Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si. NIP

Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

KATA PENGANTAR Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat, rahmat dan pertolongan-Nya sehingga Buku Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2016 dapat tersusun dengan cukup baik dan lancar. Buku profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang merupakan buku media publikasi atau pengenalan tentang gambaran secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Dengan adanya buku profil ini diharapkan masyarakat luas dapat mengenali lembaga ini, baik secara kelembagaan, pelayanan maupun prestasi kinerja yang sudah dicapai selama ini. Data yang dipublikasikan terdiri dari data berkala tahun 2013 – 2014. Demikian buku profil ini kami susun dan publikasikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si. NIP. 19610320 199103 1 005 1


2


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................................................................................... 1 DAFTAR ISI......................................................................................................................................................................................................................... 3 KOTA MALANG A.

Sejarah Kota Malang....................................................................................................................................................................................... 5

B.

Gambaran Umum Kota Malang ................................................................................................................................................................. 11

C.

Letak Geografis ................................................................................................................................................................................................. 12

D.

Kependudukan .................................................................................................................................................................................................. 13

BPKAD KOTAMALANG A.

Sejarah Pembentukan BPKAD ................................................................................................................................................................... 17

B.

Tugas dan Fungsi ............................................................................................................................................................................................. 17

C.

Strktur Organisasi BPKAD .......................................................................................................................................................................... 23

D.

Visi dan Misi ....................................................................................................................................................................................................... 27

E.

Jenis Pelayanan ................................................................................................................................................................................................. 29

F.

Sumber Daya Manusia................................................................................................................................................................................... 31

G.

Sarana dan Prasarana .................................................................................................................................................................................... 33

H.

Lingkup Pengelolaan Keuangan ............................................................................................................................................................... 37

I.

Lingkup Pengelolaan Aset ........................................................................................................................................................................... 55 3


KOTA MALANG

4


A. Sejarah Kota Malang •

Wilayah cekungan Malang telah ada sejak masa purbakala menjadi kawasan pemukiman. Banyaknya sungai yang mengalir di sekitar tempat ini membuatnya cocok sebagai kawasan pemukiman. Wilayah Dinoyo dan Tlogomas diketahui merupakan kawasan pemukiman prasejarah. Selanjutnya, berbagai prasasti (misalnya Prasasti Dinoyo), bangunan

percandian

dan

arca-arca,

bekas-bekas fondasi batu

bata,

bekas

saluran drainase,

serta

berbagai gerabah ditemukan dari periode akhir Kerajaan Kanjuruhan (abad ke-8 dan ke-9) juga ditemukan di tempat yang berdekatan. •

Nama "Malang" sampai saat ini masih diteliti asal-usulnya oleh para ahli sejarah. Para ahli sejarah masih terus menggali sumber-sumber untuk memperoleh jawaban yang tepat atas asal usul nama "Malang". Sampai saat ini telah diperoleh beberapa hipotesa mengenai asal usul nama Malang tersebut.

•

Malangkuçeçwara (baca: Malangkusheshwara) yang tertulis di dalam lambang kota itu, menurut salah satu hipotesa merupakan nama sebuah bangunan suci. Nama bangunan suci itu sendiri diketemukan dalam dua prasasti Raja Balitung dari Jawa Tengah yakni prasasti Mantyasih tahun 907, dan prasasti 908 yakni diketemukan di satu tempat antara Surabaya-Malang. Namun demikian dimana letak sesungguhnya bangunan suci Malangkuçeçwara itu, para ahli 5


sejarah masih belum memperoleh kesepakatan. Satu pihak menduga letak bangunan suci itu adalah di daerah gunung Buring, satu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang dimana terdapat salah satu puncak gunung yang bernama Malang. Pembuktian atas kebenaran dugaan ini masih terus dilakukan karena ternyata, di sebelah barat kota Malang juga terdapat sebuah gunung yang bernama Malang. •

Pihak yang lain menduga bahwa letak sesungguhnya dari bangunan suci itu terdapat di daerah Tumpang, satu tempat di sebelah utara kota Malang. Sampai saat ini di daerah tersebut masih terdapat sebuah desa yang bernama Malangsuka, yang oleh sebagian ahli sejarah, diduga berasal dari kata Malankuça (baca: Malankusha) yang diucapkan terbalik. Pendapat di atas juga dikuatkan oleh banyaknya bangunan-bangunan purbakala yang berserakan di daerah tersebut, seperti Candi Jago dan Candi Kidal, yang keduanya merupakan peninggalan zaman Kerajaan Singasari.

•

Dari kedua hipotesa tersebut di atas masih juga belum dapat dipastikan manakah kiranya yang terdahulu dikenal dengan nama Malang yang berasal dari nama bangunan suci Malangkuçeçwara itu. Apakah daerah di sekitar Malang sekarang, ataukah kedua gunung yang bernama Malang di sekitar daerah itu. Sebuah prasasti tembaga yangditemukan akhir tahun 1974 di perkebunan Bantaran, Wlingi, sebelah barat daya Malang, dalam satu bagiannya tertulis sebagai berikut : “………… taning sakrid Malang-akalihan wacid lawan macu pasabhanira dyah Limpa Makanagran I ………”. Arti

6


dari kalimat tersebut di atas adalah : “ …….. di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama wacid dan mancu, persawahan Dyah Limpa yaitu ………” Dari bunyi prasasti itu ternyata Malang merupakan satu tempat di sebelah timur dari tempat-tempat yang tersebut dalam prasasti itu. Dari prasasti inilah diperoleh satu bukti bahwa pemakaian nama Malang telah ada paling tidak sejak abad 12 Masehi. •

Nama

Malangkuçeçwara

terdiri

atas

3

kata,

yakni mala yang

berarti

kecurangan,

kepalsuan,

dan

kebatilan; angkuça (baca: angkusha) yang berarti menghancurkan atau membinasakan; dan Içwara (baca: ishwara) yang berarti "Tuhan". Sehingga, Malangkuçeçwara berarti "Tuhan telah menghancurkan kebatilan". •

Hipotesa-hipotesa terdahulu, barangkali berbeda dengan satu pendapat yang menduga bahwa nama Malang berasal dari kata “Membantah” atau “Menghalang-halangi” (dalam bahasa Jawa berarti Malang). Alkisah Sunan Mataram yang ingin meluaskan pengaruhnya ke Jawa Timur telah mencoba untuk menduduki daerah Malang. Penduduk daerah itu melakukan perlawanan perang yang hebat. Karena itu Sunan Mataram menganggap bahwa rakyat daerah itu menghalang-halangi, membantah atau malang atas maksud Sunan Mataram. Sejak itu pula daerah tersebut bernama Malang.

