INFORMASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017

DATA INFORMASI PUBLIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017

1

KEDUDUKAN, DOMISILI DAN ALAMAT LENGKAP OPD Alamat lengkap OPD : 1. Jln. Imam Bonjol No. 111 Pasar Jum'at Muaro Sijunjung VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIJUNJUNG Visi dan Misi Dinas Perhubungan Visi Dinas Perhubungan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2016- 2021 yaitu

"Terwujudnya

Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahterai". Berdasarkan pada visi Kabupaten Sijunjung diatas, visi Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung ditetapkan sebagai berikut : ''MEWUJUDKAN RASIONAL,

SISTEM

PENGELOLAAN

TRANSPARAN,

PARTISIPATIF

PERHUBUNGAN DAN

YANG

BERTANGGUNG

JAWAB". MISI 1.

Mewujudkan sistim pengelolaan Perhubungan yang tepat sasaran.

2.

Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan secara optimal.

3.

menata sistim pola operasional Perhubungan yang berbasiskan kinerja .

4.

Melayani titik -titik kemacetan Lalu Lintas.

5.

Pengurangan beban biaya ketenagalistrikan oleh Pemda terhadap PLN

6.

Meningkatkan pelayananan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU )

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis, 2

Tujuan

Adapun Tujuan strategis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung ada!ah sebagai berikut : 1. Mewujudkan penyediaan insfrastruktur untuk pembangunan

dan

pernehnaraan sarana pengamanan lalu untas angkutan jalan.

2.

Peningkatan mutu pelayanan perhubungan.

3.

Meningkatkan pelayananan Lampu Penerangan Jalan Umum LPJU)

4.

Meningkatkan kualitas SOM bagi Aparatur perhubungan melalui DiklatfKursus sehinga terciptanya fungsi perhubungan yang baik dan lancar.

§a_saran jangka menengah D_inas Per~u!Jungan. Adapun Sasaran jagka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sijunjung adalah sebaaai berikut : 1. Meningkatkan peiayanan Perhubungan atau transportasi. 2

Terciptanva Peninokatan Kaoasitas Sumber Dava Aoaratur yang cukup.

3. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan. 4. Terciptanya Perneliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 5. Meningkatkan pelayananan Lampu Penerangan Jalan Umum ( LPJU

6. Meningkatkan

pelayanan angkutan terhadap

pemilik loenaauna

Kendaraan Berrnotor. Pernvataan tuiuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubunqan :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PLAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN S!JUNJUNG

Strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan

3

Strategi

Untuk mewujudkan sarana jangka menengah, diterapkan strategi sebagai berikut: 1. Penguatan dan peningkatan operasional pelayanan transportasi umum. 2. Mengoptimalkan pola umum administrasi yang efektif dan efisien seta terciptanya kualitas Sumber daya Manusia yang handal sesuai dengan bidangnya. 3. Meningkatkan manajemen keuangan yang berkualitas dan efektif dalam menerapkan rencana Program/Kecepatan Pembangunan. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan sebagai berikut 1. 2.

Pengembangan aksesibilitas layanan angkutan umum perintis. Pengembangan aksesibilitas layanan transpotasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

3. Mengoptimalkan

pengelolaan

Perhubungan,

melalui

penataan

kelembagaan serta perbaikan sistim perencanaan . 4.

Menata

sistim

pola

operasional

bidang

Perhubungan,

yang

berbasiskan kinerja.

KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Perhubungan. (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Perhubungan. (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan teknis Dinas; b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas; d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas bidangnya.

4

Susunan Organisasi (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat terdiri dari : 1. Subbag Umum dan Kepegawaian 2. Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 2. Seksi Terminal 3. Seksi Perpakiran d. Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana terdiri dari : 1. Seksi Keselamatan, Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS a. Kepala Dinas (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan memimpm, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lalu-lintas angkutan dan bidang keselamatan dan teknik sarana. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagaiberikut: a. penyusunan bahan kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang lalu-lintas angkutan dan bidang keselamatan dan teknik sarana; b. penyelenggaraan tugas satuan yang meliputi bidang lalu-lintas angkutan dan bidang keselamatan dan teknik sarana; c. pengaturan program dan kegiatan satuan yang meliputi bidang lalu-lintas angkutan dan bidang keselamatan dan teknik sarana; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan satuan yang meliputi bidang lalu-lintas angkutan dan bidang keselamatan dan teknik sarana. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis, program ke:rja, kebijakan teknis, LAKIP,LKPJ, LPPDdinas dan laporan lainnya; b. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas yang meliputi kesekretariatan, Lalu-Lintas Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan operasional dan keselamatan, UPTdan kelompok jabatan fungsional; 5

c. d. e.

f.

g.

h.

