SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BAGIAN KOORDINASI SOSIAL Sekretariat : Jalan Raya Soreang Km. 17 Telp. 589 1168 Soreang
A.
Profil Bagian Koordinasi Sosial 1. Kedudukan Bagian Koordinasi Sosial adalah salah satu unsur staf di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah Koordinasi Asissten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, kedudukan Bagian Koordinasi Sosial didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Bagian Koordinasi Sosial membawahi 3 (tiga) Sub. Bagian yang meliputi : a. Sub. Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan; b. Sub. Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana; c. Sub. Bagian Kesejahteraan Sosial. 2. Tugas Pokok dan Fungsi 2.1. Tugas Pokok Bagian Koordinasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat
dalam
merencanakan
teknis
operasional,
merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial. 2.2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bagian Koordinasi Sosial menyelenggarakan fungsi : a. Penetapan
rumusan
kebijakan
perencanaan
teknis
operasional
koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; b. Pelaksanaan
rumusan
kebijakan
koordinasi
teknis
pelayanan
pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
c.
Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
d. Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial; f.
Penetapan rumusan kebijakan Kesejahteraan Sosial, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; h. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi teknis pelayanan pendidikan dan keagamaan, fasilitasi dan pelayanan penanganan bencana dan pasca bencana serta peningkatan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Bagian
Koordinasi
Sosial,
dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya
membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : (1) Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dibidang koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Koordinasi Pendidikan dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan;
b.
Penyusunan bahan rumusan kebijakan pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan;
c.
Penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan dari Pemerintah Kabupaten,
Pemerintah Provinsi dan
Instansi lainnya; d.
Pelaksanaan koodinasi tugas pembantuan di bidang pelayanan dan pengelolaan urusan keagamaan;
e.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang bantuan pendidikan dan sarana keagamaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
f.
Pelaksanaan pembinaan administrasi bidang pendidikan dan agama pada Perangkat Daerah;
g.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i.
Pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat
Daerah,
DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam koordinasi teknis pemberian bantuan pendidikan dan sarana keagamaan.
(2) Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pembinaan dan fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana dan Pasca Bencana menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan perencanaan teknis operasional pembinaan dan fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana;
b.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan,
koordinasi
dan
fasilitasi
koordinasi
dan
fasilitasi
koordinasi
dan
fasilitasi
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan kawasan sumber daya alam; c.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
pengelolaan kawasan sumber daya buatan; d.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
pengelolaan kawasan kepentingan umum; e.
Penyusunan
rumusan
penetapan
pengelolaan kawasan kedirgantaraan;
kebijakan
f.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana; g.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
penetapan
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
kebijakan
koordinasi
dan
fasilitasi
penanganan bencana; h.
Penyusunan
rumusan
penanganan pasca bencana; i.
Penyusunan
rumusan
penetapan
kelembagaan penanganan bencana; j.
Penyusunan
rumusan
penetapan
penanganan kebakaran; k.
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan dan penanggulangan bencana dan pasca bencana yang dilaksanakan oleh SKPD terkait;
l.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
m.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
n.
Pelaksanaan
koordinasi
teknis
dengan
Perangkat
Daerah,
DPRD,
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam fasilitasi penanganan bencana dan pasca bencana. (3) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Koordinasi Sosial dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial; Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan perencanaan teknis operasional pengkoordinasian pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial;
b.
Penyusunan bahan rumusan kebijakan kesejahteraan sosial yang meliputi penanganan
masalah-masalah
kesejahteraan
sosial
bidang
kesehatan,
kesejahteraan sosial, kependudukan dan KB serta ketenagakerjaan; c.
Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penanganan masalah ~ masalah kesejahteraan sosial yang meliputi petunjuk teknis pemberian bantuan kesejahteraan
sosial,
penanganan
permasalahan
sosial
lainnya
dilaksanakan oleh SKPD terkait; d.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial;
yang
e.
Pelaksanaan pembinaan administratif bidang kesejahteraan sosial
pada
Perangkat Daerah; f.
Pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;
g.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
h.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i.
Pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kesejahteraan sosial.
B.
Struktur Organisasi Bagian Koordinasi Sosial
KEPALA BAGIAN DADE RESNA, SH NIP. 19621121 199202 1 002
SUBAG KOORD PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN
SUBAG FPB DAN PASCA BENCANA
SUBAG KESEJAHTERAAN SOSIAL
Dra. Hj. LILIS SURYANI, M.Si NIP. 19670304 199703 2 004
H.D. WASMANA, S.Sos NIP. 19631107 198902 1 001
Drs. R. EPPY A. ROFIKIN NIP. 19630501 199603 1 001
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM
