PENGARUH PENERAPAN E-AUDIT TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo) CITRA PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
ABSTRACT This research aimed to know the influence of e-audit application toward the fraud prevention within Gorontalo Provincial Government. The population of this research was the Finance Regional Bureau of Gorontalo Province staff, particularly staff of budgeting and regional financial development, treasury, income and finance revenue, and regional wealth development units. The sampling technique was by purposive sampling with 20 people as the sample. Data collection was done by questionnaire, and data analysis was done by simple linear regression technique. The result showed that the application of e-audit had a significant influence toward fraud prevention as much as 19.2%. This means that the more optimal the eapplication at the Finance Regional Bureau of Gorontalo Province, the better the fraud prevention within Gorontalo Provincial Government. Nevertheless, the influence was categorized as low. The reason behind was the application of e-audit was relatively new started from 2012, and the application was only in investigation for a specific purpose by the Auditing Board. Keywords: the application of e-audit, fraud prevention.
PENDAHULUAN Reformasi birokrasi menuntut pengelolaan keuangan negara diselenggarakan secara bersih, , akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan suatu pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, (Undangundang Nomor 15 Tahun 2006:2). Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh suatu badan pemeriksa yang independen. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 pasal 25E dalam Hartoyo (2011:178) yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lainnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Adapun hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI bukan hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan yang diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan entitas terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit juga memberikan informasi mengenai potensi kerugian negara/daerah yang ditemukan dalam proses audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD, (Setyaningrum, 2012:2). BPK RI dalam melaksanakan tugas pemeriksaan hanya diberi waktu selama 2 bulan, sedangkan jumlah entitas pemeriksaan BPK dari tahun ke tahun semakin bertambah. Seperti yang dijelaskan dalam Buletin Internal BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Edisi Kelima (2012:2), dengan semakin bertambahnya jumlah entitas pengelola keuangan negara dan diperhadapkan dengan waktu pemeriksaan yang singkat sedangkan jumlah pemeriksa BPK masih terbatas mengakibatkan BPK harus mengambil cara yang lebih baik untuk menambah cakupan pemeriksaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hartoyo (2011:178) dalam penelitiannya yang berjudul Upaya Peningkatan Kinerja Pemeriksaan BPK RI Menggunakan Computer Assisted Audit Techniques, menyatakan agar tugas pemeriksaan dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan sebuah perangkat yang membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan. Cara tersebut dikenal dengan istilah BPK sinergi. BPK sinergi adalah satu sistem yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membentuk sinergi data sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. BPK sinergi dilaksanakan dengan strategi link and match yang diawali dengan mengidentifikasikan informasi apa saja yang diperlukan dan harus diminta oleh BPK kepada pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa data keuangan maupun non keuangan yang kemudian diolah dan digunakan dalam proses audit secara elektronis untuk dipadukan dengan data dan informasi yang diperoleh langsung di tempat entitas yang diperiksa. Disamping itu, BPK akan dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.