1.

J. k. 1. m. n.

o.

p.

q.

mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas- tugas teknis dan pelayanan umum dibidang perhubungan; merumuskan rencana pembangunan di bidang perhubungan; memfasilitasi penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, Lalu-Lintas Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana, Pengawasan operasional dan keselamatan UPT dan kelompok jabatan fungsional; menyampaikan laporan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah dibidang perhubungan; melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan f atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan dan Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; melaksanakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka Pengawasan Lalu-Lintas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan atau aparatur lainnya; melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tugas-tugas sekretaris dan bidang-bidang pada satuan; membantu pengamanan Lalu-Lintas tamu VVIPtermasuk pejabat negara dan tamu negara; membantu pengamanan Lalu-Lintas dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; membantu pengamanan Lalu-Lintas dalam penyelenggaraan keramaian daerah danfatau kegiatan yang berskala massal; merumuskan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengam bilan kebijakan; membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan bekerjasama dengan dinas, instansi terkait; melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. b. Sekretariat

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan perencanaan dan program, keuangan, kepegawaian, rumah tangga satuan, perlengkapan satuan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi pelaporan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesekretariatan; 6

b.

penyelenggaraan tugas sekretaris yang meliputi subbag umum dan kepegawaian, subbag perencanaan pelaporan dan keuangan; c. pengaturan program dan kegiatan sekretaris yang meliputi subbag umum dan kepegawaian, subbag perencanaan pelaporan dan keuangan;dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan tupoksi sekretaris yang meliputi subbag umum dan kepegawaian, subbag perencanaan pelaporan dan keuangan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas; b. melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kearsipan serta perpustakaan dan dokumentasi; c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP,LKPJ dan LPPDdinas. d. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; e. melaksanakan pengkoordinasian perencanaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan; f. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris satuan; g. melaksanakan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil; h. menyelenggarakan kehumasan dan keprotokolan; 1. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas; J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan; k. pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Dinas Perhubungan serta kendaraan dinas; 1. dalam melaksanakan kebijakan dan tugas selalu berkoordinasi dengan kepala dinas; dan rn. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pirnpinan.

Sekretariat terdiri dari : 1. Subbag Umum dan Kepegawaian 2. Subbag Perencanaan Pelaporan dan Keuangan a.

Subbag Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan kegiatan , mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan subbag umum dan kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 7

a.

pelaksanaan program dan kegiatan subbag umum dan kepegawaian; b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan subbag umum dan kepegawaian; c. penyiapan bahan kegiatan subbag umum dan kepegawaian; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subbag umum dan kepegawaian. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. mengendalikan surat masuk dan surat keluar; b. penyelenggaraan urusan kepegawaiaan yang meliputi perencanaan pegawai, pembinaan dan pelaporan; c. melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas; d. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas; e. mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan; f. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor, dan lingkungan serta rumah kantor dinas; g. mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor; h. membuat rencana dan program sub bagian umum dan kepegawaian; 1. melaksanakan tugas- tugas keprotokolan dinas; J. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan; k. menyiapkan bahan pembuatan SKP setiap pegawai; 1. mempertanggungjawabkan kegiatan subag yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku; m. mengumpulkan, mengelola, menyiapkan data kepegawaian dinas; n. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai; o. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai dan tunjangan daerah pegawai; p. mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai; q. mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai; r. melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai; s. mengkoordinir kehadiran pegawai; t. membuat laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan pegawai (DUK) u. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA); v. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) w. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem (SPI); x. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 8

y. z. b.

