RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

JL. JAWA NO 64 C TELP 0342 801505

KATA PENGANTAR Puji Syukur Kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmatNya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan suatu bagian dari rangkaian sistem perencanaan bagi Pemerintah Daerah dimana Dinas Pendapatan

merupakan

unsur

eksekutif

dimana

dalam

rangka

meningkatkan efektifitas kinerjanya dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan harus menyusun suatu program kerja menurut tugas pokok dan fungsinya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Dinas Pendapatan merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai, hal ini diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan pada Rencana Kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar

Tahun 2017 ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi

pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan Kota Blitar pada Tahun 2017. Selanjutnya kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan rencana kerja ini terdapat kekurangan , sehingga saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2017 , kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga dokumen Rencana Kerja ini bermanfaat sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR

HASNIL PURWANTO,SH.M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19561106 198509 1 001

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i DAFTAR ISI ............................................................................... ii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang……………………………………………. 1.2. Landasan hukum………………………………………… 1.3. Maksud dan Tujuan……………………………………… 1.4. Sistematika Penulisan…………………………………… BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. 2.2 2.3

1 3 4 4

Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan 9 capaian Renstra SKPD …………………………………. Analisa Kinerja pelayanan SKPD……………………… 15 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan 20 Fungsi SKPD……………………………………………….

2.4. 2.5

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………… 20 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 26 Masyarakat…………………………………………………. BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 3.2 3.3

Telaahan terhadap kebijakan Nasional……………… Tujuan dan Sasaran Renja SKPD…………………….. Program dan Kegiatan……………………………………

27 28 33

BAB IV PENUTUP Penutup……………………………………………………..

ii

41

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dinas Pendapatan

Kota Blitar dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 17 Tahun 2007 atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah. Dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan Dinas Pendapatan Kota Blitar dilaksanakan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 35 tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar yaitu : menyelenggarakan sebagian tugas operasional pemerintah

daerah

di

bidang

pendapatan.

Dan

untuk

melaksanakan kewenangan/tugas pokoknya, Dinas Pendapatan Kota Blitar melaksanakan fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

Pendapatan

berdasarkan Peraturan perundang - undangan; 2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan; 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan; 4. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pendapatan; 5. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga; 6. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah; 7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas; 8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja; 9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;

1

10. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik ( SPP ) dan Standar Operasional Prosedur ( SOP ); 11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan ( SPIP ); 12. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dan/atau

pelaksanaan

pengumpulan

pendapat

pelanggan

secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan; 13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pendapatan; 14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dibidang Pendapatan secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah; 15. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang Pendapatan; dan 16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. Dengan dasar tugas pokok dan fungsinya tersebut, maka Dinas

Pendapatan

Kota

Blitar

merumuskan

program

dan

kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, akuntable

berdasarkan

peraturan

perundang

transparan,

undangan

yang

berlaku. Dalam

mencapai

tujuan

pembangunan

yang

telah

direncanakan melalui Rencana Strategis Jangka Menengah ( lima tahun

),

maka

pelaksanaannya

harus

dilakukan

dengan

perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan ( tahunan ) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja ( RENJA ). Rencana Kerja ( RENJA ) merupakan instrumen kebijakan Perencanaan Kerja, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan kata lain, Renja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar selama 5 ( lima ) tahun kedepan.

2

Proses Penyusunan Renja

Dinas Pendapatan

disusun berdasarkan tugas dan fungsi,

Kota Blitar

dokumen perencanaan

program dan kegiatan jangka menengah lima tahunan ( Rencana Strategis SKPD 2016 – 2020 ) serta berdasarkan dokumen usulan program dan kegiatan tahunan ( rasionalisasi program, kegiatan dan anggaran ) Dinas Pendapatan Kota Blitar. 1.2

Landasan Hukum 1. Undang – undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 4. Perda Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 7. Perda Kota Blitar Nomor 7 tahun 2008 sebagai perubahan Perda Kota Blitar Nomor : 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor : 17 Tahun 2007 Perubahan atas Perda Kota Blitar Nomor : 14 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah; 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar; 9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang APBD 2014; 10. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 53 Tahun 2013 tentang penjabaran APBD 2014; 11. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tugas , Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar.

3

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Blitar dalam bidang Pendapatan daerah. Sedangkan tujuan yang diinginkan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar adalah tercapainya pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai daya dukung dan skala prioritas kebutuhan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntable. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Blitar. 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar, Proses penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar , keterkaitan antara Renja Dinas Pendendapatan Kota Blitar dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar dengan Renja K/L dan Renja propinsi/Kab. Kota. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Pendapatan Kota Blitar.

4

1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pendapatan

Kota Blitar, serta susunan garis besar isi

dokumen. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Memuat

kajian

(

review

)

terhadap

hasil

evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ( tahun n - 2 ) dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n – 1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realiasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

SKPD

dan/atau

realisasi

APBD

untuk

SKPD

yang

bersangkutan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya. Sajian

Tabel

-

1

–

Rekapitulasi

Evaluasi

Hasil

Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun berjalan. 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

5

Sajian Tabel – 2 – Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisi uraian tentang : -

Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,

-

Koordinasi dan sinergi program antara SKPD propinsi dengan SKPD kab/kota, kementrian dan lembaga ditingakat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan,

-

Permasalahan

dan

hambatan

yang

dihadapai

dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, - Dampak terhadap pencapaian visi, misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, - Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, dan – Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis

untuk

ditindaklanjuti

dalam

perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisi uraian tentang : - Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; - Penjelasan temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Deskripsi ini yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain : 1. Penjelasan

tentang

proses

bagaimana

usulan

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isuisu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi SKPD

6

3. Sajikan tabel berikut yang diperoleh dari hasil engerjaan pada bagian

C.1.7

(

penelaahbusulan

program

dan

kegiatan

masyarakat ). Sajian Tabel – 3 – Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. ( telaahan terhadap kebijakan nasional ) 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD Penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan didasarkan atas isu – isu penting sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program Dan Kegiatan, Berisi uraian tentang : a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya :- Pencapaian visi dan misi kepala daerah b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan ( apa saja yg tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terpokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu ). - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaannya. c.

