ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE
SKRIPSI
DISUSUN OLEH : NINGSIH MARLIANI B1C1 12 097
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KONAWE
SKRIPSI
Diajukan Kepada Universitas Halu Oleo Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
Oleh:
NINGSIH MARLIANI B1C1 12 052
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: NINGSIH MARLIANI
NIM
: B1C1 12 097
Jurusan
: Akuntansi
Fakultas
: Ekonomi dan Bisnis
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian ini adalah jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kendari,
Oktober 2016
Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 NINGSIH MARLIANI NIM. B1C1 12 097
ii iii
HALAMAN PERSETUJUAN
Skripsi oleh: NINGSIH MARLIANI, ini telah diujikan di depan dewan penguji dan dinyatakan lulus.
Kendari,
2016
Pembimbing I
Dr. Mulyati Akib, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPAI NIP. 19690718 199802 2 001
Kendari,
2016
Pembimbing II
Santiadji Mustafa, SE.,MSA.,Ak., CA NIP. 19710105 201409 2 005
iv iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi oleh NINGSIH MARLIANI ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 31 Oktober 2016 berdasarkan SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo No.4972 /UN29.6.1./PP/2016 dan dinyatakan LULUS di hadapan komisi penguji yang terdiri dari: Dewan Penguji :
Dr. H. Andi Basru Wawo, SE., M.Si., Ak.,CA NIP. 19570312 198703 1 002
(Ketua)
Nur Asni, SE., M.Si NIP. 19810920 200812 2 005
(Sekretaris)
Dr. Mulyati Akib, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPAI NIP. 19690718 199802 2 001
(Anggota)
Santiadji Mustafa, SE.,MSA.,Ak., CA NIP. 19710105 201409 2 005
(Anggota)
Safaruddin, SE., M.SA., Ak., CA NIP. 19770512 201504 1 001
(Anggota)
Mengetahui/Mengesahkan Ketua Jurusan Akuntansi,
Tuti Dharmawati, SE., M.Si., Ak., QIA NIP. 19750416 200212 2 002
v iv
ABSTRAK
NINGSIH MARLIANI (B1C1 12 197). 2016. Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. SkripSI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pembimbing : (1) Dr. Mulyati Akib, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPAI. (2) Santiadji Mustafa, SE., MSA., Ak., CA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dengan PSAP No. 12. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe berupa Laporan Operasional untuk tahun anggaran 2015. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (Deskriptive Analisys Method) yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan dan beban yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Kata kunci : Pendapatan - LO, Beban - LO
vi
v
ABSTRACT
Ningsih Marliani (B1C1 12 197). 2016. Analysis of the Operational Preparation of Reports on Financial Management Board and Asset Konawe. Thesis Department of Accounting Faculty of Economics and Business Halu Oleo university. Supervisor: (1) Dr. Mulyati Akib, SE., M.Sc., Ak., CA., CTA., CPAI. (2) Santiadji Mustafa, SE., MSA., Ak., CA. The problem in this study is whether the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations. This study aims to determine the suitability of the preparation of Operational Reports in Financial Management Board and Asset Konawe with PSAP No. 12. The results of this study are expected to provide inputs, especially in the field of public sector accounting related to the Government Accounting Standards Based Accrual. This research was conducted at the Financial Management Board and Asset Konawe. The data in this research is secondary data. Secondary data were obtained from the Financial Management Board and Asset Konawe form Activities Report for the fiscal year 2015. The data analysis technique used is descriptive analysis method (Deskriptive Analisys Method) is a method of describing in advance regarding the recording, recognition and reporting revenue and the load on the Financial Management Board and Asset Konawe which is then adjusted to a PSAP No. 12 Report on Operations. Research results show that the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset Konawe accordance with PSAP No. 12. It can be seen from the recording, recognition and reporting of revenues and expenses in accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations. Keywords: Revenue - LO, Expenses – LO
viivi
KATA PENGANTAR
Assalamuallaikum Wr. Wb. Tiada untaian kata yang paling indah selain Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkah dan limpahan Rahmat Nya jualah sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul”Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe”. Maksud penulisan skripsi ini merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimah kasih kepada kedua orang tuaku, Ibunda Wa Eni dan Ayahanda Laode Diman (Almarhum) tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis, memberikan motivasi dan doa dengan keikhlasan dan kesabaran yang tak ternilai oleh apapun juga di dunia ini, sejak penulis kecil, sekolah, memasuki bangku kuliah hingga penyelesaian skripsi ini. Juga kepada adik-adik saya Nasriawati, Fasniati, Fahir, Rezky, Muh. Yarif Ramadhan, Sahabat hidup saya Muhidin Sam Mongkito S.I.K terima kasih atas dukungannya selama ini kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan serta penghargaan yang setinggitinggginya kepada Ibu Dr. Mulyati Akib, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPAI selaku Pembimbing I
dan Ibu Santiadji Mustafa, SE.,MSA.,Ak.,CA selaku
vii viii
pembimbing II yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan hasil penelitian. Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis senantiasa mengalami kesulitan–kesulitan, namun semuanya dapat teratasi berkat adanya bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. H. Usman Rianse,M.Si selaku Rektor Universitas Halu Oleo, 2. Ibu Dr. Hj. Rostin, SE.,MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 3. Ibu Tuti Dharnawati, SE.,M.Si.,Ak.,QIA selaku Ketua Jurusan Akuntansi, 4. Bapak Safaruddin, SE.,MSA.,Ak.,CA selaku Sekretariss Jurusan Akuntansi 5. Seluruh Bapaak dan Ibu dosen beserta staf lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 6. Kedua orang Tua Tercinta AAyah dan Ibu, La Ode Diman (Almarhum) dan Wa Eni atas doa, dukungan dan kasih sayangnya yang tiada tara, semoga ALLAH SWT selalu melindungi beliau, 7. Adik-adikku, Nasriawati, Lilis Urmayani, Fasniati, Sintawati, Rezky, Fahir, serta Muh. Syarif Raamadhan yang selalu ada untuk memberi bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, 8. Kakak-kakak sepupu yang selalu memotivasi sekaligus sebagai donator, Martono ST, Majinun, S.Pd, Sukmin, S.Sos., Sumardi, S.Kom,
viii ix
Fasmawati, S.Farm.,Apt, Endrawati, S.Pd, Wa Rukia, S.P, Nurmini, Am.Keb, Suhasni, S.Pd,Uriani, S.Pd, Hesti, S.Sos.,M.Sos dan La Nintabe, S.H, 9. Orang tua keduaku Bapak La Ege dan Ibu Wa Saia, juga adik-adik sepupu, 10. Terkhusus kepada Bapak Samsu Umar dan Bapak La Bania, 11. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Konawe dan Seluruh Pegawai lingkup BPKAD Kabupaten Konawe yang telah membantu demi kelancaran pelaksanaan penelitian, 12. Sahabat Terbaikku Muhidin Sam Mongkito, S.I.K terima kasih untuk bantuan dan dukungan serta kasih sayang serta kesabarannya
yang telah
dicurahkan kapada saya, semoga selalu berada dalam lindunngan-Nya, Amin, 13. Sahabat dan teman – teman seperjuangan dalam suka dan duka, Falziah, S.Ak, Rinda Swari Herlita, S.Ak, Auliyana, Eni Ayu Lestari, S.Ak, Kadek Sutraawati, S.Ak, Isma Shalihi Ahliya, S.Ak, Rina S.I.K, serta temanteman yang tidak disebutkan semua yang selama ini selalu berbagi senyum dan semangat. 14. Keluarga Besar Himpunan Mahaasiswa Akuntansi Angkatan 2012 serta Senior dan Junior Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, terima kasih atas dukungannya, 15. Almamaterku, 16. Kepada Seluruh Anak—Anak Asrama Buana, 17. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
ix
x
Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai mahkluk ciptaan Allah SWT yang lemah, penulis memiliki keterbatasan. Karena skripsi ini juga hadir dari segala keterbatasan tersebut, penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkannya.
Kendari,
Penulis
xxi
Oktober 2016
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN…………………………………..…
ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………
iii
HALAMAN PERSETUJUAN………………………………………………….
iv
ABSTRAK……………………………………………………………………..... v ABSTRACT............................................................................................................ vi KATA PENGANTAR…………………………………………………………..
vii
DAFTAR ISI…………………………………………………………………….
xi
DAFTAR TABEL…………………………………………………………….....
xiv
DAFTAR SKEMA……………………………………………………………… xv BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang…………………………………………………………… 1 1.2 Rumusan Masalah………………………………………………………... 5 1.3 Tujuan Penelitian……………………………………………………….... 5 1.4 Manfaat Penelitian……………………………………………………….. 5 1.5 Ruang Lingkup Penelitian………………………………………………..
6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penelitian Terdahulu………………………..……………………………. 7 2.2 Konsep Asumsi Dasaar Laporan Keuangan Pemerintah…………………
8
2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan……………………………..
9
2.4 Persamaan Dassar Akuntansi Pemerinntahan……………………………. 12 2.5 Konsep Laporan Keuangan Pemerinntah Daerah……………………….. 13 2.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah daaerah……………………..
15
2.7 Akuntansi Kas dan Setara Kas…………………………………………... 27 2.8 Akuntansi Persediaan…………………………………………………….
28
2.9 Akuntansi Aset Tetap…………………………………………………….
31
2.10 Akuntansi Penyusutan Aset Tetap……………………………………….. 33 2.11 Akuntansi Pendapatan……………………………………………………. 35
xii xi
2.12 Akuntansi Belanja dan Beban……………………………………………. 36 2.13 Kerangka Pikir…………………………………………………………… 42 BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Objek Dan Lokasi Penelitian…………………………………………….. 43 3.2 Jenis dan Sumber Data 3.2.1 Jenis Data…………………………………………………………... 43 3.2.2 Sumber Data………………………………………………………..
44
3.3 Metode Pengumpulan Data………………………………………………..
44
3.4 Metode Analisis………………………………………………………….. 44 3.5 DefinisiOperasional………………………………………………………
45
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Profil Kelembagaan 4.1.1 Gambaran Umum BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe…………………………………... 46 4.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah………………………………………...
47
4.1.3 Visi danMisi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe………………………………………...
49
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe…………………………………..
53
4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten konawe…………………………………………………
55
4.2.2 Akuntansi Pendapatan pada BPKAD Kabupaten Konawe………… 56 4.2.3 Pencatatan Beban…………………………………………………..
56
4.2.4 Pengakuan Beban…………………………………………………..
59
4.2.5 Pelaporan Beban……………………………………………………
60
4.2.6 Pihak dan Dokumen yang Terkait dengan Akuntansi Beban…………………………………………………… 60 4.3 Pembahasan Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kebupaten Konawe 4.3.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan……………………………. 62 4.3.2 Pencatatan Beban…………………………………………………... 64 4.3.3 Pengakuan Beban…………………………………………………... 65
xii xiii
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan………………………………………………………………. 67 5.2 Saran……………………………………………………………………... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
xiv xiii
67
DAFTAR TABEL
(Halaman) Tabel 2.1 : Contoh Format Laopran Realisasi Anggaran SKPD…………. 17 Tabel 2.2 : Contoh Format Neraca SKPD………………………………...
20
Tabel 2.3 : Contoh Format Laporan Operasional SKPD…………………
23
Tabel 2.4 : Format Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD…………….
26
xv xiv
DAFTAR SKEMA
Skema 2.1
:
Kerangka Pikir……………………………………………...
Skema 4.1
:
Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Konawe…………
xvi xv
(Halaman) 42 54
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap Negara juga menuntut daya saing pemerintah daerah diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih dengan adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daearah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasiorganisasi publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaran
1
1
2
pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsipprinsip tertentu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Asrus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ini, menggunakan Basis Cash Toward Acrual (Kas Menuju Akrual), dimana Laporan Realisasi Anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dana dan kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual. Penggunaan basis kas menuju akrual ini hanya berlaku sampai pada pertanggung jawaban untuk tahun anggaran 2014. Selanjutnya,
pemerintah
menerbitkan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 selaku pengganti/ penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi
2
3
tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/ setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas penggunanan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporann neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 36 ayat (1), mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Akuntansi berbasis akrual merupakan suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan
keuangan
pada
saat
terjadinya
transaksi
tersebut,
tanpa
memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya suatu entitas. Dalam akuntansi akrual, informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang rinci mengenai aktiva dan kewajiban.
3
4
Fenomena terakhir terkait dengan pertanggung jawaban APBD oleh entitas peloporan dan entitas akuntansi adalah berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor
71
Tahun
2010
tentang
Standar
Akuntansi
Pemerintahanan. Peraturan ini mengamanatkan bahwa entitas akuntansi tidak hanya membuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan dan Catatan atas laporan Keuangan, tetapi juga harus menyajikan Laporan operasional dan Laporan Perubahan ekuitas. Laporan operasional menyajikan ihtisar sumber daya ekonomi yang menambah
ekuitas
yang
dikelola
oleh
SKPD
untuk
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Jika dalam peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kejadian atau transaksi hanya dicatat apabila kas telah diterima atau dibayarkan, maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pencatatan transaksi ini akan diihtisarkan menjadi sebuah laporan keuangan berupa laporan operasional. Penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, tak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. Sesuai dengan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berupa ”Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe”.
4
5
1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Konawe telah sesuai dengan PSAP No. 12 ?
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional dengan PSAP No.12 pada BPKAD Kabupaten Konawe.
1.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah secara praktis dan teoritis. a. Manfaat Praktis 1. Bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 Jurusan Akuntansi di Universitas Halu Oleo, sekaligus menambah pengetahuan akan implementansi teori-teori yang didapat selama perkuliahan. 2. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai rujukan khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
5
6
b. Manfaat Teoritis 1.
Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.
2.
Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih luas dari bahasan ini.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup diperlukan untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada penyusuanan Laporan Operasional pada tahun anggaran 2015 pada BPKAD kabupaten Konawe.
6
7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang relevan dan dijadikan sebagai pembanding dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Munjiyah (2011) dengan judul Evaluasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), namun demikian masih ada kekurangan yang perlu dibenahi khususnya yang terkait dengan penyusutan aset tetap. Perbedaan penelitian Munjiyah dengan penelitian ini adalah penelitian Munjiyah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan basis Kas menuju Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan basis Akrual (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Jemy (2016) dengan judul” Analisis pencatatan dan pelaporan belanja langsung dan beban pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian 7 7
8
menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bitung telah melakukan proses pencatan belanja langsung dan beban sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh Jemy dan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian Jemy adalah belanja langsung dan beban, sedangkan penelitian ini adalah laporan operasional.
2.2 Konsep Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah Asumsi dasar dalan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
1. Asumsi Kemandirian Entitas Unit pemerintah daerah baik entitas pelaporan maipun entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan kuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.
8
9
2. Kesinambungan Entitas Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan jangka pendek.
3. Keterukuran dalam Satuan Uang Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
2.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Erlita (2013:9) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran yang normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.
1. Relevan Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi
9
10
mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan 2yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya. Informasi dikatakan relevan jika memenuhi kriteria dibawah ini: a. Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi memungkinkan pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. b. Memiliki manfaat prediktif Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. c. Tepat waktu Informasi disajikan tepat sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. d. Lengkap Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi
pengambilan
keputusan.