7


•

Timbulnya Kerajaan Kanjuruhan tersebut, oleh para ahli sejarah dipandang sebagai tonggak awal pertumbuhan pusat pemerintahan yang sampai saat ini, setelah 12 abad berselang, telah berkembang menjadi Kota Malang.

•

Setelah kerajaan Kanjuruhan, pada masa emas kerajaan Singasari (1000 tahun setelah Masehi) di daerah Malang masih ditemukan satu kerajaan yang makmur, banyak penduduknyaserta tanah-tanah pertanian yang amat subur. Ketika Islam menaklukkan Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400, Patih Majapahit melarikan diri ke daerah Malang. Ia kemudian mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang merdeka, yang oleh putranya diperjuangkan menjadi satu kerajaan yang maju. Pusat kerajaan yang terletak di kota Malang sampai saat ini masih terlihat sisa-sisa bangunan bentengnya yang kokoh bernama Kutobedah di desa Kutobedah. Adalah Sultan Mataram dari Jawa Tengah yang akhirnya datang menaklukkan daerah ini pada tahun 1614 setelah mendapat perlawanan yang tangguh dari penduduk daerah ini.

•

Seperti halnya kebanyakan kota-kota lain di Indonesia pada umumnya, Kota Malang modern tumbuh dan berkembang setelah hadirnya administrasi kolonial Hindia Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif masih berbekas hingga sekarang, misalnya ''Ijen Boullevard'' dan kawasan sekitarnya. Pada mulanya hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai.

8


Kawasanperumahan itu sekarang menjadi monumen hidup dan seringkali dikunjungi oleh keturunan keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana. •

Pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda, daerah Malang dijadikan wilayah "Gemente" (Kota). Sebelum tahun 1964, dalam lambang kota Malang terdapat tulisan ; “Malang namaku, maju tujuanku” terjemahan dari “Malang nominor, sursum moveor”. Ketika kota ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 1 April 1964, kalimat-kalimat tersebut berubah menjadi : “Malangkuçeçwara”. Semboyan baru ini diusulkan oleh almarhum Prof. Dr. R. Ng. Poerbatjaraka, karena kata tersebut sangat erat hubungannya dengan asal usul kota Malang yang pada masa Ken Arok kira-kira 7 abad yang lampau telah menjadi nama dari tempat di sekitar atau dekat candi yang bernama Malangkuçeçwara.

•

Kota Malang mulai tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda, terutama ketika mulai di operasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. 9


10

•

Tahun 1767 Hindia Belanda memasuki kota

•

Tahun 1821 kedudukan pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas

•

Tahun 1824 Malang mempunyai asisten residen

•

Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat dan kota didirikan dan alun-alun dibangun.

•

1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai kotapraja

•

8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang

•

21 September 1945 Malang masuk wilayah Republik Indonesia

•

22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda

•

2 Maret 1947 pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.

•

1 Januari 2001 menjadi Pemerintah Kota Malang.


B. Gambaran Umum Kota Malang Kota Malang merupakan salah satu daerah otonom dan merupakan kota besar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Sebagai kota besar, Malang tidak lepas dari permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin buruk kualitasnya. Kota yang pernah dianggap mempunyai tata kota yang terbaik di antara kota-kota Hindia Belanda ini, kini banyak dikeluhkan warganya seperti kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas, suhu udara yang mulai panas, sampah yang berserakan atau harus merelokasi pedagang kaki lima yang memenuhi alun-alun kota. Namun terlepas dari berbagai permasalahan tata kotanya, pariwisata Kota Malang mampu menarik perhatian tersendiri. Dari segi geografis, Malang diuntungkan oleh keindahan alam daerah sekitarnya seperti Batu dengan agrowisatanya, pemandian Selecta, Songgoriti atau situs-situs purbakala peninggalan Kerajaan Singosari. Jarak tempuh yang tidak jauh dari kota membuat para pelancong menjadikan kota ini sebagai tempat singgah dansekaligus tempat belanja. Perdagangan ini mampu mengubah konsep pariwisata KotaMalang dari kota peristirahatan menjadi kota wisata belanja.

11


C. Letak Geografis Wilayah Kota Malang letaknya sangat strategis yang berada ditengahtengah wilayah Kabupaten Malang, dengan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Klojen. Lokasi ini secara astronomis terletak 112,06° 112,07° Bujur Timur dan 7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan luas keseluruhan wilayahnya seluas 110.06 km². Kota Malang terdiri atas 5 kecamatan dengan Pusat Pemerintahan di Kecamatan Klojen, yang dibagi lagi menjadi 57 kelurahan. Secara administratif wilayahnya dibatasi oleh batas-batas administrasi daerah disekitarnya, yaitu: 

Sebelah Utara

: Kecamatan

Singosari

dan

Karangploso

Kabupaten Malang. 

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang Kabupaten Malang.



Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji Kabupaten Malang.



Sebelah Barat

: Kecamatan Wagir dan Dau Kabupaten Malang.

12

Peta Wilayah Administrasi Kota Malang


Tabel 1. Luas Wilayah Administratif Kota Malang Tahun 2013 No. Kecamatan Jumlah Luas Wilayah Kelurahan (Km2) (%) 1 Kedung Kandang 12 39,89 36,24 2 Sukun 11 20,97 19,05 3 Klojen 11 8,83 8,02 4 Blimbing 12 17,77 16,15 5 Lowokwaru 11 22,60 20,53 Total 57 110,06 100,00 Sumber :Kota Malang Dalam Angka Tahun 2014, BPS.

Jumlah

kelurahan

dimasing-masing

wilayah

kecamatan hampir sama yaitu 11 dan 12 kelurahan. Wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Lowokwaru 22,60 km2 dengan jumlah kelurahan sebanyak 12 kelurahan. Sedang yang paling kecil adalah terbanyak adalah Kecamatan Klojen seluas 8,83 km2, terbagi menjadi 11 kelurahan.

