PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

RENSTRA SKPD BPKAD Provinsi Jawa Timur

DAFTAR ISI

Hal DAFTAR ISI

i

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

1.2

Landasan Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

1.3

Maksud dan Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

1.4

Sistematika Penulisan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

BAB II

BAB III

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

11

2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD. . . . . . . . . . . . . . .

11

2.2

Sumber Daya SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

2.3

Kinerja Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD . . . . .

31

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 3.3 BAB IV

BAB V

BAB VII

Daftar Isi

34

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

Penentuan Isu-isu Strategis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

48

4.1

Visi dan Misi SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD . . . . . . . . . . . . . .

50

4.3

Strategi dan Kebijakan SKPD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

34

61

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

75

PENUTUP

79

i


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, setiap SKPD mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun

2014

-

2019.

Dokumen

RENSTRA

pada

dasarnya

menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif serta menjadi perangkat penting yang menjelaskan tolok ukur pencapaiannya. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut diatas dan telah terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk periode 2014-2019, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur yang mempunyai visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan untuk mendukung tercapainya visi BAB I

1


tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjabarkan dalam misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik” melalui 5 (lima) misi, yaitu : 1.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan ;

2.

Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agribisnis/agroindustri dan industrialisasi ;

3.

Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang ;

4.

Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik ;

5.

Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Kelima misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, merupakan kerangka besar perencanaan yang diharapkan dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat Jawa Timur yang secara teknis pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga teknis/SKPD yang membidangi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), bersih (good government) dan profesional, dengan sasaran utama : 1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik ; 2. Meningkatnya

transparansi

dan

akuntabilitas

penyelenggaraan

pemerintah daerah ; 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan ; 4. Meningkatnya peran DPRD sesuai fungsinya ; 5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 6. Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, handal serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas. Untuk menunjang terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran telah dirumuskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu : 1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered development) ; BAB I

2


2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro-poor growth) ; 3. Pengarusutamaan gender (pro-gender). Untuk menjabarkan kerangka besar perencanaan menjadi rencana detail dan teknis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang secara umum berfungsi sebagai rujukan dalam menyusun rencana program, kegiatan dan tolok ukur kinerja BPKAD yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Proses penyusunan RENSTRA SKPD melalui 3 (tiga) alur penting sebagai model penerapan perencanaan komprehensif yaitu : (a) alur proses teknokratis-strategis, (b) alur proses partisipatif dan (c) alur proses politis legislasi. Ketiganya menjadi kerangka acuan bagi SKPD dalam merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta pagu indikatif. Ketiga alur ini, secara teknis menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain agar dihasilkan RENSTRA SKPD yang terpadu. Penekanan terhadap alur proses teknokratis dan strategis menjadi lebih dominan dalam RENSTRA SKPD karena pada dasarnya perencanaan ini merupakan penjabaran secara teknis bidang atau sektor pengembangan khusus dari perencanaan daerah (RPJMD). 1.2

Landasan Hukum Landasan penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 – 2019 adalah : 1. Landasan Ideal

:

Pancasila

2. Landasan Konstitusional

:

Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional

:

i.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

BAB I

3


2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; ii.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

iii.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

iv.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

v.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

vi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; vii.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;

BAB I

4


viii.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ; ix.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

x.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

xi.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 ;

xii.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;

xiii.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ; xiv.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3

Maksud dan Tujuan Penyusunan RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dimaksudkan sebagai guide list yang diharapkan mampu mengarahkan dan memberdayakan seluruh

BAB I

5


potensi serta kekuatan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran program/kegiatan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat serta seluruh stakeholders, sebagaimana

diamanatkan

Pembangunan penyelenggaraan

Lima

dalam

Tahunan

pemerintahan,

visi, dalam

misi,

tujuan

dan

menunjang

pelaksanaan

sasaran

keberhasilan

pembangunan

serta

pelayanan kepada masyarakat yang berkelanjutan sesuai ketentuan normatif. Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA BPKAD Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas program kegiatan BPKAD Tahun 2014 – 2019 ; 2. Menetapkan upaya-upaya strategis terhadap dinamika dan kebutuhan pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 3. Menghitung dan menganalisa kapasitas, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki BPKAD, Dengan mengetahui dan memahami kapasitas, kekuatan serta kelemahan, diharapkan dapat membantu membuat keputusan yang realistis dalam menyusun perencanaan kedepan ; 4. Menetapkan skala prioritas sumber daya yang ada terutama sumber dana, sumber daya manusia dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD ; 5. Pemantapan tolok banding (benchmarking), yang berupa rumusan tujuan dan sasaran, Dengan

menilai

kinerja akan

dapat diperoleh

gambaran

dari

pengalaman dan menghasilkan masukan untuk meningkatkan kualitas rencana strategis dalam hal proses, output maupun outcome.

BAB I

6


1.4

Sistematika Penulisan RENSTRA ini disusun mengacu pada Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor

Penyusunan,

8

Tahun

Pengendalian

2008 dan

tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah, adalah sebagai berikut : 1. Bab I

1.1.

Pendahuluan, Latar Belakang ; Menguraikan secara ringkas pengertian RENSTRA SKPD, fungsi RENSTRA SKPD dalam penyelenggaran pembangunan daerah dan proses penyusunan RENSTRA SKPD ;

1.2.

Landasan Hukum ; Memuat

penjelasan

tentang

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD ; 1.3.

Maksud dan Tujuan ; Memuat

penjelasan

tentang

maksud

dan

tujuan

dari

penyusunan RENSTRA BPKAD ; 1.4.

Sistematikan Penulisan ; Menguraikan

pokok

bahasan

dalam

penulisan

RENSTRA

BPKAD, serta susunan garis besar isi dokumen. 2. Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BPKAD dalam

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

daerah,

mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD

dalam

penyelenggaraan

tugas

dan

fungsinya,

mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan BAB I

7


melalui pelaksanaan RENSTRA BPKAD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan

mengulas

hambatan-hambatan

utama

yang

masih

dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui RENSTRA ; 2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan BPKAD, struktur organisasi BPKAD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala BPKAD. Uraian tentang struktur organisasi BPKAD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme) ;

2.2.

Sumber Daya SKPD ; Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional ;

2.3.

Kinerja Pelayanan ; Menunjukkan tingkat capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target RENSTRA BPKAD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

3. Bab III Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi :

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD ; Merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan

dalam

perencanaan

pembangunan

karena

dampaknya yang signifikan bagi BPKAD dimasa datang, yang BAB I

8


apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang ; 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi BPKAD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ;

3.3.

Penetuan Isu-isu Strategis ; Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan BPKAD yang mempengaruhi permasalahan BPKAD, mengemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis.

4. Bab IV Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan :

4.1.

Visi dan Misi BPKAD ; Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Sedangkan misi BPKAD adalah rumusan umum mengenai

upaya-upaya

yang

akan

dilaksanakan

untuk

mewujudkan visi BPKAD ;

BAB I

9


4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD ; Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan ;

4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD. Merupakan strategi dan kebijakan BPKAD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

5. Bab V Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif ; Rencana

program

merupakan

program

prioritas

beserta

indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum

dalam

Rancangan

awal

RPJMD,

selanjutnya

dijabarkan BPKAD kedalam rencana kegiatan. 6. Bab VI Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD ; Mengemukakan indikator kinerja BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun

mendatang

sebagai

komitmen

untuk

mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. 7. Bab VII Penutup.

BAB I

10


BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 2.1

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKAD Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah, terdiri dari : 1.

Unsur staf, membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam bentuk sekretariat ;

2.

Unsur perencana, membantu penyusunan program dan kegiatan pembangunan, diwadahi dalam bentuk badan ;

3.

Unsur pendukung bersifat spesifik, membantu penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, diwadahi dalam bentuk lembaga teknis ;

4.

