LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

TAHUN 2015

1 Laporan Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2014

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa

selama satu tahun anggaran dapat tersusun sesuai

dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran utuh tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud kegiatan keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi sesuai dengan program yang sedang berjalan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menumbuhkan suatu kesadaran bahwa implementasi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan Sumber Daya Manusia masih sangat diperlukan berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya.Sistem Akuntabilitas diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil / capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa. Dimana akuntabilitas merupakan suatu entitas baik internal maupun eksternal dan merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparansi. Hal ini sangat diperlukan kejelasan dari sasaran Bagian Tata Pemerintahan Desa untuk menjabarkan baik sesuatu yang akan dicapai maupun pencapaian hasil untuk periode tahun mendatang. Kami menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud. Malang, 9 Februari 2015 Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ttd Ir. MOH. DARWIS Pembina NIP. 19631211 199103 1 012


RINGKASAN EKSEKUTIF LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MALANG

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang, disusun dengan landasan hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya dilaporkan sebagai berikut : A.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju Bagian Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang. Landasan secara operasional penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang, serta Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah

B.

Program aktifitas yang dicermati dari Rencana Strategi Tahun 2011-2015, penyusunan laporan ini melibatkan unsur staf dari Bagian Tata Pemerintahan Desa.

C.

Setelah dilakukan kajian tentang apa yang telah dikerjakan selama 1(satu) tahun yang diaplikasikan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja, capaian kinerja akhir pada Tahun Anggaran 2014 dengan kategori berhasil, sebesar 99 %.

D.

Berdasarkan besarnya Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), penyusunan laporan akuntabilitas ini dicoba dirinci ke dalam 10 program.

E.

Upaya yang ditempuh dalam mencapai tujuan, diantaranya adalah percepatan pelaksanaan tugas, melalui pelatihan – pelatihan pegawai.

F.

Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal yang masih memerlukan perhatian untuk kesinambungan pelaksanaan tugas, antara lain secara bertahap melanjutkan Diklat peningkatan kemampuan dan ketrampilan pegawai, peningkatan kinerja pelayanan yang tepat waktu, tepat kualitas dan kuantitas serta terbinanya koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal.


DAFTAR ISI Kata Pengantar

Halaman ... . .................................................................................

i

Daftar Isi

... ..................................................................................

ii

Ringkasan Eksekutif ..... ...... ...........................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................... B. Maksud dan Tujuan ........................................................................ C. Gambaran Umum ........................................................................... 1. Organisasi Perangkat Daerah .................................................... 2. Sumber Daya Aparatur .............................................................. 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2013 .. D. Dasar Hukum ................................................................................. E. Sistematika .. ..................................................................................

1 1 1 1 2 2 8 9 10

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................. A. Perencanaan Strategis ................................................................... 1. Visi .......... .................................................................................. 2. Misi.......... .................................................................................. 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program ................................. B. Perjanjian Kinerja ...........................................................................

12 12 12 12 12 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................. 15 A. Capaian Kinerja .............................................................................. 16 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 . 16 2. a. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu ................................................. 19 b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2012,2013 dan 2014 ................................................... 22 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi ............................................. 24 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional .. .................................................................................. 26 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan .................................. 26 6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..................... 33 7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja………….. 34 B. Realisasi Anggaran ........................................................................ 34 BAB IV PENUTUP

... ..................................................................................

37

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV

Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 Renstra Tahun 2011-2015


BAB

P EENNDDAAHHUULLUUAANN A.

1

L AT AR BEL AK ANG Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah unsur staf di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dan dalam melaksanakan tugasnya di bawah Koordinasi Asisten Pemerintahan. Dengan dilatarbelakangi hal tersebut diatas, Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Stratejik (RENSTRA).

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten

Malang,

yang

disasarannya

adalah

peningkatan

Bagian

Tata

Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di berbagai bidang dengan

mengedepankan

prinsip

efisien,

efektif

dan

terciptanya

pelayanan

masyarakat yang berkualitas dan profesional; 3. Tersedianya data yang akurat tentang Perangkat Desa untuk kepentingan perbaikan kesejahteraan; 4. Tersosialisasinya aturan / produk hukum tentang Desa; 5. Terdatanya tanah kas desa yang akurat. C.

GAMBARAN UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Perturan Bupati Malang Nomor 3 tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Desa berada di bawah Asisten Pemerintahan


Adapun tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan dari Bagian Tata Pemerintahan Desa dapat digambarkan sebagai berikut : 1. ORG ANISASI PERANG KAT DAERAH 1.1.

T U G A S  Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa, yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pendapatan dan Kekayaan Desa serta bidang Pengembangan dan Kelembagaan Desa;  Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Asisten sesuai dengan bidang Tugasnya.

1.2.

FUNGSI  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Pendapatan dan Kekayaan Desa;  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Perangkat dan Administrasi Desa;  Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Lembaga Desa dan Pengembangan Desa;

2. SUMBER DAYA APARATUR Struktur Organisasi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang terdiri dari Kepala Bagian yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu : 1.

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa;

2.

Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa;

3.

Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA

KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB BAGIAN

KEPALA SUB BAGIAN

PEMERINTAHAN DESA

PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

PENGEMBANGAN DAN KELEMBAGAAN DESA

STAF

STAF

STAF


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bagian Tata Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) Sub Bagian. Masing-masing Sub Bagian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa. a. Sub Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas :  Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pemerintahan  Menyusun

pedoman

dan

Petunjuk

Teknis

serta

Desa ;

bimbingan

dalam

penyelenggaraan Tata Pemerintahan Desa ;  Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta mengadakan pembinaan tentang Perangkat Desa;  Menyusun petunjuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;  Memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD ;  Memfasilitasi Kerjasama dan penyelesaian permasalahan antar Desa ;  Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tentang Perangkat Desa ;  Mengadakan Pembinaan tentang tugas dan fungsi Perangkat Desa serta mengevaluasi pelaksanaannya ;  Menghimpun dan menelaah permasalahan yang berhubungan dengan Perangkat Desa;  Menyusun perencanaan peningkatan kemampuan dan ketrampilan Perangkat Desa ; Menganalisa data Administrasi Desa dalam rangka menyusun petunjuk pelaksanaan Administrasi Keuangan ;  Menyusun pedoman dan petunjuk serta mengadakan pembinaan tentang penyelenggaraan Register Desa ;  Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bagian

Tata

Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. b. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas :  Menyusun Konsep program kerja Sub. Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa ;  Menyusun pedoman dan petunjuk tentang penggunaan dan pemanfaatan Kekayaan Desa serta Inventarisasi Kekayaan Desa ;  Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pemeliharaan Kekayaaan Desa dan pengembangannya ;  Menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang peningkatan Pendapatan Desa ;  Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bagian

Tata

Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. c. Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas :  Menyusun

Konsep

program

kerja

Sub.

Bagian

Pengembangan

dan

Kelembagaan Desa ;


 Mengumpulkan dan mensistematisasikan data proses tentang pembentukan, pemekaran, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemindahan dan perubahan nama Desa ;  Mengumpulkan dan mensistematisasikan data, statistik, grafik, peta dan bentuk-bentuk visualisasi tentang pengembangan Desa ;  Menyusun

laporan

tentang

pelaksanaan

pembentukan,

pemekaran,

pemecahan, penggabungan dan penghapusan wilayah serta perubahan batas dan nama Desa ;  Menghimpunan, mengelola dan menganalisa permasalahan serta memberikan petunjuk/saran pertimbangan yang berhubungan dengan perkembangan Desa ;  Menganalisa

dan

mengevaluasi

data

mengenai

kegiatan

Lembaga

Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga masyarakat antara lain : LPMD, BPD, RT/RW, Paguyuban KB, Karang Taruna dan PKK ;  Memberikan petunjuk dan pembinaan pada Lembaga Pemerintahan Desa, Kemasyarakatan dan Perekonomian Desa ;  Melaksanakan

tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala

Bagian

Tata

Pemerintahan Desa sesuai bidang tugasnya. 2.1.

KEADAAN PERSONIL/PEGAWAI Jumlah tenaga staf di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat

Daerah Kabupaten Malang untuk yang tersedia saat ini berjumlah 14 (Empat Belas) orang sebagaimana terlihat dalam Tabel berikut : No

Nama

1.

Drs. Edy Susanto, M.Si

2

Nyai Nurhayati, S.AP, MM.

3.

Lis Setyaningsih, SH

4

Gatut Irawadi, S.Sos

5

Sri Andriyani, SE

6

Agustinus Bayu Krisnata, SE

7

Tri Endah Wahyuni

8

Ninik Winarti

9

Yusuf Andriyono

10

Adi Noroyono

Pangkat/Gol

Pembina IV / a Penata III / c Penata III / d Penata Tk. I III / d Penata Muda Tk. I III / b Penata Muda III / a Penata Muda III / a Pengatur II / c Pengatur II / c Pengatur Muda Tk. I II / b

Jabatan

Penddkn

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa Kepala Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Kelembagaan Desa Staf

S-2 S–2

S–1

S–1 S–1

Staf

S–1

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA

Staf

SMA


11

Agus Tri Cahyono

Sukwan

Staf

SMA

12

Andri Arifin

Sukwan

Staf

SMA

13

Agung Jiwandono

Sukwan

Staf

SMA

1). Berdasarkan Jenis Kelamin No.

Sub Bagian

Laki- Laki

Perempuan

Jumlah

1.

Pemerintahan Desa Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengembangan dan Kelembagaan Desa JUMLAH

3 orang

1 orang

4 Orang

1 orang

3 orang

4 Orang

3 orang

1 orang

4 Orang

7 orang

5 orang

12 Orang

2. 3.

2). Berdasarkan Golongan Ruang dan Berdasarkan Pendidikan GOL / RUANG No

ESELON IV

III

1

III

2

IV

3

3

STAF

3

4

SUKWAN JUMLAH

2.2.

STRATA PENDIDIKAN

II

I

Non gol

SLTP

SLTA

SARMUD

1

1

S-1

S-2

1

6

3 3

3

2

2

3

2

1

3

4

7

2

KEADAAN SARANA DAN PRASARANA Dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, Bagian Tata Pemerintahan

Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini telah dilengkapi dengan perlengkapan dan inventaris kantor sebagai berikut: -

Komputer

:

4 unit Keadaan baik

-

Printer

:

3 unit Keadaan baik

-

Lap Top

:

3 unit Keadaan baik

-

LCD

:

1 unit Keadaan baik

-

Layar

:

1 unit Keadaan baik

-

Mesin ketik manual

:

2 buah Keadaan baik

-

Ac

:

3 unit Keadaan baik

-

Televisi

:

1 unit Keadaan baik

-

Meja Tamu

:

1 set Keadaan baik

-

Filling Kabinet

:

3 unit Keadaan baik

-

Kendaraan dinas operasional roda 4

:

1 (satu) unit.


