak tercermin disitu yang tercermin menurut saya adalah inikan baru, setelah itu Panmus, selain ini tidak diatur BAP kemudian BKSP ini. Soal kinerja Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau kita mengacu kepada wewenang dan tugas masing-masing alat kelengkapan sesuai dengan ruang masing-masing didalam pembidangan kerja nanti Pak kan pembidangan kerja belum ada disini sehingga ruang kerja pimpinan Komite I adalah sesuai yang menjadi urusan legislasi, anggaran, pengawasan representasi, kalau ditambahkan didalam Tatib yang lama itu adalah sesuai dengan bidang kerja masing-masing ruang kerja, bidang kerja tempatnya masing-masing sehingga tidak meluas kemana-mana Pak. Disampaikan dalam Sidang Paripurna apa nanti disampaikan kepada Alat Kelengkapan kemudian ini Laporan Kinerja, paling sedikit memuat. Nah, ini saya kira ruangnya, ruangnya tetap 3 hal atau setelah disepakati adalah legislasi anggaran pengawasan RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

19

dan represtasi. Jadi tidak perlu ada yang lebih detail seperti ini ya, apalagi kemudian ada kendala masalah ini kaya laporan progress report saja ini. Jadi ketua, ini memang diangkat lebih sedikit agak filosofis, agak apa ya, bukan filosofis, agak simpel tapi menyeluruh. Jadi perubahan di 42 itu adalah laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan tugas wewenang, legislasi, anggaran, pengawasan dan presentasi, berkaitan dengan wewenang dan tugas alat kelengkapan masing-masing. Jadi tidak perlu detail seperti ini ada hak dan lain-lain, ini sekedar urun rembuk Ketua, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Saya mau kembali ke ini dulu, kinerja dulu, kalau tadi yang Pak Muqowam sisir tadi Pasal 38 sampai hingga ini sebentar kita diskusikan. Yang ini kembali dulu kita tuntaskan laporan kinerja tapi Pak Muqowam itu mau menunjukan kepada kita, itu yang mau dilaporkan tadi depan itu. Jadi terima kasih Pak Muqowam, ini dulu kita tuntaskan sedikit tentang laporan kinerja alat kelengkapan. Ada Bu Anna? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Enggak saya mau nyinggung Pasal 40 kalau boleh, nanti kalau masih kinerja ya nanti saja. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tadikan yang dari Pak Sofwat sudah sepaham dengan Ibu Anna? Sudah dibahasakan? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Iya, bukan, tadi yang disampaikan oleh Pak Muqowam. Boleh? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Yang kinerja Bu, perbaikan kinerja? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Masih hubungan dengan itu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Susunan perbaikan kinerja Ayat (2) yaitu laporan kinerja Ayat (1) memuat pelaksanaan fungsi, wewenang, repsentasi sesuai dengan bidang masing-masing Alat Kelengkapan, itu bisa dipecah dua itu sebenarnya resonannya itu ya Pak ya, jadi paham ya. Jadi saya kira memang...


20

PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak Ketua, mohon maaf, apakah perlu juga ditentukan sesuai dengan bidang masing-masing karena memang didepan sudah sudah di jelaskan, bidang itu masing-masing itu apa, gitu. Apakah perlu juga dijelaskan disini secara terinci, bab ini gitu, padahal dimuka sudah juga dijelaskan masing-masing komite mempunyai pembidangan, ada khusus, PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Belum, belum ada, nanti kan... PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Nanti dibelakangnya kalau ga salah. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bidang ini bisa kita dengan Pak Muqowam, cukup laporan kinerja dan pelaksaan fungsi, wewenang dan repsentasi. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Karena nanti ... PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Wewenang, tugas berkaitan dengan legislasi, anggaran, pengawasan dan representasi. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Cukup sampai di situ. Karena kan sudah jelas, masing-masing bidangnya, boleh bu Anna ya? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Ya. Ya. Setuju. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bisa diperbaiki lagi sedikit Pak? Dihilangkan kata bidang masing-masing laporan kinerja, memuat pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaksanaan tugas fungsi, ada urutannya menurut undang-undang itu fungsi legislasi, anggaran dan representasi.


21

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Fungsi, wewenang tugas. Udah Tatib ngurus itu kok. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya pokoknya redaksionalnya disesuaikan dengan urutan karena seluruh alat kelengkapan, tapi ini sebentar Pak Muqowam, Bapak Ibu sekalian, ini kalau komite ini memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan, tapi kalau alat kelengkapan di luar komite tidak semua dia miliki itu. Bagaimana itu? Makanya sebenarnya tadi, kalau perlu dibuat 2 ayat di sini, laporan kinerja komite memuat ini tapi laporan kinerja alat kelengkapan lain hanya bidang tugas saja yang dilaporkan Pak. Kan BAP itu sebenarnya pada fungsi pengawasan saja, disana tidak ada aspek legislasi dan penganggaran. Jadi harus ada klaster-nya itu, makanya jadi di sini ada 2 ayat ini. Laporan kinerja memuat pelaksanaan tugas wewenang laporan kinerja, 1 misalnya laporan kinerja komite memuat pelaksanaan tugas wewenang fungsi dan fungsi anggaran dan fungsi legislasi dan pengawasan. Alat kelengkapan lainnya, laporan kinerja alat kelengkapan lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing tergantung bidang tugasnya masingmasing, PURT, BKSP, PPUU. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi Pak Rofik, laporan kinerja memuat pelaksanaan fungsional dan tugas, laporan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas, jadi fungsi itu kemudian yang berkaitan dengan legislasi anggaran dan pengawasan. Ndak diisi Tatib sini Pak Benny, itu begitu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Kalau saya mau minta sesuai dengan Undang-Undang MD3 kan urutannya jadi nanti Tatib ini kita sempurnakan. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Laporan kinerja merupakan fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan legislasi anggaran dan pengawasan serta representasi. Memang ini kalau kita bicara mengenai alat kelengkapan yang memang klastering-nya jelas yang tidak pasti, tidak jelas yang tadi saya sebut itu tidak jelas. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Makanya harus diwadahi juga di sini mungkin saja Ayat (2) alat kelengkapan lainnya, laporan kinerja. Jadi ada 2 ayat


22

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya, jadi ada tempat dimana dia bertanggung jawab. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi alat kelengkapan lainnya harus punya pertanggungjawaban laporan kinerja juga, bisa ditangkap ya, tinggal redaksional saja kan kalau itu makanya saya bilang tadi ada kesepahaman tinggal redaksionalnya disempurnakan, besok kita tetapkan. PEMBICARA: ROFIQUL UMAM, S.H., M.H. (STAF AHLI) Sederhananya begini Pak Ketua, kalau yang dilaporkan oleh alat kelengkapan, setiap alat kelengkapan itu berbeda karena tugas dan wewenang alat kelengkapan juga tidak sama ya maka kalau melihat Ayat (2) laporan kinerja, sebagaimana yang dimaksud MD3 itu dijelaskan dulu yang klaster ini tadi. Klaster pertama adalah yang sesuai dengan MD3, disebut situ kan, bentuk apa laporannya. Kemudian masuk ke alkel, komite seperti apa laporannya, kemudian yang badan itu klaster 3, masterpiece-nya, begitu. Karena tidak bisa semua dimasukan disitu karena wewenang dan tugasnya beda ini. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya, harus dipisah memang laporan kinerjanya. PEMBICARA: ROFIQUL UMAM, S.H., M.H. (STAF AHLI) Kalau ada clustering tadi, klaster 1, klaster 2, klaster 3 makanya Ayat (2) menyebut dulu untuk yang mana alkel itu, kemudian apa yang dilaporkan, tahap kedua apa saja, apa saja yang dilaporkan, tahap ketiga apa saja, apa saja yang dilaporkan, kalau ingin lebih detail. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Makanya maaf, rumusan yang lama ini oleh usul perubahan kita sebenarnya sama dengan rumusan tatib yang ada. Dia sebutkan laporan kinerja sebagaimana yang dimaksud ayat dimaksud paling sedikit memuat, artinya, yang banyaknya itu fungsi legislasi, fungsifungsi apa tapi paling sedikit harus menggambarkan pelaksanaan tugas, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan, kendala masalah yang dihadapi. Ini juga kalau kita mau sebenarnya tidak perlu itu, laporan yang kami maksud langsung tadi Ayat (2) itu ya. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Memuat pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas yang berkaitan dengan legislasi anggaran, pengawasan dan atau representasi.