Informasi
yang
melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 10
11
penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut: a.
Penyajian Jujur Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
b. Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. c. Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.
3. Dapat dibandingkan Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila suatu entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijkan yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 11
12
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
4. Dapat dipahami Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkunagan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
2.4 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan Menurut Ratmono(2015:12). Meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya satu persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yang bersifat akrual. Sehingga persamaan yang digunakan untuk dasar pencatatan adalah Aset= Kewajiban + Ekuitas+ (Pendapatan-LO-Beban) Persamaan akuntansi ini digunakan dalam basis akrual akan menghasilkan Laporan Operasional.
12
13
2.5 Konsep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsipprinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dijadikan dasar dalam membuat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Menurut Erlina (2013:20) laporan keuangan daerah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukannya. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan demikian, yang dimaksud dengan laporan keuangan SKPD adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban
pengelolaan
keuangan
entitas
akuntansi
dan
pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Yang dimaksud dengan transaksi ekonomi adalah aktivitas yang
13
14
berhubungan dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan pemerintah diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kreditor, Donatur, Analis Ekonomi dan Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Pusat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah digunakan untuk membandingkan realiasasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah bermanfaat untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi sosial maupun politik, karena laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberi informasi berikut ini: a. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
14
15
c.
Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pajak dan pinajaman. e.
Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan ataupun penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai
posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai keputusan mengenai alokasi sumber daya. 2.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2.6.1 Laporan Realisasi Anggaran Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Pendapatan LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
15
16
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. c.
Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan /pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:
16
17
Tabel 2.1 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD PEMERINTAH DAERAH SKPD LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANGBERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (dalam Rupiah) Nomor Urut
Uraian
Anggaran 20X1
1. 1.1. 1.1.1 1.1.2 1.1.3
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah xxx Pendapatan Retribusi Daerah xxx Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan xxx daerah yang dipisahkan 1.1.4 Lain-lain pendapatan Daerah yang sah xxx xxx Jumlah Pendapatan 2. Belanja 2.1 Belanja Operasi 2.1.1 Belanja Pegawai xxx 2.1.2 Belanja Barang xxx 2.2 Belanja Modal 2.2.1 Belanja Tanah xxx 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin xxx 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan xxx 2.2.4 Belanja jalan, Irigasi dan jaringan xxx 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya xxx 2.2.6 Belanja Aset Lainnya xxx xxx Jumlah Belanja xxx (SURPLUS/DEFISIT) Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
17
Realisasi 20X1
(%)
Realisasi 20X0
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx
xxx
xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx xxx
xxx
xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx
18
2.6.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan
atau
penurunan
saldo
anggaran
lebih
tahun
pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut ini: a.
Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan Saldo Anggaran lebih c.
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya e. Saldo Anggaran Lebih Akhir
2.6.3 Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan men,genai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri aset, kewajiban dan ekuitas. a.
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya
18
19
b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah c.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Setiap entitas akuntansi/pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam
aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas akuntansi/ pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan tanggal pelaporan dan jumlahjumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 ( dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengertian jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) setelah tanggal pelaporan adalah dimaksudkan apabila, dikaitkan dengan aset akan dikelompokkan sebagai aset lancar dan apabila dikaitkan dengan kewajiban akan dikewajiban akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka pendek. Sedangkan penjelasan mengenai lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan adalah dimaksudkan, apabila berkaitan dengan aset akan dikelompokkan sebagai aset nonlancar dan apabila dikaitkan dengan kewajiban akan dikelompokkan sebagai kewajiban jangka panjang.
19
20
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 1. Kas dan setara kas 2. Investasi jangka pendek 3. Piutang pajak dan bukan pajak 4. Persediaan 5. Investasi jangka panjang] 6. Aset tetap 7. Kawajiban jangka pendek 8. Kewajiban jangka panjang 9. Ekuitas Format neraca SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut: Tabel 2.2 Format Neraca PEMERINTAH DAERAH NERACA SKPD Per 31 Desember 20X1 dan 20X0 (dalam Rupiah) Uraian 20X1 20X0 Kas dibendahara Penerimaan xxx xxx Kas dibendahara Pengeluaran xxx xxx Investasi Jangka Pendek xxx xxx Piutang Pajak xxx xxx Piutang Retribusi xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat xxx xxx Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah daerah Lainnya xxx xxx Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran xxx xxx Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan xxx xxx Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi xxx xxx Piutang Lainnya xxx xxx Persediaan xxx xxx xxx Jumlah Aset Lancar xxx 20
21
ASET TETAP Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Jumlah Aset Tetap xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx Jumlah Aset Lainnya xxx JUMLAH ASET xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang Bunga Bagian Lancar Utang dalam Negeri- Pemerintah Pusat Bagian Lancar Utang dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya Bagian Lancar Utang dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank Bagian Lancar Utang dalam Negeri- Obligasi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban EKUITAS Rekening Koran- PPKD Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
2.6.4 Laporan Operasional Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut: 21
22
a.
Pendapatan-LO dari kegiatan operasional. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
b. Beban dari kegiatan opeasional. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat merupakan pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. c.
Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
d. Surplus/defisit dari kegitan Non Operasional, bila ada. e.
Pos luar biasa.pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak di harapkan sering atau rutin terjadi,dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
f.
Surplus/defisit-LO, dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan harus dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi yang dimaksud.
22
23
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban. Format Laporan Operasional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini: Tabel 2.3 Contoh Format Laporan Operasional SKPD PEMERINTAH DAERAH SKPD LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 Nomor Uraian Realisasi Urut 1.1 Pendapatan Operasional Pendapatan Retribusi xxx xxx Jumlah Pendapatan 2 Beban Beban Pegawai xxx Beban Persediaan xxx Beban Jasa xxx Beban Pemeliharaan xxx Beban Perjalanan Dinas xxx Beban Bunga xxx Beban Hibah xxx Beban Penyusutan xxx Beban lain-lain xxx xxx Jumlah Beban xxx Surplus/ (Defisit) dari Operasional Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan non xxx Operasional Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2.6.5 Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut ini; 1. Ekuitas awal; 2. Surplus / Defisit –LO pada periode bersangkutan ;
23
24
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya; a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. 4.
Ekuitas akhir.
2.6.6 Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanan dan transaksi yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu.Unsur yang di cakup dalam laporan Arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sabagai berikut; a.
Penerimaan kas adalah aliran kas yang masuk bendahara Umum Negara/ Daerah.
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/ Daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggung jawaban dan pengambilan keputusan. 24
25
Laporan arus kas menyajikan infprmasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran/ transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi nonkeuangan, pendanaan dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan nonanggaran/ transitoris.
2.6.7 Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realiasasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan arus Kas. Catatan atas laporan keuangan juha mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/ menyajikan/ menyediakan hal-hal berikut ini: a.
Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
25
26
b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiscal,/ keuangan dan ekonomi makro c.
Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan tang dihadapi dalam pencapaian target.
d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan ats transaksi-transaksi dan kejadian- kejadian penting lainnya. e.
Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disaajikan pada lembar muka laporan keuangan.
f.
Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Format catatan atas laporan keuangan SKPD
menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:
Bab 1
Bab II
Tabel 2.4 Format Catatan Atas Laporan Keuangan PEMERINTAH DAERAH SKPD PENDAHULUAN Pendahuluan 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 1.3Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomo Regional 2.2 Kebijakan Keuangan 2.3 Indikator Pencapaian target kinerja APBD 26
27
Bab III
Ikhtisar Pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1 Entitas akuntansii/ pelaporan keuangan daerah SKPD 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD 5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1 Pendapatan-LRA 5.1.2 Pendapatan- LO 5.1.3 Belanja 5.1.4 Beban 5.1.5 Aset 5.1.6 Kewajiban 5.1.7 Ekuitas 5.2 Pengungkapan informasio yang diharuskan oleh Perrnyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan Bab VII Penutup Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 2.7 Akuntansi Kas dan Setara Kas 1. Definisi Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.