Penjelasan Jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

d. Sajian Tabel – 4 - Rumusan Program Dan Kegiatan SKPD . BAB IV. PENUTUP, Berisi tentang uraian penutup, berupa : a. Catatan yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun tentang ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaida – kaida pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut

7

d. Mencantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD, nama dan tanda tangan Kepala SKPD serta Cap SKPD

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2016 Dan Capaian Renstra Dinas Pendapatan Kota Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan

dengan

penggunaan

anggaran

dengan

kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran

laporan

Kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut : -

Indikator

Masukan(Input),

untuk

mengukur

jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. -

Indikator

Keluaran

(output),

merupakan

indikator

yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. -

Indikator

Hasil

(Outcome),

merupakan

indikator

yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam Tahun anggaran 2016 telah menetapkan 5 Program dengan 31 kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2016 dari capaian kinerja

9

Tahun 2015 dapat dilihat Dinas Pendapatan Kota Blitar dapat melaksanakan program kegiatan dengan baik yang terbukti dari total anggaran belanja langsung tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.537.625.480,- terealisasi sebesar Rp 5.076.147.496,- atau terserap 91.67% . Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2015 telah mendorong masyarakat dan swasta di Kota Blitar, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Ke depan Dinas Pendapatan masih mempunyai pekerjaan rumah dalam menyesuaikan regulasi berdasarkan peraturan terbaru dan dari sisi kelembagaan. Adapun regulasi yang perlu disesuaikan adalah : 1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah terkait jenis pajaknya dikelola oleh Dinas Pendapatan yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Parkir, PBB Perdesaan Perkotaan , dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah terkait jenis retribusinya melekat pada Dinas Pendapatan yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Rekreasi dan OlahRaga. 3. Peraturan Walikota tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan Walikota tentang Retribusi Daerah. 5. Sistem Operasional dan Prosedur PBB. Berdasarkan hasil analisa efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kota Blitar dalam tahun anggaran 2015 menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanakan secara efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan dan pencaian output yang

sesuai

dengan

perencanaan

atau

capaian

output

.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

10

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Kota Blitar Nama SKPD : Dinas Pendapatan Kota Blitar Perkiraan Realisasi

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Realisasi

Capaian Target Renstra

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

SKPD s/d Tahun Berjalan

Target

Realisasi

Kinerja

Kode

Capaian

Urusan/Bidang

Indikator Kinerja

Target Kinerja

Hasil

Urusan Pemerintahan

Program

Capaian Program

Program

Daerah dan

(outcomes)/Kegiatan

(Renstra SKPD)

dan

Renja

Realisasi

Tingkat

Program/Kegiatan

(Output)

Tahun 2016 - 2021

Keluaran

SKPD

Renja SKPD

Realisasi

Kegiatan

Tahun

Tahun 2015

(%)

s/d Tahun

2015

Target

Target Program dan

Program

Kegiatan (Renja

dan

SKPD Tahun 2016)

Kegiatan s/d Tahun Berjalan ( tahun

2014

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

2016) Trib II

1 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

Peningkatan Pendapatan Asli

95%

Daerah

DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

dokumen penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah dokumen penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah

2.964 buku

564 buku 12 bulan

12 bulan

100%

282

50%

180 buku 900 buku

12 bulan

11

12 bulan

100%

75

50%

Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak Penagihan Retribusi Penagihan Pajak Penetapan Retribusi Penetapan Pajak Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah

terlaksananya evaluasi penerimaan jumlah rancangan dokumen regulasi pendapatan asli daerah jumlah sosialisasi , publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan jumlah dokumen keberatan WP yang diselesaikan jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban jumlah dokumen penetapan retribusi jumlah dokumen penetapan pajak jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana Pajak Daerah melaksanakan pendataan wajib retribusi melaksanakan pendataan wajib pajak

60 kali

12 bulan

12 bulan

100%

4 produk

1 produk

-

0

12 kali

6 kali

50%

0

0

0

0

0

0

0

0

3

60%

16

9%

150

100%

21.225

46%

155 SKR

100%

49.889 SKR

98%

1 AplikASI

50%

400 WR

100%

49.889 WP

98%

-

5 kegiatan 25 kegiatan

3 Kec

3 Kec

100%

-

-

-

-

-

-

100 WR

5 WR

5%

500 WP

143 WP

28,6%

150 WR

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

50.8218 WP

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

155 SKR

1.262 SKR

1.262 SKR

100%

52.200 SKR

2.670 SKP

3,628

135,88%

Rp. 40 juta

Rp. 15 juta

Rp.3.118.566.977

25 dokumen 270 dokumen

Rp.4.580.395.247 5 dokumen 180 dokumen 150 WR 45.840 WP 155 SKR 51.000 SKP 2 Aplikasi