melaksanakan Monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas rutin dan insidental di bidang umum dan kepegawaian; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan program dan kegiatan di bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; b. penyiapan bahan umum perumusan kebijakkan kegiatan bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; c. penyiapan bahan untuk kegiatan bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan; dan d. penyelenggaraan analisa dan evaluasi kegiatan dibagian perencanaan, pelaporan dan keuangan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. melaksanakan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan Dinas; c. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)Dinas. d. melaksanakan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP, LKPJ, LPPD) dan urusan pengelolaan administrasi keuangan dinas serta perbendaharaan keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan, Standar Operational Pelayanan (SOP); f. menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku; g. mempelajari dan menelaah peraturan keuangan; h. melaksanakan penyusunan pembuatan Daftar Gaji dan pembayaran lainnya; 1. melaksanakan Verifikasi kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dinas; J. menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung; k. memproses dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan; 1. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan; m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan; n. menyiapkan bahan pertanggung jawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 9

o. p. q. r.

menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; melaksanakan penatausahaan keuangan; menyusun laporan bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan

(1) Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan penyusunan, pengkoordinasian, program, pengelolaan urusan pada bidang bidang lalu-lintas angkutan jalan serta menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup lalu-lintas angku tan jalan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan; b. pelaksanaan tugas di Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan; c. pengaturan program dan kegiatan yang meliputi Bidang LaluLintas Angkutan Jalan; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. menghimpun dan mengolah data Peraturan Perundang-uridangan, pedoman petunjuk teknis data dan informasi yang berhubungan dengan Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan; b. pembagian tugas atau kegiatan dan pengawasan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan; c. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan, perumusan, pedoman pelayanan umum, koordinasi, pembinaan, program kerja dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan; d. Melakukan pembinaan, kelancaran, keamanan, keselamatan LaluLintas pemakai jalan; e. melakukan penyiapan datal informasi sebagai bahan penetapan jaringan jalan, kelas jalan dan perlengkapan jalan, dan fasilitas keselamatan Lalu-Lintas; f. melakukan kelayakan kendaraan bermotor di jalan; g. melakukan menajemen rekayasa lau-lintas h. melakukan analisa dampak Lalu-Lintas;

10

1.

J. k.

1. m. n. o.

p. q.

menginvetarisasi permasalahan yang berhubungan dengan LaluLintas, serta menyajikan altematif pemecahannya; pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan; pelaksanaan dan invetarisasi kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berhubungan dengan gangguan Ketertiban Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan; melaksanakan pengendalian ketatausahaan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; pengawasan dan Pengendalian hasil kerja bawahan di lingkungan Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan berdasarkan petunjuk yang telah ditetapkan; melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan;

Bidang Lalu-Lintas Angkutan Jalan terdiri dari : 1. Seksi Menajemen Rekayasa Lalu-Lintas 2. Seksi Terminal 3. Seksi Perparkiran 1.

Seksi Menajemen Rekayasa Lalu-Lintas

(1) Seksi Menajemen Rekayasa Lalu-Lintas melaksanakan tugas Perencanaan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Seksi Menajemen Rekayasa Lalu-Lintas; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Menajemen Rekayasa Lalu-Lintas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan program dan kegiatan seksi menajemen rekayasa lalu-lintas; b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi menajemen rekayasa lalu-lintas; c. penyiapan bahan kegiatan seksi menajemen rekayasa lalu-lintas; dan d.

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi menajemen rekayasa lalu-lintas.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Menajemen Rekayasa Lalu-Lintas, mempunyai uraian tugas sebagai beriku t: a. melaksanakan penyusunan program ke:rja seksi menajemen rekayasa lalu-Iintas; b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang menajemen rekayasa lalu-lintas; c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang menajemen rekayasa lalu -lintas; 11

d.

menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan menajernen rekayasa lalu-lintas; e. menyusun rencana kerja menajemen rekayasa lalu-lintas sesuai dengan program dan urusaan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. memberikan rekomendasi izin pemakaian sebahagian badan jalan untuk kepentingan tertentu; g. menyusun dan menetapkan rencana lokasi serta data kebutuhan fasilitas perlengkapan lalu lintas (rambu jalan, marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengarnan pemakaijalan). serta fasilitas pendukung dijalan kabupaten; h. melakukan analisa dampak lalu lintas terhadap aktifitas pembangunan instruktur; 1. melakukan pendataan, analisa dan pengaturan arus kendaraan melalui teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas; J. menyiapkan dokumen penetapan lokasi dan desain terminal penumpang dan barang; k. menyusun jaringan trayek angkutan pedesaan, baik rute, jumlah dan jenis kenderaan; 1. melaksanaka koordinasi dan kerja sarna dengan petugas terkait dengan pengelolaan sarana lalu lintas; m. memberikan saran dan bahan perimbangan kepada kepala bidang lalu lintas, yamg berkaitan dengan kegiatan urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dalam rangka pengambilan keputusanjkebijakan; n. bersama kepala subbagian program melaksanakan asistensiypembahasan rencana anggaran seksi manajemen rekayasa; o. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas operasional menajemen rekayasa lalu-lintas; p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang menajemen rekayasa lalu -lintas; q. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan rencana induk jaringan transportasi jalan kabupaten; r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi rencana jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang pelayanannya dalam satu kabupaten; s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten; t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajiaan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu-lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu-lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta pasilitas pendukung lalu-lintas di jalan kabupaten; u. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi pengkajian perizinan pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu-lintas di jalan kabupaten;

12

v. w.

x.

y.

z. aa. bb. cc. dd.

ee. ff. gg. hh. 11.

.ll-

kk. 11.

2.

melaksanakan penyusunan bahan pengkajiaan pemberian rekomendasi rencana penentuan lokasi pemasangan reklame; melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin trayek angkuatan kota dan pedesaan yang pelayanannya dalam satu kabupaten; melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi dampak lalu-lintas terhadap setiap rencana dan pengembangan aktivitas kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu-lintas; melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang menajemen rekayasa lalu-lintas melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas operasional dibidang menajemen rekayasa lalu-lintas; menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan menajemen rekayasa lalu-lintas; menyiapkan bahan pelaksanaan tugas dan kegiatan menajemen rekayasa lalu -lintas; melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku; melaksanakan penyusunan bahan fasilitas di bidang menajemen rekayasa lalu -Iintas; melaksanakan ketata usahaan menajemen rekayasa lalu-lintas; pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA); pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (SOP); pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI); pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM); melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas menajemen rekayasa lalu-lintas; dan melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas rutin dan insidentil di menajemen rekayasa lalu -lintas dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Seksi Terminal

(1) Seksi Terminal melaksanakan tugas Perencanaan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan seksi TerminaL (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Terminal, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan terminal; b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang Terminal; c. pelaksanaan tugas teknis seksi Terminal; dan

13

d.

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi terminal. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Terminal, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program kerja seksi terminal; b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi seksi terminal; c. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang terminal d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang terminal e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajiaan penetapan lokasi, pengesahan rancangan, pengkajiaan pengoprasian, pengkajiaan pembanguan, terminal penumpang tipe C; f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas operasional terminal; g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di seksi Terminal; h. melaksanakan kegiatan Perencanaan operasioanal terminal meliputi: 1. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan; 2. penataan fasilitas penumpang; 3. penataan fasilitas penunjang terminal; 4. penataan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal; 5. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan; 6. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan; 7. pengaturan jadual petugas di terminal; dan 8. evaluasi system pengoperasian terminal. 1. melaksanakan kegiatan Pelaksanaan operasioanal terminal meliputi: 1. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal; 2. pemeriksaan kartu pengawasan danjadwal perjalanan; 3. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadual yang telah ditetapkan; 4. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang; 5. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang; 6. pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal; 7. pencatatan dan pelaporan pelanggaran; dan 8. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat. J. melaksanakan kegiatan Pelaksanaan operasioanal terminal meliputi: 1. Kegiatan pengawasan opersional terminal seperti tarif angkutan; 2. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan; 3. kapasitas muatan yang diizinkan; 4. pelayanan yang diberikan oleh penyediajasa angkutan; dan

14

5.

pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya. k. melaksanakan kegiatan menjaga Fasilitas utama terminal meliputi: 1. bangunan kantor terminal; 2. tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar danjmuat barang; 3. gudang atau lapangan penumpukan barang; 4. tempat parkir kendaran angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; 5. rambu-rambu dan papan informasi; dan 6. peralatan bongkar muat barang; l. melaksanakan kegiatan menjaga faslitas penunjang terminal meliputi: 1. tempat istirahat awak kendaraan; 2. fasilitas parkir kendaraan, selain kendaran angkutan barang; 3. alat timbang kendaraan dan muatannya; 4. kamar keciljtoilet; 5. mushola; 6. kiosjkantin; 7. ruang pengobatan dan nursery room; 8. telepon umum; dan 9. taman. m. melaksanakan kegiatan pemeliharaan terminal meliputi: 1. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal; 2. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi; 3. merawat saluran-saluran air; 4. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan; 5. merawat alat komunikasi; dan 6. merawat sistem hid rant dan alat pemadam kebakaran. n. melaksanakan kegiatan pungutan jasa pelayanan terminal meliputi: 1. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan untuk melakukan bongkar muat barang; 2. jasa penggunaan tempat parkir kendaraan angkutan barang untuk istirahat atau selama menunggu keberangkatan; dan 3. jasa penggunaan fasilitas parkir kendaraan, selain kendaraan angkutan barang. o. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang terminal; p. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA); q. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) r. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem (SPI); s. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; u. melaksanakan ketata usahaan Terminal; 15

v. w. x.

3.

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas terminal; melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas rutin dan insidental di seksi Terminal; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Perparkiran

(1) Seksi Perparkiran melaksanakan tugas perencanaan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Seksi Perparkiran. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perparkiran, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan program dan kegiatan dan Perparkiran; b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan Seksi Perparkiran; c. penyiapan bahan kegiatan Seksi Perparkiran; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi Seksi Perparkiran. (3) Untuk melaksariakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Perparkiran, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program kerja, bahan koordinasi, bahan pengkajian kebijakan teknis pengelolaan dan penyelengaraan perparkiran ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah dalam pengelolaan dan penyelengaraan perparkiran ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; b. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian rekomendasi izm penyelenggaraan, pembangunan, penentuan lokasi dan pengoprasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten c. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pengelolaan dan penyelengaraan perparkiran ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; d. pelaksanaan pengkajian pengembangan, penataan dan pengelolaan perparkiran ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; e. pelaksanaan pemetaan lokasi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; f. penyiapan penentuan lokasi fasilitas parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; g. pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; h. pelaksanaan pemprosesan pertimbangan teknis perizinan pengelolaan parkir; 1. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; 16

J. k.

1. m. n. o. p. q. r.

s. t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc. dd. 4.

pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan parkir swasta; pelaksanaan penertiban pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir areal parkir dilingkungan pasar daerah; penyiapan pengaturan rancang bangun fasilitas parki; membantu penyelenggaraan penertiban parkir dalam acara keramaian daerah dan Zatau kegiatan yang berskala massal; pelayanan dalam pengoperasian bus sekolah dalam membantu mempelancar aktifitas siswa; melakukan pengawasan dan pengendalian angkutan orang dalam trayek; penyiapan bahan pemrosesan pertimbangan teknis usaha angkuatan orang dalam trayek; penyiapan bahan penyusunan tarif angkutan kota; penyusunan database angkutan orang dalam trayek; pelaksanaan pendaftaran kendaraan umum; pelaksanaan analisa angku tan orang dalam trayek; penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran (DPPA); pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan ketatausahaan Seksi Perparkiran; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Perparkiran; melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas rutin dan insidental diSeksiPerparkiran;dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana

(1)

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah dan pertimbangan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan menyiapkan petunjuk teknisj'kebijakan di bidang keselamatan dan teknik sarana. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana;

17

c.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan Keselamatan dan Teknik Sarana sesuai ketentuan dengan peraturan perundang- undangan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, mempunyai uraian tugas sebagai beriku t: a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan, program kerja, perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, koordinasi dan pembinaan di Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; c. pelaksanaan penyiapan penyusunan, penetapan dan analisis daerah rawan kecelakaan serta program penanggulangan kecelakaan lalu -lintas d. melaksanakan bahan kerjasama di Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; e. melaksanakan penyusunan telaah still sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; f. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait; g. melaksanakan pengkajiaan bahan fasilitas dibidang Keselamatan dan Teknik Sarana; h. melaksanakan pengendalian ketatusahaan; 1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana; dan J. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana terdiri dari : 1. Seksi Keselamatan, Pencegahan, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas 2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan 1.