27
28
Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
2. Pengakuan dan Pengukuran a.
Kas diakui saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah/ Tunai.
b. Kas dicatat sebesar nilai nominal. c.
Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
d. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Penyajian Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.
2.8 Akuntansi Persediaan 1. Definisi Persediaan
adalah
aset
lancar
dalam
bentuk
barang
atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28
29
2. Klasifikasi Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut: a.
Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain. c.
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya adalah hewan/tanaman.
3. Pengakuan Persediaan Persediaan diakui saat (1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan (2) telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Setiap pembelian persediaan akan dicatat sebagai aset, yakni “Persediaan”. Berdasarkan bukti belanja persediaan, fungsi akuntansi akan menjurnal akun “Persediaan” di debit dan akun “Kas” 29
30
atau akun “Hutang” di kredit. Selain itu, fungsi akuntansi akan mencatat realisasi belanja dengan mendebit akun “Belanja (nama persediaan)” dan mengkredit akun “Perubahan SAL”.
4. Pengukuran Beban Persediaan Pengukuran beban persediaan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya adalah persediaan di sekretariat SKPD. Pendekatan beban dapat digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya relatif tidak material dan maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.
5. Sistem Pencatatan Persediaan Ada 2 sistem pencatatan persediaan terdapat dua metode sistem pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual dan metode periodik. a. Metode Perpetual Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya.
30
31
b. Metode Periodik Dalam
metode
periodik,
fungsi
akuntansi
tidak
langsung
mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat.
6. Pengukuran Nilai persediaan meliputi seluruh biaya yang harus dikeluarkan sampai barang tersebut dapat digunakan. Tiga alternatif untuk mengukur nilai persediaan, yaitu: a.
Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. c.
Nilai
wajar,
apabila
diperoleh
dengan
cara
lainnya
seperti
donasi/rampasan.
2.9 Akuntansi Aset Tetap 1. Definisi Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
31
32
umum. Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset berwujud dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu: a.
berwujud,
b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, c.
biaya perolehan dapat diukur secara andal,
d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan e.
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap
di atas akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
2. Klasifikasi Klasifikasi aset tetap menurut PSAP No. 7 adalah sebagai berikut: 1. Tanah 2. Peralatan dan Mesin 3. Gedung dan Bangunan 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Aset Tetap Lainnya 6. Konstruksi dalam Pengerjaan Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau diserahkannya hak kepemilikan atas aset tetap dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
32
33
3. Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Apabila tidak memungkinkan menggunakan biaya perolehan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
4. Cara-cara Perolehan Aktiva Tetap Perolehan aktiva tetap dapat terjadi karena cara: 1. Pembelian (pembayaran sekaligus, pembayaran termin, atau lump-sum), 2. Pertukaran aset, donasi, swakelola, dan lain sebagainya. 3. Untuk beberapa aset tetap yang diperoleh dengan pembelian lumpsum (gabungan), biaya perolehan dari masing-masing aset tetapnya ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap aset yang bersangkutan.
33
34
2.10 Akuntansi Penyusutan Aset Tetap 1. Definisi Penyusutan aset tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Semua aset tetap dapat disusutkan, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
2. Metode Penyusutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 menyebutkan terdapat 3 (tiga) metode penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut: a.
Metode Garis Lurus Depresiasi per tahun dihitung dengan formula sebagai berikut: Depresiasi = (Harga Perolehan – Estimasi Nilai Sisa)/ Estimasi Masa Manfaat
b. Metode Saldo Menurun Ganda Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan formula: Depresiasi = (Harga Perolehan – Estimasi Nilai Sisa) x 2 /Estimasi Masa Manfaat
34
35
c.
Metode Unit Produksi Metode unit produksi menghasilkan perhitungan alokasi jumlah
beban
penyusutan
periodik
yang
berbeda-beda
tergantung
jumlah
penggunaan aset tetap dalam produksi. Metode ini menghitung penurunan nilai aset dengan rumus: Depresiasi = ((Harga Perolehan– Estimasi Nilai Sisa)/ Estimasi Masa Kegunaan Masa Kegunaan 2.11 Akuntansi Pendapatan 1. Definisi Pendapatan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan definisi pendapatan dibedakan atas pendapatan- LRA dan pendapatan- LO. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening kas Umum Negara/ Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (PSAP No.3 Paragraf 7). Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai kekayaan bersih. (PSAP No. 12 paragraf 8).
35
36
2. Pengakuan Pendapatan Pengakuan pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikelompokkan dua yaitu (1) Pendapatan LRA dan (2) Pendapatan-LO a.
Diperoleh (earned), yaitu ketika entitas telah menyelesaikan secara substansial apa yang menjadi kewajibannya. Penyelesaian kewajibannya inilah yang akan menjadi pendapatan ketika seluruh proses selesai.
b. Sudah direalisasikan/ dapat direalisasikan (realized/realizable),
yaitu
ketika kas/ hak tagih (piutang) sudah diterima atas penyerahan barang/jasa (realized) atau ketika jumlah kas/ hak tagih (piutang) sudah dapat ditentukan atas penyerahan barang/ jasa tersebut (realizable). Kedua prinsip pengakuan tersebut dapat diterapkan dalam kondisi akuntansi yang berbasis akrual.
2.12 Akuntansi Belanja dan Beban 1. Definisi Istilah belanja dalam akuntansi pemerintahan hampir identik dengan pengertian beban dalam akuntansi disektor swasta. Penggunaan terminologi belanja untuk membedakan basis akuntansi yang digunakan. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (PSAP No.2 ).
36
37
Sedangkan pengertian beban menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam laporan arus kas keluar atau berkurangnya
aktiva atau terjadinya
kewajiban
yang
mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada
penanam
modal.
Sedangkan
menurut
Standar
Akuntansi
Pemerintaha, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Klasifikasi Belanja Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk tujuan pelaporan keuangan dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi: a. Belanja pegawai b. Belanja barang c. Bunga d. Subsidi e. Hibah f. Bantuan Sosial
37
38
2. Belanja Modal a. Belanja modal tanah b. Belanja modal peralatan dan mesin c. Belanja gedung dan bangunan d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
3. Pengakuan Belanja dan Beban a.
Pengakuan Belanja untuk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas
Umum Negara/ Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Dalam hal ini badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengakuan
belanja
dapat
dikategorikan
menjadi
dua
jenis
berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Kedua hal tersebut adalah: 1. Pengeluaran belanja melalui rekening kas umum Negara/daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut 2. Pengeluaran belanja melalui kas dibendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
38
39
mempunyai fungsi perbendaharaan, atau dengan kata lain ketika SPJ pengeluaran dinyatakan secara definitif. b. Pengakuan Beban Untuk Laporan Operasional (Basis Akrual) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (PSAP No.12) Dari definisi diatas, dapat diartikan: a.
Beban harus sudah diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat
ekonomi
walaupun
entitas
tersebut
belum
melakukan
pembayaran, tetapi telah timbul kewajiban untuk membayar. Contoh dari pengakuan ini adalah pembayaran air, listrik, telepon. Pada akhir bulan, entitas harus mengakui adanya belanja air, listrik dan telepon selama bulan bersangkutan, walaupun pembayaran atas penggunaan air, listrik dan telepon akan dilakukan bulan berikutnya. b. Beban harus diakui bila konsumsi penggunaan aset. Contoh dari pengakuan ini adalah pemakaian persediaan. Misalnya pemakaian alat tulis kantor, yang akan dijadikan beban atas alat tulis kantor adalah sebesar berapa yang digunakan untuk periode yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengakuan belanja untuk keperluan prnyusunan laporan realisasi anggaran. c.