Unsur pelaksana, membantu pelaksanaan urusan daerah, diwadahi dalam bentuk dinas. Selanjutnya, sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam

bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan tidak serta merta dibentuk dalam organisasi tersendiri. Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkruen berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam implementasi kelembagaan minimal fungsi-fungsi pemerintahan dapat tertampung pada masingmasing tingkatan pemerintahan agar saling sinergi, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga untuk mewujudkan tujuan nasional dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menata organisasi pemerintah yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun BAB II

11


2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan menetapkan kriteria besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Memperhatikan ketentuan dan uraian diatas, agar keberadaan SKPD efektif dan efisien sesuai kondisi serta kebutuhan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, diantaranya mengatur dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pengganti Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai implementasi diterbitkan pula Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. 2.1.1. Tugas Pokok BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi

penyusunan

rancangan

APBD,

Perubahan

APBD,

penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi

keuangan

dan

aset

daerah,

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB II

12


2.1.2. Fungsi Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu : a. Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ; b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; c. Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ; d. Pelaksanaan

pengesahan

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran

(DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ; e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; f. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ; h. Pemrosesan usulan penunjukan pengelola Keuangan Daerah ; i. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ; j. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ; k. Pelaksanaan

penerbitan

Surat

Keterangan

Pemberhentian

Pembayaran (SKPP) ; l. Pelaksanaan

pemungutan/pemotongan

dan

penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ; n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ; o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ; p. Penyusunan

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; q. Penyiapan kebijakan, pedoman, pembinaan pengelolaan aset daerah ; r. Evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota ; s. Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota ; t. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;

BAB II

13


u. Pengkoordinasian

pengumpulan

bahan

dan

pemrosesan

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ; v. Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ; w. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; x. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 2.1.3. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur dibantu dengan 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu : 1. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan

administrasi

perlengkapan,

penyusunan

umum,

program,

kepegawaian,

keuangan.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ; c. Pengelolaan administrasi keuangan ; d. Pengelolaan administrasi perlengkapan ; e. Pengelolaan urusan rumah tangga ; f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ; g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang ; h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas ; i. Pelaksanaan

monitoring

dan

evaluasi

organisasi

dan

tatalaksana ; j. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan ; 2. Bidang Anggaran, terdiri dari Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan, Sub Bidang Anggaran Belanja I serta Sub Bidang Anggaran Belanja II mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyusunan BAB II

Rancangan

APBD

dan

Perubahan

APBD, Nota 14


Keuangan, Jawaban Eksekutif dalam pengajuan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD kepada DPRD, mengkoordinasi dan memverifikasi RBA, RKA, DPA/DPPA, menyiapkan data untuk penerbitan SPD, anggaran kas, menyiapkan data petunjuk teknis yang berkaitan dengan pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi. Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Bidang

Anggaran

mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan

penyiapan

petunjuk

teknis

penyusunan

rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RBA, RKA – SKPD; c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; d. Pelaksanaan penyiapan bahan Nota Keuangan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; e. Pelaksanaan

koordinasi

dan

kompilasi

bahan-bahan

penyusunan Jawaban Eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; f. Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan SKPKD ; h. Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/ DPPA SKPD dan SKPKD ; i. Pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai pengendalian pelaksanaan APBD ; j. Pelaksanaan penyiapan informasi keuangan daerah dalam rangka

penyusunan

Perda

APBD/Perubahan

APBD

dan

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD ; k. Pelaksanaan pemrosesan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ; l. Pelaksanaan

pemrosesan

usulan

penunjukan

pengelola

keuangan daerah ; BAB II

15


m. Pelaksanaan

pembinaan

pengelolaan

keuangan

Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka penyusunan anggaran ; n. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ; o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan ; 3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari Sub Bidang Pengelolaan Kas, Sub Bidang Perbendaharaan I dan Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai

tugas

melaksanakan

menyiapkan

pengelolaan,

bahan

koordinasi,

pedoman pembinaan

teknis, dan

pengendalian dibidang penerimaan dan pengeluaran kas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah; b. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah; c. Verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah; d. Pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian SP2D ; e. Verifikasi dan pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan Non gaji ; f. Pemverifikasian dan penerbitan SKPP ; g. Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah ; h. Penyusunan laporan aliran kas; i. Pelaksanaan

pemungutan/pemotongan,

penyetoran

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ; j. Pengelolaan piutang dan utang daerah ; k. Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah ;

BAB II

16


l. Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait ; m. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas ; n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 4. Bidang Akuntansi, terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas, Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas dan Sub Bidang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan

menyiapkan

bahan

koordinasi

pelaksanaan

akuntansi,

APBD

mempunyai

pembinaan

melaksanakan

dan

prosedur

tugas

petunjuk akuntansi

penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, restitusi dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan keuangan BLUD. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; b. Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; c. Pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pelaporan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; d. Pembinaan dalam rangka pelaporan BLUD; e. Pelaksanaan

pengkoordinasian

dan

menyusun

jawaban

eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; f. Pelaksanaan

penyajian

Informasi

Keuangan

Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; g. Pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja ; h. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah secara periodik ; BAB II

17


i. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas Bukti Memorial ; j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan, Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan

serta

Penghapusan

dan

Pemindahtanganan

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan kegiatan perencanaan, penatausahaan, inventarisasi,

pengamanan,

penggunaan,

pemanfaatan,

penghapusan, perubahan status hukum, tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai fungsi : a. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pengelolaan aset daerah; b. Pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian ijin pemakaian aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; c. Penyusunan perumusan kebijakan serta petunjuk pelaksanaan dibidang

penatausahaan,

inventarisasi,

pengamanan,

penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan status hukum dan tuntutan ganti rugi serta pengendalian aset daerah; d. Pelaksanaan

pembinaan

dan

evaluasi

penyelenggaraan

pengelolaan aset daerah; e. Pemantauan

pelaksanaan

program

dan

administasi

pengelolaan aset daerah; f. Pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang pengelolaan aset daerah; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan ; 6. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I, Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II dan Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III mempunyai tugas BAB II

18


menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasi serta bimbingan teknis Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pengolahan Data Keuangan Daerah serta memfasilitasi Dana Transfer Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan memberikan pembinaan terkait dengan pemanfaatan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana transfer. Untuk melaksanakan

tugas

tersebut, Bidang Bina

Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan evaluasi terhadap ketaatan azas, norma, struktur anggaran dan sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan pelaksanaan anggaran daerah ; b. Pelaksanaan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah perbaikan pengelolaan keuangan daerah ; c. Pelaksanaan penyiapan terhadap tentang

Rancangan APBD,

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Peraturan

Perubahan

Daerah

APBD,

Kabupaten/Kota

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang

Penjabaran

APBD,

Perubahan

APBD,

serta

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; d. Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi serta fasilitasi terkait dengan penyusunan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Kabupaten /

Kota ; e. Pelaksanaan penyusunan

dan pengolahan

data APBD,

perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota; f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota ; g. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

dana transfer kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota. h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB II

19


Bagan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SEKRETARIS

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM

KASUBBAG KEUANGAN

KEPALA BIDANG ANGGARAN

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

KEPALA BIDANG AKUNTANSI

KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

KASUBBID PENGELOLAAN KAS

KASUBBID AKUNTANSI PENERIMAAN KAS

KASUBBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN

KASUBBID ANGGARAN BELANJA I

KASUBBID PERBENDAHA RAAN BELANJA I

KASUBBID AKUNTANSI PENGELUARAN KAS

KASUBBID PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

KASUBBID ANGGARAN BELANJA II

BAB II

KASUBBID PERBENDAHA RAAN BELANJA II

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH

KASUBBID AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWAB AN DAN PELAKSANAAN APBD

KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

KASUBBID PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGA NAN

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH I

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH II

KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH III

KEPALA UPT LAB. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KASUBBAG TATA USAHA

KASIE PERENCANAAN DAN PROGRAM

KASIE PENINGKAT AN KAPASITAS SDM

20


2.2

Sumber Daya SKPD 2.2.1. Sumber Daya Manusia, Pegawai BPKAD saat ini berjumlah 118 orang, dengan rincian : A. Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah, sebagai berikut : NO.

Golongan/Ruang

Jumlah (org)

1

Pembina Utama Madya (IV/d)

1

2

Pembina Tingkat I (IV/b)

6

3

Pembina (IV/a)

10

4

Penata Tingkat I (III/d)

46

5

Penata (III/c)

18

6

Penata Muda Tingkat I (III/b)

13

7

Penata Muda (III/a)

14

8

Pengatur Tingkat I (II/d)

-

9

Pengatur (II/c)

3

10

Pengatur Muda Tingkat I (II/b)

2

11

Pengatur Muda (II/a)

3

12

Juru Tingkat I (I/d)

2

JUMLAH

118

(Data per 31 Desember 2013) B. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal, sebagai berikut : NO.

