12
BAB
II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem Akuntansi 2.1.1. Pengertian Sistem Akuntansi Menurut Krismiaji (2002;1) “Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan” Sedangkan menurut Mulyadi (2001;5) “Sistem adalah suatu jaringan pekerjaan yang berhubungan dengan rangkaian prosedur pencatatan yang erat hubunganya satu sama lain dengan tujuan menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan” Berkaitan dengan hal diatas Mulyadi (2001;11) menjelaskan bahwa “Sistem akuntansi merupakan salah satu sistem informasi diantara diantara sistem informasi yang digunakan oleh menejemen dalam mengelola perusahaannya” Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (1994;319.5) “Sistem akuntansi terdiri dari metode-metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisis, mengelompokkan mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut”. 2.1.2. Unsur-Unsur Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2001;3) “Unsur suatu sistem akuntansi terdiri dari : 1. Formulir Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Formulir sering disebut juga dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkan atau didokumentasikan diatas secarik kertas. 2. Jurnal Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan serta data lainya.
Dalam
jurnal
ini
data
keuangan
untuk
pertama
kalinya
13
diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 3. Buku Besar Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 4. Buku Pembantu Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam buku besar. 5. Laporan Hasil akhir dari suatu proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualannya”.
2.1.3. Tujuan Sistem Akuntansi Menurut Mulyadi (2002;19) “Tujuan dari sistem akuntansi adalah sebagai berikut : 1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru 2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada 3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern 4. Unutk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi”.
2.2. Akuntansi Pemerintahan Akuntansi adalah proses yang berkaitan dengan pencatatan, pengklasifikasian dan menyimpulkan data yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dan kejadian lainya. Akuntansi umum ini memiliki sejumlah lapangan-lapangan akuntansi khusus yang telah berkembang. Salah satu dari lapangan akuntansi khusus ini adalah akuntansi pemerintahan.
14
Akuntansi pemerintahan mecoba untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang berguna bila dipandang dari aspek administrasi publik serta membantu mengadakan pengawasan pengeluaran dana dari masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2.2.1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan Revrisond
Baswir
(2000;7)
mengemukakan
pengertian
akuntansi
pemerintahan sebagai berikut : “Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba”. Sehungunan dengan pendapat tersebut, di dalam akuntansi pemerintahan tidak diperlukan pencatatan laba rugi, seperti yang dilakukan pada akuntansi perusahaan.
2.2.2. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan Organisasi pemerintahan melakukan kegiatanya pada sektor publik, sehingga mempunyai keunikan yang hampir sama dengan organisasi nirlaba lainya. Revrisond Baswir (2000;11) menyebutkan karakteristik akuntansi pemerintahan antara lain : “1. Keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintah dan pencatatan laba rugi tidak perlu dilakukan. 2. Lembaga pemerintah tidak memiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, oleh karena itu pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan. 3. Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain tergantung pada sistem pemerintahannya. 4. Fungsi akuntansi pemerintahan adalah mencatat, menggolong-golongkan, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari
15
mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.”
2.3. Akuntansi Sektor Publik Pada awalnya akuntansi sektor publik merupakan suatu profesi yang spesifik dan relatif kecil, dan belum banyak difahami dan diminati. Saat ini akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang pesat, dan banyak dibutuhkan pada domain publik. Hal ini seiring dnegan berkembangnya birokrasi pemerintahan. Dalam perkembangannya tugas dan fungsi birokrasi pemerintahan dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, akan tetapi tidak seluruh fungsi pemerintahan yang berkaitan dengan publik dapat dilaksanakan oleh swasta, beberapa tugas dan fungsi tersebut tetap dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan
tersebut,
akuntansi sektor publik sangat diperlukan.
2.3.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002;2) pengertian sektor publik adalah sebagai berikut : “Sektor publik dapat difahami sebagai suatu entitas yang aktifitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.” Dari pengertian diatas dapat difahami bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu
aktifitas
yang
berkaitan
dengan
pencatatan,
pengklasifikasian
dan
menyimpulkan data yang berhubungan dengan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.