23

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Cuma dimana wadahnya? PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Masuk ke problem tadi. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ini dulu kita sepakati. Ini pemahaman kita harus sama dulu ini dan atau representasi. Ini bisa 2 alternatif, bisa 2 diantara 4, bisa 3 diantara 4, bisa empat-empatnya ini kalau dan atau dan yang keduanya bisa bisa jadi adalah titik tekannya di legislasi, anggaran kita kan tidak nih. Kita kan tidak punya fungsi anggaran secara detail, hanya Komite IV memberikan pemikiran atas RAPBN, pertimbangan jadi kalau itu dana tok disitu. Alamatnya adalah komite, ini alamatnya komite. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Makanya saya bilang dimana alamatnya yang diluar komite. Ini sebenarnya bukan cuma komite dan PPUU karena fungsi legislasi kan di PPUU. Silakan Pak. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebentar Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Jadi saya kira dalam konteks BAP, titik tekannya di pengawasan. Kemudian di dalam BKSP titik tekannya adalah kepada pengawasan pelaksanaan undang-undang, kemudian BPKK kelembagaan, ini tidak ada alamatnya BPKK ini, menurut saya ini, perlu dicarikan alamatnya. Jadi karena itu, ruang kita itu di sini sebetulnya, mau konsen dimana sebetulnya kalau bicara BAP melihat DPD ini sebagai fungsi pengawasan itu tidak ada manfaat lagi, tidak di perlukan lembaga itu ya, sorry, di DPR sudah dibubarkan Pak, sudah tidak ada lagi yang namanya BPK itu. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Yang berkembang daripada Pansus pertama Pak, kewenangan BAP itu. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya itu tidak ada lagi, tetapi begini Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita ekstrim, ya barangkali teman-teman yang sekarang ini implementatif berada di lembaga itu, kan nanti kemudian jadi ini Pak Muqowam kok saya di usir dari BAP kan tidak enak juga Pak. Enggak disinikan, apakah kemudian kita ektrim mau di sini atau kemudian tadi rekomendasirekomendasi yang kita sampaikan kemarin, rapat terakhir itu. Terima kasih Pak.


24

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Itupun sudah berkembang di luar lagi lain. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Menambahkan saja supaya redaksionalnya supaya tidak terlaku, seimbang begitu. Pertama, saya menambahkan laporan kinerja alat kelengkapan sesuai fungsi, harus ada, bukan membuat dulu, kalau kita balik ke yang lama, kita harus melewati ini laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) aporan kinerja sesuai fungsi masing-masing alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) paling sedikit memuat atau kemudian sesuai fungsi, wewenang dan tugas itu dimasukan ke Ayat (1) ya. Mungkin penjelasan di Ayat (2) itu, bisa dibuat misalnya paling sedikit memuat: a. Bagi komite atau yang b-nya bagi alat kelengkapan lainnya tapi ini harus ada dulu sesuai dengan fungsi wewenang dan tugas. Jadi tidak perlu sampai memuat peran fungsi dan wewenang, legislasi, dan anggaran. 2B, 2A. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya saya coba tangkap begini redaksionalnya, laporan kinerja sesuai fungsi, wewenang dan tugas masing-masing alat kelengkapan. Jadi tidak usah kita jabarkan fungsi anggaran, fungsi legislasi karena terjabar masing-masing di alat kelengkapan, alat kelengkapan memiliki fungsi anggaran, fungsi pengawasan, fungsi legislasi. Ada alat kelengkapan yang hanya memiliki fungsi, ini kan sudah begini prototipenya Pak Muqowam. Nah kita tidak punya waktu untuk me-review prototipe itu, yang lalu Pak Muqowam dan kita diskusikan itu sudah sampai keluar. Eh katanya urusan ini dipindahkan ke Komite inti, itu diskusi yang kami rekomendasikan nanti bukan untuk Pansus ini. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak Ketua, di dalam Pasal 44 kan juga disebutkan disini bahwa pedoman penyusunan laporan kinerja diatur lebih lanjut dalam pedoman DPD. Jadi saya pikir kalau nanti detailnya di situ begitu. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Itulah, jadi kalau saya Pak Muqowam ini cukup 1 ayat di situ. Pasal 42 Ayat (1) alat kelengkapan membuat laporan kinerja. Ayat (2) laporan kinerja dimaksud adalah sesuai fungsi, tugas dan wewenang sesuai wewenang, tugas dan fungsinya. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Otomatis harus sesuai dengan kewenangan dong Pak, apalagi sudah diatur nanti di dalam Pasal 44.


25

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Cukup sampai di situ karena kita kan mau mempertegas fungsi, tugas, kewenangannya, bagaimana? Jadi tidak perlu ada poin b, poin c, karena itu kendala. Ini Pak Muqowam terganggu dengan kata-kata “sudah” maupun “belum terselesaikan” masalah dan kendala padahal belum tentu bentuk pedoman penyusun kinerja nanti pakai kata kendala atau kalau mau praktis Bapak sekalian Pasal 42, alat kelengkapan membuat laporan kinerja pada setiap Tahun Sidang dan seterusnya, maka langsung Pasal 43 tidak usah pakai ayat, laporan kinerja yang dimaksud Pasal 42 menjadi bahan evaluasi, Ayat (3) langsung Pasal 44 pada waktu yang diatur lebih lanjut dengan pedoman. Itu sangat efektif itu menjadi 3 pasal, tapi satu-satu semua, tidak usah ada ayat-ayatnya ya, tegas semua itu tadi. Saya mau bilang begini Pak, ini kan kita sudah sepaham yang untuk laporan kinerja ya tinggal redaksionalnya yang masih bisa kita diskusikan biarkan Pak anu tenang-tenang nanti. Kita kembali dulu ke Pak Muqowam sudah terlanjur membedah tadi Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 yang mau disempurnakan, adakah memang yang mau kita sempurnakan di situ? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Saya minta yang Pasal 40 dari Pak Muqowam boleh? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi kita sepaham dulu Pak ya, kita serahkan kepada staf ahli, dirumuskan kalimat demi kalimat, penjabaran yang kita diskusikan tadi terakhirnya itu, redaksionalnya, bisa menjadi 3 pasal tidak ada ayat. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Pasal 44 tidak ada yang berubah? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya, baik kita kembali karena ada hubungan kinerja sekalipun kita akan diskusikan dulu ke kinerja mulai Pasal 38 ya. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Pak mau menanggapi Pak Muqowam yang mengenai tenaga kerja dan anggaran, itu harus disampaikan ke panitia urusan... PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya kita kembali ke situ, Pak Sofwat kita silakan. Sudah dihapus itu kan?


26

PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Baik, jadi begini, memang semua alat kelengkapan itu rencana kerja dan rencana anggaran dan yang mengatur menyinkronkan segala macam anggaran itu PURT. Jadi tidak bisa masing-masing komite itu seenaknya, itu harus dikoordinir oleh PURT makanya ada pemikiran bahwa PURT ini harus eks ofisium Pimpinan DPD. Pimpinan DPD itu harus merangkap juga Pimpinan PURT karena dia yang akan setiap alat kelengkapan harus melapor. Saya kira supaya kedudukannya berbeda dengan alat kelengkapan, kan kalau ini Pimpinan, jadi wajar saja kalau rencana kerja dan rencana anggaran sidang alat kelengkapan itu harus konsultasi dulu dengan PURT. Terima kasih. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Mungkin saya sedikit Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ibu Anna dulu Pak Andri, tadi sudah duluan. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Silakan duluan Pak Andri. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Oh, Pak Andri silakan. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Oke. Satu catatan, saya tadi baru diskusi juga dengan saudara saya, sebenarnya anggota PURT tidak mengatasnamakan wilayah, tapi mengatasnamakan alat kelengkapan itu yang pertama. Yang kedua saya tidak sepakat, tidak mewakili wilayah Pak, karena yang di sana bahas anggaran, anggaran komite, anggaran alat kelengkapan. Terus yang kedua saya tidak sependapat bahwa Anggota PURT, Pimpinan merangkap Pimpinan PURT. Akhirnya selama ini kan kesewenang-wenangan, menggunakan anggaran yang akhirnya tidak mampu dipakai dan hasil akhirnya itu apa? Utamakan ini, ini tidak boleh lagi, diubah itu, kita harus sepakat itu diubah. Jadi wewenang penuh Pimpinan PURT, Pimpinan bisa mengevaluasi PURT, Pimpinan lembaga sementara PURT-nya tidak boleh Pimpinan merangkap PURT. Akhirnya intervensi, semua kepentingannya Pimpinan lebih diutamakan, bayangkan anggaran, coba lihat itu, anggaran 3 orang dengan 100 sekian orang itu jauh. Kerjanya apa? Kan begitu, akhirnya hanya menghadiri, saya menghadiri, meresmikan, ke luar negeri, syukurlah kalau kita ikut Pimpinan ke luar negeri. Jadi ini harus dibatasi, supaya pimpinan juga tahu diri gitu, terima kasih.


