DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2016-2017 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5.

Hari Tanggal Waktu Tempat Pimpinan Rapat

: : : : :

6.

Sekretaris Rapat

:

7.

Acara

:

Brainstorming dengan tema telaah kesetjenan terkait dengan implementasi tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

8. 9.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

Jumat 19 Agustus 2016 09.30 WIB – selesai R. Rapat 1. Dr. H. Ajiep Padindang, S.E., M.M. (Ketua Pansus Tatib) 2. Drs. H. Akhmad Muqowam (Wakil Ketua Pansus Tatib) 3. Fahira Idris, S.E., M.H. (Wakil Ketua Pansus Tatib)

II. JALANNYA RAPAT: RAPAT DIBUKA PUKUL 09.30 WIB

PIMPINAN RAPAT: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan surat dari Setjen Nomor DN 850/390/VIII/2010 Tertanggal 18 Agustus 2016 perihal rapat pleno yang akan dilakukan pada hari Jumat, 19 Agustus 2016, pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai, tempat ruang rapat PPUU lantai 3 gedung B DPD RI, agenda brainstorming dengan tema telaah kesetjenan terkait dengan implementasi tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Mengingat pimpinan dan anggota juga belum lengkap, kemudian juga Pak Sesjen juga belum hadir, maka rapat saya buka sambil menunggu beliau-beliau hadir dan sampai dengan kuorum. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, rapat kami buka dan kami skors sampai beliau-beliau hadir. KETOK 3X RAPAT DISKORS PUKUL 09.32 WIB

SKORS DICABUT PUKUL 09.58 WIB

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Bismillahirrahmanirrahim, skorsing rapat sidang saya cabut. KETOK 1X Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, Jum'at pagi ini rapat pansus dengan setjen sebagai kegiatan kedua pansus ini dan saya mohon maaf karena teman-teman anggota pansus masih di jalan sebagian, memang ada menyampaikan tidak sempat hadir 2 atau 3 orang. Tadi sudah dibuka oleh Pak Muqowam pada tepat pukul 09.30 dan ternyata sampai sekarang ini kita berempat, dari 15 anggota pansus, 3 yang kemungkinan tidak bisa hadir. Dengan demikian sesungguhnya tidak kuorum, tetapi karena kita ini sifatnya mau menyerap informasi, mau mendengarkan berbagai komentar, tanggapan dari Bapak Sesjen beserta seluruh jajaran, oleh karena itu saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Sesjen beserta seluruh jajarannya. Juga dengan waktu yang sangat singkat saya pikir, kemarin sore pukul 16.00 WIB baru Bapak terima surat dari pansus ya karena kami sepakati siang untuk mengundang Bapak Sesjen beserta seluruh jajaran. Karena itu, mungkin memang rapat hari ini kita sebut juga sebagai brainstorming awal dan selaku pimpinan dan pansus ini berpikir begini, Pak Sesjen beserta seluruh jajaran, kita bicara ke dalam dulu. Kita bicara ke dalam terhadap bagaimana mengimplementasikan RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

1

tata tertib DPD yang tidak membawa dampak hokum, terutama bagi saya ya, terutama bagi saya itu adalah hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan, administrasi keuangan. Tentu kita sepaham dan sama sependapat, kita senang karena setjen mendapat WTP tiap tahun dari penilaian BPK. Tetapi, saya lagi-lagi tentu kita sepaham juga, WTP itu bukan jaminan pengelolaan keuangan bahwa tidak ada masalah, dan memang begitu UndangUndang BPK. Penilaian terhadap pengelolaan keuangan sebuah lembaga instansi pemerintah yang terkadang juga hanya parsial sistemnya dalam mengambil sampel pemeriksaan, sifatnya pemeriksaan administratif. Apa yang dilaporkan oleh lembaga itulah yang dinilai oleh BPK. Tetapi, kita bersyukur kerena DPD selama ini dengan pengendalian dan kerja seluruh Bapakbapak sekalian di sekretariat jenderal, terutama dua tahun terakhir ketika kami sudah ikut bergabung bersama Bapak sekalian, saya sangat bersyukur senang kita masih terus dengan predikat WTP tersebut. Dari segi administrasi keuangan, ada sebuah penguatan ya, ada sebuah pembenaran yang bisa kita lakukan bahwa kinerja pengelolaan keuangan kita dapat dipertanggungjawabkan, terlepas daripada hal-hal lain. Saya yakin juga Lakip-nya Pak Sesjen, Lakip-nya juga sudah cukup bagus ya, misalnya seperti itu dan kemarin disampaikan pada Rapat Paripurna. Pak Sesjen dan seluruh jajaran yang saya hormati, Bapak-Ibu Anggota Pansus, kami sebut dengan istilah brainstorming, terutama pansus ini ingin melakukan pendalaman terhadap berbagai hal yang berkembang selama masa pengesahan tatib baru dalam Paripurna hingga penandatanganan oleh Pimpinan DPD. Antara pengesahan dalam Rapat Paripurna sampai kepada penandatanganan Tatib, Pak Sesjen pernah mengeluarkan surat tanggal 18 April 2016. Surat ini bagi sebagian, terutama saya di poin I, II, III ini saya pikir yang menjadi tema kita hari ini. Tentu dengan waktu yang masih tersisa nanti terbuka kesempatan untuk memberikan masukan-masukan, tetapi saya sekali lagi ingin mengingatkan dari awal, Pak Sesjen dalam kapasitas memberikan masukan kepada pansus terkait dengan kewenangan fungsi kesekretariatan jenderal dalam memberikan fasilitas adaministrasi dan keuangan dewan. Saya kira itu substansinya. Bahwa substansi tugas fungsi wewenang kedewanan itu adalah kewenangan penuh pansus. Jadi, saya ingin garis bawahi lebih awal ini dan sekaligus menghilangkan atau nanti pada akhirnya teman-teman kami di pansus menghilangkan kesan adanya berbagai rumor yang beredar bahwa dengan tatib yang sekarang, kemungkinan pengelolaan keuangan kita bagaimana dan seterusnya. Kata kunci nanti dari sana, kita mau mendapat keyakinan bahwa dengan Tatib Nomor 1 Tahun 2016, adakah masalah hukum keuangan jika itu diterapkan terus? Itu kata kunci di akhirnya nanti yang kita harap dari Pak Sesjen. Kalaupun belum bisa pada hari ini secara tertulis, mungkin pada saatnya Bapak menyampaikan. Saya kira itu intinya. Dan, waktu saya persilakan Pak Sesjen yang memang dari awal sudah siap. Anggota pansus sudah siap juga semuanya saya kira. Selamat datang, Pak Benny dan Pak Djasarmen. Saya persilakan Pak Sesjen. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Bismillahirahmanirrahim. Selamat pagi. Salam sejahtera. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, Bapak Wakil Ketua Pimpinan Pansus, dan seluruh yang terhormat Anggota Pansus, terima kasih kesempatan yang disampaikan dan sebagaimana arahan Pak Ketua Pansus tadi, kami fokus pada hal teknis dukungan administratif keuangan terkait dengan tatib ini.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

2

Kami laporkan pada waktu proses penandatanganan tatib ini, sekretariat jenderal pernah dipanggil oleh BK dan ditanya juga hal yang sama. Pertanyaan pada waktu itu adalah sekarang ini administrasi keuangan itu sebelum 29 April dasarnya apa? Dasarnya adalah Tatib 1 Tahun 2014, itu sebelum 29 April. Dan, apakah ada masalah? Kami jawab di BK, tidak ada masalah karena seluruh petunjuk operasional dari keuangan masih berinduk kepada peraturan yang ada. Apabila nanti peraturan tatib yang baru ditandatangani, tentu akan berinduk kepada tatib yang berlaku. Nah, saat ini karena 1, 2016, tentu teman-teman keuangan menyiapkan dukungan-dukungan administratif supaya itu tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua, terkait dengan butir satu yang surat kami terdahulu yang tadi disinggung oleh Bapak Pimpinan, kami sudah diskusikan dengan teman-teman. Memang khusus terkait dengan hak keuangan pimpinan dan anggota alat kelengkapan, itu masih berjalan sesuai dengan yang berlaku selama ini. Akan ada masalah nanti kalau memang ditetapkan dengan retroaktif. Berarti retroaktif dalam pengertian mulai Oktober 2014. Sebagaimana kami analisis dan kami bandingkan yang pernah terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sampai hasil pemeriksaan BPK di mana berlaku mundur, ternyata mereka harus mengembalikan hak keuangan yang sudah diterima. Apabila nanti dan kami tidak berspekulasi karena dalam tatib yang sekarang belum ada aturan itu kapan berlakunya. Nah, seandainya berlaku nanti mulai Oktober 2014, maka ada beberapa alat kelengkapan yang terkena; PPUU, Komite IV, Komite III mungkin ada yang kena. Sebelum Ibu Fahira, ada pimpinan yang lain mungkin sebelum, atau ibu sejak awal ya? Yang jelas yang kami ingat, oh Pak Simaremare ya, nah Pak Abraham, nah itu akan terkena karena semua produk hukum administrasi keuangan dari pimpinan PPUU dan pimpinan Komite III dan pimpinan Komite IV, waktu itu Pak Cholid itu masih menginduk kepada kepemimpinan saat itu. Itu kalau itu nanti diberlakukan retroaktif. Tetapi, kalau tidak diberlakukan retroaktif tentu kami akan analisis dan tidak ada masalah. Justru yang masalah sekarang ini adalah kami berurusan dengan Kepala Biro Persidangan I terkait juga masalah keuangan karena keanggotaan alat kelengkapan dalam SK Nomor 1 Tahun 2015-2016 itu eksplisit terkait dengan masa sidang dan nama-namanya terkait pada tahun sidang sebagaimana SK ini. Nah, jadi keberlakuan SK ini yang nanti diturunkan oleh bagian keuangan itu berhenti pada tanggal 16 Agustus. Nah, sekarang PPK sedang bertanya, Pak Sesjen, kalau saya menandatangani sekarang tugas pimpinan alat kelengkapan yang SK-nya belum jelas mulai kapan lagi, ini akan bermasalah. Justru mohon ini menjadi PR kita bersama karena keputusan Panmus minggu lalu dan kemudian Paripurna kami belum sempat berpikir jernih implikasi ke keuangannya, tetapi kami sudah diingatkan oleh seorang PPK bahwa akan ada masalah. Jadi, ini justru yang di depan mata. Kalau yang terkait dengan keberlakuan, terkait dengan poin satu surat kami terdahulu itu, kami belum melihat masalah apa-apa karena belum ada di sini, belum ada keputusan politik apa pun di sini sehingga kami masih berlaku sebagaimana induknya yang ini, yang setiap tahun ini. Itu persoalannya yang sangat fundamental di depan mata kita hari ini. Namun, kami akan mencari solusi secepat mungkin dan itu kami juga konsultasi dengan BPK nanti. Ini juga akan terkait nanti kalau BPK akan menginduk kepada Pasal 41 Ayat (6) di mana susunan keanggotaan alat kelengakapan, kecuali pansus dan pengawas ditetapkan dalam Sidang Paripurna pada setiap permulaan tahun sidang. Ini sudah ada SK-nya, turunannya ini yang dulu saya katakan kepada BK bahwa induknya apa sebelum April itu. Induknya tetap 1, 2014, karena ada SK-nya, ada tatibnya, ada induk turunannya, nanti ada PO-nya keuangan. Sekarang ini begitu 1, 16, kami harus menginduk di sini, tetapi menginduk di sini setiap tahun akhir sidang, setiap permulaan tahun siding. Itu, Pak Ketua.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