2.3.2. Karateristik Akuntansi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2002;7) terdapat perbedaan yang mendasar antara akuntansi sektor swasta dengan akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik sebagaimana terdapat dalam tabel 2.1 berikut ini :
16
Tabel 2.1 KARAKTERISTIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR SWASTA
NO SEKTOR PUBLIK 1 Dari segi tujuan akuntansi sektor publik menekankan pada pelayanan kepada publik, tanpa mengutamakan profit 2 Dari segi pembiayaan, akuntansi sektor publik sumber pembiayaan berasal dari pajak dan retribusi, pajak pelayanan, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah dalam bentuk hutang luar negeri dan obligasi pemerintah dan lainlain pendapatan yang syah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan 3 Dari segi pola pertanggungjawaban, sektor publik menejemen bertanggungjawab kepada masyarakat, karena sumber dana yang digunakan oleh organisasi berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat 4 Sektor publik memiliki struktur organisasi yang bersifat birokratis, kaku dan hirarkis
5
6
Anggaran sektor publik dalam perencanaan anggaran disosialisasikan kepada publik secara terbuka dan merupakan dokumen yang syah yang dapat diakses oleh siapa saja Sistem akuntansi sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas
SEKTOR SWASTA Akuntansi sektor swasta yang benar-benar mengutamakan profit dalam kegiatannya Sektor swasta memiliki sumber pembiayaan dari bagian laba, hutang bank, penerbiyan obligasi dan penerbitan saham baru
Sektor swasta menejemen bertanggungjawab kepada pemilik perusahaan, juga kepada fihak yang memberi pinjaman modal
Sektor swasta memiliki struktur yang lebih fleksibel. Hal ini dimungkinkan karena struktur organisasi sektor swasta memiliki bentuk yang datar, piramid, lintas dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan Sektor swasta dokumen anggaran merupakan dokumen yang sifatnya rahasia yang tidak dapat dipublikasikan karena sifatnya rahasia bagi perusahaan Sektor swasta lebih berbasis akrual
2.4. Otonomi Daerah Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa sebagai konsekwensi atau akibat dari pelaksanaan desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia maka kemudian timbulah daerah-daerah otonom atau daerah yang mempunyai otonomi.
17
Sebelum diguanakan secara luas dalam skripsi ini maka penulis menguraikan pengertian dan hal-hal yang berhubungan dengan otonomi daerah.
2.41. Pengertian Otonomi Daerah “Otonomi atau autonomy adalah berasal dari kata Yunani, auto berarti sendiri dan nomos berarti hukum atau peraturan”. Menurut Encyclopedia Of Social Science seperi yang dikutif oleh Sarundajang (2001;33) : “Otonomi dalam pengertian asli adalah the legal self sufficiency body and acts actual independence. Dalam kaitanya dengan politik atau pemerintah, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. Jadi daerah otonomi adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang diatur dan diurus oleh own laws. Namun demikian, walaupun otonomi tersebut sebagai self government, self sufficiency dan actual independent keotonomian tersebut tetap berada dalam batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah”. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri. Hak tersebut diperoleh daerah, melalui penyerahan urusan pemerintahan, dari pemerintah pusat, atau daerah tingkat atasnya, sesuai dengan kemampuan. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan
dari
pelaksanaan
otonomi
daerah
ini
adalah
berguna
bagi
pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, pengambilan keputusan yang berkualitas, pemberian pelayanan yang memuaskan. Otonomi daerah juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi beban pemerintah pusat, yang kian lama kian berat, menumbuhkan kemandirian dan kedewasaan daerah, menghasilkan program yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemerintah daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 menyebutkan pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut : “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyrakat sesuai dengan peraturan perundang-
18
undangan”. Pengertian daerah otonom menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 adalah : “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Daerah otonom, pada kenyataannya terdiri dari dua tingkat yaitu Propinsi dan Kabupaten/Kota.