10 Aplikasi

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

440 WR

1.262 WR

1.262 WR

100%

400 WR 51.000 WP

52.200 SKR

820 WP

12

554 WP

67,56 %

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan ATK Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Makanan dan Minuman PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Perpenuhinya jumlah Kebutuhan Perangko dan materai Jumlah pemenuhan ATK Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah pemenuhan barang peralatan RT Jumlah pemenuhan bahan bacaan Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Terpemeliharanya ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhnya perlengkapan barang kantor Terpenuhnya peralatan barang

60 bulan

12 bulan

12.480 lbr 28 jenis 53 jenis

12 bulan

12 bulan

100%

3.611 lbr

2.025 lbr

56.08 %

47 jenis

47 jenis

100%

23 jenis

23 jenis

100%

12 jenis

12 jenis

100%

47 jenis

47 jenis

100%

2 jenis

2 jenis

100%

63 kali

23 kali

36.51 %

12 bulan

12 bulan

100%

16jenis

6 bulan

50%

28 jenis

51%

22 Jenis

80%

7 Jenis

45%

37jenis

35 jenis

94%

720 eksempar

375

3661 lbr 55 jenis 47 jenis 12 jenis

20jenis 2 jenis x 12 bln 200 kali 60bulan

6 jenis

eksempar 12 kali 20 kali

3 paket

23 Unit

52%

11 kali

88%

10 kali

50%

2 paket

79%

11 Unit

73%

1 Unit

50%

3 Unit

50%

15 Unit

20 paket 15 unit

13

15 Unit

15 Unit

100%

6 paket

6 paket

100%

-

-

-

2 unit 6 unit

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD

peralatan kantor Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya perlengkapan kantor

14 unit 25 unit

6 jenis

6 jenis

100%

23 jenis

23 jenis

100%

30 kali 10 unit

13 kali

485

8 unti

80%

2 dokumen

47%

4 dokumen

66.67%

2 kegiatan

59%

4 kegiatan

80%

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun Prosentase pemenuhan dokumen RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU Tersusunnya dokumen rentra ,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA

Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah

7 dokumen 31 dokumen 5 dokumen

5 dokumen

100%

6 dokumen

30 dokumen

5 Kegiatan 31 kegiatan

5 kegiatan

6 kegiatan

120 %

26 Kegitan

-

-

-

5 kegiatan

14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa

faktor

penghambat

/

kendala

dalam

pelaksanaan

atau

perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2014 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. Mekanisme

kerja

Dinas

Pendapatan

yang

berorientasi

kepada

pencapaian kinerja dari pada pembangunan sektoral. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Pendapatan, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Belum memadainya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten b. Belum

optimalnya

penggalian

data

sumber-sumber

potensi

Pendapatan Daerah c. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2016 masih berjalan tribulan dua dengan capaian kinerja 57.25% masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

15

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan Kota Blitar Kota Blitar Target Renstra SKPD NO

Indikator

SPM/stand ar nasional

IKK

Tahun

Tahun

2015

2016

Tahun 2017

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2018

Tahun 2015

Tahun

Tahun

Tahun

( thn n +1)

( thn n - 2 )

2016

2017

2018

( thn n –

( thn n )

( thn n

1) 1

1

2

3

4

5

6

2 dokumen penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah dokumen penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah terlaksananya evaluasi penerimaan jumlah rancangan dokumen regulasi pendapatan asli daerah jumlah sosialisasi , publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi

3

4

5

6

12 bulan

564 buku

600 buku

600 buku

12 bulan

12 bulan

180 buku

180 buku

180 buku

12 bulan

12 kali

12 kali

12 kali

1 produk

-

1 dokumen

3 Kec

5 kegiatan

-

Rp. 40 juta

7

8

9

10 282 buku

Analisis

+1) 11

12

576 buku

585 buku

75 buku

175 buku

177 buku

12 bulan

6 kali

12 kali

12 kali

1 dokumen

-

0

1 dokumen

1 dokumen

5 kegiatan

5 kegiatan

3 Kec

0

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

Rp. 30.000.000

-

0

16

Catatan

13

7

8 9 10 11

Jumlah piutang daerah dari sektor pajak jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan jumlah dokumen keberatan WP yang diselesaikan jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban

12

jumlah dokumen penetapan retribusi

13

jumlah dokumen penetapan pajak

14

15 16

17

18 19

jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana Pajak Daerah melaksanakan pendataan wajib retribusi melaksanakan pendataan wajib pajak Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Perpenuhinya jumlah Kebutuhan Perangko dan materai Jumlah pemenuhan ATK