3

Nah, terkait dengan butir persidangan yang 2 dan 3, saya kira saya minta kepala biro persidangan supaya lebih detail bagaimana menjelaskan dan nanti diisi oleh kepala Biro Persidangan II, eh I. Sekarang Pak Adam dulu. Silakan, Pak Adam. PEMBICARA: ADAM BACHTIAR, S.H, M.H. (KEPALA BIRO PERSIDANGAN II) Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Pimpinan Pansus dan Anggota Pansus Tata Tertib, Pak Sesjen dan rekan-rekan semua. Pertama sebagaimana disampaikan oleh Pak Sesjen, khusus di telaah Sesjen butir kedua adalah ini adalah khususnya terkait dengan kendala di implementasinya, Pak. Karena kan pada saat bersamaan itu baik pimpinan alkel, termasuk Pimpinan DPD, memberikan laporan kinerja di akhir tahun, pada waktu yang bersamaan di akhir tahun. Nah, itu kan harus diatur lebih lanjut misalnya urutan seperti apa. Sementara kan kalau pimpinan dulu misalnya, padahal sementara pimpinan itu kan nanti memimpin laporan pertanggungjawaban salah satu alat kelengkapan misalnya seperti itu. Nah, kalau pimpinan dulu menyampaikan laporan kinerjanya, kemudian ditolak, kan Pimpinan DPD bisa jatuh atau diganti. Setelah diganti kan berarti nanti yang memimpin laporan kinerja di komite misalnya, misalnya selama ini kan salah satu pimpinan memimpin laporan pertanggungjawaban pimpinan komite di komite, kalau pimpinan sudah jatuh karena telah menyelesaikan terdahulu, nanti siapa yang memimpin, itu kan belum diatur. Itu salah satunya. Kemudian juga, kalau misalnya alat kelengkapan dulu yang memberikan laporan kinerja, misalnya Komite I, BK, dan PPUU, nah sementara kan nanti bertiga ini kan menjadi ..... untuk memimpin Sidang Paripurna pada saat Pimpinan DPD memberikan laporan kinerja. Kalau misalnya salah satu atau kebetulan tiga-tiganya, baik BK, PPUU, maupun Komite I itu laporan kinerjanya ditolak kan juga bisa diganti atau jabatannya kan sudah tidak menjabat lagi. Nah, siapa yang akan memimpin pada saat Paripurna dalam hal Pimpinan DPD menyampaikan laporan kinerjanya. Itu yang memimpin belum diatur juga, padahal ini adalah kendala juga. Jadi, di samping kendala-kendala soal teknis waktu maupun ini, juga ada kendala substansi, Pak. Jadi, siapa yang akan memimpin, juga urutan-urutan itu tidak diatur, meskipun nanti juga sudah diatur harus ada aturan lebih lanjut sebagaimana telah kami sampaikan. Kemudian juga mungkin perlu dipikirkan juga masalah ukuran atau tolak ukur laporan seperti apa yang akan bisa ditolak, kemudian apa yang bisa diterima, kemudian apa yang bisa perubahan itu kan juga lebih susah kan. Sebagai implikasi bahwa di alat kelengkapan juga anggota DPD kan terdiri dari beberapa anggota yang 32 provinsi, nah ini kan kemudian juga. Mungkin lain halnya kalau Anggota DPD itu misalnya bisa terorganisasi dalam sebuah fraksi, kan kemungkinan bisa mempunyai peranan untuk menyatukan persepsi dari masing-masing itu. Jadi, nanti dikhawatirkan yang menjadi tolak ukur itu juga masih debatable. Itu dari poin kedua. Kemudian juga, di poin terkait dengan poin ketiga ini juga kalau ini semata-mata dari waktu. Jadi, sebagaimana di poin 1 ini terakhir, pimpinan dan pimpinan alkel pada sisa 6 bulan terakhir pada masa jabatan setengah tahun itu juga perlu dipikirkan karena sudah menyampaikan 2,5 tahun di dua kali, jadi ada sisa hanya 6 bulan. Nah, 6 bulan ini seperti apa, apakah juga perlu di, jadi antara itu tidak proporsional antara perbandingan masa jabatan dalam memberikan kinerjanya. Demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

4

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Ada tambahan Ibu? Baik, masih ada Pak Sesjen? Terima kasih atas berbagai tanggapan, komentar, Pak Sesjen. Bapak-Ibu sekalian, kita kembangkan dengan diskusi karena ini paling tidak menurut saya ada dua hal yang sangat menarik. Implementasi Tatib Nomor I Tahun 2016 hubungannya dengan pengelolaan keuangan dan administrasi. Administrasi dan keuangan. Jadi, ini kita diskusikan sebagai masukan. Mungkin ada tanggapan dari Bapak-bapak Anggota pansus, saya persilakan. Pak Muqowam selaku anggota. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Iya mohon maaf, jadi sekaligus penjelasan ... (kurang jelas, red.) di luar Pak Djasarmen. Satu tadi karena baru dua yang mulai, beliau memimpin, saya menjadi anggota. Dan, saya adalah pimpinan yang menjadi anggota, tadi saya bermaksud menjadi anggota, Pak, jadi bukan pimpinan. Ya baik, terima kasih. Saya ingin mendalami beberapa yang terkait dengan duania kesetjenan ini, Pak Sesjen. Jadi, pertama adalah sekretariat jenderal sebuah kementerian itu sang menteri itu adalah built in dengan setjen, menteri apa pun. Jadi, merupakan satu rumpun birokrasi. Sedangkan, di lembaga-lembaga yang politis dan juga lembaga-lembaga yang saya kira sekarang ini ada, misalnya KY, setjen itu ... (kurang jelas, red.) merupakan komisioner. MK, setjen itu adalah bukan anggota hakim konstitusi. DPR, Bu Win itu adalah bukan anggota DPR. Pak Darsono saya kira juga sama, kemudian juga Pak di MPR juga sama. Oleh karena itu, ini dari sini saja, Pak Sesjen, bahwa pada tataran birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah, kementerian, dan nonkementerian itu merupakan antara menteri dan setjen itu dua fungsi yang sama ya. Tetapi, bahwa di DPD atau di DPR atau di MPR, ada dua fungsi yang saya kira itu juga mesti berbeda. Di satu sisi adalah setjen, sekretariat jenderal itu adalah bukan politis, bukan dalam rangka menjadi anggota, bukan posisinya sebagai sama dengan anggota. Di sisi lain adalah beliau mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan fungsi ke-DPD-an. Ini yang menurut saya memang agak harus dicermati ketika politisasi di birokrasi itu bisa menjadi end line, Pak. Tetapi, politisasi di lembaga-lembaga politik yang dilakukan oleh setjen itu tidak bisa dilakukan begitu. Ini yang saya kira untuk membelah karakter daripada setjen di sebuah lembaga seperti DPD, kemudian karakter sebuah setjen yang ada kementerian ataupun lembaga pemerintahan nonkementerian. Ini yang maksud saya dari situ. Lalu atas dasar itu, Pak Sesjen, saya kira sudah barang pasti apa yang menjadi tugas Setjen DPD ini adalah sebagaimana tertuang di dalam MD3 dan juga dalam tata tertib, tidak bisa lari dari situ. Di dalam tata tertib fungsi kesetjenan sudah diatur sedemikian rupa ya, jadi sebagai alat pendukung yang tertuang di dalam pasal-pasal di dalam tata tertib yang sehingga dengan demikian dia harus end line dengan apa yang menjadi tugas pimpinan ya. Terkait dengan tugas pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian, tadi Pak Adam sudah menyampaikan. Pak Sesjen juga awalnya menyampaikan mengenai retroaktif itu. Itu saya kira kajian hukum tersendiri. Karena itu kemudian pada aras politik, itu menjadi kewenangan Anggota DPD, Pimpinan DPD. Pada aras birokrasi, dia tidak boleh membelah memaknakan dari apa yang menjadi urusan politik. Jadi, keputusan politik itu lebih tinggi daripada hukum ya, di mana pun itu apakah di MPR ataupun di DPD ataupun di DPR sama. Jadi, memang tugas dari sebuah birokrasi yang ada di Setjen DPD itu memang seperti itu. Ini memang agak pusing, Pak, lebih mudah Bapak jadi dirjen itu daripada Sesjen di DPD ini.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