Tingkat Pendidikan

Jumlah (org)

1

S - 3 (Doctoral)

1

2

S - 2 (Pasca Sarjana)

35

3

S - 1 (Sarjana)

71

4

D - 1 (Diploma 1)

1

5

SLTA

9

6

SLTP

1 JUMLAH

118

(Data per 31 Desember 2013)

BAB II

21


C. Pegawai menurut eselon, sebagai berikut : NO.

Eselonisasi

Jumlah (org)

1

Kepala Badan (Eselon I)

1

2

Sekretaris (Eselon III)

1

3

Kepala Bidang (Eselon III)

5

4

Kepala Sub Bagian (Eselon IV)

3

5

Kepala Sub Bidang (Eselon IV)

15

JUMLAH

25

(Data per 31 Desember 2013)

2.2.1.

Sarana Dan Prasarana Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana (Kendaraan Operasional, Alat Kantor dan Rumah Tangga serta Alat Studio dan Komunikasi), antara lain :

NO.

BAB II

Jenis

Unit

A.

Kendaraan Operasional

1

Kendaraan Roda 4

13

2

Kendaraan Roda 2

27

B.

Alat Kantor dan Rumah Tangga

1

AC Split

45

2

Laptop

43

3

Personal Computer

201

4

Mesin Fotokopi

4

5

Scanner

17

6

Genset

1

7

Access Point

2

8

Jaringan

1

9

Almari

279

10

Kursi

774 22


NO.

Jenis

11

Fingger Print

4

12

Screen Projector

6

13

Hidrant

2

14

Mesin Penghancur Kertas

16

15

Alat Pemadam Kebakaran

20

16

Server

16

17

Mesin Validasi

2

18

Filling Kabinet

51

19

Brankas

7

20

Pompa Air

2

C.

Alat Studio dan Komunikasi

21

LCD Proyektor

19

22

Screen Motorized

3

23

Kamera

13

24

CCTV

2

25

Pesawat Telepon

26

26

Mesin Faximile

12

27

IP PABX

1

28

Televisi

25

29

Handycam

7

30

Power Mixer

1

31

Sound System

5

JUMLAH

BAB II

Unit

1.647

23


2.3

Kinerja Pelayanan BPKAD Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

No (1) 1

2

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Targ et SPM

Tar get IKK

(2) Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu (setelah penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS, sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011) Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar sesuai

(3)

(4)

BAB II

Target Indikat or Lainnya

Tahun Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(5) 100%

(6) 100%

(7) 100%

(8) 100%

(9) 100%

(10) 100%

(11) 100%

(12) 100%

(13) 100%

(14) 100%

(15) 100%

(16) 100%

(17) 100%

(18) 100%

(19) 100%

(20) 100%

(20) 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Target RENSTRA SKPD Tahun ke -

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

24


No (1)

3

4


Targ et SPM

Tar get IKK


Tahun Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(2) pasal 217 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011) Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu (paling lambat 2 (dua) bulan setelah TA berakhir, sesuai pasal 295 ayat (1) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011) Jumlah aset tetap tanah yang bersertifikat

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(20)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

238 bidang

6

6

53

54

60

65

6

53

54

60

65

100%

100%

100%

100%

100%

BAB II




25


No (1) 5


Targ et SPM

Tar get IKK

(2) Persentase Rapeda tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab./Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kab./Kota yang dievaluasi tepat waktu (paling lama 15 hari kerja sejak diterimanya rancangan) sesuai pasal 111 ayat (5) Permendagri No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri 21/2011)

(3)

(4)

BAB II


Tahun Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

(5) 100%

(6) 100%

(7) 100%

(8) 100%

(9) 100%

(10) 100%

(11) 100%

(12) 100%

(13) 100%

(14) 100%

(15) 100%

(16) 100%

(17) 100%

(18) 100%

(19) 100%

(20) 100%

(20) 100%




26


Keberhasilan pencapaian pelaksanaan program kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2014 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.1 tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan kualitas, penyempurnaan dan pengembangan pada masa yang akan datang, antara lain : 1.

Keterbatasan Sumber Daya Aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sedangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks ;

2.

Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja serta tanggung jawab terhadap tupoksi masing-masing ;

3.

Masih adanya pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga masih ada anggapan dan pola pikir dulu bisa dan tidak apaapa kenapa sekarang tidak bisa ;

4.

Koordinasi dan komunikasi antar staf, antar bidang dan antar SKPD masih belum dapat dilakukan lebih intens ;

5.

Belum optimal pemanfaatan waktu dan kesempatan untuk mengikuti workshop, diklat, kursus dan bintek baik formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja di BPKAD yang relatif tinggi.

BAB II

27


Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

2014

Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014 (Asum si)

2010

2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20) 82.425.000.000

90.425.000.000

105.370.000.000

99.010.500.000

73.605.500.000

68.605.500.000

29.533.269.761

159.286.897.939

117.613.416.579

123.053.068.617

128.693.529.438

68.605.500.000

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

82.425.000.000

90.425.000.000

105.370.000.000

99.010.500.000

73.605.500.000

68.605.500.000

29.533.269.761

159.286.897.939

117.613.416.579

123.053.068.617

128.693.529.438

68.605.500.000

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

82.425.000.000

90.425.000.000

105.370.000.000

99.010.500.000

73.605.500.000

68.605.500.000

29.533.269.761

159.286.897.939

117.613.416.579

123.053.068.617

128.693.529.438

68.605.500.000

176,15

111,62

124,28

174,84

100,00

66.614.117.154

69.435.854.000

82.955.000.000

78.780.000.000

77.277.000.000

101.447.828.000

57.387.077.117

60.737.047.278

80.138.923.786

73.200.349.249

73.927.275.208

101.447.828.000

352,68

384,21

371,12

382,44

400,00

28 BAB II

81.979.136.400

Belanja Daerah

87.403.300.000

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

87.403.300.000

Pendapatan Asli Daerah

87.403.300.000

Pendapatan Daerah

77.890.284.704

2013

119.450.482.515

2012

119.450.482.515

2011

119.450.482.515

2010 Uraian

Dasar (2009)

(1)

Rata-rata Pertumbuhan (Rp) Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun (%) Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp) Anggaran pada Tahun (Rp)


2014

Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014 (Asum si)

2010

2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20) 24.792.054.154

23.820.754.000

24.902.101.135

29.089.375.961

30.857.849.400

39.168.429.000

22.686.077.936

21.209.731.719

24.825.182.350

28.555.716.318

30.456.196.972

39.168.429.000

89,04

99,69

98,17

98,70

100,00

24.792.054.154

23.820.754.000

24.902.101.135

29.089.375.961

30.857.849.400

39.168.429.000

22.686.077.936

21.209.731.719

24.825.182.350

28.555.716.318

30.456.196.972

39.168.429.000

89,04

99,69

98,17

98,70

100,00

41.822.063.000

45.615.100.000

58.052.898.865

49.690.624.039

46.419.150.600

62.279.399.000

34.700.999.181

39.527.315.559

55.313.741.436

44.644.632.931

43.471.078.236

62.279.399.000

263,64

284,52

272,95

283,74

300,00

18.474.302.180

21.255.418.000

23.526.808.500

21.679.400.700

23.332.125.000

28.395.694.100

15.685.417.500

19.000.722.500

22.737.513.800

20.668.522.000

22.016.173.000

28.395.694.100

89,39

96,65

95,34

94,36

100,00

29 BAB II

23.637.889.260

Belanja Pegawai

52.411.434.501

Belanja Langsung

29.567.701.899

Belanja Pegawai

29.567.701.899

Belanja Tidak Langsung

22.563.725.080

2013

49.047.233.432

2012

28.843.051.272

2011

28.843.051.272

2010 Uraian

Dasar (2009)

(1)



2012

2013

2014

Dasar (2009)

2010

2011

2012

2013

2014 (Asum si)

2010

2011

2012

2013

2014

Anggaran

Realisasi

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20) 22.429.410.820

23.445.697.000

25.145.660.365

23.339.593.339

21.136.927.900

31.055.959.900

18.218.280.081

19.702.016.559

23.850.351.604

19.602.030.028

19.567.052.236

31.055.959.900

84,03

94,85

83,99

92,57

100,00

24.824.767.701

918.350.000

913.985.000

9.380.430.000

4.671.630.000

1.950.097.700

2.827.745.000

797.301.600

824.576.500

8.725.876.032

4.374.080.903

1.887.853.000

2.827.745.000

90,22

93,02

93,63

96,81

100,00

3.948.777.540

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

30 BAB II

3.728.026.287

2011

22.755.482.065

2010 Uraian

Dasar (2009)