-

100 WR 500 WP 1 kegiatan

Rp.4.580. 395.247

Rp.4.288.029 .593

Rp.3.995.66 3.939

-

0

5 WR

5 WR

5 WR

3 WR

3 WR

2 WR

200 dokumen

215 dokumen

143 WP

16 WP

25 WR

23 WP

5 kegiatan

150 WR

1 kegiatan

150 WR

147 WR

148 WR

48.132 WP

49.095 WP

1 kegiatan

5 kegiatan

155 SKR

1.262 SKR

51300 SKP

51.600 SKP

3,628

2 Aplikasi

2 Aplikasi

2 Aplikasi

1 kegiatan

400 WR

5 kegiatan

420 WR

1.262 WR

51.300 WP

51.600 WP

554 WP

5 dokumen 180 dokumen 150 WR

1

45.840

kegiatan

WP

1.262 SKR

155 SKR

2.670

51.000

SKP

SKP

1 kegiatan

1.262 WR 820 WP

51.000 WP

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.611 lbr

3661 lbr

3650 lbr

3650 lbr

2.025 lbr

47 jenis

55 jenis

28 jenis

28 jenis

47 jenis

17

21.225 WP

46.688 WP

48.113 WP

155 SKR

151 SKR

151 SKR

49.889

50.274

50.568

SKR

SKP

SKP

1 AplikASI

400 WR 49.889 WP 6 bulan

28 jenis

1 AplikASI

411 WR 50.274 WP

1 AplikASI

411 WR 50.568 WP

12 bulan

12 bulan

2.737 lbr

2.737 lbr

28 jenis

28 jenis

20 21 22 23

24

25 26 27 28 29 30 31

32

33

Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah pemenuhan barang peralatan RT Jumlah pemenuhan bahan bacaan Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu Terpemeliharanya ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhnya perlengkapan barang kantor Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya perlengkapan kantor Prosentase pemenuhan dokumen RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU Tersusunnya dokumen rentra

23 jenis

47 jenis

50 jenis

50 jenis

23 jenis

22 Jenis

50 jenis

50 jenis

12 jenis

12 jenis

15 jenis

15 jenis

12 jenis

7 Jenis

12 Jenis

12 Jenis

47 jenis

37jenis

20 jenis

20 jenis

47 jenis

35 jenis

32 jenis

18 Jenis

2 jenis

720 eksempar

2 jenis x 12 bl

2 jenis x 12 bl

2 jenis

eksempar

2 jenis x 12 bl

2 jenis x 12 bl

63 kali

12 kali

125 kali

125 kali

23 kali

11 kali

13 kali

15 kali

12 bulan

20 kali

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10 kali

12 bulan

12 bulan

3 paket

6 jenis

6 jenis

2 paket

6 jenis

6 jenis

15 Unit

15 Unit

5 jenis

5 jenis

15 Unit

11 Unit

5 jenis

5 jenis

6 paket

2 unit

6 paket

6 paket

6 paket

1 Unit

6 paket

6 paket

-

6 unit

15 unit

15 unit

-

3 Unit

15 unit

15 unit

6 jenis

30 kali

12 unit

12 unit

6 jenis

13 kali

12 unit

12 unit

23 jenis

10 unit

23 unit

23 unit

23 jenis

8 unti

23 unit

23 unit

7 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

5 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

6 dokumen

5 dokumen

18

375

2 dokumen 4

34

35

,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah

dokumen

5 kegiatan

5 Kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

5 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

-

19

2 kegiatan 4 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

.3

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas

Pendapatan Kota Blitar Isu – isu penting dalam rencana

penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun 2015, yang mana tugas dan fungsinya melaksanakan urusan

Pemerintah Daerah

berdasarkan azas Otonomi di bidang Pendapatan adalah sebagai berikut : 1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak belum optimal; 2. Perlunya

peningkatan

SDM

pengelola

PBB-P2

melalui

Bimbingan Teknis tentang penilaian bumi banggunan, juru sita dan pemeriksaan pajak; 3. Pengelolaan piutang masih belum bisa optimal. Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan

penagihan

sudah

kedaluwarsa

dapat

dihapuskan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

20

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KOTA BLITAR NAMA SKPD

: DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR Rancangan Awal RKPD

No

Program/

Lokasi

Kegiatan 1

I

1

2

4

5

6

7

8

2 PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

3 Dipenda Kota Blitar

Indikator

Target

Pagu Indikatif

Program/

Kinerja

Capaian

(Rp.0000)

Kegiatan

4

5

6 685.050.345,00

7

PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan jasa surat menyurat

Dipenda Kota Blitar

Jumlah Kebutuhan Perangko dan materai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dipenda Kota Blitar

Penyediaan ATK

Dipenda Kota Blitar

Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar Jumlah pemenuhan ATK

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan

Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar

Hasil Analisis Kebutuhan

Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik Jumlah pemenuhan barang peralatan RT Jumlah pemenuhan bahan bacaan

3650 lbr 12.776.400,00 12 bulan 120.000.000,00 28 jenis

2 jenis x 12 bl

Catatan

Kinerja

Capaian

Dana '(Rp.000)

Penting

9

10

11 691.750.450

12

PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

100%


Dipenda Kota Blitar

Frekuensi Pemenuhan biaya telp, air dan listrik

Penyediaan ATK

Dipenda Kota Blitar

Jenis pemenuhan ATK

2.055.400,00

5.250.000,00

Kebutuhan

Jumlah materai

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9.592.300,00

Target

Dipenda Kota Blitar

423.224.800,00

20 jenis

Indikator


Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

15 jenis

8

PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

21.511.050,00 50 jenis

Lokasi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan

21


kebutuhan

Jumlah Pemenuhan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pemenuhan listrik/elektronik

alat

Jumlah Pemenuhan barang peralatan rumah tangga Jumlah Pemenuhan bahan bacaan

80

12.776.400

100

125.000.000

97

57.907.500

97

423.224.900

96

12.600.000

96

15.222.900

78

5.250.000

9

10

II

1

2

3

4

5

6

III

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar

Penyediaan Makanan dan Minuman PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan perlengkapan Kantor

Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu

Dipenda Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional

Dipenda Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dipenda Kota Blitar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Dipenda Kota Blitar

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Dipenda Kota Blitar

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor

Dipenda Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

Dipenda Kota Blitar

75.000.000,00 12 bulan 15.640.395,00

PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR dan

125 kali

Terpemeliharanya ruang gedung kantor Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Terpenuhnya perlengkapan barang kantor

Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor Terpemeliharanya peralatan kantor Terpemeliharanya perlengkapan kantor

80 %

116.349.500,00

6 jenis 25.000.000,00 5 jenis 49.773.200,00

6 paket 25.119.700,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

Dipenda Kota Blitar

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Oprasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dipenda Kota Blitar

Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar

4.053.500,00

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

Dipenda Kota Blitar

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor

Dipenda Kota Blitar

23 unit

24.893.800,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH

22

frekuensi perjalanan koordinasi

Rapat

jumlah dan

Frekuensi pemenuhan penyediaan mamin rapat dan tamu PROSENTASE PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

7.469.200,00 12 unit

100 %

Dipenda Kota Blitar

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

15 unit

4.937.900,00 PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN

Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Pemenuhan barang peralatan kantor

92

147.918.750

100

16.275.000

80 %

622.483.300

100

147.146.800

100

100.296.000

100

348.790.500

Frekuensi Pemeliharaan Ruang Gedung Kantor

100

115.834.500

Frekuensi pemeliharaan peralatan kantor

100

13.125.000

Frekuensi pemeliharaan perlengkapan kantor

100

13.125.000

100 %

30.593.350

Frekuensi Pemeliharaan jumlah kendaraan dinas op Frekuensi Pemeliharaan peralatan kantor

PROSENTASE KETERSEDIAAN DOKUMEN

1

2

Dipenda Kota Blitar

Prosentase pemenuhan dokumen RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU

6 dokumen

11.338.800,00

Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran

Dipenda Kota Blitar

Tersusunnya dokumen rentra ,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA

6 dokumen

13.555.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SKPD

Kota Blitar

PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN PUBLIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

100 %

75.960.200,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

IV

Kegiatan Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

1

Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD

2

V

1

2

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah

Kota Blitar

Kota Blitar

Kota Blitar


Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional

Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

6 kegiatan

6 kegiatan

75 %

dokumen penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah

600 buku

jumlah sosialisasi , publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat

5 kegiatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran

50.960.200,00

25.000.000,00

3.486.877.105

82.200.000,00

122.530.350,00

Dipenda Kota Blitar

Tersusunnya dokumen Lakip, LKPJ, LPPD, SOP, SPP dan IKM

100

14.738.850

Dipenda Kota Blitar

Tersusunnya dokumen Rentra, RKA, Renja/RKT, DPA, P-RKA dan DPPA

80

15.855.000

PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

100 %

87.079.000

6 kegiatan

57.079.000

97

30.000.000

PROGRAM KEMITRAAN WAWASAN KEBANGSAAN

Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Dipenda Kota Blitar

Dipenda Kota Blitar Frekuensi publikasi pajak daerah dan retribusi daerah

Kota Blitar

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daera

Dipenda Kota Blitar

Sosialisasi Publikasi daerah

Dipenda Kota Blitar

23

dan pajak

PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD )

dokumen penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah

Frekuensi Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah ke seluruh WP/masyarakat

80 %

600 buku

100

4.146.559.775

85.200.000

142.530.350

3

4

5

6

7

8

Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

Penyusunan Regulasi Pendapatan Daerah

Asli

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak

11 12

13

Dipenda Kota Blitar

Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar Dipenda Kota Blitar

180 buku

terlaksananya evaluasi penerimaan

12 kali

Jumlah Regulasi tentang PAD Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan

253.303.075,00

1 produk

dokumen penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan

Kegiatan Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah

Dipenda Kota Blitar

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak


Jumlah Regulasi tentang PAD Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi

Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi

100 283.303.075 12 kali

90

30.000.000

5 kegiatan

60.000.000

Rp.4.288. 029.593

156.354.200

5 WR

82.500.000

Dipenda Kota Blitar

jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan

Dipenda Kota Blitar

jumlah dokumen keberatan WP yang diselesaikan

200 dokumen

98.700.000

26.821.700,00 19.887.000,00

5 kegiatan

122.530.350,00

Penagihan Retribusi

Dipenda Kota Blitar

jumlah WR yang menyelesaikan kewajiban

5 kegiatan

89.207.500

jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban jumlah dokumen penetapan retribusi

48.132 WP

1.706.589.980,00

Penagihan Pajak

jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban

48.132 WP

1.816.235.400

5 kegiatan

122.530.350,00

Penetapan Retribusi


5 kegiatan

141.252.000


51300 SKP

97.810.200,00

Penetapan Pajak


51300 SKP

110.675.250

jumlah pengadaan sistem aplikasi sarana dan prasarana Pajak Daerah

2 Aplikasi

155.162.500,00

Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah



2 Aplikasi

366.162.500

Penagihan Retribusi

Dipenda Kota Blitar


Penagihan Pajak


Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah

Dipenda Kota Blitar

Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak

200 dokumen

Penetapan Pajak

74.822.000,00

5 WR


Penetapan Retribusi

30.000.000

122.530.350,00 Rp.4.288. 029.593

Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah


5 kegiatan

Dipenda Kota Blitar

9

10

Dipenda Kota Blitar

dokumen penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah

24

14

15

Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah

Dipenda Kota Blitar

melaksanakan pendataan wajib retribusi

5 kegiatan

122.530.350,00

Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah

Dipenda Kota Blitar


5 kegiatan

214.439.500

Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah

Dipenda Kota Blitar

melaksanakan pendataan wajib pajak

51.300 WP

427.628.900,00

Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah

Dipenda Kota Blitar


51.300 WP

470.000.000

TOTAL

4.272.926.250

5.578.465.875

25

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dinas Pendapatan merupakan SKPD teknis yang mepunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sehingga dalam pelaksanaannya lebih kepada

penyelenggaraan,

pengendalian

pelaksanaan

pengelolaan, tugas

di

pembinaan

bidang

dan

Pendapatan

Daerah. Dinas Pendapatan Kota Blitar yang juga selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui

mekanisme

MUSRENBANG,

sehingga

penelahaan

usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung belum dapat dilaksanakan.