Walaupun
daerah
otonom
itu
terdiri
dari
Propinsi
dan
Kabupaten/Kota namun dalam penyelenggaraan pemerintahan, diantara keduannya tidak terdapat hubungan hirarki, atau hubungan sebagai atasan dan bawahan. Kedua daerah otonom tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur urusan rumah tanggannya sendiri-sendiri. Pemberian kewenangan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di dasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
2.4.2. Tujuan Otonomi Daerah Menurut Johermansyah Johan (1997;15) ada delapan tujuan otonomi daerah sebagai berikut : “Paling tidak ada delapan makna yang terkandung dalam otonomi yang dititikberatkan apada daerah kabupaten/kota, yaitu : 1. Otonomi daerah yang ditetapkan di daerah Kabupaten/Kota akan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat. 2. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota berarti lebih mendekatkan pemerintah dengan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat, sedhingga pemerintah lebih cepat dapat mengetahui dan memantau perkembangan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, berarti pemerintah dapat lebih menyesuaikan program-program pembangunan yang dibuat, dengan masyarakat yang sebenarnya, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial budaya, sepiritual maupun faktor-faktor ‘indigeneous’ lainya.
19
4. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada sistem dan mekanisme birokrasi pemerintahan daerah, yang berpijak pada mekanisme sosial yang hidup dalam masyarakat setempat. 5. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, berupaya mengoptimalkan produktifitas sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif di daerah yang bersangkutan, atau faktor ekonomi yang dominan, atau wilayah-wilayah unggul untuk suatu komoditi dengan keikutsertaan daerah secara maksimal. 6. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, harus menuju kepada terciptanya birokrasi pemerintahan yang diwarnai oleh kondisi-kondisi kedaerahan dan karakter kependudukan, sehingga akan terwujud suatu menejemen pemerintahan yang berbeda satu sama lain. 7. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, bertujuan meringankan beban pemerintah pusat, karena beban tersebut telah dilimpahkan kepada daerah Kabupaten/Kota, dengan tetap memperhatikan parameter efisiensi dan efektifitas. 8. Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten/Kota, berarti mengutamakan kepentingan daerah, dimana masing-masing Kabupaten/Kota dapat menampilkan keunggulan, keistimewaan dan kreasinya”. 2.4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, seperti yang dikemukakan oleh Josep Riwu Kaho (2003;66) sebagai berikut : “1. Manusia pelaksananya harus baik; 2. Keuangan harus cukup baik; 3. Peralatan harus cukup dan baik; 4. Organisasi dan menejemen harus baik”. Berikut ini penjelasan mengenai keempat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah : 1. Manusia pelaksananya harus baik ; Faktor manusia sebagai pelaksana otonomi merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pentingnya faktor ini adalah karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktifitas pemerintahan. Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu agar mekanisme pemerintahan berjalan dengan sebaik-baiknya, maka manusia sebagai
20
pelakunya juga harus baik. Pengertian baik meliputi mentalitas atau moral yang jujur, mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap pekerjaannya,
dapat
bersikap
sebagai
abdi
masyarakat,
memiliki
kecakapan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 2. Keuangan harus cukup baik; Istilah keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain berupa sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor keuangan penting dalam setiap kegiata pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan yang tidak membutuhkan biaya. Makin
besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula
kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan. Demikian pula semakin baik pengeloaannya,
maka semakin berdayaguna pemakaian uang
tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menciptakan suatu pemerintahan di daerah yang baik dan dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik faktor keuangan ini mutlak diperlukan. 3. Peralatan harus cukup dan baik; Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintahan di daerah. Peralatan yang baik dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu pemerintahan daerah yang baik, seperti alat-alat kantor, alat-alat
transportasi
dan
alat-alat
komunikasi.