(1)



2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa dengan metode SWOT, 2.2.1. Strength (kekuatan), 1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat

yang

melakukan

evaluasi

terhadap

Raperda

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD

Kabupaten/Kota

serta

Raper

KDH

Pelaksanaan

tentang

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

tentang Pejabaran

Pelaksanaan

APBD Kabupaten/Kota ; 2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; 3. Memiliki salah satu fungsi mediator dan distribusi antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait dengan belanja bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah ; 4. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi (sebagian besar S1 dan S2) ; 5. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD. 2.2.2. Weaknes (kelemahan), 1. Diterbitkannya

peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi ;

BAB II

31


2. Adanya

lembaga/instansi

yang

masih

memiliki

keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ; 3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja ; 4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ; 5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta rendahnya tingkat

kemauan

pegawai

untuk

meningkatkan

keahlian,

kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2.2.3. Opportunity (peluang), 1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

dan

melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah ; 2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun BAB II

32


2011, dijelaskan bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan

sinkronisasi

penyusunan

APBD/Perubahan

APBD

dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing Raperda Kab./Kota disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi ; 3. Sesuai Pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, ditegaskan

bahwa

kewenangan

Provinsi

mengatur

realokasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/ Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat ; 4. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 2.2.4. Treath (ancaman), 1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh karena itu, kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru baik melalui pengadaan baru maupun dari mutasi pegawai, dengan harapan lebih memiliki dedikasi, loyalitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi BPKAD ; 2. Euphoria terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif, Legislatif dan masyarakat baik yang di provinsi maupun di kabupaten/kota, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang. BAB II

33


BAB III ISU-ISU STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD Berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk

meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat dalam jangka panjang. Sehingga untuk menunjang percepatan penyusunan program kegiatan yang berdaya guna dan berhasil

guna,

maka

penyusunan

rencana

strategis

perlu

memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, antara lain : 1.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menegaskan bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan serta promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga perlu mengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 karena sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepegawaian;

BAB III

34


2.

Adanya rencana revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam UndangUndang tersebut terutama yang berhubungan isu mengenai konsep desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penyediaan layanan publik untuk pemerintah daerah dan interaksi antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil ;

3.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual ;

4.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, yang menegaskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil

(PNS)

sebagai

bagian

dari

pembinaan

PNS

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam pembinaan PNS sehingga perlu dilakukan penilaian prestasi kinerja untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja ; 5.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

BAB III

35


6.

Adanya

rencana

pembentukan

Regional

Sistem

Informasi

Keuangan Daerah (SIKD), merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan keuangan provinsi. Memperhatikan beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian kinerja BPKAD, karena penyusunan dan penerbitan kebijakan tersebut seringkali

tidak

melibatkan

Pemerintah

Daerah

dan

dilakukan

sosialisasi secara maksimal kepada stake holder serta tidak dibarengi pula

petunjuk

teknis

pelaksanaannya,

sehingga

pada

tataran

pelaksanaannya sulit untuk diimplementasikan secara optimal sesuai kondisi, karakter, dinamika dan kebutuhan di daerah. 3.2.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 merupakan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan perencanaan strategis diharapkan dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Timur yang spesifik, realistis dan konsisten dengan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” dan misi “Makin Mandiri dan Sejahtera Bersama Wong Cilik”, sehingga dapat dilakukan kesepakatan dengan seluruh pemangku kepentingan secara aktif dan partisipatif untuk mensinkronkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan dana yang ada untuk mencapai tujuan pembangunan Jawa Timur yang lebih produktif, efisien, efektif, adil dan berkelanjutan.

BAB III

36


Perencanaan strategis memastikan bahwa sumber daya dan dana diarahkan untuk mendukung isu-isu strategis/program prioritas dan meminimalisir permasalahan, sekaligus menyediakan standarisasi untuk mengukur sejauh mana perkembangan kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah Jawa Timur agar lebih dapat dirasakan seluruh masyarakat, sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap rencana strategis yang telah disepakati bersama. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, misi, dan program kepala daerah terpilih dijabarkan menjadi strategi pokok dan prioritas pembangunan, sasaran dan arah kebijakan, serta program-program dan kegiatan pokok yang akan dijalankan selama lima tahun mendatang. Memperhatikan

visi

dan

misi

pembangunan

Jawa

Timur

sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Jawa Timur tersebut, BPKAD

sebagai

unsur

staf

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD menyelenggarakan fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

b.

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya ;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Sebagai tindak lanjut Pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dijelaskan bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih perlu disusun Rencana BAB III

37


Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjabarkan visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur dimaksud, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana

Strategis

SKPD

yang

memuat

tentang

isu-isu

strategis/program prioritas, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktorfaktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD BAB VII point 7.2 Pogram Pembangunan pada misi keempat “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Program Unggulan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Secara Terpadu, yang dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut : 1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah ;

4.

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan ; 5.

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan

Daerah ; 6.

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota. Selanjutnya, sebagai bentuk upaya identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap capaian keberhasilan visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: BAB III

38


Tabel T-IV.C.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Faktor No. 1.

Misi dan Program KDH/Wakil KDH Meningkatkan

Reformasi

Birokrasi

Permasalahan Pelayanan SKPD

Penghambat

Pendorong

dan

Pelayanan Publik 1.

Program Unggulan : Optimalisasi

a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset Daerah secara Terpadu ;

Sumber

Daya

memiliki

kompetensi

Aparatur dan

yang

PNS

latar

dengan

belakang pendidikan IT, keuangan

2. Program Prioritas :

dan aset daerah.

Sarana

dan

Kapasitas

pensiun

pengadaan

tidak sebanding ;

bertahap

berkelanjutan

dan

dilakukan

bintek,

workshop, desiminasi pengelolaan keuangan daerah.

mempertimbangkan

Prasarana

urgensi

Aparatur ; c. Peningkatan

yang

Secara

b. Distribusi PNS belum

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran ; b. Peningkatan

a. Perbandingan jumlah

dan

kebutuhan SKPD.

Kelembagaan

Pemerintah Daerah; d. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan

Pemerintahan ; e. Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah ; f. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

b. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur

Rendahnya

tingkat

yang memiliki keahlian menghitung

kompetensi dan adanya

umur

rasa

ekonomis

prasarana

gedung

sarana kantor

dan sesuai

khawatir/was-was

bagi PNS yang ditunjuk

PERPRES 54 Tahun 2010 tentang

sebagai

pejabat

Pengadaan

Barang/Jasa

bagi

pengadaan barang/jasa

Pemerintah

sebagaimana

telah

Secara

bertahap

mengikutsertakan pelatihan

dan

PNS ujian

dalam sertifikasi

pengadaan barang dan jasa.

diubah dengan PERPRES 70 Tahun 2012.

BAB III

39


c. Terbatasnya data pendukung/bukti

Adanya

sebagian

kepemilikan yang sah atas aset

Pemerintah

tetap

Jawa

tanah

Pemerintah

Provinsi

Jawa Timur.

Timur

riwayat

d. Proses sertifikasi aset tetap tanah memerlukan waktu relatif lama.

aset

Provinsi yang

perolehannya

Secara aktif dan berkelanjutan melakukan

penelusuran,

inventarisasi,

identifikasi

dan

konsolidasi dengan SKPD sebagai

masih belum jelas/clear.

pengguna barang.

Sistem,

dan

Secara intensif dan terstruktur

pengajuan

melakukan koordinasi dan kerja

prosedur

persyaratan

sertifikasi antar Kantor

sama

dengan

Pertanahan berbeda.

dituangkan

BPN

dalam

yang

SPKS

serta

kerja sama dengan Notaris. e.

Euphoria implementasi kebijakan

Adanya perbedaan visi

Melakukan

dan misi kepala daerah

koordinasi

sebagai

pemegang

Lembaga

penyelenggaraan pemerintahan dan

kekuasaan

dan

Pemerintahan Kab/Kota se Jawa

pembangunan di kabupaten/kota,

daerah

dan

regulasi

Daerah

tentang

dalam

kecamatan dan desa

BAB III

Otonomi menunjang

di

Timur

sosialisasi dengan

sampai

terkait dengan

dan Instansi/ dan tingkat

desa/kelurahan.

40


3.3.

Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas 1. Gambaran Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) sebagai unsur staf selain melaksanakan tugas sebagai SKPD, BPKAD juga melaksanakan tugas lain, diantaranya : a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD ; b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ; c. Menyusun

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ; d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ; f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ; g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas ; h. Melakukan

pembayaran

berdasarkan

permintaan

pejabat

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ; i. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; j. Mengesahkan DPA-SKPD. Memperhatikan

beberapa

tugas

tersebut,

untuk

menunjang

kelancaran pelaksanaannya BPKAD memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai dari : a. Perencanaan anggaran, antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja

Perubahan

dan

Anggaran

(RKA/RKPA),

Dokumen

Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) ; BAB III

41


b. Pelaksanaan dan Penatausahaan, antara lain penerbitan SPD, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan PNS, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana untuk diterbitkan O21 ; c. Penyusunan laporan, meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan BPKAD selaku entitas akuntansi. 2. Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Perencanaan

pembangunan

perencanaan

strategis

daerah

yang

pada

bertujuan

dasarnya untuk

adalah

membantu

memberikan guide line dan mengarahkan penyusunan program kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh SKPD. Sasaran strategis jangka menengah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, terjangkau dan rasional untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mendasari sasaran kelima dari misi keempat pada RPJMD BAB VII Point 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah yaitu “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” serta indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan, adalah : a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur ; b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 3. Isu-isu Strategis/Program Prioritas, Bahwa sebagai upaya mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, maka diperlukan suatu media yang dapat menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menjadi wadah untuk menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga BAB III

42


terdapat keterkaitan dan sinergitas yang dapat disandingkan keselarasannya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkesimbungan. Dalam upaya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan baik ditingkat pusat maupun provinsi, dan salah satunya dengan menyusun isu-isu strategis daerah beserta kegiatannya. Isu-isu strategis/program prioritas daerah adalah, sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan induk RPJMD dengan spesifikasi, antara lain : a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah ; b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional ; c. Memiliki daya ungkit dengan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar ; d. Merupakan

kewenangan

daerah

secara

keseluruhan

atau

sebagian ; e. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur. Mekanisme pelaksanaan isu strategis daerah diawali dengan melakukan kompilasi isu atau program yang menjadi prioritas pembangunan

daerah

yang

tercantum

dalam

dokuman

perencanaan dan kebijakan untuk kemudian diuji dengan kriteria dan pembobotan skala prioritas penyusunan dan penetapan isu strategis

daerah

oleh

pemerintah

daerah

pada

masa

pra

MUSRENBANG, pemetaan kegiatan prioritas ke dalam satu program strategis daerah dan pembahasan dalam MUSRENBANG melalui BAPPENAS. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelolaa Keuangan dan Aset Daerah Provinsi BAB III

43


Jawa Timur, mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas. Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis SKPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi SKPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu kepada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas

perencanaan

strategis/program

yang

prioritas

akan

SKPD

datang.

Spesifikasi

isu

merupakan

bagian

dari

pencapaian misi dan prioritas yang mempunyai keterkaitan dengan isu strategis daerah dengan daya ungkit yang tinggi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, isu strategis/program prioritas SKPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara SKPD dengan program prioritas pemerintah daerah. Spesifikasi isu-isu strategis SKPDBPKAD untuk memfasilitasi kelancaran

pelaksanaan program

kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain :

BAB III

44


Tabel T-IV.C.7 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas No

Kriteria

(1)

(2)

Bobot (3)

1.

Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD Provinsi

30

2.

Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD

20

3.

Dampak yang ditimbulkan terhadap publik/SKPD

15

4.

Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah

20

5.

Kemungkinan atau kemudahan untuk ditangani

15

Total

100

Untuk menentukan nilai skala kriteria isu-isu strategis/program pada suatu SKPD perlu ditetapkan parameter penilaian dengan menggunakan skala linkert, sebagai berikut : 1. Nilai 1 untuk skala tidak prioritas ; 2. Nilai 2 untuk skala kurang prioritas ; 3. Nilai 3 untuk skala cukup prioritas ; 4. Nilai 4 untuk skala prioritas ; 5. Nilai 5 untuk skala sangat prioritas.

BAB III

45


Tabel T-IV.C.8 Nilai Skala Kriteria

BAB III

Nilai Skala Kriteria Ke-

Total Skor

No

Isu Strategis/Program Prioritas

1

2

3

4

5

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

90

60

45

60

45

300

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

90

60

45

60

45

300

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

120

80

60

60

60

380

4.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan

90

60

45

60

60

315

5.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

150

100

75

100

75

500

6.

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

150

80

60

100

60

450

46


Tabel T-IV.C.9 Rata-rata Skor Isu Strategis/Program Prioritas

No

Isu Strategis/Program Prioritas

Total Skor

Rata-rata Skor

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

300

60

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

300

60

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

380

76

4.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan

315

63

5.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

500

100

6.

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

450

90

Dengan mendasari hasil penghitungan nilai skala kriteria tersebut, dapat diketahui rata-rata skor masing-masing isu strategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :

BAB III

1.

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;

2.

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;

3.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah ;

4.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaan Pemerintahan ;

5.

Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

6.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 47


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1.

Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Perumusan visi dan misi jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu tahapan

penting

penyusunan

RENSTRA.

Selain

itu,

visi

juga

menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan realita, terukur dan fokus pada masa yang akan datang untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang telah ditargetkan pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019. Untuk menghasilkan perwujudan visi yang salah satunya berlandaskan pada kekuatan terbaik dan identifikasi peermasalahan SKPD harus mampu mengungkapkan peta kekuatan yang paling dominan dalam realisasi

pembangunan

daerah

di

tahun-tahun

sebelumnya.

Permasalahan SKPD harus dapat mengungkapkan potensi-potensi kekuatan layanan yang belum tereksplorasi menjadi salah satu faktor keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Disamping

itu,

visi

juga

merupakan

gambaran

arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan serta tugas pokok dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan daerah, maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan perlu disusun guide line dan visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dengan tahapan sebagaimana tabel berikut :

BAB IV

48


Tabel T-IV.C.11 Perumusan Visi No

Perwujudan Visi

Pokok-Pokok Visi

Pernyataan Visi

Tertib dan tepat waktu Pengelolaan Keuangan ”Pengelolaan keuangan 1

dalam pengelolaan

administrasi dan Aset Daerah secara dan aset daerah keuangan tertib dilakukan secara tertib,

daerah

normatif dan

Mewujudkan 2

profesional Normatif

berkelanjutan”

dan taat pada pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah Mempermudah proses dan Berkelanjutan

3

tahapan dari perencanaan, pelaksanaan

sampai

pelaporan

Tabel T-IV.C.12 Penyusunan Penjelasan Visi Visi

Pokok-Pokok Visi

Penjelasan Visi

Pengelolaan Keuangan bahwa pengelolaan ”Pengelolaan keuangan dan dan Aset Daerah secara keuangan dan aset aset daerah dilakukan secara tertib daerah harus tertib dan tertib, normatif dan tepat waktu. berkelanjutan” Normatif bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah harus patuh dan taat kepada ketentuan normatif. Berkelanjutan

BAB IV

bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara sistematis mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporannya.

49


Sedangkan, misi adalah rumusan umum yang memuat tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas, pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi mempunyai peran penting yang diharapkan dapat memberikan kerangka tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan untuk menentukan arah yang akan ditempuh dalam mencapai visi SKPD. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut ”Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel”. Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara profesional, tepat

waktu

dan

berdayaguna

dengan

didukung

bukti-bukti

administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan harus patuh dan taat kepada ketentuan normatif. Perwujudan dari visi tersebut dapat dijabarkan : -

Transparan, Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara sistematis dan terbuka mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya ;

-

Akuntabel, Mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah harus

dapat

dilaksanakan

dengan

baik,

bersih

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD, Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan,

dan

menangani

isu

strategis

yang

dihadapi.

Memperhatikan definisi tujuan, maka rumusan tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

BAB IV

50


a. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah ; b. Optimalisasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, maka sasaran yang dirumuskan adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur ; b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota seJawa Timur.