BPK sinergi dapat dilaksanakan melalui penerapan e-audit. Dimana e-audit adalah sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-auditee) melalui sebuah komunikasi data secara online dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK. Penerapan eaudit tersebut memberikan keuntungan baik bagi BPK selaku auditor maupun auditee. Bagi BPK, pemeriksaan akan lebih efektif, cakupan pemeriksaan akan lebih luas, biaya pemeriksaan akan lebih hemat, serta proses dan penyelesaian pemeriksaan akan lebih cepat. Sedangkan untuk auditee, memberikan keuntungan seperti lebih menghemat waktu dalam menyediakan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang diperlukan pemeriksa serta kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawabn keuangan negara dapat lebih cepat diketahui dan diperbaiki melalui pemeriksaan BPK secara e-audit. Pemeriksaan dengan sistem e-audit bukanlah sebuah sistem pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan dengan menggunakan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negara. Pada sektor tersebut, istilah e-audit dikenal dengan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). Dengan adanya pemanfaatan CAATs akan dapat mengatasi risiko fraud dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi fraud, (Olasanmi, 2013:77). Manfaat yang sama juga akan dihasilkan dengan penerapan e-audit pada sektor publik. Hal ini dinyatakan oleh Hadi Poernomo selaku Ketua BPK RI dalam BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta (2012:1) yang meyakini penerapan e-audit yang dilakukan BPK RI dapat mencegah, mendeteksi, dan menelusuri terjadinya fraud atau kecurangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini membuat semua pihak dituntut untuk
dan
akuntabel sehingga mampu mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara sistematik sejak dini. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan suatu kesepakatan antara pihak BPK dan pihak auditee baik berupa pemerintah pusat, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Kesepakatan penerapan e-audit dinyatakan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman dan Keputusan Bersama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data. Sebagaimana yang diberitakan oleh Aprillia dalam media online VIVAnews edisi 24 Desember 2012, penandatanganan nota kesepahaman yang telah dilakukan BPK RI hingga November Tahun 2012 mencapai 726 entitas. Salah satu entitas yang melakukan penandatanganan tersebut adalah Provinsi Gorontalo. Adanya penandatanganan nota kesepahaman antara BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan pemerintah Provinsi Gorontalo, diharapkan merupakan langkah awal untuk mewujudkan penerapan e-audit secara optimal. Apalagi, setelah melihat prestasi dari Provinsi Gorontalo yang merupakan provinsi yang baru berdiri pada tahun 2001 dan pada tahun 2002
langsung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Bahkan bukan hanya tahun 2002 saja Provinsi Gorontalo memperoleh opini tersebut, namun juga pada tahun 2003, 2004, 2005, dan 2007. Sedangkan untuk tahun 2006, 2008, 2009, 2010, dan 2011 Provinsi Gorontalo mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Provinsi Gorontalo selaku pemerintah daerah terdiri dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tupoksi masing-masing dan mempunyai kewajiban dalam melaporkan kegiatan dan transaksi-transaksinya dalam bentuk laporan keuangan. Agar pemerintah Provinsi Gorontalo dapat menyajikan laporan keuangan daerah, maka harus melakukan penggabungan (konsolidasi) laporan keuangan dari tiap-tiap SKPD. Hal ini disebabkan dalam struktur pemerintah daerah terdiri dari dua entitas, yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Perbedaan dari kedua entitas di atas dapat dilihat dari definisi dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 24 Tahun 2006. Dimana entitas akuntansi selaku pengguna anggaran atau barang sehingga wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Adapun entitas pelaporan pada pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Badan Keuangan Daerah (BKD). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh dari penerapan pemeriksaan dengan menggunakan sistem e-audit pada entitas pelaporan (BKD Provinsi Gorontalo) terhadap pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo. Sehingga, judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Penerapan E-Audit Terhadap Pencegahan Fraud di Pemerintah Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo)”. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-audit pada BKD Provinsi Gorontalo terhadap pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kerangka Pemikiran Semenjak adanya era reformasi pada tahun 1998, mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap si dan akuntabilitas publik meningkat. Transparansi dan akuntabilitas publik dapat diwujudkan melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BUMN, maupun BUMD yang telah diaudit atau diperiksa oleh lembaga yang independen. Lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2011). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemeriksa keuangan negara, BPK berhak untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada setiap instansi pemerintahan. Menurut Rai (2010:30), kegiatan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada SPKN. Dimana SPKN sendiri mengharuskan BPK merancang pemeriksaannya sedemikian rupa sehingga dapat mendeteksi risiko fraud dan melaporkan fraud yang ditemukan. Fraud sendiri merupakan penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu, (Wells dalam Amrizal, 2004:2). Mengingat bahwa pemberantasan fraud tidaklah mudah karena modus penyelewengan uang negara semakin beragam. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPK menerapkan stategi BPK sinergi. BPK sinergi adalah sistem yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membentuk sinergi data sehingga pemeriksaan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. BPK sinergi dapat diterapkan melalui sistem e-audit. E-audit adalah sebuah pemeriksaan yang menggunakan sistem komputer berjaringan. Eaudit diterapkan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang telah menjadi suatu kebutuhan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan di sektor publik. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin luasnya penggunaan teknologi informasi pada unit-unit pemerintah dan BUMN/BUMD. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut diwujudkan antara lain dengan penggunaan dan pengelolaan database dalam pengelolaan data keuangan maupun data non keuangan. E-audit atau pemeriksaan secara elektronis bukanlah suatu jenis pemeriksaan yang baru. Pemeriksaan yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut telah digunakan pada sektor privat di berbagai negera. Pada sektor tersebut, istilah e-audit dikenal dengan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) atau Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). Penggunaan CAATs mengharuskan auditee untuk menggunakan sistem informasi dalam menyiapkan dokumen yang terkait dengan transaksi-transaksi dan kegiatan mereka. Seperti yang terdapat dalam penelitian Yükçü dan Gönen (2012:1222) yang menyebutkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi mengharuskan persiapan dokumen dan pengaturan catatan akuntansi dilaksanakan secara elektronis. Penelitian yang berhubungan dengan CAATs dilakukan oleh Jakšić (2009:10) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan CAATs yang memanfaatkan kemajuan teknologi memberikan keuntungan bagi auditor. Adapun keuntungannya yaitu auditor dapat memastikan
pengendalian internal, mengakses catatan, dan menghasilkan informasi yang efisien yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan audit secara manual. Penggunaan CAATs juga dapat mencegah dan mendeteksi dari tindakan fraud. Hal ini dibuktikan oleh Olasanmi (2013:77) yang menyatakan bahwa penggunaan CAATs dapat mengatasi risiko fraud dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi fraud. Ia juga menambahkan bahwa CAATs membantu meningkatkan kinerja para auditor. CAATs meningkatkan kinerja pribadi dan produktivitas auditor dengan meningkatkan efisiensi proses audit secara profesional. Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan penggunaan CAATs yang dalam lingkungan sektor publik dikenal dengan penerapan e-audit diharapkan dapat mencegah dan menekan tingkat penyelewengan (fraud). Hal ini disebabkan oleh sistem e-audit yang dapat menjadi instrumen early warning system (sistem peringatan dini) jika terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan di sektor publik sehingga dapat lebih efektif mendorong akutabilitas dan si pengelolaan keuangan pada instansi pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan good governance yang menjadi dambaan rakyat Indonesia dapat terlaksana secara optimal.
METODE PENULISAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Berdasarkan tingkat ekplanasi dan kedudukan variabel-variabelnya, penelitian ini termasuk dalam kelompok penelitian kausal. Penelitian kausal adalah suatu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi, disini ada variabel independen selaku variabel yang mempengaruhi (X) dan dependen selaku variabel yang dipengaruhi (Y). Di bawah ini merupakan gambar 1 yang menggambarkan hubungan sebab (variabel X) akibat (variabel Y). X
Y
Gambar 1 Desain Penelitian Paradigma Sederhana Keterangan: X
= Penerapan e-audit
Y
= Pencegahan fraud
Sementara untuk populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai BKD Provinsi Gorontalo. Sedangkan populasi sasarannya adalah pegawai BKD yang terdapat pada Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, Perbendaharaan, Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan Pembinaan Kekayaan Daerah. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan sampling purposive sehingga sampel dalam penelitian ini
berjumlah 20 orang. Dasar pertimbangan sampel tersebut adalah pegawai yang terlibat langsung atau memahami proses penginputan data ke sistem e-auditee atau SIMDA. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden.