27

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebentar-sebentar, sebelum ditanggapi, sebenarnya Pak Sofwat, justru yang dimaksud Pak Muqowam itu mau memperkuat PURT sehingga PURT-lah punya tugas pokok menyusun rencana anggaran semua alat kelengkapan. Komite-komite itu tidak menyusun anggaran, menyusun rencana kerja yang artinya ada program didalamnya. Program ini kemudian melalui pimpinan diteruskan kepada PURT. PURT yang membuatkan uang sehingga tidak perlu bersaing antar komite berapa anggaran komite I, II, III IV, PURT yang menentukan, jadi sesuai dengan, iya PURT menentukan sehingga tidak perlu sama antara komite ini dengan komite ini karena kita mau PURT ini makin kuat dalam hal penyusunan. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Saya ambil contoh, saya sering guyon dengan adik saya sama staf, kan ini sudah jelas sekarang ini, setiap komite sudah jelas apa anggarannya, sudah diatur, dia kan sudah punya time schedule sehingga dia tidak susah itu untuk urus keuangan, dia sudah tahu itu, oh dari triwulan ini sampai ini kerjanya. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, sebentar-sebentar Pak, karena itu tadi Pak Andri mengatakan... PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Dari triwulan 1 jangan numpuk ke triwulan 3. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya, oke. Justru itu Pak Andri tadi katakan keanggotaan PURT tapi sebenarnya belum sampai kesana yang dimaksud dengan Pak Muqowam itu berbeda dengan keanggotaan komite dengan keanggotaan yang lain, keanggotaan PURT, keanggotaan Panmus, keanggotaan BAP itu bukan kedekatan perwakilan daerah, wilayah, tapi justru pendekatan keanggotaan alkel. Jadi PURT itu anggotanya adalah dari komite-komite, dari alat kelengkapan yang lain, kirakira begitu Pak Benny. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Wilayah hampir sama sebenarnya Pak Ketua. Mungkin agak berbeda dengan pandangan Pak Sofwat atau Pak Sofwat salah paham sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pak Muqowam, Pak Muqowan justru menawarkan sebuah gagasan dimana PURT ini harus diperkuat eksistensi dan keberadaan berkaitanan dengan perjuangan anggaran. Yang kedua, saya sependapat dengan Pak Andri, bahwa tidak bisa sebetulnya dan tidak logis, jika siapa yang duduk di keanggotaan PURT itu mewakili dan mengatasnamakan provinsi.


28

Sudah jelas kita sadar diri kok lembaga ini tidak punya fungsi anggaran lalu kehadiran orang di PURT, ya untuk memperjuangkan anggaran untuk mana? Untuk daerah? Beda, kalau misalnya punya fungsi anggaran, kita akan berjuang mati-matian setiap provinsi untuk kepentingan pengalokasian anggaran untuk kepentingan daerah, misalnya. Ini kan ada kebutuhan internal sehingga benar, logis jika keanggataan PURT tidak lagi mewakili provinsi tapi mewakili alat kelengkapan, kenapa alat kelengkapan? Jadi bukan money follow function tapi money follow program. Alat kelengkapan adalah institusi yang menyiapkan dan menyodorkan program kemudian PURT adalah institusi yang mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan program yang disodorkan oleh alat kelengkapan, merupiahkan lah. Jadi terjadi di sana sinkronisasi antara alat kelengkapan yang memang memiliki program dan PURT yang menjadi kewenangan untuk penganggaran. Kalau lebih eloknya di compromised-lah, enggak disinkronisasi saja. Jadi PURT saya yakin akan lebih kuat, kenapa juga alat kelengkapan? Karena alat kelengkapan yang sangat memahami kebutuhan dari alat kelengkapan, bukan orang yang ada di provinsi lain. Ngapain saya datang menjadi anggota PURT, sementara yang saya perjuangkan bukan anggaran wilayah saya, untuk provinsi tapi anggaran untuk kepentingan alat kelengkapan. Demikian Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi Pasal 40 Pak iya, diskusi kita ada di Pasal 40 silakan Pak PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Saya koreksi sedikit yang saya sampaikan Pak Andre sama Pak Benny, kita ketahui bahwa Undang-Undang, Pak Benny, mengamanahkan Undang-Undang Dasar, mengamanahkan DPD itu juga memiliki kantor di daerah. Kalau terkait undang-undang kalau terkait kantor di daerah artinya musti perwakilan dari provinsi terkait. Kita harus ingat bahwa di undang-undang justru DPD itu harusnya berkantor di daerah, bersidang di Ibu kota negara, itu dasarnya kenapa PURT itu sehingga adalah orang-orang perwakilan staf daerah. Kalau kemudian pewakilan dari, ya fungsi utamanya yang di Undang-Undang bisa hilang, gitu, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Itu memperkaya pemahaman kita ya, tapi saya mau dulu mau kembali ke ini dulu, ke Pasal 40, 38 karena masalah sudah diperbaiki tadi kan, Pimpinan yang dimaksud adalah Pimpinan DPD sudah, itu sudah langsung otomatis. Kemudian Pasal 39 tidak ada masalah, Pasal 40, jadi fokus diskusi kita di Pasal 40 Pak. Nanti kita masuk ke situ sebenarnya ini terlalu cepat jauh kesana. Di Pasal 40 maknanya Pak Muqowam tadi adalah tidak semua alat kelengkapan menyusun anggaran, alat kelengkapan menyusun program. Iya menyusun program, yang sebenarnya termuat dalam rencana kerja, jadi setiap alat kelengkapan menyusun rencana kerja. Kedua, rencana kerja yang dimaksud, rencana kerja itu isinya program, rencana kerja itu disampaikan, nah ini yang mekanisme tadi, disampaikan kepada Pimpinan DPD untuk diteruskan yang berkait dengan anggaran ke PURT, yang terkait dengan penjadwalan kegiatan begitu, program pelaksanaan program kegiatan di Panitia Musyawarah. Jadi dia bagi RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

29

nanti, ini usulan program semua komite, semua alat kelengkapan serahkan kepada PURT begitu maksudnya Pak ya. PURT lihat intensitas kerja Komite I alokasinya sekian karena programnya sekian itu ada pedoman gitu yang saya maksudkan. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Pak Ketua mungkin tambahkan wawasan terkait dengan anggaran. Jadi begini Pak Ketua, kalau tadi yang saya dapat pahami dan sampaikan oleh rekan saya Pak Benny maupun Pak Muqowam karena ini terjadi kalau yang di PURT itu bukan dari alat kelengkapan maka terjadi seperti yang terjadi di PPUU contohnya atau alat kelengkapan lain yang tidak bisa ngambil di alat kelengkapan, kalau di Komite pasti ada di PURT Pak, tapi alat kelengkapan lain seperti PPUU, mungkin BAP terus apalagi yang dua komite itu kan termasuk pemilihan wilayah. Nah, tidak ada orang yang mewakili duduk di PURT, kenapa? Apa dampaknya? Seperti yang terjadi di periode ini, di PPUU contoh, 10 RUU yang harusnya harmonisasi yang Bu Fahira datang, itu kami sama sekali tidak ada anggaran dan itu gratis Bu, tidak ada alokasi. Nah itu, maaf, itu salah satu kenapa mungkin Pak Ketua dan Pak Benny tadi mengungkapkan permasalahan ini. Keduanya, juga sering sekali, kalau tidak ada orang komite tidak ada hadir di PURT, itu juga penganggarannya ini tidak sesuai dengan basis alokasi tadi, tidak berdasarkan budged money follow program, bagian dari program, kenyataannya itu terjadi juga. Jadi Ketua Komite I, ini ada orangnya, yang selalu menyampaikan, ini kok kenapa dirata-ratakan, ini beliau sering menyampaikan hal itu di kami. Nah ini mungkin wawasan untuk kita semua karena ini akan menyusun yang lebih baik. Bagaimana menjembatani antara keterwakilan daerah dengan keterwakilan alat kelengkapan yang ada di DPD, terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi itu intinya. Oleh karena itu Pak Haji Mirza, nanti di PURT ada model keanggotaannya sama dengan Panmus. Kira-kira gambarannya begitu. Jadi keanggotaan PURT adalah perwakilan alat kelengkapan kemudian kedua apabila tidak tercermin ada daerah, tidak tercermin dari keterwakilan alat kelengkapan maka daerah menempatkan anggotanya kepada PURT, sama kaya di Panmus. Di Panmus itu seluruh ketua-ketua Alkel, kalau dilihat oh ternyata ada provinsi Kalimantan yang tidak tercermin di situ karena tidak ada di Pimpinan maka ada ayat yang mengakomodir provinsi tersebut mengutus anggotanya menjadi Anggota Panmus. Dengan demikian terwakili pencerminan disana pembahasan, pendekatan fungsi bidang dan pendekatan daerah. Jadi saya pikir... PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tapi begini Pak, saya di Panmus, itu saya tidak pernah lapor kepada Pak Bambang, Ibu Denty dan Ibu Ayu. Saya mewakili komite, nggak ada kewajiban saya untuk melaporkan saya pada beliau bertiga, padahal kalau kemudian Kalimantan Selatan. Beliau di Panmus itu resmi mewakili Kalimantan Selatan sehingga ada kewajiban untuk menyampaikan kepada anggota yang lain, ini beda. Jadi karena itu jenis kelaminnya tidak jelas di Panmus ini. Jadi beliau, Pak Sofwat mewakili Kalimantan Selatan yang harus menyampaikan ini karena mewakili kalau saya diasumsikan Jawa Tengah, saya tidak berhak, tidak berhak, jadi karena itu, menurut saya Pak Ajiep pikiran Bapak sangat bagus, tahu begini hari ini kita akan kerja RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

