1 Nomor SOP 005/BPKAD/NTN/2014 Tanggal Pembuatan 5 Mei 2014 PEMERINTAH Tanggal Revisi - Tanggal Efektif 22 Mei 2014 Disahkan Oleh Kepala Badan Pengelo...
22 Mei 2014 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna
Disahkan Oleh
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nama SOP
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksanaan
1. 2. 3. 4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
1. Memahami peraturan tentang Investasi Pemerintah Daerah 2. Memahami dan mengerti proses penyusunan APBD
5. 6. 7. 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BarangDalam Milik Daerah 10. Peraturan Menteri Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
1. 2. 3. 4. 5.
1. Alat tulis kantor. 2. Komputer 3. Printer
SOP - Investasi Jangka Pendek SOP - Penyusunan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah SOP - Penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah SOP - Pelaksanaan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah SOP - Pelaksanaan Kegiatan Divestasi Pemerintah Daerah
Peringatan Penyusunan dan Penetapan P-APBD harus sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan P-APBD sehingga Penetapan P-APBD tidak mengalami keterlambatan
Pencatatan dan Pendataan Dicantumkan dalam rancangan P-APBD
Halaman: 2
BPKAD KABUPATEN NATUNA
Investasi Jangka Pendek Pelaksana
No.
Uraian Prosedur
/6
PPKD
TAPD
Mutu Baku SEKDA
1. Penyiapan Data & Informasi untuk Investasi Jangka Pendek
KDH
Kelengkapan Informasi suku bunga bank, infromasi Sun, SBI, & SPN.
Keterangan
Output
Waktu
Dokumen Perencanaan Investasi Jangka Pendek yang di dukung Data Informasi suku bunga bank, infromasi Sun, SBI & SPN.
Tidak Sesuai 1 Bulan
2. Melakukan Perhitungan Perkiraan Besaran Kelebihan/Surplus APBD & Barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
APBD Tahun Berjalan & Data Inventaris Barang Milik Daerah
Untuk investasi jangka pendek dari pemanfaatan kelebihan kas
5. Penyusunan RKA-PPKD pada Proses Penyusunan APBD/P-APBD
Raperda APBD/P-APBD
Perda APBD/P-APBD
Dianggarkan di Rekening Pengeluaran Pembiayaan pada Kelompok Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah (untuk investasi jangka pendek 3 bulan s/d 12 bulan)
1 Minggu
Penyusunan APBD/P-APBD
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA dto H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman: 3
BPKAD KABUPATEN NATUNA Pelaksana No.
Uraian Prosedur
PPKD
Mutu Baku
Inspektorat
SEKDA
1. Penyusunan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
2. Pengajuan Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
/6
Penyusunan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Tidak Disetujui
KDH
Kelengkapan
Keterangan
Output
Waktu
Draft Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 Bulan
Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 hari
Persetujuan Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 Minggu
Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Disetujui
3. Penetapan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah; b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA dto H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman: 4
BPKAD KABUPATEN NATUNA Pelaksana No.
Uraian Prosedur
/6
Penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah PPKD selaku Pengelola Investasi
1. Penyusunan & Pengajuan Perencanaan investasi pemerintah daerah
Penasihat Investasi
SKPD
Usulan Investasi
Pemda Lainnya Usulan Investasi
Mutu Baku
Badan Usaha Masyarakat
Usulan Investasi
SEKDA
KDH
DPRD
Kelengkapan - Hasil Seleksi Usulan Investasi berupa rencana kegiatan investasi pemerintah daerah dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan - APBD Tahun Berjalan & Data Inventaris Barang Milik Daerah
Usulan Investasi
Usulan Investasi
rencana kegiatan investasi pemerintah daerah
Disesuaikan dengan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 bulan
Proses Seleksi Usulan Investasi
Keterangan
Output
Waktu
Tidak Disetujui
2. Persetujuan Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah
rencana kegiatan investasi pemerintah daerah
Disetujui
Kegiatan investasi pemerintah daerah 1 bulan
3. Penyusunan analisis investasi pemerintah daerah
Kegiatan investasi pemerintah daerah
Hasil Analisa atas Daftar Kegiatan investasi pemerintah daerah
1 bulan
4. Penyusunan & Penyampaian Raperda tentang penyertaan modal
Raperda Penyertaan Modal beserta Lampiran Penyusunan Raperda tentang penyertaan modal
Raperda penyertaan modal
Raperda penyertaan modal
Raperda penyertaan modal
5. Penetapan Perda Penyertaan Modal Tidak Disetujui
Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Raperda Penyertaan Modal beserta Lampiran
1 bulan
Raperda Penyertaan Modal beserta Lampiran
Perda Penyertaan Modal
Raperda APBD/P-APBD
Perda APBD/P-APBD
Disetujui Perda penyertaan modal
3. Penyusunan RKA-PPKD pada Proses Penyusunan APBD/P-APBD Penyusunan APBD/P-APBD
Dianggarkan di Rekening Pengeluaran Pembiayaan pada Kelompok Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA dto H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman: 5
BPKAD KABUPATEN NATUNA Pelaksana No.