Operasional Variabel Penelitian Variabel dalam penelitian ini diukur dengan instrumen-instrumen yang variabelnya terdiri dari variabel independen berupa penerapan e-audit dan variabel dependen berupa pencegahan fraud. Kedua variabel tersebut diukur melalui instrumen penelitian berbentuk kuesioner. Dimana kuesioner tersebut akan menggunakan skala ordinal. 1.
Variabel Independen (Variabel X) Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel X adalah penerapan e-audit. Sementara untuk dimensi dari penerapan e-audit menggunakan teori dari BPK RI (2011) yaitu cakupan penerapan e-audit dan faktor penunjang penerapan e-audit dalam kaitannya dengan e-auditee. Dimensi cakupan penerapan e-audit melibatkan indikator yang berhubungan dengan pemerintah daerah. Sementara untuk faktor penunjang penerapan e-audit terdiri dari tiga indikator, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan standard operating procedure. Indikator yang hanya digunakan pada dimensi faktor penunjang penerapan e-audit adalah sarana dan prasarana dan standard operating procedure. Sedangkan untuk sumber daya manusia tidak digunakan karena indikator tersebut hanya dikhususkan untuk auditor BPK. 2.
Variabel Dependen (Variabel Y) Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi
akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel dependen atau variabel Y adalah pencegahan fraud. Sementara untuk penggunaan dimensi dalam pencegahan fraud menggunakan teori COSO dalam Amrizal (2004), yaitu membangun struktur pengendalian intern yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, dan meningkatkan kultur organisasi. Sedangkan untuk indikator keadilan dari dimensi meningkatkan kultur organisasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena dianggap tidak relevan dengan instansi pemerintahan.
Analisis Data Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan statistik parametris. Dimana statistik parametris digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Karena data dalam penelitian ini berskala ordinal maka data tersebut ditransformasikan terlebih
dahulu menjadi data interval dengan menggunakan Method Successive Internal (MSI). Sehingga, statistik parametris dapat digunakan. Dengan demikian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linear sederhana. Berikut adalah rumus analisis regresi linear sederhana. Y = a + bX (Sumber: Sugiyono, 2010: 270)
Hipotesis Statistik Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H0 : ρ = 0
: Variabel penerapan e-audit tidak berpengaruh terhadap variabel pencegahan fraud.
H1 : ρ ≠ 0
: Variabel penerapan e-audit berpengaruh terhadap variabel pencegahan fraud.
HASIL DAN PEMBAHASAN Uji Normalitas Data Salah satu syarat dalam melakukan analisis regresi adalah data dari variabel dependen (Y) yang diamati harus berdistribusi normal. Sehingga, sebelum dianalisis lebih lanjut, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian untuk mengetahui normalitas data yang diamati. Adapun hasil pengujian normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS 16 disajikan pada tabel 1 berikut. Tabel 1 Hasil Pengujian Normalitas
Sumber : Olahan, 2013 Hasil analisis diatas menunjukkan nilai koefisien Kolmogorov Smirnov (KS) sebesar 1,148. Sedangkan nilai Z pada tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 1,96. Karena nilai KS lebih kecil dari nilai Z-tabel maka H0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data mengenai upaya pencegahan fraud yang dilakukan oleh BKD Provinsi Gorontalo telah berdistribusi normal.
Hasil Analisis Regresi Setelah persyaratan normalitas data dipenuhi, selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan e-audit terhadap pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo. Analisis regresi tersebut dihitung dengan menggunakan bantuan SPSS 16. Tabel 2 berikut merupakan hasil analisis regresi variabel X. Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Variabel X
Sumber : Olahan, 2013 Berdasarkan hasil analisis di atas, maka model regresi antara penerapan e-audit dengan pencegahan fraud adalah sebagai berikut: = ,
+ ,
Model regresi tersebut menunjukkan bahwa apabila penerapan e-audit ditingkatkan satu skor maka pencegahan fraud akan meningkat 0,776 pada konstanta 0,198. Selain itu, koefisien regresi untuk variabel penerapan e-audit bertanda positif. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dari penerapan e-audit terhadap pencegahan fraud. Dengan kata lain, jika penerapan e-audit semakin baik (optimal) maka upaya untuk mencegah terjadinya fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo juga akan memberikan hasil yang lebih baik.