D. Kependudukan Perkembangan wilayah dimasing-masing lokasi dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah perkembangan jumlah penduduk.Tingkat kemajuan wilayah sangat ditentukan oleh jumlah dan kualitas penduduk di suatu wilayah tersebut. Jumlah penduduk yang besar dengan asumsi pendapatan tertentu, maka akan mempengaruhi perkembangan wilayah. Berarti semakin besar jumlah penduduk, maka dapat mendorong wilayah untuk berkembang lebih cepat, dibandingkan dengan wilayah dengan jumlah penduduk lebih kecil. Lebih jelasnya terkait dengan kondisi jumlah dan kepadatan penduduk Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 2. 13


Kepadatan penduduk ditentukan oleh distribusi kegiatan dan tempat tinggal penduduk di suatu wilayah. Kegiatan yang berbeda-beda ini telah menciptakan pola mobilitas atau pergerakan yang berbeda-beda pula. Pola pergerakan penduduk ini dapat diamati melalui kecenderungan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Pola pergerakan dan mobilitas penduduk yang ada di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh kegiatan perkotaan yang ada (perkantoran dan perdagangan/jasa) serta upaya masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Kecenderungan pergerakan penduduk lebih besar ke arah pusat Tabel 2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Malang, Tahun 2013-2014 kegiatan, terutama di sekitar jalan utama kota. Sedangkan sebagian lagi

No

Kecamatan

Km2

menyebar di sekitar jalan-jalan lokal saja, seperti misalnya di tempat-tempat pelayanan

sosial

lainnya.

Hal

ini

dipengaruhi oleh kemudahan dalam mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan.

LuasWil

2013 Jiwa

2014 %

Kepadatan

(Jiwa/Km2)

Jiwa 2013 % 2014

1

Kedung Kandang

36,89

181.834

21,63

183.92721,74

4.929 4.611

2

Sukun

20,97

187.074

22,25

188.54522,29

8.921 8.991

3

Klojen

8,83

105.060

12,50

104.59012,36 11.898 11.845

4

Blimbing

17,77

175.988

20,93

176.84520,90

9.904 9.952

5

Lowokwaru

22,60

190.847

22,70

192.06622,70

8.445 8.498

840.803 100,00

845.973 100,00

7.639 7.686

Total

110,06

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Malang, dalam Kota Malang Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015, BPS.

Jumlah penduduk pada tahun 2013 dan 2014 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang (dalam 14


BPS Kota Malang tahun 2014 dan 2015) adalah sebesar 840.803 jiwa dan 845.973 jiwa, dengan kepadatan 7.675 jiwa/km 2 dan 7.686 jiwa/km2. Jumlah penduduk tahun 2014 yang terbesar berada di Kecamatan Kedung Kandang sebanyak 183.927 jiwa atau 21,74 persen, sedang paling rendah di Kecamatan Klojen sebanyak 104.590 jiwa atau 12,36 persen. Namun Kecamatan Klojen ini memiliki tingkat kepadatan paling tinggi (tahun 2014) yaitu mencapai 11.845 jiwa/km2, sedangkan terendah Kecamatan Kedung Kandang sebanyak 4.611 jiwa/km2.

15


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

16


A. SEJARAH PEMBENTUKAN BPKAD Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, tepatnya berada di belakang kantor Balai Kota Malang. Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dimulai pada tahun 2012. Legalitas pembentukan dan operasional SKPD ini didasarkan pada peraturan walikota sebagai berikut: a. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan b. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok,

17


Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Berikut ini tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Malang: TUGAS POKOK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerahmelaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

FUNGSI Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidangpengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; 3. Pelaksanaan fungsi BUD, meliputi : a. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD); 18


c. pengendalian pelaksanaan APBD; d. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah; e. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank pemerintah yang telah ditunjuk; f.

pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

g. penyimpanan uang daerah; h. penetapan SPD; i.

pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi;

j.

pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

k. penyiapan pelaksanaan pinjaman daerah; l.

pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;

m. pelaksanaan pengkoordinasian piutang daerah; n. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; o. penyajian informasi keuangan daerah; p. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; 19


q. penunjukan pejabat selaku kuasa BUD. 4. Penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; 5. Pengkoordinasian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 6. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak; 7. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan; 8. Pelaksanaan fungsi Unit Pengelola Barang selaku Pembantu Pengelola, meliputi : a. mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; b. pelaksanaan analisis bahan rencana kebutuhan barang milik daerah; c. pelaksanaan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; d. pelaksanaan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Walikota; e. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; f. penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; 20


g. pengkoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. 9. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 10. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah; 11. Pengelolaan pemanfaatan gedung perkantoran terpadu pemerintah kota malang; 12. Pelaksanaan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah; 13. Pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah; 14. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah dan/atau bangunan; 15. Pemberian dan pencabutan perizinan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang menjadi kewenangannya; 16. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 17. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

21


18. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya 19. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; 20. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah; 21. Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan pajak daerah; 22. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 23. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 24. Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP); 25. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; 26. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; 27. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; 22


28. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; 29. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional; 30. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 31. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPKAD Struktur Organisasi BadanPengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Kota Malang telah menjabarkan melaluiPeraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Atas dasar ketentuan tersebut yang semula Dinas Perumahan, Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan digabung menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah secara umum maka Organisasi Perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu ditunjang dengan Jabatan Struktural yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga beban tugas kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh pejabat struktural yang mengemban. 23


Struktur organisasi perangkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas: a. Kepala Badan. b. Sekretariat, terdiri dari: 1) Subbagian Penyusunan Program. 2) Subbagian Keuangan. 3) Subbagian Umum. c. Bidang Anggaran, terdiri dari: 1) Subbidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran. 2) Subbidang Administrasi Anggaran. d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, terdiri dari : 1) Subbidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. 2) SubbidangAkuntansi. e. Bidang Penatausahaan Aset Daerah, terdiri dari : 1) SubbidangPendataan dan Evaluasi Aset Daerah. 24


2) Subbidang Penyimpanan Benda Berharga dan Aset Daerah. f. Bidang Pemanfaatan Aset Daerah, terdiri dari : 1) Subbidang Penggunausahaan Aset Daerah. 2) Subbidang Pengendalian Aset Daerah. g. Unit Pelaksana Teknis (UPT). h. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara visual struktur organisasi tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.