2.3.

KEADAAN DANA YANG DIKELOLA Program dan Kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah

Kabupaten Malang, untuk

Tahun 2014 Bagian Tata Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp 1.000.000.000,-(satu milyar

rupiah) dengan program sebagai berikut ; 1) Program Utama a) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

membangun Desa

sebsar Rp. 83.375.500,- terdiri dari kegiatan : (1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (penyelesaian permasalahan Desa) sebesar Rp. 50.415.400,(2) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Rp. 32.960.100,b) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebesar Rp. 45.364.900,- dengan kegiatan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah ( Pendataan Tanah Kas desa ) c) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 160.511.700,- terdiri dari kegiatan : (3) Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan sebesar Rp. 38.574.800,(4) Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa sebesar Rp. 91.936.900,d) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp. 448.073.100,- dengan kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa e) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan sebesar

Rp.

37.095.600,- dengan kegiatan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa 2) Program Pendukung Program pendukung adalah terdiri dari beberapa kegiatan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan program utama Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, kegiatan-kegiatan dalam program pendukung baik berupa administratif maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara menyeluruh. Program Pendukung meliputi : a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.045.550,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;


5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan; 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 8. Penyediaan Makanan dan Minuman; 9. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah; 10. Rapat-rapat Koordinasi ke dalam Daerah; b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.298.350,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional. 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 13.235.300,- yang terdiri dari kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 2. Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun . 3. Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Tahun 2013 No

Sasaran

Indikator

1.

Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

2.

Menciptakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan secara prima

Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes

3.

Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di bidang administrasi pemerintahan, pembentukan Dusun pertanahan dan b. Cakupan pendataan kelembagaan data tanah kas Desa

Target

Realisasi

%

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

50.79%

50.79%

100

100%

100%

100

100%

100%

100


1. a. Kelancaran administrasi/ketepat an waktu pelaksanaan, target 100% dan realisasi 100%, bias tercapai karena meningkatnya sumber daya manusia

aparatur

pemerintah

Desa

setelah

mengiku ti

bimtek

penyelengaraan Pemerintahan Desa tentang pengelolaan keuangan Desa. b. Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD, target 100%

dan realisasi

100%,

bias tercapai karena

meningkatnya

sumber daya manusia aparatur pemerintah Desa setelah m engikuti bimtek penyelengaraan Pemerintahan Desa tentang Alokasi Dana Desa se-Kabupaten Malang. c.

Kelancaran

administrasi/ketepatan

waktu

pencairan

T unjangan

Perangkat Desa, target 100% dan realisasi 100%, bias tercapai karena meningkatnya sumber daya ma nusia aparatur pemerintah Desa setelah mengikuti bimtek penyelengaraan Pemerintahan Desa tentang

pengelolaan

konsultasi/koordinasi

keuangan

antara

Pemerintah

Desa Desa,

dan

adanya

Kecamatan

dan

bagian T ata Pemerintahan Desa. 2.

Dari jumlah Desa yang telah di tentukan/ditargetkan terealisasi 100%,

melalui Sosialisasi pemben tukan BUMDes di Kabupaten

Malang, guna meningkatkan Pendapatan asli Desa sesuai dengan potensi Desa. 3. a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkat nya pelayanan terhadap Masyarakat Desa. b. Pendat aan/Data T anah Kas Desa ini t erealisasi sesuai dengan target karena terlaksananya sosialisasi tentang Validasi T anah Kas Desa. D. DAS AR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah : 1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6.

Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Malang

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah; 7.

Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

8.

Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 atas Implementasi dan Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Malang ” Madep Manteb ” paruh waktu;

9.

Surat

Keputusan

Kepala

Bagian

Tata

Pemerintahan

Desa

Nomor

141/33.1/421.012/2015 tentang Pengesahan Hasil Reviu Rencatna Strategis (Renstra) Bagian Tata Pemerintahan Desa Kabupaten Malang. E.

SISTEMATIKA. Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Bagian Tata Pemerintahan Desa

Sekretariat

Daerah

Kabupaten

Malang

menurut

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan T ujuan C. Gambaran Umum 1. Organisasi Perangkat daerah 2. Sumber Daya Aparatur 3. Capaian Kinerja SKPD T ahun 20 13 D. Dasar Hukum E. Sistematika

BAB II

PERENCAN AAN DAN PERJANJI AN KERJA A. Perencanaan Strategis 1. Visi 2. Misi 3. T ujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program B. Perjanjian Kinerja


BAB III

AKUNT ABILIT AS KINERJ A A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Perbandingan antara T arget dan Realisas i Kinerja T ahun 2014 2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja T ahun ini dengan T ahun Lalu dan Beberapa T ahun T erakhir 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan T ahun ini dengan T arget Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perenc anaan Strategis Organisasi 4. Perbandingan Realisasi Kinerja T ahun ini dengan Standar Nasional 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan 6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sum ber Daya 7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja B. Realisasi Anggaran

BAB IV

PENUTUP

L AMPIRAN-L AMPIRAN 1. Lampiran I Perjanjian Kinerja T ahun 2014 2. Lampiran II Pengukuran Kinerja T ahun 2014 3. Lampir an III Rencana Kinerja T ahunan (RKT ) T ahun 2014 4. Lampiran IV Renstra T ahun 2011 -2015


PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

BAB

2

A. Perencanaan Strategis Untuk mewujudkan keberhasilan dalam kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Di dalam suatu perencanaanstrategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan desa Setda Kabupaten malang dapat diuraikan sebagai berikut : 1. V I S I Terwujudnya profesionalisme kerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan tugas pokok demi terciptanya Good Govermance 2. M I S I 1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahanan Desa yang profesional melalui Pendidikan formal dan non formal ; 2. Menciptakan Manajemen Pemerintahan yang baik ; 3, Mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 3. Tujuan, Sasaran , Kebijakan dan Program  Tujuan Bagian Tata Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Malang dalam rangka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia khususnya di Pemerintahan Desa mempunyai tujuan sebagai berikut :  Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa ;  Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Lembaga Desa ;  Meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Masyarakat pedesaan.  Sasaran Dalam era Otonomi Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 tahun 2004, Bagian Tata Pemerintahan Desa mempunyai sasaran sebagai berikut :  Peningkatan Partisipasi masyarakatan dalam membangun Desa; 

Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades;



Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD;



Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa.

 Cakupan sosialisasi pembentukan BumDes;  Kelancaran administrasi pembentukan Dusun;  Cakupan pendataan data Tanah Kas Desa


Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

untuk menilai tingkat keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Evaluasi terhadap capaian kinerja ini ditujukan untuk memberikan: 1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang disasarannya adalah peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa, memfasilitasi Permasalahan di Desa dan menginventaris Tanah Kas Desa.  Kebijakan dan program Strategi mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya organisasi atau keadaan lingkungan yang dihadapi. Berdasar atas strategi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perlu dirumuskan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan. Berdasar pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang, maka kebijakan di bidang Tata Pemerintahan Desa diarahkan pada: -

Kebijakan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

-

Menciptakan Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

-

Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Tupoksi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

-

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Pengunaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa;

-

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

-

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa;

-

Kebijakan validasi data Perangkat Desa;

-

Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

-

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan tentang Desa.

B. Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja merupakan proses perencanaan kerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu)

tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai dokumen perencanaan jangka pendek.


Sebagai dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat sasaran yang ingin dicapai, penanggung jawab (pelaksana), indikator kinerja (outcome), serta target yang akan dicapai dengan pendekatan analisis lingkungan dan asumsi-asumsi faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian. Rencana Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada gambaran tabulasi berikut ini : No 1.

SAS ARAN / PENANGGUNGJAW AB

INDIKATOR KINERJA OUTCOME


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

T ARGET

100%

100%

100%

2.



100%

3.

Mewujudkan tertib administrasi di a. Kelancaran administrasi bidang pemerintahan, pembentukan Dusun pertanahan dan kelembagaan b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa

100% 100%


AK U N T AB I L I T AS K I N E R J A

BAB

3

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bagian Tata Pemerintahan Desa. Pengukuran dilakukan secara sistematik berdasarindikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratanpersyaratan sebagai brikut: a. IKU dapat diukur secara objektif b. IKU menggambarkan hasil c. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur d. IKU cukup untuk mengukur kinerja Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Analisis meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalm mewujubkan sasaran, tujuan, misi dan visi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuasi dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas maupun proses pencapaiannya. Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujubkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indicator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingakt pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Diguanakan Penilaian dengan skala Ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis. Program dan kegiatan sebagai berikut : 85 keatas

:

Sangat Berhasil

70  x < 85

:

Berhasil

55  x < 70

:

Cukup Berhasil

x < 55

:

Kurang Berhasil


A. CAPAIAN KINERJA 1. No 1.

Tabel 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi kinerja Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Indikator Kinerja

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran 100% administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran 100% administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran 100% administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

2.


3.

Mewujudkan tertib administrasi di a. Kelancaran bidang administrasi pemerintahan, pembentukan pertanahan dan Dusun kelembagaan b. Cakupan pendataan data tanah kas Desa

1.a.

Target 2014


Realisasi 2014

0%

Capaian (%)

0

100%

100

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu

pelaksanaan Pilkades

ditargetkan 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk tahun 2014 tidak ada Desa yang melaksanakan Pilkades sehingga dapat dikatakan berhasil. untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Pelaksanaan Pilkades Presentase Pencapaian =

x 100% Rencana/Jadwal Pilkades


Untuk Tahun 2014 tidak ada Jadwal Pilkades maka Realisasi dan Capaian adalah 0% dikarenakan meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat, program/kegiatannya berupa pelaksanaan Pilkades namun dengan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan Tahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan 2 desa ditahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret 2015). 1.b. Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD

ditargetkan

100% hal ini dicapai dengan Jumlah Desa Penerima ADD tepat waktu Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah Desa yang di usulkan 378 Desa

Perhitungan =

x 100% = 100% 378 Desa Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku,

bahwa

setiap

Desa

menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya. 1.c. Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu

pencairan Tunjangan

perangkat Desa ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan Jumlah Perangkat Desa yg menerima Tunjangan Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah yang di usulkan 3.978 perangkat dari 378 Desa

Perhitungan =

x 100% = 100% 3.978 Perangkat Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan Tunjangan Perangkat Desa dilaksanakan pertribulan setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikatoer dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban Tunjangan Perangkat Desa Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan Tunjangan Perangkat Desa tahap berikutnya


2.

Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan jumlah Desa yang mendapat sosialisasi guna meningkatkan pelayanan Masyarakat khusunya bidang perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat Pedesaan) yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes ditargetkan 100% hal ini dicapai sesuai dengan jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2014 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 192 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan 192 Desa dari 378 Desa dan pada tahun sebelumnya Desa yang mendapatkan sosialisasi 186 Desa, jadi Desa yang mendapatkan sosialisasi sampai dengan tahun 2014 sebanyak 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang sehingga dapat dikatakan berhasil. Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah Desa 378 Desa

Perhitungan =

x 100% = 100% 378 Desa

3.a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Desa dalam bidang Pemerintahan dan juga pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan meningkatnya jumlah Penduduk di setiap Desa. Untuk Indikator kelancaran pembentukan Dusun baru (untuk tahun 2014 ada 8 Dusun Baru ) ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun ini Presentase Pencapaian =

x 100% Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun lalu 6 hari kerja

Perhitungan =

x 100% = 100% 6 hari kerja

3.b. Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan. Untuk


Indikator kelancaran Cakupan pendataan data tanah kas Desa tahun 2014 ditargetkan 100% hal ini dicapai dengan Jumlah Desa yg sudah membuat data tanah kas desa Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah desa 378 Desa

Perhitungan =

x 100% = 100% 378 Desa

2. a. Tabel 2.a. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b. Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c. Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa



Mewujudkan tertib a. Kelancaran administrasi di administrasi bidang pembentukan Dusun pemerintahan, b. Cakupan pendataan pertanahan dan data tanah kas Desa kelembagaan

1.a.

Realisasi 2013 2014

Capaian (%) 2013 2014

100%

0%

100

0

100%

100%

100

100

100%

100%

100

100

50.79%

100%

50,79 %

100

100%

100%

100

100

100%

100%

100

100



realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk tahun 2013 adalah 226 Desa


yang melaksanakan Pilkades sedangkan 2014 tidak ada Desa yang melaksanakan Pilkades sehingga dapat dikatakan berhasil. untuk mendapatkan hasil dapat digunakan formula : Pelaksanaan Pilkades Presentase Pencapaian =

x 100% Rencana/Jadwal Pilkades 226 Desa

Untuk tahun 2013

=

x 100% = 100% 226 Desa

Untuk Tahun 2014 tidak ada Jadwal Pilkades maka Realisasi dan Capaian

adalah

0% dikarenakan meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Desa yang profesional, efektif dan efisien dalam melayani masyarakat, program/kegiatannya berupa pelaksanaan Pilkades namun dengan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, sehingga Pilkades yang seharusnya dilaksanakan di akhir Tahun 2013 sejumlah 11 Desa digabung dengan 2 desa ditahun 2014 yang dilaksanakan secara serentak sebanyak 13 Desa di 9 Kecamatan pada tahun 2015 (di jadwalkan tanggal 08 Maret 2015). 1.b. Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD

realisasi dan

capaian 100% hal ini dicapai dengan Jumlah Desa Penerima ADD tepat waktu Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah Desa yang di usulkan 378 Desa

Perhitungan tahun 2013 dan 2014 sama=

x 100% = 100%

378 Desa Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya

sesuai

dengan

peraturan

yang

berlaku,

bahwa

setiap

Desa

menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya 1.c. Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu

pencairan Tunjangan

perangkat Desa realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai dengan Jumlah Perangkat Desa yg menerima Tunjangan Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah yang di usulkan


3.978 perangkat dari 378 Desa Tahun 2013 dan 2014 sama=

x 100% = 100% 3.978 Desa Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan Tunjangan Perangkat Desa dilaksanakan pertribulan setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikatoer dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban Tunjangan Perangkat Desa Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan Tunjangan Perangkat Desa tahap berikutnya. 2.

Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan jumlah Desa yang mendapat sosialisasi guna meningkatkan pelayanan Masyarakat khusunya bidang perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat Pedesaan) yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes realisasi 100% dan capaian 100% hal ini dicapai sesuai dengan jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 378 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan Tahun 2013 dan Tahun 2014 sebanyak 378 Desa dari 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang.. Jumlah Desa yg mendapat sosialisasi Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah Desa 378 Desa

Tahun 2013 dan 2014 sama =

x 100% = 100% 378 Desa

3.a. Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Desa dalam bidang Pemerintahan dan juga pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan meningkatnya jumlah Penduduk di setiap Desa. Untuk Indikator kelancaran pembentukan Dusun baru realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai dengan Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun ini Presentase Pencapaian =

x 100% Rata-rata lama waktu pembentukan Dusun Baru tahun lalu 6 hari kerja

Tahun 2013 dan 2014 sama =

x 100% = 100% 6 hari kerja


3.b. Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan. Untuk Indikator kelancaran Cakupan pendataan data tanah kas Desa tahun 2014 realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai dengan Jumlah Desa yg sudah membuat data tanah kas desa Presentase Pencapaian =

x 100% Jumlah desa

378 Desa Tahun 2013 dan 2014 =

x 100% = 100% 378 Desa

b. Tabel 2.b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2012, 2013 dan 2014 Sasaran Strategis Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.

Indikator Kinerja

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa

Realisasi 2012 2013 2014

Capaian (%) 201 201 201 2 3 4

100 %

100 %

0%

100

100

0

100 %

100 %

100 %

100

100

100

100 %

100 %

100 %

100

100

100


100 %

50.7 9%

100 %

100

100

100

Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di bidang pembentukan Dusun pemerintahan, b. Cakupan pendataan pertanahan dan data tanah kas Desa kelembagaan

100 %

100 %

100 %

100

100

100

100 %

100 %

100 %

100

100

100



1.a.



realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk tahun 2012 36 Desa, Tahun 2013 226 Desa sedangkan 2014 tidak ada Desa yang melaksanakan

Pilkades

dikarenakan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 sehingga dapat dikatakan berhasil. 1.b.

Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai dengan

Kelancaran administrasi/ketepatan waktu

pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian tataPemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya. 1.c.

Untuk Indikator Kelancaran Administrasi/ketepatan waktu perangkat Desa

pencairan Tunjangan

realisasi dan capaian 100% hal ini dicapai dengan

Kelancaran

administrasi/ketepatan waktu pencairan Tunjangan Perangkat Desa dilaksanakan pertribulan setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikatoer dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban Tunjangan Perangkat Desa Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan Tunjangan Perangkat Desa tahap berikutnya. 2.

Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan jumlah Desa yang mendapat sosialisasi guna meningkatkan pelayanan Masyarakat khusunya bidang perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat Pedesaan) yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes realisasi 100% dan capaian 100% hal ini dicapai

sesuai dengan jumlah desa

yang mendapatkan

sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2012, 2013 dan Tahun 2014 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 378 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan untuk Tahun 2012 sebanyak 378 Desa, Tahun 2014 sebanyak 186 Desa dan Tahun 2014 sebanyak 192 Desa dari 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang. 3.a.

Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Desa dalam bidang Pemerintahan dan juga pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan meningkatnya jumlah Penduduk di setiap Desa.

3.b.

Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan.


3. Tabel 3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat d alam Dokumen Perencan aan Strategis Organisasi Sasaran Strategis Meningkatkan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional efektif dan efisien dalam melayani masyarakat.


Indikator Kinerja

Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa: a.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades b.Kelancaran administrasi/ ketepatan waktu pencairan ADD c.Kelancaran administrasi pencairan Tunjangan Perangkat Desa


Mewujudkan a.Kelancaran tertib administrasi administrasi di pembentukan bidang Dusun pemerintahan, b. Cakupan pertanahan dan pendataan data kelembagaan tanah kas Desa 1.a.

2011

Target 2012 2013

2014

Realisasi 2011 201 201 2 3

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50.7 9%

100 %

100 %

100 %

50. 79 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %


201 4


Target dan realisasi 100% hal ini dicapai sesuai dengan jadwal / akhir masa jabatan Kades yang diajukan oleh masing-masing desa untuk Tahun 2011 sebanyak 43 Desa, Tahun 2012 36 Desa, Tahun 2013 226 Desa sedangkan 2014 tidak ada Desa yang melaksanakan Pilkades dikarenakan adanya Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri


Republik Indonesia tanggal 09 November 2013, Nomor 140/7635/PMD. Perihal Moratorium Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014 sehingga dapat dikatakan berhasilsehingga dapat dikatakan berhasil. 1.b.

Untuk Indikator Kelancaran Administrasi / ketepatan waktu pencairan ADD target dan realisasi 100% hal ini dicapai dengan Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan ADD dilaksanakan 3 Tahap setiap Tahun Anggaran dan Bagian Tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikator dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban ADD Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan ADD tahap berikutnya .

1.c.


pencairan Tunjangan

perangkat Desa Target dan realisasi % hal ini dicapai dengan Kelancaran administrasi/ketepatan waktu pencairan Tunjangan Perangkat Desa dilaksanakan pertribulan setiap Tahun Anggaran dan Bagian tata Pemerintahan Desa sebagai Verifikatoer dan mekanismenya sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa setiap Desa menyampaikan pertanggungjawaban Tunjangan Perangkat Desa Kepada Bupati melalui Camat, dan camat mengakomodir LPJ dimaksud untuk dilaporkan dan sebagai syarat pencairan Tunjangan Perangkat Desa tahap berikutnya. 2.

Dalam upaya menciptakan pelayanan kepada Masyarakat dalam bidang Pemerintahan secara prima melalui sosialisasi pembentukan BUMDes sesuai dengan jumlah Desa yang mendapat sosialisasi guna meningkatkan pelayanan Masyarakat khusunya bidang perekonomian(kebutuhan/pemenuhan kebutuhan Masyarakat Pedesaan) yang diwadahi dalam BUMDes, hal ini tercapai karena jumlah desa yang disosialisasi hadir seluruhnya. Untuk Indikator Cakupan pembentukan BUMDes Target dan Realisasi 50.79% hal ini dicapai sesuai dengan jumlah desa yang mendapatkan sosialisasi pembentukan BUMDes, untuk Tahun 2011,2012, 2013 dan Tahun 2014 Desa yang mendapatkan Sosialisasi adalah 192 Desa sesuai dengan jumlah Desa yang diusulkan 192 Desa dari 378 Desa di wilayah Kabupaten Malang.

3.a.

Kelancaran administrasi pembentukan Dusun, hal ini terealisasi karena meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Desa dalam bidang Pemerintahan dan juga pemekaran wilayah Desa yang di imbangi dengan meningkatnya jumlah Penduduk di setiap Desa.

3.b.

Pendataan/ Data Tanah Kas Desa ini terealisasi sesuai dengan target dikarenakan terlaksananya Sosialisasi dan Validasi Data Tanah Kas Desa yang dilakukan.