30

di Jakarta masih, jadi kalau kita mendekonstruksi bahwa fungsi pusat dan daerah itu Pasal 22 D itu betul-betul firm maka di daerah itu wajib, wajib dan wajib, tidak ada lain. Tapi hari ini kita 89% masih di Jakarta kok karena kita memaknakannya belum, belum menurut saya sih, belum sesuai dengan Pasal 22 itu. Jadi karena itu begini Pak, kalau urusan Panmus dan PURT, urusan yang namanya PURT wajib menyertakan Pimpinan alat kelengkapan. Saya kebetulan anggota DPD dari Jawa Tengah yang di PURT-kan mestinya saya tidak wajib melapor pada komite karena saya dianggap Jawa Tengah. Ini kan badan saya bingungi ini dalam hal PURT, kebetulan saya PURT Komite I, Ketua Komite I tapi kemudian masuk ke Panmus karena saya Komite I saya tidak wajib melapor ke Jawa Tengah. Jadi bikin bingung posisi saya ini, jadi ini jenis kelamin saya tolong dibenarkanlah, apa kaya bu Ibu Eni atau Pak Benny begitu? PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Pak Ketua mungkin saya bisa menambahkan, supaya semakin apa ini, semakin tambah wawasan. Jadi justru Panmus ataupun PURT kalau terjadi seperti ini dan memang saya sangat setuju antara pelaksanaan wilayah dan alat kelengkapan, ditegaskan saja di Tatib Pak bahwa karena Pimpinan alat kelengkapan yang di Panmus itu juga kita yang dari kewilayahan wajib melaporkan Pak nanti, wajib melaporkan kepada nanti, wajib melaporkan kepada rekan-rekan diwilayahnya. Nah ini, hal ini Pak yang sering tidak pernah terjadi, jadi kita ini kalau tidak ada kewajiban di Tatib, diatur di Tatib ini tidak semua paham. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Iya Pak Aji Mirza silakan. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Saya masih agak apa ya, saya agak rancu itu Pak, kalau memang PURT itu perwakilannya, apalagi pimpinan-pimpinan alat kelengkapan karena apa, karena nanti ada pemilihan Pimpinan PURT yang kita sepakati bahwa ketua DPD hanya ex officio misalnya atau tidak sama sekali jadi Pimpinan PURT, Pimpinan PURT dari Anggota PURT sendiri. Bisa jadi double nanti Pimpinannya karena itu bukan Pansus atau Timja kalau misalnya Timja dalam Panmus ya bisa Pimpinannya dan pimpinan alat kelengkapan yang memang ada di Panmus tapi kalau PURT memang tidak bisa kecuali diberi persyaratan misalnya PURT terdiri dari perwakilan alat-alat kelengkapan yang bukan merupakan Pimpinan alat-alat kelengkapan itu kita, tapi menurut saya penting PURT setuju berisi dari perwakilanperwakilan provinsi karena kebijakan-kebijakan anggaran terkait anggota per person itu masih ada. Kita punya kewajiban setiap hasil PURT tolong sampaikan ke teman-teman provinsi masing-masing, kalau ada, buktinya apa? Setiap ada diskusi daerah terkait apa namanya anggaran dana apa namanya dana, dana jamuan, soalnya kan teman-teman nanya ke kita satu provinsi, itu saja yang kita perjuangkan. Saya jujur yang memperjuangkan dana jamuan itu saya awalnya, boleh dicek dana jamuan, dana uang sewa mobil untuk SPPD pribadi itu saya awalnya yang menyampaikan pertama kali itu PURT. Mungkin jadi gambaran bahwa peranan provinisi itu tetap harus ada, itu menurut saya tetap harus.


31

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Sofwat silakan. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Saya sependapat dengan Pak Mirza kalau Pimpinan alat kelengkapan, Pimpinan alat kelengakapan itu membuat rencana kerja setahun sekali. Jadi kalau begitu PURT nanti rapatnya setahun sekali saja, tidak, ya ekstrimnya begitu, tapi kalau PURT bukan hanya melayani alat-alat kelengkapan, kalau alat kelengkapan itu kan buat rencananya setahun tapi kalau peranggota, reses, kemudian sosialisasi, penguatan DPD, saya kira tetap saja anggotanya seperti sekarang karena jangan sampai antara PURT dengan Panmus anggotanya sama. Kalau anggotanya sama ya sudah, Panmus garis miring PURT. Jadinya, jadi saya kira tetap saja PURT. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik silakan Pak Andre. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Baik terima kasih Pak Ketua. Jadi begini, kenapa pandangan kita tadi Anggota PURT itu dari alat kelengkapan, jadi bukan pimpinan, alat kelengkapan, bukan pimpinan, dari alat kelengkapan yang memperjuangkan. Jangan kita bolak-balikkan bahwa kita nanti karena wakil provinsi kita harus laporkan, itu tanggung jawab kita. Yang jelas kan begini, ini contoh misalnya Komite IV wajib sudah dialokasikan dari sekarang, misalnya 1,2 triiyun anggaran DPD dibagi, posisinya kan sudah jelas. Peranggota, per-ini itu semua sudah ada kegiatannya. Nah yang terjadi selama ini kan ada ketidakterbukaan juga dari PURT. Ini kita harus jujur ini, jangan sembunyi-sembunyi, sebentar ke Singapura, sebentar ke Bali, sebentar ke sini. Modus ini yang kita tidak suka ini, ini yang harus jujur terbuka. Terus yang kedua, PURT tidak mampu melobi anggaran ke DPR RI. Ya harus kita buka. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tidak usah jauh, saya sudah tawarkan tadi alternatif, anggota PURT.... PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Sebentar dulu, Pak Ketua, sebentar. Saya belum selesai. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Oh saya kira Bapak....


32

PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Belumlah. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Tetapi jangan terlalu jauh. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Bukan terlalu jauh, supaya mengerti itu maksudnya. Bukan soal masalah kita masalah nilai itu. Itu memang tanggung jawab PURT untuk buka itu. Misalnya, PURT punya anggarannya sekian berapa kan harus ada rasional. Terus di Komite I juga begitu, untuk PPUU berapa, untuk ini, kan kita harus nasional. Bagaimana bekerja tanpa rapi ini kan buyar negeri ini terus yang enak-enak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Andre, mohon maaf saya tidak potong. Sebenarnya itu lebih terbuka, tetapi saya hadir di PURT bukan mewakili itu tadi saya datang ke sana diundang sebagai pimpinan komite, bukan hanya rapat gabungan. Menurut saya terbuka itu PURT, hanya anggota PURT dari daerah kita yang tidak menjelaskan kepada masing-masing wilayahnya karena memang tidak ada kewajiban menjelaskan. Karena itu, saya dukung begini, coba-coba rumusannya tadi. Anggota PURT merupakan perwakilan dari alat kelengkapan ditambah dengan anggota dari daerah yang belum tercermin dari unsur itu. Sehingga.... PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Saya belum selesai sedikit, Pak Ketua. Contoh misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sofwat, nanti PURT sudah masuk di Panmus, Panmus-PURT. Tidak begitu, kan kita ada rasa adil begitu, harus ada rasa adil. Kalau sudah di komite apa, orang ini duduk di sini, jangan mau semua lagi di sini, di situ, akhirnya susah kita mau ngomong. Sidang pokok lupa, hanya urus jalan-jalan, tidak begitu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, terakhir sampai ini, bukan terakhir, nanti ini kita diskusi habi-habis soal anggaran, padahal bukan juga kita yang kelola anggaran. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi begini, sebagai bandingan, sejarahnya ini anggaran Komite I paling besar, sejarahnya begitu. Tetapi kemudian, ini sekali lagi di sini Pak Aji tahu persis saya ngomel di PURT itu. Ini gara-gara kalian Komite II semuanya Komite II itu menyamakan dengan Komite I. Betul, Pak Aji? Saya ngomong itu di PURT. Inilah kemudian muncul PKI di PURT RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