25


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ARSIP DAERAH KOTA MALANG

26


D. VISI DAN MISI Visi Misi ini tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2013-2018. Visi misi ini memberikan gambaran terhadap keinginan BPKAD Kota Malangjauh kedepan dan hal-hal yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. 1. Visi Secara singkat Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang adalah sebagai berikut: Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel. Penjelasan makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai salah satu badan/lembaga pada Pemerintah Kota Malang diharapkan mampu memegang kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab yang diberikan oleh walikota dan masyarakat, hal ini tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Di mana Badan, PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Malang. 27


2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang harus mampu melayani dan berkerja secara profesional, di sisi lain sebagai Pengelola dan sebagai Pengadministrasian di Bidang Keuangan dan AsetDaerah.

2. Misi Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Badan PengelolaKeuangan dan Aset Daerah Kota Malang maka dirumuskan misi sebagai berikut: “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional dan Akuntabel.”

Misi ini mengandung makna bahwa: 1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi harus di dukung oleh kualitas sumber daya aparatur yang mampu dan menguasai di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan. 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang yang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di arahkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menganut azas berimbang dan transparan, sehingga tercipta akuntabilitas keuangan daerah dan tersedianya data aset daerah 28


3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan aset daerah di arahkan

untuk

meningkatkan

sistem

manajemen

aset/barang

daerah

dan

tertatanya

tertib

administrasi

aset/barangdaerah merupakan hal yang krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

E. JENIS PELAYANAN Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang keuangan dan aset serta pengembangan dan pengawasan kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. 1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 4. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD 5. Pelayanan Verifikasi SPM 6. Pelayanan Penerbitan SP2D 29


7. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos 9. Pelayanan Penerimaan Kas 10. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham, Deposito) 11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 13. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 14. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 15. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang 16. Pelayanan Surat Keterangan Status Tanah 17. Pelayanan Permintaan Benda Berharga

30


F. SUMBER DAYA MANUSIA Pelaksanaan operasional kegiatan sehari-hari didukung oleh sumber daya manusia atau aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas. Jumlah aparatur yang ditugaskan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang dengan tingkat strata pendidikan yang memadai dan relevan sesuai tugasnya. Klasifikasi aparatur pemerintah daerah yang ditugaskandi lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai berikut: (Sumber : Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, 2015) Dari 69 orang pegawai BPKAD Kota Malang, sebagian besar berpendidikan SMA dan S1 (sarjana), masing-masing 29 orang (42,03%) dan 26 orang (37,68%). Pendidikan tertinggi adalah S2 (master) sebanyak 9 orang (13,04%), sedang terendah Diploma III (D3) sebanyak 5 orang (7,25%). Perbandingan diantara masing-masing strata pendidikan disajikan pada Gambar 3 Grafik Jumlah Pegawai BPKAD sebagai berikut.

31


Tabel 3. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015 Tingkat

Jumlah

Pendidikan

(Orang)

Prosentase (%)

S2

9

13,04

S1

26

37,68

D4

0

0,00

D3

5

7,25

D2

0

0,00

D1

0

0,00

SMA

29

42,03

SMP

0

0,00

SD

0

0,00

69

100,00

Jumlah

32

Grafik Pegawai BPKAD


G. SARANA DAN PRASARANA 1. Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan Mayjend Sungkono,Malang. Adapun gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbagi atas: a. Ruang Kepala Badan b. Ruang Sekretaris c. Ruang Tata Usaha d. Ruang Sekretariat e. Ruang Sekretariat UPT f. Ruang Bidang-Bidang g. Ruang Arsip BPKAD 2. Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional: a. Mobil Dinas; b. Sepeda Motor; c. Komputer; 33


d. Noteboook; e. Printer; f. Faximile; g. Scaner; h. Meja; i.

Kursi;

j.

Almari;

k. Filling cabinet; l.

Alat Tulis Kantor.

Spesifikasi sarana dan prasarana pendukung operasional disajikan pada tabel berikut ini.

34


Tabel 4. Jenis dan Spesifikasi Sarana Prasarana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Malang Tahun 2015 No.

Nama Barang/jenis Barang

Merk/ Model

Ukuran

Bahan

Jumlah Barang/ Register X

KeadaanBarang

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2 Mobil Sepeda Motor Komputer Notebook Laptop PC UPS Printer Scanner Server Hardisk LCD Handycam Flashdisk Mesin Hitung Mesin Fotocopy Mesin Ketik

3 -

4 -

5 -

6 5 unit 16 unit 45 unit 24 unit 5 unit 12 unit 17 unit 68 unit 10 unit 3 unit 5 unit 5 buah 2 buah 9 buah 2 unit 2 unit 6 unit

7 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 35


No.

Nama Barang/jenis Barang

Merk/ Model

Ukuran

Bahan

Jumlah Barang/ Register X

KeadaanBarang

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Faxsimile Telepon Rak Besi Kalkulator Meja Kursi Filling abinet Brankas Mesin elstruk Rak Almari Besi Almari Kayu Sofa

-

-

-

2 buah 14 buah 3 buah 25 buah 67 buah 215 uah 11 buah 2 unit 2 buah 3 buah 22 buah 3 buah 6 buah

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber : BPKAD Kota Malang, 2015.

36


H. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN I. Pengertian Keuangan Daerah Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimilki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihal sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ( halim, 2004:18)

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 3) Penerimaan daerah; 4) Pengeluaran daerah; 5) Kekayaaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 37


6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah mempunyai arti yang cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan daerah ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang menjadi bahan perdebatan apakah suatu keadaan atau permasalahan termasuk lingkup keuangan daerah atau tidak.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangla penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (himpunan peraturan perundangan-undangan RI pedoman pengelolaan keuangan daerah, 2011) 38


Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah : transparansi, adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah : 1.

Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanguungjawabkan kepada DPRD;

2.