Beban diakui bila terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
39
40
3. Pengakuan Akuntansi atas Belanja Barang Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (untuk laporan realisasi anggaran) dan sebagai aset tetap (laporan operasional) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a.
Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (duabelas) bulan
b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual. c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Perolehan barang menjadi aset tetap tersebut dengan maksud untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga (untuk membedakannya dengan persediaan) suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (untuk laporan realisasi anggaran) dan sebagai aset tetap (untuk laporan operasional) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara a. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau b. Bertambah umur ekonomis, dan/atau c. Bertambah volume, dan/atau d. Bertambah kapasitas produksi
40
41
2)
Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
4. Pengukuran Belanja dan Beban Pengukuran belanja/beban yang menggunakan basis kas maupun akrual diakui laporan keuangan sebesar nilai wajar yang dibayarkan atau yang akan dibayarkan. Nilai wajar yang dimaksud adalah nilai yang seharusnya dibayar atau yang akan dibayarkan. Menurut akuntansi pemerintahan Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diukur berdasarkan pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah. nilai yang diakui meliputi nilai yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan nilai yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan beban diukur berdasarkan (1) besaran timbulnya kewajiban, (2) besaran terjadinya konsumsi aset, dan (3) besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (PSAP No.2). Dalam prosedur pembayaran, belanja dikelompokkan menjadi (1) belanja Uang Persediaan (UP)/ Pergantian Uang (GU)/ Tambahan Uang (TU) dan (2) Belanja Langsung. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja langsung gaji dan belanja langsung non gaji
41
42
2.13 Kerangka Pikir Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Penyusunan Laporan Skemadalam 2.1 Kerangka Pikir Operasional pada BPKAD Kabupaten Konawe
Pada tahun anggaran 2015 semua entitas pelaporan dan entitas akuntansi diwajibkan menyusun laporan operasional termasuk BPKAD Kabupaten Konawe. Laporan operasional merupakan salah satu unsur laporan yang harus diselenggarakan berdasarkan PSAP No. 12
Laporan operasional yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Konawr telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional
Apakah penyusunan laporan operasional telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional
Analisis Deskriptif
Kesimpulan Sumber: Hasil Modifikasi Penulis 2016
42
43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek dan Lokasi Penelitian Objek pada penelitian ini adalah Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2015. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe beralamat dikompleks perkantoran jln. Inolubunggadue II No. 1, Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
3.2 Jenis dan Sumber Data 3.2.1 Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 1. Data kualitatif merupakan data-data yang diperoleh berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara berupa uraian pencatatan, pengakuan dan pelaporan beban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. 2. Data kuantitatif merupakan berupa angka yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe berupa Laporan Operasional pada tahun anggaran 2015.
43 43
44
3.2.2 Sumber Data 1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diolah oleh peneliti yakni data-data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian seperti data hasil wawancara dengan Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan. 2. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh setelah diolah oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan struktur organisasi
3.3
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu 1. Wawancara dilakukan
melalui melalui tanya jawab secara langsung
dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe terkait dengan akuntansi beban pada BPKAD Konawe untuk tahun anggaran 2015. 2. Dokumentansi melalui teknik pengumpulan data berupa dokumen organisasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
3.4
Metode Analisis Metode analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif (Descriptive Analisys Method). Metode analisis deskriptif yakni suatu metode yang yang
memberikan
gambaran
terlebih
44
dahulu
mengenai
Laporan
45
Operasional pada BPKAD Kabupaten Konawe, lalu disesuaikan dengan PSAP No.12 tentang Laporan Operasional.
3.5 Definisi Operasional 1. BPKAD Kabupaten Konawe adalah entitas akuntansi yang diwajibkan menyusun laporan operasional untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 2. Akuntansi beban adalah kegiatan pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban. 3. Beban pegawai-LO adalah penurunan manfaat ekonomi karena pengeluaran kas untuk keperluan pegawai 4. Beban barang dan jasa adalah penurunan manfaat ekonomi karena terjadinya konsumsi asset 5. Beban penyusutan adalah penurunan manfaat ekonomi aset tetap sehubungan dengan pamakaiannya dalam operasi pemerintah
45
46
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Profil Kelembagaan 4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2011 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang merupakan unsur teknis Pemerintah Kabupaten Konawe di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah disamping sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yjuga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang didalamnya terdapat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selaku Unit Kerja Pengelola dan Bergulir. Kepada SKPKD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Selaku Bendahara Umum Daerah memiliki
peran sangat strategis dalam pengelolaan
administrasi keuangan daerah.
46
46
47
Kepala BPKAD dalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh unsur pelaksana yang terdiri dari: 1. Bidang Belanja Daerah, membawahi: a. Sub Bidang Anggaran, Analisis dan Evaluasi Investasi b. Sub Bidang Perbendaharaan 2. Bidang Aset dan Kekayaan Daerah a. Sub bidang pengadaan, pemanfaatan dan pengendalian b. Sub bidang pengadaan, pemanfaatan dan pengendalian aset yang dipisahkan 3. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi: a. Sub Bidang Verifikasi dan Pembukuan b. Sub Bidang Pelaporan
4.1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah a.
Kedudukaan 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekretaris Daerah.
47
48
b.
Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan aset daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, Badan Pengelola keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan dan aset daerah. 2. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 3. Penatausaan Keuangan dan Aset Daerah. 4. Pengaturan dana dalam rangka pelaksanaan APBD. 5. Penyiapan SK Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk ditetapkan oleh Bupati Konawe. 6. Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran atas usul SKPD yang telah mendapat persetujuan Bupati. 7. Penyimpanan uang daerah. 8. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 9. Pelaksanan kebijakan dan pedoman pengeloaan serta penghapusaan barang milik daerah serta pelaksanaan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
48
49
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Dengan
mempertimbangkan
potensi,
kondisi,
permasalahan,
tantangan dan peluang, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan maka Visi Pemerintah Daerah Kabuppaten Konawe Tahun 2013-2018 adalah visi besar Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang di dalam RPJPD Kabupaten Konawe Tahun 2008-2013 dan juga telah dilaksanakan di dalam RPJMD Kabupaten Konawe tahap 1 Tahun 2008-2013, yakni: “BEKERJA JUJUR DAN IKHLAS
MENUJU
KONAWE
SEJAHTERA,
MANDIRI
DAN
BERDAYA SAING TAHUN 2018” Visi Pembangunan Kabupaten Konawe ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Konawe dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Konawe, selaras dengan RPJM Nasional 2010-2014, dan RPJPD Kabupaten Konawe 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Konawe tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam rengka menjadikan Kabupaten Konawe yang mampu meneruskan dan menuntaskan pembangunan Konawe agar rakyat lebih sejahtera dan bermatabat demi kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
49
50
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangankedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut: 1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, 2. Pembangunan Ketahanan Pangan, 3. Pembangunan Infrastruktur Berwawassan Lingkungan, 4. Pembangunan Kualitas SDM yang mandiri dan berkarakter, 5. Pembangunan Kualitas Kesehatan 6. Pengembangan dan penguatan ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan, 7. Pembangunan iklim investasi. Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang akan dicapai. Tujuan dansasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah Daerah baik urusan wajib
maupun urusan pilihan dalam
mendukung pelaksanaan misi yang dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah misi keempat yakni “Membangun SDM yang Mandiri dan Berkarakter”, yang mempunyai tujuan “mengembangkan biroksi yang semakin professional dan akuntabel” dengan sasaran “pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menuju
50
51
perolehan status laporan pertanggungjawaban APBD Wajar Tanpa Pengecualian”. Untuk mencapai misi diatas maka dirumuskan rencana program prioritas Daerah yang harus dijabarkanoleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tujuan dan fungsi sebagai berikut: 1. Membangun kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berkarakter pada setiap unit-unit kerja dalam pelayanan public untuk menciptakan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel, yang dilaksanakan melalui program-program berikut ini : 1) Program peningkatan disiplin aparatur, dengan sasaran : a.