5

Jadi, Ketua, retroaktif atau tidak, saya kira bukan menjadi porsi dari apa yang menjadi bagian dari ... (kurang jelas, red.) kesetjenan. Justru yang saya ingin tanyakan, Pak Sesjen, soal pelaksanaan fungsi Undang-Undang ASN ini, Pak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dan juga barangkali adalah sebelum pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Saya ingin anu, Pak Sesjen, saya ingin Bapak share kepada forum ini ya, kepada forum ini bagaimana sebaiknya proses pengangkatan-pengangkatan pejabat yang ada di setjen ini berkaitan dengan Nomor 5 Tahun 2014 dan juga sebelum No. 5 Tahun 2014. Ini pengalaman Bapak ini saya kira. Saya kira Pak Darsono ini orang yang luar biasa, sudah berada di eselon I itu saya kira sudah di atas 1 digit saya kira itu, sudah lebih dari 10 tahun. Pengalaman Bapak dulu bagaimana itu, pengalaman pribadi apakah pada kementerian, kemudian pada setjen, proses pengangkatan dulu bagaimana ini? Kalau dulu kan ada namanya TPA dan lainlain ini, barangkali Bapak punya pengalaman yang kemudian menjadi setjen itu seperti apa itu dulu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pengangkatan wakil sesjen misalnya ya, karena dari sini sebetulnya fragmented birokrasi itu terjadi. Jadi, lagi-lagi naturalisasi itu barangkali bisa dipertimbangkan, tetapi kalau pemain lokal lebih hebat kenapa tidak dipakai? Naturalisasi seperti Arcandra kan akhirnya repot juga kalau seperti itu kan. Jadi, termasuk saya ingin juga bagaimana Bapak menjelaskan mengenai pengangkatan Pak Wakil Sesjen terdahulu itu karena di dalam masih banyak orang yang kompeten seperti itu. Belum lagi-lagi nanti kirakira Pak Rahman akan menjadi wakil sesjen ini, kira-kira kan begitu ini. Jadi, alamat-alamat seperti ini, Pak, firasat-firasat seperti ini, ini yang saya katakan sebagai politisasi birokrasi. Jadi, draf posisi seperti itu saya kira penting agar tidak fragmentasi dalam birokrasi kesetjenan. Lah karena itu kemudian, berapa sih jumlah PNS yang ada di DPD ini? Yang dari luar itu berapa, yang asli di rumpun di Senayan, baik dari DPR, MPR, dan DPD ini berapa sebetulnya? Karena, ini salah satu yang hari ini Pak Benny sering mengklaim bahwa setjen jelek. Mohon maaf, Pak Benny, tidak semuanya jelek. Pak Sesjen barangkali juga tidak jelek, Pak Benny, karena ada teman-teman yang saya kira juga baik di situ. Jadi karena itu, fragmentasi itu terjadi seperti itu. Lalu, soal wewenang dan tugas, di dalam Tatib ini memang ada kata laporan pelaksanaan kinerja. Ini, Pak Sesjen, di dalam Pasal 53, ada di dalam Pasal 53 itu ada laporan kinerja. Padahal, perbedaan kata itu menjadi masalah ini kalau kemudian kita kaji secara hukum ini. Jadi karena itu, kalau kemudian kita lihat apa yang menjadi implikasi dari pelaksanaan tugas DPD tadi Pak Adam sampaikan, ya Pak Adam, ini kalau wewenang dan tugas pimpinan itu ada di Pasal 56, memimpin siding, itu insya Allah itu tidak ada konflik. Menyusun rencana kerja, tatib ini menjadi displace manakala kemudian lembaga politik itu kemudian menyusun rencana kerja yang tidak sesuai untuk menjadi tolak ukur kinerja kelembagaan DPD. Misalnya yang sebelah, sebelah itu di DPR itu dalam rangka fungsi pengawasan itu hanya judulnya saja fungsi pengawasan. Pelaksanaannya bebas itu semuanya. Kemudian, fungsi anggaran itu sudah ada namanya cycling itu, sudah ada sirkulasi yang otomatis. Nah kemudian, yang bisa menjadi nisbi adalah fungsi legislasi. Boleh kemudian sebelah itu menargetkan sekian puluh, tetapi yang tercapai sekian. Itu kinerja-kinerja politik. Kemudian, kita coba lihat memang kita sangat berkaitan dengan kewenangan, penyusunan rencana kerja pimpinan kayak apa ini? Pernah ada renstra, tetapi juga belum final. Kemudian, menjadi juru bicara, melaksanakan mengadakan konsultasi dengan presiden, mewakili DPD, melaksanakan keputusan DPD, kemudian menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD, kemudian menyampaikan laporan kinerja dalam Sidang Paripurna yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun sidang. Jadi, di dalam tatib sudah ada, kemudian kenapa menjadi despute di antara kita. Karena itu, tugas kita kemudian adalah bagaimana memaknakan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan kinerja sebagaimana tertera dalam Pasal 53 itu secara benar begitu. Jangan semua kemudian di RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

6

antara kita ini Anggota DPD kemudian terjadi politisasi karena pemahamannya yang memang disalahkan begitu. Kalau salah paham oke, tetapi kalau paham yang salah ini yang repot. Di DPD itu lebih nuasa paham salah, Pak, bukan salah paham. Jadi, sesuatu yang sudah definitif, kemudian dimaknakan sebagai sesuatu yang tidak definitive. Jadi, saya kira forum ini, Ketua, memaknakan ini, Pak Sesjen, coba cermati dengan baik pasal-pasal yang berkaitan dengan apa yang menjadi tolak ukur kerja daripada pimpinan. Kemudian soal kedudukan dan keuangan ya, tadi Bapak sampaikan. Sekali lagi bahwa soal 2,5 atau 5 tahun ya, kita, saya berharap di pansus sudah clear ya. Di tatib yang lama, tatib yang sebelum ini, ini ambivalen. Masa jabatan pimpinan dan sebagainya Pasal 7 Ayat (4), saya ingat persis itu, Pak, tidak definitif. Kalau definitif, maka okelah kalau kemudian kita lihat lembaga-lembaga negara, masa jabatan pimpinan, pimpinan, bukan Setya Novanto ini, lima tahun. Pimpinan kolektif, bukan dalam pengertian manusianya, Pimpinan DPR, Pimpinan DPD, ya soal pimpinan siapa itu bisa diganti. Jadi, ada tiga cara. Pertama bahwa sepanjang DPD ini ada di dalam Undang-Undang Dasar, maka wajib mengisi, kecuali kalau sudah dibubarkan. Lalu, yang kedua adalah untuk mengisi keanggotan harus ada proses pemilihan umum legislatif. Kita 2014 juga seperti itu. Lalu, di dalam aturan ke dalam kita kemudian mengatur bagaimana manajemen di dalam DPD ini. Jadi karena itu, Pak Sesjen dan Bapak-Ibu sekalian, saya kira memaknakan masa jabatan yang tadi Pak Sesjen menakut-nakuti dengan retroaktif, ya saya terima kasih. Tetapi, bahwa terima kasih sebagai pengetahuan yang saya khawatir kalau kemudian saya mencermati Pak Sesjen sedang khawatir kalau ada implikasi-implikasi misalnya keuangan misalnya ya. Jadi karena itu, soal yang berkaitan dengan masa jabatan itu berangkat dari tiga fatsun, tiga pemikiran tadi. Pimpinan, oke saya Ketua Komite I. Pimpinan Komite I, pimpinannya, bukan Muqowam, bukan Benny, bukan Fachrul, bukan. Masa jabatan pimpinan. Ini yang saya kira, Ketua, kita perlu meng-clear-kan lebih lanjut sehingga apa yang dikhawatirkan Pak Sesjen terhadap retroaktif ini kemudian itu seperti menakut-nakuti pelaksanaan daripada tata tertib yang baru ini begitu. Mulai kapan keanggotaan itu? 1 Oktober 2014, bukan kemudian setelah tatib ini baru. Kalau tatib ini baru dilaksanakan pada bulan ini, maka itu nanti kalau lima tahun yang menang itu ... (kurang jelas, red.) anggota jadi pimpinan lagi nanti itu. Jadi, Pak Sesjen, soal retroaktif dan implikasi terhadap kedudukan dan keuangan Anggota DPD, saya kira mohon ya saya minta respons dan juga saya kira apakah kemudian pemikiran apa yang saya sampaikan ini juga bisa diterima oleh Pak Sesjen. Jadi, terakhir, Pak Sesjen dan Bapak sekalian, saya kira apa yang menjadi kerisauan kita semua dalam hal fungsi-fungsi kesetjenan, saya ingin tanya Pak Sesjen, sebuah lembaga kesetjenan yang dikelola DPD ini seperti apa sih, Pak? Saya mendengar misalnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, saya mendengar peraturan dari Menteri Menpan Reformasi dan Birokrasi, ada enlargement, ada upaya pemekaran, ada upaya lebih membesarkan Sekretaris Jenderal. ini apa kemudian kalau dengan kewenangan yang ada hari ini, ini dua kemungkinan. Kewenangannya ada hari ini saja itu dengan setjen menurut saya sudah cukup. Belum lagi kalau kemudian nanti dilikuidasi di dalam amandemen UndangUndang Dasar. Ini yang menakutkan kita semua. Jadi, pada waktu sesuatu ada satu forum, Pak Jimly menyampaikan, bagi DPD ya sangat ketergantungan kepada DPR sangat tinggi sekali. Karena itu, perilaku politik, perilaku kelembagaan, perilaku kita Anggota DPD harus hati-hati ketika 560 apa pun secara kuantum itu adalah besar daripada 132 yang ada di DPD, walaupun kita sama sama Anggota MPR. Jadi, lembaga seperti apa, Pak Sesjen, yang Bapak kira-kira idealkan ketika kita mencoba untuk mengapresiasi tugas, fungsi DPD ini? Terima kasih, Ketua. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