Value for maoney, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektifitas : (1) Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik (2) Efisiensi, suatu rpoduk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (3) Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai

39


II. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) A. Pengertian APBD APBD berdasarkan Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Umdang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaab dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud B. Struktur APBD Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. Pendapatan Daerah, adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh Pemerintah Kelompok pendapatan terdiri dari :

40


1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi ( Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum ) 3) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan adana penyeimbang dari pemerintah pusat (hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak provinsi, kabupaten/kota. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan pemerintah, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

b. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Kelompok belanja daerah terdiri dari :

41


1) Belanja administrasi umum ( belanja tak langsung ) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan 2) Belanja operasi dan pemeliharaan ( belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan 3) Belanja Modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bentuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan 5) Belanja tidak terduga adalah belanja langsung yang dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana, seperti terjadinya bencana alam

c. Transfer, adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil

42


d. Pembiayaan, adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

APBD Pendapatan Daerah

1. PAD 2. Dana Perimbangan 3. Lain-Lain Pendapatan yang sah

Belanja Daerah

Klasifikasi Belanja Daerah menurut: 1. Organisasi 2. Fungsi 3. Program dan Kegiatan 4. Jenis Belanja

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan 2. Pengeluaran Pembiayaan

43


Tabel 5. APBD Kota Malang Tahun 2012 – 2014 Uraian

2012

2013

2014

Pendapatan

1.356.369.664.977,83

1.524.846.569.429,26

1.764.864.689.655,03

Belanja

1.252.312.645.612,77

1.486.368.766.886,45

1.602.999.850.132,14

100,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00

10,000,000,000.00

Surplus (Defisit)

104.057.019.365,06

Pembiayaan Netto

57.386.945.860,73

38.477.802.542,81

161.864.839.522,89

100,000,000.00

2012 2013

1,000,000.00

2014 10,000.00

144.272.064.765,47

161.120.910.854,78

100.00 1.00

SilPa Tahun Berkenan

44

Pendapatan

161.443.965.225,79

182.749.867.308,28

322.985.750.377,67

Belanja

Surplus Pembiayaan Silpa Tahun (Defisit) Netto Berkenan

Diagram APBD Kota Malang Tahun 2012-2014


C. Evaluasi PAD Tabel 6. PAD Kota Malang Tahun 2012 – 2014 Tahun No

1 2

3

4

Uraian

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Restribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah

2012 Anggaran Setelah Perubahan

2013

2014

Realisasi

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi

125,828,676,756.77

158,642,650,561.89

210,287,889,778.18

238,499,748,161.57

260,000,000,000.00

278,885,189,548.87

33,999,401,999.00

35,596,756,524.00

38,366,632,198.90

38,473,729,369.00

40,345,709,448.90

45,557,675,300.00

20,624,513,916.82

14,350,056,538.28

21,551,938,094.82

16,571,050,907.26

11,703,610,469.39

13,385,924,500.39

20,218,374,536.28

21,220,826,572.66

28,210,928,956.97

24,305,895,246.43

35,768,257,852.67

34,721,306,942.77

200,670,967,208.87

229,810,290,196.83

298,417,389,028.87

317,850,423,684.26

347,817,577,770.96

372,550,096,292.03

45


Diagram PAD Kota Malang Tahun 2012-2014

46


Tabel 7. Pendapatan Kota Malang Tahun 2012-2014 NO

URAIAN

2012

2013

2014

I

PENDAPATAN ASLI DAERAH

229.810.290.000,00

317.772.985.191,26

372.545.396.292,03

1 2

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Penyesuaian TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JUMLAH PENDAPATAN

158.642.650.000,00 35.596.760.000,00

238.499.748.161,57 38.460.785.953,00

278.885.189.548,87 45.557.675.300,00

14.350.050.000,00

16.571.050.907,26

13.385.934.500,39

3 4 II 1 2 3 4 5 6 III IV

21.220.820 .000,00 24.241.400.169,43 34.716.606.942,77 1.074.406.930.000,00 1.164.452.439.238,00 1.329.108.236.363,00 0,00

863.736.860.965,00

956.695.776.132,00

188.909.680.000,00 43.345.180.000,00 665.927.800.000,00 21.897.310.000,00 54.326.950.000,00 0,00

42.755.854.555,00 43.978.359.410,00 746.686.937.000,00 30.315.710.000,00 191.569.752.000,00 109.145.826.273,00

66.740.371.266,00 50.203.519.866,00 808.447.825.000,00 31.304.060.000,00 217.906.979.000,00 154.505.481.231,00

52.152.440.000,00

42.621.145.000,00

63.211.057.000,00

1.356.369.660.000,00 1.524.846.569.429,26 1.764.864.689.655,03 47


100,000,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 10,000,000,000.00

100,000,000.00 URAIAN 1,000,000.00

2012

2013

10,000.00 100.00

1.00 PAD

Pendaptan Transfer

Transfer Pemerintah Provinsi

Diagram Pendapatan Kota Malang Tahun 2012-2014

48

Lain-Lain PAD yang Sah


Tabel 8. Belanja Kota Malang Tahun 2012-2014 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

URAIAN BelanjaOperasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bentuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri Belanja Modal Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga TRANSFER

2012 983.373.840.000,00 715.252.050.000,00 249.633.840.000,00 180.000.000,00 0,00 17.631.220.000,00 676.730.000,00 0,00 0,00 268.292.430.000,00 28.572.860.000,00 44.069.950.000 90.484.910.000,00 103.147.260.000,00 1.213.140.000,00 804.300.000,00 604.360.000,00 604.360.000,00 42.010.000,00

2013 2014 1.133.013.596.006,45 1.284.446.205.759,14 767.298.084.806,10 877.246.394.701,58 302.589.084.359,40 361.001.601.091,84 36.157.840,95 0,00 0,00 0,00 62.297.290.300,00 44.148.137.497,80 129.250.000,00 1.402.739.630,00 663.728.700,00 647.332.837,92 0,00 0,00 353.264.833.758,00 12.373.686.000,00 53.315.882.370,00 94.506.673.141,00 179.603.341.000,00 12.387.673.297,00 1.077.577.950,00 17.022.672,00 17.022.672,00 73.314.450,00

318.462.052.422,00 0,00 74.928.882.812,00 39.103.080.700,00 202.077.603.350,00 766.316.960,00 1.586.168.600,00 13.261.351,00 13.261.351,00 78.330.600,00 49


NO 20 21 22 23 24

URAIAN

2012

Transfer Bagi Hasil Ke Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya JUMLAH BELANJA

2013

42.010.000,00 0,00 42.010.000,00 0,00 1.252.312.640.000

2014

73.314.450,00 78.330.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.486.368.766.886,45 1.602.999.850.132,14

100,000,000,000,000 1,000,000,000,000

10,000,000,000 100,000,000

2012

1,000,000

2013 2014

10,000 100 1

BelanjaOperasi Belanja Modal

Belanja Tid ak Terduga

Diagram Belanja Kota Malang Tahun 2012-2014 50

Transfer Bagi Hasil Ke Desa


III.