BAB IV

51


Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

(1) 1

(2) Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah

(3) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

(4)

(5)

Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur

Tanggal penyampaian RAPBD Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS

Ketepatan waktu penyusunan RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Tanggal penyampaian RPAPBD - Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

TAHUN DASAR (2013) (6) Tepat waktu

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 (7) (8) (9) (10) (11) Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat waktu waktu waktu waktu waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

Tepat Tepat waktu waktu

Tepat waktu

Tepat waktu

300

310

320

330

340

5,0

4,9

4,8

4,7

4,6

23

24

25

26

27

Realisasi (Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah) Toleransi penyerapan sesuai target

deviasi 100% - Realisasi Belanja Daerah keuangan Target Belanja Daerah

Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95%

Jumlah SKPD dengan realisasi diatas 95% Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

BAB IV

52


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building

Jumlah SKPD yang berhasil menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building

Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Jumlah Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

Luas tanah yang bersertifikat

Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan

BAB IV

TAHUN DASAR (2013) (6)

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 (7) (8) (9) (10) (11) 70 75 80 85 90

Jumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 75

80

85

90

95

19,99

20,68

21,38

22,07

22,76

98,85

98,87

98,89

98,91

98,92

Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Luas seluruh tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Jumlah Aset Tetap Tanah dan Bangunan

53


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase kompetensi keuangan Pemerintah Jawa Timur 2

Optimalisasi pengelolaan keuangan kab./kota

BAB IV

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

sertifikasi pengelola daerah Provinsi

Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang bersertifikat



Jumlah pengelola keuangan daerah SKPD yang ada

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran

Jumlah Kab./Kota yang menyampaikan Raperda/Raperkada ttg APBD paling lambat 1 bulan sebelum TA berakhir

Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir

Jumlah Kab./Kota yang menyampaikan Raperda/Raperkada ttg Perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum TA berakhir

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Jumlah Kabupaten / Kota di Jawa Timur

Jumlah Kabupaten / Kota di Jawa Timur

54


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

FORMULA

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase Jumlah Kab./Kota yang Raperda/Raperkada menyampaikan Kab./Kota tentang Raperda/Raperkada ttg Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Pelaksanaan APBD paling lambat dievaluasi Gubernur 7 bulan sebelum TA berakhir paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran Jumlah Kabupaten / Kota di berakhir Jawa Timur

BAB IV



55


4.3. Strategi dan Kebijakan BPKAD , Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan

tersebut

diatas,

maka

perlu

menyusun

dan

melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman SKPD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan strategi, antara lain :

BAB IV

56


Tabel T-IV.C.14 Penentuan Alternatif Strategi Faktor Eksternal Peluang :

Ancaman :

1. Fungsi strategis dalam rangka fasilitasi 1. Kelancaran pelaksanaan PP Nomor 71 SKPD melakukan perencanaan Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi anggaran, pelaksanaan dan Pemerintah berbasis akrual pengelolaan keuangan daerah Faktor Internal

2. Kewenangan mengatur dan realokasi 2. Euphoria pelaksanaan otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk yang tidak diimbangi dengan keseimbangan penyelenggaraan pemahaman yang komprehensif pembangunan guna kesejahteraan sehingga menimbulkan persepsi yang masyarakat berbeda 3.

Kekuatan :

Melaksanakan pembinaan kepada 3. Inkonsistensi dan tidak sinkronnya Kab./Kota melalui fungsi evaluasi antara pelaksanaan program kegiatan Raperda APBD, Perubahan APBD dan dengan dokumen perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dinamika yang berkembang APBD

Alternatif Strategi :


1. Posisi strategis sebagai wakil Pemerintah 1. Optimalisasi alokasi anggaran untuk 1. Menyempurnakan dan mengembangkan Pusat untuk mengevaluasi Raperda APBD/ mendukung peningkatan kualitas sistem aplikasi pengelolaan keuangan Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan daerah sesuai kebutuhan dan dinamika Pelaksanaan APBD Kab./Kota pelayanan kepada masyarakat yang berkembang sebagai akibat adanya perubahan kebijakan

BAB IV

57


2. Memiliki peran strategis menyusun APBD, 2. Mengoptimalkan dan meningkatkan 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dan Perubahan APBD, menerbitkan SPD, SP2D sumber-sumber pendapatan daerah sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan mengesahkan dokumen pengelolaan dan melakukan pembinaan kepada dengan Pemerintahan Daerah, keuangan lainnya SKPD di lingkungan Pemerintah Eksekutif dan Legislatif Provinsi Jawa Timur serta koordinasi dengan Pemerintah Kab./Kota se Jawa Timur 3. Memiliki sarana dan prasarana serta sistem 3. Pengembangan teknologi informasi 3. Melakukan review dan evaluasi informasi yang cukup memadai untuk baik secara online dan website terhadap implementasi, ketersediaan menunjang kelancaran pengelolaan keuangan tentang data base pengelolaan dan kehandalan sistem informasi dan aset daerah keuangan dan aset daerah Kelemahan :



1. Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah 1. Melakukan koordinasi dan komunikasi 1. Melakukan sosialisasi teknis terhadap yang diterbitkan pada tahun anggaran lebih inten dengan Kementerian/ perubahan kebijakan dan berjalan Lembaga dan Instansi terkait pendampingan kepada para pengelola keuangan di SKPD 2. Adanya pola pikir/mind set egosektoral dalam 2. Secara bertahap dan berkelanjutan 2. Membangun sinergitas antar organisasi/ memahami dan melaksanakan tupoksi memberikan pemahaman dan unit organisasi dan antar pegawai motivasi melalui pembinaan pegawai melalui kegiatan outbond, tukar pikir dan pengembangan potensi dengan melibatkan tenaga profesional 3. Terbatasnya kualitas SDM yang memiliki latar 3. Melakukan pemetaan kapasitas dan 3. Meningkatkan kualitas dan intensitas belakang pendidikan dan kompetensi di kemampuan pegawai dan pelaksanaan bintek, pelatihan, kursus bidang keuangan dan akuntansi pemerataan distribusi pegawai sesuai dan membuka akses informasi beban tugas dan kompleksitas beasiswa baik di dalam negeri maupun permasalahan luar negeri baik formal maupun informal kepada seluruh pegawai BAB IV

58


Tabel T-IV.C.16 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Visi

: Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih transparan dan akuntabel

Misi

: Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, normatif dan berkelanjutan Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

1. Menjaga konsistensi/ keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, KUA-PPAS, Renja, RKA/RKPA dan DPA/DPPA) dengan pelaksanaan ;

1. Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;

2. Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web

2. Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan aset daerah ;

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dan sarana prasarana penunjang lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;

3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur SKPD serta penataan kelembagaan dan pemberdayaan fungsi LAB Keuangan Daerah ;

4. Melakukan up date aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang ;

4. Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi ;

Tujuan 1 Optimalisasi pengelolaan Meningkatnya kualitas keuangan dan aset daerah pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

BAB IV

59


5. Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung kepada SKPD ;

5. Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) ;

6. Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah ;

6. Peningkatan transparansi dan validitas pengelolaan data aset

Tujuan 2 Optimalisasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

BAB IV

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota se Jawa Timur

1. Meningkatkan Sumber Daya utamanya pengelolaan kab./kota ;

kualitas Aparatur dibidang keuangan

Memberikan Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab./Kota se Jawa 2. Melakukan evaluasi Raperda Timur sesuai ketentuan dan tentang APBD, PAPBD dan regulasi. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota serta Raper KDH tentang Penjabaran APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./Kota secara komprehensif dan lebih mendalam.