33

itu, kenapa? Semua rata. Nah gila namanya. Jadi kalau kita bicara mengenai RKP ya dengan RAB ini tidak ketemu di DPD ini. Jadi RKP ini dianggap sama ini, kenapa? Karena, bukan money follow function. Function follow money di DPD ini. Jadi, faktanya seperti itu, itu yang bikin rusak kita semua. Jadi saya lihat sepuluh tahun terakhir itu. Komite I karena fungsinya seperti itu, ya wajar kalau dia banyak duitnya. Tetapi kemudian, karena Habib-nya itu di Komite II, Nawardi di Komite II, kalian itu perampok, saya bilang begitu di PURT. Saya ke sana di PURT itu. Ya akhirnya kemudian saya ledek bertiga itu, satu Padang, satu Arab, satu Cina, aku bilang. Jadi karena itu, ini menurut saya Pak, di Tatib 2016 , ini Pak Andre, bahwa Pimpinan PURT adalah Ketua DPD. Tidak, makanya yang ada di sini ini. Nah kalau kemudian saya berkaitan dengan PURT harus bisa mem-pressure Menteri Keuangan, tidak akan bisa Pak. Tidak, tidak itu tidak akan bisa karena lembaga, lembaga di dalam, dia tidak berhak keluar. Jadi namanya urusan rumah tangga, jadi karena itu mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau di sebelah itu di DPR itu, Ketua PURT itu Ketua DPR. Ya tetapi, ya tadi bahwa jangan lihat bahwa pengalaman-pengalaman yang ada, tetapi bahwa secara teorinya seperti itu. Sehingga apa, ketika memanggil atau berkomunikasi, berkolaborasi sekalipun dengan Menteri Keuangan, itu adalah Pimpinan DPR, hei tolong dong. Karena itu, kemudian kekuatan kemarin kenapa tidak dikurangkan anggaran DPR, salah satunya karena itu menurut saya. Nah kemudian, ketua yang di situ adalah ketua harian atau wakil ketua harian. Jadi, ini saya tidak dalam rangka like-dislike, tidak. Tetapi, bahwa untuk memberikan penguatan kepada PURT. Jadi karena itu kemudian, jikalau kemudian bahwa program itu tidak kepada PURT alamatnya, tetapi kepada Pimpinan DPD itu, begitu loh Pak. Terima kasih, Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi saya ulang sekali lagi Pak, sebenarnya fokusnya kita di Pasal 40, tetapi ini malah jauh ke keanggotaan PURT. Pasal 40 itu yang kita mau sepakat bahwa alat kelengkapan DPD itu menyusun rencana kerja dan menyusun rencana kerja. Itu sebenarnya yang kita mau, jadi bukan rencana anggaran. Logikanya begini juga, coba kalau setiap komite atau alat kelengkapan ini hancur-hancur kita hanya bicara membahas anggaran ini untuk anggaran kita, padahal siapa yang kelola anggaran itu. Anggaran di masing-masing alat kelengkapan yang dikelola oleh kita itu hanya 30%, 60%-nya dikelola oleh sekretariat. Ada ATK-nya, makan-minum, dan segala macam itu kan tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi, untuk apa juga kita yang mau terlibat menyusun rencana, lama-lama nanti kita yang menyusun pertanggungjawaban. Harusnya kan kalau kita menyusun rencana anggaran, kita juga yang menyusun pertanggungjawabannya, harus berujung di situ. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Sekretariat misalnya kayak begini, sekretariat pansus, ya mereka yang urus. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya makanya di sini tidak boleh, bukannya tidak boleh, tidak pas kalau alat kelengkapan DPD menyusun rencana anggaran karena kalau alat kelengkapan berarti anggota.


34

PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Itu diubah, menyusun kegiatan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya, alat kelengkapan DPD menyusun rencana kerja. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak Ketua, boleh sedikit? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Setiap tahun sidang ya. Silakan, Bu Anna. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Mungkin menambahkan Pasal 40, kalau alat kelengkapan menyusun program, dan anggaran ditentukan oleh PURT, mungkin bisa terjadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Muqowam tadi, programnya banyak sekali. Kami dari Komite II, SDA dan sumber daya ekonomi lainnya itu, juga kemitraan dengan 15 kementerian, dan RDP sering sekali, begitu ada masalah langsung membentuk tim, langsung turun, dan sebagainya sehingga bisa saja anggaran kita membengkak karena sesuai dengan program kita. Tetapi, kita ketahui bersama bahwa terakhir kita sudah di-cut atau bukan di-cut, dijatahkan masing-masing alkel mempunyai sekian, sekian, sekian, dan dari situlah kita bergerak menggunakan uang itu. Nah apakah hanya program saja yang kita usulkan, kemudian ditentukan oleh PURT? Dan, kalau masing-masing alkel mempunyai anggaran yang besar, apakah PURT juga mempunyai kewenangan membatasi program itu? Nah ini mungkin pertanyaan saya demikian. Jadi selama ini kan uangnya sudah dijatah masing-masing alkel itu. Nah mungkin satu lagi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Andre. PURT saya tahun-tahun periode-periode yang kemarin tidak pernah melihat PURT melakukan kunjungan kerja sampai ke luar negeri dan ke mana-mana begitu tidak pernah karena basic untuk kita melakukan satu kunjungan kerja, apalagi SR itu adalah RUU. Dan, PURT itu anggarannya itu tidak sebesar, mirip dengan atau mendekati alkel yang lain atau komite. Jadi saya piker, PURT sekarang memang agak aneh. Mohon maaf teman-teman di PURT walaupun itu teman saya semua, Komite II, saya senang sekali kalau Komite II punya banyak juga, tetapi ini kita harus pahami bersama bahwa memang periode ini dalam dua tahun saya melihat, sangat besar sekali PURT mempunyai kewenangan dan dia bisa ke mana saja ya, rapat sampai ke mana-mana selama ini yang kita tidak pernah lakukan begitu. Jadi, mungkin kita ini kita koreksi untuk evaluasi bersama. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bu Anna, jawabannya tadi itu adalah memang semua komite menyusun program, semua alat kelengkapan menyusun program sesuai fungsi, wewenang, tugasnya, kemudian RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

35

oleh pimpinan, Ayat (2), Pimpinan DPD meneruskan usulan program itu kepada Panitia Musyawarah untuk penjadwalan dalam satu masa sidang dan tahun sidang, meneruskan kepada PURT untuk untuk penyusunan anggarannya, pengalokasian anggaran. Nah di mana bendung terjadinya filter tadi? A anggota PURT adalah perwakilan alat kelengkapan dan agar terwadahi daerah-daerah, maka yang daerah tidak tercermin dalam alat kelengkapan tadi diwakili oleh seorang dari daerah yang disepakati daerah tersebut. Saya kira begitu, jadi itu terjawab. Sehingga, sebentar Pak Sofwat tolong dicermati saja dulu, sehingga ketika pembahasan di PURT saya atau ditugaskan Komite IV, si C ditugaskan komite ini, samalah sekarang di pansus, tentu Pak Aji Mirza wajib mempertahankan pandangan PURT karena ditugaskan oleh PURT ke sini, Pak Benny mempertahankan PPUU, bukan pandangan pribadi-pribadi ini kita bawa di pansus sekarang. Kira-kira begitu alurnya Pak Aji Mirza itu, jadi memang keanggotaan PURT kemudian kita akan masuk nanti ke sana menyempurnakan demi penguatannya PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Oke, kalau saya dari BKSP, saya belum ngomong. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Belum. Iya makanya nanti atas nama BKSP. Pak Sofwat, silakan. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Alat-alat kelengkapan ini saya kira melaksanakan fungsi-fungsi manajemen walaupun bagaimana juga rencana itu ada rencana kegiatan dan ada rencana anggaran. Kita membuat rencana anggaran saja ada kekecewaan dan tidak merasa puas, apalagi kalau tidak ada rencana. Sejelek-jeleknya rencana, lebih jelek lagi kalau tidak ada rencana. Jadi yang namanya kita fungsi manajemen, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada ... (kurang jelas, red.), sampai budgeting, sampai evaluasi. Nah sekarang fungsi budgeting-nya kok dihilangkan. Tulisannya budgeting. Walaupun bagaimana saya tetap supaya masing-masing alat kelengkapan membuat perencanaan supaya PURT tidak lebih arogan seenaknya saja. Nah sekarang kalau kita dikasih oleh PURT sekian, kita bagaimana mau menawar kalau kita tidak mengajukan sama sekali. Saya kira begitu. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sebentar, Pak. Ada jalan keluarnya lagi itu. Saya hanya berpikir begini, kenapa mesti alat kelengkapan anggota dewan yang punya kerjaan teknis administrasi? Itu pekerjaan sekretariat jenderal. Jadi sebenarnya nanti sekretariat jenderal tugasnya itulah menyusun rencana kerjaran anggaran yang merupakan akumulasi dari usulan-usulan ini. Jadi rencana anggaran itu sebenarnya disusun konsepnya rancangannya oleh sekretariat jenderal, Pak, bukan memang oleh anggota dewan. Anggota dewan difasilitasi administrasi dan keuangan oleh sekretariat. Kenapa kita buatkan tugas dari kita di sini? Masa kita yang mau berdebat soal berapa alokasi perjalanan dinas di komite masing-masing, di alat kelengkapan masingmasing, dan ini akhirnya juga kita tidak mampu praktikkan begitu, apalagi kalau bicara RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