26

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( SPPN ) dan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan dasar itu perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan – tahapan perencanaan yaitu Rencana Pembangunan jangka Panjang ( RPJP ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) yang dilaksanakan oleh unsur penganggaran pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas tahun

2017

adalah

penyusunannya

dokumen

merupakan

Pendapatan Kota Blitar

perencanaan

penjabaran

yang

Visi,

subtansi

Misi

arah

pembangunan Daerah Kota Blitar dan merupakan koridor dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang tatacara penyusunan rencana pembangunan nasional pasal 20 dan pasal 21 ( pimpinan kementrian / lembaga menyusun

rancangan

renja

KL

dengan

mengacu

pada

rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra – KL serta pagu

indikatif,

pemerintah

maka

tersebut

dengan

mengacu

pada

peraturan

tujuan,

sasaran

dan

kegiatan

pembangunan pada rencana kerja (Renja) Dinas Pendapatan Kota Blitar tahun 2017 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pengelola keuangan Daerah Kota Blitar dan mengacu kepada rencana kerja pemerintah ( RKP ), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

27

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pendapatan Kota Blitar a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi

dari

pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Dinas

Pendapatan Kota

Blitar yaitu Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 sebagai berikut : Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan INDIKATOR

FORMULA PERHITUNGAN

1. Mewujudkan

sistem 1. Realisasi PAD thn x Realisasi PAD thn x -1 pemungutan X 100 % Realisasi PAD thn x -1 pendapatan asli daerah secara efektif dan efisien

2. tunggakan pajak daerah thn (x) - tunggakan X 100 % pajak daerah thn (x-1) tunggakan pajak daerah thn (x-1)

2. Mewujudkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

1. Jumlah pengguna pelayanan(obyek survey) yg puas Total pengguna layanan yg disurvey 2. Nilai SAKIP Pendapatan

28

Dinas

X 100 %

Tabel 3.2 Sasaran, Program, dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Program

Prosentase Peningkatan realisasi Pendapatan

80%

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

95%

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Monitoring dan evaluasi penerimaan dan tunggakan pajak Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Fasilitasi penyelesaian keberatan Pajak Penagihan Retribusi Penagihan Pajak Penetapan Retribusi Penetapan Pajak Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah

Asli Daerah

PROGRAM PENINGKATAN DAN

Peningkatan 1

Pendapatan Asli Daerah ( PAD )

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

Prosentase penurunan tunggakan Pajak daerah

Kegiatan

PENDAPATAN DAERAH

29

Rp.

82.200.000,00

253.303.075,00 30.000.000,00 122.530.350,00 122.530.350,00 74.822.000,00 26.821.700,00 19.887.000,00 122.530.350,00 1.706.589.980,00 122.530.350,00 97.810.200,00 155.162.500,00

Indek Kepuasan Masyarakat

50%

Optimalisasi 2

pelayanan publik

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

Meningkatkan kinerja pelayanan

Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

122.530.350,00 427.628.900,00 11.338.800,00

SISTEM PELAPORAN B

Penyusunan perencanaan kegiatan dan Anggaran

13.555.000,00

PROGRAM


120.000.000,00

PELAYANAN ADM.


12.776.400,00

Penyediaan ATK

21.511.050,00

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERA

PERKANTORAN Tercapainya peningkatan 3

kualitas dan kinerja Sumber Aparatus dan organisasi

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UUan Koordinasi Dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

PROSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN

100%

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan makanan dan minuman

30

423.224.800,00 2.055.400,00 9.592.300,00 5.250.000,00 75.000.000,00 15.640.395,00

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung

TERLAKSANANYA PENINGKATAN 4

PROSENTASE PEMENUHAN SARANA

100%

DAN PRASARANA APARATUR

PROGRAM

kantor

PENINGKATAN

Pemeliharaan rutin/berkala

SARANA DAN

gedung kantor

PRASARANA

Pemeliharaan rutin/berkala

APARATUR

kendaraan Dinas/Operasional

PROSENTASE PELAKSANAAN KEMITRAAN 5

WAWASAN KEBANGSAAN DAN

100%

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

PENYEBARLUASAN INFORMASI

31

Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor Fasilitasi Keperansertaan Pada Event Daerah dan Hari Besar Nasional

Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD

25.000.000,00 49.773.200,00 25.119.700,00 7.469.200,00 4.053.500,00 4.937.900,00 50.960.200,00

25.000.000,00

3.3.Program Dan Kegiatan a. Faktor – Faktor yang menjadi bahan pertimbangan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan

yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Blitar pada tahun 2017 adalah sebagai berikut : - Faktor untuk pencapaian visi, misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah; - Faktor pencapaian standar pelayanan tupoksi SKPD; - Faktor Isu penyelenggaraan Tugas Fungsi Dinas Pendapatan Kota Blitar; -

Faktor Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan

Kota

Blitar; dan - Faktor program dan kegiatan rutinitas/oprasional SKPD. b.