60


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

Indeks kepuasa n masyara kat/apar atur terhadap pelayan an administ rasi perkanto ran dan kenyam anan kantor (Persen)

1 020 0800

BAB V

2018

2019

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

100

100

100

100

66.849.385.168,00

Meningk atnya kualitas pengelol aan keuang an dan aset daerah Provinsi Jawa Timur

2017

Unit Kerja SKPD Penan ggungj awab

15.601.848.300,00

Optima lisasi pengel olaan keuan gan dan aset daerah

(5)

2016

BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Indeks kepuasan masyarakat /aparatur terhadap pelayanan administras i perkantora n dan kenyamana n kantor

100

100

Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

14.248.263.200,00

(4)

2015

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

13.041.888.400,00

(3)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

11.992.540.900,00

(2)

Data Capaian pada Awal Tahun Perencan aan (2013)

11.964.844.368,00

(1)

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

61


Tujuan

2017

2018

2019

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

100

100

14.248.263.200,00

100

15.601.848.300,00

100

66.849.385.168,00

BPKAD

Jatim

100

100

8.366.898.900,00

100

9.161.754.600,00

100

41.269.712.868,00

(5)

2016


7.658.488.500,00

(4)

2015


13.041.888.400,00

(3)


Kode


7.042.288.100,00

(2)

Indikator Sasaran


11.992.540.900,00

(1)

Sasaran


BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Persentase aparatur yang terfasilitasi dalam pelayanan administras i perkantora n

100

100

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi

100

100

Kegiatan Pelaksanaa n Administra si Perkantora n

11.964.844.368,00

1

Program

BAB V

Peningkat an Sarana dan Prasarana Aparatur

9.040.282.768,00

Persent ase sarana dan prasaran a aparatur yang layak fungsi

100

62


Tujuan


2017

2018

2019

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

100

2.635.119.000,00

100

13.141.026.900,00

BPKAD

Jatim

100

100

2.437.262.700,00

100

9.657.858.500,00

(5)

2016


2.037.355.200,00

(4)

2015


2.202.747.100,00

(3)

Kode


1.873.430.000,00

(2)

Indikator Sasaran


2.025.514.500,00

(1)

Sasaran


BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Kegiatan 100

100

2

Pemelihar aan Peralatan dan Kelengkap an Sarana

Persentase peralatan sarana kantor yang terpelihara

100

100

1.084.000.000,00

100

100

100

2.225.810.600,00

Persentase ketersediaa n peralatan dan kelengkapa n sarana penunjang operasional kantor

2.406.501.300,00

Penyediaa n Peralatan dan Kelengkap an Sarana

3.871.145.000,00

BAB V

1

100

63


Tujuan


Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

100

100

4.089.372.900,00

100

18.470.827.468,00

BPKAD

Jatim

100

100

11.706.375.500,00

100

12.411.040.100,00

100

55.508.943.200,00

BAB V

2019

3.734.587.000,00

Persent ase kelemba gaan yang tepat fungsi

Pemelihar aan Peralatan dan Kelengkap an Prasarana

2018

11.051.158.400,00

3

2017

3.418.386.200,00

(5)

2016


10.448.686.200,00

(4)

2015


3.143.343.600,00

(3)

Kode


BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Persentase peralatan dan kelengkapa n prasarana yang terpelihara

100

100

Persentase kelembaga an yang tepat fungsi

100

100

9.891.683.000,00

(2)

Indikator Sasaran


4.085137.768,00

(1)

Sasaran


100

Program Program Peningkat an Kapasitas Kelembag aan Pemerinta h Daerah

100

64


Tujuan


2017

2018

2019

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

40

60

4.380.725.400,00

80

4.785.942.500,00

100

5.240.607.100,00

100

22.156.778.200,00

BPKAD

Jatim

1080

1440

6.670.433.000,00

1800

6.920.433.000,00

2160

7.170.433.000,00

7200

33.352.165.000,00

(5)

2016


6.420.433.000,00

(4)

2015


4.028.253.200,00

(3)

Kode


6.170.433.000,00

(2)

Indikator Sasaran


3.721.250.000,00

(1)

Sasaran


BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Kegiatan

BAB V

1

Peningkat an Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sumber daya aparatur BPKAD yang terlatih dan terdidik dalam bidang pengelolaa n keuangan dan aset daerah

18

20

2

Fasilitasi Laboratori um Keuangan Daerah

Jumlah Sumber Daya Aparatur pada SKPD yang memahami pengelolaa n keuangan daerah

-

720

65


Tujuan

2016

2017

2018

2019

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

8.341.784.700,00

100

9.113.407.600,00

100

9.979.188.500,00

100

41.457.849.464,00

BPKAD

Jatim

5

4.330.035.000,00

5

4.730.571.000,00

6

5.179.982.400,00

6

21.167.271.864,00

(5)

2015


3.981.634.600,00

Persent ase dokume n penyele nggaraa n pemerint ahan yang disusun tepat waktu

(4)



7.670.599.800,00

(3)

Kode


BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Persentase dokumen penyelengg araan pemerintah an yang disusun tepat waktu

-

100

100

Jumlah dokumen perencana an program, kegiatan dan anggaran

-

5

2.945.048.864,00

(2)

Indikator Sasaran


6.352.868.864,00

(1)

Sasaran


5

Program 'Program Penyusun an, Pengendal ian dan Evaluasi Dokumen Penyeleng garaan Pemerinta han

Kegiatan Penyusun an Dokumen Perencana an

BAB V

66


Tujuan

(5)

2016

2017

2018

2019

Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Jumlah dokumen laporan kinerja serta realisasi program, kegiatan dan anggaran

-

7

7

BPKAD

Jatim

Raperda tentang APBD, PAPBD, Pertanggun gjawaban Pelaksana an APBD

3

3

3

BPKAD

Jatim

Rapergub tentang Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggun

3

3

(6)

7

7

3

7

7

3

3

4.799.206.100,00

Rp

40.745.967.100,00

Target

4.382.836.600,00

Rp

37.296.079.200,00

Target

4.011.749.700,00

Rp

34.295.244.800,00

Target

3.688.965.200,00

Penyusun an Laporan Hasil Pelaksana an Rencana Program dan Anggaran

2015


188.635.644.700,00

(4)



20.290.577.600,00

(3)

Kode


31.681.519.000,00

(2)

Indikator Sasaran


3.407.820.000,00

(1)

Sasaran


Program

Rapergu b tentang Penjaba ran APBD,

BAB V

Peningkat an dan pengemba ngan pengelolaa n keuangan daerah

3

3

3

3

3

44.616.834.600,00

Raperda tentang APBD, PAPBD, Pertang gungjaw aban Pelaksa naan APBD

3

67


Tujuan

(2)

Indikator Sasaran

(3)

Kode


(4)

(5)

(6)

PAPBD, Pertang gungjaw aban Pelaksa naan APBD

gjawaban Pelaksana an APBD

Jumlah sertifikat aset tetap tanah

Jumlah sertifikat aset tetap tanah



2015

2016

2017

2018


2019


Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

108

150

24.723.088.000,00

(1)

Sasaran


BPKAD

Jatim

100

100

100

100

100

Kegiatan

80

85

90

5.847.600.600,00

75

5.340.274.500,00

70

4.888.123.100,00

Persentase SKPD yang menerapka n Accrual Accounting Based Capacity Building (persen)

4.494.825.800,00

BAB V

Penyusun an kebijakan akuntansi

4.152.264.000,00

1

90

68


Tujuan


2017

2018

2019


Lokasi

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Tepat waktu

BPKAD

Jatim

Tepat waktu

BPKAD

Jatim

18.439.840.000,00

BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8) Tepat waktu

3

Penyusun an Raperda tentang Perubahan APBD

Ketepatan waktu penyusuna n RPAPBD Provinsi Jawa Timur

Tepat waktu

Tepat waktu

4

Penyusun an Raperda tentang Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBd

Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah an (persen)

75

Tepat waktu

Tepat waktu

80

Tepat waktu

Tepat waktu

85

Tepat waktu

Tepat waktu

90

Tepat waktu

Tepat waktu

3.983.070.700,00

Tepat waktu

3.645.831.300,00

Ketepatan waktu penyusuna n RAPBD Provinsi Jawa Timur

3.352.488.500,00

Penyusun an Raperda tentang APBD

3.096.987.000,00

2

95

4.361.462.500,00

Rp

4.466.467.300,00

Target

5.703.203.700,00

Rp

4.088.299.500,00

Target

5.220.323.700,00

Rp

3.759.355.800,00

Target

4.800.297.600,00

Rp

3.472.846.000,00

Target

20.677.750.300,00

(5)

2016


26.403.288.100,00

(4)

2015

4.434.455.000,00

BAB V

(3)

Kode


4.890.781.700,00

(2)

Indikator Sasaran


6.245.008.100,00

(1)

Sasaran


95

69


Tujuan


Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

98,92

BPKAD

Jatim

4,6

BPKAD

Jatim

340

23.563.255.000,00

BPKAD

Jatim

Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatk an

98,85

Toleransi deviasi penyerapa n keuangan sesuai target

5,0

23

98,87

4,9

310

24

98,89

4,8

320

25

98,91

98,92

4,7

4,6

330

5.089.746.500,00

Target

3.192.643.300,00

Rp

2.793.478.100,00

Target

4.658.806.800,00

Rp

2.922.327.900,00

Target

2.556.959.300,00

Rp

4.283.960.200,00

Target

2.687.198.000,00

-

Rp

2.351.226.900,00

Peningkat an kapasitas keuangan pemerinta h daerah

340

26

27

-Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% 7

BAB V

Penataan, pengemba gan sistem dan pengelolaa n keuangan daerah

Rasio Kemandiria n Keuangan Daerah

Lokasi

Target

3.957.469.000,00

6

2019

Rp

2.482.400.000,00

Peningkat an manajeme n aset/baran g daerah

(7)