Efisiensi Keuangan Daerah

Pengertian efisiensi, merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya.

Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP. Hasibuan (1984;233-4) yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah : Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input dan ootput ( hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.

51


Pengertian efisiensi sesuai dengan Pemendagri Nomor 13 Tahun 20106, efiseinsi adalah hubungan antara input dan output, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan oraganisasi dapat mencapai manfaat tertentu.

Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian antara lain :

1. Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan-keluaran (input-output) 1) Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukab dengan pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakab secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan 2) Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai dengan memperhatikan aspek hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi dan keanekaragaman suatu daerah 2. Efisiensi juga mengandung pengertian yang lain, yaitu :

52


a. Efisiensi pada sektor usaha swasta ( private sector efficiency). Efisiesni pada sektor usaha swasta dijelaskan dengan konsep input output yaitu rasio dari output dan input; b. Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat (public sector effisien). Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin; c. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisiensi jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran (output) dengan biaya ( input) yang terendah atau dengan biaya (input) minimal diperoleh hasil ( output) yang diinginkan. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, untuk melihat pengelolaan daerah yang efisien perlu mengetahui ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri dari : (sesuai PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 2 ) : 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pada pihak ketiga; 3) Penerimaan daerah; 4) Pengeluaran daerah;

53


5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa daerah berhak untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Tapi beberapa dari pemerintah daerah mempunyai kebijakan untuk lebih meningkatkan PAD yang sebagian besar berimbas pada masyarakat karena naiknya retribusi daerah maupun pajak daerah. Kenaikan pajak atau retribusi daerah yang berlebihan akan menyumbat investasi, yang imbasnya pada semakin banyaknya pengangguran.

Hal itu karena

minimnya kreativitas pemerintah untuk meningkatkan PAD tanpa meningkatkan pajak yaitu dengan lebih mengintensifkan pengelolaan kekayaan daerah.

54


I. LINGKUP PENGELOLAAN ASET I. Pengertian Aset Daerah Pengertian Aset secara umum adalah barang (thing) atau suatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (market value) atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh suatu badan usaha, instansi, atau individual. Dalam Pengertian hukum, aset disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible) yang tercakup dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Dalam Konteks Pemerintah Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dinyatakan bahwa Aset yang merupakan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur 55


ataupun ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat., serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. II. Perkembangan Aset Pemerintah Kota Malang

Dalam perkembangannya, berdasarkan definisi Aset diatas, Pemerintah Kota Malang mempunyai aset dalam bentuk sebagai berikut :

56


Tabel 9. DATA NILAI ASET TETAP TANAH DAN GEDUNG DI BAWAH PENGUASAAN PEMERINTAH KOTA MALANG No 1 2 3

4

5

6 7 8

URAIAN Rekap Ijin Sewa Tempat Tertentu yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang Tanah dan Gedung untuk Kantor Tanah dan Gedung untuk Fasilitas Pendidikan Kesehatan dan Fasilitas Sosial Rekap Tanah untuk Pasar - Blimbing - Klojen - Lowokwaru - Kedungkandang -Sukun Rekap Tanah untuk Taman - Blimbing - Klojen - Lowokwaru - Kedungkandang -Sukun Tanah untuk makam umum Tanah untuk TPA Tanah untuk TPS

LUAS/M2 1.132.905,25

TANAH 426.221.248.00

GEDUNG

315.275,50 1.507.352,82

168.104.580.76 450.051.969.85

72.651.250.000,00 173.412.357.500,00

147.051,00 8.376,00 44.145,00 15.924,00 40.600,00 38.006,00 190.271,50 12.954,00 125.132,50 23.168,00 5.400,00 23.617,00 493.778,00 355.309,00 7.814,00

64.785.147.232,00 3.320.000.000,00 17.684.500.000,00 10.846.800.000,00 10.162.747.232,00 22.771.100.000,00 153.138.860.167,00 12.094.500.000,00 104.278.962.23 13.409.997.935,00 2.400.400.000,00 20.955.000.000,00 97.339.130.982,00 49.542.729.879,00 1.249.745.000,00

65.505.000.000,00 3.005.000.000,00 36.000.000.000,00 4.250.000.000,00 9.000.000.000,00 13.250.000.000,00 14.220.000.000,00 320.000.000,00 13.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 375.000.000,00 57


No 9

URAIAN Rekap Tanah untuk Rumah Dinas - Blimbing - Klojen - Lowokwaru - Kedungkandang -Sukun Tanah Fasilitas sosial, Fasum dari pihak ketiga Rekap Tanah Pertanian bekas Tanah Kas Kelurahan - Blimbing - Klojen - Lowokwaru - Kedungkandang -Sukun JUMLAH

10 11

LUAS/M2

TANAH

GEDUNG

56.725,80 8.723,36 16.126,30 11.761,50 9.936,95 10.177,69 509.923,28

20.226.575.564,00 3.771.594.000,00 7.744.580.000,00 4.166.575.000,00 2.312.283.564,00 2.231.543.000,00 331.907.664.000,00

16.109.443.000,00 2.342.006.000,00 5.359.820.000,00 2.855.825.000,00 3.032.085.000,00 2.519.707.000,00

2.631.122,10

233.761.612.114,00

0,00

405.543,00 52.824,00 755.596,30 1.028.486,00 388.672,80 7.347.528,25

32.534.741.232,00 4.017.286.000,00 84.663.538.000,00 52.894.749.882,00 59.651.297.000,00 1.996.329.263.557

