PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp. 0380 - 833114 KUPANG
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 49/KEP/HK/2015 TENTANG TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan pada LPSE dan mentaati Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah ditetapkan kenaggotaan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 26/KEP/HK/2014; bahwa keanggotaan tim pelaksana Layanan Pengadadaan Secara Elektronik mengalami perubahan/pergantian personil pada Admin Sistem dan Helpdesk sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 26/KEP/HK/2014, perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government; 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik; 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 017); 11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : : 900.918.KU/DPA.26.AK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur. : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. : Untuk menunjang kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi pengguna LPSE, seluruh anggota Tim Pelaksana LPSE dapat menjadi fasilitator trainer.
KEDUA
KETIGA KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 26/KEP/HK/2014 tentang Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta; 3. Kepala UKP4 Republik Indonesia di Jakarta; 4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan); 6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 7. Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Republik Indonesia di Jakarta; 8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 9. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang; 10. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 12. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; 13. Anggota Tim masing-masing di Tempat.
LAMPIRAN :
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : /KEP/HK/2015 TANGGAL : 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NO
NAMA JABATAN
1.
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
3.
Kepala Bagian Adm. Perencanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
KEDUDUKAN DALAM TIM Pembina
RINCIAN TUGAS 1. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
Pengadaan
Penanggung Jawab
1. Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 2. Menganalisa dan memberikan masukan kepada Pembina dan Pengarah atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
Ketua
1. Memimpin operasional harian LPSE. 2. Melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas administrator, trainer, helpdesk dan verifikator. 3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Penanggungjawab LPSE dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 4. Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 5. Membina dan memotivasi Pelaksana LPSE.
NO
NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS 6. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik. 7. Melakukan koordinasi dengan LPSE Nasional.
4.
Kasubag Tata Usaha Bagian Adm. Perencanaan Pembangunan Provinsi pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
Sekretaris
1. Menyusun Rencana Kerja LPSE. 2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE. 3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana LPSE. 4. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait. 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.
Oktovianus Robinson Bire, ST / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
Admin PPE
1. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas administrator dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas administrator dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 3. Memberikan user id dan password kepada penyedia barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas verifikator dan kepada panitia pengadaan barang/jasa serta pejabat pembuat komitmen.
NO
NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS 4. Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Nasional dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendalakendala teknis aplikasi yang terjadi pada LPSE. 5. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Nasional. 6. Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik. 7. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6.
Denvinoputra E. Habid, BA(HONS)/ Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
Admin Sistem
1. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software). 2. Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap system, hardware dan software server dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 3. Menangani permasalahan teknis (system trouble) yang terjadi terhadap system, hardware dan software. 4. Memonitoring status server dan koneksi jaringan secara berkala.
NO
NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS 5. Melakukan koordinasi dengan admin aplikasi untuk berkoordinasi dengan LPSE nasional dengan memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis System yang terjadi pada LPSE serta bersama-sama melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Nasional. 6. Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik. 7. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bidang. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7.
Yudith Anastasia Suta, ST/ Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
Verifikator
1. Menangani proses pendaftaran penyedia barang/jasa (setelah diterima dari helpdesk). 2. Melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran. 3. Menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran penyedia barang/jasa berdasarkan hasil verifikasi. 4. Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan user id dan password. 5. Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen. 6. Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa.
NO
NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS 7. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua LPSE. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8.
Petrus Lemba, SE / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
Verifikator
-sda-
9.
Luthfia Maha Reni, SE / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
Help Desk
1. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik melalui telepon, e-mail, maupun hadir langsung di ruang LPSE. 2. Menerima dan membantu proses pendaftaran penyedia barang/jasa. 3. Memberikan penjelasan kepada yang membutuhkan tentang fasilitas dan fitur aplikasi e-procurement. 4. Menangani keluhan dan masukan para pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 5. Memantau segala kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menyampaikan laporan kepada Ketua apabila ditemukan penyimpanganpenyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk ditindaklanjuti. 6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua LPSE. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO
NAMA JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM Help Desk
RINCIAN TUGAS
10.
Godehardus S. D. Hatul, SE / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT
11.
Meity Kuhurima, S.Kom / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
Trainer
1. Melakukan pelatihan/training kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara online. 2. Mempersiapkan/menggandakan modul pelatihan. 3. Melakukan pelatihan mandiri (group trainer). 4. Melakukan evaluasi pelatihan. 5. Melakukan sosialisasi. 6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua LPSE. 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
12.
Leonardo A.Z.R. Langoday S.Kom / Staf pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT.
Trainer
-sda-
-sda-