Seksi Keselamatan, Lintas

Pencegahan, Penanganan Kecelakaan Lalu

(1) Seksi Keselamatan, Pencegahan, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan tugas Perencanaan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan seksi Keselamatan, Pencegahan, Penanganan Kecelakaan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Keselamatan, Pencegahan, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan program dan kegiatan seksi keselamatan, pencegahan, penanganan kecelakaan;

18

b.

penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi keselamatan, pencegahan, penanganan kecelakaan; c. penyiapan bahan kegiatan seksi keselamatan, pencegahan, penanganan kecelakaan; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi keselamatan, pencegahan, penanganan kecelakaan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Keselamatan, Pencegahan, Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program kerja, bahan koordinasi dan pengkajian kebijakan teknis, keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas; b. melaksanakan pengawasan penyeienggaraan pendidikan dan latihan mengemudi di bidang keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas di jalan kabupaten; c. melaksanakan penyusunan bahan penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten; d. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan derek kendaraan bermotor; e. melaksanakan penyusunan bahan penelitian dan pelaporan keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia darr/ atau yang menjadi isu kabupaten; f. pelaksanaan Pembinaan penyuluhan keselamatan Lalu-Lintas bagi pelajar, Masyarakat serta menyelenggarakan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT)dan lomba pelajar pelopor keselamatan tingkat lalu-lintas tingkat SLTAdi kabupaten g. pelaksanaan penyiapan proses pemberiaan izin dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor diwilayah kabupaten h. melaksanakan program penyuluhan ke sekolah dan masyarakat akan pentingnya keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu -lintas; 1. melakukan perbaikan terhadap lokasi-lokasi rawan kecelakaan; J. ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan keselamatan bagi anak sekolah; k. meningkatkan kualitas pengemudi pemberiaan rekomendasi; penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; 1. melakukan kampanye keselamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan perundangan yang berlaku; m. melaksanakan pengumpulan pengolahan data dan analisa kecelakaan lalu-lintas di wilayah kabupaten; n. melaksanakan penyusunan bahan Kerjasama dibidang Keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas; o. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas; p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

19

q. r.

s. t.

u.

2.

melaksanakan penyusunan bahan fasilitas di bidang keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas; melaksanakan ketatausahaan di bidang keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas; melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-Iintas; melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas rutin dan insidentil di keselamatan, pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu-lintas; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Seksi Pengendalian dan Operasional

(1) Seksi Pengendalian dan Operasional melaksanakan tugas Perencanaan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan seksi Pengendalian dan Operasional. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian dan Operasional, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan program dan kegiatan seksi pengendalian dan operasional; b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi pengendalian dan operasional; c. penyiapan bahan kegiatan seksi pengendalian dan operasional; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi pengendalian dan operasional. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengendalian dan Operasional, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program kerja, bahan koordinasi, bahan pengkajian kebijakan teknis dan bahan fasilitas seksi pengendalian dan operasional; b. melaksanakan pengendalian dan operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu-lintas dijalan kabupaten c. melaksanakan penyidikan pelanggaran oleh ppns terhadap peraturan yang berlaku di bidang perhubungan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di seksi pengendalian dan operasional; e. melaksanakan pemberian layanan penderekan kendaraan bermotor; f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan laiu lintas dan angkutan di jalan kabupaten; g. melaksanakan kegiatan penertiban juru parkir yang melanggar meliputi: 20

h.

1.

J.

k. 1. m. n. o. p. q.

3.

(a) karcis yang sudah habis masa berlakunya; (b) pemeriksaan juru parkir (tanda pengenal) I juru parkir liar; (c) parkir tidak pada tempatnya (trotoar, rambu larangan); (d) juru parkir yang tidak memberikan karcis; dan (e) juru parkir menarik retribusi parkir melebihi tarif/ ketentuan melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengendalian dan operasional; melaksanakan pengaturan dan pengendalian lalu lintas di jalan dan persimpangan pada jam sibuk, pada saat konvoi rombongan tamu daerah, pada saat kegiatan-kegiatan kepala daerah, iringiringan karnaval, dan I atau pada saat berlangsungnya event-event tertentu di dalam kota; melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan ketatausahaan di bidang Pengendalian dan Operasional; pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengendalian dan operasional; melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas rutin dan insidental di pengendalian dan operasional; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Seksi Teknik Sarana dan Pedengkapan Jalan