2018

Target

2.172.034.000,00

5

(6)

2017

14.780.513.700,00

(5)

2016


12.932.556.900,00

(4)

2015


5.573.272.500,00

(3)

Kode


3.495.944.500,00

(2)

Indikator Sasaran


3.058.858.600,00

(1)

Sasaran


300

27

70


Tujuan


2017

2018

2019

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

74

74

2.722.550.400,00

74

2.974.386.400,00

74

98,87

98,89

2.766.618.400,00

98,91

3.022.530.700,00

98,92

20,68

3.518.380.500,00

21,38

3.826.238.800,00

22,07

4.180.165.900,00

22,76

(6)

(7)

(8)

74

74

8

Pemantap an Sistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah SKPD yang terfasilitasi sistem informasi keuangan dan aset daerah

9

Optimalisa si pengelolaa n aset

Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatk an

98,85

10

Percepata n sertifikasi asaet daerah

Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat

19,99

(20)

(21) Jatim

Jatim

Jatim

74

BPKAD

98,92

BPKAD

22,76

19.352.302.900,00

Rp

13.992.968.200,00

Target

13.770.081.600,0 0

Rp

4.577.281.700,00

Target

Lokasi

3.309.671.200,00

Rp


3.256.953.200,00

Target

2.544.016.900,00

(5)

2016

2.503.494.600,00

(4)

2015


3.250.236.000,00

BAB V

(3)

Kode


2.350.131.000,00

(2)

Indikator Sasaran


2.312.697.000,00

(1)

Sasaran


BPKAD

71


Tujuan


Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

60

80

100

8.308.923.000,00

100

35.129.320.000,00

BPKAD

Jatim

38

38

38

7.426.237.100,00

38

31.397.409.600,00

Keputus an gubernu r tentang evaluasi rancang an perda tentang APBD, PAPBD dan Pertang gungjaw aban pelaksa naan APBD kab/kota se Jatim

Lokasi

6.781.951.600,00

Meningk atnya pengelol aan keuang an dan aset daerah Kabupat en/kota se Jawa Timur

Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur

2019

Rp

BPKAD

Jatim

20

40

38

5.273.222.000,00

Optima lisasi pengel olaan keuan gan daerah Kab./K ota

Pemberda yaan Kapasitas Laboratori um Keuangan Daerah

(7)

2018

Target

5.900.000.000,00

11

(6)

2017

7.588.057.000,00

(5)

2016


6.207.736.000,00

(4)

2015


6.945.590.000,00

(3)

Kode


5.708.262.900,00

(2)

Indikator Sasaran


6.386.750.000,00

(1)

Sasaran


38

Program Pembinaa n dan fasilitasi pengelolaa n keuangan kab./kota

Keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggun gjawaban pelaksanaa n APBD kab/kota se Jatim

38

Kegiatan

BAB V

72


Tujuan


(5)

2018

2019

Lokasi

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

100

100

100

BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

Persentase Raperda/R aperkada Kab./Kota tentang Pertanggun gjawaban Pelaksana an APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir

100

100

100

3.179.981.500,00

BAB V

Analisa dan evaluasi Raperda tentang Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBD kab./kota dan Raper KDH tentang Pertanggu ngjawaban Pelaksana an APBD kab/kota

2017

Target

2.472.555.000,00

1

2016


14.721.895.300,00

(4)

2015


3.482.079.800,00

(3)

Kode


2.910.738.200,00

(2)

Indikator Sasaran


2.676.540.800,00

(1)

Sasaran


100

73


Tujuan

(2)

Indikator Sasaran

(3)


Kode

(4)

(5)

2015

2016

2017

2018


2019


Lokasi

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15 )

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

BPKAD

Jatim

(6)

(7)

(8)

-Persentase Raperda/R aperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.944.157.300,00

Target

3601.970.100,00

Rp

3.296.997.800,00

Target

3.031.722.100,00

Analisa dan evaluasi raperda kab.kota


2.800.667.000,00

2


16.675.514.300,00

(1)

Sasaran


100

100

-Persentase Raperda/R aperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir

BAB V

74


BAB VI INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur adalah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan indikator kinerja, antara lain : 1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Jawa Timur ; 2. Ketepatan waktu penyusunan RPAPBD Provinsi Jawa Timur ; 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ; 4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target ; 5. Persentase SKPD dengan realisasi diatas 95% ; 6. Persentase SKPD yang menerapkan Accrual Accounting Based Capacity Building ; 7. Persentase

Laporan

Keuangan

SKPD

sesuai

Standar

Akuntansi

Pemerintahan (SAP) ; 8. Persentase tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersertifikat 9. Persentase Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang digunakan dan dimanfaatkan ; 10. Persentase sertifikasi kompetensi pengelola keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; 11. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran ; 12. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Perubahan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir ; 13. Persentase Raperda/Raperkada Kab./Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 7 bulan sebelum tahun anggaran berakhir ; BAB VI

75


Tabel 6.1 Indikator Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan BPKAD Provinsi Jawa Timur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Kode

(1)

Indikator Kinerja Program (outcome)

(2)

1

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 2014) (Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

SKPD Penang gung Jawab

target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

100

15.601.848.300

100

66.849.385.168

BPKAD

(3)

(4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor

100

100

11.964.844.368

100

11.992.540.900

100

13.041.888.400

100

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

x

xx

01

BAB VI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

14.248.263.200

76



Kode

(1)


(2)



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018



target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

41.269.712.868

BPKAD

(3)

(4)

(7)

x

xx

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi (Persen)

100

100

9.040.282.768

100

7.042.288.100

100

7.658.488.500

100

x

xx

03

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1

Persentase kelembagaan yang tepat fungsi (Persen)

100

100

9.891.683.000

100

10.448.686.200

100

11.051.158.400

100

x

xx

04

Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggara an Pemerintahan

1

Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu (Persen)

-

100

6.352.868.864

100

7.670.599.800

100

8.341.784.700

100

1

20

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3

3

31.681.519.000

3

34.295.244.800

3

37.296.079.200

3

BAB VI

Tahun 2019

8.366.898.900

100

9.161.754.600

100

11.706.375.500

100

12.411.040.100

100

55.508.943.200

BPKAD

9.113.407.600

100

9.979.188.500

100

41.457.849.464

BPKAD

3

44.616.834.600

3

188.635.644.700

BPKAD

40.745.967.100

77



Kode

(1)

1

20


(2)

18

BAB VI

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kabupaten / Kota



Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019



target

Rp

Target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

31.397.409.600

BPKAD

(3)

(4)

(7)

2

Rancangan Peraturan Gubernur ttg Penjabaran APBD, PAPBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3

3

3

3

3

3

3

3

Jumlah sertipikat aset tetap tanah (sertifikat)

108

150

100

100

100

100

550

1

Keputusan Gubernur TTg Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota se Jatim

38

38

5.273.222.000

38

5.708.262.900

38

6.207.736.000

38

6.781.951.600

38

7.426.237.100

38

78


BAB VII PENUTUP Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangka Daerah (RENSTRA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan disusunnya Rencana Strategis – BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam : 1.

Menyusun Renja-SKPD dan program kegiatan prioritas ;

2.

Menyusun

Rencana Kerja

dan

Anggaran

(RKA),

Rencana

Kerja

Perubahan dan Anggaran (RKPA) ; 3.

Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA-BPKAD ini, hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan, profesional dan bertanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut : 1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BPKAD hendaknya masing-masing bidang secara konsisten, baik dan benar melaksanakan program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2014-2019 ; 2. Masing-masing bidang wajib menyusun program kegiatan dan indikator yang menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA, RENJA-SKPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD ;

BAB VII

79


3. Deskripsi prioritas program beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, namun lebih pada skala prioritas pentingnya

sebuah

program

beserta

kegiatan

pokoknya

dalam

mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan. Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja BPKAD sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RENSTRA ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu : 1. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan ; 2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang

dan

antar

SKPD,

sebagai

upaya

untuk

menyelesaikan

permasalahan lebih cepat dan tepat ; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan pada masingmasing bidang.

BAB VII

80

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Recommend Documents