343.273.050.500,00

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Di

58


dalam struktur aset tanah Pemerintah Kota Malang, terdapat tanah ijin pemakaian yaitu tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang bersumber dari fakta sejarah kepemilikan tanah oleh Pemerintah Hindia Belanda yang disewakan kepada masyarakat. Setelah masa kemerdekaan, maka tanah-tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Indonesia dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam tata administrasi dan pengelolaannya. Penatausahaan administrasi ijin pemakaian tanah negara telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang sejak tahun 1947 dalam satuan kerja yang menangani perumahan rakyat pada tanah negara. Dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2013, maka tanggungjawab pengelolaan aset tanah/ ijin pemakaian dilaksanakan oleh BPKAD. Penatausahaan aset daerah dalam rangka menciptakan sistem administrasi yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut dimulai tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi yang dimaksud adalah pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Bidang lahan aset daerah penyumbang PAD akan dapat lebih optimal, bilamana kepastian status tanah aset daerah lebih jelas. Inventarisasi/sensus dan kodefikasi terhadap tanah dan bangunan aset daerah terus dilakukan. Selanjutnya untuk menjamin kepastian status kepemilikan, dilaksanakan sertifikasi atas tanah aset Pemerintah Kota Malang ke Badan 59


Pertanahan Nasional (BPN). Tanah/lahan aset daerah yang masih kosong/belum ada pemanfaatannya, dilaksanakan indentifikasi dan pengamanan dengan jalan pemberian/pemasangan papan himbauan yang menjelaskan kepemilikannya oleh Pemerintah Kota Malang. Aset tanah dan/atau bangunan yang telah yang telah berkepastian hukum/status kepemilikannya setelah bersertifikat menjadi potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme sewa tempat-tempat tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang. Pada Perubahan APBD Tahun 2015, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun Peraturan Walikota Malang tentang Tata Cara Sewa Tanah dan/atau Bangunan Milik Pemerintah Kota Malang

60


Tabel 10. Rekapitulasi Lahan Aset Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kota Malang s/d Tahun 2015

No.

Uraian Tahun 2013 Bidang

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ijin Sewa Tempat-tempat 6.221 tertentu Tanah dan Gedung 141 Instansi Tanah Fasilitas 496 Pendidikan, Kesehatan, Sosial Tanah Pasar 141 Tanah Taman 76 Tanah Makam 20 Tanah TPA 11 Tanah TPS 44 Tanah Rumah Dinas 518 Penyerahan Fasilitas 10 Sosial, Fasilitas Umum Tanah Ex. 578 Bengkok/pertanian JUMLAH 8.256

Luas (M2) 1.265.297,50

Jumlah Lahan Aset Tanah Daerah s/d Tahun 2014 s/d Tahun 2015 Bidang

Luas (M2)

Bidang

Luas (M2)

6.221

1.865.296,58

6.221

1.865.296,58

287.359,50

141

315.560,50

141

315.560,50

1.207.353,24

496

1.507.352,82

496

1.507.352,82

271.560,50 140.284,50 493.778,00 355.309,00 5.814,00 48.725,80 309.928,25

141 76 20 11 44 518 10

315.560,50 190.271,50 493.778,00 355.309,00 7.814,00 56.725,80 509.923,28

141 76 20 11 44 518 10

315.560,50 190.271,50 493.778,00 355.309,00 7.814,00 56.725,80 509.923,28

3.341.538,00

578

3.523.738,50

578

3.523.738,50

7.726.948,29

8.256

9.141.330,48

8.256

9.141.330,48 61


Peruntukan

Tabel 11. Data Aset Tanah Pemerintah Kota Malang yang Bersertifikat s/d Tahun 2015 Jumlah Bidang Luas Tanah ( m2 )

Th 2013 Th 2014 s/d Th 2015 1. Pertanian 320 325 325 2. Pendidikan 205 215 229 3. Taman 62 64 64 4. Puskesmas 26 27 28 5. Kantor 71 74 74 6. Pasar 29 30 30 7. Terminal 12 12 12 8. Makam 18 19 21 9. Fasilitas Umum 7 11 13 10. Gedung 14 14 14 11. Jalan 12 12 12 12. Lapangan 20 20 21 13. Rumah Dinas 4 4 4 14. TPA/TPS 6 6 14 15 Lain-lain 4 4 4 JUMLAH 810 837 867 Penatausahaan aset daerah dalam rangka menciptakan sistem administrasi

Th 2013 Th2014 s/d Th 2015 1.296.948 1.311.609 1.311.609 619.733 642.777 688.879 143.469 155.336 155.336 18.568 18.951 20.011 152.106 154.763 154.763 142.753 144.634 144.634 72.689 72.689 72.689 83.896 85.580 89.762 2.816 17.345 33.445 53.669 53.669 53.669 12.587 12.587 12.587 178.592 178.592 188.772 5.917 5.917 5.917 15.964 15.964 48.973 19.710 19.710 19.710 2.819.417 2.890.123 3.005.077 yang terstruktur, rapi dan akuntabel tersebut

dimulai tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melaksanakan inventarisasi. Inventarisasi yang 62


dimaksud adalah pencatatan dan pengumpulan data agar data yang dikelola oleh BPKAD relevan dengan kondisi dan situasi data saat ini. Data hasil inventarisasi dokumen tanah ijin pemakaian dengan gambar bidang dan data koordinat yang di-link-kan dengan Global Information System ( GIS) pada Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset ( SIGMA ) dan Sistem Informasi Pengelolaan Ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT ). Sejak tahun 2013 penatausahaan aset dilaksanakan melalui aplikasi SIGMA ( Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset) adalah dimana dalam sistem aplikasi ini data/obyek tersimpan berupa data tekstual maupun spacial yang dilengkapi titik-titik ordinat pada masing-masing obyek. disempurnakan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah

Selanjutnya di tahun 2014

(SIPIPT) dimana tanah aset daerah

terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta). Data-data terbaharukan hasil inventarisasi selanjutnya di up date ke dalam pengembangan sistem informasi aset daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) Kota Malang untuk inventarisasi/ mapping aset daerah dan memastikan apakah data barang milik daerah sudah sesuai.

63


III.

Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah strategi dan kebijakan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal RPJMD. Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bagi setiap program prioritas. Dari uraian tersebut di atas, maka hubungan antara visi, misi, tujuan, strategi dan sasaran yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, diuraikan sebagai berikut

64

Profil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang INTERNAL

1. 2. 3. 4.

EKSTERNAL  KESEMPATAN 1. Trend peraturan dan kebijakan keuangan cukup progresif serta tata kelola keuangan semi otonom 2. Adanya pihak ke-3 yang dapat membantu memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah 3. Adanya pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah 4. Adanya pihak ketiga yang membantu tersedianya sistem pengelolaan aset daerah 5. Telah dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait

1.