36

penyusunan anggaran sekarang ini yang pendekatan kinerja, ini repot menyusunnya pembuat RKA. Jadi, sebelumnya lanjut saya mau menginformasikan kita berakhir pukul 11 ya. Sebenarnya jadwal kita itu pukul 10, tetapi karena agak tertunda tadi, maka saya sengaja tidak mau menyebut itu. Tetapi, karena ini saya terus terang saya agak cukup dan di antara kita cukup jelas saya kira ya. Panmus itu mulai dari jam 14.30 rapat sampai jam 19.00 malam. Jadi jam 11 kita berakhir 15 lagi menit. Jadi, ini kembali ke Pasal 40. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMY ISMY (NTB) Pak Ketua, sedikit Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya silakan, Pak. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMY ISMY (NTB) Karena ini hangat sekali pembicaraan tentang PURT ini, saya kira kita sepakati dulu Pak. Dan, saya setuju dengan pola rekruitmen pada Panmus, tetapi ada bedanya. Kalau di Panmus kan ketua-ketua, nah kalau di sini adalah unsur alkel, kan begitu. Nah kemudian, yang tidak terwakili dari provinsi seperti tadi Pak, itu bagus. Nah kemudian, tetapi ini kita tetapkan Pak. Kemudian yang kedua seperti tadi Ibu Eni sampaikan itu memang harus itu, Pak. Jadi kita dudukkan perwakilan kita walaupun dia mewakili juga alat kelengkapan, tetapi dia juga ada berkewajiban untuk menyampaikan informasi juga kepada provinsi yang diwakilinya, Pak, supaya tidak mis apa namanya ini, informasi begitu Pak. Karena terus terang saja seperti kami umpamanya perwakilan yang ada di PURT, tiba-tiba jalan ke mana-ke mana begitu, tetapi kemudian kita tidak tahu apa yang di. Ya kemudian yang lebih parah lagi, kelahi Pak. Jadi kami rapat berempat di kantor perwakilan itu kelahi antara teman yang duduk di PURT dengan yang dari kita yang tidak di PURT. Jadi, yang dianukan adalah ini Pak, ada renov kantor, macam-macam, ini siapa yang tangani ini, proyek ini. Itu karena kita tidak ada informasi dari perwakilan kita. Maka, tatib kali ini kita mohon untuk mencantumkan kewajiban siapa pun yang duduk di situ untuk menginformasikan kepada kita. Terima kasih, Pak PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Terima kasih, Pak Lalu. Pak Aji Mirza. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Saya sebenarnya mengapresiasi tadi apa yang disampaikan bahwa okelah perwakilan dari setiap alat kelengkapan, tetapi memang ... (kurang jelas, red.) harus dibuat secara ... (kurang jelas, red.) karena begini, jangan sampai kalau dibilang alat kelengkapan kan biasanya ada proses terpantau begitu. Kalau ada satu provinsi yang sudah menjadi anggotanya menjadi pimpinan alat kelengkapan tertentu, maka di alat kelengkapan yang lain RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

37

usahakan dari provinsi yang berbeda untuk wilayah sama. Ya sama harus begitu, artinya nanti dari setiap alat kelengkapan selain memilih pimpinan alat kelengkapan, juga memilih satu orang wakil. Tetapi, harus berbeda provinsinya dari setiap yang ada atau nanti jumlah anggota PURT tidak menggelembung. Toh ... (kurang jelas, red.) menurut saya. Kemudian…. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Anggota, maaf anggota PURT sekarang berapa? PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) 33 sesuai dengan provinsi. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sesuai provinsi kan. Oke. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Agar tidak menggelembung. Kemudian, saya agak heran dengan apa ya keterkinianketerkinian begitu. Yang ini jalan, tidak pernah itu yang dari anggota lain mempertanyakan kok BKSP banyak banget jalan-jalan ke luar negerinya, kenapa kok orang yang di BKSP tidak mau berganti-ganti, termasuk yang di PPUU. Kalau memang kita ingin semua sama rasa, sama ini ya harus ditetapkan untuk, kecuali komite ya, untuk PPUU dan BKSP setiap tahun harus berganti kalau misalnya PURT tidak boleh jalan. Tidak, PURT itu tidak ada SR, kita sebutnya itu SPA, Studi... (kurang jelas, red.) Anggaran. Tetapi, intinya ini bagaimana setiap anggota itu, lihat di DPR RI itu, di DPR itu setiap Anggota DPR selain jatah di komisinya, mereka punya satu jatah SR peranggota, mereka boleh membawa stafnya. Anda mau bicara masalah sama rata, sama ini, ya saya lucu melihat satu orang misalnya tadi ada beberapa provinsi yang berantem dengan Anggota PURT, yang ingin mengolah terkait kantor, tetapi dia sendiri sudah banyak kerjaan di PPUU. Heran. Jadi artinya begini, ya janganlah. Kita semuanya punya kewajiban di masing-masing ini. Jadi, kalaupun harus membahas tentang detail, ya kita bahas detail juga di setiap alat kelengkapan, kalau mau. Tetapi, intinya saya sepakat. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bisa ndak saya tawarkan begini supaya ini. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Sebelum Pak Ketua ini, jadi begini, kalau di dalam tatib itu kan kita rotasi setiap tahun. Hanya yang tidak mau itu kan karena memang sudah merasa sering jalan di situ.


38

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sudahlah itu kembali ke dulu. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Loh tidak, bukan Ketua, ini yang membuat saya kan ditanya sama abang saya, katanya ribut-ribut ya sama ... (kurang jelas, red.)? Loh iya, karena dulu saya ... (kurang jelas, red.), loh tidak saya harus cerita ini. Bukan, kan saya ceritanya begini, dulu semua kan kita ini kan orang baru. Kau mau komite mana? Saya ke mana saja yang bisa, saya mau. Tetapi, saya bilang … (kurang jelas, red.), nanti setelah ini kita ganti setiap tahun. Giliran sudah mau diganti, tidak mau dengan alasan ... (kurang jelas, red.) belum ini. Loh saya ... (kurang jelas, red.). Nah sekarang ini kan salah tanggung jawab. Kita juga harus tahu bagi rasa dengan yang yang lain. Ada satu orang sampai tiga, kita hanya satu. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Ketua, mungkin saya tambah sedikit, Pak Andre. Pak Andre, kita periode-periode yang kemarin kalau satu orang sudah berangkat dari satu alat kelengkapan, alat kelengkapan lain dia tidak boleh berangkat begitu. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Pak Ketua, izin menambah satu informasi. Saya mendengar dari DPR bahwa fungsi, salah satu fungsi BKSP di DPR itu mengatur ke luar negerinya anggota itu. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Uangnya tidak ada, apa yang mau diatur. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bagaimana kalau rumusannya begini, tolong-tolong ini sudah waktu ini. Apalagi saya terganggu lagi dengan berita Republika ini ya. Tidak, ada sedikit kaitan dengan keluarga di Makassar. Bukan, bukan, ini gara-gara Ahok sebut Jenderal Yusuf di persidangan, akhirnya keluarga di sana rapat keluarga ini. Kira-kira menurut saya begini, anggota PURT adalah dari unsur alat kelengkapan, satu orang masing-masing dari alat kelengkapan, satu. Ayat (2), daerah yang tidak tercermin dari utusan alat kelengkapan diwakili menugaskan anggotanya untuk menjadi anggota PURT. Ini kalau dihitung-hitung kena juga 32 karena alat kelengkapan sekitar 15. Jadi kalau dari alat kelengkapan utusannya misalnya 15, ditambah dengan praktis tidak berarti ada kan 17 provinsi tidak ada. Otomatis itu di utusan provinsi yang lainnya. Saya kira ini lebih moderat ini. PEMBICARA: AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, S.T. (KALTIM) Bisa menjamin tidak, Ketua, bahwa dari alat kelengkapan berbeda itu mengirim utusan yang dari provinsi yang sama. RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

39

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Itu yang harus kita atur. Anggota PURT tidak boleh dari provinsi yang sama, kita tegaskan nanti di situ. Tetapi, ini sekarang lebih kuat karena kita sebut utusan dari alat kelengkapan. Menetapkan ya. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Pak Ketua, memang teorinya bahwa setiap provinsi itu bermusyawarah untuk perwakilan masing-masing alat kelengkapan. Itu sebetulnya berarti mereka pun harus melapor ke temannya yang tiga orang yang lain itu. Bahkan, hari Jumat itu adalah hari provinsi maksudnya rapat provinsi, bukan masing-masing berangkat ke provinsi. Itu salah tafsir. Itu pun tidak jalan, apalagi kalau dia harus lapor ke tiga, ke satu komite. Bagaimana kalau pas dia itu bolos-bolos terus? Soalnya anggota PURT itu banyak juga yang tidak hadir. Memang kata itu dicantumkan harus melaporkan kepada siapa yang mewakilkan. Tetapi kalau tidak ada sanksi, percuma, kecuali kalau tidak lapor dipecat misalnya, baru dia mau. Seperti misalnya, perwakilan provinsi yang tidak melapor ke teman-temannya yang bertiga itu dikeluarkan dari provinsi, barulah. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Akhirnya orang bilang, lembaga ini hanya tampung orang pensiun. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Sudah, sudah, sudah. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Lah iya kan begitu. Kan tidak berguna kita ini hasil akhirnya. Tangggung jawab itu moril, apa yang kita rasa dan tanggung jawab kan begitu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Bu Eni, Bu Eni terakhir ya. Pak Sofwat kan sudah ya. PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Terkait dengan tadi pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa kalau ada kewajiban untuk melaporkan kepada teman-teman, saya rasa Pak tidak ada kesulitan karena kita ada WA (Whats App, red.) grup provinsi. Saya hanya pakai WA, Pak, tetapi semua sampai begitu. Nah itu dimulai dari diri saya. Selama ini tidak pernah saya dapat dari alat kelengkapan lain, dan mulai dari saya di Panmus, saya infokan semuanya dan berjalan.