Uraian Program dan Kegiatan Berdasarkan

tugas

pokok

dan

fungsinya

Dinas

Pendapatan Kota Blitar dalam periode tahun anggaran 2017 menetapkan

program,

kegiatan,

kelompok

sasaran

dan

pendanaan indikatif sebagai berikut : I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1. Penyediaan jasa

surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5.Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor 6. Penyediaan Peralatan Rumah tangga 7.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 8. Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 9. Penyediaan Makanan dan Minuman

32

II. PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA

DAN

PRASARANA

APARATUR Kegiatan : 1. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor 2. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor III. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Perencanaan kegiatan dan Anggaran

IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Kegiatan : 1. Fasilitasi keperansrertaan pada Event Daerah dan Hari Besar nasional 2. Penyebarluasan Informasi program/kegiatan SKPD

V. PROGRAM PENINGKATAN DAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Kegiatan : 1. Pendataan potensi subyek/obyek Pajak Daerah 2. Penetapan Pajak Daerah 3. Sosialisasi dan Publikasi pajak daerah 4. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah 5. Penetapan Retribusi Daerah 6. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan daerah 7. Fasilitasi penyelesaian keberatan Retribusi Daerah 8. Monitoring dan Evaluasi penerimaan dan tunggakan Retribusi Daerah 9.

Pendataan Potensi subyek /obyek/retribusi daerah

33

10. Penagihan Pajak Daerah 11. Fasilitasi Penyelesaian keberatan Pajak Dajak 12. Penagihan Retribusi Daerah 13. Pengadaan Sistem aplikasi Pengelolaan sarana prasarana PajakDaerah 14. Penyusunan regulasi pendapatan asli daerah 15. Monitoring dan Evaluas penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah

c. Penjelasan Perbedaan rumusan program dan kegiatan pada awal RKPD dan rumusan program dan kegiatan pada Renja SKPD tahun 2017 Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan

diatas

diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 3.3 berikut :

34

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kota Blitar Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Propinsi Jawa Timur Kota Blitar Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber dana

Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

101 7

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2 0

100 1

SEKETARIAT Penyediaan jasa komunikasi, 0 sumber daya air 2 dan listrik

2 0 2 0

100 1 100 1

Penyediaan jasa 0 surat menyurat 1 1 Penyediaan ATK 0

100 1

Penyediaan Barang Cetakan 1 & Penggandaan 1

2 0

2 0

Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Dinas Pendapata n Kota Blitar

100 %

Target Capaian Kinerja 9

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 10

685.050.345,00 SEKRETARIS

Jumlah rekening jasa komunikasi,listrik dan SDA terbayar

12 bulan

120.000.000,00

APBD

12 bulan

120.000.000,00

Subbag Umum keuangan

Perpenuhinya jumlah Kebutuhan Perangko dan materai

3650 lbr

12.776.400,00

APBD

5460lbr

12.776.400,00


Jumlah pemenuhan ATK

28 jenis

21.511.050,00

APBD

28 jenis

35.907.500,00


Jumlah pemenuhan barang cetak dan penggandaan

50 jenis

423.224.800,00

APBD

51 jenis

423.224.800,00


35

2 0

100 1

2 0

100 1

2 0

100 1

2 0

100 1

2 0

100 1

2 0

101 7

2 0

100 2

2 0

100 2

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 1 Penerangan 2 Bangunan Kantor

Jumlah pemenuhan alat listrik/elektronik

15 jenis

2.055.400,00

APBD

Jumlah pemenuhan barang peralatan RT

20 jenis

9.592.300,00

APBD

Jumlah pemenuhan bahan bacaan

2 jenis x 12 bl

5.250.000,00

Terpenuhinya jumlah perjalanan rapat dan koordinasi

125 kali

Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu

12 bulan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpemeliharanya ruang gedung kantor

6 jenis

25.000.000,00

APBD

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasion al

Terpemeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

5 jenis

49.773.200,00

APBD

Penyediaan 1 Peralatan Rumah 4 Tangga Penyediaan Bahan Bacaan 1 dan Peraturan 5 Per-UUan Koordinasi Dan 1 Konsultasi Dalam 8 dan Luar Daerah Penyediaan 1 Makanan dan 7 Minuman

8.500.000,00


20 jenis

12.222.900,00


APBD

2 jenis x 12 bl

5.250.000,00


75.000.000,00

APBD

125 kali

75.000.000,00


15.640.395,00

APBD

12 bulan

16.275.000,00


jenis

15

116.353.500,00

36

SEKRETARIS

21 unit

25.000.000,00


115.834.500,00


2 0

100 2

2 0

100 2

2 0

100 2

2 0

100 2

2 0

2 0

2 0

101 7

101 7

101 7

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

Terpenuhnya perlengkapan barang kantor

6 paket

25.119.700,00

APBD

12 unit

32.434.975,00


Pengadaan Peralatan gedung Kantor

Terpenuhnya peralatan barang peralatan kantor

15 unit

7.469.200,00

APBD

23 unit

9.599.600,00


Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor

Terpemeliharanya peralatan kantor

12 unit

4.053.500,00

APBD

5.532.500,00


Terpemeliharanya perlengkapan kantor

23 unit

4.937.900,00

APBD

Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tersusun

100%

Prosentase pemenuhan dokumen RKA,Renja/RKT Lakip dan PK /IKU

6 dokumen

11.338.800,00

APBD

6 dokumen

11.338.800,00

Subbag Program & Kepegawaian

Tersusunnya dokumen rentra ,RKA, REja/RKT DPA,P- RKA dan DPPA

6 dokumen

13.555.000,00

APBD

6 dokumen

13.555.000,00


Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran


24.893.800,00

37

SEKRETARIS

2 0

101 7

2 0

101 7

2 0

101 7

2 0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Fasilitasi Keperansertaan pada event daerah dan hari besar Nasional Penyebarluasan informasi program / kegiatan SKPD PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGA N PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