7

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Baik, terima kasih, Pak Muqowam. Saya kira banyak sekali kita nanti diskusikan. Pak Benny? PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Terima kasih, Pimpinan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om swastiastu. Namo buddhaya. Yang sangat saya hormati Sesjen dan jajaran kesetjenan, Anggota Pansus yang terhormat. Banyak yang ingin saya tanyakan sebetulnya, Pak Ketua, sudah diborong semua oleh Pak Muqowam ini. Yang kedua, saya ingin menyikapi sedikit yang sampaikan oleh Pak Muqowam kaitan pandangan saya terhadap masalah kesetjenan. Ini perlu diklarifikasi. Yang jelek itu kan kalau setjen sudah bermain politik, itu maksud saya. Kalau kesetjenan sudah bertugas untuk melakukan inventarisasi anggota mana merah, mana hijau, mana kuning, itu yang maksud saya tidak benar itu kan. Dalam hal-hal lain, positiflah, kesetjenan sebagai supporting system sebetulnya. Yang kedua dalam beberapa diskusi dengan Pak Muqowam, beliau di DPR RI cukup lama empat periode, saya di DPR provinsi tiga periode, dalam diskusi itu berkembang hal-hal yang sangat kritis, kemudian wacana-wacana yang sifatnya komparasi begitu antara DPD dan DPR yang sama-sama sebagai lembaga politik. Misalnya, kesekjenan itu tidak boleh mengeluarkan surat yang sifatnya keluar. Kesetjenan itu hanya bisa mengirimkan surat yang sifatnya ke dalam. Pimpinan lembaga politik bisa mengeluarkan surat yang bersifat ke dalam dan bisa mengeluarkan surat yang bersifat keluar. Ini dalam diskusi saja ya dalam diskusi dengan Pak Muqowam salah satunya. Misalnya mengundang mitra kerja, tidak ada urusan setjen atau setwan kalau di DPR itu ya itu mengeluarkan surat untuk mengundang mitra kerja karena raker, rapat dengar pendapat, itu agenda politik dan yang mengundang itu adalah pimpinan lembaga, seperti itulah. Pak Ajiep juga mantan Anggota DPR samalah seperti itu. Ini diskusi-diskusi kritis sebetulnya menyikapi masalah kondisi lembaga DPD dan juga kesetjenan. Ini sebagai pengantar saja. Yang kedua, eh yang ketiga saya masuk ke materi. Kemarin saya sudah memberikan pandangan kepada pimpinan, rapat dengan kesetjenan hanya bersifat harmonisasi yang berkaitan dengan implementasi Tata Tertib Nomor 1 tahun 2016 yang sudah disahkan dalam Paripurna DPD RI. Kemarin saya sudah ingatkan juga agar kesetjenan tidak boleh masuk pada materi-materi yang berkaitan dengan pasal perpasal, kemudian menyampaikan pandangan-pandangan yang sifatnya pembanding. Tidak boleh, itu urusan Anggota DPD. Itu urusan dan wilayahnya politik pansus. Misalnya, Sesjen tadi menyampaikan teror, ini mohon maaf dalam istilah saya ini teror, pandangannya yang berkaitan dengan jika tatib ini diberlakukan secara retroaktif. Maka, yang akan muncul adalah masalah keuangan, tadi disebut seorang BPK. Pak Sesjen, tolong nanti disebutkan siapa, saya akan ketemu langsung dengan orang itu. Saya catat ini siapa orang BPK yang memberikan pandangan itu, kita harus uji pandangannya. Seolah-olah akan ada masalah keuangan. Mohon maaf, ini terror. Di DPR kita ingat, Pak Ajiep, dari 9 komisi menjadi 11 komisi tidak ada masalah berkaitan dengan implikasi anggaran. Ketjenan hanya supporting system saja, itu dibicarakan lintas lembaga, lintas kementerian, kemudian disepakati, disetujui, konsekuensi anggaran, RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

8

kemudian kesetjenan tinggal melaksanakan, tidak ada masalah. Dulu DPR RI 500 anggota, kemudian menjadi 560, tidak ada masalah tuh yang berkaitan konsekuensi anggaran. Kesetjenan tinggal melaksanakan saja, tidak perlu dia menanyakan kenapa ini Anggota DPR dari 500 kalau yang jadi naikkan menjadi 560? Kenapa sih ini dari 9 komisi, kemudian kami naikkan menjadi 11 komisi? Tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan itu, supporting system. Jadi, tolong jangan berikan kami teror politik seolah-olah jika Tata TNomor 1 Tahun 2016 ini diberlakukan secara retroaktif, kemudian akan berdampak pada masalah keuangan yang kemudian secara tersirat sebetulnya ini akan menyeret misalnya orang-orang atau Anggota DPD, itu masalah hukum. Kemudian, Biro Persidangan tadi, tolong diganti deh kalimat atau kata yang digunakan tadi. Jika LPJ pimpinan ditolak, siapa yang pimpin, ini sudah masuk materi. Jangan tanya itu dong, ini kan pandangan pembanding ini. Karena pimpinan juga akan memimpin rapat alkel, ini pandangan pembanding. Ini sama persis ketika Pimpinan DPD sebelumnya kebablasan, kemudian meminta pandangan kesetjenan tentang materi-materi pansus. Setjennya tidak salah, cuma terpaksa saja kan karena pimpinan yang minta, dikirimi surat, akhirnya melakukan tindakan yang salah. Biro Persidangan jangan memberikan pandangan-pandangan pembanding terhadap putusan yang sudah diambil oleh Pansus Tatib yang tatibnya juga sudah diundangkan ya, No. 1 Tahun 2016. Pertanyaan-pertanyaan itu diganti dengan harapan dan permintaan. Misalnya, jika LPJ pimpinan ditolak, kemudian triumvirat yang mengganti, siapa yang akan menggantikan posisi pimpinan dalam rapat-rapat pemilihan alkel atau LPJ alkel tolonglah pansus segera menyiapkan peraturan-peraturan pendukungnya dan sebagainya atau pasal-pasal pendukungnya dan sebagainya. Itu saja kalimat yang digunakan oleh kesetjenan sebetulnya. Jangan memberikan pikiran-pikiran pembandinglah. Yang ditanyakan oleh Pak Muqowam sebetulnya sudah menjadi bagian beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mengingatkan kembali, Pimpinan, bahwa hal-hal yang sangat substansif berkaitan dengan pasal perpasal, ayat perayat, itu menjadi ranah politiknya pansus. Yang kita minta adalah kesiapan sebetulnya kesetjenan yang berkaitan dengan pemberlakuan, itu saja. Jadi, pansus meminta kesiapan kesetjenan yang berkaitan dengan pemberlakuan, kemudian kesetjenan menyampaikan. Tentu tadi harus diubah kata dan kalimatnya dari Biro Persidangan ya, bukan menyampaikan pandanganpandangan pembanding, tetapi meminta balik kepada pansus agar disiapkan pasal-pasal tambahan yang berkaitan dengan ini, ini, ini, dan itu. Saya pikir itu yang paling clear. Terima kasih untuk sementara. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Ini kita himpun semua dulu. Pak Gafar silakan. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Terima kasih, Pak Pimpinan dan rekan-rekan yang saya muliakan, Pak Sesjen dengan rekan-rekan. Terima kasih Pak Benny dengan Pak Muqowam. Jadi, memang bahasa kampung saya dulu, duduk sendiri terasa sempit, duduk bersama terasa lapang. Jadi, pemikiran-pemikiran kita akan berkembang dalam diskusi ini. Cuma dari sudut pandangan pemikiran, saya yang memang punya pengalaman di birokrasi dari eselon tukang ketik sampai eselon 1, dari guru SD sampai ke rektor, dari politisi ketua kelas sampai ke Ketua KNPI, jadi saya di DPRD saya juga punya pengalaman. Pengetahuan saya yang menyangkut keuangan itu dia harus memiliki tiga unsur yang harus konsisten. Pertama, administrasi yang RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