2. 3.

4.

5.

1. 2.

3.

4. 5.

 TANTANGAN Peraturan keuangan mendasar sering berubah 4.Audit intern belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal 5.Kelemahan dalam pemahaman atas regulasi pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi Penggunaan aset pemda tanpa ijin pengambil alihan aset pemda oleh pihak lain

1.

2.

3.

4. 5.

 KEKUATAN Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah diatur cukup baik Memiliki kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku Sarana perndukung sistem manajemen aset yang memadai.Memiliki kewenangan untuk mengelola aset/barang sesuai ketentuan KEKUATAN x KESEMPATAN Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana perndukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu Pengelolaan aset daerah yang lancar krn memiliki kewenangan mengelola aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait KEKUATAN x TANTANGAN Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik. Kewenangan mengelola aset daerah untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin

 KELEMAHAN 1. Sistem Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah belum dipahami secara menyeluruh oleh SKPD 2. Pelaporan keuangan dari SKPD masih berjalan tersendat 3. SDM Pengelola Aset Daerah kurang memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan aset daerah 4. Belum adanya sistem pengelolaan aset yang terintegrasi 5. .Belum memadainya pengamanan yang bersifat fisik maupun regulasi atas aset daerah KELEMAHAN x KESEMPATAN 1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD 2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat 3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami 4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga 5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi

KELEMAHAN x TANTANGAN 1. Peraturan keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD 2. Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal. 3. Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum 4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik 5. Peningkatan pengamanan aset yang bersifat fisik dan regulasi untuk menanggulangi penggunaan aset pemda tanpa ijin.

65


IV. Akuntablitas Kinerja dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang A. Akuntablitas Kinerja Akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis SKPD dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja SKPD melalui indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. pengukuran pencapaian sasaran.

66

Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah


Tabel 12. Pencapaian Kinerja Tahun 2015 SASARAN STRATEGIS /INDIKATOR KINERJA SASARAN

CAPAIAN TARGET

REALISASI Tercapai

Tidak Tercapai

Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat Proses APBD Kota Malang Persentase SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari Persentase penyajian Laporan Keuangan Daerah secara wajar sesuai SAP Berbasis Akrual Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar

Nilai 74 78,575 Tepat Waktu Tepat Waktu 60% 72,65% 75%

100% Tepat Waktu 100%

78,43% 100%

30 %

74,03%

100%

Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah Persentase bidang lahan aset daerah yang 10,49% bersertifikat Persentase konflik tanah dan atau bangunan 100% yang terfasilitasi Persentase aset dan barang daerah 40% terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik

10,49%

100%

100%

100%

35%

87,50%

67


Tabel 13. Perbandingan capaian kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD (sesuai Reviu Rencana Strategis, BPKAD Tahun 2013-2015) TARGET AKHIR REALISASI 2015 SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR REALISASI RPJMD DIBANDING KINERJA UTAMA / INDIKATOR SASARAN TAHUN 2015 (5 TAHUN) TARGET 5 Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Nilai pengukuran survey kepuasan masyarakat

Nilai 80

Nilai 78,575

98,21%

Proses APBD Kota Malang

Tepat Waktu

Tepat Waktu

100%

Presentase SP2D yang terbit kurang 2 (dua) hari

100%

72,65%

72,65%

78,43%

78,43%

74,03%

74,03%

Presentase penyajian Laporan Keuangan Daerah 100% secara wajar sesuai SAP Berbasis Akrual Presentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah 60% (LBMD) Meningkatnya tertib penatausahaan pengelola aset daerah Presentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Presentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi Presentasi aset dan barang daerah terinventarisasi sudah teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik 68

13,57% (1.120 bid / 10,49% (866 bid / 77,30% 8.256 bid x 100%) 8256 bid x 100%) 100%

100%

100%

100%

35%

35%


B. Akuntabilitas Keuangan Selain akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan diukur dari seluruh anggaran yang di terima dalam rangka pencapaian kinerja SKPD Berikut tabel pagu anggaran yang diterima dan realisasinya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Tabel 14. Perbandingan Pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2015 dengan Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013

Tahun 2013

Tahun 2013

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 7.668.772.740,-

9.757.900.000,-

13.107.619.200,-

69


Tabel 15. Perbandingan Realisasi Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2015 dengan Tahun 2013 dan Tahun 2014 URAIAN

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TARGET

7.668.772.740

9.757.900.000

13.107.619.200

REALISASI

6.979.744.193

8.714.821.024

12.276.781.646

91,01

89,30

93,66

%

C. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah Opini Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) kelima kalinya setelah 4 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 70


Secara umum laporan keuangan telah memenuhi kriteria : 1) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ( SAP ); 2) Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan; 3) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4) Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset ).

71


D. Capaian kinerja melalui pengembangan aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah 1. Si- APBD Untuk Meningkatkan Capaian Sasaran “ Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah“, maka kebijakan BPKAD melaksanakan : Penyusunan RKA / DPA - SKPD melalui sistem aplikasi berbasis website ( Si-APBD )

72


2. SIMBADA Adalah Sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen aset barang daerah, baik yang berifat Modal maupun Habis Pakai. Kegiatan yang ada dalam sistem ini meliputi Perencanaan Kebutuhan Dan Pemeliharaan Barang, Penerimaan Barang, Inventarisasi Barang Daerah dalam bentuk Aset Tetap, Habis Pakai, Tak Berwujud, Aset Lain Lain dan Non Aset

73


3. E- finance Mengacu peraturan yaitu : 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka telah



Ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi

Untuk mendukung kebijakan tersebut, maka BPKAD telah melaksanakan sistem pengelolaan keuangan berbasis website ( e- finance )

74


4. SIGMA Sistem aplikasi untuk menyimpan/mengarsip data/obyek berupa data tekstual maupun spasial yang dilengkapi dengan titik-titik ordinat pada masing-masing obyek.

75


5. SIPIPT SIPIPT merupakan Sistem Informasi Pengelolaan ijin Pemakaian Tanah ( SIPIPT) dimana tanah aset daerah terarsipkan per obyek dan diharapkan data tersaji secara tekstual dan spacial (obyek tersaji riil dilengkapi foto/dokumentasi serta peta).

76

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang. Ir. SAPTO P. SANTOSO, M.Si. NIP

Recommend Documents