4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional NIHIL Indikator yang ditetapkam Bagian T ata Pemerintahan Desa sampai saat ini masih belum ada Standar Na sional yang mengatur. 5. Analisis Pen yebab Keberhasil an/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan a. Penjelasan Capaian Kinerja Organisasi Pada

T ahun

2014

dengan

indikator

kinerja

kelancaran

administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades, waktu pencairan ADD,

T unjangan

perangkat

Desa ,

Kelancaran

administrasi

pembentukan Dusun dan Cakupan pendataan tanah kas Desa dengan target

100%,

realisasi

100%

menit,

dan

cakupan

sosialisasi

pembentukan BUMDes dengan T arget 100%, realisasi 100%. tercapai 100% sehingga dapat dikatakan berhasil. b. Penjelasan Perbandingan Ant ara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja T ahun ini dengan T ahun Lalu Pada T ahun 2013, Bagian T ata Pemerintahan Desa memiliki indikator kinerja

kelancaran

Pilkades,

waktu

administ rasi/ketepatan

pencairan

ADD,

waktu

T unjangan

pelaksanaan

perangkat

Desa ,

Kelancaran administrasi pembentukan Dusun dan Cakupan pendataan tanah kas Desa dengan target 100%, realisasi 100% menit, dan cakupan sosialisasi pembentukan BUMDes de ngan T arget 50.79%, realisasi 50.79%. tercapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2013 berhasil. Sedangkan pada T ahun 2014, Bagian T ata Pemerintahan Desa memiliki indikator kinerja yang sama, dengan target yang sama, realisasi yang sama, tercapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2014 berhasil. c. Penjelasan Perbandingan Ant ara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja T ahun 2012, 2013 dan 2014 Pada tahun 2012 dan 2013, Bagian T ata Pemerintahan Desa memiliki indikator kinerja kelancaran administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades, waktu pencairan ADD,

T unjangan

perangkat

Desa ,

Kelancaran

administrasi

pembentukan Dusun dan Cakupan pendataan tanah kas Desa dengan target

100%,

realisasi

100%

menit,

dan

cakupan

sosialisasi

pembentukan BUMDes dengan T arget 100%, realisasi 100%. tercapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2012 dan 2013 berhasil. Sedangkan pada T ahun 2014, Bagian T ata Pemerintahan


Desa memiliki indikator kinerja yang sama, dengan target yang sama, realisasi yang sama menit, tercapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2014 berhasil. d. Penjelasan Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan T ahun ini dengan T arget Jangka Menengah yang T erdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organi sasi Pada tahun 2011, 2012 dan 2013, Bagian T ata Peerintahan Desa memiliki indikator kinerja kelancaran administrasi/ketepatan waktu pelaksanaan Pilkades, waktu pencairan ADD, T unjangan perangkat Desa, Kelancaran administrasi pembentukan Dusun dan Cakupan pendataan tanah kas Desa dengan target 100%, realisasi 100% menit, dan

cakupan

sosialisasi

pembentukan

BUMDes

dengan

T arget

50.79%, realisasi 50.79%. tercapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2011, 2012 dan 2013 berhasil. Sedangkan pada T ahun 2014, Bagian T ata Pemerintahan Desa

memiliki indikator

kinerja yang sama, dengan target yang sama, realisasi yang sama, tercapai 100% sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja tahun 2014 berhasil.

Secara umum masalah dan hambatan -hambatan yang dihadapi d alam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian T ata Pemerintahan Desa Setda adalah : a. Adanya beberapa Desa dalam penyampaian surat yang ditujukan kepada Bupati belum mengetahui Camat/Kecamatan ; b. Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia (Komput er / Laptop). Upaya mengantisipasi masalah dan hambatan -hambatan umum yang dihadapi dan untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada Bagian T ata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah adalah : a. Pemahaman yang sama untuk khususnya yang ditujukan kepada Bupati s esuai peraturan perundang -undangan agar mengetahui Camat/Kecamat an; b. Mendayagunakan Sumberdaya Manusia dan Aparatur sesuai dengan tugas pokok fungsinya; c. Meningkatkan

profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan guna terwujudnya tuntutan pela yanan yang optimal; d. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.


6. Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya i.

Sumber Daya Manusia di Bagian T ata digunakan

secara

efektif.

Pemerintahan Desa telah

Masing - masing

personil

bekerja

sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Apabila ada salah satu atau beberapa personil tidak hadir, maka personil yang lain bisa membant u melaksanakan tugasnya karena masing - masing pekerjaan ada Standart Operating Procedure (SOP), sehingga tidak mengganggu kelancar an tugas dan tetap menunjang kinerja di Bagian T ata Pemerintahan Desa. ii.

Anggaran yang ada di Bagian Tata Pemerintahan Desa telah digunakan secara efisien. Dari total anggaran yang ada lebih dari 9 9 % terserap. Sisa

anggaran

yang

tidak

terserap

dikarenakan

sebagian

besar

menyesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi anggaran). 7. Analisis

Program/Kegiatan

yang

menunjang

Keberhasilan

ataupun

Kegagalan Pencapaian Pern yataan Kinerja. Semua program dan kegiatan di Bagian T ata Pemerintahan Desa tidak terdapat urusan wajib dan pilihan. Bagian T ata Pemerintahan Desa sebagai Supporting Staff dan pelayanan administrasi surat menyurat Pimpinan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Masyarakat. Pada dasarnya semua program dan kegiatan di Bagian T ata Pemerintahan Desa menunjang k eberhasilan pencapaian pernyataan kinerja B. REALISASI ANGGARAN Sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu, sumber dana bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong pencapaian Program, Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Malang Pada Tahun Anggaran 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Malang Nomor : 930/439/DPAA/421.119/2014 Tanggal

1

September 2014 Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengelola anggaran belanja dengan sumber dana PAD dengan rincian sebagai berikut : Belanja Langsung : Rp. 1.000.000.000,- Belanja Pegawai

Rp

215.727.500,-

- Belanja Barang dan Jasa

Rp.