9

lengkap, prosedur yang tepat, sistem yang memang tidak dilanggar. Administrasinya betul, prosedur betul, tetapi prosedurnya salah, dia akan salah. Administrasinya betul, prosedur betul, tetapi sistemnya salah, itu juga nanti akan berimplementasi dia. Oleh karena itu, ketiga-tiga ini harus konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara setjen dengan kita, dia berbeda dengan kita, tetapi tidak bisa dipisahkan. Setjen dengan DPD berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Memang setjen itu ada karena ada anggota. Kalau anggota tidak ada, setjen tidak perlu ada. Kalau tidak ada anggota, tidak perlu ada pimpinan. Tidak ada anggota, tidak perlu gedung. Tidak ada anggota, tidak perlu uang. Sebetulnya kata sentral di DPD ini adalah anggota. Karena ada anggotalah, ada setjen. Karena ada anggotalah, ada alat kelengkapan. Karena ada anggotalah, ada keuangan. Karena anggotalah, nah oleh karena itu memang esensialnya keanggotaan. Oleh karena itu, harmonisasi kita yang sama dan berbeda itu saya kira ada peluang, Pak Ketua. Ini kasuskah, ini masalahkah, ini esensial. Kalau kasus, kita diberi peluang untuk menyelesaikan kasuskasus, perkasus begitu. Karena kita satu rumah tangga, tidak ada yang sulit. Kalau memang ada kasus, ya kita klarifikasi sebagai kasus. Kalau ini masalah, kita klarifikasi dengan masalah sehingga harmonisasi kita antara kita selaku Anggota DPD yang diberi amanah untuk mengelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan kesetjenan ini perlu ada semacam apa kita harmonisasi masalahkah, kasuskah, atau memang sesuatu yang esensial. Selanjutnya, memang kita ini lembaga politik, tetapi bukan politik yang berkuasa di sini, tetapi keputusan politik yang berkuasa. Tetapi, politik bukan berkuasa. Yang berkuasa tetap hukum karena kita negara hukum. Jadi, hukumlah yang berkuasa, bukan situasi politik. Tetapi, keputusan politik itu harus tunduk ya apa yang diputuskan politik kepada ketentuanketentuan. Oleh karena itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Muqowam ini sangat menarik bagi kita untuk saling kita melakukan introspeksi, baik di kesetjenan maupun di kita, juga Pak Benny. Oleh karena itu, saya menyarankan informasi-informasi disampaikan ini adalah sangat berharga bagi kita sehingga harmonisasi hubungan kita antara kesetjenan dengan kita DPD dan alat kelengkapan mudah-mudahan rumah tangga kita ini akan harmonis dan kita akan lebih merasa bangga menjadi Anggota DPD. Inilah peluang pada hari ini kita pansus mendapatkan suatu informasi dari setjen dan kita sudah bisa sekarang memilah-milah, ini kasuskah, ini masalahkah, ini harus kita lakukankah. Jika ada kesalahan-kesalahan setjen, setjennya, bukan orangnya, ini juga kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu penyempurnaan-penyempurnaan. Karena memang namanya kita manusia dan juga manusia semua, tetapi persepsi kita bisa akan diharmonisasikan apabila kita melakukan persepsi bersama begitu. Nah, itu barangkali saran saya. Jadi, Pak Sesjen terima kasih dan juga Pak Muqowam dengan Pak Benny. Ini yang perlu kita anukan dalam, nah dengan demikian saya berharap juga kepada Pak Sesjen, memang ketiga-ketiga itu menurut pengetahuan saya, Pak Sesjen, administrasi, prosedur, dan sistem. Jadi, kalau Pak Sesjen administrasinya bagus, prosedur bagus, tetapi ada sistem yang dilanggar, memang setjen yang kena dari WTP bisa turun, tetapi nama keluarnya nama lembaga, DPD kalau dari WTP turun begini. Nah, ini juga menyangkut kewibawaan kita. Oleh karena itu, pihak kami selaku anggota, kita selaku anggota, Pak Sesjen akan senang apabila memang kami memberikan suatu perbaikanperbaikan dan memberikan saran-saran dan memberikan suatu pemikiran-pemikiran untuk menjaga kewibawaan lembaga kita ini. Oleh karena itu, kita akan sepakat barangkali menyarankan di mana kita sarankan perlu ada semacam mekanisme check and balances atau pengawasan kita terhadap kesetjenan dan terhadap alat-alat kelengkapan lain. Itu barangkali, Pak Pimpinan, sebagai masukan. Apa yang diharapkan oleh Pak Benny itu memang betul yang kita harapkan seperti itu. Karena ini kan masukan, bukan kita nanti. Saya kira itu, Pak Pimpinan. Terima kasih RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

10

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Terima kasih, Pak Gafar. Pak Djasarmen, silakan. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, S.H. (KEP. RIAU) Terima kasih pimpinan. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan dan Pak Sesjen, judulnya acara kita hari ini sebetulnya brainstorming Pak. Kalau di-Bahasa Jawa-kan pemanasan ya, iya Pak, oh curah pendapat ya, pemanasan. Jadi jangan anggap seandainya Pak Benny tadi seolah-olah mau mengadili atau Pak Muqowam bukan mengadili Pak, bukan mengadili. Kalau saya tidak mengadili, karena ini bukan ruang pengadilan, betul Pak ya? Nah itu saya kira tidak ada masalah. Yang pertama, saya mau minta tanggapan Pak Sesjen. Kan pernah kita geger itu, geger-lah kita sebut kalo Bahasa Jawanya, geger Pak ya, geger. Saya tidak salah saya tanya mengenai surat geger ini, geger ya geger Bahasa Bataklah, geger, pandangan Pak Sesjen bagimana mengenai geger di DPD? Pandangannya gimana gitu lho karena kita kan pemanasan ini Pak ya, bukan mengadili, penggalian. Saya kira itu saja sekilas. Santai sajalah jangan terlampau inilah kita. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Baik, terima kasih Pak Djasarmen. Susahnya karena bahasa hati Pak Djasarmen dengan Pak Sesjen keliatan saling ketemu. Jadi bagaimana Pak Sesjen nanti membahasakan hatinya Pak Djasarmen kita dengarkan nanti tapi kita dengar masalah yang lain, Ibu Anna atau Pak Stefi? Lanjut? Pak Sofwat? Oh Ibu Anna dulu. Silakan. Ibu Anna ada mic di sana? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ketua, Pak Sesjen beserta staf, Anggota yang saya hormati. Saya mohon tadi terlambat, Jakarta macet sekali setiap hari. Saya hanya sebagai Anggota Pansus yang lama yang ada di sini hari ini, mungkin saya sendiri. Saya ingin juga mungkin mengoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Benny kemarin maupun hari ini. Saya sebagai Anggota Pansus yang lama merasa agak sedikit terusik karena seolah-olah kita pansus yang lama ini staf kesekjenan bisa mendikte, karena kemarin maupun tadi kalau saya tidak salah dengar Bapak mengatakan bahwa dari staf kesekjenan jangan mencampuri urusan maupun memberikan masukan kepada staf pada.. Mungkin saya juga ingin menyampaikan proses kita kemarin pansus itu. Kesesjenan yang mendampingi di.. Ada secara resmi di dalam pleno pansus diminta oleh Pimpinan untuk coba menyampaikan beberapa hal yang menyangkut mekanisme pelaksanaan tugas maupun keuangan di eh dari kesekjenan, di sini mungkin ada Bu Sefti juga. Jadi saya pikir tidak ada kesekjenan itu bisa mempengaruhi kita Anggota Pansus. Mereka hanya kalau diminta, kalau tidak, tidak perlu memberikan tanggapan apapun. Nah ini pengalaman yang kemarin, ada berapa diminta tapi bukan berarti mendikte kita

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

11

Anggota Pansus dan kemudian juga memberikan keputusan yang harus kita ikuti, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Djas tentang mungkin Pak Sesjen juga tolong menyampaikan tentang geger-geger ini apa sebenarnya. Saya mungkin mengulangi kembali, sebenarnya kita juga harus berpegang kepada Keputusan Paripurna tentang kewenangan pansus sampai dimana, itu yang paling penting untuk pansus sekarang ini maksud saya, karena pansus yang kemarin tidak melakukan kewenangan seperti apa yang diamanatkan oleh paripurna. Kita menambah kewenangan sendiri melebihi kapasitas paripurna. Kita diberi 4 kewenangan kita menambah 1 kewenangan. Di sinilah. Jadi sebenarnya tatib ini tidak menarik bagi teman-teman semua kecuali satu yang sangat menarik yaitu penambahan kewenangan ini sampai dengan pansus yang saat ini. Saya mungkin sama teman-teman dianggap bahwa berblok kemana, begitu, ke pimpinan atau sebagainya. Saya terus terang setiap kali di Panmus maupun dimana saja, saya selalu ingin menyampaikan kita on the track sesuai aturan sistem yang ada. Jadi saya sekali lagi menyampaikan di sini bahwa kewenangan pansus sesuai dengan apa yang diputuskan dalam paripurna dalam surat keputusan untuk apa yang dikerjakan oleh pansus, dan saya menganggap inilah yang terjadi pansus yang pertama. Mudah-mudahan pansus yang kedua ini tidak lagi terjadi. Kalau prosedur pelaksanaan sampai dengan saat ini kalau dilihat memang banyak sekali cacatnya, mulai dari pengambil keputusan ketok draf a, draf b, dan kemarin kita memutuskan tidak ada lagi pansus ini memberikan kepada paripurna dengan draf-draf karena kita selesaikan di sini sehingga saya berharap mudah-mudahan kita-kita yang berada di pansus ini betul-betul jernih melihat kepentingan kita untuk memperoleh suatu aturan yang betul-betul baik. Demikian Ketua. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Tambahan. Jadi Pak Sesjen, ini SK Pak Sesjen. Pak Sesjen, ini kan tatib ini berlaku mulai 15 Januari ya. Di dalam Bab. 12 itu ada.. Bab. 21, sorry, tata cara perubahan tatib. Bab. 22 itu ketentuan peralihan. 1. Segala pedoman dan pengaaturan internal lain yang telah ada disesuaikan dengan peraturan ini. Saya kira suatu yang einmalig ini, tidak bisa dikoreksi lagi kecuali kalau kemudian tatib ini dikoreksi. Jadi terhadap keseluruhan dari tatib ini harus diamalkan. Jadi kita tidak perlu lagi flashback ke sebelum ada tatib ini saya kira, ini yang pertama. Kita minta Ketua, jadi ini berdasar pada ... (tidak jelas, red) ini, tidak ada flashback sebelum tatib ini. Lalu yang kedua, termasuk mengenai tadi itu soal yang banyak hal yang saya kira itu menyelimuti pansus kemudian persoalan ini. Saya kira tidak perlu lagi menjadi pertimbangan. Lalu yang kedua, penyesuaian ... ayat 1 paling lama dilakukan dalam waktu, dalam 6 bulan sejak peraturan ini ditetapkan. Jadi ini ada yang prioritas sesjen, saya kira ini menarik, sudah Bapak lakukan apa saja ini terhadap follow up atau tindak lanjut dari tatib ini Pak? Jadi saya kira ini kalau undang-undang kan PP-nya itu harus juga segera dilakukan, ini tatib kan juga berindikasi pada barangkali PO di dalam DPD, PO kesekjenan dan lain-lain ini. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Ketua PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Sedikit Pak Ketua, Mau bertanya Pak Sesjen. Pertanyaan Pak Sesjen, sekarang tatib seperti ini, Keputusan Panmus kemarin tentang pimpinan ini implementasi secara administrasi keuangan ini perlu didukung dengan suatu RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