Pengujian Model Regresi Analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh dan juga untuk membuat model prediksi dari variabel-variabel yang diamati. Sehingga, sebelum digunakan dalam pengambilan keputusan, model yang diperoleh terlebih dahulu harus diuji kebaikannya (goodness of fit). Adapun hasil pengujian dengan menggukan SPSS 16 akan tampak pada tabel 3 berikut. Tabel 3 Hasil Pengujian Model Regresi
Sumber : Olahan, 2013
Berdasarkan hasil di atas, didapat nilai F-hitung sebesar 4,274. Adapun nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas pembilang (df1) sebesar k =1 dan derajat bebas penyebut (df2) sebesar N-k-1 = 20-1-1 = 18 adalah sebesar 4,414. Sedangkan jika menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10%, nilai F-tabel adalah sebesar 3,007. Jika nilai F-hitung yang diperoleh dibandingkan dengan kedua nilai F-tabel ini, maka nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 5% sehingga H0 diterima. Namun, jika dibandingkan dengan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi 10% maka nilai F-hitung yang diperoleh masih lebih besar sehingga H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang diperoleh telah signifikan pada tingkat kepercayaan 10%.
Pengujian Hipotesis Setelah pengujian model dilakukan, selanjutnya akan dilaksanakan pengujian signifikansi pengaruh dari variabel X (penerapan e-audit) terhadap variabel Y (pencegahan fraud). Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, diketahui bahwa nilai t-hitung untuk variabel penerapan e-audit adalah sebesar 2,067. Sedangkan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat bebas 18 sebesar 2,101 dan jika menggunakan tingkat signifikansi sebesar 10%, nilai t-tabel adalah sebesar 1,734. Jika nilai t-hitung yang diperoleh dibandingkan dengan kedua nilai t-tabel ini, maka nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5%. Dengan kata lain, H0 diterima. Namun, jika dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 10% maka nilai t-hitung yang diperoleh masih lebih besar sehingga H0 ditolak. Sehingga, disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan e-audit terhadap pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo dan pengaruhnya bersifat positif. Semakin optimal penerapan eaudit maka pencegahan fraud juga akan semakin efektif.
Interpretasi Koefisien Determinasi Koefisien determinasi mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjalankan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai R2 berkisar antara 0< R2 <1. Jika nilai R2 semakin mendekati 1 maka model yang diusulkan dikatakan baik karena semakin tinggi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi untuk model regresi antara penerapan eaudit dengan pencegahan fraud yang diperoleh dengan menggunakan bantuan SPSS 16 akan tampak pada tabel 4 berikut.