101 7

Prosentase keikutsertaan SDM aparatur dalam event daerah

100%

Frekuensi Keperansertaan pada Event Daerah dan Hari besar Nasional

6 kegiatan

50.960.200,00

APBD

6 kegiatan

57.079.000,00


Terselenggaranya publikasi pajak daerah dan retribusi daerah

6 kegiatan

25.000.000,00

APBD

6 kegiatan

30.000.000,00


Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

80%

75.960.200,00

SEKRETARIS

3.370.668.405,0 0

BIDANG PEMBUKUAN DAN EVALUASI

2 0 2 0

101 7 101 7

1 9 3 5

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

KABID PEMBUKUAN DAN EVALUASI dokumen penyusunan laporan realisasi pendapatan asli daerah

600 buku

82.200.000,00

APBD

600 buku

85.200.000,00

Subbid Pembukuan dan Pelaporan

dokumen penyusunan laporan evaluasi karcis dan laporan piutang pajak dan retribusi daerah

180 buku

253.303.075,00

APBD

180 buku

283.303.075,00

Subbid Pembukuan dan Pelaporan

38

2 0

101 7

1 9

2 0

101 7

3 2

Penyusunan Regulasi Pendapatan Asli Daerah Sosialisasi dan pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah


12 kali

jumlah rancangan dokumen regulasi pendapatan asli daerah

1 dokumen

30.000.000,00

APBD

1 dokumen

30.000.000,00

Subbid Evaluasi dan Potensi

jumlah sosialisasi , publikasi pajak daerah dan retribusi daerah ke masyarakat

5 kegiatan

122.530.350,00

APBD

5 kegiatan

142.530.350,00

Subbid Evaluasi dan Potensi

12 kali

BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

APBD

101 7

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan 3 tunggakan 2 Retribusi

Jumlah piutang daerah dari sektor retribusi

Rp.40.000.0 00

122.530.350,00

APBD

Rp. 30.000.000

8.637.500,00

101 7

Monitoring dan evaluasi penerimaan dan 5 tunggakan pajak 2

Jumlah piutang daerah dari sektor Pajak

Rp.4.288.02 9.593

74.822.000,00

APBD

Rp.3.995.66 3.939

84.822.000,00

101 7

Fasilitasi penyelesaian keberatan 5 Retribusi 3

jumlah dokumen keberatan WR yang diselesaikan

5 dok

26.821.700,00

APBD

5 dok

67.158.700,00

2 0

101 7

Fasilitasi penyelesaian 5 keberatan Pajak 0


200 dokumen

19.887.000,00

APBD

215 dokumen

19.887.000,00

2 0

101 7

Penagihan 5 Retribusi 1


150 WR

122.530.350,00

APBD

150 WR

92.907.500,00

2 0

2 0

2 0

39

KABID PENAGIHAN DAN KEBERATAN Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Pemeriksaan dan keberatan dan pengurangan Subbid Penagihan

Penagihan Pajak

jumlah WP yang menyelesaikan kewajiban

48.132 WP

1.706.589.980,00

BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN

2 0

101 7

Penetapan 4 Retribusi 9

2 0

101 7

4 8

2 0

101 7

5 6

2 0

101 7

4 7

2 0

101 7

4 6

Penetapan Pajak Pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan sarana dan prasarana Pajak Daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Retribusi daerah Pendataan potensi subyek/ obyek Pajak daerah Total

APBD

49.095 WP

1.776.744.980,00

APBD


155 SKR

122.530.350,00

APBD

155 SKR

56.640.900,00


51300 SKP

97.810.200,00

APBD

51.600 SKP

107.810.200,00

Subbid Penagihan KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN Subbid Penilaian dan pengelolaan data Subbid Penilaian dan pengelolaan data


2 Aplikasi

155.162.500,00

APBD

2 Aplikasi

168.162.500,00

Subbid Penilaian dan pengelolaan data


420 WR

122.530.350,00

APBD

420 WR

158.872.300,00

Subbid Pendaftaran


51.300 WP

427.628.900,00

APBD

51.600 WP

437.628.900,00

Subbid Pendaftaran

4.272.926.250

40

4.535.766.880

BAB IV PENUTUP

Rencana

Kerja

(Renja)

Dinas

Pendapatan

Kota

Blitar

merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 di lingkup Dinas Pendapatan

dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2017. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian

dan

bila

perlu

dilakukan

penyesuaian-penyesuaian

seperlunya. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting

yang

kelancaran

perlu

di

pelaksanaan

direncanakan sesuai

upayakan program

dengan

dalam dan

rangka kegiatan

kewenangan

mewujudkan yang

telah

urusan perencanaan

pembangunan yang di emban oleh Dinas Pendapatan sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Daerah Kota Blitar, Oleh karena itu sangan diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait sebagai pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Pendapatan. Semoga

Rencana Kerja Dinas Pendapatan tahun 2017 ini

dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait , sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance

melalui

perencanaan

pembangunan

yang

mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak Blitar, 18 April 2016 KEPALA DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR HASNIL PURWANTO SH.,M.AP Pembina Utama Muda NIP. 19561106 198509 1 001

41

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA BLITAR DINAS PENDAPATAN KOTA BLITAR JL. JAWA NO 64 C TELP

Recommend Documents