12

surat. Apakah solusi oleh Pak Sesjen jangka pendek terhadap Keputusan Panmus dengan aturan yang ada di sini apa bisa tidak dicari solusinya? Karena ini nanti berimplementasi kepada anggota, gitu. Itu satu Pak. Nah yang kedua, apakah Pak Sesjen sudah memprediksi apa yang dimaksud oleh Pak Muqowam ini? Itu saja pertanyaan. Terakhir ketiga, Pak Ketua. Kita ini memang bisa berpikiran keinginan dengan ketentuan, sebaiknya keinginan bersama dengan ketentuan tapi apabila kita menemukan opsi keinginan atau ketentuan berarti kita kembali kepada ketentuan. Itu barangkali pola pikir kita. Terima kasih, Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Cukup ya? Banyak hal dikemukakan tapi saya minta yang dikomentari yang berkait dengan kewenangan, Pak Sesjen. Kedua yang terkait dengan bagaimana harmonisasi implementasi tatib ini. Selebihnya biarlah menjadi masukkan internal Pak Sesjen. Terima kasih. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya sependapat dengan Pimpinan bahwa fokus pada apa yang menjadi porsi kami. Mohon kami tidak ditarik-tarik ke porsi yang lainnya, karena tadi Pak Benny.. Kami komentari Pak. Yang disampaikan Pak Adam itu adalah membaca tekstual di sini, tidak lebih dari itu. Jadi mohon tidak dibawa nanti usul pasalnya seperti apa, kami tidak akan masuk, itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Djasarmen, kalau geger itu punggung Pak, geger itu punggung, tapi kalau Pak Benny berantem dengan Pak Fabian, itu baru gégér namanya, beda. Jadi beda. PEMBICARA: Drs H. A. HAFIDH ASROM, M.M. (DIY) Sesjen, sebentar Pak Sesjen. Jadi di Yogja itu anak-anak Papua dikasih tahu oleh anak-anak Jawa itu. Anjing itu apa Bahasa Jawanya? PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Asu. PEMBICARA: Drs H. A. HAFIDH ASROM, M.M. (DIY) Bukan, yang lebih... PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Kirik. PEMBICARA: Drs H. A. HAFIDH ASROM, M.M. (DIY) Tidak, itu Bahasa Kromounggul ya.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

13

PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Segawon. PEMBICARA: Drs H. A. HAFIDH ASROM, M.M. (DIY) Nah, segawon. Ibu, saya ingin sarapan dengan segawon, katanya begitu Pak. Jadi akhirnya ngomong itu di ruang itu. Segawon? Lah tadi bilangnya rawon. Antara rawon dan segawon itu beda tipis, mau makan anjing, begitu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Jangan dikembangkan karena itu adalah masalah lain. Langsung Pak, lanjut lanjut Pak Sesjen. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Ini hanya supaya ini saja. Jadi yang kedua, kami juga tidak sependapat kalau kesekjenan dalam memberikan masukan tadi bersifat teror Pak, sama sekali tidak, karena itu ada pemeriksaan BPK kepada seluruh pemerintahan daerah, ya nanti kami bisa sajikan nanti teman-teman bahwa ada keberlakuan peraturan yang mundur itu berimplikasi pada pengembalian uang, itu hasil pemeriksaan BPK Pak. Nanti kami sediakan, jadi tidak usah khawatir. Nah jadi itu yang kami sampaikan. Kemudian tadi Pak Muqowam ingin melacak bagaimana peyelenggaraan UndangUndang ASN. Saya menjadi Direktur Jenderal Eselon I sejak tahun 2000 Pak. Jadi sudah 16 tahun. Semua angkatan saya Eselon I sudah pensiun semua, tinggal saya sendiri, tinggal dimuseumkan saja Pak ini. Jadi tidak usah diragukanlah pengalaman ini. Jadi pembahasan undang-undang yang paling rumit Undang-Undang 18/2001 dan 21/2001 sudah saya lewati. Saya kira tatib ini termasuk yang tidak serumit undang-undang itu. Saya kira mau brainstorming sampai kapan insya Allah teman-teman siap, tapi koridor sebagaimana tadi disampaikan oleh Pimpinan. Yang kedua terhadap posisi menteri dan sekjen. Dari segi Undang-Undang Keuangan Negara, menteri itu pengguna anggaran, sekjen lembaga negara juga pengguna anggaran. Waktu saya menjadi dirjen dulu sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah di sini kuasa pengguna anggarannya adalah Kepala Biro Administrasi eh Keuangan dan Perencanaan. Jadi itu bedanya jadi sisi keuangan negara. Nah dari segi administrasi apakah Sesjen DPD RI boleh keluar itu membuat surat? Kalau misalnya tadi malam sampai jam 12 malam seorang anggota masih minta konfirmasi keikutsertaan rombongan presiden itu yang menulis surat adalah sesjen, tidak perlu harus Pimpinan DPD, Wakil Ketua ataupun Pimpinan Alat Kelengkapan karena itu juga ada perintah dari tatib, Pasal 344 bahwa surat keluar termasuk surat undangan sidang atau rapat DPD dditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPD atau Sekretaris Jenderal DPD atas nama Pimpinan. Nah jadi saya kira memang perintah tatib Pak jadi tidak ada masalah, bahwa konvensinya yang mana sudah ditandatangani oleh ketua, oleh wakil ketua, oleh sesjen atas nama pimpinan ataupun oleh sesjen sendiri, itu saya kira sejak berdirinya DPD itu sudah diatur, tapi kalau itu nanti ada masalah mohon diperjelas itu di tatib. Saya kira tidak ada masalah. Nah berkaitan dengan bagaimana posisi sesjen lembaga negara dalam hal-hal tertentu. Keuangan pasti tunduk pada Undang-Undang Keuangan Negara. Yang kedua, kepegawaian RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

14

tunduk pada Undang-Undang Kepegawaian. Jadi kalau tadi Pak Muqowam menanyakan bagaimana seleksi sesjen. Seleksi sesjen, saya sebagai sesjen itu 2013 awal, itu belum ada Undang-Undang ASN. Jadi tunduk pada undang-undang yang lama Baperjakat. Saya sejak tahun 2000 menjadi Anggota Baperjakat 10 tahun, 8 tahun eh 9 tahun di Kementerian Dalam Negeri. Jadi operasi dari undang-undang itu sebagai Baperjakat sudah lama saya praktekan, ini tidak masalah. Demikian juga pemilihan wakil sesjen yang lama, itu berdasarkan transisi karena memang peraturan tindak lanjut dari ASN belum ada. Nah sekarang contoh konkrit adalah pemilihan Sesjen MPR, itu sepenuhnya menggunakan Undang-Undang ASN dan peraturan tindak lanjutnya itu Permenpan. Demikian juga pemilihan pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal DPR. Saya dua-duanya ikut di situ. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Ketua, Ketua. Interupsi, Ketua. Kalau menggunakan pola pikir Pak Gafar tadi itu, kan ketentuan Pak. Ketentuan itu normatif Pak bisa dilakukan. Saya hari ini sudah IV/c, Pak Benny IV/b. Ketika saya pensiun c sama b, terlalu jauh itu. Nah kemudian kita ketika saya pensiun kemudian saya nunggu sampai Pak Benny itu IV/c Pak. Selama ruang waktu ini Bapak kosongkan, ini ketentuannya boleh memang begitu, normatifnya begitu, tapi terjadi satu situasi seperti itu. Ya mohon maaf jangan kelola DPD dengan cara perusahaan. Ya tidak boleh Pak. Jadi saya kira sudahlah pemain lokal nggak perlu kita naturalisasi, itu saya kira penting Pak. Mohon maaf ini kalau ada istilah saya gunakan seperti itu ya, karena itu yang kemudian membawa implikasi pada fragmented goverment bureaucratic di sini ini Pak. Ini pengalaman Pak ya. Terima kasih. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Baik. Saya menjelaskan sistem dengan prosedurnya dulu Pak. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) (berbicara tanpa mic, red) Kalau itu normal semua. Pemberlakuannya berbeda-beda. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Kalaupun.. Saya belum tahu yang dimaksud Pak Muqowam itu yang mana yang pemberlakuan beda-beda. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Misalnya pengangkatan sesjen kemarin. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Sesjen DPD?