Tabel 4 Koefisien Determinasi
Sumber : Olahan, 2013 Berdasarkan hasil estimasi di atas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,438. Koefisien korelasi ini menandakan adanya pengaruh yang lemah dari penerapan e-audit terhadap upaya pencegahan fraud. Adapun besar pengaruh yang diberikan oleh penerapan e-audit terhadap upaya pencegahan fraud ditunjukkan oleh determinasi R2 yang sebesar 0,192. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 19,2% keberhasilan pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh penerapan e-audit yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
Pembahasan Maraknya tindakan kecurangan (fraud) yang ditemukan oleh BPK RI di instansi pemerintahan mengakibatkan BPK menciptakan sebuah produk yang diharapkan akan bekerja secara efektif untuk mencegah fraud. Produk tersebut berupa e-audit. Dimana e-audit merupakan sebuah sistem pemeriksaan dengan menggunakan komputer berjaringan yang membentuk sinergi antara sistem internal BPK dengan sistem informasi milik auditee. E-audit diterapkan dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang diwujudkan melalui penggunaan dan pengelolaan database dalam pengelolaan data keuangan maupun data non keuangan. Penerapan e-audit dapat mencegah fraud secara sistematik. Hal ini disebabkan oleh BPK dapat dengan cepat melakukan pemantauan atau monitoring data instansi pemerintah maupun perusahaan negara melalui integrasi sistem elektronik di BPK dengan elektronik lembaga yang diaudit (e-auditee). Dengan demikian, cara tersebut dapat memperbaiki tata kelola keuangan negara, pengelolaan risiko (fraud), dan kepatuhan yang memadai terhadap pengelolaan keuangan negara sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan good governance di Indonesia. Terkait dengan penerapan e-audit di lingkungan Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo dan kaitannya dengan pencegahan fraud pada pemerintah Provinsi Gorontalo, persepsi dan penerimaan responden mengenai kedua hal tersebut sangat baik. Dalam hal penerapan eaudit, responden menilai upaya untuk mewujudkan penerapan e-audit di BKD Provinsi
Gorontalo sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari pencapaian skor untuk variabel penerapan eaudit yang mencapai 82,83%. Walaupun secara keseluruhan penerapan e-audit sudah sangat baik, namun untuk beberapa aspek atau indikator dinilai oleh responden masih perlu dilakukan perbaikan. Indikator-indikator yang perlu diperbaiki tersebut antara lain tentang kejelasan penginputan data dana hibah terutama ke BUMD yang merupakan bagian dari indikator cakupan penerapan e-audit dari kementerian/lembaga ke pemerintah daerah dan dari pemda ke BUMD. Selain itu, perlu diperbaiki juga indikator sarana dan prasarana serta SOP untuk menunjang penerapan e-audit. Hal tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan kinerja sistem jaringan komunikasi media penyimpanan data BKD yang terhubung dengan server BPK dan kelengkapan jurnal/panduan teknis penerapan e-audit. Sementara dalam rangka pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo, responden menilai upaya yang dilakukan oleh BKD Provinsi Gorontalo juga sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian responden untuk variabel pencegahan fraud yang mencapai 82,65%. Meskipun secara keseluruhan sudah sangat baik, namun masih ada beberapa aspek/indikator yang perlu diperbaiki agar kedepannya upaya pencegahan fraud lebih optimal. Indikatorindikator tersebut antara lain, peningkatan pemantauan dalam membangun struktur pengendalian intern yang baik, meningkatkan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik untuk mengefektifkan aktivitas pengendalian. Adapun besar pengaruh dari penerapan e-audit terhadap pencegahan fraud adalah sebesar 19,2%. Walaupun hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan e-audit pada BKD Provinsi Gorontalo berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo, namun pengaruh tersebut masih relatif rendah. Hal ini dapat dimaklumi karena penerapan e-audit di pemerintah Provinsi Gorontalo masih tergolong baru dimana penerapannya dilakukan pada tahun 2012 dan belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Ketidakoptimalan penerapan e-audit disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1).
Jenis pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan menggunakan sistem e-audit adalah jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Sementara pemeriksaan dengan sistem e-audit untuk jenis pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja belum dilaksanakan.
2).
BKD Provinsi Gorontalo selaku auditee belum memahami secara jelas mengenai penginputan data ke sistem e-auditee atau data-data yang dibutuhkan guna melancarkan proses pemeriksaan secara elektronis. Mengingat, keberhasilan e-audit tergantung dari proses penginputan data entitas.
3).