784.272.500,-

- Belanja Modal

Rp.

0,-

Jumlah seluruh Anggaran Belanja

:

Rp. 1.000.000.000,-

Realisasi anggaran belanja dalam rangka pencapaian target-target kegiatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :


PROGRAM/KEGIATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

BELANJA / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

CAPAIAN %

Rp. 154.045.550,-

Rp. 154.045.550,-

100

Terlaksananya kegiatan Administrasi Perkantoran secara cepat, tepat,

Belanja Pelayanan Administrasi perkantoran penyediaan sarana

efektif dan efisien

penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan

Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 58.298.350,-

Rp. 54.650.000,-

93

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

Rp. 13.235.300,-

Rp. 13.235.300,-

100

Terlaksananya Pendataan Tanah Kas Desa Terlaksananya Validasi

Pendataan Tanah Kas Desa

Rp. 45.364.900,-

Rp. 45.364.900,-

100

Validasi Data Perangkat

Rp. 160.511.700,-

Rp. 160.511.700,-

100

Data Perangkat dan Sosialisasi Peraturan

dan Sosialisasi Peraturan tentang Desa

Terlaksananya Pembinaan Pembentukan BUM Des Terfasilitasinya

Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUM Des

Rp. 37.095.600,-

Rp. 37.095.600,-

100

Monitoring, Evaluasi dan

Rp. 158.465.400,-

Rp. 158.465.400,-

100

permasalahan Desa Terlaksananya Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa

Pelaporan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan

Rp. 448.073.100,-

Rp. 448.073.100,-

100

kebutuhan Tersusunnya Laporan Keuangan Semester dan Akhir tahun

Keuangan Desa

Penjelasan Akuntabilitas Keuangan : 1. Untuk Sasaran 1 ( satu ) Terlaksananya kegiatan Administrasi perkantoran secara cepat, tepat, efektif dan efisien pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 2. Untuk sasaran 2 (dua) Tersedianya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi 93 % dengan kata lain target capaian terpenuhi; 3. Untuk sasaran 3 ( tiga ) Tersedianya Laporan Kinerja dan Keuangan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 4. Untuk sasaran 4 ( empat ) Tersedianya Data Tanah Kas Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 5. Untuk sasaran 5 ( lima ) Tersedianya Data Perangkat Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 6. Untuk sasaran 6 ( enam ) Tersedianya Tenaga terampil dalam mengelola

BUMDes

terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil;


7. Untuk sasaran 7 ( tujuh ) Terfasilitasinya permasalahan-permasalahan Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil; 8. Untuk sasaran 8 ( delapan ) Terlaksananya Pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa terealisasi 100 % dikatakan target capaian berhasil. C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH Secara umum masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan Desa adalah : a. Masih rendahnya pengetahuan Kepala Desa terhadap undang-undang yang berkaitan dengan Pemerintah Desa; b. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah desa; c. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pada Bagian Tata Pemerintahan Desa; d. Masih terbatasnya jumlah staf yang berkemampuan teknis dibidang Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Desa; Strategi Pemecahan Masalah a. Perlu adanya pembinaan bagi Kepala Desa yang lebih signifikan dan selalu berkoordinasi dengan pihak Kecamatan; b. Mengoptimalkan Pelatihan/pendidikan dan sosialisasi bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan melibatkan Instansi terkait ; c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penyediaan sarana dan prasarana pada Bagian Tata Pemerintahan Desa; d. Peningkatan

kualitas

sumber

daya

aparatur

melalui

penyertaan

dalam

pendidikan/pelatihan struktural/fungsional pada Bagian Tata Pemerintahan Desa.


BAB

4

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bagian T ata Pemerintahan Desa Setda disusun untuk

memenuhi

kewajiban

dengan

menyajikan

dan

melaporkan

segala

kegiatan dalam mengemban suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemberi delegasi wewenang sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan. Berangkat dari RENST RA Bagian T ata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah tahun 20 11- 2015 dan dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang dimiliki, diperoleh obyektifitas informasi penetapan indikator dan penyajian angka - angka untuk pencapaian kin erja Bagian T ata Pemerintahan Desa. Kebenaran data dan angka yang didapat diolah menjadi suatu informasi yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang hasil kinerja organisasi Bagian T ata Pemerintahan Desa. Informasi yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja ini sangatlah bergantung

pada

sistem

dan

aturan -aturan

yang

terhadap komit men yang telah dibangun bersama.

ada

serta

konsistensi

Hal ini dikarenakan

pengukuran kinerja wajib secara terus - menerus dikaji dan dievaluasi agar dapat diperoleh seperangk at indikator kinerja yang benar -benar realistis dan didukung dengan sistem informasi yang memadai sehingga Laporan Kinerja yang disusun nantinya dapat dijadikan media komunikasi yang efektif dan efisien bagi pimpinan dalam melihat sampai sejauh mana keputu san-keputusan strategis yang dihasilkan guna mengantisipasi perubahan -perubahan yang terjadi disekitar organisasi. Laporan

Kinerja

(LKj)

T ahun

2014

ini

merupakan

laporan

pertanggungjawaban Bagian T ata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan di masa yang akan datang.


LAPORAN KINERJA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DESA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2014

Recommend Documents