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

15

PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Iya, Pak Wakil Sesjen kemarin. Itu dari kampung dibawa ke sini. Nah, itu kan kasus Pak. Ayo, mau apa lagi? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Saya kira itu yang saya maksud biarlah menjadi bahan buat Pak Sesjen. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Saya jelaskan begini. Jadi pada waktu sejak awal bahwa staf jajaran DPD. Saya baru masuk 2013, itu memang terjadi blended antara pejabat-pejabat yang berasal dari MPR dan berasal dari lembaga-lembaga yang lain termasuk pemerintah daerah. Itu tidak menjadi masalah karena seperti Bu Sefti dari Kementerian... PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Pak, nggak usah diperpanjang Pak Sesjen. Mohon maaf ini Pak, karena kan taste-nya berbeda Pak. Orang di Senayan ini Pak, mau MPR, mau DPD, mau DPR itu taste harus satu rumpun ini Pak. Yang murni kualifikasi juga ada, begitu lho Pak Sesjen. Tidak usah diperanjang, kita punya rasa Pak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Saya kira Pak Muqowam itu cukup yang itu. Kita kembali laptop. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Iya, baik. Jadi tetap kami akan menjelaskan bahwa kalau untuk sekarang ini memang sudah berlaku Undang-Undang ASN dan turunannya sehingga dalam tatibpun kami membaca sebaiknya memang harus mengikuti taat azas Undang-Undang ASN dan turunannya. Mohon tidak diatur pada yang lain. Sama seperti juga MPR dan juga DPR. Ini tidak membuat rekayasa sendiri dalam pengaturan itu justru yang penting, bahwa nanti isinya seperti apa Undang-Undang ASN itu sekarang membebaskan semua Aparatur Sipil Negara dari manapun boleh, begitu. Justru harus kesana, gitu. Kalau kita bicara sistem ya. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Iya Pak Sesjen. Mohon maaf, Ketua. Ini kan isu mengenai ... (tidak jelas terdengar, red) uang sekjen ini kemudian menyeruak ini. Di dalam tatib itu memang ya juga ada suatu yang kita perlu diskusikan. Ada wakil dari ... (tidak jelas terdengar, red) komite ya, ini dalam tatib ini. Sudah begitu stafnya staf ahli pimpinan, ini mana yang waras ini berpikirnya, gitu lho Pak. Ini yang namanya Alirman mau menjadi tim share, ini apa urusan? Gitu lho Pak. Terima kasih.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

16

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Mungkin Pak Sesjen yang mau dilihat itu adalah Pasal 328-329 itu bisa tidak diimplementasikan menurut Undang-Undang ASN? Itu sekaligus sudah membungkus pertanyaan Pak Muqowam. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Sebenarnya kalau ditanyakan terus terang, lebih jawabnya juga akan terus terang . Jawaban kesekjenan adalah sesuaikan Undang-Undang ASN. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Ini tidak sesuai? PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Nggak sesuai. Jadi tidak sesuai karena ada apa ini, mana di sini ini, perwakilan komite ini. Nah ini. Tidak ada. Ini istilah.. Iya. Lha ini... PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Kita mau Bapak melihat itu yang hubungan dengan implementasinya yang kesekjenan Pasal 328-329 yang selama ini justru kan tidak pernah diungkap. Ada kesulitan mengimplementasikan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang ASN, kan begitu kesimpulannya? PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Iya, itu saya kira. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Baik, lanjutkan Pak Sesjen. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Jadi kalau.. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) (berbicara tanpa mic, red)

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

17

PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Kami hanya membaca tekstualnya saja, sesuaikan saja. Tim ahli? Saya tidak tahu ada, yang dimana ada tim ahli? Dimana itu? PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Ini Pasal 329 Ayat 3, dua perwakilan komite, satu perwakilan PPUU, satu perwakilan dari urusan rumah tangga. Pokoknya intinya 328-329 ini. Dalam mengimplementasikan untuk hubungan harmonisasi antara kesekretariat jenderal dengan tugas-tugas dewan tidak pas, tidak tepat. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Tidak sesuai undang-undang. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Tidak sesuai Undang-Undang ASN dan turunan Undang-Undang ASN. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Kalau istilahnya Pak Gafar itu lebih mancung pipi daripada hidung. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Lanjut. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Jadi saya kira itu yang kami jelaskan. Nah, apalagi? Saya kira sudah tidah ada Pak dari kami. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Agak prinsip justru kita perlu mempertajam. Apapun pemahamannya adalah tatib ini sudah berlaku, karena itu selain Pak Muqowam tadi, Pak Gafar mengatakan implementasinya pada kedudukan keuangan anggota dan pimpinan alat kelengkapan, termasuk Pimpinan DPD sendiri. Bapak juga sudah membuka tadi di pengantarnya bahwa secara internal masih harus mendiskusikan, ini kan tidak bisa ramai didiskusikan. Bapak segera mengambil kesimpulan di tingkat internal kesesjenan bahwa pemberlakuan tatib sekarang ini dan memang berlaku tatib ini, bahwa kemudian pansus diminta melakukan upaya-upaya penyempurnaan itu persoalan kedua, bukan persoalan, itu hal kedua, tapi hal yang berlaku adalah dari Januari berlaku tatib ini, ini kan Januari berlakunya Pak ditetapkan 15 Januari, ya. Bagaimana posisi keuangan administrasi keuangan pimpinan dan apalagi sekarang dengan berakhirnya 31 apa, bukan 31, sekian Agustus itu, dimana keanggotaan tahun sidang berakhir, kayak gitu-gitulah. RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

18

Silakan Pak Sesjen. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Baik. Terima kasih Pak Pimpinan. Ini kami harus me-refer pertanyaan BK pada sesjen, karena pada waktu itu memang ada diskusi 15 Januari atau yang mana? Pada waktu jelas kami menjelaskan kepada BK yang kami berlakukan dalam pengeluaran keuangan hari ini, sampai hari ini yaitu sebelum 29 April adalah Tatib 1/2014. Ditanya lagi oleh BK, ada masalah tidak? Kami jamin tidak ada masalah. Nah begitu ini sudah berlaku, tadi kami diingatkan oleh Pak Muqowam, bukannya tanggal 1 Januari 2015? Boleh saja itu kita berlakukan, tidak ada masalah kami sesuaikan . Justru yang menjadi persoalan itu yang sekarang ini. Kami bertabrakan dengan pasal, mana tadi yang 41 Ayat 6, susunan keanggotaan alat kelengkapan kecuali pansus dan panwas ditetapkan dalam sidang paripurna pada setiap permulaan tahun sidang. Jadi teman-teman PPK sekarang masih berpedoman pada pasal ini. Kalau misalnya hari ini Bapak sebagai Ketua Komite I mau ada kunker, PPK masih ragu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Supaya diperluas. Ini soal diksi, bukan BPK, PPK. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Jadi bukan BPK ya. Kalau BPK ini. Ya ini soal diksi pengucapan. Makanya saya juga telinga saya juga telinga Bugis Pak, jadi harus agak lain itu ya. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Ini telinga dari itu sirih, kampungnya Pak, suroh, kampungnya Pak Muqowam Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Jadi penanggung jawab pengguna anggaran ya. PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Pejabat Pembuat Komitmen, yang menandatangani semua perintah keuangan adalah PPK. Nah sekarang ini persoalannya ada di sini Pak, yang seharusnya mulai berlaku SK baru, nah SK baru sesuai Pasal 41 ini, kami belum bisa membuat SK baru karena pasalnya masih ada. Oh mengatakan berlaku 1 Januari, oke saya berlakukan, itu persoalannya yang sudah di depan mata kita, dan solusinya harus juga di pansus, bukan hanya di kesekjenan, karena BPK pasti akan lihat ini. Itu persoalan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

19

PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) (berbicara tanpa mic, red) Lalu apa kira-kira sikap... Apa belum tuntas ini? PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Belum Pak. Kami masih belum bisa bicara apa-apa untuk ini, kami harus diskusikan dulu, karena ini keputusan mendadak. Bayangan kami, kami sudah siapkan SK semua mulai 16 Agustus eh 18 Agustus. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Ketua. Ini saya kira tidak mendadak, Pak Sesjen. Itu SK Pansus, jadi ada komplikasi ketika SK Pansus itu tidak boleh ada perubahan pimpinan di alat kelengkapan dalam hal ini Pimpinan DPD dan Pimpinan Alat Kelengkapan, ini tambah parah lagi Pak. Bapak tadi sampaikan Nomor 1/2014 lalu yang kedua Bapak sampaikan 1/2016, ini sudah kontradiksi Pak. Tambah lagi dengan Keputusan Pimpinan tentang pansus kita ini yang diktum nomor 4-5 kalau tidak salah. Ini yang kemudian antara fungsi dan kedudukan keuangan itu kemudian komunikasi di situ Pak. Nah ini harus dicarikan Pak Sesjen, tadi Pak Ketua sampaikan, kira-kira bagaimana mensolusi men-solve the problem ini Pak. Terima kasih Pak. PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Saya Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Disebut bahwa kemudian memang Pak Sesjen sudah menyiapkan semua draf itu tapi oleh Panmus, oleh Panmus berdasarkan pertimbangan Badan Kehormatan melalui suratnya Pimpinan BK, ia meminta Pimpinan DPD mengeliminir poin 5-6 Keputusan Pimpinan DPD itu sehingga Panmus waktu itu mengambil kesimpulan agar menunda penyesuaian keanggotaan alat kelengkapan juga berimplementasi pada penetapan pemilihan pimpinanpimpinan alat kelengkapan agar menjaga suasana internal DPD. Jadi ini antara suasana internal DPD yang kita mau amankan, di satu sisi waktu itu ya saya misalnya sayang sekali kita semua termasuk Pak Sesjen tidak beri bahan kepada Pimpinan bahwa ada persoalan administrasi keuangan. Saya pengusulnya, jujur saja pada saat forum itu saya pengusulnya agar kalau ini bisa menjadi krusial maka pemilihan pimpinan kelengkapan bisa di-pending tetapi kan untuk penempatan anggota alat kelengkapan sesuai dengan usulan masing-masing provinsi, begitu. Hanya saja ada pasal yang mengatur, keabsahan anggota alat kelengkapan harus disampaikan diumumkan melalui sidang paripurna, ini yang tidak tuntas pada saat itu di Panmus. Terima kasih. Silakan Pak Gafar dulu sebelum Pak Sesjen.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