(1) Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan, membagi tugas, serta mengontrol kegiatan Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan, menyelenggarakan fungsi sebagai beriku t: a. pelaksanaan program dan kegiatan seksi teknik sarana dan perlengkapan jalan; b. penyiapan bahan untuk perumusan kebijakan kegiatan seksi teknik sarana dan perlengkapan jalan; dari c. penyiapan bahan kegiatan seksi teknik sarana dan perlengkapan jalan; dan d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan yang meliputi tupoksi seksi teknik sarana dan perlengkapan jalan. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknik Sarana dan perlengkapan jalan; 21

b.

melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Seksi Teknik Sarana dan perlengkapan jalan Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis Seksi Teknik Sarana dan perlengkapan jalan; c. melaksanakan perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan dan rambu -rambu jalan umum dan jenis penerangan dan rambu-rambu jalan lainnya yang berada di jalan dan di bahu jalan; d. menyiapkan ijinjrekomendasi untuk pemasangan lampu penerangan dan rambu-rambu jalan umum dan jenis penerangan jalan lainya yang akan dipasang secara swadaya oleh masyarakat; e. melaksanakan penertiban umum dan jenis penerangan dan rambu -rambu jalan lainnya yang tidak memiliki izinjrekomendasi dari Dinas; f. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi penerangan dan rambu -rambu jalan umum yang tidak memiliki izin/rekomendasi dari Dinas g. melaksanakan koordinasi pengendalian dan pengawasan dalam rangka pemasangan penerangan dan rambu -rambu jalan umum dan jenis penerangan lainnya dengan satuan kerja terkait; h. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan operasional penerangan dan rambu -rambu jalan umum yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan penerangan dan rambu rambu jalan umum; 1. melaksanakan sosialisasi mengenai pengelolaan dan prosedur pemasangan penerangan dan rambu -rambu jalan umum; J. melaksanakan pengendalian dan pengawasan penggunaan penerangan dan rambu-rambu jalan umum; k. menampung dan menindaklanjuti pengaduan dan laporan dari masyarakat mengenai kerusakan dan pelayanan penerangan dan rambu -rambu jalan umum; 1. melaksanakan investigasi lapangan terhadap kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penerangan dan ramb -rambu jalan umum; m. mengupayakan pemecahan masalah teknis terhadap kejadiankejadian dan fungsi penerangan dan rambu-rambu jalan umum yang mengalami gangguanjkerusakan; n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, yang berkaitan dengan kegiatan urusan penerangan jalan umum, dalam rangka pengambilan keputusanjkebijakan; o. melaporkan kepada Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, setiap selesai menjalankan tugasjpenugasan; p. melaksanakan penyusunan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Teknik Sarana dan perlengkapan jalan q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

22

melaksanakan ketatausahaan seksi Teknik Sarana dan perlengkapan jalan; s. membuat peta penerangan dan rambu-rambu jalan umum; t. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; u. melaksanakan asistensi Zpembahasan rencana anggaran Teknik Sarana dan perlengkapan jalan dengan satuan kerja terkait/Tim Anggararr/ Panitia Anggaran; v. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; w. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) dan dokumen perubahan pelaksanaan Anggaran ( DPPA); x. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); y. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intem (SPI); z. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); aa. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaanj'kegiatan Teknik Sarana dan perlengkapan jalan, sesuai ketentuan yang berlaku;dan bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya; r.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan. (2) Pembentukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTDTerminal Kiliran Jao dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD yang baru dan UPTO dimaksud melekat pada Dinas Perhubungan.

23

PROFIL SINGKAT PEJABAT STRUKTURAL 1. NAMA 2. No.Hp 3. Jabatan 4. Alamat Satuan Kerja 5. Latar Belakang Pendidikan 6. Penghargaan

Drs. EFIGON 08126188 2222 Kepala Dinas Dinas Perhubungan

1. NAMA 2. No.Hp 3. Jabatan 4. Alamat Satuan Kerja 15. Latar Belakang Pendidikan 6. Penghargaan

ZULHELMI, SH 0852 7476 2834 Seketaris Dinas Perhu bungan

1.