Dalam
organisasi
pemerintahan yang serba kompleks diabad teknologi modern sekarang ini, alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali, namun dilain fihak peralatan yang aik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya. 4. Organisasi dan menejemen harus baik; Organisasi yang dimaksud adalah organisasi dalam arti struktur, yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan dalam organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubunganya satu sama lain, dalam rangka
21
mencapai suatu tujuan tertentu. Yang dimaksud dengan menejemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa agar otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan menejemen pemerintahan daerah yang baik pula.
2.5. Pendapatan Asli Daerah Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak yang dapat dinilai dengan uang, yang tercermin dalam hal pemungutan pendapatan daerah, dimana pemungutan pendapatan daerah ini jika dapat direalisir akan tercipta menjadi penerimaan daerah. Pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai, karena dalam pelaksanaan pembangunan daerah itu diperlukan biaya yang besar. Sehubungan dengan pentingnya sumber keuangan, Gade (1993;120) mengatakan bahwa : “Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang terdiri dari berbagai sumber, antara lain mencakup penerimaan pajak dan cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan dalam negeri serta hibah”. Sedangkan pengertian pendapatan menurut Arinta (1993;31) pendapatan dirumuskan sebagai : “Penambahan hak milik selama periode yang telah ditentukan dan juga sebagai penambahan aktiva tanpa penambahan utang bukan pengembalian biaya dan pembatalan utang tanpa penambahan utang lainya/pengurangan aktiva’. Menurut Undang-undang nomor 22 tahun 1999 pendapatan daerah yaitu : “Semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hal atas daerah yang menjelaskan tentang jumlah anggaran dan realisasi dari : 1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; 2. Bagian pendapatan asli daerah; 3. Pendapatan dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi; 4. Lain-lain pendapatan yang syah”.
22
2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 07 tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 2.5.2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut pasal 79 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.
Hasil pajak daerah Hasil retribusi daerah Hasil perusahaan milik daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah Lain-lain pendapatan daerah lainnya yang syah.
Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah mengatakan bahwa bahwa : “Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. Dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal (1) disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah : “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Sedangkan menurut Ibnu Syamsi (1994;221) retribusi adalah : “Iuran dari masyarakat tertentu (individu) yang bersangkutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjuk secara langsung dan pelaksanaannya dapat dipaksakan. Dengan kata lain yang lebih sederhana retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasas secara langsung”.
23
Menurut Ermaya Suradinata (1998;86) perusahaan daerah adalah : “Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk
mengembangkan
perekonomian
daerahnya
untuk
menambah
penerimaan daerah”. Adapun ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi (regional) dalam arti luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Beberapa perusahaan daerah milik pemerintah Kota Bandung diantaranya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Perusahaan Daerah Kebersihan (PD Kebersihan) dan lain sebagainya. Menurut penjelasan pasal (3) Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang syah adalah : “Hibah, dana darurat dan penerimaan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pasal (4) dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut : “Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah, antara lain hasil penjualan asset tetap daerah dan jasa giro”. Dengan demikian masing masing daerah dapat menggali sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang syah. Penggalian sumber-sumber penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.5.3. Kebijakan Tentang Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung telah mengambil kebijakan strategis dalam hal menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan tersebut dituangkan dalan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung nomor 07 tahun 2003. Dalam pasal 2 Perda 07 tahun 2003 dijelaskan sebagai berikut : “Dalan rangka kegiatan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dapat diberikan biaya pemungutan. Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah, 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Retribusi Daerah dan 2,5% (dua koma lima persen) dan realisasi penerimaan lain-lain Pendaftaran Asli di Daerah yang sah”.
24
Sedangkan dalam pasal 4 dijelaskan lebihlanjut sebagai berikut : “Penggunaan biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan pembinaan kesejahteraan aparatur Pemerintah Daerah serta aparatur penunjang yang lainnya. Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan melalui Keputusan Walikota. Pasal 5 biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah harus dianggarkan dalam APBD untuk tahun anggaran berjalan. Pasal 6 alokasi biaya pemungutan Pendaparan Asli Daerah dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali”.
