JALAN RAYA SOREANG, KM. 17 ( 022 – 5895640 )
VISI Bagian Otda “ Terwujudnya Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Kabupaten Bandung yang berorientasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. “
pada
MISI Bagian Otda
Mewujudkan harmonisasi dan keserasian penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis, efektif, efisien sesuai kewenangan yang dimiliki dan berorientasi kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Mewujudkan penataan sistem hukum di daerah dan penegakan hukum yang menyeluruh dan terpadu dengan menghormati hukum positif berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan mengembangkan peraturan daerah dan peraturan bupati yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
Mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang komprehensif dan dinamis dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung.
KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH
FEBBY SURYATRISNA S., .S.IP, M.Si Pembina Tingkat I / IVb NIP. 19680205 198709 1 001
KEPALA SUB BAGIAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH
JAUH HERMANTO, S.STP Penata / IIIc NIP. 19870423 200602 1 002
FITRI PRIMININGRUM, S.ST, M.Si Penata Tingkat I / IIId NIP. 19770911 199803 2 002
KANKAN TAUFIK BARNAWAN, S.IP Penata Muda Tingkat I / IIIb NIP. 19880724 200701 1 002
Staf Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
Indajaya Anglia Rukman, SH Penata Muda Tingkat I / IIIb NIP. 19860624 201001 2 012
Dadang Sudrajat, S.IP Pengatur Muda / IIa NIP. 19731018 201212 1 002
Wowo Taswa Pengatur Muda / IIa NIP. 19720819 200701 1 009
Staf Sub Bagian Penataan Daerah
Anita Nisfu Wulandari, S.IP Penata Muda Tingkat I / IIIb NIP. 19840515 201101 2 002
Mulyadi, A.Md Pengatur / IIc NIP. 19800701 201407 1 001
Tugas Pokok Kabag Otda :
melaksanakan sebagian tugas Asisten Pemerintahan dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan.
Fungsi Kabag Otda :
penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan; pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; penyelenggaraan pembinaan administratif pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengembangan otonomi daerah, penataan dan pengembangan daerah serta penyelenggaraan desentralisasi dan fasilitasi pelayanan tugas pembantuan.
Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penataan dan pengembangan otonomi daerah;
Fungsi :
penyusunan perencanaan teknis operasional penataan dan pengembangan otonomi daerah;
pelaksanaan fasilitasi harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi;
penyusunan rumusan kebijakan penetapan perencanaan dan evaluasi pendapatan asli daerah serta penganggaran pengembangan kapasitas daerah;
penyusunan rumusan kebijakan penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten;
pelaksanaan implementasi kapasitas kabupaten;
fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten;
pelaksanaan koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten;
pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam penataan dan pengembangan otonomi daerah.
rencana
tindak
peningkatan
Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengembangan penataan daerah;
Fungsi :
penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengembangan penataan daerah;
pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan implementasi pendelegasian kewenangan pada Kecamatan dan Kelurahan;
penyusunan rumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah skala kabupaten;
pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
penyusunan rumusan kebijakan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan;
pelaksanaan pengusulan penataan daerah;
pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah;
penyelenggaraan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penataan daerah;
pelaksanaan pembangunan penataan daerah;
penyampaian data dan informasi pemerintah provinsi dan pemerintah;
pelaksanaan pengolahan data base laporan penataan daerah;
pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah,
dan
pengelolaan penataan
urusan
database daerah
ke
Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas Bagian Otonomi Daerah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan;
Fungsi :
penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan; pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten; pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan desentralisasi dan tugas pembantuan.
STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN OTONOMI DAERAH Berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2007 Kepala Bagian Otonomi Daerah Febby Suryatrisna S., S.IP, M.Si Pembina Tingkat I / IVb NIP. 19680205 198709 1 001
Kepala Sub Bag. Pengembangan Otonomi Daerah Jauh Hermanto, S.STP Penata / IIIc NIP. 19870423 200602 1 002
Kepala Sub Bag. Penataan Daerah Fitri Priminingrum, S.ST, M.Si Penata Tingkat I/ IIId NIP. 19770911 199803 2 002
Kepala Sub Bag. Desentralisasi dan Tugas Pembantuan Kankan Taufik Barnawan, S.IP Penata Muda Tingkat I/ IIIb NIP. 19880724 200701 1 002
JFU Sub Bag. Pengembangan Otonomi Daerah
JFU Sub Bag. Pengembangan Otonomi Daerah
JFU Sub Bag. Pengembangan Otonomi Daerah
1. Indajaya Aglia Rukman, SH NIP. 19860624 201001 2 012 2. Dadang Sudrajat, S.IP NIP. 19731018 201212 1 002 3. Wowo Taswa NIP. 19720819 200701 1 009
1. Anita Nisfu Wulandari, S.IP NIP. 19840515 201101 2 002 2. Mulyadi, A.Md NIP. 19800701 201407 1 001
1. Ade Darojat NIP. 19600722 198503 1 008 2. Lilis Suhartini NIP. 19740430 200701 2 004