40

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Gus Ton dulu atau Ibu? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Saya dahulu kali tadi. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ibu Anna dulu. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak Ketua, mungkin menjawab apa yang disampaikan Bu Eni, apakah bisa juga kita atur di sini, bukan mendapatkan penjelasan dari teman, tetapi memang setiap alat kelengkapan memberikan keputusan rapat yang dibagi ke semua anggota begitu. Kalau tidak, mengharapkan teman kita untuk kita berkumpul itu susah untuk menyampaikan itu. Apalagi kalau dari PURT, dia tau nih uang tinggal sedikit, kita SPPD 12 kali, 10 kali. Mereka sudah habis 10 kali, kita baru 3 kali begitu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Oke, itu kan coba kita lihat tatib, yang mana tatib, yang mana kode etik. Sebenarnya ini masuk semua di kode etik tadi yang kita singgung, soal melapor, soal etika, itu kan masa mewakili ke sana, tidak melapor kalau ditugaskan. Itu etika itu, bukan mekanisme ya, tetapi sudahlah. Sebelum Pak Guston, lagi-lagi Ibu Fahira dulu. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (DKI JAKARTA) Ya ini setengah menitlah ya tentang istilahnya sharing tugas-tugas kita begitu kan. Memang kalau kita mengharapkan semua seperti Ibu Eni, luar biasa sekali ya dia mau membagi ke semua teman-temannya. Tetapi menurut saya, praktisnya kita ini kan masingmasing punya set. kabag ya, seperti kita di Komite III ini kan punya Pak Ilyas. Nah sebetulnya seandainya setiap komite atau setiap alkel, kabagnya meng-email ke setiap alkel, nanti setiap alkel yang menerima email dari masing-masing kabagnya bisa mendistribusikan kepada anggotanya. Menurut saya itu lebih mensignifikasi kerjaan, semoga ya mudahmudahan seperti itu. Jadi artinya, tanggung jawab kita tidak usah memikirkan bagaimana itu ada di kita, tetapi kita serahkan kepada, seperti itu. Sekarang kan Pak Wahid kabagnya, nanti Pak Wahid punya resume apa, Pak Wahid yang bagikan ke masing-masing alkel. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Saya kembali dahulu Pak, Pak Guston, ini yang ditanggapi Pak Guston. Anggota PURT terdiri atas unsur alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap serta satu anggota dari RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

41

setiap provinsi yang belum terwakili dari unsur alat kelengkapan DPD. Ayat (2), utusan unsur alkel, bukan pimpinan alat kelengkapan. Itu perlu dipertegas itu supaya jangan karena saya pimpinan itu, saya lagi yang mewakili, itu tadi yang dikatakan Pak Aji Mirza terlalu besar tanggung jawabnya, nanti di PURT terpilih lagi menjadi ketua harian. Pak Guston silakan. Kalau sudah kiai yang bicara itu biasa lain ceritanya. PEMBICARA: ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. (JAWA TIMUR) Baik terima kasih. Menurut saya, kalau boleh ditambahkan di situ bahwa setiap anggota PURT itu yang merepresentasikan provinsi itu berkewajiban menyampaikan kepada teman-temannya semua yang di provinsi tentang apa-apa hasil dari rapat PURT sehingga di sini ada transparan dan akuntabilitas. Memang kalau kita berbicara rasa keadilan dan keadilan itu berbeda. Kalau rasa keadilan itu ya sangat subjektif sekali, tetapi kalau keadilan itu objektif. Jadi, usulan saya adalah ditambahkan kewajiban menyampaikan hasil dari rapat-rapat PURT itu kepada rekan-rekan seprovinsi. Terus kemudian kalau boleh menambahkan sedikit lagi bahwa maksud yang disampaikan oleh Pak Muqowam tadi adalah biar pimpinan tadi dalam PURT itu ada kerjaan, mengurusi cash flow-nya DPD. Jadi, biar dia juga kontrol, ada saling kontrol, jadi biar kerjaannya tidak menerima tamu, kunker ke luar negeri begini, bla bla bla, jadi biar ada kerjaan juga begitu. Ya, kasih pimpinan kerjaan supaya melihat cash flow anggaran dari lembaga saya ini larinya ke mana saja itu barang. Jadi, biar tidak dikerja-kerjain sama setjen saja. Itu mungkin begitu. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, berarti tambah satu ayat lagi. Jadi sekali lagi, ayat pertama adalah anggota PURT terdiri atas unsur alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap serta satu anggota dari setiap provinsi yang belum terwakili. Sampai di situ saja. Kedua, utusan unsur alat kelengkapan bukan pimpinan alat kelengkapan. Ketiga, setiap anggota PURT menyampaikan laporan, berkewajiban menyampaikan laporan kepada unsur yang diwakilinya. PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Pak Ketua, itu kewajiban anggota bukan untuk di PURT saja, tetapi di semua alat kelengkapan. Dan di Pasal 13, di sini ada kewajiban anggota, dia memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya. Mungkin ada satu lagi ayat bahwa memberikan pertanggungjawaban melapor kepada yang mewakilkannya. Jadi kalau misalnya provinsi yang mewakilinya, ya pertanggungjawaban provinsi. Jadi, bukan hanya di PURT saja, jadi ditambah di pasal kewajiban anggota, ada di Pasal 13. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ya sebenarnya kan ini beda hak anggota dan hak sebagai kelengkapan. Karena itu, yang memang dipertegas harus disampaikan dalam kaitan tugasnya dalam alat kelengkapan adalah yang ditugaskan oleh alat kelengkapan itu. RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DPD RI DI SWISS BEL HOTEL MS II TS 2016-2017 (KAMIS, 15 DESEMBER 2016)

42

PEMBICARA: Drs. H. MOHAMMAD SOFWAT HADI, S.H. (KALSEL) Kalau ini muncul di PURT, berarti semua alat kelengkapan harus dimunculkan juga. Bahwa misalnya dia di komite, di BKSP, dia harus melaporkan kepada yang mewakilkannya. Ya berarti harus dicantumkan di kewajiban anggota saja. PEMBICARA: ADRIANUS GARU, S.E., M.Si. (NTT) Makanya sepakat saya sama Bang Aji tadi bahwa salah satu tugas PURT adalah mengatur orang-orang terhormat ini, tetapi selama ini sembunyi-sembunyi.... PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Ini dulu ayat ini tadi. Pak Djasarmen. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Kita membuat target ini sepanjang bisa kita jalankan dengan baik. Sementara, untuk laporan di PURT saja kepada provinsinya sangat sulit, apalagi kita bikin ini. Saya kira cukup yang sederhana sajalah yang bisa kita laksanakan kita buat. Jadi, kalau yang dikatakan oleh Pak Sofwat tadi itu, itu sangat sulit. PURT saja sudah sulit melaporkannya kepada provinsinya, apalagi semua, PPUU nanti lapor lagi kepada provinsinya dan sebagainya. Jadi, saya kira kita buat tatib ini sederhana dan bisa kita kerjakan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jangan membuat jerat sendiri. Itu pandangan Pak Djasarmen. Pak Muqowam, sebelum. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi begini, saya dari Jawa Tengah itu kan bukan mesti ... (kurang jelas, red.) Jawa Tengah saja, bicara soal keseluruhan kelembagaan dan nasional. Jadi, kewajiban saya itu adalah membuat kebijakan ikut serta dalam membuat kebijakan menegnai kerumahtanggaan DPD. Jangan kemudian Pak, menurut saya sih pikiran kita ini kadang-kadang kaku ya, hari ini misalnya di Panmus ramai sebegitu rupa. Jadi karena itu, kemudian kenapa Paripurna kembali lagi ke anu begitu loh, ke alat yang anu. Saya misalnya kebetulan di Komite I, kemudian saya kan tidak berpikir Komite I di ruangan ini kan, berpikir untuk keseluruhan kan. Nah sama dengan PURT, PURT itu menurut saya adalah begitu saya ditugaskan oleh Jawa Tengah untuk PURT, Pak Muqowam pikirlah kerumahtanggaan DPD, termasuk di dalamnya adalah yang disampaikan Pak Aji tadi itu, termasuk di dalamnya. Sebab begini, Pak, faktanya ini saya tidak tahu mungkin Sulsel dan DKI ini paling bagus sehingga jadi pimpinan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam empat orang ini .... (kurang jelas, red.) gaplek saya kira itu. Empat orang di masing-masing provinsi orang gaplek ini. Jadi, mati duluan kalau gaplek itu. Jadi, kalau bisa langkah kedua pun matikan kawan juga. Ini faktanya seperti itu.