Meningkatnya kinerja aparatur
b. Meningkatnya disiplin aparatur c.
Mantapnya budaya aparatur yang profesinonal dan cerdas
d. Terlaksananya pemanfaatan aparatur kabupaten untuk menangani program dan kegiatan strategis kabupaten Konawe (Bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan dan Penyuluh Lapangan) di kecamatan dan desa/kelurahan. 2) Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan sasaran: a.
Meningkatnya kualitas aparatur daerah
b. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian c.
Tertatanya regulasi manajemen sumber daya aparatur daerah
51
52
3) Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan sasaran : a.
Terpenuhinya kebetuhan dasar operasional setiap SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya
b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat c.
Terlaksananya
pembenahan
system
dan
prosedur
serta
standarisasi kualitas pelayanan public di Kabupaten Konawe 4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan sasaran : a.
Meningkatnya sarana
dan prasarana untuk mendukung
pelayanan kepada masyarakat b. Terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi dalam pembanguna Kabupatyen Konawe 5) Program pemeliharaan sarana dan prasaran aparatur,dengan sasaran: a.
Terpeliharanya sarana dan prasaran operasional SKPD
b. Terwujudnya kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel yang dilaksanakan melalui program-program berikut ini; 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan, dengan sasaran: a.
Tersedianya system pelaporan pencapaian kinerja pada setiap SKPD
52
53
b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran: a.
Meningkatnya penataan dan pendayagunaan asset milik pemerintah Kabupaten Konawe,
b. Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran yang
akuntabel
pertanggungjawaban
menuju
pencapaian
perhitungan
APBD
status Wajar
laporan Tanpa
Pengecualian, c.
Terlaksananya restrukturisasi peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan keuangan daerah.
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Organisasi yang diorganisir dengan baik dapat merealisasikan tujuannya apabila didalamnya terdapat struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Agar tujuan organisasi dapat tercapai maka efisiensi dan efektivitas kinerja perlu ditingkatkan melalui suatu pembagian kinerja terhadap pegawai sehingga dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dapat dilihat pada skema 2.1 berikut ini.
53
54
Skema 4.1 Struktur Organisasi STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPALA BADAN FERDINAND, SP,MH NIP. 19710602 2001 12 1 003 Gol. IV/a, TMT : 01-04-2013 TMT Jabatan, 27 Januari 2015
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN BUANA WUNGABALI. A.Md NIP. 19741018 20031 2 2003 Gol. III/b, TMT : 01-10-2013 TMT Jabatan, 11 Januari 2014
SEKRETARIS RISNAWATI ABUNAWAS, SP NIP. 19730505 299803 2 008 Gol. IV/a, TMT : 01-04-2012 TMT Jabatan, 11 Januari 2011
SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN I KETUT LANDRO NIP. 19960305 298803 1 016 Gol. III/c, TMT : 01-10-2009 TMT Jabatan, 15 September 2011
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN HJ. TRI DAMAYANTI, SE. M.Si NIP. 19860521 201001 2 022 Gol. III/c, TMT : 01-04-2014 TMT Jabatan, 31 Agustus 2014
BIDANG BELANJA DAERAH MUH. PALAIMAN,S.Sos, MT NIP. 19271119 200212 1005 Gol. IV/a, TMT : 01-10-2013 TMT Jabatan, 27 Januari 2015
BIDANG ASET DAN KEKAYAAN DAERAH LA ODE MUH. ADNAN, SE NIP. 19711103 200112 1 002 Gol. III/d, TMT : 01-10-2013 TMT Jabatan, 31 Agustus 2013
BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN TERI INDRIA, SE, M.Si NIP. 19760730 200212 1 007 Gol. III/d, TMT : 01-10-2012 TMT Jabatan, 29 Januari 2014
SUB BIDANG ANGGARAN, ANALISIS & EVALUASI SUPARJO, S.KOM NIP. 19830228 200903 1001 Gol. III/b, TMT : 01-04-2012 TMT Jabatan,
SUB BIDANG PENGADAAN, PEMANFAATAN & PENGENDALIAN JAYANTRI P. UTAMI, ST.MM NIP. 19850128 201001 2 011 Gol. III/b, TMT : 01-10-2012 TMT Jabatan, 31 Agustus 2013
SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PEMBUKUAN SAMSUL, S.Sos NIP. 19782109 200112 1 004 Gol. III/b, TMT : 01-10-2013 TMT Jabatan, 29 Januari 2014
SUB BIDANG PERBENDAHARAAN ISMAIL, BA NIP. 19651021 198603 1 013 Gol. III/b, TMT : 01-04-2013 TMT Jabatan, 27 Januari 2015
SUB BIDANG PENGADAAN, PEMANFAATAN & PENGENDALIAN ASET YANG DIPISAHKAN BAMBANG UNTUNG, S.Sos NIP. 19690311 200711 1 020 54 Gol. III/b, TMT : 01-04-2011 TMT Jabatan, 31 Agustus 2013
SUB BIDANG PELAPORAN SRIANY, SE NIP. 19810325 200901 2 002 Gol. III/b, TMT : 01-04-2008 TMT Jabatan, 27 Januari 2015
55
4.2 Hasil Penelitian 4.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Konawe Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Dengan otomatisasi ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ fungsi akuntansi pada BPKAD Kabupaten Konawe hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (work sheet). Pencatatan transaksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Jurnal Umum (kode JU), Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup LRA (kode CL) dan jurnal penutup (kode CO). Pencatatan transaksi untuk setiap akun yang “di Debet” dan akun yang “di Kredit” hanya perlu diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe merupakan output (keluaran) dari input (masukan) berupa bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen seperti Surat Perintah Pencairan Dana
55
56
langsung (SP2D-LS), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum atau formulir lainnya.
4.2.2 Akuntansi Pendapatan pada BPKAD Kabupaten Konawe Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe selama tahun anggaran 2015. Karena Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tidak memiliki sumber-sumber penerimaan Pendapayan Asli daerah (PAD), maka tidak ada pencatatan Pendapatan-LO, sehingga tidak ada bendahara penerimaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. Transaksi penerimaan kas hanya dilakukan oleh Bendahara pengeluaran yaitu penerimaan kas atas dana yang akan digunakan untuk kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe selama tahun anggaran 2015.
4.2.3 Pencatatan Beban Pada BPKAD Kabupaten Konawe hanya memiliki beban pegawai, beban barang dan jasa serta beban penyusutan. Pencatatan ketiga beban ini ini dijelaskan sebagai berikut: 1. Pencatatan Beban Pegawai Pencatatan beban pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe menggunakan
kode JU (Jurnal Umum).