2. 3. 4. 5. 6.

l.

2. 3. 4. 5. 6.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

NAMA No.Hp Jabatan Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

JOHARMAN,SH 081363484593 Kabid Perhubungan Dinas Perhubungan

NAMA No. Hp Jabatan Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

ADIE WARMAN,SH 0821 6931 7643 Kabid Keselamatan dan Teknik Sarana Dinas Perhubungan

NAMA No.Hp Jabatan Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

JASNIDAR, SH 0823 8969 4959 Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Sl

Darat

24

1. NAMA 2. No.Hp 3. Jabatan 4. 5. 6.

Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

HAMISNA 081266187129 Kasubag Perencanaan, Keuangan Dinas Perhu bungan

Pelaporan dan

1. NAMA 2. No.Hp 3. Jabatan 4. Alamat Satuan Kerja 5. Latar Belakang Pendidikan 6. Penghargaan

ZULGAFARHZ 0822 1050 2869 Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

SUHATMAN,SH 0823 8847 7359 Kasi Pengendalian & Operasional Lalin Dinas Perhubungan

NAMA No.Hp Jabatan Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

1. NAMA 2. No.Hp 3. Jabatan 4. 5. 6.

Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

1.

NAMA No.Hp Jabatan Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

2. 3. 4. 5. 6.

SYAFARUDDIN,SE 08124745 1190 Kasi Teknik Sarana dan Perlengkapan Jalan Dinas Perhu bungan

HENDRI PAYAN,SH.MH 08137809 8547 Ka. UPTD PKB Dinas Perhubungan

25

1.

NAMA

2. 3. 4. 5. 6.

No.Hp

Jabatan Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan Penghargaan

1.

NAMA

2.

No. H

3.

Jabatan

4. 5.

Alamat Satuan Kerja Latar Belakang Pendidikan

SUPARTA,SE. M.Si 081261877939 Kasi Manajemen Rekayasa Dinas Perhubungan

DONIGUSWANDRIPUTRA,ST 08136419 1913 Kasi Keselamatan, Pencegahan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Dinas Perhubungan

26

I

I

...... ...... o ......

.-i

N')

N

'" o

o

o

0


i~

oo

.... '" ....

---'",UJ


......

:5 ~ ::J 0 N


o l!)



o

'"....

N

o,

'"....o,

\D

z

z

r-, .-i

Z ::J

Z

~ Vi

z

N

8

UJ

~

.... '"

c,

::J

IO

«

Vl
« \D

~8

co

o::.. ~

'" z

« .... VlO

Z ::J ::J UJ

c, Vl

« z Cl

'" 2; Vl

a fa

n: -

I

a::

cc

~~ '"....

co

t:: O

~

Z

gj z;

0

~~rl

co

rl

I

N')

0

ZV1'1""""1

~

~~z~

~~ ~o

~~~3 yZ~~

~ ~-+--------4-------------------------+------------------------------------t o~

~ ~ g ~~~

~

:3

::

~

z

UJ

I

~

z

c,

« z a

Vi \D

z

::J u..

Z

« f« co

~

r-, 0 0

z

---'

;'t: ::J

'"

\D \D Z

I Vl

Z'

z « Z « « vi" « ---' ~ o

iii

c::: « ~ « fz I ::J

:::) ---'

~

~

.... en 0 .... co en ...... co ...... N')

0 0


.... '" o,

Z

.... 0 0 ....

N')

« « >«

.Vl

Vl

"" UJ

Vl

« f-

:j LU

- a:: Z z -

Vl

~

f-

Vl

"" UJ

Vl

UJ

---' ::J ---'


;:;: ~ « ::J UJ

(L

Z w.J

~

Vl

0 0

......

....

0 r-; 0 0 N

M

.... 0

0

eo r-, en

N')

Z ---'

-

Vl

« Z

'" ~ a:: UJ

Vl

LU

f-

«

~ cc '" "" « -

Vl

w.J Vl

(L

tx: LU (L

N I

0 0

« u,

......

c::: en

'" « ..... N

\D ---' ::J

rl rl

N

<.0

0

en

rl

e-t

o,

n:

Z

z