43

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Pak Muqowam jadi begini, staf tolong disusun redaksinya untuk kita sepakati besok malam kalau bisa disepakati. Alat kelengkapan DPD menyusun program kerja. Ayat (2), program kerja disampaikan kepada Pimpinan DPD. Ayat (3), Pimpinan DPD meneruskan program kerja kepada PURT untuk penyusunan anggaran dan kepada Panitia Musyawarah untuk penjadwalan pelaksanaan. Begitu kira-kira ya tiga poin. Lalu berkait dengan keanggotaan PURT, satu, itu sudah ada di sana. Dan terakhir, tidak usah kita buat Anggota PURT membuat laporan kepada ini karena sama juga kalau kita menyusahkan diri sendiri ketika menjadi anggota PURT. Yang pasti itu diatur oleh sekretariat komite. Sesungguhnya dalam kode etik dan pedoman beracara sudah dipertegas di sana tentang hak-hak anggota, tugas-tugas kewajiban anggota secara etik. Cuma, kita tidak baca, apalagi melaksanakannya. Bahwa setiap tahun harusnya itu anggota di provinsi melakukan pergantian untuk saling, itu diatur dalam pedoman beracara itu ya. Dan, ini lebih daripada kepada Badan Kehormatan yang kurang menegur. Jadi, sebenarnya Pak Lalu itu orangnya terlalu bijak, ketuanya terlalu agresif di sisi lain, padahal tugas Badan Kehormatan mengingatkan anggota yang kurang aktif, menegur anggota yang kurang aktif, bahkan memproses anggota yang tidak aktif. Itu tugas Badan Kehormatan dan saya nanti akan dorong Badan Kehormatan seperti itu, cuma saya takut kalau saya yang pertama kena. Pukul 11.03, Bapak Ibu sekalian. Karena itu, yang kita bahas dan kesepahaman malam ini adalah tadi tentang kinerja, kemudian berkait dengan Pasal 40 juga masih ada hubungan dengan kinerja. Di sana masih ada catatannya Pak Muqowam yang masih perlu kita inikan adalah tugas pimpinan yang belum begitu tegas, tugas-tugas Pimpinan DPD atau mungkin nanti diperlihatkan sudah ada, hanya kita tidak lihat. Kemudian, ini yang berat ini adalah memposisikan alat kelengkapan yang sifatnya wajib dan sifatnya sunnah, yang sifatnya A atau B. Saya Pak Muqowam mungkin barangkali biar lebih butuh rekomendasi karena untuk mereposisi dan merestrukturisasi fungsi-fungsi kelembagaan kita ini agak berat juga saya kira. Tetapi, kita masih terbuka untuk mendiskusikan itu. Dari Pak Muqowam itu ada dua nanti akan menjadi pokok-pokok pikiran pansus. Bukan bahan itu, yang pertama adalah tentang restrukturisasi alat kelengkapan dan dengan saya tentang mekanisme DPD. Di bayangan saya itu DPD bekerja di daerah memang, bukan di kantor pusat, kita hanya rapat. Tetapi, itu untuk rekomendasi ke depan. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap apa yang kita sepahami tadi ini dan kemudian jadwal yang kita punya. Pagi tugasnya staf merampungkan, kemudian siang kita di Mahkamah Agung. Saya mohon dengan hormat kalau seandainya, sekali lagi saya ulang, Pak Muqowam saya tidak sempat capai waktu yang tepat dan kita sudah di sana, maka Pak Lalu dan Pak Guston memimpin konsultasi audiensi tersebut kepada Ketua MA. Pagi tidak ada, ada tim menyeleksikan lagi dulu karena masih ada juga memang yang harus dia serasikan, belum muncul seleksi. Dan kemudian, sore.... PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Berapa orang yang pergi ke MA? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Semuanya.


44

Untuk Pak Muqowam dan Pak Lalu, antisipasi kalau Pak Fatwa tidak sampai pulang misalnya, artinya kalau siapa tahu ada hambatan, maka saya, Pak Muqowam, Bu Fahira itu jam 9, paling lambat 09.30 barangkali itu sudah menuju ke DPD karena jam 11.00 kumpul di sana untuk menuju ke, jam 11.00 lewat menuju ke sekretariat MA, di sana salat Jumat. Dari sini untuk teman-teman yang tidak ikut ke istana tadi, dari sini berangkat jam sesudah salat Jumat, sesudah jam 1 itu berangkat bersama difasilitasi oleh sekretariat, bus, ke MA. Jadi supaya tidak ini, tidak berangkat sendiri-sendiri. Pak Wahid ya. PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Tetapi semua berangkat ke MA? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Semua, diharapkan semua. Keputusan terakhirnya itu begini, terbagi dua, konsultasi yang dilaksanakan besok itu dengan pimpinan dan ketua-ketua alat kelengkapan. Kemudian, silaturahmi nanti akan dilaksanakan di Istana Bogor sesudah masa reses. Waktu yang disiapkan untuk konsultasi besok hanya 1,5 jam oleh presiden. Saya kira, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah himpun masukan-masukan yang dilaporkan besok, sudah masuk semua di sana. Terima kasih banyak. Pak Lalu. PEMBICARA: Drs. H. LALU SUHAIMY ISMY (NTB) Sedikit untuk ke MA Pak, karena ini yang sangat berhajat itu kan kita, yang sudah memohon untuk kesediaan waktu dari MA. Oleh karena itu, pada senator ketepatan waktu sesuai dengan jadwal sangat dimohonkan kepada kita semua karena ... (kurang jelas, red.) sekali. Kemudian, terima kasih atas kepercayaan walaupun tadi saya sudah sampaikan bahwa saya besok mudah-mudahan bisa terkejar, Pak Habib ya. Dan, saya ke Medistra karena ada harus urus, tetapi untuk kumpul di sini, khusus untuk saya akan berusaha maksimal mengejarnya dari Medistra, Pak. Jadi artinya, untuk teman-teman di sini harus menepati jadwal yang sudah ditetapkan. Itu saja, Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, terima kasih imbauannya Pak Lalu, dan sekretariat akan menyiapkan itu, kemudian akan menghubungi anggota pansus. Bu Eni, ada tambahan? PEMBICARA: Dra. Ir. Hj. ENI SUMARNI, M.Kes. (JAWA BARAT) Pak Ketua, ini harus jelas orang-orangnya karena kebetulan kan saya mau minta izin kalau sore karena terlalu sore.


45

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Jadi pokoknya semua yang dari pansus yang bersedia dan kita sudah laporkan sebenarnya jumlahnya, daftar namanya itu kita sudah sampaikan semua. Tetapi, kalau ada yang berhalangan itu juga kita tidak bisa, tolong yang berhalangan itu dikonfirmasikan pada Pak Wahid. PEMBICARA: FAHIRA IDRIS, S.E., M.H. (DKI JAKARTA) Ya teman-teman ini kan sahabat kita Pak Lalu sedang sakit, jadi amri kita berdoa menurut agama masing-masing untuk kesehatan Pak Lalu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Dan, saya mau sempurnakan bahasanya Ibu Fahira. Pak Lalu tidak sakit, Pak Lalu insya Allah sehat. PEMBICARA: ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H. (JAWA TIMUR) Jadi, biar besok itu lebih fokus kita ke Mahkamah Agung, kami mohon daftar-daftar pertanyaan yang terkait dengan fokus masalah kita yang akan disampaikan ke Mahkamah Agung itu kita sudah punya catatan-catatan. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB DPD RI) Baik, Saudara. Pokok-pokok, tetapi di sana kan sifatnya audiensi konsultasi, jadi tidak, jangan terlalu kaku pertanyaannya. Ngobrol-ngobrollah. Saya tutup rapatnya dengan ucapan mohon maaf kalau ada yang kurang dari saya, dari kami pimpinan pansus dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah besok ke Mahkamah Agung, kemudian malam kita ketemu pukul 19.00, makan malam diawali dengan rapat pansus. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. KETOK 3X Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

RAPAT DITUTUP PUKUL 23.12 WIB


46

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT FINALISASI PANSUS TATIB DI SWISS-BEL HOTEL MASA SIDANG II TAHUN SIDANG

Recommend Documents