/6
Pelaksanaan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah
Uraian Prosedur
Mutu Baku Kelengkapan
Lembaga Keuangan Bank atau Bukan Bank
PPKD
BLUD
SEKDA
KDH
1. Klasifikasi Jenis Investasi Daerah
Daftar Kegiatan Investasi berdasarkan Jenisnya
Keterangan
Output
Waktu
Kegiatan Investasi berdasarkan Jenisnya
Penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah
Disesuaikan dengan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 Minggu
Investasi langsung
Investasi surat berharga
2. Proses Investasi Langsung Pemberian pinjaman kepada masyarakat
Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank kemudian dilaporkan kepada Kepala Daerah Hasil analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko.
Laporan
Dokumen analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko.
Penyertaan modal
Laporan
Proses Investasi Surat Berharga
Dokumen Analisa penilaian saham, Analisa portofolio dan Analisa risiko
Pembelian saham
hasil analisis penilaian saham, analisis portofolio dan analisis risiko 1 Bulan
Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah dituangkan dalam perjanjian investasi antara pengelola investasi dengan pihak ketiga & dilaporkan kepada Kepala Daerah
Laporan
Dokumen analisia penilaian surat utang dan analisa risiko.
hasil analisis penilaian surat utang dan analisis risiko.
Laporan kegiatan investasi pemerintah daerah
a. laporan posisi portofolio investasi; dan b. laporan hasil investasi.
Pembelian surat utang
Laporan
3. Penyusunan & Penyampaian Laporan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah. Laporan Laporan
Laporan
1 Minggu
Laporan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA dto H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman:
BPKAD KABUPATEN NATUNA Pelaksana No.
6
/6
Pelaksanaan Kegiatan Divestasi Pemerintah Daerah
Uraian Prosedur
PPKD
Penasihat Investasi
Mutu Baku Kelengkapan
Lembaga Keuangan Bank atau Bukan Bank
BLUD
SEKDA
KDH
1. Pembahasan Hasil Analisa Divestasi Pemerintah Daerah
Output
Waktu Dokumen Analisa Divestasi Pemerintah Daerah
1 Bulan
Keterangan
Hasil Analisis Divestasi Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah
Penjualan surat berharga
Penjualan kepemilikan investasi langsung
2. Proses Divestasi Langsung Kepemilikan Pemberian pinjaman kepada masyarakat
Pemindahan piutang atau hak tagih untuk memperoleh hak pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain
Dokumen analisa kelayakan, analisa portofolio dan analisa risiko. kepemilikan atas piutang atau hak tagih.
Dokumen Analisa Kelayakan yang berisi informasi tentang: a. kegiatan perusahaan tidak menguntungkan; atau b. tidak sesuai dengan strategi investasi pemerintah daerah.
Kepemilikan Penyertaan modal
modal dan/atau saham
Proses Divestasi Surat Berharga
Informasi tentang: a. Kenaikan Harga saham secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi; b. Investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. Penurunan harga saham secara signifikan.
penjualan saham
penjualan surat utang
Penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain. Disesuaikan dengan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 2 Bulan
Keputusan Penjualan Saham
Saham
Informasi tentang: a. Imbal hasil (yield) diperkirakan turun; b. Investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan; atau c. Adanya kemungkinan gagal bayar.
Keputusan Penjualan Surat Utang
Surat Utang
3. Penyusunan & Penyampaian Laporan Kegiatan Divestasi Pemerintah Daerah.
Laporan kegiatan Divestasi pemerintah daerah
1 Minggu
a. laporan posisi portofolio investasi; dan b. laporan hasil Divestasi.
Laporan Laporan
Laporan
Laporan
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA dto H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