20

PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, M.M. (RIAU) Ini mohon maaf Pak Ketua, Bapak semua. Kalau kita berada di perjalanan ada keragu-raguan kembali ke pangkal jalan. Itu biasanya pepatah melayu, begitu. Jadi apabila terjadi keragu-raguan dalam perjalanan, kita kembali ke pangkal jalan yang resikonya cari yang paling kecil dan tidak berdampak kepada eksternal dan internal. Oleh karena itu menyangkut hal-hal administrasi keuangan kita pakai saja yang Tatib 2014. Jadi kita tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru karena sekarang tatib ini sedang kita bahas, nah oleh karena itu untuk tidak menimbulkan impelemtasi-implementasi yang lain kita pakai saja Tatin 2014 yang menyangkut administrasi keuangan, sedangkan menyangkut ke depan, kita pansuslah yang akan menetapkan sehingga tidak beresiko baik internal maupun eksternal administrasi dan keuangan sehingga sesjen juga tidak menjadi kebingungan. Itu saran saya Pak Ketua, dalam pepatah melayu seperti itu. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Ini boleh saja sarannya Pak Gafar, tapi ini bukan sarannya pansus karena sebenarnya pansus tidak memasuki wilayah ini secara secara substansial ya. Biarlah Pak Sesjen juga mengkaji internal, kemudian Pak Sesjen menyampaikan tentu mekanismenya ada ke Pimpinan DPD, nanti Pimpinan DPD bagaimana mekanisme selanjutnya. Bagi kita di pansus adalah ada temuan celah masalah, ya memang kemudian ini harus serius kita tuntaskan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya supaya tidak terulang, ini kan target kita, tidak terulang hal-hal yang seperti ini, disebutlah itu kata kekosongan ya, sama tadi bahasa lain Kepala Biro Persidangan. Bagaimana pimpinan-pimpinan sementara itu kok bisa pimpinan alat kelengkapan yang memimpin, kenapa tidak kembali ke hal yang umum, anggota tertua dan anggota termuda. Kira-kira seperti itu, tapi itu bukan pendapat Kepala Biro Persidangan, itu pandangan saya. Masih ada komentar Pak Sesjen soal itu tadi? PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Baik, jadi sekali lagi kami tidak ingin masuk apa yang disampaikan oleh Pak Gafar, karena tadi Pak Ketua juga.. Pada waktu Pak Ketua mengusulkan ada solusi kemarin di Panmus, memang kesekjenan pasif Pak, karena sudah ragu untuk maju terus lebih dalam, karena kami membuat surat edaran sesuai tatib inipun diprotes oleh Pak Muqoam melalui Pak Ketua BK, begitu. Kenapa Sesjen membuat edaran ini? Padahal edaran kami persis seperti tatib, sehingga begitu ada confuse di Panmus, kemudian diputuskan usul Pak Ajiep, kami juga tidak sampai memikirkan ke sini. Itu persoalannya sehingga itu. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Sesjen, terima kasih. Jadi saya termasuk salah satu biangnya pada saat itu ya tanpa memikirkan aspek administrasi keuangan itu. Saya hanya berpikir jalan keluar solusi dari sebuah rapat yang bisa berlarut-larut ya sementara kita mau sipur jam satu. Bagi saya yang terpenting itu membuka tahun sidang. Kalau tidak dibuka tahun sidang melalui sipur hari itu maka tidak ada persidangan bisa kita jalankan tahun ini, lebih berdampak lagi pada administrasi keuangan, kan itu pikiran saya. Belum ditutup rapat memang sudah saya tinggalkan karena RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

21

ada tamu di tempat lain. Jadi saya cuma membuat persoalan baru saya tinggalkan Pak Gafar, persoalan yang saya buka itu menjadi solusi sesungguhnya, tapi saya pikir fair secepatnya ini Pak Sesjen ke internalnya ya. Oh tidak, itu juga melanggar ASN Pak kalau Kepala Biro memarahi Pak Sesjen. Masih ada Ibu Anna? PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Pak Ketua, mungkin menyambung apa yang disampaikan Pak Sesjen. Kita ini kan SK berakhir 16 Agustus 2016, SK Keanggotaan sesuai Undang-Undang MD3, keanggotaan di alat kelengkapan tentunya sesuai dengan MD3 1 tahun itu berarti 16 Agustus 2016 kan? SK kita kan begitu. Begitupun dengan pimpinan. Nah apakah ada, kalau tidak, maaf, otomatis kita sudah selesai kemudian nanti, saya pimpinan kan sekarang di Komite II, pimpinan mempunyai juga dana pimpinan yang lebih sedikit dari anggota biasa, kunjungan pimpinan, bagaimana itu kalau SK saya sudah berakhir saya masih terima terus, sampai dengan kapan kita diberlakukan? Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Itu yang saya maksud Bu. Bukan forumnya kita mendiskusikan ini karena masingmasing kita punya pandangan. Sebagai anggota dewan menurut undang-undang kita berhak dapat tunjangan tersebut, yang resiko di sini adalah jabatan. Kalau sebagai anggota dewannya itu tidak akan mengurangi hak yang kita terima, hanya sebagai pimpinan alat kelengkapan saya ketua komite dapat tunjangan 20 juta. Pak Muqowam, saya 20 juta Komite IV Pak, sebagai ketua. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Tidak, saya konfirmasi ini Pak. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Komite keuangan. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Tidak, makanya. Jangan kemudian Ketua dan Wakil Ketua Komite I dimakan sendiri. Ini wakil ketua ini. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Itu Kepala Biro Keuangan mengerti benar saya punya pengungkapan itu. PEMBICARA: Drs. H. AKHMAD MUQOWAM (WAKIL KETUA PANSUS TATIB) Tidak, kalau itu baik aturannya saya kira bisa dilaksanakan di Komite I, Bu Septi. RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

22

PEMBICARA: Drs. H. ABDUL GAFAR USMAN, MM (RIAU) Jadi saran personal ini. Oleh karena itu kita berharap kepada Sesjen penuhilah yang tiga ini, untuk tidak menimbulkan implimentasi yang lain, penuhilah syarat administrasi, laluilah prosedur, lihatlah sistem yang mendukung untuk tidak terjadinya deviasi dalam apa yang kita harapkan baik secara personal maupun secara ke pimpinan kita, karena ini sekarang sudah tanggal 19, sudah 19nya muncul tanggal 1. Saya kira itu saja Pak Ketua. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Baik, jadi harapan Pak Gafar harapan kita ke Pak Sekjen. Mungkin sebelum.. ada statement terakhir? PEMBICARA: Prof. Dr. SUDARSONO HARDJOSOEKARTO (SESJEN DPD RI) Baik, kami nanti akan diskusi internal, baru nanti konsultasi juga dengan Pak Ajiep yang juga mengetahui masalah keuangan dan BPK. Sebagai informasi, hasil pemeriksaan 2015 sekarang itu ada 9 Anggota Komite I dan satu dari anggota komite lain yang harus megembalikan uangnya dan sekarang sedang kami kirim surat berdasarkan temuan BPK, dan itu akan dimuat di webnya BPK Pak. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Itu kesempatan lain saja. PEMBICARA: DJASARMEN PURBA, SH (KEP. RIAU) Pimpinan, sedikit saja. Apa yang dikatakan Ibu Anna tadi itu serius Pak. Jadi kalau boleh pada rapat, apakah pansus bisa nanti merekomendasikan tentang itu karena kalau diterima, saya juga Pimpinan PPUU. Kalau menerima keuangan yang tidak sah sesuai dengan Undang-undang MD3, repot itu. Terima kasih Pimpinan PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Saya pikir begini, pansus jangan masuk ke wilayah sana. PEMBICARA: BENNY RHAMDANI (SULUT) Tidak-tidak. Saya mengomentari sedikitlah. Ya kalau ada kelebihan penerimaan tinggal dikembalikan saja, apa repotnya sih. Itu sajalah, yang penting kita konsisten dengan tatib yang sudah diparipurnakan. Ada kelebihan penerimaan, kembalikan, begitu.

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

23

PEMBICARA: ANNA LATUCONSINA (MALUKU) Ketua, mohon maaf. Mungkin saya juga menambahkan. Yang penting kita jalankan tatib ini, tapi kita tahu betul kenapa ada pansus yang kedua ini, karena tatib ini tidak sempurna. Jadi harus betul-betul harus kita sempurnakan, apalagi menyangkut keuangan yang sangat riskan saya pikir. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Dr. H. AJIEP PADINDANG, S.E., M.M. (KETUA PANSUS TATIB) Baik, tapi pansus ini menurut saya kita tidak usah dulu masuk ke wilayahnya penerapan di Pak Sesjen menyangkut administrasi keuangan, tanda kutip kami tidak mau jadi saksi jika terjadi apa-apa di belakang hari. Kapan kita mengeluarkan pendapat dan rekomendasi itu sudah siap menjadi saksi ya, karena saya sudah cukup pengalaman soal-soal begitu. Jadi terungkap persoalan di internal kita sudah pahami bersama, biarlah Pak Sesjen dengan stafnya saya yakin cukup paham, cukup profesional mereka, dan terima kasih Pak Sesjen beserta seluruh jajaran. Saya ingin menutup dengan harapan seperti ini, Pak Sesjen jangan sampai ada keraguan pada kami di antara semua staf yang ditugaskan ini bahwa mereka betul-betul aparat yang profesional mendampingi kami di pansus. Jadi jangan lagi ada bahasa ini anggota atau stafnya Pak Sesjen diintervensi dan segala macam. Saya mau percaya seperti itu dan sepanjang saya bisa percaya saya akan percaya untuk itu. Hari ini jumat kita tutup rapat kita, pertemuan kita, brainstorming kita dengan Pak Sesjen beserta jajaran. Banyak sekali hal yang menarik yang menjadi bahan perenungan, bahan pendalaman, bahan pengkajian dan bahan analisis untuk perumusan-perumusan penyempurnaan pansus kita ke depan. Terima kasih sekali lagi Pak Sesjen. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam rapat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua Anggota dan Pimpinan Pansus. Bu Fahira, saya tutup rapat dengan ucapan alhamdulillahirabbilalamin. KETOK 3X Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. RAPAT DITUTUP PUKUL 11.20 WIB

RAPAT PLENO KE-3 PANSUS TATIB DPD RI MS I TS 2016-2017 JUMAT, 19 AGUSTUS 2016

24