Pencatatan jurnal hanya dilakukan dengan memasukan kode akun yang akan
56
57
di”Debet” dan yang akan di “Kredit”, nama akun yang bersangkutan akan muncul secara otomatis. Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan beban pegawai pada BPKAD Kabupaten Konawe adalah: Pada tanggal 04/9/2014 Bendahara Pengeluaran menerima SP2D atas pembayaran gaji bulan Agustus sebesar Rp 127.837.000 dengan rincian sebagai berikut: Gaji pokok Rp 110.000.000, Tunjangan Keluarga Rp 12.000.000, Tunjangan Jabatan
Rp 8.700.000, Tunjangan beras Rp
9.600.000, Tunjangan PPh Rp 3.270.000 . Dengan potongan: Iuran Wajib Pegawai Negeri Rp11.842.000, Tab. Perumahan Pegawai
Rp 613.000,
Pph. Pasal 21 3.278.000 Maka berdasarkan bukti SP2D tersebut, PPK-BPKAD Kabupaten Konawe akan mencatat jurnal sebagai berikut: Tanggal
Akun
04/9/2015
3.1.3 1.1.1
Uraian Akun R/K PPKD
Debet
Kredit
127.837.000
Kas di Bendahara
127.837.000
Pengeluaran 1.1.1
Kas dibendahara
127.837.000
Pengeluaran 3.1.3
R/K PPKD
127.837.000
(Saat SP2D di SKPD) 9.1.1 3.1.3
Beban Pegawai Kas dibendahara Pengeluaran (saat dibayarkan kepada pegawai)
57
127.837.000 127.837.000
58
2. Pencatatan Beban Barang dan Jasa Pencatatan beban barang dan jasa menggunakan kode JU (Jurnal Umum) pada saat pembelian barang dan jasa yaitu ATK. Sedangkan jurnal penyesuaian sehubungan dengan beban barang dan jasa pada akhir periode akan terisi secara otomatis. Sebagian jurnal yang dicatat oleh PPK – BPKAD Kabupaten Konawe sehubungan dengan beban barang dan jasa adalah: Pada tanggal 31/12/2014, total pemakaian barang dan jasa adalah senilai Rp 14.220.942.699 berdasarkan stock opname, maka jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Konawe adalah: Tanggal Akun
Uraian Akun
Debet
06/10/14 9.1.2
Beban Barang dan
14.220.942
1.1.2
Jasa
Kredit
14.220.942.699
Persediaan
3. Pencatatan Beban Penyusutan Aset tetap yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Konawe berupa perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan; irigasi; dan jaringan serta aset tetap lainnya. Perhitungan beban penyusutan pada BPKAD Kabupaten Konawe menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dillakukan berdasarkan harga perolehan tahun 2015. Penetapan umur manfaat aset tetap pada BPKAD Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut: a.
Peralatan dan mesin dengan umur ekonomis 5 tahun
b. Gedung dan bangunan umur ekonomi 20 tahun 58
59
c.
Jalan,irigasi dan jaringan dengan umur ekonomis 10 tahun
d. Aset tetap lainnya dengan umur ekonomis 5 tahun Sebagian jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Konawe sehubungan dengan penyusutan aset tetap adalah: Tanggal
Akun
31 Des
9.1.7
Uraian Akun Beban
Debet
Kredit
1.757.991.054
Penyusutan1.3.7
Aset Tetap
1.757.991.054
Akumulasi Penyusutan 4.2.4 Pengakuan Beban Pengakuan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada BPKAD Kabupaten Konawe meliputi : 1. Beban Pegawai, yaitu beban yang berhubungan langsung dengan pegawai yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupa gaji dan tunjangan, honor, serta beban lainnya. 2. Beban barang dan jasa, merupakan beban yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa antara lain pengadaan Alat Tulis Kantor, pembayaran listrik, air dan telepon.
59
60
3. Beban penyusutan merupakan penurunan manfaat ekonomi atas aset tetap yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe. 4.2.5 Pelaporan Beban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mencatat jumlah beban sebesar Rp 22.164.213.950 yang terdiri pegawai-LO sebesar Rp 14.220.942.699, beban barang dan jasa sebesar Rp 6.185.280.197 serta beban penyusutan dan amortisasi Rp 1.757.991.054. Jumlah defisit dari operasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 22. 164. 213. 950,54. 4.2.6 Pihak dan Dokumen yang Terkait dengan Akuntansi Beban 1. Beban Pegawai Pihak yang terkait dengan akuntansi beban pegawai pada BPKAD Kabupaten Konawe adalah a.
Kepala BPKAD Kabupaten Konawe Selaku Pengguna Anggaran
b. Kuasa BUD c.
Bendahara Pengeluaran
d. PPK-BPKAD Dokumen yang digunakan sehubungan dengan akuntansi beban adalah: a.
Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran BPKAD Kabupaten Konawe
b. SP2D-LS (Surat Perintah Pencairan Dana-Langsung) 60
61
2. Beban Barang dan Jasa Pihak-pihak yang terkait dalam akuntansi beban barang dan jasa antara lain adalah a. Penyimpan barang b. Bendahara pengeluaran c. PPK-BPKAD Sedangkan dokumen yang digunakan terkait akuntansi beban persediaan adalah a. Bukti belanja persediaan b. Berita acara serah terima barang c. Berita acara stock opname akhir tahun d. SP2D LS 3. Beban Penyusutan Pihak yang terkait dengan beban penyusutan aset dan menjadi dasar dalam penyusutan aset tetap adalah sebagai berikut: a. Pengelola Barang b. Pengguna Barang c. Bendahara Barang d. Pejabat Penatausahaan Keuangan BPKAD Sedangkan dokumen yang digunakan terkait dengan penyusutan aset tetap adalah : a. Laporan Barang milik daerah Laporan Aset Semesteran b. Laporan Aset Tahunan dan dokumen lain yang sah.
61
62
4.3 Pembahasan Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Konawe 4.3.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh BPKAD Kabupaten Konawe adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan : a.
Jurnal Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-
transaksi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe dengan menyebutkan rekening yang didebet atau dikredit disertai jumlahnya masing-masing dan referensinya. Jurnal merupakan sumber utama pencatatan ke perkiraan. Keberadaan jurnal dalam siklus akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe tidak menggantikan peran perkiraan dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber utama untuk mencatat ke buku besar suatu perkiraan. Dengan bantuan jurnal, dapat memudahkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencatat perkiraan sebab jurnal sudah memisahkan suatu perkiraan dalam debet dan kredit. b. Posting ke Buku Besar Langkah selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah mencatat jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masingmasing perkiraan. Posting meliputi proses memindahkan jumlah yang
62
63
terdapat pada sisi debet dan sisi kredit ke perkiraan buku besar yang bersangkutan. Posting buku besar dilakukan secara harian atau bulanan. c.
Neraca Saldo Pada akhir periode akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening/perkiraan buku besar. Neraca saldo disusun untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengerian bahwa jumlah saldo debet selalu sama dengan saldo kredit. Namun keseimbangan bukan berarti catatan-catatan telah akurat. d. Jurnal Penyesuaian Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe adalah melakukan penyesuian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaiakan saldo rekening-rekening ke saldo yang sebenarnya sampai dengan periode akuntansi atau untuk memisahkan antara beban dari suatu periode dengan periode yang lain. e.
Neraca Saldo Setelah Penyesuian Setelah jurnal penyesuaian dibuat, Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah selanjutnya mem-postingnya ke perkiraan buku besar yang berhubungan. Setelah melakukan posting, selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Saldo perkiraan-perkiraan yang ada dalam neraca
63
64
saldo setelah penyesuian adalah saldo rekening setelah disesuaikan. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru itu akan dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuian. f.
Laporan Keuangan Setelah neraca saldo setelah penyelesaian, maka langkah selanjutnya
adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan diantaranya Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Neraca.
4.3.2 Pencatatan Beban 1. Beban Pegawai Pencatatan beban pegawai yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Konawe adalah dengan mendebet akun Beban Pegawai dan mengkredit akun Kas diBendahara Pengeluaran. Pencatatan transaksi ini berarti beban bertambah dicatat diDebet sedangkan kas berkurang dicatat diKredit.