Kurangnya sosialisasi atau bimbingan teknis terkait dengan mekanisme penerapan e-audit, khususnya panduan teknis e-audit. Hasil penelitian ini mendukung teori dari BPK RI (2012) yang menyatakan bahwa dengan
penerapan e-audit dapat mencegah fraud secara sistematik. Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya pemeriksaan secara elektronis atau e-audit sama seperti pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). Sehingga, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian dari Olasanmi (2013) yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi audit berbasis komputer dapat mengatasi resioko fraud dan dapat mendeteksi kegiatan yang berpotensi fraud.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Adanya keterbatasan jumlah pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperhadapkan dengan waktu pemeriksaan yang terbatas dan jumlah entitas dari tahun ke tahun semakin bertambah mengakibatkan BPK harus mencari suatu solusi guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Permasalahan tersebut ditempuh melalui penerapan e-audit. Dengan penerapan e-audit diyakini mampu mencegah terjadinya fraud. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-audit di Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo terhadap pencegahan fraud di pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa penerapan e-audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini ditunjukkan dengan nilai R2 sebesar 1.092 atau sebesar 19.2%. Artinya, semakin optimal penerapan e-audit diterapkan maka pencegahan fraud akan semakin meningkat. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan diterima. Akan tetapi, pengaruh dari penerapan e-audit terhadap pencegahan fraud masih relatif rendah. Hal ini dapat dimaklumi karena penerapan e-audit yang diterapkan oleh BPK masih tergolong baru diterapkan pada tahun 2012 dan baru dilaksanakan pada jenis Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Saran Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut. 1.
BKD diharapkan dapat menerapkan e-auditee (sistem informasi milik entitas) secara optimal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman mengenai kejelasan penginputan data dana hibah terutama ke BUMD dan panduan teknis tentang penerapan e-
audit. Selain itu, diperlukan peningkatan kinerja sistem jaringan komunikasi media penyimpanan data BKD yang terhubung dengan server BPK yang dapat dilakukan melalui perbaikan jaringan komunikasi data secara online. Sehingga, pihak BPK dapat mengakses data BKD dengan lancar. 2.
Sementara untuk pencegahan fraud, diharapkan BKD dapat meningkatkan sistem pemantauan atau monitoring terhadap pelaksanaan tugas BKD. Selain itu, BKD juga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan review kinerja dengan membandingkan kinerja periode sebelumnya dengan periode sekarang sehingga pencegahan fraud dapat lebih efektif.
3.
Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema yang sama dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperluas jumlah populasi dan sampel yang akan digunakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan se-Provinsi.
DAFTAR PUSTAKA
Amrizal. 2004. Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor. Artikel. Aprillia, Ririn. 2012. BPK RI Sepakati Cara Mengakses Data. Diakses melalui VIVAnews http://www.viva.co.id pada tanggal 30 Januari 2013. BPK RI. 2011. Warta BPK. Edisi Juli 2011. BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 2012. Siaran Pers: Implementasi E-Audit Untuk Mencegah Korupsi. BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. 2012. Sriwijaya. Buletin. Edisi Kelima. Hartoyo, Agung Dwi. 2011. Upaya Peningkatan Kinerja Pemeriksaan BPK RI menggunakan Computer Assisted Audit Techniques. Disampaikan dalam Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia. Bandung. Jakšić, Dejan. 2009. Implementation of Computer Assisted Audit Techniques in Application Controls Testing. Management Information Systems, Vol. 4 (2009), No. 1, pp. 009-012. Serbia: Faculty of Economics Subotica University of Novi Sad. Olasanmi, Omoneye O. 2013. Computer Aided Audit Techniques and Fraud Detection. Research Journal of Finance and Accounting Vol.4, No.5, 2013. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online). Nigeria: Department of Management and Accounting Obafemi Awolowo University Ile-Ife. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan BPK No. 1 Tahun 2011 tentang Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Rai, I Gusti Agung. 2010. Audit Kinerja Pada Sektor Pubik. Jakarta: Salemba Empat. Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK-RI. Jurnal. Jakarta: Universitas Indonesia. Sugiyono. 2010. Metode Peneltian Bisnis. Bandung: Alfabeta. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Yükçü, Süleyman and Seçkin Gönen. 2011. Fraud Auditing in Electronic Accounting Practices. African Journal of Business Management Vol. 6(4), pp. 1222-1233,1 February, 2012. ISSN 1993-8233 ©2012 Academic Journals. Turkey: Dokuz Eylul University.