Hal
ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ratmono bahwa persamaan akuntansi pemerintahan adalah:
Aset= Hutang +Ekuitas + (Pendapatan-Beban) Berdasarkan persamaan tersebut, kas merupakan bagian dari aset, sedangkan beban adalah unsur pengurang ekuitas.
64
65
2. Akuntansi Beban Barang dan Jasa Pencatatan atas konsumsi aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Konawe pada akhir periode adalah dengan mendebet akun beban barang dan jasa
dan mengkredit akun persediaan. Pencatatan yang
dilakukan oleh BPKAD dapat dijelaskan seperti pada rumus sebelumnya bahwa beban barang/ jasa merupakan pengurang ekuitas sehingga jika bertambah akan dicatat pada sisi Debet, sedangkan persediaan merupakan bagian dari aset sehingga jika berkurang akan dicatat pada sisi Kredit. 3. Beban Penyusutan Pencatatan atas penyusutan aset tetap pada BPKAD Kabupaten Konawe dilakukan pada akhir periode akuntansi. Pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dengan mendebet beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Pencatatan ini dapat dijelaskan pada rumus sebelumnya bahwa beban penyusutan merupakan pengurang ekuitas, sehingga bila bertambah akan dicatat pada sisi Debet, sedangkan akumulasi penyusutan adalah bagian dari aset tetapi saldo normalnya berada pada sisi Kredit, sehingga bila bertambah akan dicatat disebelah kredit.
4.3.3 Pengakuan Beban Beban merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam laporan operasional yang disajikan oleh BPKAD Kabupaten Konawe. Beban yang dilaporkan oleh BPKAD Kabupaten Konawe berdasarkan klasifikasi ekonomi meliputi beban pegawai-LO, beban barang/jasa dan beban
65
66
penyusutan aset tetap. Penjelasan pengakuan beban pada BPKAD Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut: 1. Beban pegawai diakui ketika adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai. Pada akhir periode kas yang telah dibayarkan kepada pegawai akan dianggap sebagai beban pegawai. 2. Beban barang dan jasa diakui pada saat terjadinya pemakaian barang dan jasa. Pada akhir periode, barang/ jasa yang telah dikonsumsi akan dianggap sebagai beban pada periode yang bersangkutan. 3. Selain itu, pengakuan beban juga dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Konawe apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi atas aset tetap yang dimiliki.. Dengan demikian, pengakuan beban dalam penyusunan laporan operasional yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Konawe telah sesuai dengan PSAP No. 12 yang menyatakan bahwa beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa (PSAP No.12, Paragraf 32). Hal yang sama dikemukakan pula oleh Erlita bahwa beban harus sudah diakui apabila entitas telah memperoleh manfaat ekonomi, terjadi konsumsi penggunaan aset dan terjadi penurunan manfaat ekonomi.
66
67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe untuk tahun anggaran 2015 telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan - LO dan beban - LO pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Konawe yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional. 5.2 Saran Saran yang penulis ajukan sehubungan dengan selesainya penelitian ini adalah: 1. Hendaknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe mempertahankan prestasi yang telah diraih. 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebaiknya memberi bimbingan dan pelatihan sehubungan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.
67 67
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta. Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akunntan Publik)). Jakarta : Salemba Empat Ardiyos. 1996. Kamus Produksi dan Manajemen. Jakarta : Citra Harta Prima Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Erlangga. . 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga Bungin,, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Ssosial Lainnya. Jakarta : Kencana.. Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan : Aksara Gibson L, dkk. 1996. Organisasi, Perilaku, Standard an Proses. Jakarta : Bina Aksara Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat. KSAP. 2010. Impelmentasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Makalah Disajikan dalam Seminar Pentahapan Implementasi SAP Akrual Pemda. Jakarta, (25 Maret). Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta : ANDI Meliala, Tulis. 2007. Akuntansi Sektor Publik Edisi Dua. Jakarta : Semesta Media. Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat Ratmono, Dwi. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Riduwan. 2009. Metode dan Teknik Menyusun Tesis. Bandung : Alfabeta. Setiawati, Kusuma.2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbassis Akrual (Studi pada Pemerintah Kabupaten Jember). Skripsi. Universitas Jember. Sudiarianti, Made. 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah dan Implikasinya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis. Universitas Udayana Bali. Sugiyono. 2010. MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Online : diakses 28 Maret 2016).
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 Urusan Pemerintahan
:
1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
:
1 . 20
Otonom Daerah Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Unit Organisasi
:
1 . 20 . 05
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi
:
1 . 20 . 05 . 01
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SALDO 2015
NO. URUT
URUIAN
SALDO 2014
KENAIKAN / (PENURUNAN)
(%)
KEGIATAN OPERASIONAL 8 8.1
PENDAPATAN - LO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.1.1
Pendapatan Pajak Daerah - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.1.2
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.1.4
Lain-lain PAD Yang Sah - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
PANDAPATAN TRANSFER - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.2 8.2.1
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.2.2
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.2.3
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.2.4
Bantuan Keuangan - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.3
LAIN-LAIN PENDAPATAB DAERAH YANG SAH - LO
8.3.1
Pendapatan Hibah - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.3.2
Dana Darurat - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
8.3.3
Pendapatan Lainnya - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
22,164,213,950.45
0.00
22,164,213,950.45
0.00
14,220,942,699.00
0.00
14,220,942,699.00
0.00
9
BEBAN
9.1.1
Beban Pegawai - LO
9.1.2
Beban Barang dan Jasa
6,185,280,197.45
0.00
6,185,280,197.45
0.00
9.1.3
Beban Bunga
0.00
0.00
0.00
0.00
9.1.4 9.1.5
Beban Subsidi Beban Hibah
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9.1.6
Beban Bantuan Sosial
0.00
0.00
0.00
0.00
9.1.7
Beban Penyusutan dan Amortisasi
1,757,991,054.00
0.00
1,757,991,054.00
0.00
9.1.8
Beban Penyisihan Piutang
0.00
0.00
0.00
0.00
9.1.9 9 . 2 .1
Beban Lain-lain Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
LAPORAN OPERASIONAL prinTed By SimDa
Halaman 1 Dari 3
72 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi
: : : :
1 1 . 20 1 . 20 . 05 1 . 20 . 05 . 01
Urusan Wajib Otonom Daerah Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
NO. URUT
SALDO 2015
URUIAN
9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.2.6
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Daerah Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Beban Transfer Daerah Otonom Khusus SURPLUS/DEFINISI DARI OPERASI
8.4.1 8.4.2 8.4.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3
KEGIATAN NO OPERASIONAL Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO Defisit Peneyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA
SALDO 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KENAIKAN / (PENURUNAN) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(22,164,213,950.45)
0.00
(22,164,213,950.45)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(22,164,213,950.45)
0.00
(22,164,213,950.45)
0.00
8.5.1
POS LUAR BIASA Pendapatan Luar Biasa - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
9.4.1
Beban Luar Biasa - LO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(22,164,213,950.45)
0.00
(22,164,213,950.45)
0.00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT-LO
LAPORAN OPERASIONAL
Halaman 2 Dari 3
prinTed By SimDa
72
73 Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Unit Organisasi Sub Unit Organisasi NO. URUT
: : : :
1 1 . 20 1 . 20 . 05 1 . 20 . 05 . 01
Urusan Wajib Otonom Daerah Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SALDO URUIAN 2015
SALDO 2014
KENAIKAN / (PENURUNAN)
(%)
Unaaha, 01 Desember 2015 Kepala Baadan
FERDINAND, SP., MH NIP. 19710206 200112 1 002
LAPORAN OPERASIONAL
Halaman 3 Dari 3
prinTed By SimDa
73
